Jakarta, Beberapa waktu lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.

Mahasiswa BEM SI Jawa Tengah mendesak pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid II.

Merespons ultimatum mahasiswa BEM SI Jawa Tengah tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi itu sebagai masukan. Prasetyo menyebut pemerintah saat ini terus bekerja mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

“Beberapa hari ini, saudara saksikan bahwa kita betul-betul bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita.Ini memang tentu tidak mudah, dan dipengaruhi oleh banyak faktor,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (8/6) lalu.

Ditambahkannya bahwa berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan batas waktu tertentu seperti yang ditetapkan mahasiswa, tapi aspirasi tersebut tetap diterima sebagai masukan.

“Mohon maaf, tidak semua itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud oleh adik-adik ini adalah semangatnya. Yakni bagaimana bekerja keras di sektor ekonomi,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan ekonomi dinilai sebagai isu kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, sehingga membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Pemerintah saat ini terus bekerja keras guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia,” ujarnya.

Prasetyo juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah akan bisa memperbaiki kondisi perekonomian.

“Kita yakin bahwa langkah yang diambil Pemerintah, bisa memberi kepastian kepada para pelaku usaha, serta bisa mengatasi permasalahan ini segera,” pungkasnya. [*]

JAKARTA — Wacana mengenai “Reformasi Jilid II” dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sejumlah elemen masyarakat menilai aspirasi dan kritik terhadap pemerintah tetap perlu disampaikan secara terbuka, namun harus berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi.

Wakil Ketua Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Hendra Sanjaya, mengatakan Indonesia saat ini telah memiliki ruang demokrasi yang lebih matang dibandingkan era 1998. Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan kritik, aspirasi, dan koreksi kebijakan melalui mekanisme konstitusional tanpa perlu mendorong instabilitas sosial.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Namun kami menolak setiap narasi yang mengajak masyarakat untuk mengulang situasi politik seperti tahun 1998. Indonesia membutuhkan solusi dan gagasan, bukan eskalasi konflik,” kata Hendra.

Ia menegaskan, Reformasi 1998 tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai momentum pergantian kekuasaan. Reformasi, kata dia, merupakan pelajaran mahal bagi bangsa yang harus diarahkan untuk memperkuat demokrasi, bukan dijadikan pembenaran untuk memicu polarisasi.

“Generasi muda tidak boleh terjebak pada romantisme politik yang menjadikan kerusuhan, konflik sosial, atau instabilitas sebagai instrumen perubahan. Indonesia membutuhkan perbaikan, bukan kehancuran dan Indonesia membutuhkan solusi, bukan provokasi,” ujarnya.

Hendra menilai fokus bangsa saat ini seharusnya diarahkan pada pemulihan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, pemberantasan korupsi, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.

“Kritik kepada pemerintah harus tetap disampaikan secara tegas dan objektif. Namun kritik tersebut harus berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi, bukan melalui ajakan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik maupun ketidakstabilan nasional,” katanya.

Karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda, diajak tetap mengawal perubahan melalui ruang demokrasi yang sehat, dialog konstruktif, serta partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

“Perubahan tidak selalu lahir dari kemarahan. Perubahan yang berkelanjutan lahir dari gagasan, kerja keras, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan bangsa,” ujar Hendra.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan konstruktif. Ia menyebut pemerintah terus bekerja melalui koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Kami yakin langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat dan kebijakan yang saling memperkuat, akan dapat mengatasi permasalahan ini,” kata Prasetyo.

Analis Politik Universitas Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, juga menilai kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis 1998. Menurutnya, Indonesia memang menghadapi tekanan ekonomi, tetapi belum berada dalam fase kehancuran makro seperti pada masa krisis multidimensi.

“Indonesia saat ini sedang berada dalam fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum masuk dalam fase kehancuran makro seperti 1998. Jadi, menyamakan pelemahan rupiah dengan prasyarat otomatis revolusi politik adalah sebuah penyederhanaan,” jelas Kristian.

Jakarta – Wacana yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II dinilai tidak relevan karena tidak memiliki dasar kuat. Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menegaskan, kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan situasi krisis multidimensi yang terjadi pada 1998.

“Secara ilmiah, kondisi tahun 2026 tidak bisa disamakan dengan krisis hebat tahun 1998,” kata Kristian.

Menurut Kristian, meskipun Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat dinamika global, kondisi tersebut belum dapat disamakan dengan krisis yang memicu perubahan politik besar hampir tiga dekade lalu. Ia menilai berbagai indikator ekonomi dan stabilitas nasional masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat.

“Indonesia saat ini sedang berada dalam fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum masuk dalam fase kehancuran makro seperti 1998,” jelasnya.

Krisis 1998 terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari runtuhnya sistem keuangan, lonjakan inflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Pada 1998, Indonesia mengalami krisis sistemik dengan kontraksi ekonomi mencapai 10-15 persen dan inflasi melampaui 80 persen,” ungkap Kristian.

Kristian menjelaskan, pemerintah saat ini masih memiliki instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang relatif kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kondisi makroekonomi saat ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Bank Indonesia masih melaporkan surplus perdagangan yang berkelanjutan dan inflasi yang relatif tetap terkendali dalam kisaran sasaran, meski di tengah tekanan yang meningkat,” katanya.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh narasi yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1998 secara langsung. Menurutnya, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia perlu disikapi secara rasional dan berbasis data, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi Indonesia saat ini masih berada dalam koridor yang terkendali meskipun menghadapi tekanan ekonomi global. Berbagai indikator menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998, sehingga narasi yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan peluang terjadinya Reformasi Jilid II dinilai belum memiliki landasan yang memadai dan berpotensi menyesatkan persepsi publik. [-RWA]

Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan semua elemen masyarakat harus mengedepankan bergotong royong dan menjaga persatuan bangsa sehingga tidak perlu ada tuntutan reformasi jilid II.

“Berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah ada dengan semangat persatuan sehingga tidak perlu reformasi jilid II”, ujar Hasto menanggapi ancaman aksi BEM SI dihadapan awak media di Jakarta.

Menurut Hasto, beban berat ini tidak bisa hanya dipikul oleh sepihak saja (Pemerintah) melainkan dari berbagai pihak (elemen masyarakat).

Dikesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik aspirasi mahasiswa sebagai masukan berharga. Namun, dari sisi eksekusi kebijakan, Prasetyo meluruskan bahwa kompleksitas persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara instan melalui tenggat waktu tertentu.

“Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu,” tuturnya di Jakarta.

Mensesneg Prasetyo menjelaskan bahwa tantangan perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik, sehingga penanganannya membutuhkan proses matang.

Meski begitu, pihaknya tidak melihat tuntutan angka “18 hari” itu sebagai sebuah kekakuan, melainkan sebagai dorongan moral dari mahasiswa agar kabinet bekerja lebih cepat.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons singkat terkait munculnya seruan aksi mahasiswa yang mengangkat isu “Reformasi Jilid II”. Di tengah meningkatnya dinamika aspirasi publik yang disuarakan sejumlah kelompok mahasiswa, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa agar berbagai perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi hal yang merugikan.

Lebih lanjut ia memgingatkan bahwa situasi nasional perlu dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” kata Herindra.

Ia juga menambahkan agar berbagai dinamika yang muncul tidak berkembang menjadi situasi yang dapat merugikan kepentingan bersama.

“Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan lah bagi kita semua ya. Itu saja,” pungkasnya.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi perekonomian nasional akan menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan. Menanggapi isu “Reformasi Jilid II” yang mengemuka dalam sejumlah aksi mahasiswa, pemerintah memilih fokus pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat perbaikan ekonomi nasional secara terukur dan berkelanjutan.

Isu tersebut mencuat setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional dan meminta pemerintah memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa yang patut dihargai. Menurutnya, semangat yang dibawa mahasiswa sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi.

“Mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya untuk kita semua bagaimana bekerja keras, terutama di sektor ekonomi,” ujar Prasetyo Hadi.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, memahami harapan masyarakat agar perbaikan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata. Karena itu, berbagai kementerian dan lembaga terus meningkatkan sinergi agar kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Penguatan koordinasi dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter hingga pengembangan sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai menjadi kunci dalam mempercepat perbaikan ekonomi nasional. Dengan koordinasi yang semakin erat, setiap kebijakan dapat disusun secara lebih terintegrasi sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih efektif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari dinamika global maupun kondisi domestik. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan berjalan selaras.

“Dengan koordinasi yang erat, intens, dan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” tegas Prasetyo Hadi.

Pemerintah juga optimistis bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Berbagai program pembangunan, penguatan investasi, peningkatan produktivitas industri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat terus dijalankan sebagai bagian dari agenda perbaikan ekonomi nasional.

Di tengah munculnya isu Reformasi Jilid II, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan guna mempercepat perbaikan ekonomi nasional. Melalui sinergi yang semakin solid antarlembaga, pemerintah berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan momentum pertumbuhan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.

Jakarta – Wacana Reformasi Jilid II yang belakangan digaungkan sejumlah kelompok mahasiswa dinilai tidak mendesak di tengah berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan fiskal nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Fithra Faisal, mengatakan berbagai kebijakan pemerintah telah menunjukkan hasil positif. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat signifikan pada kuartal pertama tahun ini.

“Jika kita melihat data pertumbuhan ekonomi, pada kuartal I tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen. Sementara pada kuartal I tahun ini pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah memiliki efek leverage terhadap perekonomian nasional,” ujar Fithra dalam sebuah wawancara di stasiun Radio.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa belanja negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tekanan global. Ia juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.

“Dengan posisi defisit yang masih berada di kisaran tersebut hingga Mei, terdapat indikasi bahwa hingga akhir tahun defisit APBN masih dapat dijaga pada level yang sehat. Bahkan jika pola ini terus berlanjut, defisit berpotensi berada di kisaran 1,8 hingga 1,9 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terkelola dengan baik,” katanya.

Fithra menambahkan pemerintah terus melakukan evaluasi program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100-150 triliun.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokras (LMND) Jawa Tengah, Udin Nurrahman, mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap didasarkan pada analisis yang objektif. “Pelemahan rupiah tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan pemerintah,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menilai isu-isu yang berkembang perlu dimitigasi agar tidak dimanfaatkan kelompok tertentu. Menurutnya, gerakan yang mengarah pada upaya menjatuhkan pemerintahan bersifat politis dan tidak menyentuh akar persoalan bangsa.****

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Di tengah upaya tersebut, masyarakat diimbau untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, dalam talkshow di salah satu stasiun radio. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujar Fithra.

Ia menjelaskan bahwa penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Ia meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi. “Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menilai potensi gejolak politik yang dikaitkan dengan isu “Reformasi Jilid II” masih dapat dicegah melalui langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini.

Sejumlah pengamat dan tokoh politik menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda jauh dibandingkan situasi menjelang Reformasi 1998. Sistem demokrasi yang semakin terbuka, ruang kebebasan berpendapat yang luas, serta mekanisme politik yang berjalan dinilai menjadi faktor penting yang dapat meredam munculnya gejolak besar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa berbagai faktor yang berpotensi memicu gejolak politik masih dapat dicegah. Menurutnya, pemerintah memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas nasional dan mengelola berbagai tantangan yang muncul di tengah masyarakat.

“Raison d’etre atau alasan keberadaan gejolak politik itu masih bisa dicegah. Pemerintah masih bisa mengendalikan keadaan. Kondisi saat ini juga sangat berbeda dengan tahun 1998,” kata Sarmuji.

Ia menilai situasi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.

“Kalau dulu ada krisis ekonomi yang sangat berat, sekarang ekonomi kita masih tumbuh. Kalau dulu kebebasan politik dibatasi, sekarang ruang demokrasi sangat terbuka. Jadi saya melihat situasinya tidak sama,” ujarnya.

Pandangan serupa juga mengemuka dalam berbagai analisis yang menilai kondisi saat ini tidak identik dengan era menjelang Reformasi 1998. Sejumlah kebijakan ekonomi dan langkah penguatan stabilitas nasional terus dilakukan Pemerintah guna menjaga daya tahan perekonomian di tengah ketidakpastian global.

Terkait ultimatum yang disampaikan sebagian mahasiswa dalam aksi di Jawa Tengah, berbagai organisasi kepemudaan justru mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan solusi konstruktif. Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Tengah, Udin, menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

“Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan gotong royong seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Menurut Udin, sinergi seluruh komponen bangsa menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Karena itu, energi mahasiswa dan masyarakat dinilai lebih produktif jika diarahkan untuk memberikan masukan dan solusi yang dapat memperkuat pembangunan nasional.

“Mahasiswa, pemuda, pekerja, petani, pelaku UMKM, akademisi, dan pemerintah harus bersama-sama memperkuat ekonomi nasional. Kritik tetap penting, tetapi harus mampu mendorong solusi dan optimisme bagi masa depan bangsa,” imbuhnya.

Sejumlah pihak juga menilai dukungan publik terhadap pemerintahan yang masih terjaga, soliditas koalisi politik, serta stabilitas keamanan nasional menjadi modal penting untuk mencegah munculnya gejolak politik yang lebih besar. Dengan berbagai faktor tersebut, optimisme bahwa Indonesia mampu melewati tantangan saat ini secara demokratis dan konstitusional tetap tinggi.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.

Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.

Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

Dalam kaitan ini, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting. Sebagai kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun budaya diskusi yang rasional dan argumentatif. Kampus sejak lama dikenal sebagai ruang lahirnya berbagai gagasan besar yang mendorong kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kontribusi mahasiswa tidak hanya diukur dari keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga dari kemampuan menawarkan solusi dan menjaga suasana yang kondusif bagi kemajuan masyarakat.

Seruan agar mahasiswa tetap fokus pada pendidikan juga memiliki makna yang strategis. Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia unggul untuk mengisi berbagai sektor pembangunan. Investasi terbesar bagi masa depan Papua bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga peningkatan kualitas generasi mudanya. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh berbagai agenda yang berpotensi menghambat proses belajar dan pengembangan kapasitas diri.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga program perlindungan sosial merupakan bagian dari komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbagai program tersebut membutuhkan dukungan stabilitas agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata.

Salah satu contoh yang disoroti dalam beberapa waktu terakhir adalah pentingnya menjaga kelancaran program-program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bagi anak-anak usia sekolah. Ketika situasi keamanan terganggu, berbagai pelayanan publik dan program sosial berpotensi mengalami hambatan. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari berbagai kebijakan pemerintah.

Karena itu, ajakan menjaga stabilitas Papua sejatinya bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban, melainkan juga untuk memastikan bahwa agenda pembangunan dapat terus berjalan. Stabilitas merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, berbagai upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pernyataan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni yang mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan menghindari provokasi patut dipahami sebagai seruan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu. Papua membutuhkan suasana yang damai agar seluruh potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal.

Pada akhirnya, penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, demokrasi yang berkualitas menuntut adanya tanggung jawab, kedewasaan, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di tengah berkembangnya isu Reformasi Jilid II, mahasiswa Papua memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa perubahan dapat diperjuangkan melalui cara-cara yang damai, argumentatif, dan konstruktif. Dengan demikian, stabilitas tetap terjaga, pembangunan terus berjalan, dan masa depan Papua dapat dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Winna Nartya*)

Dalam beberapa pekan terakhir, wacana mengenai “Reformasi Jilid II” kembali mengemuka seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya tekanan ekonomi global. Ultimatum yang disampaikan sebagian kelompok mahasiswa agar pemerintah mampu menguatkan rupiah dalam tenggat waktu tertentu, disertai ancaman mobilisasi massa bertajuk Reformasi Jilid II, memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang sudah sedemikian buruk sehingga layak disamakan dengan krisis 1998?

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian sehat dari demokrasi. Namun, kritik yang baik harus dibangun di atas pembacaan data yang utuh, bukan semata persepsi yang lahir dari kekhawatiran sesaat. Dalam konteks tersebut, menyamakan situasi ekonomi Indonesia tahun 2026 dengan kondisi menjelang Reformasi 1998 merupakan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tantangan. Rupiah mengalami tekanan, pasar keuangan berfluktuasi, dan ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia. Namun tantangan tersebut terjadi hampir di seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Penguatan dolar Amerika Serikat, konflik geopolitik, perlambatan perdagangan global, hingga perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju menjadi faktor yang memengaruhi banyak perekonomian berkembang secara bersamaan. Karena itu, pelemahan rupiah tidak dapat secara otomatis dijadikan indikator bahwa Indonesia sedang menuju krisis sistemik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras mengatasi berbagai persoalan ekonomi melalui koordinasi yang intensif dan kebijakan yang saling memperkuat. Menurutnya, persoalan ekonomi dipengaruhi banyak faktor sehingga tidak seluruh target perbaikan dapat dicapai dalam tenggat waktu yang ditentukan secara sepihak. Realitas ekonomi modern kini kian kompleks, di mana stabilitas tidak dibangun melalui keputusan instan, melainkan melalui konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Lebih penting lagi, data ekonomi menunjukkan bahwa fundamental Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun 1998.

Menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional tetap menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mempertahankan disiplin fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arahan Presiden menegaskan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen. Bahkan, pada tahun mendatang pemerintah menargetkan tingkat defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan efisiensi, penataan ulang prioritas anggaran, serta penguatan belanja pada sektor-sektor yang mampu memberikan efek pengganda bagi perekonomian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga tata kelola keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sejumlah indikator justru menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap bergerak positif. Indeks keyakinan konsumen masih terjaga, konsumsi listrik meningkat, penjualan kendaraan menunjukkan perbaikan, dan sektor manufaktur mulai mengalami penguatan aktivitas produksi. Bahkan arus modal asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menunjukkan tren yang membaik sepanjang triwulan kedua 2026. Artinya, meskipun pasar keuangan menghadapi tekanan, para pelaku ekonomi masih melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan.

Pandangan serupa juga disampaikan Udin Nurrahman, Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Tengah. Menurutnya, pelemahan rupiah tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan pemerintah karena terdapat banyak faktor global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Ia menilai bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri, mendorong hilirisasi, serta menjaga daya beli masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan global yang tidak hanya dialami Indonesia.

Lebih jauh lagi, analis politik Universitas Katolik Parahyangan Kristian Widya Wicaksono mengingatkan bahwa kondisi saat ini lebih tepat dibaca sebagai tekanan terhadap tingkat kepercayaan publik dibandingkan sebagai tanda keruntuhan sistem ekonomi. Menurutnya, Indonesia memang sedang menghadapi fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum memasuki fase kehancuran makroekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Analisis tersebut penting karena membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan klaim tentang runtuhnya sistem. Dalam demokrasi, kritik harus terus hidup. Namun ketika kritik berubah menjadi narasi bahwa negara sedang menuju situasi yang identik dengan 1998 tanpa didukung data yang memadai, maka yang lahir bukan lagi kontrol sosial, melainkan pembentukan persepsi yang berpotensi mengganggu optimisme publik. Padahal optimisme merupakan salah satu modal ekonomi yang sangat penting. Kepercayaan konsumen, kepercayaan investor, dan ekspektasi pelaku usaha memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Menjaga ruang kritik tidak berarti harus mengorbankan objektivitas dalam membaca realitas.

Semangat reformasi tetap relevan sebagai pengingat pentingnya demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun menjadikan pelemahan rupiah sebagai dasar seruan Reformasi Jilid II adalah kesimpulan yang terlalu jauh. Indonesia tahun 2026 bukan Indonesia tahun 1998. Fundamental ekonomi masih kuat, inflasi terkendali, pertumbuhan tetap terjaga, sektor keuangan stabil, dan pemerintah memiliki instrumen kebijakan yang jauh lebih matang dibandingkan seperempat abad lalu.

Yang kita butuhkan saat ini bukanlah membangun narasi krisis yang berlebihan, melainkan memperkuat kolaborasi, menjaga optimisme, serta memastikan berbagai tantangan ekonomi dijawab dengan kebijakan yang rasional dan terukur. Reformasi yang sesungguhnya hari ini bukan mengguncang fondasi negara, melainkan memperkuat kapasitas bangsa untuk tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.

*) pemerhati ekonomi