Oleh: Putu Mahendra)*

Transformasi layanan ekonomi desa terus menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis kerakyatan. Salah satu langkah strategis yang kini berkembang adalah penguatan digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Kehadiran lebih dari 83 ribu koperasi desa dinilai tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pelayanan ekonomi desa yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

Koperasi Merah Putih hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, mulai dari pengelolaan usaha, pemasaran produk, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di tengah perkembangan teknologi digital, koperasi kini tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam atau perdagangan tradisional, tetapi juga sebagai pusat transformasi ekonomi desa berbasis teknologi informasi.

Pemerintah menilai transformasi layanan ekonomi desa harus berjalan seiring dengan pemerataan infrastruktur digital nasional. Ketersediaan jaringan internet yang semakin luas dinilai menjadi peluang besar bagi koperasi untuk menghadirkan layanan ekonomi yang lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga diyakini mampu memperkuat daya saing koperasi desa dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan transformasi digital menjadi strategi penting dalam memperkuat peran koperasi desa sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan koperasi menghadirkan sistem pelayanan yang lebih efektif sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat hingga ke berbagai wilayah.

Transformasi tersebut dinilai penting karena tantangan koperasi saat ini bukan lagi sekadar soal akses internet, melainkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 40 persen yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan layanan ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas.

Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi tersebut. Saat ini jaringan 4G telah menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia, sementara jaringan 5G mulai tersedia di sejumlah pusat ekonomi dan kawasan perkotaan. Kehadiran infrastruktur digital tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung modernisasi layanan koperasi di tingkat desa.

Dengan konektivitas internet yang semakin merata, desa dinilai memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Digitalisasi memungkinkan koperasi memperluas pemasaran produk lokal, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, serta menghadirkan pelayanan ekonomi yang lebih mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi desa sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Transformasi layanan ekonomi desa juga terlihat melalui perubahan tata kelola koperasi yang semakin modern. Penggunaan teknologi informasi kini mulai diterapkan dalam pengelolaan administrasi, transaksi keuangan, hingga pelayanan anggota koperasi. Sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Modernisasi koperasi diperkuat melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Sistem ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan Koperasi Merah Putih agar lebih profesional, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Kehadiran Simkopdes dinilai mampu memperkuat kualitas layanan ekonomi desa sekaligus meningkatkan efisiensi operasional koperasi.

Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, mengatakan seluruh KDKMP mulai menggunakan Simkopdes sejak diluncurkan pada Juli 2025. Penerapan sistem tersebut menjadi langkah penting dalam membangun fondasi layanan koperasi modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa di era digital.

Melalui Simkopdes, koperasi dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat dan transparan bagi anggotanya. Pengelolaan data, transaksi usaha, hingga laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Sistem ini juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan koperasi sehingga aktivitas ekonomi desa menjadi lebih dinamis dan produktif.

Transformasi layanan ekonomi desa berbasis koperasi juga mulai berkembang di berbagai daerah. Pemerintah daerah memandang digitalisasi sebagai kebutuhan utama agar koperasi mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi di tingkat desa.

Sementara itu, Dinas Koperasi Provinsi Bali mencatat dari 716 Koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk, sebanyak 169 desa telah aktif beroperasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi koperasi berbasis digital mulai berjalan secara nyata di daerah dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Kepala Dinas Koperasi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, mengatakan digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan koperasi desa. Penggunaan teknologi informasi dinilai telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan, operasional usaha, hingga pemasaran produk lokal. Dengan sistem digital, koperasi dapat menghadirkan layanan ekonomi yang lebih efektif dan mampu memperluas jangkauan pasar masyarakat desa.

Koperasi Merah Putih kini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai pusat transformasi layanan ekonomi desa yang lebih modern dan inklusif. Kehadiran teknologi digital memungkinkan koperasi memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. Transformasi tersebut sekaligus membuka peluang baru bagi desa untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Melalui kolaborasi pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha, transformasi layanan ekonomi desa diharapkan terus berkembang secara berkelanjutan. Digitalisasi Koperasi Merah Putih dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan dukungan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknologi masyarakat, koperasi desa memiliki potensi besar menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan merata.

)* Penulis adalah Mahasiswa di Jakarta

Jakarta – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis menjadi langkah diplomasi strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional dan menjaga kepentingan nasional di tengah situasi global yang terus berkembang. Lawatan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sebelumnya sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedua kepala negara.

Agenda kunjungan Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada hubungan bilateral semata, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kerja sama konkret di berbagai sektor prioritas yang menjadi kepentingan strategis Indonesia dalam jangka panjang.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Paris merupakan bagian dari agenda resmi kenegaraan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurutnya, undangan dari Presiden Macron sebenarnya telah dijadwalkan sejak April 2026, namun tertunda karena penyesuaian waktu pertemuan kedua pemimpin negara.

“Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda,” ujar Sugiono.

Penjelasan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi negatif yang berkembang terkait waktu pelaksanaan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang bertepatan dengan momentum Iduladha.

Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Macron kembali mengundang Presiden Prabowo saat pertemuan kedua kepala negara sebelumnya berlangsung di Paris. Karena itu, pemerintah memandang kunjungan tersebut sebagai bentuk penghormatan diplomatik sekaligus upaya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Prancis.

“Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau, Pak Presiden memenuhi undangan ini,” tegas Sugiono.

Di tengah agenda diplomasi yang padat, Presiden Prabowo tetap menunjukkan kedekatan dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Pada Hari Raya Iduladha, Presiden melaksanakan salat Id bersama lebih dari 500 warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di halaman Wisma Indonesia, Paris.

Setelah pelaksanaan salat Id, Presiden Prabowo menyempatkan diri bersalaman dan berbincang dengan para jemaah yang datang dari berbagai kota di Prancis. Kehadiran Presiden di tengah diaspora Indonesia dinilai menjadi simbol perhatian negara terhadap warga Indonesia di manapun berada.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Paris memiliki arti penting bagi penguatan posisi Indonesia di kawasan Eropa. Hubungan Indonesia dan Prancis disebut terus berkembang melalui kerja sama di bidang pertahanan, energi, pendidikan, komunikasi digital, hingga investasi strategis.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” kata Teddy Indra Wijaya.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Prancis juga memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik global karena kedua negara sama-sama memegang peran penting di kawasan masing-masing.

“Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia, khususnya Asia Tenggara, menuju kawasan Eropa,” pungkas Teddy Indra Wijaya.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Paris pun dipandang sebagai langkah diplomasi yang memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam membangun kemitraan global yang saling menguntungkan. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik internasional, penguatan hubungan dengan negara mitra strategis seperti Prancis dinilai akan membuka peluang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan teknologi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Jakarta – Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, menjadi bagian dari langkah diplomasi untuk membahas posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi dan geopolitik global. Agenda ini telah direncanakan sebelumnya guna memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di sejumlah sektor penting.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan kunjungan Presiden Prabowo bukan perjalanan pribadi, melainkan tugas negara yang telah melalui proses diplomasi panjang antarnegara.

“Ini bukan perjalanan pribadi Presiden, tetapi tugas negara. Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Idul Adha,” kata Bahtra.

Bahtra menjelaskan, Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam sektor pertahanan, investasi, teknologi, energi, hingga industri strategis. Di tengah ketidakpastian global, kata dia, Presiden Prabowo justru tengah memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan dengan negara-negara besar dunia.

“Publik harus melihat manfaat konkret kunjungan Prabowo untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolik yang bernuansa politis,” ujar Bahtra.

Menurut dia, kunjungan Presiden ke luar negeri pada momentum hari raya justru menunjukkan komitmen kepala negara dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

“Kesediaan Presiden Prabowo keluar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Paris merupakan respons atas undangan langsung Presiden Macron yang telah disampaikan sebanyak dua kali.

“Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah tanggal bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan. Namun waktu yang tidak cocok pada saat itu,” kata Sugiono.

Ia mengatakan setelah penyesuaian jadwal, Presiden Prabowo akhirnya memenuhi undangan kedua dari Presiden Macron pada pekan ini.

“Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini,” ujar Sugiono.

Di sela kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idul Adha 1447 H bersama WNI dan diaspora di Wisma Indonesia, Paris. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Presiden untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Indonesia yang berada di Prancis.

Oleh : Aditya Permana )*

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis pada pekan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan internasional, langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun diplomasi aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Kehadiran Presiden Prabowo di Paris bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi besar memperluas kerja sama strategis Indonesia dengan negara-negara mitra utama dunia. Pemerintah memahami bahwa hubungan bilateral yang kuat akan menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan investasi, memperkuat ketahanan pertahanan, hingga membuka akses transfer teknologi modern bagi Indonesia.

Langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron juga mencerminkan penghormatan terhadap hubungan diplomatik antarnegara yang telah terjalin erat. Undangan tersebut sejatinya telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu dan menjadi bagian dari kesinambungan komunikasi bilateral kedua kepala negara. Dalam konteks diplomasi internasional, konsistensi menjaga hubungan baik dengan negara mitra strategis merupakan langkah penting yang menunjukkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut dari undangan Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Menurutnya, Presiden Prabowo hadir di Paris sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan bilateral kedua negara sekaligus balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi yang dijalankan pemerintah berlangsung secara terukur, berkesinambungan, dan memiliki tujuan strategis yang jelas.

Hubungan Indonesia dan Prancis memang terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga mencakup pertahanan, pendidikan, energi, teknologi, hingga industri strategis. Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa yang memiliki kapasitas besar dalam mendukung modernisasi nasional.

Dalam pertemuan sebelumnya di Paris pada April 2026, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai peluang penguatan kerja sama bilateral, termasuk sektor pertahanan. Indonesia selama ini menjalin kerja sama pengadaan alat utama sistem senjata dengan Prancis, dan pemerintah ingin memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak berhenti pada aspek pembelian semata, melainkan juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia nasional.

Kerja sama di bidang pendidikan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan kolaborasi dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika dinilai penting untuk mempercepat penguasaan teknologi modern di Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo yang ingin mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia unggul dan mandiri secara teknologi.

Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan diplomasi aktif Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga hadir sebagai tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day 2025 di Prancis. Kehormatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam percaturan global. Tidak semua kepala negara mendapatkan posisi terhormat dalam agenda kenegaraan strategis seperti itu.

Di tengah munculnya polemik terkait waktu kunjungan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, publik sejatinya perlu melihat persoalan ini secara lebih proporsional dan kenegaraan. Agenda diplomasi internasional tidak dapat dipandang secara sempit karena melibatkan komunikasi panjang antarnegara, penyesuaian jadwal pemimpin dunia, serta kepentingan strategis yang lebih besar bagi bangsa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berada di Prancis untuk menjalankan agenda kenegaraan dan pelaksanaan salat Idul Adha akan menyesuaikan situasi selama berada di Paris. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap menjalankan kewajiban keagamaan di sela-sela tugas negara yang diembannya.

Bahkan, pemerintah memastikan bahwa perhatian Presiden terhadap masyarakat tetap berjalan. Di tengah agenda luar negeri, Presiden Prabowo tetap menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa komitmen sosial pemerintah tetap menjadi prioritas di tengah aktivitas diplomasi internasional.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Ia juga menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama super strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan diplomasi luar negeri memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.

Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo juga datang dari parlemen. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari diplomasi strategis negara yang tidak sepatutnya dipersempit menjadi polemik simbolik. Menurutnya, pemerintah sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, dan transfer teknologi dengan negara-negara besar dunia.

Kunjungan kerja ke Prancis menjadi bukti bahwa pemerintah terus bergerak memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dunia. Melalui hubungan bilateral yang semakin erat dengan Prancis, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas investasi, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, memperkuat pertahanan negara, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang di tingkat global.

)* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Fajar Nugroho )*

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis kembali menunjukkan arah diplomasi Indonesia yang semakin aktif, strategis, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional.

Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Kerja sama kedua negara tidak lagi sekadar hubungan diplomatik biasa, tetapi telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang mencakup sektor pertahanan, investasi, energi, pendidikan, teknologi, hingga pengembangan industri modern. Pemerintah Indonesia melihat Prancis sebagai salah satu mitra utama di Eropa yang dapat mendukung percepatan transformasi nasional.

Kehadiran Presiden Prabowo di Paris juga memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kesinambungan komunikasi antarnegara. Diplomasi internasional membutuhkan komitmen, ketepatan, dan penghormatan terhadap agenda kenegaraan yang telah disusun bersama. Karena itu, keputusan Presiden memenuhi undangan Presiden Macron merupakan langkah tepat demi menjaga kredibilitas Indonesia sebagai negara besar yang memiliki komitmen kuat dalam hubungan internasional.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut atas undangan Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut sekaligus menjadi balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia beberapa waktu lalu. Penjelasan itu memperlihatkan bahwa hubungan kedua negara berjalan dalam semangat saling menghormati dan memperkuat kemitraan strategis.

Di era globalisasi saat ini, diplomasi ekonomi dan teknologi menjadi sangat penting. Negara yang mampu membangun jejaring internasional yang kuat akan lebih siap menghadapi persaingan dunia. Karena itu, langkah Presiden Prabowo memperkuat hubungan dengan Prancis patut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Salah satu fokus utama kerja sama Indonesia dan Prancis adalah sektor pertahanan. Pemerintah berupaya memastikan modernisasi alat utama sistem senjata nasional berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri. Indonesia tidak hanya ingin membeli peralatan pertahanan modern, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional agar semakin mandiri.

Selain pertahanan, kerja sama pendidikan dan pengembangan teknologi juga menjadi prioritas penting. Pemerintah memahami bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, penguatan kerja sama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia di masa depan.

Presiden Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Hubungan bilateral tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni semata, tetapi harus menghasilkan peluang investasi, peningkatan kualitas industri nasional, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan transfer teknologi. Pendekatan seperti inilah yang membuat diplomasi Indonesia semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Kunjungan Presiden ke Prancis yang bertepatan dengan momentum Idul Adha juga menunjukkan tingginya tanggung jawab seorang kepala negara. Agenda internasional yang telah disusun melalui proses diplomasi panjang tentu tidak mudah diubah, terlebih ketika menyangkut hubungan strategis antarnegara. Dalam konteks tersebut, keputusan Presiden tetap menjalankan tugas negara menunjukkan bahwa kepentingan nasional menjadi prioritas utama.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berada di Prancis untuk menjalankan agenda kenegaraan dan pelaksanaan salat Idul Adha akan menyesuaikan situasi selama berada di Paris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap menjalankan kewajiban keagamaan di tengah kesibukan menjalankan tugas diplomasi negara.

Di sisi lain, perhatian Presiden terhadap masyarakat Indonesia juga tetap berjalan. Pemerintah memastikan bantuan sapi kurban disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia dalam rangka menyambut Idul Adha. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa komitmen sosial pemerintah tetap hadir meskipun Presiden sedang menjalankan agenda internasional di luar negeri.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Ia menilai kunjungan tersebut sangat penting untuk memperkuat kerja sama strategis Indonesia dan Prancis yang saat ini terus berkembang di berbagai bidang. Menurutnya, hubungan kedua negara memiliki peran saling melengkapi dalam menghadapi tantangan global.

Dukungan terhadap langkah diplomasi Presiden juga datang dari berbagai kalangan politik nasional. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai bahwa kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari diplomasi strategis yang bertujuan memperkuat kepentingan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ia memandang hubungan Indonesia dan Prancis memiliki nilai penting dalam memperkuat investasi, ekonomi, teknologi, hingga industri strategis nasional.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi Presiden Prabowo tidak bisa dipisahkan dari agenda besar pembangunan Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar global, tetapi juga mampu menjadi pemain utama yang memiliki kapasitas industri, teknologi, dan pertahanan yang semakin kuat.

Keaktifan Presiden Prabowo dalam forum internasional juga menjadi tanda bahwa Indonesia semakin dihormati dunia. Kehadiran Indonesia dalam berbagai agenda strategis global menunjukkan bahwa posisi bangsa ini semakin diperhitungkan dalam menentukan arah kerja sama internasional. Hal tersebut tentu menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih luas.

)* Penulis merupakan Pemerhati Hubungan Internasional

Jakarta – Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif menegaskan pemerintah terus memperkuat akses rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan tidak tetap melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BP Tapera bersama perbankan dan pengembang terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif agar masyarakat non-fixed income dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses rumah subsidi.

“Tidak melulu tentang fixed income, tidak melulu tentang TNI Polri, tidak melulu tentang ASN. Tapi hari ini negara hadir untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR segmen non-fixed income,” ujarnya.

BP Tapera juga terus meningkatkan target penyaluran pembiayaan untuk pekerja informal setiap tahunnya. Setelah menetapkan porsi minimal 15 persen bagi pekerja non-fixed income pada tahun ini, pemerintah berencana menaikkan kuota tersebut menjadi 20 persen pada tahun mendatang.

“Kebijakan 15 persen nanti akan ditingkatkan. Tahun depan jadi 20 persen,” ucap Alfian.

Selain memperbesar kuota, pemerintah juga mendorong berbagai inovasi pembiayaan agar pekerja informal semakin mudah memperoleh rumah subsidi.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan skema uang muka nol persen atau DP 0 persen untuk mengurangi beban biaya awal masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Nelly Suryani menilai langkah pemerintah memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun juga menjadi solusi penting dalam memperluas akses rumah bagi pekerja informal.

“Begitu tenor 40 tahun diberlakukan, maka kebijakan ini akan menjangkau pasar yang lebih luas termasuk segmen pekerja informal. Perpanjangan tenor ini adalah sebuah solusi, dan kita tunggu regulasinya,” kata Nelly Suryani.

Ia menjelaskan bahwa kuota FLPP saat ini masih cukup besar mencapai 350 ribu unit rumah subsidi. Karena itu, kebijakan tenor panjang dinilai dapat meningkatkan daya serap KPR subsidi sekaligus memperluas pasar perumahan nasional.

“Kita patut memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo, karena langkah strategis ini positif memperluas pasar perumahan,” ucap Maria.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan pemerintah tengah mematangkan kebijakan tenor cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah dengan cicilan lebih ringan.

“Kami sedang mempersiapkan berbagai kebijakan agar tenor cicilan rumah subsidi bisa sampai 40 tahun. Sehingga cicilan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Menteri Ara.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan sektor perumahan nasional guna memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Fokus kebijakan diarahkan pada penyederhanaan regulasi, peningkatan kuota rumah subsidi, serta penguatan dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan rumah layak bagi masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, negara harus hadir memastikan masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memiliki hunian dengan harga terjangkau dan proses yang lebih mudah.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak dengan akses pembiayaan yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai terobosan agar program rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan hunian terjangkau bagi MBR di berbagai daerah.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat program rumah subsidi agar semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak,” ujarnya.

Berbagai kalangan menilai penguatan kebijakan rumah subsidi menjadi momentum penting dalam mempercepat penyelesaian backlog perumahan di Indonesia. Selain memberikan manfaat sosial, sektor perumahan juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas industri konstruksi, penyerapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan sektor pendukung lainnya. Dengan meningkatnya akses hunian, kualitas hidup masyarakat juga diyakini akan semakin baik.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan digitalisasi layanan perumahan guna mempermudah proses pengajuan pembiayaan dan meningkatkan transparansi penyaluran subsidi. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Pengawasan terhadap kualitas pembangunan rumah subsidi juga terus diperkuat untuk memastikan hunian yang dibangun memenuhi standar kenyamanan dan keamanan.

Penguatan kebijakan rumah subsidi diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Kebutuhan akan hunian layak masih menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Di tengah harga properti yang terus meningkat dan biaya hidup yang semakin tinggi, memiliki rumah masih menjadi impian yang sulit dijangkau bagi banyak kelompok masyarakat, terutama pekerja dengan penghasilan terbatas dan sektor informal.

Padahal, hunian yang layak memiliki kaitan erat dengan produktivitas, stabilitas sosial, hingga kualitas hidup masyarakat. Ketika akses terhadap rumah semakin terbuka, maka peluang masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih stabil juga ikut meningkat.

Karena itu, langkah pemerintah memperluas akses rumah subsidi bagi kelompok produktif patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang bahwa akses kepemilikan rumah tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal bergaji tetap, tetapi juga masyarakat yang memiliki penghasilan non-formal dan selama ini sulit menembus sistem pembiayaan perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hunian layak. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, yakni negara harus hadir bukan hanya untuk pekerja bergaji tetap, tetapi juga masyarakat yang memiliki penghasilan meski berasal dari sektor non-formal.

Selama ini, ukuran kelayakan kredit sering kali terlalu bertumpu pada status pekerjaan formal, padahal banyak masyarakat sektor informal memiliki kemampuan finansial yang cukup baik dan stabil untuk membayar cicilan rumah.

Ara juga menilai keberhasilan akses KPR bagi kelompok non-formal tidak lepas dari penerapan manajemen risiko yang lebih matang oleh pihak perbankan. Proses survei, profiling, dan pemetaan calon debitur menjadi bagian penting agar akses pembiayaan tetap berjalan sehat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Pendekatan seperti ini penting karena memperlihatkan bahwa inklusi keuangan tidak harus mengorbankan aspek keamanan perbankan. Justru dengan sistem penilaian yang lebih adaptif, lembaga pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat produktif yang selama ini berada di luar sistem formal.

Selain memperluas akses penerima manfaat, pemerintah juga tengah menggodok rencana perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah dengan cicilan yang lebih ringan.

Dalam simulasi yang dilakukan BP Tapera, masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp 2 jutaan per bulan dapat mengakses KPR subsidi dengan cicilan sekitar Rp 773 ribu per bulan apabila tenor diperpanjang hingga 40 tahun. Angka tersebut tentu jauh lebih terjangkau dibandingkan skema cicilan dengan tenor lebih pendek.

Ara menjelaskan bahwa kebijakan tenor panjang bukanlah kewajiban, melainkan pilihan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki kebebasan memilih tenor 10, 20, atau 30 tahun sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun merupakan langkah positif untuk menekan angka backlog perumahan nasional yang jumlahnya masih mencapai jutaan unit. Ia mengungkapkan kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat lebih cepat mengambil keputusan memiliki rumah.

Pandangan itu cukup beralasan. Selama ini, salah satu hambatan terbesar masyarakat membeli rumah adalah tingginya cicilan bulanan dibandingkan penghasilan. Ketika tenor diperpanjang, cicilan menjadi lebih rendah sehingga daya jangkau masyarakat ikut meningkat.

Namun demikian, kebijakan tenor panjang juga perlu diikuti mitigasi risiko yang matang. Semakin panjang tenor kredit, semakin besar pula potensi risiko yang mungkin muncul di tengah perjalanan ekonomi masyarakat yang dinamis. Karena itu, perlindungan terhadap konsumen dan sistem pembiayaan harus diperkuat secara seimbang.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad mengatakan tenor KPR 40 tahun akan sangat membantu masyarakat, terutama di luar Pulau Jawa yang harga rumahnya relatif lebih tinggi akibat mahalnya biaya material bangunan.

Ia menilai cicilan sekitar Rp 773 ribu per bulan membuka peluang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Menurutnya, skema tersebut membuat rumah subsidi menjadi lebih realistis dijangkau kelompok masyarakat produktif.

Jaya juga mengingatkan pentingnya pembahasan lanjutan mengenai mitigasi risiko, termasuk melalui instrumen asuransi kredit, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Langkah tersebut penting agar keberlanjutan pembiayaan tetap terjaga dan masyarakat tidak menghadapi risiko berat di kemudian hari.

Dengan demikian, memperluas manfaat rumah subsidi bukan hanya soal menyediakan hunian fisik, tetapi juga membangun harapan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika kelompok produktif memiliki akses lebih besar terhadap rumah layak, maka stabilitas keluarga, produktivitas kerja, dan kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat.

Karena itu, kebijakan rumah subsidi yang lebih inklusif perlu terus diperkuat dengan sistem pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Negara tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi juga harus memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk tinggal dengan layak dan bermartabat.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Garvin Reviano )*

Program rumah subsidi terus menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini menghadapi tantangan besar untuk memiliki hunian layak. Di tengah dinamika ekonomi global, kenaikan harga tanah, dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat, pemerintah menghadirkan berbagai inovasi kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki kesempatan memperoleh rumah yang aman, sehat, dan terjangkau. Kehadiran rumah subsidi bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi besar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat stabilitas sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kebijakan rumah subsidi menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Selama bertahun-tahun, persoalan backlog perumahan menjadi tantangan serius karena banyak keluarga muda, pekerja informal, buruh, nelayan, petani, hingga pegawai dengan penghasilan terbatas kesulitan menjangkau harga rumah komersial. Dalam situasi tersebut, negara hadir melalui berbagai skema bantuan pembiayaan, subsidi bunga, hingga kemudahan uang muka agar masyarakat kecil tidak kehilangan harapan memiliki tempat tinggal sendiri. Langkah ini menjadi penting karena rumah merupakan kebutuhan primer yang berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas keluarga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah terus mendorong program rumah subsidi sebagai solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian layak. Pemerintah juga menargetkan pembangunan rumah subsidi tahun 2026 mencapai 350 ribu unit di seluruh Indonesia. Angka tersebut disebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah program perumahan nasional.

Inovasi kebijakan yang terus dilakukan pemerintah memperlihatkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi layanan pengajuan kredit, integrasi data kependudukan, percepatan proses perizinan pembangunan, hingga kolaborasi dengan perbankan dan pengembang menjadi bukti bahwa sektor perumahan terus dibenahi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga semakin memperhatikan kualitas rumah subsidi dengan mendorong pembangunan kawasan yang memiliki akses jalan, sanitasi, transportasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan demikian, rumah subsidi tidak lagi dipandang sebagai hunian kelas dua, melainkan sebagai bagian dari pembangunan kawasan layak huni yang mampu meningkatkan martabat masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya menerapkan strategi penyaluran kredit perumahan melalui program KPR subsidi dan bantuan pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut diambil untuk memperluas akses pembiayaan hunian bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan resmi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data internal perusahaan, emiten berkode saham BBTN ini mencatat realisasi penyaluran kuota subsidi yang masif.

Lebih jauh lagi, pembangunan rumah subsidi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Sektor properti memiliki efek berganda terhadap banyak bidang usaha seperti industri semen, baja, keramik, kayu, transportasi, hingga tenaga kerja konstruksi. Artinya, ketika pemerintah memperkuat program rumah subsidi, maka roda perekonomian nasional juga ikut bergerak. Ribuan tenaga kerja memperoleh kesempatan kerja, pelaku usaha bahan bangunan mendapatkan pasar, dan daerah berkembang melalui pembangunan kawasan pemukiman baru. Dengan kata lain, rumah subsidi bukan hanya membantu masyarakat memiliki tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan.

Banyak pekerja muda kini mulai memanfaatkan program subsidi pemerintah untuk memiliki hunian pertama mereka. Kesadaran ini menunjukkan perubahan pola pikir bahwa investasi terbaik bukan hanya pada gaya hidup konsumtif, tetapi juga pada kepastian masa depan keluarga. Pemerintah melalui berbagai inovasi kebijakan telah membuka jalan agar generasi produktif memiliki akses terhadap hunian yang lebih mudah dan terjangkau. Dukungan tersebut menjadi penting untuk menciptakan generasi yang mandiri secara ekonomi dan memiliki fondasi kehidupan yang lebih stabil.

Di sisi lain, penguatan pengawasan terhadap pembangunan rumah subsidi juga menjadi langkah positif yang patut diapresiasi. Pemerintah terus meningkatkan kualitas tata kelola agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Transparansi data penerima, evaluasi terhadap pengembang, serta pengawasan kualitas bangunan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program ini. Langkah tersebut penting agar rumah subsidi tidak hanya mengejar kuantitas pembangunan, tetapi juga menjamin kenyamanan dan keamanan penghuni dalam jangka panjang.

Rumah subsidi merupakan simbol nyata bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan mendasar rakyat kecil. Inovasi kebijakan yang terus dilakukan pemerintah mencerminkan komitmen menghadirkan keadilan sosial melalui akses hunian yang lebih merata. Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka lahir rasa aman, semangat bekerja, serta optimisme terhadap masa depan. Dari rumah yang sederhana, tumbuh keluarga yang sehat, pendidikan anak yang lebih baik, dan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Karena itu, penguatan program rumah subsidi tidak hanya penting sebagai agenda pembangunan perumahan, tetapi juga sebagai investasi besar untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, produktif, dan berdaya saing di masa depan.

)* Pemerhati Isu -Isu Sosial

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan Program Desa Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran nelayan dalam penyediaan protein bagi masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Keinginan agar petani dan nelayan dapat merasakan hasil kerja yang lebih baik dan hidup lebih sejahtera,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi nelayan di lapangan, termasuk keterbatasan akses bahan pendukung aktivitas melaut.

“Masih banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan es batu dan bahan bakar solar. Ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan intervensi,” katanya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membangun desa nelayan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti instalasi es dan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.

“Pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan, dengan 1.300 desa mulai direalisasikan pada tahun ini,” lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan desa nelayan menjadi bagian dari transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Program Desa Nelayan tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pesisir,” kata Trenggono.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa nelayan sebab program itu sudah dinantikan komunitas nelayan di pesisir.

“Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026,” kata Daniel Johan

Menurut dia, pemerintah juga perlu menjamin bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk kapal-kapal nelayan. Jangan sampai rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus di desa nelayan tidak didukung kelancaran distribusi solar.

Selain itu, dia juga mendukung upaya Presiden Prabowo meningkatkan nilai tukar petani.

Menurut dia, petani tidak hanya membutuhkan indeks yang naik di atas kertas, tetapi juga kepastian pendukung lainnya.

“Keterjangkauan pupuk, kepastian harga jual, dan akses pasar yang nyata,” katanya.

Pemerintah optimistis program tersebut mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup jutaan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.