Oleh: Indah Sekar )*

Koreksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem investasi nasional. Dinamika pasar global yang semakin kompleks mendorong Indonesia untuk mempercepat pembenahan tata kelola ekonomi agar lebih adaptif, transparan, dan berdaya tahan tinggi terhadap tekanan eksternal. Momentum ini juga memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kuat sehingga pemerintah memiliki ruang untuk melakukan reformasi struktural yang lebih terarah.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai peningkatan tata kelola dan transparansi merupakan kebutuhan strategis jangka panjang. Ia berpandangan bahwa perbaikan sistem ekonomi harus tetap berjalan tanpa bergantung pada ada atau tidaknya guncangan pasar. Upaya penguatan itu dinilai penting bukan hanya untuk memenuhi standar global, tetapi juga untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional semakin kokoh dalam menghadapi dinamika global.

Edy juga menilai guncangan pasar saham tidak bisa dipahami hanya sebagai peristiwa finansial. Menurut pandangannya, terdapat pengaruh dari standar internasional yang dibentuk oleh aktor ekonomi global. Lembaga seperti MSCI dan Moody’s sering menjadi rujukan investor dalam menentukan keputusan investasi. Standar global itu kerap mencerminkan kepentingan ekonomi negara atau aktor besar sehingga negara berkembang harus memiliki strategi mandiri dalam menjaga stabilitas ekonominya.

Perspektif itu memperlihatkan bahwa sistem investasi nasional harus terus diperkuat agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan persepsi global. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ekonomi mampu menjaga kepercayaan investor domestik sekaligus meningkatkan daya saing investasi nasional. Upaya reformasi regulasi dan penguatan pengawasan pasar menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Peneliti pada LPEM FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, menilai dominasi aset keuangan global masih sangat kuat. Ia melihat keputusan negara maju sering berorientasi pada kepentingan domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang. Kondisi itu membuat pasar keuangan negara berkembang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan global.

Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan moneter global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Saat Federal Reserve mengurangi stimulus melalui kebijakan quantitative easing, pasar keuangan global mengalami gejolak besar. Dampaknya terasa pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya likuiditas dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Saat itu, nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan dan indeks saham nasional terkoreksi tajam. Kondisi tersebut memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang ketat berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman sehingga menekan sektor usaha dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengalaman historis itu memperlihatkan pentingnya penguatan fondasi ekonomi domestik. Pemerintah saat ini dinilai berada pada jalur yang tepat dengan terus memperkuat stabilitas fiskal, memperbaiki regulasi investasi, serta memperluas basis investor domestik. Langkah ini penting agar ketergantungan terhadap arus modal asing dapat dikurangi secara bertahap.

Sementara itu, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M Habib Abiyan Dzakwan, menilai faktor domestik memiliki peran besar dalam dinamika pasar saham nasional saat ini. Ia melihat pentingnya membangun pola pikir yang menempatkan pembenahan internal sebagai prioritas utama dalam menghadapi tekanan pasar.

Habib menekankan perbaikan tata kelola ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh. Pembenahan tidak hanya pada sektor pasar keuangan, tetapi juga pada aspek hukum, regulasi usaha, serta stabilitas kebijakan jangka panjang. Kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menarik investasi karena investor membutuhkan jaminan stabilitas dalam jangka panjang.

Keterlibatan lintas sektor juga menjadi kebutuhan penting. Dalam konteks geopolitik ekonomi, peran Kementerian Luar Negeri dinilai perlu diperkuat dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional. Sinergi antar lembaga dapat membantu pemerintah mengantisipasi risiko global secara lebih cepat dan terukur.

Stabilitas fiskal juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Pengelolaan utang yang sehat akan menjaga profil risiko negara tetap stabil di mata investor global. Hubungan antara utang negara dan lembaga pemeringkat sangat erat karena penilaian kredit menjadi indikator utama dalam menentukan biaya modal investasi.

Dalam konteks global, pola arus investasi cenderung bergerak menuju aset yang dianggap aman ketika terjadi ketidakpastian geopolitik. Kondisi itu dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang dan berpotensi melemahkan nilai tukar mata uang. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengantisipasi kondisi itu melalui penguatan fundamental ekonomi dan stabilitas sektor keuangan.

Kebijakan suku bunga global juga memengaruhi arus investasi. Kenaikan suku bunga di negara maju dapat mengurangi daya tarik investasi di negara berkembang. Pemerintah merespons dinamika ini dengan memperkuat daya saing investasi domestik melalui reformasi struktural, digitalisasi layanan investasi, serta penyederhanaan regulasi usaha.

Koreksi pasar saham justru menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembenahan sistem investasi nasional. Pemerintah dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas iklim investasi. Dukungan kebijakan yang konsisten akan memperkuat kepercayaan investor domestik dan internasional.

Ke depan, pembenahan sistem investasi membutuhkan komitmen jangka panjang. Tantangan kepentingan global dan domestik akan selalu ada. Pemerintah perlu terus memastikan kebijakan ekonomi berjalan konsisten demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya reformasi yang berkelanjutan diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Astrid Widia )*

Ketika ketidakpastian global masih menjadi bayang-bayang bagi banyak negara, Indonesia justru memperlihatkan daya tahan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Koreksi yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia memang menimbulkan perhatian, namun alih-alih menjadi sinyal pelemahan, dinamika tersebut justru mempertegas satu hal penting: fondasi ekonomi nasional tetap kuat, sementara pemerintah terus bergerak memperbaiki tata kelola agar sistem ekonomi semakin transparan, adaptif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan konsistensi pada keseimbangan antara stabilitas makro dan transformasi struktural. Pendekatan ini bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan bagian dari desain besar untuk memperkokoh fondasi ekonomi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Hasilnya terlihat nyata. Di tengah perlambatan global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5,11 persen, angka yang mencerminkan efektivitas stimulus pemerintah sekaligus ketahanan mesin domestik.

Presiden Prabowo Subianto menilai capaian tersebut sebagai buah kerja kolektif pemerintah. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif. Penilaian itu penting karena stabilitas ekonomi tidak lahir dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari orkestrasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, hingga penguatan sektor riil.

Optimisme serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang melihat fundamental ekonomi nasional terus menunjukkan tren penguatan. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh mendekati lima persen menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, sebuah faktor penting mengingat struktur ekonomi Indonesia bertumpu pada permintaan domestik. Stabilitas harga dan meningkatnya mobilitas masyarakat turut menjaga ritme pertumbuhan, terutama pada periode libur dan hari besar keagamaan yang memperkuat perputaran ekonomi.

Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. Target ini bukan ambisi kosong, melainkan ditopang oleh sinergi belanja negara, investasi swasta, serta penguatan lembaga investasi strategis. Analogi kesiapan ekonomi sebagai pesawat yang bersiap lepas landas menggambarkan keyakinan bahwa sektor produksi nasional semakin siap mendorong akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bahkan melihat prospek ekonomi Indonesia tetap cerah meski dunia dilanda tekanan ketidakpastian. Menurutnya, kekuatan permintaan domestik menjadi penopang utama pertumbuhan, sementara kebijakan fiskal berperan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Sinergi dengan sektor keuangan juga memastikan pembiayaan dunia usaha terjaga, sekaligus mempertahankan likuiditas perekonomian.

Namun kekuatan ekonomi tidak cukup hanya bertahan; ia harus terus diperkuat melalui tata kelola yang baik. Koreksi pasar saham menjadi pengingat bahwa reformasi sistem investasi tidak boleh menunggu krisis. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai peningkatan transparansi dan tata kelola merupakan kebutuhan strategis jangka panjang. Menurutnya, pembenahan sistem ekonomi harus tetap berjalan terlepas dari ada atau tidaknya guncangan pasar, karena langkah tersebut penting untuk memenuhi standar global sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.

Edy juga mengingatkan bahwa gejolak pasar saham tidak bisa dilihat semata sebagai peristiwa finansial. Standar internasional yang dibentuk lembaga seperti MSCI dan Moody’s sering menjadi rujukan investor, dan kerap mencerminkan kepentingan aktor ekonomi besar. Dalam konteks itu, negara berkembang seperti Indonesia perlu memiliki strategi mandiri agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan persepsi global.

Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Peneliti LPEM FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang menyoroti kuatnya dominasi aset keuangan global. Ia melihat kebijakan negara maju sering berorientasi domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang, sehingga pasar keuangan emerging markets menjadi lebih sensitif terhadap perubahan global. Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana pengurangan stimulus oleh Federal Reserve dapat memicu pelemahan nilai tukar dan arus keluar likuiditas.

Di sinilah urgensi reformasi tata kelola menemukan relevansinya. Pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan pasar, serta memastikan kepastian investasi. Perbaikan iklim investasi domestik bukan hanya soal menarik modal asing, tetapi juga membangun kepercayaan investor nasional agar struktur pembiayaan lebih berimbang dan mandiri.

Langkah pemerintah menyalurkan stimulus ke sektor perbankan untuk menjaga likuiditas, misalnya, menunjukkan keberpihakan pada stabilitas jangka panjang. Dampaknya terasa pada meningkatnya aktivitas ekonomi serta perbaikan daya beli masyarakat sebagai salah satu indikator nyata bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran mampu mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.

Kinerja sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansi semakin mempertegas bahwa aktivitas produksi nasional tetap kuat. Industri tidak hanya menjadi penopang stabilitas, tetapi juga motor penciptaan lapangan kerja. Ketika sektor riil bergerak, optimisme ekonomi pun mendapatkan landasan yang konkret.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi Indonesia hari ini bukan sekadar hasil dari kondisi eksternal yang kebetulan menguntungkan. Ia adalah produk dari sinergi kebijakan, reformasi struktural, serta komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Koreksi pasar justru memperlihatkan kedewasaan ekonomi nasional, bahwa Indonesia tidak alergi terhadap dinamika, tetapi menjadikannya momentum untuk berbenah.

Jika konsistensi ini terjaga, Indonesia tidak hanya akan mampu bertahan dari guncangan global, tetapi juga berpeluang melompat menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan. Dengan fondasi domestik yang kuat dan tata kelola yang terus diperbaiki, narasi tentang ketahanan ekonomi Indonesia bukan lagi sekadar optimisme, melainkan realitas yang sedang dibangun.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Aldia Putra )*

Ketika banyak negara masih bergulat dengan ketidakpastian global, Indonesia justru menunjukkan sinyal ketahanan yang patut diperhitungkan. Gejolak yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia bukanlah alarm krisis, melainkan pengingat bahwa ekonomi modern selalu bergerak dalam lanskap yang dinamis. Yang lebih penting, dinamika tersebut membuka ruang refleksi sekaligus mempercepat langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekonomi agar semakin transparan, adaptif, dan berdaya tahan tinggi.

Sejumlah pemangku kepentingan melihat guncangan pasar sebagai momentum strategis untuk memperbaiki fondasi sistem keuangan nasional. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menekankan bahwa pembenahan tidak boleh bersifat reaktif. Menurutnya, reformasi harus tetap berjalan terlepas dari ada atau tidaknya tekanan pasar, karena tujuan utamanya adalah memastikan perekonomian nasional benar-benar kokoh sekaligus memenuhi standar global.

Ia juga mengingatkan bahwa gejolak pasar tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena finansial semata. Dalam pandangannya, penilaian lembaga internasional seperti MSCI dan Moody’s sering kali membawa perspektif tertentu yang tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan. Karena itu, pertanyaan mengenai standar global, siapa yang menetapkan dan untuk kepentingan apa, menjadi relevan bagi negara berkembang yang ingin menjaga kedaulatan ekonominya.

Lebih jauh, Edy mengajak melihat secara jernih dampak riil dari saham yang berfluktuasi. Ia mempertanyakan apakah instrumen yang terguncang benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik luas atau lebih mencerminkan kepentingan kelompok terbatas. Perspektif ini penting agar respons terhadap volatilitas pasar tetap proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

Pandangan tersebut sejalan dengan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang menyoroti masih dominannya kekuatan aset keuangan global. Ia menilai kebijakan negara-negara besar umumnya berorientasi domestik tanpa selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang, sehingga struktur pasar negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap perubahan eksternal.

Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi pelajaran berharga. Ketika stimulus moneter Amerika Serikat mulai dikurangi, arus modal keluar tak terhindarkan, nilai tukar melemah, dan pasar saham terkoreksi tajam. Bahkan, otoritas moneter saat itu harus menaikkan suku bunga yang pada akhirnya menahan laju pertumbuhan. Episode tersebut menegaskan betapa erat hubungan antara geopolitik dan geoekonomi, sekaligus menguatkan urgensi membangun basis investor domestik serta memperbaiki transparansi pasar.

Di tengah konteks global yang kompleks itu, kabar baiknya adalah fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,11 persen dengan akselerasi pada kuartal keempat hingga 5,39 persen. Capaian ini menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan performa ekonomi terbaik di antara kelompok ekonomi besar dunia.

Pertumbuhan tersebut tidak berdiri sendiri. Berbagai indikator sosial ikut membaik, kemiskinan menurun, ketimpangan lebih terkendali, dan pengangguran berangsur turun. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat menjadi bukti bahwa ekspansi ekonomi mulai diterjemahkan ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah pun menatap ke depan dengan optimisme terukur. Target pertumbuhan 2026 dipatok pada kisaran 5,4 hingga 5,6 persen, sebuah sasaran yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya sekaligus membaca peluang global. Mesin pertumbuhan terus diperkuat melalui program prioritas nasional yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja.

Strategi memperluas basis ekonomi tampak dari penguatan koperasi desa hingga pembangunan perumahan rakyat. Ekonomi desa dipandang sebagai jangkar stabilitas karena peningkatan pendapatan masyarakat di akar rumput akan memperkuat daya beli sekaligus menjaga keseimbangan harga.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara tetap ekspansif namun dikelola secara hati-hati. Defisit dijaga dalam batas aman guna mempertahankan kredibilitas fiskal jangka panjang. Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar aktivitas ekonomi langsung bergerak, sementara penerimaan pajak yang meningkat menjadi sinyal bahwa roda ekonomi berputar sehat.

Pembiayaan investasi strategis turut diperluas, terutama melalui hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan industri kreatif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar. Pada saat yang sama, stabilitas pasar keuangan mulai membaik dengan kembalinya arus modal asing ke instrumen obligasi yang menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan investor.

Prioritas pemerintah terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok juga mencerminkan pendekatan ekonomi yang menyeluruh. Distribusi bantuan pangan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan instrumen menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi kelompok rentan.

Jika seluruh potret ini dirangkai, terlihat jelas bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berbenah. Reformasi tata kelola berjalan berdampingan dengan penguatan fundamental, menciptakan kombinasi antara stabilitas dan kesiapan menghadapi masa depan.

Pada akhirnya, ketahanan ekonomi bukanlah kondisi yang tercipta secara kebetulan. Ia lahir dari konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, keberanian melakukan reformasi, serta kemampuan membaca perubahan global. Gejolak pasar justru menjadi ujian kedewasaan yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bereaksi terhadap tekanan, melainkan mengubahnya menjadi momentum memperkuat kemandirian.

Dengan fondasi domestik yang solid dan tata kelola yang terus disempurnakan, optimisme terhadap ekonomi Indonesia memiliki pijakan rasional. Di tengah dunia yang semakin kompetitif, arah kebijakan yang stabil dan reformis memberi pesan tegas: Indonesia tidak hanya siap bertahan dari guncangan, tetapi juga bersiap melangkah sebagai kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Sejumlah pemangku kepentingan menilai guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menjadi momentum mempercepat reformasi tata kelola pasar keuangan. Langkah ini dipandang penting agar fondasi ekonomi nasional semakin kokoh dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan pembenahan sistem merupakan kebutuhan mendesak. “Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.

Ia menilai gejolak pasar tidak bisa dilihat semata sebagai dinamika finansial. Menurutnya, penurunan peringkat oleh sejumlah lembaga internasional memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik standar global. “Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.

Edy juga mempertanyakan relevansi saham yang terdampak terhadap masyarakat luas. “Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang melihat masih kuatnya hegemoni aset keuangan global. “Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” ujarnya.

Ia mencontohkan gejolak taper tantrum 2013 yang memicu arus modal keluar, pelemahan rupiah, hingga koreksi tajam IHSG. Kondisi tersebut bahkan memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut tertahan.

Pengalaman itu menunjukkan keterkaitan erat antara geopolitik dan geoekonomi. Karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, serta basis investor domestik dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia di tengah kompetisi global.***

Jakarta – Reformasi lintas sektor dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan guncangan pasar. Sejumlah akademisi menilai pembenahan tata kelola, kepastian regulasi, hingga kesehatan fiskal menjadi faktor kunci agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan berdaya saing.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa perbaikan kebijakan tidak boleh hanya bersifat reaktif terhadap kondisi pasar. Menurut dia, pembenahan struktural tetap harus dijalankan secara konsisten. “Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujarnya.

Edy menilai, gejolak di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dilihat secara lebih luas, bukan sekadar fluktuasi pasar. Ia menjelaskan bahwa penilaian lembaga internasional terhadap standar ekonomi Indonesia turut memengaruhi persepsi investor global. “Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat,” kata Edy.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Institute for Economic and Social Research (LPEM) Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai kepastian hukum dan regulasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. “Investor tidak menanam modal setahun atau dua tahun. Kalau tidak ada kepastian regulasi, bagaimana mereka yakin berinvestasi?” ujarnya.

Menurut Mervin, reformasi lintas sektor perlu diarahkan pada pembenahan iklim usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya diversifikasi mitra ekonomi agar aliran investasi tidak bergantung pada segelintir negara saja. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kesehatan fiskal harus tetap dijaga agar ruang gerak pemerintah dalam menghadapi tekanan global tidak semakin terbatas.

Ia menambahkan, pengelolaan utang yang prudent menjadi bagian penting dari strategi reformasi ekonomi. Dengan menjaga stabilitas fiskal, pemerintah dinilai memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus melindungi perekonomian domestik dari risiko eksternal.

Sinergi kebijakan lintas sektor mulai dari regulasi investasi, tata kelola pasar keuangan, hingga kebijakan fiskal dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Reformasi yang berkelanjutan diyakini tidak hanya meningkatkan daya tahan terhadap guncangan global, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan. —

Jakarta – Dinamika perekonomian global yang ditandai dengan kenaikan suku bunga di negara-negara utama kembali memberi tekanan pada pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia. Guncangan yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia menjadi pengingat pentingnya memperkuat fondasi ekonomi domestik agar lebih tangguh menghadapi volatilitas eksternal.

Sejumlah pemangku kepentingan menilai gejolak tersebut harus dimaknai sebagai momentum introspeksi nasional. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa peningkatan tata kelola dan transparansi ekonomi merupakan kebutuhan mendasar, terlepas dari ada atau tidaknya tekanan global.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujarnya. Menurut Edy, standar internasional kerap dijadikan instrumen untuk memberi tekanan ekonomi terhadap negara atau kawasan tertentu, sehingga ketahanan internal menjadi faktor kunci.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai sistem keuangan global masih diwarnai hegemoni aset negara maju. Keputusan ekonomi negara-negara utama sering kali berorientasi pada kepentingan domestik mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi negara berkembang yang relatif lebih rapuh.

“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin. Ia menambahkan, tekanan keuangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, terutama oleh negara yang memiliki posisi dominan dalam perdagangan global.

Namun, peneliti Departemen Hubungan Internasional di CSIS, M Habib Abiyan Dzakwan, menilai guncangan BEI kali ini lebih dipengaruhi faktor domestik dibandingkan geopolitik. Menurutnya, jika melihat kinerja bursa di kawasan, tekanan yang terjadi masih relatif sejalan.

“Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa. Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar. Sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam,” ujarnya. Meski demikian, Habib sepakat perlunya perbaikan tata kelola dan mekanisme mitigasi risiko jangka panjang secara menyeluruh, tidak terbatas pada sektor keuangan.

Dalam konteks tersebut, para pengamat menilai strategi penguatan fundamental domestik harus dilakukan secara lintas sektor. Stabilitas fiskal, reformasi struktural, peningkatan transparansi, serta penguatan kepercayaan investor menjadi kunci menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Selain itu, keterlibatan diplomasi ekonomi juga dinilai penting. Habib menilai Kementerian Luar Negeri perlu lebih dilibatkan dalam upaya mitigasi risiko global, tidak hanya dalam momentum tertentu. Sinergi kebijakan ekonomi dan luar negeri diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 12/2/2026. Menurut Purbaya, pemerintah telah membentuk task force debottlenecking untuk secara aktif menghilangkan hambatan-hambatan administratif dan birokrasi yang selama ini dirasakan pelaku usaha.

“Saya yakin kalau setahun ini kami jalankan terus setiap minggu ada meeting, akhir tahun saya akan menghilangkan hampir semua debottlenecking yang ada di dunia bisnis kita,” ujar Purbaya.
 
Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat masuknya investasi, baik di pasar modal maupun investasi asing langsung, sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah dan mendorong ekspansi sektor industri nasional.

Purbaya menegaskan bahwa sinkronisasi data, aturan, dan fakta di lapangan menjadi kunci implementasi kebijakan ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa perbaikan iklim usaha akan membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun mendatang melalui peningkatan produktivitas dan kesiapan tenaga kerja kompeten. 

Upaya perbaikan iklim bisnis ini juga mendapat dukungan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. “Kemudahan perizinan dan investasi harus dipercepat,” ujarnya.

Menurut Chatib, deregulasi ekonomi akan membantu industri manufaktur, menciptakan lapangan kerja formal yang layak, dan meningkatkan permintaan.

Jika permintaan meningkat, kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia juga diyakini akan memberi efek positif terhadap perekonomian.  

Pakar ekonomi menilai bahwa momentum perbaikan iklim usaha bukan hanya akan mengatasi tantangan pasar keuangan, tetapi juga memperluas basis investasi domestik dan asing untuk masa depan. Dengan langkah-langkah reformasi yang bertahap dan terkoordinasi, Indonesia diyakini mampu mentransformasikan tekanan pasar menjadi peluang pertumbuhan berkelanjutan.

Jakarta, Berbagai pemangku kepentingan di Indonesia masih terus mengelola dampak guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Guncangan itu menjadi pengingat perbaikan di dalam negeri harus dilakukan.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono mengatakan, peningkatan tata kelola dan transparansi adalah kebutuhan. Guncangan di BEI tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa pasar keuangan semata. Kondisi ini menunjukkan isu geopolitik dan geoekonomi tak bisa begitu saja dipisahkan dari guncangan BEI.

”Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak atau untuk kepentingan segelintir orang saja,” katanya di Jakarta.

Standar ini jelas sesuai dengan kepentingan aktor besar, baik negara maupun nonnegara. Standar untuk memastikan investasi menguntungkan. Sejak lama, aturan dan tatanan global, termasuk yang disebut sebagai standar dan peringkat internasional, dirancang untuk menopang struktur kekuasaan aktor besar.

”Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak. Mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” lanjutnya.

Sementara itu, peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan juga sepakat masih ada hegemoni aset keuangan.

”Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” katanya.

Soal tekanan keuangan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, menurut Melvin, negara pemeran utama perdagangan dapat memanfaatkan kedudukan untuk dukungan kepentingan geopolitik.

”Khawatir terusik dalam kegiatan ekspor-impor, menyesuaikan pandangan ke negara mitra demi terjaganya kondisi keuangan,” ujarnya

Senada, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, Habib Abiyan Dzakwan mengatakan, memang ada catatan sejumlah momentum geopolitik berdampak pada perekonomian suatu negara. Habib menyebut Plaza Accord 1985 yang berdampak pada perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.

“Perjanjian itu membuat yen Jepang dan mark Jerman naik nilai tukarnya terhadap dolar AS. Dampaknya, ekspor Jerman-Jepang ke AS menjadi lebih mahal,” jelas Habib.

Habib mengungkapkan bahwa guncangan di BEI membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan aturan bursa. Pihaknya juga menekankan peran lintas sektoral untuk perbaikan selepas guncangan bursa.

”Hal ini membutuhkan tidak saja otoritas di bursa. Perbaikan iklim usaha dan perekonomian butuh juga otoritas sektor hukum dan lainnya,” ucapnya.

Namun, untuk konteks guncangan BEI, Habib meragukan ada faktor geopolitik. Hal itu antara lain jika melihat kinerja bursa di kawasan. Dengan demikian, faktor domestik lebih berpengaruh. Tapi dirinya sepakat perlu ada perbaikan tata kelola dan mekanisme untuk mitigasi risiko masa depan.

”Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa. Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar. Perbaikan tidak hanya dari sektor keuangan, perlu menyeluruh. Sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam,” pungkas Habib.

Ke depan, perlu ada mekanisme yang memungkinkan Kemenlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan pasar keuangan. Bukan sekadar koordinasi mendadak dan sementara. Mempertimbangkan aspek geopolitik, Kementerian Luar Negeri perlu terlibat dalam proses mitigasi.

Jakarta – Guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa waktu terakhir menjadi pengingat keras bahwa ekonomi nasional tidak pernah berdiri sendiri. Fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), arus keluar dana asing, serta respons lembaga pemeringkat global memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan Indonesia dengan dinamika geoekonomi dunia.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak boleh bersifat reaktif.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.

Menurut Edy, guncangan di BEI tidak dapat dimaknai semata sebagai persoalan teknis pasar keuangan. Ia mengingatkan bahwa dinamika ini juga berkaitan dengan penilaian lembaga internasional seperti MSCI dan Moody’s.

“Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa standar internasional kerap menjadi rujukan dalam menentukan rekomendasi investasi.

“Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak. Mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” lanjutnya.

Meski demikian, Edy juga mengingatkan agar masyarakat tidak melihat guncangan pasar sebagai gambaran langsung kondisi ekonomi mayoritas warga.

“Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja,” katanya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai bahwa hegemoni aset keuangan global masih sangat kuat.

“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin.

Ia mengingatkan pengalaman taper tantrum 2013 ketika kebijakan quantitative easing The Fed memicu gejolak global. Saat itu, rupiah terdepresiasi tajam dan IHSG terkoreksi signifikan.

Menurut Mervin, pola arus investasi global cenderung berulang. Ketika terjadi guncangan geopolitik atau kebijakan moneter di negara maju, investor beralih ke instrumen yang dianggap aman.

“Ini berpotensi melemahkan mata uang, salah satunya Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menekankan risiko kenaikan biaya modal apabila peringkat kredit turun.

“Hasilnya, biaya modal meningkat—biaya utang akan jauh lebih mahal. Menghambat kelangsungan usaha, bahkan menambah beban utang fiskal,” kata Mervin.

Di sisi lain, peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M. Habib Abiyan Dzakwan, mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi menyalahkan faktor eksternal semata.

“Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa,” katanya.

Habib meragukan bahwa guncangan BEI saat ini sepenuhnya dipicu faktor geopolitik, terutama jika dibandingkan dengan kondisi bursa di kawasan. Ia menilai faktor domestik memiliki pengaruh signifikan.

Ia juga menegaskan pentingnya perbaikan lintas sektoral.

“Hal ini membutuhkan tidak saja otoritas di bursa. Perbaikan iklim usaha dan perekonomian butuh juga otoritas sektor hukum dan lainnya,” katanya.

Menurut Habib, kepastian hukum dan regulasi menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan investor.

“Investor tidak menanam modal setahun atau dua tahun. Kalau tidak ada kepastian regulasi, bagaimana mereka yakin berinvestasi?” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai pelibatan Kementerian Luar Negeri dalam mitigasi risiko geopolitik perlu dilembagakan secara permanen.

Volatilitas pasar global memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Namun, dengan fondasi domestik yang kokoh dan strategi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak sekadar bertahan, melainkan juga tumbuh lebih tangguh di tengah dinamika ekonomi dunia.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola pasar modal melalui reformasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai langkah strategis memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah fluktuasi yang terjadi belakangan ini, pembenahan transparansi, kepastian regulasi, serta penguatan integritas pasar menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkokoh kemandirian ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan peningkatan tata kelola dan transparansi merupakan kebutuhan mendasar.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.

Edy menjelaskan, penilaian lembaga internasional terhadap pasar keuangan kerap tidak lepas dari kepentingan tertentu.

“Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.

Menurutnya, standar global dapat memengaruhi arah investasi dan memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi dunia masih didominasi aktor besar. Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa pembenahan internal tetap menjadi langkah utama untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, menilai masih kuatnya hegemoni aset keuangan global membuat negara berkembang seperti Indonesia rentan terdampak kebijakan negara maju.

“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin.

Ia mencontohkan pengalaman taper tantrum 2013 yang menyebabkan tekanan besar terhadap rupiah dan IHSG, sekaligus mendorong kenaikan suku bunga yang membebani dunia usaha.

Menurutnya, pola arus modal global selalu bergerak menuju instrumen aman ketika terjadi gejolak geopolitik maupun perubahan kebijakan moneter negara maju.

Dalam konteks itu, Mervin menilai reformasi tata kelola pasar modal harus disertai penguatan fundamental ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada arus modal spekulatif. #