Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan industri besar dan aktivitas ekonomi di perkotaan. Kekuatan ekonomi Indonesia juga bertumpu pada desa sebagai pusat produksi pangan, sumber daya alam, serta tempat tinggal jutaan masyarakat. Karena itu, upaya memperkuat ekonomi desa menjadi salah satu strategi penting yang dijalankan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini tidak sekadar membentuk badan usaha baru, tetapi dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah ingin menghadirkan lembaga ekonomi yang mampu menghubungkan potensi desa dengan akses permodalan, distribusi barang, layanan usaha, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir, tengkulak, maupun pinjaman informal yang selama ini menjadi hambatan bagi perkembangan usaha masyarakat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas pengelolaannya. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap aspek profesionalisme pengurus koperasi melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, koperasi harus dikelola dengan kemampuan kepemimpinan yang baik, manajemen yang modern, serta disiplin keuangan yang kuat agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang dipercaya masyarakat.

Pendekatan profesional tersebut menjadi pembeda penting dibandingkan berbagai program koperasi pada masa lalu. Selama ini, banyak koperasi mengalami kesulitan berkembang karena lemahnya tata kelola, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya pengawasan. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan membangun sistem kelembagaan yang lebih kuat sejak awal. Pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi dipersiapkan agar memiliki kemampuan mengelola usaha secara akuntabel sehingga koperasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain menekankan profesionalisme, pemerintah juga mendorong agar koperasi memiliki model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap desa memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga pengembangan unit usaha koperasi harus disesuaikan dengan potensi lokal. Di wilayah pertanian, koperasi dapat berperan sebagai penyedia sarana produksi, penyerap hasil panen, hingga penghubung dengan pasar yang lebih luas. Di wilayah pesisir, koperasi dapat menjadi pusat distribusi hasil perikanan dan penguatan rantai pasok. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga administrasi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi desa.

Dukungan pemerintah terhadap program ini juga terlihat dari integrasi Koperasi Merah Putih ke dalam agenda pembangunan nasional. Program tersebut bahkan telah masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional tahun 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Dengan dukungan kebijakan nasional, koperasi memperoleh kepastian arah pengembangan serta peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan kelembagaan dan pembiayaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy juga menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Melalui integrasi Koperasi Merah Putih dalam perencanaan pembangunan, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Kehadiran koperasi menjadi sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga manfaat pembangunan dapat tersebar lebih luas.

Aspek penting lainnya adalah penguatan sinergi antara koperasi dengan berbagai lembaga pendukung. Pemerintah mendorong kerja sama koperasi dengan perbankan, BUMN, lembaga logistik, serta berbagai institusi yang dapat membantu pengembangan usaha masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan koperasi memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan jaringan distribusi. Dengan dukungan tersebut, koperasi tidak lagi bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih besar dan terintegrasi.

Keberadaan koperasi yang dikelola secara profesional juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di tingkat desa. Pengembangan unit usaha koperasi membutuhkan tenaga pengelola, administrasi, pemasaran, hingga tenaga operasional yang dapat menyerap angkatan kerja lokal. Dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota koperasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru yang memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar.

Lebih jauh lagi, penguatan koperasi menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Ketika desa memiliki lembaga ekonomi yang kuat, produktivitas masyarakat meningkat dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi juga menjadi lebih baik. Koperasi dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi masyarakat saat menghadapi tantangan, sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput.

Dengan berbagai dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan fokus pada profesionalisme pengelolaan, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Apabila dikelola secara konsisten dan akuntabel, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol ekonomi kerakyatan, tetapi juga fondasi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera sebagai bagian dari Indonesia yang semakin maju.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi desa tersebut tidak hanya berorientasi pada perluasan unit usaha, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola yang profesional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Di tengah antusiasme pembentukan koperasi di berbagai wilayah, berbagai kalangan menilai bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak semata ditentukan oleh jumlah koperasi yang berdiri. Faktor yang jauh lebih penting adalah kesiapan SDM, kualitas manajemen, sistem pengawasan, hingga kemampuan koperasi dalam membangun kemitraan yang sehat dengan pelaku usaha yang telah lebih dahulu hadir di tengah masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, program tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan usaha koperasi, khususnya di sektor ritel, perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis kemitraan. Menurut Jose, terdapat berbagai aspek yang harus dipersiapkan secara matang sebelum koperasi dapat bersaing secara langsung dengan jaringan ritel yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan usaha.

Ia menyoroti bahwa keberhasilan bisnis ritel tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi juga oleh kualitas SDM, sistem operasional standar (SOP), teknologi, hingga jaringan pemasok yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Karena itu, pembangunan kapasitas pengelola koperasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan koperasi yang kompetitif. Koperasi yang dikelola secara profesional akan memiliki kemampuan lebih baik dalam menyusun strategi usaha, mengelola keuangan, membangun jaringan bisnis, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Di sisi lain, pelaku ritel modern juga menunjukkan sikap terbuka terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih. Direktur Corporate Legal dan Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk, Afid Hermeily, menilai keberadaan koperasi tidak akan mengganggu model bisnis perusahaan karena masing-masing memiliki segmentasi pasar yang berbeda.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ruang kolaborasi antara koperasi dan sektor usaha modern masih sangat terbuka. Kehadiran koperasi tidak harus dipandang sebagai kompetitor semata, melainkan sebagai mitra strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah.

Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi inklusif yang memberi ruang bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh bersama. Dengan dukungan SDM yang berkualitas dan tata kelola yang baik, koperasi dapat mengambil peran sebagai penghubung antara produsen lokal, pelaku UMKM, dan konsumen di tingkat desa.

Kesadaran akan pentingnya profesionalisme pengelolaan juga terlihat dari berbagai program peningkatan kapasitas yang mulai dilaksanakan di daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, misalnya, menggelar Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026.

Melalui kegiatan tersebut, para pengawas koperasi dibekali berbagai pengetahuan mengenai fungsi pengawasan, tata kelola organisasi, administrasi koperasi, serta pengelolaan keuangan yang baik. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang kuat sebagai bagian dari upaya menciptakan koperasi yang sehat dan akuntabel.

Peran pengawas menjadi sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang profesional akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus mencegah berbagai potensi penyimpangan yang dapat menghambat perkembangan koperasi.

Selain aspek pengawasan, peningkatan kapasitas pengurus koperasi juga dilakukan melalui edukasi terkait administrasi dan kepatuhan perpajakan. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba telah menyelenggarakan edukasi perpajakan bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas koperasi, mulai dari pendaftaran, penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Pengurus juga mendapatkan pembekalan terkait pentingnya pencatatan transaksi usaha yang tertib sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya profesional di lingkungan koperasi. Tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga kemampuan memenuhi kewajiban administrasi dan regulasi secara benar.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Infrastruktur kelembagaan yang kuat harus diiringi dengan kompetensi pengurus, pengawas, dan anggota yang memadai. Pengembangan SDM menjadi investasi jangka panjang yang akan menentukan daya tahan koperasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Karena itu, fokus pada pelatihan, pendampingan, penguatan manajemen, pengawasan yang profesional, serta peningkatan literasi keuangan dan perpajakan perlu terus menjadi prioritas. Koperasi yang didukung SDM unggul dan tata kelola modern akan lebih siap menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Program Koperasi Merah Putih pada akhirnya bukan sekadar menghadirkan lembaga ekonomi baru di desa, melainkan membangun ekosistem ekonomi rakyat yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Dengan penguatan SDM sebagai fokus utama, koperasi diharapkan mampu tumbuh menjadi institusi ekonomi yang terpercaya, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia dari tingkat desa.

)* Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi terus menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur pengairan, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan pangan di berbagai daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini telah mempercepat peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Bali sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Program tersebut mencakup delapan kabupaten, yakni Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan. Pada paket pertama, rehabilitasi dilakukan di 58 daerah irigasi sepanjang 69,27 kilometer yang melayani lahan seluas 3.088 hektare.

Sementara paket kedua mencakup penanganan 10 daerah irigasi sepanjang 10 kilometer serta rehabilitasi lanjutan di 42 daerah irigasi dengan panjang jaringan 28,52 kilometer.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan produksi pangan nasional.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dody.

Perbaikan jaringan irigasi telah memberikan dampak nyata. Di Kabupaten Jembrana, indeks pertanaman meningkat dari 150 menjadi 200. Sementara di Kabupaten Buleleng, frekuensi tanam meningkat hingga dua kali lipat dengan indeks pertanaman naik dari 100 menjadi 200.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai penguatan sistem pengairan melalui irigasi perpompaan menjadi terobosan penting untuk meningkatkan produktivitas lahan.

“Kebijakan ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan baru,” kata Amran.

Menurutnya, teknologi pompanisasi mampu mengubah pola tanam di lahan kering dari satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun. Untuk mempercepat program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp5 triliun guna memperluas jangkauan irigasi perpompaan di berbagai daerah.

Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian harus menjadi prioritas untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

“Peningkatan produktivitas di sektor pertanian menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah,” ujarnya.

Melalui modernisasi jaringan irigasi dan penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional dapat terus diperkuat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.

Penguatan infrastruktur irigasi mencakup perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier, normalisasi jaringan yang mengalami sedimentasi, serta pembangunan sarana pendukung pengelolaan sumber daya air. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi air sehingga petani dapat mengoptimalkan musim tanam dan mengurangi risiko gagal panen.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebagai solusi penyediaan air bagi lahan pertanian tadah hujan.

“Melalui JIAT ini, kita ingin memastikan ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo.

Perbaikan jaringan irigasi di sejumlah sentra produksi pangan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan luas tanam dan indeks pertanaman. Ketersediaan air yang lebih terjamin memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam, sehingga berkontribusi pada peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura.

Dukungan penguatan irigasi juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyiapkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga produksi pangan di tengah antisipasi musim kemarau 2026.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi tersebut difokuskan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur irigasi di berbagai daerah sentra produksi.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Amran.

Selain meningkatkan produktivitas pertanian, penguatan jaringan irigasi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Pemerintah terus mendorong sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kelompok tani agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Oleh: Kevin Purba )*

Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui percepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besar mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus memastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantangan perubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktor utama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.

Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasi daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memiliki dampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintah berupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secara ketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya.

Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah terlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebut ditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanian seluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisik pelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwa revitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkan ketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapat berlangsung secara lebih optimal.

Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercermin pula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terus dilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akan mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalam bidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadi perhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat yang tengah dijalankan. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan program perluasan lahan pertanian sangat bergantung pada tersedianya pasokan air yang memadai.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menekankan bahwa lahan yang telah dicetak harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan sawah baru tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung oleh jaringan irigasi yang memadai. Karena itu, penyelesaian persoalan pengairan menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyediaan air bagi lahan pertanian yang telah dibangun. Sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten, Balai Wilayah Sungai, serta unsur TNI dilakukan untuk memastikan seluruh hambatan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya berfokus pada perluasan lahan, tetapi juga memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung. Pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa daerah tersebut memperoleh alokasi cetak sawah seluas 2.200 hektare pada 2026. Sebagian besar lahan telah memasuki tahap perencanaan dan konstruksi, bahkan beberapa lokasi sudah mulai memasuki masa tanam dan panen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa program berjalan sesuai harapan dan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Herwan, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam mempercepat penyempurnaan jaringan irigasi yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai bantuan yang telah diberikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program pertanian dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal.

Dukungan juga datang dari unsur TNI yang terlibat dalam pendampingan program cetak sawah. Perwakilan Kodim Bengkulu menilai bahwa penyelesaian persoalan irigasi memerlukan pendekatan teknis yang tepat sesuai kondisi lapangan. Karena itu, keterlibatan tenaga ahli dan perencanaan yang matang menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan jaringan pengairan.

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah memperlihatkan bahwa revitalisasi irigasi bukan sekadar pembangunan fisik semata. Program tersebut merupakan investasi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong kesejahteraan petani. Infrastruktur pengairan yang baik akan memberikan kepastian bagi petani dalam mengelola lahannya sehingga produksi dapat meningkat secara berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Di tengah upaya mempercepat pembangunan manusia, program ini tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga tentang investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Besarnya cakupan dan anggaran yang dialokasikan menjadikan MBG sebagai program yang memerlukan tata kelola yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga akuntabilitas dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Presiden Prabowo menunjukkan sikap tegas terhadap pentingnya tata kelola yang bersih dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan amanah besar negara yang tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menurut Presiden Prabowo, MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa sehingga seluruh pihak yang terlibat harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa program tersebut bersifat sakral karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia dan tidak boleh dijadikan sarana memperkaya oknum tertentu.

Ketegasan tersebut tercermin dari langkah evaluasi yang dilakukan terhadap jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden menilai bahwa setiap penyelenggara program publik harus siap mempertanggungjawabkan kinerjanya apabila ditemukan hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas MBG yang bekerja di berbagai pelosok Indonesia. Ia mengungkapkan, keberhasilan program tidak lepas dari dedikasi ribuan tenaga lapangan yang memastikan layanan dapat menjangkau masyarakat hingga daerah-daerah terpencil.

Lebih jauh, sikap tegas Presiden Prabowo mencerminkan kesadaran bahwa program berskala besar selalu menghadapi risiko tata kelola. Semakin besar anggaran dan cakupan program, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang efektif dan transparan.

Dalam konteks itu, penguatan akuntabilitas menjadi fondasi utama agar kepercayaan publik terhadap MBG tetap terjaga. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang menentukan keberlangsungan dan efektivitas suatu kebijakan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan anggaran MBG digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian tujuan program secara optimal.

Ia menilai bahwa efektivitas penggunaan anggaran merupakan bagian penting dari keberhasilan MBG. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi penerima program sehingga dampak sosial yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pengawasan administratif, tetapi juga menyangkut efisiensi penggunaan sumber daya negara. Program yang baik bukan sekadar program yang berjalan, melainkan program yang mampu menghasilkan manfaat maksimal dengan tata kelola yang sehat.

Pendekatan efisiensi menjadi semakin relevan mengingat MBG merupakan program jangka panjang yang memerlukan kesinambungan anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang cermat akan menentukan kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan program di masa mendatang.

Selain aspek pengawasan dan efisiensi, keberhasilan MBG juga ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima manfaat. Program yang tepat sasaran akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan optimisme bahwa kepemimpinan baru di BGN akan semakin memperkuat pelaksanaan MBG. Ia meyakini bahwa perbaikan tata kelola akan membuat program berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Ia berpendapat, tujuan utama MBG adalah memastikan manfaat program diterima masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Karena itu, koordinasi antarlembaga serta penguatan sistem pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan tata kelola yang baik, program tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan efektivitas bukanlah dua hal yang terpisah dalam menentukan keberhasilan program MBG. Selain diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, keberhasilan juga dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tata kelola yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Ketegasan Presiden Prabowo dalam menjaga akuntabilitas menjadi sinyal bahwa pembangunan manusia tidak boleh dikompromikan oleh praktik-praktik yang menyimpang. Dengan pengawasan yang kuat, penggunaan anggaran yang efisien, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, MBG akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan menyasar jutaan anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh integritas pelaksanaannya agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program kembali ditegaskan dalam kegiatan “Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition” yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 3 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI,  Prabowo Subianto mengatakan dedikasi setiap unsur pelaksana Program MBG merupakan fondasi penting dalam menjalankan program strategis yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga oleh tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Sejak diluncurkan, MBG dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan manusia, khususnya persoalan stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu, MBG ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang harus dijalankan secara tepat sasaran, profesional, dan berkelanjutan.

Sebagai program berskala nasional, pelaksanaan MBG tentu menghadapi berbagai tantangan. Luasnya wilayah Indonesia, kompleksitas distribusi, korupsi, serta keterlibatan banyak pihak dalam rantai pelaksanaan menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan kemampuan melakukan perbaikan ketika ditemukan persoalan di lapangan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan. Penguatan standar operasional, peningkatan sistem pengawasan, serta perbaikan tata kelola menjadi bagian dari langkah memastikan setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program tidak dibiarkan berjalan tanpa kontrol, melainkan terus disempurnakan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Ketegasan pemerintah terlihat dari langkah korektif yang diambil terhadap berbagai temuan selama pelaksanaan program. Presiden Prabowo mengingatkan, Program MBG tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Dia memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaan Program MBG. Menurut Prabowo, keputusan mengganti sejumlah pihak dalam pelaksanaan program diambil setelah menerima laporan terkait kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan di lapangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas program sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kemampuan melakukan evaluasi dan mengambil tindakan perbaikan merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas sebuah kebijakan. Program besar seperti MBG membutuhkan pengawasan yang kuat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Momentum pembenahan juga terlihat melalui perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan penunjukkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menjadi momentum pembenahan dan percepatan MBG agar semakin tepat sasaran, profesional, dan berdampak bagi masyarakat. Zulhas menilai komposisi pimpinan baru BGN memiliki kapasitas, pengalaman birokrasi, dan kemampuan koordinasi yang dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan MBG.

Selain itu, Zulhas juga menegaskan, perubahan kepemimpinan di BGN dilatari Prabowo Subianto Presiden yang mendengar berbagai kritik, protes, dan masukan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang evaluasi dan menjadikan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Keterbukaan terhadap kritik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan dan gizi masyarakat. Pelaksanaan program juga melibatkan berbagai pelaku usaha lokal, petani, peternak, serta penyedia bahan pangan yang menjadi bagian dari rantai pasok nasional. Kehadiran program ini turut menciptakan perputaran ekonomi di daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menjaga integritas pelaksanaan program menjadi semakin penting agar manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan perluasan cakupan program berjalan seiring dengan penguatan sistem pengawasan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, tata kelola yang semakin baik, serta respons cepat terhadap berbagai persoalan di lapangan, Program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta — Pemerintah memperketat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pangan, keamanan distribusi, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Langkah ini dilakukan melalui penyempurnaan pedoman operasional, peningkatan pengawasan, dan penegasan persyaratan bagi satuan pelaksana yang terlibat dalam pengadaan, pengolahan, hingga penyaluran makanan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah berkomitmen menjaga keberhasilan MBG dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaannya.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” kata Presiden Prabowo.

Dalam standar yang diperbarui, menu MBG wajib memenuhi acuan gizi yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kelompok usia. Pemerintah juga mewajibkan pencatatan komposisi menu dan penggunaan bahan pangan yang dapat ditelusuri sumbernya guna memudahkan pengawasan dan audit.

Pengetatan standar keamanan pangan menjadi fokus utama. Satuan pelaksana diwajibkan menerapkan prosedur sanitasi yang lebih ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku, kebersihan peralatan, pengendalian suhu penyimpanan, hingga pelatihan bagi petugas pengolah makanan.

Di bidang distribusi, pemerintah memperketat pengaturan waktu pengiriman dan penyajian makanan agar kualitas tetap terjaga hingga diterima siswa. Pemanfaatan sistem pelaporan digital juga terus didorong untuk memantau distribusi, jumlah penerima manfaat, dan berbagai kendala di lapangan secara lebih cepat.

Pengawasan anggaran turut diperkuat. Setiap satuan pelaksana wajib menyimpan dokumen pengadaan, bukti distribusi, dan catatan penggunaan dana sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah juga meningkatkan audit kepatuhan dan audit berbasis risiko untuk mencegah potensi penyimpangan.

Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Menurutnya, penguatan kelembagaan penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program.

“Saya kenal baik ketiganya, Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujar Zulhas.

Melalui standar yang lebih ketat, pemerintah menargetkan Program MBG dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, aman, dan berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh peserta didik di seluruh Indonesia.

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses pelaksanaan program guna memastikan setiap anak memperoleh hak gizi yang layak dan berkualitas.

Presiden Prabowo menilai program MBG bukan sekadar bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program diminta menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

“Program ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Setiap anak Indonesia harus mendapatkan makanan yang bergizi, sehat, dan aman,” tegas Prabowo Subianto

Menurut Presiden, kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan proses distribusi, serta ketepatan sasaran penerima harus menjadi perhatian utama. Pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada para siswa di berbagai daerah.

Langkah penguatan pengawasan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Ahli Gizi IPB sekaligus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB Departemen Gizi, Lesda Lybaws menilai upaya pemerintah memperketat pengawasan menunjukkan keseriusan dalam memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Program yang menyasar jutaan anak sekolah itu dinilai membutuhkan sistem pengendalian yang kuat agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Program MBG membutuhkan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan karena menyangkut pemenuhan hak gizi jutaan anak Indonesia. Langkah pemerintah memperkuat pengawasan menunjukkan keseriusan untuk menjaga kualitas program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Lesda Lybaws.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, Program MBG juga diyakini memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Kebutuhan bahan pangan yang besar membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil untuk terlibat dalam rantai pasok program tersebut.

Di sisi lain, pengawasan yang ketat dinilai dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dengan mekanisme evaluasi yang terus dilakukan, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Melalui komitmen pengawasan yang semakin diperkuat, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menjaga hak gizi anak Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan terhadap industri padat karya, penguatan komunikasi dengan pelaku usaha dan serikat pekerja, serta perluasan program pelatihan tenaga kerja guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait potensi PHK akibat perlambatan ekonomi di sejumlah sektor industri. Karena itu, berbagai langkah mitigasi terus dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja tetap berjalan optimal.

“Kami memahami kekhawatiran terkait badai PHK. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipasi dan penguatan perlindungan pekerja,” ujar Yassierli.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menangani pekerja yang terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan tenaga kerja nasional melalui program pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling. Upaya tersebut dinilai penting agar tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan industri dan perubahan kebutuhan pasar kerja.

“Kami terus mendorong pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling agar pekerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan industri dan tantangan ekonomi global,” katanya.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan dunia usaha dan serikat pekerja untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif. Pendekatan dialogis dinilai menjadi kunci dalam mencari solusi terbaik atas berbagai tantangan ketenagakerjaan.

“Pemerintah ingin memastikan dunia usaha tetap tumbuh, namun pekerja juga mendapatkan perlindungan yang maksimal. Keseimbangan itu yang terus kami jaga,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pemerintah telah melakukan pengawasan ketat terhadap sektor-sektor padat karya yang rentan terdampak gejolak ekonomi global. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan potensi PHK sejak dini.

“Kami melakukan pengawasan secara ketat terhadap industri padat karya agar potensi PHK bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.

Di tingkat daerah, berbagai program perluasan kesempatan kerja juga terus dijalankan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan pemerintah daerah aktif menggelar pelatihan tenaga kerja dan job fair serta memperkuat komunikasi dengan dunia usaha untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekerja tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan sekaligus memastikan peluang kerja tetap terbuka di tengah tekanan ekonomi global.