Jakarta – Akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan guncangan pasar jadi momentum perkuat fundamental ekonomi Indonesia dan perbaikan tata kelola.

Menurut Edy Prasetyono, peningkatan tata kelola dan transparansi adalah kebutuhan. ”Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata dosen Departemen Hubungan Internasional pada Universitas Indonesia itu di Jakarta.

Guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa pasar keuangan semata. ”Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” jelasnya.

Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar”, sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam.

Standar itu jelas sesuai dengan kepentingan aktor besar, baik negara maupun nonnegara. Standar untuk memastikan investasi menguntungkan. Sejak lama, aturan dan tatanan global, termasuk yang disebut sebagai standar dan peringkat internasional, dirancang untuk menopang struktur kekuasaan aktor besar.

”Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak. Mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” pungkasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa guncangan di bursa tak serta-merta terkait dengan perekonomian mayoritas warga. ”Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja” lanjutnya.

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mervin Goklas Hamonangan mengatakan sepakat masih ada hegemoni aset keuangan. ”Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” tuturnya.

Ia mengingatkan dampak taper tantrum 2013. Waktu itu pasar keuangan global bergejolak, imbal hasil obligasi pemerintah dan swasta melonjak. Kondisi itu dipicu sinyal bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, mengurangi pembelian obligasi Pemerintah AS. Kebijakan The Fed itu disebut quantitative easing.

Dampaknya, nilai tukar mata uang beberapa negara merosot dan likuiditas keluar dari berbagai pasar berkembang. Waktu itu, nilai tukar rupiah anjlok dari Rp 9.700 per dolar AS menjadi Rp 13.000 per dolar AS.

Disisi lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI terkoreksi dari 5.200 menjadi 4.200. Partisipasi asing di bursa terpangkas lebih dari separuh.

Bank Indonesia waktu itu harus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Hal itu membebani kreditor yang memerlukan utang, antara lain, untuk modal usaha.

Dampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan adalah pertumbuhan melambat karena perekonomian kekurangan bahan bakar penggerak. Modal asing keluar, sementara modal di dalam negeri mahal setelah suku bunga naik.

Senjata Ekonomi

Edy mengatakan, kondisi itu menunjukkan isu geopolitik dan geoekonomi tak bisa begitu saja dipisahkan dari guncangan BEI. Sudah berulang kali terjadi, hal yang disebut standar internasional dijadikan senjata menyerang perekonomian negara atau wilayah.

Soal tekanan keuangan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, menurut Melvin, negara pemeran utama perdagangan dapat memanfaatkan kedudukan untuk dukungan kepentingan geopolitik. ”Khawatir terusik dalam kegiatan ekspor-impor, menyesuaikan pandangan ke negara mitra demi terjaganya kondisi keuangan,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Peneliti Hubungan Internasional CSIS M Habib Abiyan Dzakwan mengatakan memang ada catatan sejumlah momentum geopolitik berdampak pada perekonomian suatu negara.

Ia juga menyebutkan Plaza Accord 1985 yang berdampak pada perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.

Perjanjian itu membuat yen Jepang dan mark Jerman naik nilai tukarnya terhadap dolar AS. Dampaknya, ekspor Jerman-Jepang ke AS menjadi lebih mahal.

Selain itu, ada pula persyaratan-persyaratan dalam perjanjian utang internasional kepada suatu negara. Indonesia pernah harus memenuhi itu ketika akan mengambil utang dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Krisis Moneter 1997.

Selepas krisis, disepakati Chiang Mai Multilateral Initiative. Inti inisiatif itu adalah kesepakatan koordinasi kawasan untuk menjaga nilai tukar mata uang.

Jakarta — Guncangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak semata-mata mencerminkan volatilitas jangka pendek pasar keuangan. Sejumlah kalangan memandang dinamika tersebut justru menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pembenahan struktural di dalam negeri.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengatakan bahwa guncangan pasar harus dibaca sebagai pengingat perlunya peningkatan tata kelola dan transparansi ekonomi. Menurut dia, penguatan fundamental merupakan agenda jangka panjang yang tidak bergantung pada situasi pasar sesaat.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujar Edy.

Ia menilai gejolak di BEI tidak dapat dipandang semata sebagai peristiwa teknis pasar modal. Penilaian lembaga asing seperti MSCI dan Moody’s, yang memengaruhi peringkat maupun outlook, menurut Edy, menggunakan standar global yang tidak sepenuhnya netral.

“Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” kata Edy.

Ia menjelaskan, standar dan peringkat internasional kerap menjadi rujukan utama dalam menentukan rekomendasi investasi, termasuk penilaian atas saham tertentu. “Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak, mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” ujarnya.

Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa guncangan pasar saham tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat. “Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Ataukah lebih banyak menyangkut kepentingan segelintir pihak?” katanya.

Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai perkembangan terbaru justru menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang relatif solid.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 5,39 persen pada kuartal IV-2025, tertinggi sejak pandemi Covid-19, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Di sisi fiskal, defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB, sementara rasio utang pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah optimistis berbagai kebijakan dan penguatan kelembagaan yang sedang berjalan akan menjawab kekhawatiran pasar. “Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujarnya.

Dengan demikian, guncangan pasar dinilai dapat menjadi momentum reflektif untuk mempercepat reformasi tata kelola ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan fondasi ekonomi nasional semakin tangguh menghadapi dinamika global. (*)

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika pasar global. Berbagai langkah pembenahan dilakukan secara terukur agar fondasi perekonomian semakin kokoh, adaptif, dan mampu merespons perubahan eksternal dengan lebih sigap.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan pentingnya konsistensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujar Edy Prasetyono.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme bahwa penguatan transparansi dan akuntabilitas akan menjadi modal utama dalam menjaga kepercayaan pasar. Perbaikan berkelanjutan diyakini mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan, melihat bahwa dinamika global merupakan bagian dari siklus ekonomi yang wajar.

“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” tegas Mervin Goklas Hamonangan.

Namun demikian, pengalaman menghadapi gejolak sebelumnya telah membentuk respons kebijakan yang semakin matang. Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter kini berjalan lebih solid, sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Penguatan cadangan devisa, pengelolaan utang yang hati-hati, serta kebijakan suku bunga yang adaptif menjadi bagian dari instrumen penting dalam menjaga kepercayaan investor.

Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M Habib Abiyan Dzakwan, menilai bahwa ketahanan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kekuatan domestik.

“Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa. Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar. Sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam,” ujar M Habib Abiyan Dzakwan.

Pandangan tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi internal sebagai strategi utama. Reformasi regulasi, peningkatan kepastian hukum, serta penyederhanaan proses perizinan terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, M Habib Abiyan Dzakwan menambahkan bahwa pembenahan perlu dilakukan secara komprehensif.

“Perbaikan tidak hanya dari sektor keuangan, perlu menyeluruh,” tambah M Habib Abiyan Dzakwan.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk memperhatikan dimensi geopolitik dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Stabilitas fiskal dan keberlanjutan investasi menjadi prioritas agar pertumbuhan tetap terjaga dalam jangka panjang.

“Jika peringkat turun, biaya modal meningkat—biaya utang akan jauh lebih mahal. Menghambat kelangsungan usaha, bahkan menambah beban utang fiskal,” pungkas Mervin Goklas Hamonangan.

Dengan strategi yang terintegrasi dan respons kebijakan yang semakin adaptif, Indonesia menunjukkan kesiapan menghadapi volatilitas pasar dunia. Penguatan struktur ekonomi domestik menjadi fondasi utama untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik di tengah tekanan kenaikan suku bunga global yang memengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Langkah ini penting menyusul ketidakpastian pasar keuangan dan volatilitas global yang menuntut respons kebijakan strategis dan adaptif.

Akademisi Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono menyatakan, peningkatan tata kelola dan transparansi merupakan kebutuhan mendesak.

”Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” katanya.

Dirinya menegaskan, langkah tersebut bukan semata untuk memenuhi standar global, tetapi demi memastikan ekonomi nasional benar-benar kokoh dan berdaya tahan.

Edi juga menyampaikan bahwa isu geopolitik dan geoekonomi tidak dapat dipisahkan dari guncangan di BEI. Telah berulang kali terjadi, apa yang disebut sebagai standar internasional dijadikan instrumen untuk menekan perekonomian suatu negara atau wilayah.

Kenaikan suku bunga di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, telah menciptakan tantangan bagi negara berkembang, seperti tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial nasional.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk merumuskan strategi baru sebagai respons terhadap dinamika global yang terus berubah.

M. Habib Abiyan Dzakwan, Peneliti Departemen Internasional CSIS menekankan, guncangan BEI memerlukan perbaikan lintas sektoral, tidak hanya otoritas bursa, tetapi juga pembenahan iklim usaha, sektor hukum, dan kebijakan ekonomi secara menyeluruh.

Habib juga sepakat bahwa perlu perbaikan tata kelola dan mekanisme untuk mitigasi risiko masa depan.

”Perbaikan tidak hanya dari sektor keuangan, perlu menyeluruh,” jelasnya.

Para pengamat ekonomi menilai strategi yang tepat yang dijalankan pemerintah dapat menjadi momentum perbaikan fundamental domestik demi menghadapi berbagai guncangan ekonomi global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (11/02). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan indikator makroekonomi terkini.

Rapat tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan menunjukkan arah pertumbuhan yang semakin terstruktur. [-RWA]

PAPUA – Pemerintah menegaskan komitmen strategis untuk mewujudkan swasembada energi di Papua sebagai motor penggerak kemajuan wilayah timur Indonesia. Kebijakan ini diposisikan bukan sekadar program sektoral, melainkan bagian integral dari transformasi energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya energi, baik energi baru dan terbarukan seperti hidro, surya, dan biomassa, maupun potensi minyak dan gas bumi yang selama ini menopang produksi nasional. Menurutnya, kekuatan tersebut harus menjadi fondasi bagi kemandirian energi daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan energi pemerintah berorientasi pada nilai tambah di dalam negeri dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Dengan penguatan pembangkit berbasis tenaga surya dan air, pemerintah memastikan akses listrik yang lebih luas dan efisien, sekaligus mengurangi beban distribusi bahan bakar minyak ke wilayah terpencil.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Langkah menuju swasembada energi ini juga diperkuat dengan pengembangan bahan bakar nabati berbasis potensi lokal. Strategi tersebut diyakini akan menekan impor BBM secara signifikan, memperkuat ketahanan fiskal, dan membuka ruang pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan dasar di Papua.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujar Presiden.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Ia menilai pengembangan energi di Papua merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari kekayaan sumber daya alamnya.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan kesiapan infrastruktur energi menjadi prioritas guna menjamin keandalan pasokan. Pemerintah terus memperkuat kapasitas penyimpanan BBM dan avtur sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika distribusi dan kondisi geografis Papua.

“Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” katanya.

Dengan strategi terpadu tersebut, swasembada energi Papua diyakini menjadi katalisator percepatan pembangunan wilayah timur. Pemerintah optimistis bahwa kemandirian energi tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Jakarta – Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai semakin solid dalam memperkuat agenda swasembada energi nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sebagai forum penyelarasan kebijakan strategis lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan bahwa kolaborasi pusat-daerah bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama keberhasilan program strategis nasional. Menurut Presiden, keberhasilan swasembada pangan dan energi sangat ditentukan oleh kesamaan visi, kecepatan eksekusi, dan integritas kepemimpinan di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua,” tegas Presiden.

Presiden menegaskan bahwa swasembada energi dan pangan bukan target sektoral semata, tetapi strategi besar negara untuk menjamin ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif mengembangkan potensi energi berbasis karakteristik wilayah, memperkuat produksi lokal, serta memastikan distribusi berjalan stabil dan efisien.

Dalam forum tersebut, Presiden juga menginstruksikan dukungan penuh daerah terhadap berbagai Program Strategis Nasional, mulai dari hilirisasi industri, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.

“Rakyat mendambakan pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Presiden Prabowo.

Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas 2026 digelar untuk mengoptimalkan capaian program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Forum ini menjadi sarana menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif dan terukur.

“Sebagaimana telah kita saksikan dan publikasikan di publik maupun media,” ujarnya mengenai berbagai capaian awal pemerintahan yang dinilai positif.

Mendagri menegaskan bahwa berbagai keberhasilan tersebut harus terus diperkuat melalui penyamaan langkah dan koordinasi lintas level pemerintahan. “Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diadakan acara Rakornas ini,” katanya.

Topik utama Rakornas mencakup kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, termasuk strategi swasembada pangan dan energi, penguatan koperasi desa, serta pengawalan program strategis oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara. Dengan sinergi yang semakin erat, pemerintah optimistis target swasembada energi nasional dapat dicapai lebih cepat dan berkelanjutan.

Jakarta – Judi daring kini menjadi ancaman serius yang secara masif menyasar anak muda di ruang digital. Dengan penetrasi internet yang mencapai sekitar 229 juta pengguna, generasi muda menjadi kelompok paling rentan terdampak. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, hingga keluarga, diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa semua platform digital global yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional. Ia memastikan algoritma dan kebijakan perusahaan teknologi tidak boleh merugikan masyarakat, termasuk membuka celah bagi penyebaran konten negatif seperti judi daring.

“Atas dasar kepatuhan hukum, kami lakukan penutupan. Mereka kemudian sepakat melakukan penyesuaian algoritma dan menerapkan geotagging khusus Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Selain penertiban konten negatif, pemerintah juga mengintensifkan pemberantasan judi daring yang banyak menyasar kalangan muda melalui berbagai modus dan promosi terselubung di media sosial. Sekitar 3 juta konten judi online telah diturunkan. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online pun turun signifikan dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun.

Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kepolisian RI. Ia menekankan bahwa langkah preventif harus dibarengi penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera.

“Kalau hanya penutupan tanpa penindakan hukum, tentu tidak cukup. Ini adalah kombinasi antara pencegahan dan law enforcement. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, koordinasi perlu diperkuat karena tren penipuan digital dan aktivitas ilegal biasanya meningkat,” katanya.

Ke depan, agenda digital 2026 akan berfokus pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Sinergi dengan Polri menjadi kunci untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, terutama bagi anak muda sebagai generasi penerus bangsa.

“Tidak ada satu rupiah pun yang layak diinvestasikan dalam infrastruktur digital jika tidak berdampak pada pertumbuhan dan tidak menghadirkan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kemkomdigi, Dea Rachman mengingatkan bahwa judi daring tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga menghancurkan stabilitas keluarga.

“Bukan hanya pelaku judi online yang terdampak, tetapi keluarganya juga. Ibu bisa stres karena keuangan hilang, ekonomi rumah tangga terganggu, bahkan anak berisiko putus sekolah,” ujar Dea.

Ia menilai judi daring sebagai ancaman berbahaya karena merusak dari unit sosial terkecil, yakni keluarga, kemudian meluas ke masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan internal oleh keluarga dan penguatan regulasi oleh negara harus berjalan beriringan agar anak muda Indonesia terlindungi dari jerat judi daring.

Jakarta – Maraknya praktik judi daring atau judi online semakin menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, moral, hingga pembentukan karakter remaja dalam jangka panjang.

Berbagai pihak pun mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama agar anak muda tidak terjerumus dalam aktivitas berisiko tersebut.

Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Nur Aininingsih Chikita, menilai judi online kerap muncul sebagai pilihan impulsif ketika anak muda berada dalam kondisi bosan maupun tertekan. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan mengendalikan diri sebagai benteng utama dalam menghadapi godaan judi daring.

“Kalau impulsnya kuat, keputusan jadi cepat dan tanpa pikir panjang,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Chikita menjelaskan, keinginan untuk memperoleh kepuasan instan menjadi salah satu faktor yang mendorong anak muda mencoba judi online tanpa memikirkan risiko yang akan ditanggung.

Ia pun menyarankan agar anak muda mulai melatih kontrol diri melalui kebiasaan sederhana seperti mengatur jadwal harian, membatasi penggunaan gawai, serta membuat target kecil dalam aktivitas sehari-hari.

“Rutinitas konsisten itu bantu naikkan kontrol diri,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi sekaligus praktisi hukum I Gede Arya Wira Sena, SH, M.Kn., menilai judi online dapat membentuk pola pikir instan di kalangan remaja, sehingga berpotensi menciptakan karakter yang terbiasa mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang.

Menurutnya, banyak anak muda terjebak dalam permainan judi online karena dorongan untuk cepat menang, namun berujung pada perilaku berulang yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

“Banyak anak muda itu apabila pada saat ini tersandung masalah judi online, kalau kalah, dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang itu kembali dan untuk bermain kembali guna tujuannya dia untuk mendapatkan kemenangan,” ujar Arya Wira Sena.

Ia menambahkan, kebiasaan tersebut dapat membentuk karakter yang tidak mempertimbangkan benar atau salah, melainkan hanya berorientasi pada hasil cepat tanpa memikirkan dampak jangka panjang.

“Dari sanalah kita melihat ada satu sifat karakter yang akan terbentuk untuk si anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang itu lagi diulang lagi,” katanya menambahkan.

Arya menekankan pentingnya edukasi sejak dini agar remaja memahami aturan, konsekuensi hukum, serta dampak sosial dari perilaku tersebut. Ia juga mendorong peran aktif orang tua dan sekolah dalam membimbing anak muda agar tidak terjerumus pada aktivitas yang merugikan.

Oleh: Nur Aisyah Rahman*

Negara bergerak cepat memulihkan Sumatera pascabencana ketika bulan suci Ramadhan kian mendekat. Di tengah luka akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, negara memilih hadir secara nyata melalui kerja terukur, kebijakan terpadu, dan keberpihakan pada martabat warga terdampak. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada bangunan yang roboh, tetapi juga pada rasa aman, keberlanjutan hidup, dan ketenangan batin masyarakat dalam menyongsong ibadah Ramadhan.

Hingga pertengahan Februari 2026, progres pemulihan dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen. Sebanyak 37 dari 52 kabupaten dan kota terdampak berangsur kembali normal. Angka tersebut mencerminkan kerja lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan yang bergerak serempak. Negara tidak membiarkan bencana berlarut menjadi krisis sosial berkepanjangan, terlebih ketika Ramadhan menuntut ketenangan dan kesiapan lahir batin masyarakat.

Percepatan hunian dan pemulihan layanan dasar menjadi fondasi utama kehadiran negara. Sebanyak 5.500 unit hunian tetap telah rampung, terutama di Sumatera Barat, untuk memastikan warga tidak lagi bertahan dalam ketidakpastian.

Mobilitas masyarakat juga kembali dipulihkan dengan berfungsinya 99 ruas jalan nasional dan 98 jembatan. Langkah tersebut memastikan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta persiapan arus Ramadhan berjalan tanpa hambatan berarti. Di sektor layanan publik, hampir seluruh sekolah kembali beroperasi normal, sementara 87 rumah sakit dan 867 puskesmas telah melayani masyarakat secara penuh.

Pemulihan tersebut diperkuat dengan dukungan ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,7 triliun bagi korban bencana, termasuk dana perbaikan rumah senilai Rp369,5 miliar.

Bantuan jaminan hidup sebesar Rp25,8 miliar telah disalurkan untuk memastikan kebutuhan harian masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Presiden juga menginstruksikan satuan tugas terkait agar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan tanpa dihantui kecemasan atas kebutuhan pokok.

Negara juga memandang rumah ibadah dan lahan pertanian sebagai ruang strategis pemulihan. Renovasi masjid, musala, dan lembaga pendidikan keagamaan dipercepat agar masyarakat dapat menjalankan tarawih dan ibadah Ramadhan dengan layak.

Di sisi lain, rehabilitasi sekitar 98 ribu hektare sawah terdampak dilakukan untuk mengembalikan produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan Sumatera. Seluruh langkah tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang memberikan dasar hukum kuat bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk bekerja lebih adaptif dan responsif.

Komitmen negara juga ditegaskan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menempatkan pemulihan Aceh sebagai prioritas nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan kembali Aceh bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan perwujudan solidaritas kebangsaan. Aceh diposisikan sebagai bagian utuh dari Republik, sehingga penderitaan akibat bencana dipandang sebagai luka bersama yang harus dipulihkan secara kolektif.

Ahmad Muzani menilai bencana yang melanda Aceh memiliki dampak sosial dan ekonomi yang begitu besar, bahkan digambarkan sebagai tsunami kedua. Atas dasar tersebut, muncul dorongan pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi khusus agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden dan memperoleh respons positif, sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak abai terhadap kompleksitas persoalan di lapangan.

Apresiasi juga disampaikan terhadap kerja TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Hampir seluruh jaringan listrik di Aceh telah kembali menyala, akses jalan dan jembatan terus dipulihkan, serta layanan kesehatan tetap berjalan.

Dalam konteks sosial-budaya, negara memahami pentingnya tradisi Meugang menjelang Ramadhan. Pemerintah daerah, dengan dukungan pusat, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat Aceh tetap dapat menyambut bulan suci dengan rasa syukur dan kebersamaan.

Pimpinan MPR RI menyalurkan 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah ke delapan kabupaten terdampak di Aceh sebagai bentuk kepedulian yang meringankan beban ekonomi sekaligus menguatkan spiritual masyarakat menjelang Ramadhan.

Dari sisi eksekutif, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak dilakukan serentak di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan arahan Presiden agar pemulihan tidak berhenti pada kondisi semula, melainkan mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan secara akuntabel, berbasis verifikasi by name by address, serta akan dilanjutkan tahap berikutnya sebelum Ramadhan bagi warga yang belum menerima.

Menjelang datangnya bulan suci, pemulihan Sumatera memperlihatkan wajah negara yang hadir, bekerja, dan bertanggung jawab dalam menjawab penderitaan warganya. Hunian layak yang menggantikan tenda darurat, layanan publik yang kembali berfungsi, bantuan sosial yang disalurkan secara terukur, serta perhatian pada ruang ibadah dan tradisi lokal menjadi penanda bahwa pemulihan martabat masyarakat berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan penguatan sosial.

Kehadiran negara pada fase krusial tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali merencanakan hidup, bekerja, dan beribadah dengan lebih tenang. Ramadhan pun disambut bukan dalam bayang-bayang bencana, melainkan dalam semangat bangkit, harapan baru, dan keyakinan kolektif bahwa negara terus berdiri bersama rakyatnya hingga pemulihan benar-benar tuntas.

*Penulis merupakan Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Sumatera

Oleh: Dewi Kartika*

Pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera menjadi wujud nyata komitmen moral dan kemanusiaan bangsa menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah bergerak cepat dan terintegrasi memastikan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat kembali menempati hunian yang layak, memperoleh layanan dasar yang optimal, serta melanjutkan aktivitas sosial dan ekonomi dengan penuh kepercayaan diri. Pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan rasa aman, kenyamanan beribadah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Langkah ini menegaskan bahwa kehadiran negara hadir secara konkret dan menyeluruh, menjadikan pemulihan martabat penyintas sebagai prioritas utama sekaligus simbol kebangkitan dan ketangguhan bersama menyambut Ramadan dengan semangat baru.

Ribuan unit hunian sementara dipacu penyelesaiannya pada awal Februari 2026, didukung alokasi anggaran pemulihan dan dana kompensasi kerusakan rumah yang mencapai triliunan rupiah. Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar korban bencana, terutama hak atas tempat tinggal yang layak.

Selain hunian, pemerintah juga mengarahkan fokus pada pemulihan sarana ibadah dan infrastruktur pendukung kehidupan sehari-hari. Masjid dan musala yang rusak ditempatkan sebagai prioritas rehabilitasi agar shalat tarawih dan aktivitas keagamaan dapat berjalan normal.

Di saat bersamaan, normalisasi sungai, pembersihan lumpur, serta pembukaan akses wilayah terisolasi dikebut untuk memulihkan mobilitas warga dan distribusi logistik. Di daerah seperti Aceh Timur, pemenuhan air bersih menjadi perhatian utama guna memastikan kebutuhan wudu dan konsumsi masyarakat selama Ramadhan terpenuhi secara aman.

Di luar peran negara, solidaritas sosial turut menguat melalui keterlibatan lembaga kemanusiaan. Badan Amil Zakat Nasional menempatkan pemulihan Sumatera sebagai prioritas menjelang Ramadhan.

Ketua BAZNAS RI Noor Achmad memandang rangkaian bencana tersebut sebagai panggilan kemanusiaan yang menuntut respons cepat dan berkelanjutan. BAZNAS mengonsolidasikan seluruh sumber daya zakat untuk Sumatera, memperkuat respons darurat sejak hari-hari awal bencana, sekaligus menyiapkan program pemulihan jangka menengah agar penyintas dapat bangkit dengan lebih baik.

Pendekatan kemanusiaan tersebut diterjemahkan secara konkret di lapangan. Di bawah koordinasi pimpinan BAZNAS bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Saidah Sakwan, ratusan personel dan tenaga medis diterjunkan ke wilayah terdampak, termasuk daerah yang sulit dijangkau.

Distribusi makanan siap santap, pengoperasian dapur umum, penyaluran air bersih, layanan kesehatan, hingga penyediaan fasilitas komunikasi darurat menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan hidup penyintas. Skala intervensi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan martabat tidak terpisah dari pemenuhan kebutuhan paling dasar manusia.

Memasuki fase pemulihan, BAZNAS juga menyiapkan program Kampung Cahaya Zakat berupa modular housing yang dilengkapi fasilitas keluarga, ruang ibadah, ruang pendidikan, serta ruang bersama.

Konsep tersebut menempatkan penyintas sebagai subjek pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, program tersebut diharapkan menjadi fondasi pemulihan sosial yang lebih berkelanjutan, khususnya di wilayah yang tingkat kerusakannya tinggi.

Sementara itu, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memprioritaskan pemulihan aktivitas ekonomi rakyat menjelang Ramadhan sebagai fondasi kebangkitan kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak.

Juru bicara Satgas, Amran, menegaskan kembali pengaktifan pasar-pasar tradisional agar sirkulasi ekonomi warga kembali berjalan normal selama bulan puasa, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

Pasar dan rumah ibadah ditempatkan sebagai dua simpul utama pemulihan karena keduanya bersentuhan langsung dengan denyut spiritual dan ekonomi warga. Ketika pasar kembali hidup dan masjid kembali ramai, proses pemulihan tidak hanya memulihkan penghasilan, tetapi juga mengembalikan ritme sosial yang menjadi penopang ketahanan masyarakat pascabencana.

Data lapangan menunjukkan progres pemulihan telah mencapai sekitar 70 persen hingga pertengahan Februari 2026, menandakan kerja kolektif yang mulai membuahkan hasil nyata di berbagai daerah terdampak.

Sebagian besar kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut berangsur kembali normal atau mendekati normal, dengan aktivitas sosial dan ekonomi perlahan pulih. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian khusus akibat tingkat kerusakan lingkungan yang masif serta keterbatasan akses dan infrastruktur dasar.

Realitas tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan martabat penyintas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan menuntut konsistensi kebijakan, keberlanjutan pendampingan, serta empati yang terus hidup agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses bangkit pascabencana.

Menjelang Ramadhan, arah pemulihan di Sumatera memperlihatkan wajah kemanusiaan negara dan solidaritas sosial yang bekerja beriringan di tengah luka bencana yang belum sepenuhnya sembuh.

Kehadiran hunian layak menggantikan tenda darurat, sarana ibadah yang kembali difungsikan, pasar rakyat yang mulai berdenyut, serta jaminan pangan dan layanan kesehatan menjadi bukti nyata bahwa para penyintas tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi masa sulit.

Proses pemulihan tersebut tidak semata membangun fisik, tetapi juga mengembalikan rasa aman, harga diri, dan ruang spiritual masyarakat yang sempat tercerabut. Bangsa Indonesia menjemput bulan suci dengan ikhtiar kolektif memulihkan martabat korban bencana, memastikan Ramadhan hadir bukan dalam bayang-bayang derita, melainkan sebagai momentum harapan untuk bangkit, saling menguatkan, dan menata kembali kehidupan dengan lebih bermakna dan berkeadilan.

*Penulis merupakan Jurnalis Isu Sosial dan Kebencanaan