Oleh : Yotam Wenda )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Papua melalui berbagai program bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi keluarga, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat adat di berbagai wilayah Papua. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat Papua memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan nasional.

Berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah pusat di Kabupaten Nabire dan wilayah sekitarnya telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Bantuan tersebut mencakup dukungan modal usaha, renovasi fasilitas masyarakat, bantuan peternakan, peralatan kerja, hingga sarana pendukung aktivitas ekonomi warga. Program tersebut dirancang agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Salah satu contoh nyata terlihat dari berkembangnya usaha peternakan yang dijalankan masyarakat asli Papua di Ninamire. Pelaku UMKM peternak ayam petelur, Kuryana Ramande, berhasil membangun usaha secara mandiri setelah sebelumnya membantu usaha keluarga sejak 2022. Perjalanan usaha tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua kini semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kehadiran bantuan dan perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha masyarakat menjadi dorongan besar bagi tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan generasi muda Papua.

Usaha yang dijalankan Kuryana tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Ia mempekerjakan masyarakat asli Papua baik di sektor peternakan maupun distribusi usaha. Kehadiran usaha lokal seperti ini menjadi bukti bahwa bantuan pemerintah mampu menciptakan efek berantai yang memperkuat ekonomi masyarakat secara luas.

Selain membantu pengembangan usaha masyarakat, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan fasilitas usaha dan sarana penunjang ekonomi warga. Bantuan pembangunan kolam ikan, renovasi bangunan usaha, serta dukungan perlengkapan kerja menjadi langkah konkret pemerintah dalam membantu masyarakat agar lebih produktif dan mandiri. Program tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program bantuan di Papua. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menilai bantuan yang diberikan pemerintah pusat sangat membantu masyarakat adat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Bantuan berupa kios, kolam ikan, renovasi rumah, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran lembaga adat di tengah kehidupan masyarakat Papua.

Pendekatan pemerintah yang melibatkan tokoh adat menunjukkan bahwa pembangunan di Papua dijalankan dengan menghormati nilai budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat adat. Karena itu, pelibatan tokoh masyarakat menjadi langkah strategis dalam memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga.

Bantuan pemerintah juga berupa bibit babi, renovasi kandang, kendaraan operasional, laptop, printer, kursi, hingga perangkat komunikasi radio wireless. Bantuan tersebut menjadi inventaris penting bagi kegiatan masyarakat adat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar.

Bantuan pemerintah pusat sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usaha peternakan dan mendukung kebutuhan sosial warga. Bantuan ternak yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pola berbagi seperti ini memperlihatkan kuatnya budaya gotong royong masyarakat Papua yang terus terjaga dan semakin diperkuat melalui dukungan pemerintah.

Selain itu, bantuan pemerintah juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan, termasuk dukungan terhadap kegiatan gereja dan kebutuhan keluarga warga sekitar. Dengan adanya bantuan tersebut, tokoh adat memiliki kemampuan lebih besar untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat Papua.

Pemerintah juga memberikan bantuan alat pertanian kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas kerja warga sehari-hari. Bantuan berupa gerobak, parang, cangkul, dan sekop sangat membantu masyarakat dalam menjalankan pekerjaan mereka. Ketersediaan alat kerja tersebut membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan produktif sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menilai berbagai program bantuan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran pemerintah melalui berbagai bantuan nyata telah membuka peluang usaha dan memperkuat kemandirian masyarakat Papua. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang terus memberikan bantuan modal usaha, kios, dan fasilitas pendukung lainnya untuk masyarakat adat di Papua.

Berbagai program bantuan tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun Papua secara menyeluruh dan berkeadilan. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial. Dengan sinergi yang terus terbangun antara pemerintah dan masyarakat adat, Papua kini semakin menunjukkan kemajuan yang positif menuju kehidupan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Andika Pratama )*

Ketahanan pangan dan perlindungan sosial merupakan dua fondasi penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang menghadapi tekanan ekonomi. Dalam situasi ekonomi global yang masih dipengaruhi gejolak harga pangan, inflasi, serta ketidakpastian distribusi kebutuhan pokok, kehadiran negara menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan masyarakat bertahan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena itu, program bantuan sosial pangan yang dijalankan pemerintah melalui berbagai lembaga dan pemerintah daerah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan Perum BULOG di berbagai daerah menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Langkah BULOG menyalurkan bantuan beras dan MinyaKita di Kabupaten Bandung menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga, tetapi juga perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap penerima manfaat menjadi penopang penting bagi rumah tangga yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa program bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara melalui BULOG dalam menyasar kebutuhan pokok masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi BULOG saat ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan cadangan pangan nasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Ketika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, negara hadir melalui distribusi bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Program bantuan pangan juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar seperti beras dan minyak goreng, masyarakat dapat mengurangi tekanan pengeluaran bulanan sehingga memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan biaya usaha kecil. Bantuan pangan bukan hanya soal distribusi barang, tetapi tentang menjaga daya tahan keluarga agar tidak semakin terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem.

Secara nasional, penyaluran bantuan kepada jutaan penerima manfaat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ratusan juta kilogram beras dan puluhan juta liter MinyaKita yang telah disalurkan mencerminkan besarnya komitmen negara dalam menjaga keterjangkauan pangan. Kebijakan ini menjadi penting karena kelompok rentan merupakan pihak yang paling terdampak ketika harga bahan pokok mengalami kenaikan. Tanpa intervensi negara, ketimpangan sosial dapat semakin melebar dan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar.

Selain menjaga konsumsi masyarakat, bantuan pangan juga menjadi instrumen stabilisasi harga. Ketika pasokan pangan masyarakat terbantu melalui bantuan pemerintah, tekanan permintaan pasar dapat dikendalikan sehingga harga kebutuhan pokok tidak melonjak secara signifikan. Dengan demikian, program bansos pangan memiliki fungsi ganda, yakni melindungi masyarakat miskin sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warga rentan di Kediri memperlihatkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Bantuan sosial senilai Rp1,819 miliar yang disalurkan kepada masyarakat Kota Kediri mencerminkan adanya kesadaran kuat bahwa kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat rentan ekonomi sekaligus upaya mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bansos tidak boleh dipahami semata-mata sebagai bantuan konsumtif jangka pendek. Lebih dari itu, bansos harus menjadi jembatan menuju pemberdayaan masyarakat agar mampu bangkit secara ekonomi dan memiliki kemandirian dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut penting karena tantangan utama perlindungan sosial saat ini bukan hanya mengurangi kemiskinan sementara, tetapi juga memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bantuan sosial yang tepat sasaran dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Ketika bantuan dipadukan dengan pendampingan sosial, pelatihan kewirausahaan, dan akses ekonomi produktif, maka masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Keberhasilan program bantuan sosial juga tidak terlepas dari peran para pendamping sosial, TKSK, Tagana, dan relawan sosial lainnya. Mereka menjadi ujung tombak yang memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Dalam banyak kasus, keberadaan para pilar sosial tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Distribusi bantuan yang tepat sasaran akan memperkuat legitimasi negara sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial.

Pada akhirnya, bansos pangan bukan hanya soal angka bantuan atau jumlah penerima manfaat, melainkan tentang kehadiran negara dalam menjaga martabat rakyatnya. Ketika masyarakat kecil merasa diperhatikan dan dilindungi, maka kepercayaan terhadap negara akan semakin kuat. Dari situlah fondasi ketahanan sosial dan ketahanan nasional dapat dibangun secara kokoh menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat perlindungan masyarakat melalui perpanjangan program bantuan sosial (bansos) pangan hingga Juni 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan penting di tengah tantangan global dan potensi dampak cuaca ekstrem.

Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog memastikan distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng terus berjalan secara optimal di berbagai daerah.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa perpanjangan bansos pangan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga di pasaran, khususnya komoditas minyak goreng dan beras.

“Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan karena sampai saat ini realisasinya kurang lebih 34 persen. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang diperpanjang sampai Juni,” ujar Ketut.

Menurutnya, percepatan distribusi bantuan pangan dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, penyaluran Minyakita juga diperluas guna memastikan distribusi minyak goreng bersubsidi semakin merata dan mudah dijangkau masyarakat.

Ketut menegaskan bahwa program bantuan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga di pasar. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar distribusi bantuan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting untuk mengantisipasi dampak El Nino ekstrem yang berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi pangan nasional.

“Kemarin yang disetujui dari rapat dengar pendapat dengan Komisi IV adalah disetujuinya program tambahan bantuan pangan untuk periode ke depan,” kata Rizal.

Ia menjelaskan bahwa Bulog terus memperkuat cadangan pangan pemerintah dan memastikan stok kebutuhan pokok nasional tetap aman. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak terdampak secara signifikan oleh potensi gangguan pasokan akibat perubahan cuaca maupun dinamika global.

Pemerintah menilai keberlanjutan bansos pangan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan distribusi yang terus diperluas, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok secara layak dan terjangkau.

Selain menjaga stabilitas harga, program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global yang masih dinamis. Pemerintah optimistis melalui sinergi antara Bapanas, Bulog, dan berbagai pihak terkait, pasokan beras dan minyak goreng nasional akan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih tenang dan produktif.

NABIRE – Program bantuan pemerintah kepada masyarakat Papua terus diperkuat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam sektor peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Nabire.

Pelaku UMKM peternakan ayam petelur di Nabire, Kuryana Ramande, merasakan langsung dampak positif bantuan pemerintah terhadap perkembangan usaha yang dijalankannya. Dukungan pemerintah dinilai membantu masyarakat asli Papua untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha mandiri.

“Bantuan pemerintah sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan. Sekarang hasil usaha mulai berkembang dan mampu membuka peluang kerja bagi warga sekitar,” ujar Kuryana Ramande.

Perkembangan usaha tersebut turut memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar. Aktivitas peternakan yang semakin berkembang membuat masyarakat lokal ikut terlibat dalam proses produksi, distribusi telur, hingga kegiatan usaha pendukung lainnya yang terus tumbuh di daerah tersebut.

Selain sektor peternakan ayam petelur, pemerintah juga menyalurkan bantuan pengembangan budidaya ikan dan peternakan babi kepada masyarakat. Bantuan berupa pembangunan kolam ikan, renovasi kandang ternak, bibit hewan, serta peralatan usaha menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Papua dari tingkat kampung.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menilai bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat adat telah membantu meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah.

“Program bantuan yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat adat dan membantu pengembangan usaha produktif,” tegas Karel Misiro.

Di tempat terpisah, Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua melalui berbagai bantuan ekonomi dan ketahanan pangan telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan pemerintah membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan membantu memperkuat ekonomi lokal secara bertahap,” tambah Mesak Magai.**

*) Oleh: Citra Febrianti

Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra beberapa waktu terakhir meninggalkan dampak yang tidak ringan bagi masyarakat. Kerusakan infrastruktur, terhambatnya distribusi logistik, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga terganggunya pelayanan publik menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi secara terukur. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut tidak hanya hadir saat masa tanggap darurat, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terstruktur, dan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah yang memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi keputusan strategis untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memulihkan denyut ekonomi masyarakat.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana kini telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada penanganan darurat semata, melainkan mulai membangun fondasi pemulihan jangka panjang yang lebih kuat dan terarah. Kembalinya aktivitas pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa menjadi indikator penting bahwa stabilitas birokrasi mulai pulih. Kondisi ini sangat krusial karena pelayanan administrasi dan koordinasi pemerintahan merupakan penggerak utama percepatan bantuan, pembangunan, serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Selain itu, Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, dan puskesmas telah kembali beroperasi di sebagian besar wilayah terdampak. Kembalinya layanan tersebut bukan sekadar pemulihan fasilitas teknis, tetapi menjadi penanda bahwa kehidupan masyarakat perlahan kembali bergerak normal. Aktivitas ekonomi rakyat sangat bergantung pada stabilitas layanan dasar karena perdagangan, distribusi barang, komunikasi, dan pelayanan kesehatan tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, percepatan pemulihan layanan publik menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di tengah proses rehabilitasi.

Di sisi lain, pemulihan konektivitas wilayah juga menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan pascabencana. Tito Karnavian menjelaskan bahwa jalan nasional dan jembatan nasional secara umum telah kembali terhubung meskipun beberapa masih menggunakan jembatan Bailey, jembatan gantung, maupun fasilitas darurat lainnya. Langkah tersebut memperlihatkan respons cepat pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan. Konektivitas yang terjaga memiliki dampak langsung terhadap kelancaran pasokan kebutuhan pokok, stabilitas harga barang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sementara menjadi solusi realistis agar masyarakat tidak terlalu lama terisolasi akibat dampak bencana.

Sementara itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius dalam proses rehabilitasi nasional. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah telah kembali digunakan setelah dilakukan perbaikan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memahami pendidikan sebagai kebutuhan mendasar yang tidak boleh berhenti meskipun daerah sedang menghadapi bencana. Ketika kegiatan belajar mengajar kembali berjalan, maka proses pemulihan psikologis dan sosial masyarakat juga ikut terbantu. Sekolah bukan hanya ruang pendidikan formal, melainkan simbol keberlanjutan harapan dan masa depan generasi muda di tengah situasi yang penuh tekanan.

Namun demikian, pemulihan pascabencana tidak akan efektif apabila hanya berfokus pada pembangunan fisik. Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Pratikno, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi penyintas dan mitigasi risiko bencana lanjutan menjadi prioritas utama pada fase transisi pemulihan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mulai membangun pola penanganan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Pemulihan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan wilayah agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam siklus kerentanan. Karena itu, kebijakan rehabilitasi saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan cepat, tetapi juga pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi dilakukan melalui normalisasi sungai, pemulihan lahan sawah dan tambak, perbaikan jalur logistik, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta program padat karya. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, melainkan berupaya menghidupkan kembali produktivitas masyarakat dari sektor paling mendasar. Program padat karya memiliki nilai strategis karena mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menjaga daya beli masyarakat terdampak. Dengan adanya perputaran ekonomi yang tetap berjalan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bangkit secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial berkepanjangan.

Dalam mendukung agenda besar tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028 untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komitmen anggaran tersebut memperlihatkan keseriusan negara dalam memastikan pemulihan berjalan maksimal dan tidak berhenti di tengah jalan. Dana tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga hunian masyarakat terdampak. Selain itu, langkah DPR yang meminta kementerian dan lembaga menyusun timeline pelaksanaan serta melakukan evaluasi berkala menunjukkan adanya pengawasan yang kuat agar seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai target pembangunan.

Pemulihan pascabencana di Sumatra bukan sekadar upaya memperbaiki kerusakan fisik, melainkan momentum memperkuat ketahanan nasional dari tingkat daerah. Pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus dijalankan secara terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan hadirnya negara secara nyata dalam memastikan masyarakat terdampak mampu bangkit dengan lebih kuat dan mandiri. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, proses pemulihan di Sumatra berpotensi menjadi model penanganan pascabencana yang lebih modern, tangguh, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan nasional.

*) Pengamat Kebijakan Pembangunan Nasional.

Oleh : Ricky Rinaldi *)

Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukan pemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalam menghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasi pembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakat dapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperoleh apresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhan rakyat di tengah situasi sulit.

Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkat regulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana induk ini dirancang secara komprehensif untuk pemulihan permanen lintas kementerian dan lembaga di tiga wilayah terdampak utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan fiskal berskala besar ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi ketahanan wilayah yang kokoh dalam jangka panjang.

Menurut rencana induk yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Wilayah Sumatra, Tito Karnavian, total anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun ke depan hingga tahun 2028. Rincian alokasinya diatur secara sistematis meliputi Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan sisa Rp28,2 triliun pada tahun 2028. Porsi terbesar dari anggaran tersebut, yakni sekitar Rp69 triliun, difokuskan pada sektor infrastruktur di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum. Selain untuk perbaikan fisik masif seperti jalan, jembatan, dan tanggul pengaman, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak paling lambat rampung pada tahun 2027.

Pendekatan penganggaran yang masif ini sejalan dengan prinsip yang selalu ditekankan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yakni membangun kembali secara lebih baik dan lebih aman (build back better and safer). Pemerintah memastikan bahwa pembangunan fasilitas publik dan permukiman warga menggunakan standar konstruksi yang jauh lebih layak serta tangguh menghadapi risiko geomorfologis dan potensi ancaman bencana di masa depan.

Di sisi lain, aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat juga berjalan beriringan secara seimbang. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah terus mengalirkan bantuan sosial kebencanaan lanjutan berbasis data terpadu yang akurat dan terverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa setelah tahap pertama yang menyerap anggaran hampir Rp1 triliun berhasil disalurkan dengan baik, Kemensos kini melanjutkan penyaluran bantuan tahap berikutnya. Tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan logistik darurat pangan dan sandang, komitmen lanjutan ini juga mencakup perluasan cakupan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi ratusan ribu warga terdampak bencana.

Langkah jaminan kesehatan ini menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat krusial demi menjaga stabilitas psikologis, kesehatan, dan beban finansial masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan permanen. Kehadiran negara dalam aspek ini memastikan bahwa warga tidak hanya mendapatkan tempat bernaung, melainkan juga jaminan hak-hak dasar hidup yang layak.

Keberhasilan integrasi program pembangunan fisik dan sosial ini tentu didukung penuh melalui penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Kolaborasi lintas sektor antara kementerian teknis, TNI, Polri, lembaga swadaya, relawan, hingga keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam pemantauan program terbukti membuat penanganan pascabencana di era sekarang menjadi jauh lebih terorganisasi, modern, dan transparan. Dukungan anggaran dan pendampingan teknis yang kuat di lapangan memastikan bahwa setiap dana yang dikucurkan dapat memicu perputaran ekonomi lokal, seperti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek padat karya pembangunan infrastruktur.

Sinergi yang berorientasi penuh pada perlindungan rakyat ini membuktikan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar program pembangunan biasa. Ini adalah wujud manifestasi dari upaya memperkuat persatuan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan membangun ketahanan wilayah yang adaptif demi masa depan Indonesia.

*) Pengamat Isu Stretegis

Jakarta – Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra berjalan transparan, terukur, dan akuntabel. Setelah melewati tahap tanggap darurat dan transisi, pemerintah kini memasuki fase pemulihan permanen melalui rencana induk rehabilitasi-rekonstruksi yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk),” kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Mendagri, Tito Karnavian.

Tito menjelaskan, rencana induk disusun dengan menghimpun kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, serta kementerian dan lembaga terkait. Seluruh usulan kemudian disandingkan dan diselaraskan bersama pemerintah pusat agar program pemulihan berjalan terpadu dan tepat sasaran.

“Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga. Setelah itu disandingkan dan disesuaikan untuk diselesaikan dalam waktu tiga tahun, 2026, 2027, dan 2028,” ujarnya.

Pemerintah mencatat terdapat 11.512 program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Prioritas pada tahun pertama difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, jembatan, sekolah, serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

“Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain,” kata Tito.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah mengusulkan total anggaran sebesar Rp100,166 triliun selama tiga tahun. Dari jumlah itu, alokasi terbesar diberikan kepada sektor infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap dipercepat agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Yang terbesar memang infrastruktur, lebih kurang Rp69 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.

Di sisi lain, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemulihan agar berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan koordinasi intensif antara legislatif dan pemerintah penting agar pelaksanaan teknis maupun program kementerian dapat berjalan optimal dan terintegrasi.

“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” jelas Dasco.

Dasco menjelaskan, pengawasan dan koordinasi dilakukan agar proses pemulihan berlangsung cepat, terarah, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak. DPR menyerahkan pelaksanaan teknis kepada Satgas Pemerintah yang dipimpin Tito Karnavian, sembari memastikan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco.

Jakarta – Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2028. Dana tersebut difokuskan pada pemulihan permanen, mencakup 11.512 program yang berpusat pada infrastruktur dasar dan hunian tetap (huntap).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, mengatakan, anggaran pemulihan dibagi dalam tiga tahap pengalokasian.

Rinciannya, pemerintah menganggarkan Rp38,9 triliun pada 2026 untuk prioritas seperti infrastruktur dasar, sekolah, dan hunian. Lalu, anggaran sebesar Rp32,9 triliun disiapkan pada 2027 dan Rp28,2 triliun pada 2028.

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara),” tegas Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.

“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerjasama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar, ” kata Menteri PKP.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para Menteri terkait,” ujar Dasco.

Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) guna mendukung relokasi masyarakat terdampak.

“Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk dilakukannya relokasi,” ujarnya.

Melalui penyiapan anggaran rekonstruksi yang terarah dan berkelanjutan, pemerintah optimistis proses pemulihan di wilayah Sumatra dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

NABIRE – Berbagai program bantuan pemerintah di Papua terus memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi keluarga dan mendukung ketahanan pangan daerah. Bantuan yang disalurkan pemerintah kini semakin difokuskan pada pengembangan usaha produktif agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Nabire, bantuan pemerintah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan bibit ternak, pembangunan kolam ikan, renovasi kandang, hingga penyediaan alat produksi untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat lokal.

Pelaku UMKM peternakan ayam petelur di Nabire, Kuryana Ramande, mengatakan bantuan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan usaha yang dijalankannya saat ini.

“Bantuan pemerintah membantu masyarakat Papua untuk lebih berani mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga,” ujar Kuryana Ramande.

Perkembangan usaha peternakan ayam petelur tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Aktivitas usaha yang semakin berkembang membuka kesempatan kerja baru bagi warga lokal, mulai dari pengelolaan kandang hingga distribusi hasil produksi.

Selain sektor peternakan ayam petelur, pemerintah juga terus membantu masyarakat melalui program budidaya ikan dan peternakan babi. Bantuan yang diberikan dinilai sangat membantu masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat kampung.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menilai perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua melalui bantuan usaha produktif telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat.

“Bantuan pemerintah sangat membantu masyarakat adat karena langsung digunakan untuk kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga,” tegas Karel Misiro.

Program bantuan pemerintah juga semakin diperkuat melalui dukungan terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Papua turut mendorong meningkatnya permintaan bahan pangan lokal sehingga hasil usaha masyarakat memiliki peluang pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua melalui berbagai program bantuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adat.

“Dukungan pemerintah menjadi motivasi bagi masyarakat Papua untuk terus berkembang dan membangun usaha secara mandiri,” pungkas Wolter Belau. ***

Oleh : Loa Murib

Pembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin kuat dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses transformasi wilayah timur Indonesia tersebut. Berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini tidak hanya berfokus pada percepatan infrastruktur, tetapi juga menempatkan manusia Papua, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.

Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan pembangunan di Tanah Papua menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Pembangunan di wilayah seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional ketahanan pangan dan energi, menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat adat. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terus-menerus menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menekankan bahwa proses komunikasi yang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang humanis akan membuka ruang pemahaman yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan selama dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatan aktif masyarakat yang terdampak langsung.

Lebih jauh, pembangunan di Papua juga dipandang harus memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Hal ini mencakup peluang ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, hingga dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dalam kerangka ini, kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua dipandang sebagai persoalan mendasar yang harus diselesaikan secara komprehensif melalui pembangunan yang inklusif.

Paulus Waterpauw juga menyoroti bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul di Papua tidak dapat dilepaskan dari faktor kesejahteraan ekonomi. Ia menilai bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan keamanan. Ketika masyarakat memiliki penghidupan yang layak, ruang-ruang konflik dapat diminimalisir karena masyarakat dapat lebih fokus pada aktivitas produktif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan agar tercipta masyarakat Papua yang lebih sejahtera dan mandiri.

Selain pendekatan dialogis, konsep pembangunan berbasis bottom up juga menjadi elemen penting dalam kebijakan pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kota perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga masyarakat merasa memiliki proses pembangunan tersebut. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya hadir sebagai program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari harapan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini sekaligus memperkuat penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya masyarakat adat Papua yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat.

Sejalan dengan itu, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi, menyampaikan bahwa masyarakat adat telah merasakan langsung dampak positif dari pembangunan yang berjalan, khususnya di wilayah Nabire yang kini menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Ia juga menilai bahwa pemekaran wilayah memberikan ruang percepatan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah telah membantu masyarakat di wilayah pelosok dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar serta mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat Papua.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat adat pada dasarnya mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah karena memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Dukungan tersebut mencerminkan adanya penerimaan terhadap perubahan yang terjadi, selama pembangunan tersebut tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik utama tanah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan partisipatif mampu menciptakan ruang penerimaan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Dengan berbagai dinamika tersebut, pembangunan di Papua kini bergerak menuju arah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adat. Pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap nilai budaya, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan kemajuan fisik, tetapi juga menghadirkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Pada akhirnya, pembangunan Papua diharapkan benar-benar menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat adat di Tanah Papua.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur