Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika global sepanjang tahun 2026. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi dunia, serta perubahan pola konsumsi energi internasional menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang adaptif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

International Energy Agency (IEA) menyebutkan bahwa pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2026 diperkirakan melambat, sementara pasokan global berpotensi tetap berada di atas permintaan. Kondisi ini berpotensi memicu volatilitas harga energi yang dapat berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Pemerintah memandang situasi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat fondasi kebijakan energi nasional agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan energi nasional tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan energi yang difokuskan pada subsidi dan kompensasi energi, peningkatan produksi energi domestik, pembangunan infrastruktur energi, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan terjangkau, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga terus mendorong efisiensi konsumsi energi dan optimalisasi sumber daya nasional melalui berbagai program strategis lintas kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu pilar utama stabilitas nasional.

“Ketahanan energi adalah fondasi penting bagi kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memastikan rakyat mendapatkan akses energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah situasi global yang tidak menentu,” ujar Presiden.

Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya reformasi tata kelola energi agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Pemerintah tidak hanya menjaga keterjangkauan energi, tetapi juga memastikan investasi di sektor energi terus meningkat. Kita ingin sistem energi nasional lebih kuat, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan energi baru terbarukan akan menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Kebijakan ketahanan energi nasional pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi energi jangka panjang. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati, peningkatan produksi energi domestik, reformasi tata kelola, serta percepatan transisi energi bersih, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Papua – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi hingga ke wilayah terluar dengan menjadikan Papua sebagai kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional. Kebijakan strategis yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan energi sekaligus menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap fokus pemerintah dalam mempercepat program listrik desa di Papua. Ia menilai kebijakan tersebut harus segera diterjemahkan dalam langkah operasional oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN kelistrikan dan kementerian teknis, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, masih banyak wilayah Papua yang belum menikmati akses listrik layak, meskipun memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar. Kondisi ini harus segera diatasi melalui percepatan program berbasis energi baru terbarukan.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Papua menyimpan potensi energi air, surya, dan berbagai sumber energi terbarukan lain yang strategis untuk dikembangkan. Selain mendorong kesejahteraan masyarakat lokal, pengembangan ini juga akan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Rivqy menekankan bahwa transisi menuju energi berkelanjutan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial. Pemerataan listrik, menurutnya, merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang inklusif.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tegasnya.

Di tingkat implementasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN (Persero) terus memperluas akses listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini menyasar ribuan rumah tangga tidak mampu di wilayah Papua Tengah.

Manajer PLN UP3 Nabire, Rakhel Rumbewas, menjelaskan BPBL menargetkan 3.500 rumah tangga di Kabupaten Nabire, Deyiyai, Dogiyai, dan Paniai. Program ini mencakup pemasangan instalasi dan meteran listrik baru secara gratis bagi warga penerima manfaat.

“Dari alokasi 3.500 tersebut, pelanggannya sudah ada, tinggal kita menyelesaikan pemasangan instalasi listrik dan meteran di lapangan, tinggal 20 persen yang belum terpasang,” jelasnya.

Selain penyambungan gratis, pemerintah daerah juga memberikan bantuan token listrik guna memastikan masyarakat dapat langsung menikmati manfaat elektrifikasi. Dukungan lintas level pemerintahan ini mempercepat terwujudnya desa-desa berlistrik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan sinergi kebijakan nasional dan implementasi teknis di lapangan, percepatan listrik desa di Papua diproyeksikan menjadi pengungkit utama pemerataan pembangunan sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia dari pinggiran.

Oleh : Andhika Rahcma

Percepatan pembangunan listrik di pedesaan Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero), pemerintah menggencarkan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk membuka akses listrik di wilayah terpencil yang lama tertinggal. Upaya ini bukan sekadar menghadirkan penerangan, tetapi juga mendorong transformasi sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat ketahanan energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan energi yakni menghadirkan listrik bagi semua tanpa terkecuali, seperti program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) hingga pelosok Tanah Air.

Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan energi berkelanjutan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kemandirian energi dengan mengoptimalkan potensi sumber energi baru terbarukan di wilayah ini, serta mempercepat pemerataan akses listrik sampai ke desa-desa terpencil. Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran yang luput dari perhatian pembangunan energi, tetapi sebagai bagian integratif dari strategi ketahanan energi nasional yang memanfaatkan potensi energi lokal seperti tenaga surya dan air. 

Program Lisdes yang dicanangkan pemerintah bertujuan menjamin seluruh desa di Indonesia, termasuk yang terpencil dan terisolir, menikmati akses listrik yang cukup paling lambat tahun 2030. Di Papua sendiri, upaya ini telah menunjukkan hasil nyata dengan pemerintah memperluas jaringan listrik, membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di sejumlah desa yang sebelumnya tidak teraliri listrik PLN. Program ini berhasil menghadirkan akses listrik di berbagai kampung di Papua seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen, SUPiori, dan Biak Numfor, dengan ribuan rumah warga kini sudah terhubung listrik. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perseroan untuk menjadikan Papua sebagai tonggak keadilan energi yang nyata. Tak hanya itu, PLN telah menyiapkan inovasi PLTS atap/SuperSUN sebagai sumber energi listrik yang akan disalurkan ke 693 sekolah di Papua untuk mendukung peningkatan proses belajar-mengajar yang modern dan inklusif.

Pemerintah juga memprioritaskan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk memastikan ketahanan energi jangka panjang. Di distrik-distrik yang tersebar di alam Papua, PLTS dan PLTMH digunakan untuk memasok listrik secara lokal, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan mencemari lingkungan. Selain itu, PLN juga telah memperkenalkan sistem SuperSUN, sebuah inovasi pembangkit listrik tenaga surya mikro yang dilengkapi dengan baterai, sehingga mampu menyediakan listrik secara andal meskipun jaringan utama belum terjangkau. 

Salah satu contoh konkret adalah keberhasilan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang menghadirkan listrik bersih melalui PLTMH dan PLTS di Kampung Ausem, Papua. Ini bukan hanya sekadar menyediakan lampu di rumah warga di malam hari, tetapi juga membuka peluang baru bagi kegiatan ekonomi produktif yang selama ini terkendala karena minimnya pasokan energi. Hadirnya listrik 24 jam di kampung tersebut menjadi simbol kemajuan yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. 

Percepatan elektrifikasi desa di Papua merupakan bagian dari tujuan besar pemerintah menjadikan rasio elektrifikasi nasional mendekati 100 persen. Menurut data terbaru, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai hampir 99,83 persen, menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Indonesia kini sudah menikmati akses listrik, termasuk di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Papua. Ini merupakan hasil dari sinergi berbagai program, termasuk penyediaan jaringan listrik, PLTS atap, serta sistem microgrid di pulau-pulau kecil yang belum tersambung jaringan listrik utama. 

Selain itu, pemerintah juga menggabungkan upaya memperluas akses listrik dengan pembinaan sumber daya manusia (SDM) di hilir untuk mendukung pemanfaatan energi yang telah tersedia tersebut. Penguatan SDM di Papua menjadi fokus penting agar masyarakat lokal juga dapat terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur energi, serta dapat menciptakan peluang ekonomi baru berbasis energi. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan akses listrik, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya energi secara mandiri. 

Di sisi lain, pemerintah juga menggencarkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik desa. Program ini turut membantu keluarga miskin di berbagai daerah, termasuk Papua, untuk mendapatkan sambungan listrik baru tanpa biaya pemasangan, sehingga membuka pintu peluang mereka untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. 

Upaya pemerintah dalam menghadirkan listrik sampai ke desa-desa di Papua sejatinya juga menjadi bagian dari strategi besar menuju ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan listrik yang cukup, tetapi juga bagaimana listrik tersebut dihasilkan secara efisien, ramah lingkungan, serta dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Keberadaan listrik membawa perubahan besar dalam aspek sosial dan ekonomi, karena listrik merupakan energi dasar yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, serta memperluas akses informasi dan komunikasi yang selama ini terbatas di wilayah terpencil. Di masa depan, misi ini dilanjutkan sebagai investasi besar dalam pengembangan energi terbarukan yang lebih luas di desa-desa di seluruh Indonesia melalui berbagai teknologi energi bersih.

)*Pengamat Publik

Oleh : Veritonaldi

Ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah transisi energi dunia menempatkan isu ketahanan energi sebagai salah satu agenda paling strategis bagi Indonesia. Dalam konteks ini, langkah pemerintah memperkokoh ketahanan energi tidak dapat dibaca sekadar sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai strategi besar menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan bahkan politik nasional. Energi adalah fondasi pembangunan; ketika pasokan terganggu atau harganya bergejolak, seluruh sendi kehidupan ikut terdampak, dari industri hingga rumah tangga.

Pendekatan yang kini semakin mengemuka adalah integrasi hulu hingga hilir. Pandangan ini sejalan dengan penekanan Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi, yang menilai penguatan sektor hulu semata tidak cukup tanpa kesiapan sektor tengah dan hilir. Produksi migas yang meningkat tanpa diimbangi infrastruktur distribusi, penyimpanan, dan pasar yang siap justru berpotensi menimbulkan inefisiensi. Dalam perspektif ini, ketahanan energi bukan hanya soal seberapa banyak sumber daya diangkat dari perut bumi, tetapi seberapa rapi seluruh rantai pasok dikelola.

Karakteristik minyak dan gas yang berbeda juga menuntut kebijakan berbeda. Minyak relatif lebih fleksibel karena bisa disimpan, sementara gas menuntut kesiapan infrastruktur dan serapan pasar secara simultan. Karena itu, perencanaan energi nasional perlu berbasis data permintaan jangka panjang, peta industri pengguna, serta kesiapan jaringan distribusi. Tanpa itu, lonjakan produksi gas bisa berubah menjadi beban biaya.

Peran badan usaha milik negara menjadi krusial dalam konteks integrasi tersebut. Pertamina dipandang sebagai tulang punggung yang menghubungkan kepentingan hulu dan hilir. Ketika perusahaan energi nasional mampu beroperasi efisien, profesional, dan transparan, maka orkestrasi rantai pasok dari sumur hingga konsumen akhir dapat berjalan lebih mulus. Di saat yang sama, regulator seperti SKK Migas terus didorong memperbaiki tata kelola agar iklim usaha semakin pasti dan menarik bagi investor.

Optimisme terhadap ketahanan energi juga ditopang tren produksi yang mulai membaik dan ekspansi perusahaan nasional di luar negeri. Aktivitas di berbagai kawasan menunjukkan upaya diversifikasi sumber pasokan. Di dalam negeri, penguatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Kilang Balikpapan, memperlihatkan keseriusan mendorong hilirisasi agar impor produk jadi bisa ditekan. Hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga instrumen kedaulatan energi.

Namun, ketahanan energi tidak identik dengan energi murah. Konsep yang lebih relevan adalah energi terjangkau. Harga energi perlu mencerminkan struktur biaya produksi yang rasional agar sektor energi sehat secara finansial dan mampu berinvestasi kembali. Subsidi yang tidak tepat sasaran berisiko menimbulkan distorsi dan ketergantungan. Karena itu, penguatan daya beli masyarakat dan efisiensi sistem produksi-distribusi menjadi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah aksesibilitas. Ketahanan energi baru bermakna jika seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati layanan energi. Pemerataan listrik dan bahan bakar menjadi bagian dari keadilan pembangunan. Setelah akses terpenuhi, barulah aspek lingkungan mendapat porsi lebih besar, terutama dalam konteks komitmen iklim.

Dari sisi kebijakan makro, pandangan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menegaskan bahwa ketahanan energi harus menjadi landasan seluruh program energi, termasuk transisi menuju energi bersih. Ia memandang kebutuhan energi yang terus meningkat dan tingginya impor menjadikan energi bagian integral dari ketahanan nasional. Dalam forum diskusi energi di The Bimasena, ia mendorong transparansi dan keterbukaan agar kebijakan lebih komprehensif.

Realitas global menunjukkan transisi energi tidak selalu berjalan rapi. Energi fosil masih dominan, sementara energi terbarukan tumbuh cepat. Situasi ini menuntut Indonesia bersikap pragmatis: mendorong transisi, tetapi tetap menjaga pasokan. Menutup keran energi fosil terlalu cepat tanpa kesiapan alternatif justru bisa melemahkan ketahanan.

Tantangan besar lainnya adalah investasi. Kebutuhan ratusan miliar dolar untuk transisi energi menuntut kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, modal akan lari ke negara lain yang dianggap lebih ramah investasi. Karena itu, rencana revisi berbagai undang-undang di sektor energi menjadi sinyal penting. Kepastian hukum dapat menurunkan risiko dan mempercepat proyek strategis.

Transisi energi juga perlu dikaitkan dengan industrialisasi domestik. Pengembangan panel surya, turbin, kabel, dan komponen lain di dalam negeri akan menciptakan lapangan kerja serta memperkuat struktur industri. Dengan demikian, transisi energi tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi juga transformasi ekonomi.

Dalam kerangka besar tersebut, langkah strategis pemerintah sebenarnya berada di jalur yang tepat: memperkuat hulu, membenahi hilir, mendorong hilirisasi, memperbaiki tata kelola, serta menyiapkan regulasi pendukung transisi. Tantangannya adalah konsistensi implementasi dan koordinasi antarlembaga. Ketahanan energi bukan proyek jangka pendek satu pemerintahan, melainkan agenda lintas generasi.

Di tengah ketidakpastian global, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjamin energi bagi rakyat dan industrinya. Ketika energi tersedia, terjangkau, dan relatif bersih, maka fondasi menuju Indonesia maju semakin kokoh. Ketahanan energi pada akhirnya adalah tentang kedaulatan, daya saing, dan masa depan pembangunan nasional.

*Penulis adalah Peneliti dari Lembaga Studi Indonesia Strategis

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa karena berpotensi menyerap 1,6 juta lebih tenaga kerja, sehingga dapat menekan pengangguran di level kelurahan hingga desa. Program ini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau seluruh gerai dan gudang KMP (Koperasi Merah Putih) beroperasi maksimal tentu akan banyak menampung tenaga kerja,” kata Wakil Menteri (Wamen) Koperasi Farida Farichah.

Ia mengatakan saat ini jumlah Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk dan berbadan hukum mencapai 83.500 unit tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia.

“Jika gerai dan gudang di satu KMP ini hidup dan berjalan baik maka tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 20 hingga 21 orang dan ini belum termasuk tenaga kerja untuk mengelola potensi daerah seperti pertanian, perkebunan dan lainnya yang dimiliki desa ini,” jelas dia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penguatan ekonomi kerakyatan.

“Koperasi desa harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan mampu membuka lapangan kerja dalam skala besar,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah mendorong agar koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat distribusi, produksi, dan pemasaran hasil usaha masyarakat desa.

“Penguatan koperasi merupakan bagian dari strategi nasional membangun ekonomi dari desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja secara masif.

“Jika koperasi desa berjalan optimal di seluruh wilayah, potensi penyerapan tenaga kerja dapat mencapai hingga satu juta orang,” ujarnya.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan melalui regulasi, pendampingan manajemen, serta integrasi koperasi dengan rantai pasok nasional.

“Koperasi desa harus dikelola secara profesional agar mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa yang berkelanjutan,” katanya.

Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi rakyat, dan membangun kemandirian nasional dari desa. Melalui kebijakan yang konsisten dan sinergi lintas sektor, negara memastikan koperasi menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Papua – Pemerintah daerah di berbagai wilayah mulai didorong untuk merealisasikan operasional Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kampung. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar berjalan aktif dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Di Papua, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan pentingnya percepatan pengembangan Koperasi Merah Putih oleh seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia meminta organisasi perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota memberi perhatian serius terhadap implementasi program tersebut.

“Kehadiran Koperasi Merah Putih merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis kampung,” ujar Fakhiri di Jayapura.

Menurutnya, dari 999 kampung di Papua, baru sekitar 10 Koperasi Merah Putih yang aktif. Karena itu ia menilai implementasi program masih jauh dari harapan. Ditekankannya koperasi harus menjadi pusat aktivitas ekonomi warga, mulai dari distribusi kebutuhan pokok hingga penguatan produk lokal. Terkait sarana, ia menyebut ketersediaan lahan bebas masalah seluas minimal 1.000 meter persegi menjadi syarat utama pendirian gerai.

“Seluruh kepala daerah diminta memperhatikan hal ini karena implementasi masih jauh dari harapan. “Saya bakal memperkuat lagi koordinasi dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota,” tegasnya.

Dukungan terhadap percepatan Koperasi Desa Merah Putih juga datang dari Kabupaten Siak, Riau. Bupati Siak Alfedri menyatakan pemerintahannya siap menindaklanjuti program tersebut hingga ke seluruh desa dan kelurahan. Setiap kampung dan kelurahan di Siak ditargetkan memiliki koperasi tersebut. Untuk mempercepat realisasi, Pemkab Siak menyiapkan surat edaran dan pembentukan satuan tugas khusus.

“Karena itu dibutuhkan sebuah badan usaha berbentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga menjadi agregator berbagai produk desa. Tujuan koperasi ini memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi,” ucapnya.

Sementara itu di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, penguatan operasional Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis. Kepala Dinas Koperasi Sleman, Sutiasih, menyebut kemitraan antara UMKM dan koperasi menjadi langkah strategis.

“Harapannya akan terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan dalam upaya mempercepat pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman. Modelnya memanfaatkan UMKM atau koperasi yang ada di sekitar MBG untuk memberikan kemanfaatan, mengurangi pengangguran, serta menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.

Rangkaian langkah di berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan dukungan aktif pemerintah daerah, program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa, memperluas kesempatan usaha, dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia.

Oleh: Alexander Royce*)

Upaya pemerintah menguatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih kian menunjukkan arah yang semakin terstruktur dan progresif. Di tengah tantangan ekonomi global, inflasi pangan, serta kebutuhan memperkuat daya tahan ekonomi lokal, koperasi desa menjadi instrumen strategis yang bukan hanya relevan, tetapi juga krusial. Koperasi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai badan usaha tradisional, melainkan sebagai motor penggerak pembangunan desa, penguat rantai pasok pangan, sekaligus sarana distribusi kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam konteks inilah, peran pemerintah daerah menjadi sangat menentukan, karena merekalah yang berada paling dekat dengan realitas sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat desa.

Dorongan kuat kepada pemda untuk merealisasikan program penguatan Koperasi Desa Merah Putih mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan nasional tidak berhenti di level regulasi, tetapi benar-benar terimplementasi hingga ke akar rumput. Kebijakan ini sejalan dengan agenda besar pemerintahan saat ini yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Desa diposisikan sebagai pusat pertumbuhan baru, simpul ekonomi produktif, serta basis ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Dengan koperasi sebagai instrumen utama, pembangunan desa diarahkan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, menegaskan pentingnya peran aktif pemda dalam mendorong realisasi program pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Ia memandang bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan, pembinaan, serta integrasi program koperasi dengan kebijakan pembangunan desa. Menurutnya, koperasi desa tidak bisa berdiri sendiri tanpa ekosistem kebijakan yang mendukung, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, hingga sinergi lintas sektor.

Dorongan kepada pemda bukan sekadar administratif, tetapi merupakan upaya membangun sistem yang memastikan koperasi desa tumbuh sehat, profesional, dan berdaya saing. Dalam perspektif ini, pemda diposisikan sebagai penggerak, fasilitator, sekaligus penjaga kesinambungan program agar tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, melainkan menjadi fondasi ekonomi desa jangka panjang.

Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menempatkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian integral dari strategi besar ketahanan pangan nasional. Ia melihat koperasi desa sebagai simpul distribusi dan produksi pangan yang mampu memotong rantai pasok panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha desa. Dalam pandangannya, pemda memiliki peran strategis untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, mulai dari pengelolaan hasil pertanian, distribusi bahan pangan, hingga pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. Sinergi antara koperasi desa dan kebijakan ketahanan pangan nasional menjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya dilihat sebagai entitas ekonomi, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Menkop Ferry Julianto menekankan bahwa transformasi koperasi desa harus diarahkan pada penguatan kelembagaan dan modernisasi tata kelola. Ia melihat Koperasi Desa Merah Putih sebagai wajah baru koperasi Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan digitalisasi, penguatan manajemen profesional, serta integrasi dengan sistem ekonomi nasional. Dalam kerangka ini, peran pemda menjadi krusial sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.

Ferry menilai bahwa tanpa dukungan kebijakan daerah, koperasi desa akan sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat, baik dalam aspek regulasi, pembiayaan, maupun pendampingan sumber daya manusia. Koperasi desa tidak hanya ditargetkan tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, sehat secara finansial, dan berkelanjutan secara kelembagaan.

Relevansi program Koperasi Desa Merah Putih juga semakin kuat jika dikaitkan dengan dinamika terkini, seperti fokus pemerintah pada pengendalian inflasi pangan, stabilisasi harga bahan pokok, serta penguatan ekonomi lokal pascapandemi dan di tengah ketidakpastian global. Koperasi desa dapat menjadi instrumen distribusi pangan yang efektif, memperpendek jalur distribusi, serta menekan biaya logistik. Selain itu, kebijakan pembangunan desa yang terintegrasi dengan koperasi sejalan dengan program nasional seperti penguatan UMKM, pengembangan ekonomi desa, dan transformasi ekonomi hijau berbasis potensi lokal.

Lebih dari sekadar program ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki dimensi sosial dan ideologis yang kuat. Ia merepresentasikan semangat gotong royong, kemandirian, dan keadilan sosial yang menjadi nilai dasar pembangunan nasional. Pemerintahan saat ini secara konsisten menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai fondasi kebijakan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.

Menggerakkan pemda untuk memajukan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi merupakan strategi besar membangun Indonesia dari desa, memperkuat fondasi ekonomi nasional dari lapisan terbawah, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, koperasi desa berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus pilar ketahanan nasional.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2026 menempatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program prioritas untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Program ini tidak dipandang sekadar isapan jempol kebijakan, tetapi strategi sistemik untuk menguatkan perekonomian desa sebagai basis utama pengembangan kewirausahaan rakyat dan penyediaan kerja formal maupun nonformal di seluruh Indonesia.

Sejak dicanangkan secara resmi, pembentukan KDMP berfokus pada pemberdayaan potensi ekonomi desa di sektor primer dan sekunder serta membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk lokal. Pemerintah mendorong setiap koperasi desa bukan hanya sebagai lembaga simpan-pinjam tetapi sebagai unit usaha produktif yang menyerap tenaga kerja dari desa setempat dan sekitarnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan melibatkan puluhan ribu unit koperasi yang tersebar di ratusan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Unit koperasi ini diarahkan untuk aktif dalam berbagai subsektor seperti pertanian dan hortikultura, perikanan, pengolahan hasil, logistik desa, hingga jasa distribusi energi atau kebutuhan pokok masyarakat. Dengan keberadaan unit-unit koperasi yang produktif, pemerintah optimistis akan terjadi perluasan kesempatan kerja di ranah lokal sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Dalam sejumlah kesempatan Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan instrumen yang strategis untuk mengatasi masalah pengangguran struktural di kawasan pedesaan. Ia menyatakan bahwa koperasi desa harus dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, transparan, dan profesional agar mampu bersaing di era digital dan membuka ruang bagi generasi muda untuk berkembang dalam bidang kewirausahaan. Pernyataan ini menunjukkan arah kebijakan kementerian untuk mendorong integrasi teknologi dalam tata kelola koperasi serta pelatihan bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas industri.

Program ini juga diterapkan tidak hanya dalam teori kebijakan, tetapi dalam implementasi nyata di lapangan melalui pendampingan profesional, akses modal, integrasi pemasaran, serta konektivitas antar desa dan pasar nasional. Pemerintah menggandeng berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pembiayaan mikro, perbankan, serta sektor swasta untuk menyediakan modal usaha, peluang kemitraan pasar, serta fasilitas digitalisasi bagi koperasi desa. Hal ini penting agar proses produksi dan pemasaran tidak terhambat oleh keterbatasan modal dan infrastruktur.

Upaya penciptaan lapangan kerja dari KDMP bersifat berlapis, yakni melalui penyerapan tenaga kerja operasional koperasi serta efek ekonomi berganda di sektor informal. Misalnya, jika sebuah koperasi desa bergerak dalam pengolahan hasil panen, maka akan diperlukan tenaga kerja di bidang pengemasan, angkut hasil produksi, hingga tenaga pemasaran daring, sehingga peluang kerja tidak hanya pada satu jenis pekerjaan saja. Pemerintah optimistis model peluasan serapan kerja seperti ini akan berkontribusi terhadap berkurangnya angka pengangguran di desa dan daerah tertinggal sepanjang 2026–2027.

Dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyediaan modal dan pelatihan teknis. Pemerintah daerah diarahkan untuk menyediakan anggaran pendampingan serta mengintegrasikan program pemberdayaan lokal dalam kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis memastikan berbagai kebijakan ini berjalan sinergis antara pusat dan daerah. Ia menyoroti bahwa keberhasilan KDMP tergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat desa, dan berbagai pemangku kepentingan lokal sehingga unit-unit koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi nyata.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga melihat KDMP sebagai instrumen penting dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi desa dimaknai sebagai kemampuan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, menghasilkan produk bernilai tambah, dan terhubung dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Hal ini berimplikasi pada pengurangan ketergantungan terhadap barang impor dan peningkatan nilai ekspor produk lokal, yang semuanya mampu memberi ruang baru bagi perluasan lapangan kerja.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di sebuah forum nasional menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berakar pada kekuatan rakyat. Menurut Presiden, pengembangan koperasi desa adalah salah satu langkah konkret untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat secara massif, termasuk membuka akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang. Kehadiran koperasi desa di setiap wilayah diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang ditekankan pemerintah adalah keterlibatan generasi muda dalam koperasi desa. Pemerintah menilai bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa inovasi dalam manajemen dan pemasaran digital, sehingga koperasi tidak hanya relevan secara historis tetapi juga kompetitif dalam era ekonomi digital. Pelatihan keterampilan digital, manajemen usaha, dan akses pemasaran daring menjadi bagian dari paket dukungan yang diberikan kepada anggota koperasi.

Selain itu, pemerintah tetap mengawasi tata kelola koperasi agar tetap sehat dan bertanggung jawab. Evaluasi berkala dilakukan terhadap kinerja koperasi, kepatuhan terhadap prinsip koperasi yang baik, serta pencatatan keuangan yang transparan. Pemerintah mengajak anggota koperasi dan pengelola lokal untuk terus meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan vokasional yang terstruktur, termasuk memahami fungsi koperasi sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat.

Melihat kesempatan dan tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya program jangka pendek, tetapi fondasi baru dalam struktur ekonomi nasional. Dengan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses ke modal dan teknologi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan lokal, koperasi desa diharapkan dapat menjadi pusat penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang dekade mendatang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta — Pemerintah terus membenahi sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya yang ditanggung jemaah. Reformasi dilakukan melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, digitalisasi layanan, serta persiapan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah sebagai pusat layanan terpadu bagi jemaah.

Penataan pembiayaan menjadi fokus utama. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap komponen transportasi, akomodasi, konsumsi, dan layanan di Armuzna agar struktur biaya lebih efisien tanpa menurunkan standar pelayanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji ditekan semurah mungkin melalui berbagai skenario.

“Kami tentunya memiliki target supaya bisa semurah mungkin, karena ujungnya adalah kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi para jamaah kita dengan berbagai skenario dan berbagai cara,” kata Prasetyo.

Selain efisiensi kontrak dan optimalisasi dana nilai manfaat, pemerintah juga menjajaki penambahan penerbangan untuk memperpendek waktu tunggu.

“Satu, kita bangun sendiri Kampung Haji, kemudian juga kita sedang bernegosiasi untuk menambah flight supaya waktu tunggu itu menjadi tidak terlalu panjang,” ujar Prasetyo.

Kampung Haji dirancang sebagai kawasan terpadu yang mencakup akomodasi, layanan kesehatan, dan pusat logistik yang dikelola lebih mandiri sehingga biaya operasional lebih terkendali. Menteri Agama Bidang Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan lokasi kawasan tersebut berada di Thakher, Mekkah. Pengelolaan hotel berada di bawah Danantara, sementara Kementerian Agama bertindak sebagai pengguna fasilitas.

“Kemungkinan baru bisa dimanfaatkan pada 2027,” ungkap Irfan. Tahapan pembangunan direncanakan dimulai pada kuartal IV 2026 sebagaimana disampaikan CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Di sisi lain, penguatan diplomasi dengan Arab Saudi terus dilakukan guna mendukung kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan haji. Reformasi kelembagaan, peningkatan pengawasan dana, serta digitalisasi layanan juga diperkuat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas manasik dan kesiapan jemaah, termasuk penguatan layanan kesehatan serta sistem pendampingan bagi jemaah lanjut usia. Integrasi data dan pemantauan berbasis teknologi diterapkan untuk memastikan setiap tahapan perjalanan ibadah berjalan lebih tertib dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Melalui kombinasi efisiensi biaya, peningkatan kualitas layanan, dan pembangunan infrastruktur strategis, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji yang lebih terjangkau, profesional, dan berkelanjutan bagi seluruh jemaah Indonesia.

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pembenahan penyelenggaraan ibadah haji dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang diproyeksikan menjadi pusat hunian dan layanan terpadu bagi jemaah Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji telah memperoleh kesepakatan penting antara Prabowo Subianto dan Raja Salman. Menurutnya, saat ini proses pengadaan lokasi untuk pembangunan kawasan tersebut sedang berjalan. “Alhamdulillah, kita mendapatkan keistimewaan sebagai orang pertama yang melakukan transaksi pengadaan perkampungan di Saudi Arabia sendiri,” ujar Nasaruddin Umar.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kampung Haji tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi sudah mulai direalisasikan. Pemerintah, kata dia, telah melakukan pembelian hotel yang nantinya akan menjadi bagian dari fasilitas hunian jemaah. “Ya, sedang berlangsung, karena kita ada hotel yang sudah jadi, juga kita beli. Ya, jadi sudah mulai,” jelasnya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan jemaah Indonesia mendapatkan fasilitas yang layak dan terjamin.

Kampung Haji nantinya diperuntukkan khusus untuk memfasilitasi warga Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kampung Haji merupakan wujud nyata negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. “Nanti dijamin semua jemaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi,” tegas Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menargetkan pembangunan Kampung Haji dapat rampung secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Dalam waktu dekat, pemerintah memperkirakan sudah tersedia sekitar seribu kamar yang siap digunakan. “Baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih seribu, seribu kamar. Tapi terus akan kita bangun,” ujar Presiden Prabowo.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga berkomitmen menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. “Pelayanannya akan terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo menegaskan komitmennya.

Menteri Haji dan Umrah M Irfan Yusuf menjelaskan bahwa upaya efisiensi biaya haji telah menunjukkan hasil dalam tiga tahun terakhir. “Jika pada 2024 biaya haji mencapai sekitar Rp94 juta, pada 2025 turun menjadi Rp89 juta, dan pada 2026 kembali turun menjadi sekitar Rp87 juta,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden. “Dan kami dari Kementerian Haji tentu harus bekerja keras menghitung, menghitung, dan menghitung terus mana yang bisa kita sederhanakan tanpa mengurangi pelayanan bagi jamaah haji,” pungkasnya. (*)