Oleh: Rivan Doni Saputra (*

Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional terus bergerak maju melalui langkah-langkah transformasi yang visioner dan adaptif. Pemerintah Indonesia secara progresif mengarahkan pembangunan sektor pertanian menuju pertanian modern yang tangguh dan berdaya saing. Melalui penguatan kebijakan pertanian berkelanjutan, pemerintah mengintegrasikan pemanfaatan inovasi teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menegaskan kesiapan Indonesia dalam membangun sistem pangan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan bangsa.

Salah satu fondasi penting dalam agenda tersebut adalah penerapan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF). Head of Crop Protection Research & Development Asia Tenggara & Pakistan Bayer Crop Science sekaligus Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, menegaskan bahwa SPMF merupakan kerangka nasional pengelolaan pestisida berkelanjutan yang dirancang untuk memperkuat sistem pertanian Indonesia agar lebih tangguh dan modern. Inisiatif ini lahir dari kolaborasi multipihak, mulai dari Kementerian Pertanian, BRIN, hingga pelaku industri dan relawan lapangan.

Menurut Kukuh, SPMF tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi berbagai program strategis pemerintah yang selama ini telah berjalan, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta perbaikan infrastruktur irigasi. Dengan kerangka ini, penggunaan sarana produksi pertanian menjadi lebih terukur, aman, dan berbasis ilmu pengetahuan. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada kesejahteraan petani serta daya tahan sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan potensi pertanian yang sangat besar. Namun potensi tersebut dihadapkan pada tantangan multidimensi, mulai dari alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tuntutan adopsi teknologi pertanian terkini. Tanpa transformasi yang terencana, potensi besar itu justru berisiko tidak termanfaatkan secara optimal. Di sinilah pentingnya kebijakan yang mampu menjembatani tradisi pertanian rakyat dengan inovasi modern.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Leli Nurhayati, M.Sc. Ia menegaskan bahwa penerapan SPMF sangat relevan untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan sekaligus menarik minat petani milenial. Penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dinilai tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memberikan efisiensi biaya produksi serta menjamin keamanan pangan bagi konsumen.

Isu regenerasi petani menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini, mayoritas petani Indonesia masih berasal dari kelompok usia senior. Tanpa strategi regenerasi yang jelas, ketahanan pangan nasional berpotensi menghadapi masalah serius di masa depan. Melalui dukungan teknologi seperti drone pertanian, digitalisasi perizinan, serta program pendampingan dan pelatihan, SPMF dipandang mampu mendorong lahirnya petani milenial yang profesional, adaptif, dan mandiri.

Komitmen kolaboratif juga terus diperkuat. CropLife Indonesia menegaskan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan relawan di lapangan agar inovasi pertanian modern benar-benar dapat diadopsi oleh generasi muda. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa transformasi pertanian tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.

Di sisi hulu, pemerintah juga melakukan pembenahan serius pada industri pupuk nasional. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa modernisasi pabrik amoniak di PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Bontang diproyeksikan mampu menurunkan harga pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK hingga 20 persen. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam revitalisasi industri pupuk nasional, karena tidak hanya menekan harga, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi.

Lebih jauh, proyek tersebut merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintah untuk membangun tujuh pabrik pupuk baru, dengan lima di antaranya ditargetkan rampung sebelum 2029. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk yang terjangkau dan berkelanjutan sebagai penopang utama produktivitas pertanian nasional.

Keseluruhan kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan pertanian yang semakin terintegrasi. Penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alsintan, perbaikan irigasi, penerapan SPMF, hingga modernisasi industri pupuk merupakan satu kesatuan strategi dalam mentransformasikan pertanian Indonesia dari sistem konvensional menuju pertanian modern yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sebagai pengamat pertanian, langkah-langkah ini patut diapresiasi dan didukung. Tantangan memang tidak ringan, tetapi arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Dengan pengelolaan inovasi secara aman dan bertanggung jawab, serta kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan petani, swasembada pangan bukanlah sekadar slogan, melainkan tujuan yang realistis untuk dicapai.

Pada akhirnya, modernisasi pertanian adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kepercayaan, dan partisipasi semua pihak. Masyarakat dan pelaku pertanian perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengawal transformasi ini. Dengan dukungan bersama, pertanian modern bukan hanya akan memperkuat swasembada pangan, tetapi juga menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama kemandirian dan ketahanan bangsa di masa depan.

(* Penulis merupakan Pengamat Pertanian Modern

Oleh: Alexander Royce*)

Indonesia tengah menyaksikan babak baru dalam sejarah pendidikan nasional yang dibangun untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini tersisih dari kesempatan belajar berkualitas. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tidak sekadar membuka ruang belajar baru, tetapi juga memberikan jawaban konkret atas tantangan ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan akses pendidikan di tanah air. Keberpihakan negara terhadap generasi penerus bangsa terlihat jelas dalam upaya ini, yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia sejak usia sekolah dasar hingga menengah atas.

Dalam konteks pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatra, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa pemerintah tidak meninggalkan satu pun anak didik meski sarana fisik sekolah mengalami gangguan akibat bencana. Ia menyampaikan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah berjalan normal kembali, dengan dukungan perbaikan infrastruktur yang terus digenjot. Hal ini mencerminkan prioritas tinggi pemerintah terhadap kesinambungan pendidikan, bahkan di tengah tantangan berat pemulihan pascabencana, suatu bukti nyata bahwa pendidikan adalah tulang punggung menuju Indonesia maju melalui penguatan karakter dan ilmu pengetahuan generasi muda Indonesia.

Momentum peluncuran program Sekolah Rakyat merupakan tonggak penting yang menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pendidikan berasrama gratis dengan cakupan layanan pendidikan formal dari tingkat SD hingga SMA, termasuk seluruh kebutuhan siswa seperti tempat tinggal, makanan bergizi, layanan kesehatan dan pembinaan karakter yang ditanggung negara. Ini bukan sekadar teori, tetapi praktik keadilan sosial yang merangkul masyarakat prasejahtera sehingga mereka dapat merasakan hak pendidikan secara penuh tanpa beban biaya. Program ini sejatinya menjadi pintu masuk bagi transformasi sosial berkelanjutan yang mampu melejitkan kehidupan keluarga siswa bahkan hingga mereka dewasa.

Hingga akhir 2025, pemerintah telah mencatat 166 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di berbagai daerah dengan dukungan ribuan tenaga pendidik dan lebih dari 15.000 siswa. Keberadaan fasilitas ini menjangkau beragam komunitas, termasuk keluarga buruh harian, anak yatim piatu hingga mereka yang sebelumnya sempat putus sekolah, menunjukkan bahwa mekanisme inklusif ini benar-benar mampu menyentuh mereka yang selama ini tidak terdengar suaranya. Pelaksanaan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan.

Jalannya program Sekolah Rakyat juga menunjukkan sinergi yang kuat antarinstansi pemerintah. Pemerintah tidak hanya membangun sekolah baru, tetapi juga mempersiapkan kurikulum yang holistik dan konektivitas digital untuk mendukung pembelajaran abad ke-21. Upaya merangkul teknologi dan keterampilan digital di dalam kegiatan belajar mengajar menjadi bagian dari strategi memastikan anak bangsa memiliki kemampuan bersaing di era transformasi digital yang semakin cepat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, turut menjadi penegas bahwa pendidikan inklusif juga harus sensitif terhadap kebutuhan anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak perempuan dan mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam berbagai forum dan dialog kebijakan, Fauzi menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak tanpa diskriminasi, dan layanan pendidikan seperti Sekolah Rakyat harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memperhatikan keselamatan, perlindungan, serta pemberdayaan seluruh siswa agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang percaya diri dan produktif.

Melihat dinamika global, upaya Indonesia memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat juga selaras dengan komitmen regional terhadap pengurangan angka putus sekolah dan percepatan akses pendidikan berkualitas di ASEAN. Forum-forum pendidikan internasional menekankan pentingnya inklusivitas, dan Indonesia telah menjawabnya dengan penyediaan sekolah yang dirancang khusus untuk menjangkau kelompok marjinal dan terpinggirkan.

Dari sisi kebijakan fiskal, keberanian pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk Sekolah Rakyat patut dibaca sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar belanja sosial. Pendidikan yang menyasar kelompok rentan membutuhkan keberlanjutan, konsistensi, dan pengawasan yang kuat agar tidak berhenti sebagai program simbolik. Dengan desain berasrama dan pendekatan holistik, Sekolah Rakyat membuka peluang terbentuknya generasi yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, dan karakter kebangsaan yang kuat. Ini menjadi pembeda utama dibandingkan model bantuan pendidikan konvensional yang sering kali bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.

Lebih dari sekadar fasilitas pendidikan gratis, Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen nilai-nilai kebangsaan Indonesia, yaitu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pemerataan kesempatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemerintah telah membuktikan langkah-langkah konkret untuk tidak meninggalkan anak-anak bangsa di belakang — sebuah langkah yang tidak hanya relevan dengan situasi saat ini, tetapi juga visioner dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, berdaya saing, dan sejahtera.

Dengan konsistensi komitmen ini, Sekolah Rakyat menjadi simbol harapan baru bagi jutaan anak Indonesia dan menegaskan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa memiliki keberpihakan kuat terhadap pemberdayaan pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh Malik Syahputra )*

Komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi komoditas strategis kembali menjadi sorotan publik seiring dengan menguatnya agenda swasembada energi nasional. Di tengah berbagai kritik dan pandangan skeptis terhadap kebijakan pengembangan kelapa sawit, pemerintah justru menegaskan bahwa komoditas ini merupakan pilar penting dalam membangun kemandirian energi dan memperkuat ketahanan nasional. Melihat kondisi global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi, maka keberanian untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap keraguan yang muncul terkait masa depan industri sawit nasional. Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sendiri, bukan terus bergantung pada impor energi. Strategi besar yang dipaparkan Presiden menempatkan komoditas strategis sebagai fondasi utama menuju swasembada energi, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal negara dari tekanan impor bahan bakar minyak.

Dalam pandangan Presiden Prabowo, pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit merupakan solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dari luar negeri. Selama ini, impor BBM telah menjadi beban struktural bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan memanfaatkan sawit sebagai sumber energi alternatif, pemerintah menargetkan terciptanya sistem energi nasional yang lebih mandiri, terjangkau, dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang selama ini paling terdampak oleh fluktuasi harga energi dunia.

Arah kebijakan tersebut juga mencerminkan perubahan paradigma pembangunan ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi ingin terjebak dalam pola lama sebagai pengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Hilirisasi dipandang sebagai jalan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat dinikmati secara maksimal di dalam negeri. Untuk itu, sawit tidak hanya diposisikan sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendukung transisi energi dan memperkuat ketahanan nasional.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Ia menilai bahwa percepatan hilirisasi komoditas pertanian, khususnya kelapa sawit dan kelapa, menjadi kunci untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dinilai terlalu lama menjual bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan, sehingga kehilangan potensi keuntungan besar yang seharusnya dapat dinikmati oleh industri dan masyarakat dalam negeri.

Kondisi masih tingginya impor solar di tengah besarnya volume ekspor minyak sawit mentah menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi nasional. Padahal, sebagian dari komoditas tersebut berpotensi besar untuk diolah menjadi biofuel dan produk turunan bernilai tinggi. Dengan penguatan industri hilir, Indonesia tidak hanya dapat menghemat devisa negara, tetapi juga memperkuat posisi dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif.

Selain sawit, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas kelapa sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis sumber daya domestik. Nilai ekspor kelapa yang sudah mencapai puluhan triliun rupiah dinilai masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan produk turunan seperti santan, minyak kelapa murni, dan air kelapa kemasan. Industri pengolahan kelapa diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah.

Sementara dari sudut pandang akademik, Prof. Zulkarnain dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman menilai bahwa kelapa sawit telah mengalami pergeseran makna dari sekadar produk pertanian menjadi instrumen strategis dalam peta geopolitik dan geoekonomi global. Transisi energi dunia dari energi fosil menuju energi baru terbarukan telah mendorong komoditas berbasis nabati masuk ke dalam arena persaingan kepentingan antarnegara. Dalam dinamika ini, sawit tidak lagi dipahami semata sebagai hasil perkebunan, melainkan sebagai aset strategis yang memengaruhi relasi kekuasaan global.

Kelapa sawit memiliki tingkat produktivitas tinggi dan menjadi penyumbang utama pasokan minyak nabati dunia. Perannya menjangkau berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, hingga industri manufaktur. Dominasi ini menjadikan sawit kerap menjadi sasaran regulasi ketat, kritik lingkungan, dan konflik kebijakan di tingkat internasional. Namun, tekanan tersebut justru menegaskan bahwa sawit telah menjadi komoditas strategis yang memiliki nilai geopolitik tinggi.

Oleh karenanya tantangan global tersebut perlu dijawab dengan penguatan kebijakan berbasis kepentingan nasional. Hilirisasi komoditas strategis menjadi instrumen untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi objek dalam percaturan ekonomi global, tetapi juga subjek yang mampu menentukan arah pembangunan dan kedaulatan energinya sendiri. Penguatan tata kelola, inovasi teknologi, dan keberpihakan pada industri dalam negeri menjadi kunci agar komoditas strategis benar-benar memberi manfaat optimal bagi bangsa.

Swasembada energi melalui pengelolaan komoditas strategis pada akhirnya bukan sekadar soal target produksi atau penghematan devisa. Lebih dari itu, kebijakan ini mencerminkan keberanian negara untuk berdiri di atas kaki sendiri, memanfaatkan kekayaan alam sebagai fondasi kemandirian, serta membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat. Dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi dan geopolitik global, langkah ini menjadi penanda bahwa Indonesia serius menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama pembangunan. )*

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Swasembada energi menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, serta tuntutan transisi menuju energi bersih, ketergantungan pada impor energi menjadi kerentanan serius bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguatan komoditas strategis di sektor energi merupakan langkah krusial untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan energi nasional.

Indonesia sejatinya memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar, baik energi fosil maupun energi baru terbarukan (EBT). Cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam masih menjadi tulang punggung pasokan energi nasional, sementara potensi energi terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, tenaga air, surya, dan angin terus menunjukkan prospek menjanjikan. Tantangannya adalah bagaimana mengelola dan mengoptimalkan komoditas-komoditas strategis tersebut secara terintegrasi agar mampu menopang swasembada energi dalam jangka panjang.

Energi tidak sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen strategis yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan industri, dan daya saing bangsa. Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG selama ini telah membebani anggaran negara serta membuat perekonomian rentan terhadap gejolak eksternal. Dalam konteks ini, penguatan komoditas strategis energi menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional.

Komoditas strategis energi mencakup berbagai sumber daya yang memiliki peran vital bagi pasokan energi domestik, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, serta bioenergi berbasis sumber daya lokal. Penguatan komoditas ini tidak hanya menyangkut peningkatan produksi, tetapi juga mencakup aspek hilirisasi, efisiensi distribusi, dan keberlanjutan lingkungan.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki banyak produk turunan, seperti minyak goreng, bahan pangan, sabun hingga energi biodiesel. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop karena kemampuannya dalam menghasilkan berbagai jenis produk turunan yang dibutuhkan oleh masyarakat global.

Prabowo mengatakan, banyak pemimpin dunia yang meminta Indonesia untuk memasok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Negara-negara di Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa Timur sangat bergantung pada pasokan sawit Indonesia. Hal ini menandakan bahwa komoditas tersebut memiliki nilai strategis.

Namun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia Indonesia harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, bahan baku strategis, termasuk jelantah sawit diarahkan untuk mendukung produksi biodiesel dan avtur dalam negeri.

Menurut Prabowo, pengembangan energi berbasis sawit akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Ia menargetkan Indonesia tidak hanya mandiri dalam biodiesel, tetapi juga menjadi salah satu produsen avtur terbesar di dunia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah fondasi kemerdekaan ekonomi dan syarat utama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah dinamika global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030. Keberadaan DEN dinilai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Jerry Sambuaga mengatakan bahwa kehadiran DEN sebagai bentuk negara hadir untuk mengawal komitmen kedaulatan energi.

Jerry menilai energi merupakan salah satu sektor strategis sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor tersebut.

Presiden Prabowo Subianto melantik delapan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan periode 2026-2030 di Istana Negara. Pelantikan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan.

Dalam struktur DEN, lembaga itu dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Presiden Prabowo dibantu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional, dan tujuh menteri sebagai anggota dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) bertujuan untuk mempercepat pencapaian swasembada energi nasional, termasuk mendukung percepatan program kelistrikan dan transisi energi.

Terkait target kerja DEN, Prasetyo menyatakan bahwa Presiden telah menetapkan sasaran khusus dalam jangka pendek, salah satu prioritas utama adalah peningkatan lifting minyak nasional guna memperkuat ketahanan energi dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga mendorong perubahan pola konsumsi energi menuju sumber energi alternatif seperti biofuel dan biosolar. Program ini dinilai strategis karena sektor energi membutuhkan waktu panjang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi nasional dan kemampuan produksi dalam negeri.

Mendorong swasembada energi melalui penguatan komoditas strategis bukanlah agenda jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan konsistensi kebijakan, dukungan teknologi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas pasokan, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Pada akhirnya, swasembada energi bukan hanya soal ketersediaan energi, tetapi juga tentang kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan komoditas strategis yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk berdiri mandiri di sektor energi dan menjadikannya sebagai fondasi kuat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada energi nasional dengan menjadikan komoditas strategis sebagai pilar utama kebijakan energi berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam unggulan dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, gas bumi, minyak bumi, minyak sawit, bioenergi, serta mineral kritis dan logam tanah jarang kini diarahkan tidak hanya sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai fondasi transisi energi nasional. Pemerintah mendorong optimalisasi nilai tambah melalui hilirisasi dan pemanfaatan teknologi agar komoditas tersebut dapat mendukung kebutuhan energi domestik secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada energi menjadi bagian penting strategi kemandirian nasional. Dalam arahannya di Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah, ia menyebut Indonesia memiliki keunggulan besar pada komoditas kelapa sawit serta pengembangan bioenergi. Pihaknya menjelaskan kelapa sawit bukan hanya komoditas pangan, tetapi bahan baku energi strategis. Produk turunan sawit dinilai mampu menopang kebutuhan bahan bakar nasional

“Kelapa sawit tidak hanya untuk minyak goreng. Oleh karena itu, biodiesel bebas dari ketergantungan luar”, ujarnya.

Dalam konteks energi fosil, pemerintah menegaskan komitmen menjaga pasokan batu bara dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional dan industri strategis. Di saat yang sama, pengembangan bioenergi berbasis komoditas perkebunan dan pertanian seperti kelapa sawit, tebu, dan biomassa terus diperluas guna mendukung bauran energi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandi Arif menjelaskan komoditas mineral strategis seperti nikel, kobalt, dan logam tanah jarang diposisikan sebagai elemen penting dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya untuk baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global energi masa depan.

“Kita punya tantangan mendasar, meningkatkan aktivitas eksplorasi untuk memastikan sustainability cadangan dan daya saing jangka panjang. Di sisi lain, demand akan sejumlah produk mineral kritis juga harus dimanfaatkan,” ujarnya saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian teknis, BUMN, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah, agar pengelolaan komoditas strategis berjalan efektif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, peningkatan investasi, serta penguasaan teknologi menjadi faktor kunci dalam memastikan pemanfaatan sumber daya energi nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Melalui pengelolaan komoditas strategis yang terencana dan berorientasi jangka panjang, pemerintah optimistis target swasembada energi dapat tercapai. Tidak hanya untuk menjamin ketersediaan energi nasional, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan energi Indonesia di masa depan.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan swasembada energi nasional melalui penguatan pengelolaan komoditas strategis, termasuk minyak dan gas bumi, batu bara, serta energi baru dan terbarukan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan memperkuat ketahanan nasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa swasembada energi merupakan prasyarat utama bagi kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa pemanfaatan komoditas strategis harus dilakukan secara optimal, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, “Kita harus mengelola sumber daya energi kita sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah fokus mempercepat peningkatan produksi energi nasional melalui optimalisasi lapangan migas, penguatan hilirisasi batu bara, serta percepatan pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja, “Swasembada energi adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing nasional,” ujarnya.

Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah juga memperkuat kebijakan investasi di sektor energi, termasuk penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum, guna menarik minat investor dalam pengembangan komoditas strategis. Hal ini dilakukan agar pengelolaan energi nasional berjalan berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, katanya.

Pemerintah menilai bahwa dukungan publik dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan agenda swasembada energi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, pemanfaatan komoditas strategis diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor energi nasional.

Dengan langkah konkret melalui penguatan komoditas strategis, hilirisasi sektor energi, serta konsolidasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan ketahanan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan ini memperkuat posisi negara dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk mendorong produk lokal naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Kebijakan ini dirancang bukan sekadar sebagai program administratif, tetapi sebagai strategi nasional untuk memperkuat struktur ekonomi desa, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Negara menempatkan koperasi sebagai tulang punggung distribusi, produksi, dan pemasaran produk unggulan desa agar tidak lagi terjebak dalam rantai pasok yang timpang.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari desa sebagai basis kekuatan sosial dan ekonomi bangsa. Ia memandang bahwa koperasi bukan hanya wadah usaha, tetapi juga instrumen kedaulatan ekonomi yang mampu melindungi petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha kecil dari praktik perdagangan yang tidak adil. Dalam berbagai arah kebijakan, Presiden menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan ekonomi desa agar masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengelola, mengemas, dan memasarkan produk secara mandiri dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, hingga distribusi dan pemasaran. Ia menilai bahwa selama ini banyak produk desa yang berkualitas tinggi namun tidak mampu bersaing di pasar karena keterbatasan akses modal, teknologi, dan jaringan distribusi. Melalui koperasi yang kuat dan profesional, negara hadir untuk memastikan bahwa produk lokal tidak lagi terpinggirkan, tetapi justru menjadi bagian utama dari rantai pasok nasional.

Presiden juga menyoroti pentingnya transformasi tata kelola koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menilai bahwa koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu membangun kepercayaan anggota serta mitra usaha. Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pembiayaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar koperasi desa benar-benar menjadi institusi ekonomi yang modern, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa penguatan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi bangsa tidak dapat hanya bertumpu pada sektor industri besar dan perkotaan, tetapi harus ditopang oleh ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan terorganisasi. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai simpul penting yang menghubungkan produksi desa dengan kebutuhan nasional, sekaligus sebagai benteng ekonomi rakyat dari guncangan global dan ketidakpastian pasar internasional.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di desa. Ia menilai bahwa koperasi dapat menjadi ruang aman dan produktif bagi perempuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam berbagai kebijakan lintas sektor, kementeriannya mendorong agar koperasi desa secara aktif melibatkan perempuan dalam struktur pengelolaan maupun dalam kegiatan produksi dan pemasaran.

Arifah Fauzi memandang bahwa produk lokal yang dihasilkan oleh perempuan, seperti hasil olahan pangan, kerajinan tangan, dan produk kreatif, memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas jika didukung oleh sistem koperasi yang kuat. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup anak dan penguatan ketahanan sosial masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana perlindungan dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Arifah Fauzi, penguatan koperasi desa harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Pemerintah mendorong agar koperasi menyediakan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Dengan dukungan ini, perempuan desa tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Dalam konteks perlindungan anak, Arifah Fauzi juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga melalui koperasi berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak anak. Ketika ekonomi keluarga menguat, risiko anak putus sekolah, bekerja di usia dini, atau mengalami kerentanan sosial dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, kementeriannya memandang Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun keluarga tangguh dan generasi unggul.

Dengan arah kebijakan yang jelas, dukungan lintas sektor, serta komitmen kuat dari pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi desa. Produk lokal tidak lagi diposisikan sebagai komoditas kelas dua, tetapi sebagai aset nasional yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan bangsa. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator dan pelindung bagi ekonomi rakyat.

Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka desa tidak hanya akan menjadi basis produksi, tetapi juga pusat inovasi dan kewirausahaan. Produk lokal akan naik kelas, koperasi akan semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara nyata. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bukan sekadar wacana, tetapi sedang diwujudkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

*)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Evi Maryati

Pembangunan desa terus bergerak menuju pendekatan yang semakin komprehensif dengan menempatkan penguatan ekonomi warga sebagai pilar utama kemajuan. Desa memiliki potensi ekonomi yang besar dan beragam, yang dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan. Optimalisasi potensi tersebut membutuhkan kelembagaan yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi desa melalui semangat gotong royong dan kemandirian. Keberadaan koperasi ini mencerminkan komitmen negara dalam mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah ekonomi rakyat yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat desa. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan melalui koperasi, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok usaha kecil lainnya dapat berhimpun untuk meningkatkan posisi tawar, menekan biaya produksi, serta memperluas akses pasar. Prinsip kekeluargaan yang menjadi ruh koperasi menjadikannya berbeda dengan korporasi besar yang berorientasi pada akumulasi keuntungan semata. Keuntungan koperasi dikembalikan kepada anggota dan desa, sehingga perputaran ekonomi benar-benar dirasakan di tingkat lokal.

Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi juga berarti memperpendek rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen desa. Banyak komoditas desa dijual dengan harga murah di tingkat petani, namun melambung tinggi di pasar konsumen akibat panjangnya mata rantai perdagangan. Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai agregator hasil produksi, pengelola logistik, hingga pemasar produk desa secara kolektif. Dengan demikian, nilai tambah tidak lagi bocor ke luar desa, melainkan terakumulasi untuk kesejahteraan warga desa itu sendiri.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan koperasi desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan keuangan inklusif. Akses permodalan masih menjadi persoalan klasik di desa, di mana masyarakat kerap bergantung pada tengkulak atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Koperasi Desa Merah Putih dapat menyediakan simpan pinjam yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh anggota. Skema pembiayaan berbasis kepercayaan sosial ini tidak hanya membantu pengembangan usaha, tetapi juga mengurangi praktik ekonomi yang eksploitatif.

Kehadiran koperasi desa juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal. Unit-unit usaha koperasi, seperti pengolahan hasil pertanian, perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif, membuka ruang kerja bagi generasi muda desa. Hal ini penting untuk menekan arus urbanisasi yang selama ini menguras sumber daya manusia desa. Ketika desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang layak, anak muda tidak lagi harus meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan di kota.

Dari sisi tata kelola, Koperasi Desa Merah Putih mendorong praktik ekonomi yang transparan dan partisipatif. Setiap anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, sehingga arah usaha koperasi ditentukan secara kolektif. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga melatih masyarakat desa dalam praktik demokrasi ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, koperasi dapat menjadi contoh kelembagaan desa yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengjelaskan optimalisasi koperasi desa tentu membutuhkan dukungan ekosistem yang memadai. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi yang berpihak, pendampingan manajerial, serta akses terhadap pasar dan teknologi. Di sisi lain, masyarakat desa perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar koperasi tidak berjalan secara tradisional semata. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga menjadi kunci untuk mendorong koperasi desa naik kelas dan berdaya saing.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan cerminan semangat kemandirian ekonomi yang berakar dari nilai-nilai kebangsaan. Ketika desa kuat secara ekonomi, maka ketahanan nasional pun ikut menguat. Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berangkat dari bawah. Desa yang berdaulat secara ekonomi adalah fondasi bagi Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Sebagai penutup, optimalisasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada kekuatan lokal dan partisipasi warga. Koperasi menjadi sarana strategis untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi desa, menciptakan nilai tambah, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bersama, koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh di tengah tantangan perubahan ekonomi nasional maupun global.

Ke depan, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat ditentukan oleh konsistensi komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengurus koperasi, hingga masyarakat desa itu sendiri. Penguatan kapasitas, inovasi usaha, dan kolaborasi lintas sektor perlu terus didorong agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing. Dengan demikian, koperasi desa tidak sekadar menjadi simbol ekonomi kerakyatan, melainkan benar-benar menjelma sebagai pilar utama kemandirian dan kesejahteraan desa.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Negara terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan belajar. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi Program Sekolah Rakyat (SR) yang ditargetkan mampu menampung hingga 30 ribu siswa pada tahun ini.

“Kita lagi persiapan untuk seleksi tahun ini. Memang ada alokasi 30 ribu siswa tahun ini. Kalau semua gedung permanennya selesai, Insya Allah 30 ribu itu bisa ditampung,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar 300 siswa.

Komposisi tersebut terdiri atas 100 siswa jenjang sekolah dasar (SD), 100 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan 100 siswa jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Selain menyiapkan bangunan fisik, pemerintah juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung lainnya, seperti ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim seleksi siswa.

Proses seleksi akan melibatkan banyak pihak, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan data calon siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan bahwa sasaran utama program Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil-1) dan keluarga miskin (desil-2).

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

“Jadi, kami berharap tim seleksi untuk tidak main-main, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tapi benar-benar mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu adalah jelas arahan Presiden,” ucapnya.

Komitmen pemerintah dalam memperluas Sekolah Rakyat juga ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi.

Presiden juga menekankan, dengan hadirnya 166 Sekolah Rakyat pada tahun ini, maka jumlah siswa pada akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar 30 ribu anak, meningkat dari sekitar 15 ribu siswa saat ini.

“Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan akhir tahun ini capai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, jadi sasaran kita 500.000 murid,” tutur Prabowo.

[w.R]

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kolektif dari tingkat desa hingga perkotaan. Program strategis ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta membuka akses usaha yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Hingga awal Februari 2026, pembentukan koperasi Merah Putih menunjukkan progres signifikan. Puluhan ribu unit koperasi telah berdiri di berbagai daerah, mencakup desa, kelurahan, hingga kawasan pinggiran kota. Sejumlah koperasi bahkan telah memasuki tahap operasional, ditandai dengan berdirinya gerai ritel desa, distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam produktif, hingga dukungan pemasaran produk UMKM setempat.

Pemerintah memandang koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan wadah gotong royong ekonomi masyarakat. Melalui model usaha berbasis anggota, koperasi dinilai mampu memperpendek rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik dan penggerak usaha bersama.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebangkitan koperasi merupakan langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memastikan ekonomi tumbuh dari bawah. Kita ingin kekuatan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi hidup di desa-desa. Dari sanalah kesejahteraan rakyat dibangun secara kolektif”, jelasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menekankan bahwa pemerintah menargetkan koperasi Merah Putih menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi rumah besar bagi UMKM dan masyarakat. Di sinilah produksi, distribusi, dan pembiayaan bertemu. Kita ingin koperasi hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan,” ujarnya.

Sejumlah daerah melaporkan dampak positif, mulai dari peningkatan omzet pelaku UMKM, stabilisasi harga bahan pokok, hingga terbukanya lapangan kerja baru. Koperasi juga menjadi ruang kolaborasi bagi petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar.

Pemerintah optimistis, dengan penguatan kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi Merah Putih akan menjadi pilar utama ekonomi nasional. Dari desa hingga kota, semangat kolektivitas diyakini mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya membangkitkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.