Oleh : Rivka Mayangsari*)

Komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia kembali ditegaskan melalui kebijakan terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan. Melalui langkah progresif, pemerintah memastikan bahwa menu MBG yang dibagikan kepada para penerima manfaat tidak mengandung pangan ultraproses atau ultra-processed food (UPF). Kebijakan ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi gizi jangka panjang bagi generasi Indonesia.

Ketentuan tersebut ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pelaksanaan MBG selama Ramadan, cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah, serta libur Tahun Baru Imlek 2026. Dalam aturan tersebut, satuan pemenuhan pelayanan gizi secara tegas dilarang menyediakan produk pangan ultraproses dalam menu MBG.

Selama periode Ramadan, penerima manfaat akan memperoleh menu MBG dalam bentuk paket kemasan sehat yang tidak menggunakan produk pabrikan UPF. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan asupan gizi tetap berkualitas, alami, dan aman dikonsumsi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

UPF sendiri merupakan makanan yang diproduksi melalui serangkaian proses industri dengan tambahan bahan seperti pengawet, pewarna, dan perasa buatan. Produk ini umumnya dirancang agar siap santap, tahan lama, dan praktis disajikan. Namun, dalam jangka panjang, konsumsi berlebihan pangan ultraproses kerap dikaitkan dengan risiko gangguan kesehatan, mulai dari obesitas hingga penyakit metabolik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa rekomendasi menu selama Ramadan telah disusun dengan mempertimbangkan aspek keamanan pangan, mutu makanan, serta standar gizi sesuai kelompok usia penerima manfaat. Menu kemasan sehat antara lain mencakup telur asin, abon, dendeng kering, buah, makanan khas lokal, serta kurma sebagai opsi tambahan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa program MBG tetap menjaga keseimbangan antara nilai gizi, cita rasa, dan kearifan lokal. Selain itu, Dadan juga meminta dapur MBG tidak menyajikan makanan yang cepat basi, bercita rasa pedas berlebihan, maupun berpotensi menimbulkan insiden keamanan pangan. Standar ini menjadi bentuk kehati-hatian agar distribusi tetap aman hingga sampai ke tangan penerima.

Dari sisi distribusi, inovasi juga dilakukan untuk memastikan tata kelola berjalan tertib dan higienis. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan dua totebag dengan warna berbeda, misalnya biru dan merah. Skema ini memudahkan identifikasi serta proses penukaran kantong pada hari berikutnya, sekaligus menjaga kebersihan dan efisiensi distribusi.

Dalam momentum Idul Fitri, MBG tidak disalurkan pada periode 18–24 Maret 2026. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab, distribusi dilakukan lebih awal melalui paket bundling kemasan sehat yang mencakup kebutuhan konsumsi beberapa hari sekaligus. Meski demikian, pemerintah menetapkan batas maksimal daya tahan makanan hanya tiga hari guna menjaga kualitas dan keamanan pangan.

Kebijakan tanpa UPF selama Ramadan memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan gizi sebagai fondasi pembangunan manusia. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.

Di tengah tantangan kesehatan global dan perubahan pola konsumsi masyarakat, keputusan untuk menyingkirkan pangan ultraproses dari program publik berskala nasional menjadi langkah berani dan visioner. MBG Ramadan menjadi simbol bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas generasi yang disiapkan.

Dengan standar gizi yang ketat, distribusi yang tertib, dan pengawasan yang konsisten, MBG Ramadan menegaskan arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesehatan dan masa depan anak bangsa. Tanpa UPF, lebih sehat dan lebih siap menyongsong Indonesia yang kuat dan berdaya saing.

Lebih dari itu, kebijakan ini juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat secara lebih luas. Ketika negara memberi contoh dengan menghadirkan makanan alami, bergizi, dan minim proses industri dalam program nasional, pesan yang disampaikan sangat kuat: kualitas pangan adalah fondasi kualitas bangsa. Edukasi gizi pun berjalan seiring dengan distribusi makanan, membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya memilih asupan yang sehat.

Ke depan, konsistensi implementasi dan pengawasan menjadi kunci agar MBG benar-benar menjadi instrumen transformasi kesehatan publik. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga satuan pelayanan gizi program ini berpotensi menjadi model kebijakan pangan nasional yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif dalam membangun generasi emas Indonesia.

Sebagai bagian dari agenda besar pembangunan manusia, langkah ini menegaskan bahwa investasi terbaik bangsa dimulai dari meja makan anak-anak Indonesia. Ramadan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bahwa ketahanan generasi dibangun melalui asupan yang sehat, aman, dan berkualitas. Dengan kebijakan tanpa UPF dalam MBG, pemerintah menempatkan gizi sebagai prioritas strategis bukan sekadar program bantuan, melainkan fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing global.

*) Pemerhati kesehatan

Jakarta – Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mendukung langkah pemerintah menata ulang kebijakan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Dana Desa.

Kebijakan ini merupakan bentuk penataan ulang agar pemanfaatannya lebih terarah dan berdampak jangka panjang. Ia menilai, selama ini sebagian Dana Desa habis untuk belanja rutin yang kurang memberikan efek berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah tidak mengurangi alokasi Dana Desa, melainkan mengatur ulang arah penggunaannya. Penataan ini dilakukan untuk memastikan Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, bukan sekadar belanja rutin yang cepat habis,” ujar Trubus.

Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi ini menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu menyerap hasil produksi warga, memperkuat akses permodalan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Trubus menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih justru akan mengatasi berbagai persoalan klasik yang selama ini menghambat kemajuan desa.

Untuk desa berbasis pertanian, koperasi dapat menyediakan pupuk subsidi dan alat pertanian dengan harga terjangkau. Sementara di desa nelayan, koperasi bisa menghadirkan fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.

Selain itu, koperasi berperan menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan dengan harga yang lebih layak, sekaligus menyalurkan pinjaman berbunga rendah bagi pelaku UMKM desa. Skema ini diharapkan membuat perputaran ekonomi terjadi di dalam desa, bukan mengalir keluar.

“Koperasi Merah Putih tidak mengambil Dana Desa, melainkan menjadi wahana agar Dana Desa bekerja lebih produktif. Dana publik diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa, mulai dari produksi, distribusi, hingga penguatan UMKM lokal,” tutup Trubus.

Implementasi kebijakan ini mulai terlihat di sejumlah desa, salah satunya Desa Bentangan. Di wilayah tersebut, Koperasi Merah Putih dibentuk melalui musyawarah warga dan kelompok tani sebagai solusi atas persoalan harga panen yang sering ditekan tengkulak.

“Dampak yang paling dinyatakan yaitu adanya peningkatan kesejahteraan dari petani maupun UMKM di desa. Karena itu tadi yang tadinya petani itu modal merupakan suatu kendala sekarang tidak lagi menjadi hambatan. Kemudian pada waktu akan mau panen dengan adanya koperasi, tengkulak bisa diatasi,” ujar Kepala Koperasi Desa Merah Putih Desa Bentangan, Bambang Gunarsa, dalam Talkshow yang diselenggarakan oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi.

Dalam lima bulan berjalan, koperasi tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil positif, baik dari sisi peningkatan pendapatan petani maupun akses pasar UMKM.

Model koperasi yang dikembangkan juga tidak terbatas pada simpan pinjam, melainkan mencakup distribusi pupuk, kebutuhan pokok, dukungan pemasaran, hingga digitalisasi pengelolaan untuk meningkatkan transparansi.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah memastikan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang baru dibangun dan direvitalisasi akan mulai beroperasi secara bertahap pada Maret 2026. Program ini digagas sebagai penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan guna mendorong kemandirian, pemerataan, serta stabilitas ekonomi lokal di tengah dinamika global.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres pembangunan Kopdes Merah Putih telah mencapai 1.000 unit yang selesai dibangun dari target 80 ribu unit. Hingga Februari 2026 jumlah Kopdes yang sedang dalam proses pembangunan mencapai hampir 20 ribu unit, dengan progres fisik rata-rata mencapai 20 persen.

“Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun (20 ribu unit),” kata Ferry.

Ferry menambahkan pembangunan Kopdes Merah Putih mencakup sistem manajemen, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan teknis lainnya agar koperasi bisa langsung berjalan begitu selesai dibangun.

“Dibutuhkan persiapan matang agar koperasi yang dibangun dapat segera beroperasi optimal, serta dukungan teknis lainnya,” ujarnya.

Setelah target 20 ribu unit rampung pada pertengahan tahun, pemerintah akan melanjutkan pembangunan gelombang berikutnya dengan jumlah puluhan ribu unit tambahan hingga mencapai 80 ribu unit pada akhir 2026. Program ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta pelaku UMKM setempat. Selain memperkuat permodalan, pemerintah juga menyiapkan pelatihan manajemen, pengawasan berbasis teknologi, serta pendampingan intensif agar koperasi memiliki daya tahan dan akuntabilitas yang baik.

Staf Khusus Menteri Koperasi, Ambar Pertiwiningrum menjelaskan kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang yang selama ini membebani harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Dengan koperasi sebagai pusat agregasi dan distribusi, stabilitas harga dapat lebih terjaga sekaligus meningkatkan posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

“Diharapkan dapat memangkas jalur distribusi yang terlalu panjang. Melalui peran koperasi sebagai pusat pengumpulan dan penyaluran barang, harga dapat lebih stabil,” ucapnya.

Pemerintah optimistis, dengan pengawasan berkelanjutan dan sistem tata kelola yang transparan, mulai Maret 2026 ribuan Kopdes Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Momentum ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa, sekaligus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, koperasi juga diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Unit usaha yang dikembangkan meliputi penyediaan sembako, simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. Dengan model ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah memandang bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan melalui percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan ekonomi domestik, koperasi tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai pelengkap sistem ekonomi, melainkan sebagai pilar utama dalam membangun kemandirian rakyat dari tingkat desa. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan klasik ekonomi Indonesia, seperti panjangnya rantai distribusi, lemahnya posisi tawar petani dan pelaku UMKM, serta terbatasnya akses pasar di daerah.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berakar kuat di masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus tumbuh dari desa sebagai basis produksi dan konsumsi. Menurutnya, pembentukan puluhan ribu Koperasi Merah Putih bukan sekadar program administratif, melainkan strategi besar negara untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Presiden juga menekankan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional agar mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik koperasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebutkan bahwa ribuan unit koperasi yang telah dibangun akan terus didorong agar segera beroperasi secara optimal melalui pelatihan manajemen, digitalisasi sistem, serta pendampingan usaha. Menurutnya, koperasi yang kuat adalah koperasi yang mampu mengelola bisnis secara modern namun tetap berlandaskan prinsip gotong royong.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa Koperasi Merah Putih akan memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Ia menyatakan bahwa dengan memperpendek rantai distribusi, koperasi dapat menjadi penghubung langsung antara produsen dan konsumen, sehingga harga menjadi lebih stabil dan terjangkau. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menyerap hasil produksi petani lokal secara maksimal, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dari sudut pandang pemerintah, keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap desa akan menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih inklusif. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat distribusi, pemasaran produk lokal, hingga pengembangan usaha bersama. Dengan dukungan teknologi digital, koperasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis digital yang merata hingga ke pelosok.

Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa implementasi program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa dalam mengelola koperasi secara profesional. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat program pelatihan dan pendampingan agar pengurus koperasi memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, dinamika di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan akan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pemerintah desa mengharapkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Menanggapi hal ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat desa tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi generasi muda desa untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi, koperasi dapat menarik minat anak muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. Hal ini penting untuk mencegah urbanisasi berlebihan dan menjaga keberlanjutan ekonomi desa.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan agar koperasi tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga mampu terintegrasi dalam rantai pasok nasional bahkan global. Dengan kualitas produk yang terus ditingkatkan dan dukungan kebijakan yang konsisten, koperasi diharapkan dapat menjadi pemain penting dalam perekonomian nasional.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan dan dukungan yang diperlukan, namun partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama. Dengan semangat gotong royong dan pengelolaan yang profesional, koperasi dapat menjadi solusi nyata untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.

Momentum 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah optimistis bahwa dengan komitmen bersama, koperasi akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia..

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dewi Hesti *)

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami tekanan ekonomi akibat meningkatnya instabilitas politik luar negeri, ketegangan geopolitik, perang dagang, sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian global yang berdampak pada perekonomian dunia. Dalam situasi ini, penguatan ekonomi domestik menjadi kebutuhan strategis negara dalam menjaga kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, pendekatan yang telah dilakukan pemerintah dalam mentransformasi ekonomi pedesaan yakni dapat dilihat dengan adanya pengembangan program Koperasi Merah Putih dengan melibatkan kelompok petani.

Saat ini petani skala kecil masih mendominasi sistem produksi pertanian nasional. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Masalah klasik seperti keterbatasan akses pembiayaan, ketimpangan informasi pasar, fluktuasi harga, serta panjangnya rantai distribusi terus melemahkan posisi tawar petani. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis kolektif menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda.

Ekspansi Koperasi Desa Merah Putih, yang didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dapat dipahami sebagai upaya membangun institusi ekonomi lokal yang mampu mengintegrasikan produksi, distribusi, dan pembiayaan dalam satu sistem yang lebih efisien. Secara teoritis, koperasi merupakan instrumen ekonomi solidaritas (solidarity economy) yang menekankan kepemilikan bersama, partisipasi anggota, dan distribusi manfaat yang lebih adil. Dalam konteks pertanian, model ini relevan untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat daya tawar kolektif petani terhadap pasar.

Dari perspektif ekonomi politik, koperasi juga memiliki fungsi strategis dalam merestrukturisasi relasi produksi yang selama ini timpang. Ketika petani mampu menghimpun sumber daya secara kolektif, mereka tidak hanya berperan sebagai price taker, tetapi berpotensi menjadi price maker melalui mekanisme negosiasi yang lebih kuat. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi terhadap stabilisasi harga di tingkat produsen sekaligus meningkatkan nilai tambah di wilayah pedesaan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mendukung adanya program Koperasi Petani Indonesia dan Koperasi Desa Merah Putih dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Dalam pandangannya, program ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana pengelolaan sektor pangan, pertanian, dan pembangunan pedesaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, mendukung Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) guna mendorong kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani melalui pengelolaan usaha pertanian.

Di tingkat daerah, dukungan ekspansi Koperasi Merah Putih juga disuarakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, mendorong optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional. Selain itu menurut pandangannya program tersebut juga dapat mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Namun demikian, ekspansi kelembagaan tidak boleh berhenti pada pembentukan unit koperasi secara administratif. Tantangan utama terletak pada kualitas tata kelola (governance). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi fondasi operasional. Tanpa penguatan kapasitas manajerial, koperasi berisiko mengalami stagnasi bahkan disfungsi organisasi. Oleh sebab itu, kebijakan ekspansi perlu disertai program penguatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem keuangan, serta integrasi dengan ekosistem pembiayaan formal.

Lebih jauh, integrasi koperasi dengan agenda hilirisasi pertanian menjadi krusial. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai agregator hasil panen, tetapi juga sebagai pengelola pascapanen dan unit pengolahan sederhana yang meningkatkan nilai ekonomi komoditas. Dengan demikian, ekspansi Koperasi Merah Putih dapat menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan petani melalui koperasi bukan semata-mata agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Jika dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan terintegrasi dengan kebijakan sektoral lainnya, ekspansi Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Sebagai bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu, program Koperasi Merah Putih merepresentasikan langkah konkret yang berpihak pada penguatan akar ekonomi rakyat. Ketika negara mampu menghadirkan kelembagaan ekonomi yang inklusif, profesional, dan berbasis gotong royong di tingkat desa, maka ketahanan ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada sektor-sektor besar, tetapi tumbuh dari basis produksi rakyat itu sendiri.

Upaya pemerintah dalam mendorong ekspansi Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dan visioner untuk memperkuat kemandirian petani serta memperkokoh ekonomi pedesaan. Dengan komitmen tata kelola yang baik, pendampingan berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor, program ini berpotensi menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dukungan yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci agar cita-cita penguatan ekonomi berbasis koperasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Dalam Negeri

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan stok pangan nasional untuk meredam potensi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Upaya penguatan pasokan dilakukan sejak dini guna menjaga stabilitas di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menilai dinamika harga menjelang hari besar keagamaan merupakan pola yang lazim terjadi setiap tahun.

“Secara umum ketersediaan pangan aman. Memang ada fluktuasi harga pada beberapa komoditas seperti cabai rawit merah. Namun kondisi ini masih dalam kendali dan kami pastikan akan bergerak turun mendekati Harga Acuan Penjualan (HAP),” ujar Ketut.

Bapanas juga melakukan pemantauan langsung ke sentra produksi, termasuk di Sleman, untuk memastikan kondisi di tingkat petani tetap terjaga. Koordinasi dilakukan agar keseimbangan hulu dan hilir berjalan selaras.

“Kami sudah berkoordinasi dengan petani. Kenaikan ini perlu diwajarkan, sehingga keseimbangan hulu hilir terjaga, jadi petani masih tetap mendapat keuntungan, pada saat yang sama konsumen juga memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar,” katanya.

Untuk komoditas lainnya, pemerintah memastikan situasi relatif stabil. Aparat bersama dinas pangan, perdagangan, dan pertanian memperkuat pengawasan melalui Satgas Saber Pelanggaran Pangan guna mencegah penimbunan dan praktik distribusi yang merugikan masyarakat.

“Kami bergerak bersama di lapangan, memastikan distribusi lancar dan harga tetap dalam batas kewajaran,” ujar Ketut.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Februari 2026, stok pangan pokok strategis diperkirakan aman hingga akhir Maret 2026 atau setelah periode Ramadan dan Idulfitri

Ketut menambahkan produksi cabai diperkirakan meningkat seiring masuknya masa panen di sejumlah daerah. Tambahan pasokan diharapkan mendorong harga turun secara bertahap.

“Sedulur petani menyampaikan produksi mulai masuk menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik dan harga semakin stabil,” katanya.

Dari sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memastikan pasokan aman. Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap, Ady Candra, menyebut produksi Januari–Maret 2026 mencapai sekitar 7,3 juta ton meski sedikit terkoreksi akibat musim barat.

“Memang ada sedikit penurunan karena pola musim, tetapi ini pola tahunan,” ujarnya.

Secara nasional, harga komoditas seperti cakalang, cumi, kakap, tongkol, dan tuna terpantau dominan stabil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, T.B. Haeru Rahayu, menyatakan produksi budidaya triwulan I diproyeksikan tumbuh 19,09 persen.

“Kami optimistis kebutuhan selama puasa sampai Lebaran bisa terpenuhi dengan baik,” katanya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Neraca pangan hingga April 2026 menunjukkan sembilan komoditas strategis dalam posisi surplus produksi, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menegaskan produksi dan stok nasional dalam posisi kuat.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (belum swasembada) ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main,” ujar Amran.

Ia mengungkapkan stok beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah dan dua kali lipat dari kondisi normal yang berkisar 1–1,5 juta ton.

Pemerintah juga menyiapkan cadangan beras program SPHP sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi.

Pengawasan distribusi dan stok diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan. Pemerintah menegaskan penindakan akan difokuskan pada pelaku distribusi besar apabila ditemukan pelanggaran.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menekankan pentingnya pemantauan harga secara intensif di pasar.

“Kalau harga melonjak tapi stok cukup, tentu bisa diambil tindakan. Segera laporkan ke pusat agar bisa dilakukan suplai dari daerah lain atau melalui BUMN pangan, sehingga harga tidak bergejolak,” tuturnya.

Pemerintah menggulirkan Gerakan Pangan Murah Serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga.

Ketua Umum Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), Don Muzakir, menilai stabilitas harga saat Ramadan merupakan hasil kerja nyata pemerintah.

“Stabilitas ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja nyata pemerintah yang serius memastikan rakyat bisa menjalani ramadan tanpa tekanan lonjakan harga,” katanya.

Ia menyebut penyaluran beras SPHP dan operasi pasar murah efektif menjaga keseimbangan pasar.

“Distribusi lebih tertata, stok terjaga, dan pengawasan diperketat. Ketika semua elemen bergerak bersama, stabilitas pasar tercapai. Ini contoh nyata kebijakan pangan yang bekerja untuk rakyat,” ujar Don.

Oleh: Rizky Fadillah Putra )*

Peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan 1447 H dipastikan tidak mengganggu stabilitas harga pangan nasional. Pemerintah menilai lonjakan permintaan yang lazim terjadi setiap bulan suci telah diantisipasi melalui penguatan stok, pengawasan distribusi, serta pemantauan harga secara terpadu di seluruh wilayah.

Langkah pengendalian dilakukan dari hulu hingga hilir. Aparat penegak hukum turut dilibatkan untuk memastikan pasokan dan harga tetap terkendali. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan memperkuat pengawasan pasar sebagai respons atas kenaikan harga pada sejumlah komoditas.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan bahwa Satgas Saber bekerja secara kolaboratif dari tingkat pusat hingga daerah, mulai dari Bareskrim, polda, polres, hingga polsek. Ia menegaskan strategi kolaborasi diperkuat untuk menjamin stabilitas pasokan, memastikan harga sesuai ketentuan HET, serta menjaga keamanan dan mutu pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Pengawasan tersebut tidak hanya difokuskan pada harga, tetapi juga pada kualitas produk yang beredar. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok yang aman, layak konsumsi, dan tersedia dalam jumlah cukup selama periode hari besar keagamaan.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan terus memantau pergerakan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa secara umum harga kebutuhan pokok masih terkendali, meskipun terdapat penyesuaian pada beberapa komoditas.

Ia menjelaskan bahwa SP2KP menjadi instrumen penting dalam menyediakan data harga secara berkala dan transparan. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat segera mengambil langkah korektif apabila ditemukan deviasi harga yang tidak wajar.

Harga Minyakita, misalnya, tercatat rata-rata nasional Rp16.020 per liter, sedikit di atas HET Rp15.700 per liter. Pemerintah merespons melalui kebijakan distribusi yang mewajibkan 35 persen pasokan BUMN pangan disalurkan langsung ke konsumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Kebijakan ini dinilai efektif memotong rantai distribusi dan menekan tekanan harga.

Untuk komoditas telur ayam ras, harga rata-rata nasional berada di kisaran Rp30.750 per kilogram, sedikit di atas harga acuan Rp30.000 per kilogram. Namun pemerintah menilai kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan siap melakukan operasi pasar apabila diperlukan.

Sebaliknya, harga daging sapi dan bawang putih masih berada di bawah HET. Daging sapi tercatat sekitar Rp133.618 per kilogram, sementara bawang putih Rp36.875 per kilogram. Kondisi ini mencerminkan keseimbangan pasokan yang tetap terjaga di tengah peningkatan konsumsi.

Dukungan terhadap kebijakan stabilisasi juga datang dari Komisi IV DPR RI. Dalam kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Siti Hediati Soeharto di Pasar Legi Surakarta, tim menemukan bahwa secara umum harga kebutuhan pokok relatif stabil. Kenaikan signifikan hanya terjadi pada cabai rawit merah akibat faktor musiman, terutama curah hujan yang memengaruhi produksi.

Komisi IV menilai penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog efektif menahan harga agar tetap sesuai daya beli masyarakat. Harga beras SPHP tercatat Rp12.500 per kilogram sesuai HET. Beras medium dan premium juga bergerak dalam rentang yang terkendali.

Data pemantauan menunjukkan minyak goreng Minyakita berada di level HET Rp15.700 per liter di Pasar Legi. Daging ayam ras stabil di kisaran Rp40.000 per kilogram, telur ayam ras Rp29.000 per kilogram, dan daging sapi antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa lonjakan konsumsi Ramadan tidak otomatis memicu gejolak harga secara luas. Intervensi terukur melalui penguatan stok, distribusi langsung, serta pengawasan berlapis menjadi faktor penentu stabilitas.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Dengan koordinasi yang solid antara kementerian, aparat penegak hukum, BUMN pangan, serta dukungan legislatif, ekosistem pangan nasional bergerak dalam satu irama menjaga keseimbangan pasar.

Stabilitas harga pada Ramadan tahun ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor mampu meredam tekanan musiman. Peningkatan konsumsi tetap terlayani tanpa mengorbankan keterjangkauan, mempertegas komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, sinergi pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah memastikan setiap indikasi gangguan distribusi dapat segera ditangani sebelum berdampak luas. Pemerintah memilih pendekatan preventif dengan memperkuat stok, mempercepat distribusi, dan meningkatkan transparansi data harga.

Pola kerja terintegrasi ini menciptakan kepercayaan publik bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dalam jumlah memadai. Dengan fondasi kebijakan yang konsisten dan responsif, stabilitas pangan selama Ramadan menjadi bukti efektivitas tata kelola yang semakin adaptif terhadap dinamika permintaan musiman.

Ke depan, pemerintah akan terus memperbaiki sistem logistik pangan nasional agar lebih efisien dan terintegrasi. Optimalisasi gudang penyimpanan, pemanfaatan data digital secara real time, serta koordinasi rutin dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari strategi berkelanjutan.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah  ini dirancang untuk memastikan setiap kenaikan permintaan dapat direspons cepat tanpa menimbulkan tekanan harga. Dengan kesiapan tersebut, momentum Ramadan justru menjadi ajang pembuktian bahwa ketahanan pangan nasional semakin kuat dan mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat secara luas.

Jurnalis Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Arga Praatma Wisesa )*

Pemerintah memperkuat pengawalan distribusi pangan nasional guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga sepanjang Ramadan 2026. Langkah ini ditempuh melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Melalui laman resminya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi instrumen utama stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha swasta sehingga intervensi pasar dapat berjalan terukur dan tepat sasaran.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga harga pangan pokok strategis tetap stabil. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan menjual komoditas melebihi Harga Eceran Tertinggi maupun Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen. Menurutnya, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan harga relatif terkendali dan kenaikan hanya terjadi pada satu atau dua komoditas strategis dalam durasi terbatas.

Pelaksanaan GPM pada Februari 2026 meningkat signifikan dan telah menjangkau 1.218 titik di 497 kabupaten dan kota. Hingga pertengahan Februari, kegiatan telah terlaksana di 447 titik dengan capaian sekitar 69 persen dari target nasional. Distribusi dilakukan secara langsung ke masyarakat untuk memperpendek rantai pasok sekaligus menekan potensi spekulasi harga.

Sebanyak 16,2 ribu kilogram bahan pokok dilepas ke pasar melalui program ini. Komoditas yang disalurkan meliputi beras, cabai, gula, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur, daging kerbau, terigu, dan minyak goreng. Intervensi tersebut dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan pasokan mencukupi di tengah peningkatan konsumsi selama Ramadan.

Pemerintah juga menggulirkan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras bekerja sama dengan Perum Bulog. Skema ini diperkuat melalui Fasilitasi Distribusi Pangan dan penyaluran bantuan beras serta minyak goreng kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat pada Februari hingga Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bantalan sosial sekaligus instrumen pengendali harga di pasar terbuka.

Dari sisi perdagangan, Kementerian Perdagangan terus melakukan pemantauan harga secara intensif. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa monitoring dilakukan secara langsung di pasar maupun melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pendekatan digital tersebut memungkinkan pemerintah merespons cepat apabila ditemukan kenaikan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok.

Data SP2KP menunjukkan rata-rata harga pangan nasional berada dalam batas wajar. Pada beberapa wilayah memang terjadi penyesuaian harga, namun secara umum kondisi tetap terkendali. Salah satu indikatornya adalah harga Minyakita yang berada di kisaran Rp16.020 per liter, lebih rendah dibandingkan rerata sebelumnya.

Penurunan harga itu tidak terlepas dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola minyak goreng rakyat. Aturan tersebut mewajibkan 35 persen pasokan dari BUMN pangan disalurkan langsung ke konsumen sehingga distribusi lebih efisien dan tekanan harga dapat ditekan.

Kementerian Perdagangan juga menghimpun para pemasok komoditas strategis untuk memastikan kelancaran distribusi selama Ramadan. Konsolidasi dilakukan secara berkala guna menjaga kecukupan stok dan mencegah gangguan pada rantai pasok nasional. Penguatan koordinasi ini sekaligus menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi hambatan logistik akibat peningkatan mobilitas dan permintaan musiman.

Dukungan terhadap langkah pemerintah turut disampaikan Ketua Umum Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), Don Muzakir. Berdasarkan pemantauan organisasinya, harga beras, daging sapi, ayam ras, cabai, dan bawang relatif stabil. Ia menilai stabilitas tersebut merupakan hasil kerja konkret pemerintah dalam menjaga stok dan mempercepat distribusi.

Papera juga mencatat bahwa ketika terjadi kenaikan pada komoditas tertentu, pemerintah segera merespons melalui penambahan stok beras SPHP dan penguatan operasi pasar murah. Langkah itu dinilai efektif menjaga keseimbangan pasar serta mencegah lonjakan harga berkepanjangan.

Menurut Don, distribusi kini lebih tertata, stok terjaga, dan pengawasan diperketat sehingga stabilitas dapat tercapai secara menyeluruh. Ia melihat kebijakan pangan saat ini semakin presisi dan berbasis data, mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi pedagang maupun konsumen.

Rangkaian kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengawal distribusi sebagai kunci stabilitas harga. Dengan koordinasi yang solid, dukungan pelaku usaha, serta pengawasan berlapis dari pusat hingga daerah, ekosistem pangan nasional bergerak dalam satu arah menjaga keseimbangan pasar.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah ini memperlihatkan bahwa stabilitas bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil perencanaan matang dan eksekusi konsisten, sehingga Ramadan 2026 dapat dilalui dengan pasokan cukup dan harga yang tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Ke depan, pemerintah menegaskan bahwa pola pengawalan distribusi pangan selama Ramadan akan menjadi model kebijakan jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga pada periode permintaan tinggi lainnya. Evaluasi berkala terhadap efektivitas Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, serta sistem pemantauan digital akan terus dilakukan agar respons kebijakan semakin cepat dan presisi. Dengan dukungan data real-time, sinergi antarlembaga, serta partisipasi pelaku usaha dan masyarakat, pemerintah optimistis ekosistem pangan nasional akan semakin tangguh menghadapi dinamika pasar. Langkah berkelanjutan ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas selama Ramadan 2026, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.

*) Analis Kebijakan Pangan Nasiona

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menunjukkan capaian signifikan. Layanan yang semula terpusat di puskesmas kini diperluas hingga menjangkau sekolah, tempat kerja, serta berbagai institusi lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga awal 2026 lebih dari 4,5 juta masyarakat telah mengikuti program ini. Fokus pemeriksaan mencakup deteksi serta penanganan hipertensi, diabetes, obesitas, dan gangguan kesehatan gigi yang masih banyak ditemukan di berbagai kelompok usia.

CKG merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) bidang kesehatan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada tahap skrining.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pemeriksaan.

“Yang penting itu follow up-nya. Setelah cek, kemudian follow up-nya itu yang harus dijaga. Kalau ada yang tensinya tinggi, langsung dikonsultasikan ke poli dan diberikan obat supaya tidak hilang nanti,” ujarnya saat meninjau satu tahun pelaksanaan CKG di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan.

Data Puskesmas Kecamatan Cilandak sepanjang 2025 mencatat dari 81.573 peserta yang diperiksa, sekitar 17,05 persen atau 13.908 orang membutuhkan tindakan medis langsung.

Sementara 1,85 persen atau lebih dari 1.500 kasus dirujuk ke rumah sakit. Artinya, hampir 19 persen hasil skrining memerlukan intervensi segera.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalusia, memastikan sistem CKG kini dirancang agar tidak ada kasus terlewat.

“CKG bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga melakukan tata laksana lanjutan dari hasil CKG. Jadi ini bukan sekadar deteksi, melainkan benar-benar perawatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan langsung diberikan untuk hipertensi dan diabetes di puskesmas, sementara kasus kritis seperti kekurangan enzim pada bayi atau penyakit jantung bawaan segera dirujuk.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan tujuan utama program ini adalah mencegah keterlambatan pengobatan.

“Yang paling penting sekarang, cek kesehatan gratis itu bukan hanya dicek, tapi juga diobati. Kalau tekanan darahnya normal tidak perlu diobati, tapi kalau tinggi harus diobati. Gula darah juga sama, kalau tinggi harus langsung diobati,” ujarnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat melakukan pemeriksaan rutin minimal setahun sekali.

“Cek kesehatan gratis itu harus dilakukan setiap tahun sekali. Apalagi kalau sudah punya darah tinggi atau gula, itu wajib rutin,” tegasnya.