Oleh: Nadira Citra Maheswari )*

Wilayah pesisir selama puluhan tahun menjadi penyangga penting perekonomian nasional, khususnya melalui sektor perikanan tangkap dan budidaya. Namun di balik perannya yang strategis, masyarakat nelayan kerap menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses permodalan, infrastruktur yang minim, hingga ketergantungan pada sistem distribusi yang tidak berpihak. Kondisi ini membuat kesejahteraan nelayan berjalan lambat, meskipun potensi sumber daya laut Indonesia sangat besar. Dalam konteks inilah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hadir sebagai sebuah konsep pembangunan terpadu yang membawa harapan baru bagi kebangkitan ekonomi pesisir.

KNMP dirancang sebagai model penataan kawasan nelayan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga pada penguatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dengan penataan kawasan yang terintegrasi, KNMP diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik di wilayah pesisir seperti permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta lemahnya fasilitas pendukung usaha perikanan.

Implementasi KNMP mulai menunjukkan dampak nyata di sejumlah daerah pesisir. KNMP yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir Maluku Utara, yakni Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba menilai program tersebut mampu menjadi penggerak utama peningkatan ekonomi nelayan, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat pesisir yang selama ini terkendala keterbatasan fasilitas. Kehadiran KNMP akan membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Konsep Kampung Nelayan Merah Putih menggabungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya dalam satu kerangka pembangunan. Di sisi ekonomi, program ini mendorong peningkatan nilai tambah hasil laut melalui pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang lebih efisien. Nelayan tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ikan segar dengan harga fluktuatif, tetapi mulai diarahkan untuk terlibat dalam rantai pasok yang lebih panjang dan menguntungkan. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.

Dari sisi perencanaan nasional, pemanfaatan potensi kekayaan sumber daya bahari kini diarahkan secara lebih terstruktur melalui KNMP. Dengan hadirnya KNMP, pengelolaan kawasan nelayan dilakukan secara lebih terpadu dan berorientasi jangka panjang. Pada tahap pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 65 KNMP yang tersebar di berbagai daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Khusus di Sumatera Barat, KKP mendirikan dua KNMP sekaligus, yaitu di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, dan di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

Dari sisi infrastruktur, KNMP menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas dasar yang layak. Penataan dermaga, tempat pelelangan ikan, gudang pendingin, hingga akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi pesisir. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar proses produksi dan distribusi, tetapi juga membuka peluang masuknya investasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kawasan pesisir tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Program KNMP juga diposisikan sebagai upaya negara untuk meningkatkan produktivitas dan rasa aman nelayan dalam bekerja. Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa KNMP bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik, melainkan langkah konkret agar nelayan dapat bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya merasakan peningkatan kesejahteraan. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadirkan sarana yang lebih memadai, mulai dari fasilitas sandar kapal, pelelangan ikan, hingga dukungan penyimpanan hasil tangkapan agar nilai jual meningkat dan penghidupan warga pesisir semakin terjamin.

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Pembangunan pesisir tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Program ini mendorong praktik perikanan yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah dan sampah yang lebih tertib, serta rehabilitasi kawasan pesisir seperti mangrove. Kesadaran menjaga laut sebagai sumber penghidupan jangka panjang menjadi bagian penting dari transformasi sosial yang diharapkan muncul melalui KNMP.

Harapan besar dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih adalah terciptanya ekosistem ekonomi pesisir yang lebih adil dan inklusif. Selama ini, nelayan sering berada pada posisi yang lemah dalam rantai ekonomi, terutama dalam akses pasar dan penentuan harga. Melalui KNMP, posisi tawar nelayan diperkuat dengan dukungan kelembagaan, sistem distribusi yang lebih transparan, serta fasilitas penunjang yang memadai. Penguatan kelembagaan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan pesisir.

Pada akhirnya, Kampung Nelayan Merah Putih mencerminkan upaya serius untuk mengubah wajah ekonomi pesisir dari kawasan yang selama ini tertinggal menjadi pusat pertumbuhan yang produktif dan berdaya saing. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, KNMP diharapkan mampu mengangkat martabat nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi model pembangunan pesisir nasional yang membawa harapan baru bagi masa depan ekonomi maritim Indonesia.

)* Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Program “Gentengisasi” yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai sektor industri, termasuk sektor manufaktur dan konstruksi. Ini bertujuan mengganti atap rumah yang berbahan seng menjadi genteng di seluruh Indonesia.

Program ini sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang juga dipromosikan oleh Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026).

Presiden Prabowo mengungkapkan, program gentengisasi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan di Indonesia.

“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Ini adalah gerakan yang akan memperindah kota, kecamatan, dan desa kita. Genteng itu ringan, kuat, dan lebih aman dibandingkan seng yang bisa berkarat,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa genteng terbuat dari bahan baku tanah yang dicampur dengan limbah, menjadikannya pilihan ramah lingkungan. Dengan adanya inisiatif ini, industri manufaktur di Indonesia diperkirakan akan mengalami ekspansi signifikan.

“Pabrik genteng yang akan didirikan tidak memerlukan investasi besar, menjadikannya sebuah proyek yang terjangkau dan efisien,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk program ini diperkirakan kurang dari Rp1 triliun. Pemerintah memiliki cadangan fiskal yang cukup untuk membiayai program ini, dengan kemungkinan anggaran dipotong dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau sumber lain.

“Program ini tidak memerlukan anggaran besar karena hanya akan menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng. Angka anggaran yang diperlukan sangat terkendali,” ujarnya di Jakarta.

Di tempat lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa gentengisasi adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui penataan lingkungan dan tata kota. Sektor pariwisata menjadi fokus utama program ini, dengan harapan dapat mempercantik tampilan kota-kota di seluruh Indonesia.

“Keindahan dan kebersihan lingkungan adalah faktor penting yang mendukung daya tarik pariwisata. Presiden melihat pentingnya penataan lingkungan agar Indonesia lebih menarik bagi wisatawan mancanegara,” ucap Prasetyo.

Sejumlah kementerian terkait kini sedang mempersiapkan solusi teknis terkait pelaksanaan program ini, termasuk pengembangan teknologi untuk produksi genteng dalam jumlah besar. Pemerintah juga berencana untuk mendiskusikan lebih lanjut aspek teknis dan pendanaan program melalui berbagai pertemuan lintas kementerian.

JAKARTA – Program “gentengisasi” yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak hanya berorientasi pada perbaikan kualitas hunian, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa. Sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, legislatif daerah, hingga pelaku industri, menyebut program penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng tanah liat tersebut mampu mendorong perputaran ekonomi dari tingkat akar rumput.

Gagasan gentengisasi disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden menilai dominasi atap seng berkarat di sejumlah daerah tidak hanya membuat hunian lebih panas, tetapi juga mengurangi estetika lingkungan.

“Saya ingin atap Indonesia dari genteng. Proyek gentengisasi seluruh Indonesia,” kata Prabowo.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan program gentengisasi dipastikan akan dibiayai pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 dengan kebutuhan anggaran yang relatif terbatas. Estimasi pembiayaan program ini tidak mencapai Rp 1 triliun dan masih dapat ditopang oleh ruang fiskal yang tersedia.

“Gentengisasi tidak sampai Rp 1 triliun. Kami bisa ambil dari dana cadangan,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pendanaan program tersebut berpotensi bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) maupun realokasi dari pos anggaran lain yang masih memungkinkan. Namun demikian, skema pendanaan masih dalam tahap pembahasan dan pemerintah akan memastikan agar alokasi anggaran tetap terkendali serta tidak membebani keuangan negara.

”Kalau dihitung secara realistis, cakupannya jauh lebih terbatas. Jadi, anggarannya bisa dikendalikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Chusni Mubarok, menilai program gentengisasi dapat menjadi instrumen strategis untuk mengangkat potensi ekonomi masyarakat desa, khususnya perajin genteng. Keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih juga akan memperkuat rantai ekonomi desa sehingga perputaran ekonomi tidak lagi terpusat di kota besar.

“Gentengisasi bukan hanya soal bangunan, tetapi bagaimana potensi ekonomi masyarakat desa benar-benar dihidupkan. Presiden ingin memastikan perputaran ekonomi mengalir sampai ke desa-desa,” tuturnya di Surabaya.

Kalangan pelaku industri juga menyambut positif rencana tersebut. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto menyatakan, program gentengisasi memberi optimisme baru bagi subsektor genteng nasional.

“Tentu ini kabar menggembirakan. Memberikan optimisme baru bagi subsektor genteng. Kami siap melakukan ekspansi untuk menyambut pasar baru,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini kapasitas produksi genteng anggota Asaki mencapai 85 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi di atas 90 persen. Dengan adanya kepastian program gentengisasi.

”Kita optimistis ekspansi industri akan dipercepat, meski tetap membutuhkan dukungan pemerintah, terutama terkait kepastian pasokan gas industri dan bahan baku tanah liat,” pungkasnya.

Program gentengisasi kini dipandang sebagai bagian dari agenda besar penataan lingkungan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi desa secara berkelanjutan.

(*/rls)

Oleh: Anggina Putri Anindya )*

Program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, membumi, dan langsung menyentuh denyut ekonomi desa. Lebih dari sekadar program penataan lingkungan dan estetika permukiman, gentengisasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan produksi rakyat, memperkuat koperasi desa, serta mendorong pemerataan ekonomi dari bawah. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah pada desa sebagai fondasi utama kekuatan ekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan bahwa wajah Indonesia harus mencerminkan kemajuan dan martabat bangsa. Permukiman rakyat yang tertata, nyaman, dan indah dipandang sebagai simbol hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui gerakan gentengisasi, negara mendorong transformasi hunian rakyat agar lebih sehat dan layak, sekaligus memutus ketergantungan pada material atap seng yang selama ini kurang mendukung kenyamanan dan kualitas lingkungan. Target Indonesia bebas atap seng dalam beberapa tahun ke depan menjadi penanda keseriusan arah kebijakan ini.

Yang membedakan program gentengisasi dengan kebijakan penataan perumahan sebelumnya adalah fokus kuat pada penggerakan ekonomi desa. Presiden Prabowo menempatkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai ujung tombak produksi genteng nasional. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga distribusi, melainkan sebagai pusat produksi yang dilengkapi pabrik genteng skala lokal. Dengan memanfaatkan bahan baku tanah liat yang tersedia di daerah, desa didorong menjadi produsen aktif dalam rantai pasok nasional.

Pendekatan ini memberi pesan ideologis yang kuat bahwa pembangunan tidak harus selalu bertumpu pada industri besar di perkotaan. Desa memiliki potensi sumber daya alam dan tenaga kerja yang mampu diolah menjadi kekuatan ekonomi mandiri. Melalui gentengisasi, pemerintah membuka ruang industrialisasi rakyat yang sederhana, terjangkau, namun berdampak luas. Setiap keping genteng yang diproduksi di desa bukan hanya material bangunan, melainkan simbol perputaran ekonomi lokal yang semakin hidup.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, bahwa gentengisasi dirancang sebagai gerakan bersama. Pemerintah pusat tidak memonopoli peran, melainkan mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk terlibat aktif. Semangat kebersamaan ini memperkuat narasi bahwa program gentengisasi bukan proyek elitis, melainkan agenda nasional yang tumbuh dari partisipasi kolektif. Dengan keterlibatan banyak pihak, daya jangkau dan keberlanjutan program diyakini semakin kuat.

Dukungan fiskal terhadap program ini juga menunjukkan kehati-hatian sekaligus optimisme pemerintah. Kemeterian Keuangan menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran gentengisasi relatif terkendali karena sasarannya jelas dan terukur. Negara memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat. Dengan ruang fiskal yang tersedia, gentengisasi diposisikan sebagai investasi sosial yang efisien dan produktif, bukan beban anggaran.

Dari perspektif industri nasional, kebijakan gentengisasi menjadi katalis pertumbuhan yang signifikan. Kemeterian Perindustrian menilai program ini membuka peluang ekspansi besar bagi industri genteng dalam negeri. Tingkat kesiapan industri yang tinggi menunjukkan bahwa sektor ini mampu merespons arah kebijakan pemerintah dengan cepat. Lebih jauh, gentengisasi dipandang sebagai momentum kebangkitan industri berbasis sumber daya lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, melihat gentengisasi sebagai sumber optimisme baru bagi pelaku industri genteng nasional. Dengan kapasitas produksi yang besar dan jaringan industri yang tersebar, program ini diyakini mampu mendorong pembukaan lapangan kerja baru, baik di sektor manufaktur maupun di tingkat desa. Sinergi antara industri besar dan koperasi desa menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan dan berkelanjutan.

Dukungan pemerintah daerah turut mempertegas bahwa gentengisasi diterima sebagai agenda bersama lintas wilayah. Pihak Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh terhadap arahan Presiden, menandakan bahwa semangat penataan lingkungan melalui gentengisasi relevan bagi desa maupun kota besar. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki daya adaptasi tinggi dan mampu menjawab kebutuhan beragam wilayah di Indonesia.

Program Gentengisasi mencerminkan paradigma pembangunan yang lebih membumi. Negara hadir bukan hanya sebagai pemberi subsidi, tetapi sebagai penggerak ekosistem ekonomi rakyat. Dengan melibatkan koperasi, industri nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat, Gentengisasi berpotensi menjadi contoh bagaimana kebijakan sederhana dapat menghasilkan dampak berlapis: rumah yang lebih nyaman, desa yang lebih produktif, industri yang tumbuh, dan wajah Indonesia yang lebih indah. Jika dijalankan konsisten dan kolaboratif, Gentengisasi bukan sekadar mengganti atap, melainkan membangun martabat hunian rakyat dan menguatkan fondasi ekonomi desa.

)* Analis Kebijakan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus memperkuat agenda pembangunan berbasis desa melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan aktivitas ekonomi produktif. Salah satu terobosan yang mulai digerakkan pada awal 2026 adalah program gentengisasi yakni gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng sebagai bagian dari penataan lingkungan sekaligus penguatan industri material bangunan dalam negeri. Program ini diproyeksikan menjadi simpul penghubung antara kebutuhan hunian layak masyarakat dengan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi desa.

Gagasan tersebut diperkenalkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur besar, tetapi juga menyentuh detail keseharian rakyat, termasuk kualitas atap rumah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin mendorong penggunaan genteng secara luas agar lingkungan permukiman terlihat lebih rapi, sejuk, dan sehat, sembari menumbuhkan kegiatan produksi di daerah. Presiden menegaskan bahwa gerakan gentengisasi diharapkan menjadi proyek nasional yang melibatkan masyarakat secara gotong royong.

Penggantian seng ke genteng memiliki dasar teknis dan sosial karena atap seng cenderung menyerap panas berlebih, menimbulkan kebisingan saat hujan, serta lebih mudah berkarat. Sementara itu, genteng tanah liat terbukti lebih ramah terhadap iklim tropis karena mampu meredam panas dan menjaga suhu ruangan lebih stabil. Dengan kualitas hunian yang meningkat, pemerintah menilai beban kesehatan masyarakat dapat berkurang dan kenyamanan hidup keluarga desa menjadi lebih baik. Aspek estetika pun ikut terangkat karena kawasan permukiman tampak lebih tertata.

Lebih jauh, pemerintah melihat gentengisasi sebagai strategi industrialisasi berbasis desa. Produksi genteng bukanlah proses yang sepenuhnya bergantung pada mesin besar, melainkan padat karya dan dapat dikelola dalam skala kecil. Mulai dari pengolahan tanah liat, pencetakan, pengeringan, hingga pembakaran, seluruh tahapan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Di sinilah program ini ditempatkan sebagai penggerak ekonomi baru: desa tidak hanya menjadi konsumen bahan bangunan, tetapi juga produsen.

Untuk itu, pemerintah mendorong peran koperasi desa dan UMKM sebagai pelaku utama. Melalui penguatan kelembagaan koperasi, masyarakat diberi kesempatan mengelola unit produksi genteng secara kolektif. Skema ini dinilai mampu menciptakan perputaran uang di tingkat lokal, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat kemandirian desa. Pemerintah menyiapkan pendampingan teknis, pelatihan produksi, hingga akses pembiayaan agar koperasi mampu memenuhi standar mutu.

Pembiayaan program ini tidak semata-mata bertumpu pada APBN atau APBD. Menurutnya, semangat yang dibangun adalah kolaborasi, sehingga pemerintah membuka partisipasi swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam pendanaan maupun penyediaan sarana produksi. Pendekatan gotong royong akan membuat program lebih berkelanjutan dan tidak membebani fiskal negara secara berlebihan.

Dukungan dari kementerian teknis juga mengalir,  Kementerian Perindustrian melihat gentengisasi sebagai peluang ekspansi industri bahan bangunan nasional. Kebutuhan genteng dalam jumlah besar akan mendorong utilisasi pabrik yang sudah ada sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya sentra-sentra produksi baru di daerah. Momentum ini penting untuk memperkuat rantai pasok domestik agar tidak terlalu bergantung pada produk impor, sekaligus mempercepat pemerataan industri hingga ke desa.

Sejumlah pemerintah daerah juga menyambut arahan tersebut. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mulai memetakan wilayah dengan dominasi atap seng serta menyiapkan program percontohan. Melalui proyek awal ini, pemerintah ingin memastikan model produksi, distribusi, dan pemasangan genteng berjalan efektif sebelum diperluas secara nasional. Langkah bertahap dinilai penting agar kualitas tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat nyata.

Pemerintah terus menaruh perhatian pada aspek standar mutu dan keberlanjutan lingkungan, genteng yang diproduksi harus memenuhi spesifikasi kekuatan, daya tahan, serta keamanan material. Pelatihan bagi pengrajin dan sertifikasi produk disiapkan agar hasil produksi desa mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan demikian, genteng tidak hanya dipakai untuk kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi dipasarkan ke wilayah lain sebagai komoditas unggulan desa.

Secara keseluruhan, pemerintah memandang gentengisasi sebagai kebijakan yang menyatukan tiga tujuan sekaligus: meningkatkan kualitas hunian rakyat, memperkuat industri dalam negeri, dan menggerakkan ekonomi desa. Program ini tidak sekadar mengganti atap, melainkan membangun ekosistem produksi yang memberi nilai tambah langsung kepada masyarakat. Dengan sinergi antara pusat, daerah, koperasi, dan pelaku usaha, gentengisasi diharapkan menjadi contoh nyata pembangunan yang berpijak pada kekuatan lokal.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah optimistis desa dapat bertransformasi dari objek pembangunan menjadi subjek utama penggerak ekonomi. Ketika genteng-genteng diproduksi di desa, dipasang di rumah warga, dan hasilnya kembali menjadi pendapatan masyarakat setempat, di situlah mata rantai industri dan ekonomi desa benar-benar tersambung..

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dimas Arga Prasetya )*

Program Kampung Nelayan Merah Putih kini menjadi simbol nyata agenda pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Ketika pemerintah menetapkan pembangunan 65 desa nelayan di tahap pertama, 19 di antaranya telah selesai dan beroperasi penuh, hal ini tidak hanya menunjukkan kemampuan birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi ribuan nelayan di seluruh Indonesia untuk mengangkat derajat kehidupan mereka melalui modernisasi sektor perikanan yang terintegrasi.

Kampung nelayan yang telah beroperasi tidak hanya menyediakan fasilitas dasar semata seperti dermaga, jalan akses, atau penerangan, tetapi juga infrastruktur yang mampu merubah cara nelayan bekerja dan berproduksi. Kehadiran fasilitas cold storage, pabrik es, balai nelayan, dan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan merupakan titik awal transisi dari penangkapan tradisional menuju rantai nilai yang lebih produktif dan berdaya saing.

Transformasi ini sejatinya bukan sekadar wacana pembangunan fisik. Di banyak lokasi yang telah selesai dibangun, kampung nelayan direvitalisasi menjadi pusat kegiatan ekonomi laut yang mampu membuka akses pasar lebih luas. Salah satu manifestasi awal dampak positif ini terlihat dari ekspor perdana hampir satu ton ikan segar dari Kabupaten Bulukumba ke Arab Saudi pada awal Januari 2026. Langkah ini merupakan bukti bahwa akses ke pasar internasional bukan lagi sekedar jargon, tetapi realitas yang mulai dirasakan oleh komunitas pesisir yang terlibat.

Penting untuk memahami bahwa status ekspor bukan hanya soal volume atau tujuan pasar, tetapi juga soal bagaimana nelayan sendiri melihat masa depan usahanya. Dengan adanya akses pasar global, nelayan kini mempunyai baku ukur yang jauh lebih tinggi dalam mengolah hasil tangkapan. Hal ini membawa efek domino yang signifikan, bukan sekadar peningkatan pendapatan per individu, tetapi meningkatnya kualitas produk, keterampilan manajemen usaha, dan kemampuan komunitas untuk berkolaborasi dalam struktur ekonomi formal.

Program ini berakar pada premis bahwa desa nelayan memiliki potensi besar yang selama ini kurang tersentuh akibat keterbatasan infrastruktur dan kapasitas produksi. Pemerintah menanggapi ini dengan pendekatan holistik yang tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga menghubungkan desa dengan jaringan pemasaran domestik maupun internasional. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak semata menciptakan fasilitas fisik, tetapi juga membuka jalur ekonomi yang selama ini tertutup bagi nelayan kecil.

Presiden Prabowo Subianto juga mempertegas arah modernisasi sektor perikanan melalui komitmen penyaluran kapal penangkap ikan berukuran 5 hingga 30 gross tonnage (GT) bagi kampung-kampung nelayan di seluruh Indonesia. Penguatan armada ini sebagai strategi penting agar desa-desa pesisir tidak lagi bergantung pada kapal kecil dengan daya jelajah terbatas, melainkan mampu masuk ke pola usaha perikanan yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

Peningkatan kapasitas armada penangkap ikan, dengan adanya kapal berukuran 5 hingga 30 GT, merupakan strategi penting untuk memperluas jangkauan melaut sekaligus memastikan keselamatan nelayan. Pernyataan ini mendukung pandangan pemerintah bahwa modernisasi bukan sebuah pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan produktivitas yang selama ini membelenggu sektor perikanan nasional.

Pendekatan terintegrasi yang diusung tidak hanya berhenti pada pemberian kapal atau pembangunan fasilitas pelabuhan kecil. Infrastruktur yang dibangun berfungsi sebagai ujung tombak dalam memperkuat rantai pasokan, mulai dari hulu yakni produksi, hingga hilir berupa distribusi dan pemasaran produk laut. Integrasi ini menjadi jawab terhadap berbagai kendala yang selama ini dialami, seperti lemahnya jaringan pemasaran, kesulitan akses modal, serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengolah hasil tangkapan agar memenuhi standar pasar yang lebih luas.

Dalam konteks internasional, keterhubungan dengan pasar global membuka peluang bagi nelayan Indonesia untuk bersaing di arena global. Ekspor awal yang telah berjalan bukan sekadar pencapaian simbolik, tetapi sinyal bahwa potensi perikanan Indonesia memiliki daya saing, asalkan didukung oleh akses teknologi, logistik, dan standar kualitas yang memadai. Pemerintah telah membuka pintu tersebut, dan tugas komunitas nelayan adalah menapaki peluang yang sudah tersedia.

Seiring perkembangan program, dukungan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih perlu terus dipertegas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan pelatihan teknis, serta akses pembiayaan yang inklusif. Hal ini penting agar modernisasi tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi benar-benar melembaga dalam kehidupan ekonomi pesisir. Ketika nelayan mampu mengelola usaha secara profesional, maka dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih luas dan berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah melalui program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan contoh konkret bahwa pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Upaya ini tidak sekadar tentang pembangunan infrastruktur semata, tetapi tentang mengubah paradigma nelayan dari sekadar pencari nafkah menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif dan terhubung dengan pasar global. Sebuah langkah besar yang pantas mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Juana Syahril)*

Pemerintah membawa kabar gembira bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, program unggulan Sekolah Rakyat resmi membuka kuota bagi 30.000 siswa baru. Kebijakan ini menandai langkah signifikan dalam memperluas akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa alokasi 30.000 siswa merupakan bagian dari percepatan perluasan Sekolah Rakyat secara nasional. Pemerintah tidak hanya menambah jumlah peserta didik, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, serta sistem seleksi yang transparan dan berbasis data. Dengan demikian, setiap anak yang diterima benar-benar mendapatkan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Saat ini, proses seleksi siswa tengah berjalan bersamaan dengan pembangunan gedung sekolah permanen. Kemensos secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan setiap unit sekolah selesai tepat waktu dan memenuhi standar fasilitas pendidikan modern. Sinergi ini menunjukkan kerja lintas kementerian yang solid demi keberhasilan program strategis nasional.

Setiap sekolah permanen dirancang mampu menampung sekitar 300 siswa pada tahap awal, dengan sistem pembelajaran yang menggabungkan pendidikan formal, pembinaan karakter, serta penguatan keterampilan hidup. Selain ruang kelas yang representatif, Sekolah Rakyat juga dilengkapi asrama, fasilitas kesehatan dasar, ruang kreativitas, serta area kegiatan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

Kemensos tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Rekrutmen guru, tenaga kependidikan, serta pendamping sosial dilakukan secara terencana agar setiap siswa mendapatkan bimbingan akademik dan psikososial yang optimal. Pemerintah ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan masa depan yang lebih cerah.

Proses seleksi siswa dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kemensos bekerja sama erat dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Badan Pusat Statistik di tingkat daerah untuk mengidentifikasi anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2. Mekanisme ini menjamin bahwa program benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan.

Penetapan akhir peserta didik dilakukan setelah mendapat rekomendasi resmi dari kepala daerah setempat. Tahapan ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program sosial berskala nasional. Pemerintah juga menegaskan pentingnya integritas tim seleksi agar proses penerimaan siswa bebas dari praktik titipan atau penyimpangan.

Di balik kabar gembira pembukaan kuota tahun ini, pemerintah memiliki visi jangka panjang yang ambisius. Sekolah Rakyat ditargetkan berkembang menjadi jaringan pendidikan berasrama terbesar di Indonesia. Strategi pembangunan dilakukan bertahap namun konsisten, dengan target minimal 100 sekolah permanen baru setiap tahun.

Jika skema ini berjalan sesuai rencana, pada 2029 Indonesia akan memiliki 500 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh provinsi. Setiap sekolah dirancang berkapasitas hingga 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan terpadu. Dengan demikian, total daya tampung nasional dapat mencapai 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Konsep Sekolah Rakyat jauh melampaui model sekolah konvensional. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi tinggal di asrama yang menyediakan lingkungan yang aman, disiplin, dan kondusif. Kurikulum menekankan nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, kepemimpinan, serta keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Program ini juga dirancang inklusif dengan melibatkan orang tua siswa. Keluarga penerima manfaat tidak dibiarkan pasif, tetapi diberdayakan melalui berbagai program prioritas nasional, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi keluarga, dan akses layanan sosial. Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai miniatur pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.

Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Jaringan ini mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Sebaran yang luas ini membuktikan bahwa program telah berjalan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat sebagai instrumen utama dalam agenda pembangunan manusia Indonesia. Fokusnya bukan sekadar menambah jumlah sekolah, tetapi memastikan kualitas dampak sosial yang dihasilkan. Setiap anak yang berhasil diselamatkan dari putus sekolah dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Pembukaan kuota 30.000 siswa tahun ini menjadi momentum penting dalam perjalanan Sekolah Rakyat. Program ini memberikan harapan nyata bagi ribuan anak yang sebelumnya terancam kehilangan kesempatan belajar. Di saat yang sama, kebijakan ini memperkuat prinsip keadilan sosial dalam praktik nyata.

Sekolah Rakyat juga menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Pendidikan tidak lagi menjadi privilese, melainkan hak dasar yang dijamin pemerintah. Langkah ini menegaskan bahwa pemerataan bukan sekadar retorika, tetapi kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, target 500 Sekolah Rakyat pada 2029 semakin realistis. Kabar pembukaan 30.000 kuota siswa tahun ini bukan sekadar angka, melainkan penanda optimisme bahwa masa depan pendidikan Indonesia semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta — Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi pertanian berkelanjutan sebagai strategi utama dalam mencapai target swasembada pangan nasional. Upaya tersebut terlihat dari sinergi antara pengembangan inovasi di perguruan tinggi dan transformasi sektor pertanian di daerah, yang sama-sama menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital dan mekanisasi modern.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga, Jawa Tengah, meninjau berbagai inovasi mahasiswa yang berfokus pada teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendukung sektor pertanian.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat langsung hasil riset berupa sensor tanah berbasis AI dan sistem pertanian cerdas (smart farming) yang dikembangkan lintas fakultas di UKSW.

Di sela-sela peninjauan, Gibran menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melahirkan teknologi tepat guna yang dapat langsung diterapkan oleh masyarakat, khususnya petani. Ia menilai integrasi teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian nasional.

“Inovasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mencapai target swasembada pangan. Penggunaan AI bukan lagi sekadar tren, tapi kebutuhan agar sektor pertanian kita lebih efisien dan modern,” ujar Gibran.

Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat dihilirisasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengandalkan transformasi sektor pertanian berbasis teknologi untuk mencapai target swasembada pangan pada 2026.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menjelaskan bahwa lahan percontohan seluas 10 hektare di Bukit Biru, petani mampu menghasilkan panen sekitar 6,8 ton. Hasil itu hadir dari pemanfaatan teknologi pertanian modern, mulai dari mekanisasi, pemetaan lahan berbasis teknologi, hingga pemupukan memakai drone.

“Ini bukti kita mampu. Tinggal bagaimana mempercepat pendataan CPCL, verifikasi lapangan, dilanjutkan SID, lalu segera menetapkan denah sawah,” katanya.

Langkah ini ditempuh untuk menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja serta luasnya lahan pertanian di Kaltim. Transformasi digital dan mekanis juga dipandang sebagai cara strategis untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, seiring meningkatnya kebutuhan pangan, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). #

Jakarta – Agenda swasembada pangan yang terus diupayakan pemerintah diperkuat melalui penerapan pertanian berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah implementasi sustainable pesticide management framework (SPMF) sebagai kerangka pengelolaan pestisida yang aman, bertanggung jawab, dan berbasis ilmu pengetahuan. Inisiatif ini dinilai mampu menopang ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Head of Crop Protection Research & Development Asia Tenggara & Pakistan Bayer Crop Science sekaligus Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, menegaskan bahwa SPMF sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

“SPMF dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pertanian berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Kukuh Ambar Waluyo.

Menurut Kukuh, pihaknya berpartisipasi aktif dalam pengembangan SPMF bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerangka ini diperkenalkan sebagai pendekatan nasional dalam pengelolaan pestisida berkelanjutan untuk memperkuat sistem pertanian Indonesia yang tangguh, modern, dan berdaya saing.

Ia menjelaskan, SPMF berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya tahan sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim.

“SPMF melengkapi berbagai program strategis pemerintah yang selama ini telah berjalan,” kata Kukuh. Kerangka tersebut disebut menjadi penguat transformasi pertanian nasional menuju sistem yang lebih efisien dan adaptif.

Lebih lanjut, Kukuh menyampaikan bahwa SPMF menggenapi rangkaian kebijakan pemerintah, mulai dari penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga perbaikan infrastruktur irigasi.

“Semua itu merupakan bagian dari upaya besar menuju pertanian modern yang berkelanjutan,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Kukuh, memiliki potensi pertanian yang sangat besar, namun dihadapkan pada tantangan multidimensi seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik global, alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta tuntutan adopsi teknologi terkini.

“Dalam kondisi tersebut, penggunaan sarana produksi pertanian, termasuk produk perlindungan tanaman, harus dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan berbasis sains,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, Leli Nuryati, mengapresiasi pemanfaatan teknologi drone yang menjadi salah satu komponen dalam SPMF. Menurutnya, teknologi tersebut sangat efektif untuk mendukung sektor pertanian nasional.

“Penggunaan drone membantu menghadapi tantangan iklim yang tidak menentu sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” ujar Leli Nuryati.

Ia menambahkan, pemanfaatan drone untuk penyemprotan pestisida dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga aspek keamanan lingkungan. Program ini mendukung swasembada pangan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

*) Oleh : Febriananta Anita

Pertanian berkelanjutan menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Di tengah tantangan pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, serta tekanan perubahan iklim, sektor pertanian dituntut tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan hadir sebagai jalan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pangan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pendekatan pertanian berkelanjutan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Tanah, air, dan keanekaragaman hayati diperlakukan sebagai modal utama yang harus dijaga kualitas dan ketersediaannya. Praktik seperti pemupukan berimbang, penggunaan bahan organik, serta pengendalian hama terpadu bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dan menekan degradasi lingkungan. Dengan demikian, produktivitas pertanian dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan berlebihan pada input kimia.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pertanian berkelanjutan memperkuat peran petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan. Pengetahuan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun, seperti pola tanam bergilir dan tumpangsari, menjadi bagian penting dari sistem pertanian yang adaptif. Ketika kearifan lokal tersebut dipadukan dengan inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan lapangan, efisiensi produksi dapat meningkat tanpa menghilangkan karakteristik sosial dan budaya pertanian di daerah. Hal ini sekaligus mendorong kemandirian petani dalam mengelola usahanya.

Ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim merupakan salah satu keunggulan utama dari pendekatan berkelanjutan. Melalui pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat, pengelolaan air yang efisien, serta penerapan teknologi ramah lingkungan, risiko gagal panen dapat diminimalkan. Sistem pertanian yang adaptif mampu merespons dinamika cuaca ekstrem secara lebih baik, sehingga stabilitas produksi pangan dapat terjaga dan fluktuasi pasokan dapat ditekan.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan dari sisi ekonomi, pertanian berkelanjutan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Penggunaan input lokal dan pengurangan ketergantungan pada bahan produksi impor berkontribusi terhadap efisiensi biaya usaha tani. Di saat yang sama, produk pertanian yang dihasilkan melalui praktik berkelanjutan memiliki nilai tambah, baik dari segi kualitas maupun daya saing pasar. Kondisi ini membuka peluang peningkatan pendapatan petani sekaligus memperkuat basis ekonomi perdesaan.

Dalam konteks swasembada pangan, pertanian berkelanjutan berperan sebagai fondasi yang memperkuat kemandirian nasional. Produksi pangan yang stabil dan berkelanjutan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ketahanan pangan di tingkat nasional dan daerah. Lebih jauh, sistem pertanian yang tangguh terhadap tekanan global, seperti krisis pangan dan gangguan rantai pasok, menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertanian berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat kemandirian bangsa. Menurut Presiden, produksi pangan yang stabil dan berkesinambungan adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi dari hasil kerja petani dalam negeri. Presiden juga menekankan bahwa Indonesia harus memiliki sistem pertanian yang kuat dan tahan terhadap berbagai tekanan global, termasuk krisis pangan dan gangguan rantai pasok, agar stabilitas nasional tetap terjaga.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan pangan yang dibangun melalui pertanian berkelanjutan akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dari dalam negeri, gejolak harga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan bukan sekadar target produksi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan bangsa, melindungi kesejahteraan rakyat, dan memastikan Indonesia berdiri tegak menghadapi dinamika global.

Keberhasilan penerapan pertanian berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi yang mendukung, memperkuat layanan penyuluhan, serta memastikan akses petani terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi prasyarat agar praktik pertanian berkelanjutan dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Pada akhirnya, pertanian berkelanjutan merupakan jalan yang tenang namun pasti dalam menguatkan swasembada pangan Indonesia. Pendekatan ini tidak menjanjikan hasil instan, tetapi menawarkan keberlanjutan sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menempatkan petani sebagai aktor utama, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berdaya tahan, adil, dan berkelanjutan

*) Penulis merupakan Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia