Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah akan meningkatkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penilaian sertifikasi di tahun 2026. Hal tersebut untuk meminimalisir kasus keracunan atau keamanan pangan yang terjadi selama program MBG berlangsung.

Pemerintah akan memperbaiki dan mengupayakan secara maksimal agar kasus keracunan atau insiden keamanan pangan yang terjadi selama program MBG tidak terjadi lagi. Caranya, kata dia, dengan menjalankan program sertifikasi pada tahun 2026. “Ini diyakini akan meniadakan atau meminimalisir kejadian menonjol,” ujarnya di Jakarta.

Menurutnya, ada sekitar 3000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengikuti penilaian akreditasi dan sertifikasi. “2025 baru menyasar 3000 SPPG, akan kami lanjutkan agar semua SPPG dinilai ditahun ini,” kata dia.

Berdasarkan data kementerian kesehatan di awal bulan Januari sudah 4.535 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sebanyak 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Sekarang sudah 50 SPPG yang mengantongi SLHS. Ini bertambah terus, sesuai dengan bagaimana dapur melengkapi persyaratan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Batam Meldasari di Batam.

Ia menjelaskan, percepatan penerbitan SLHS dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

“Dalam SE tersebut, setiap SPPG wajib memiliki SLHS paing lama sebulan sejak ditetapkan sebagai SPPG. Jadi harus segera melengkapi persyaratan,”pungkasnya.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui strategi pemanfaatan pasokan pangan lokal yang terukur dan tepat sasaran, dinilai menjadi kunci keberlanjutan program sekaligus mendorong perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, integrasi antara program MBG dengan sumber pangan lokal seperti sayuran, hasil ternak, dan komoditas petani rakyat tidak hanya memenuhi standar gizi nasional, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal.

“Dengan mengandalkan rantai pasok dari peternakan rakyat dan komoditas pangan lokal, program ini tidak hanya memastikan pemenuhan standar gizi nasional, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal secara inklusif dan bertahap melalui sinergi kebijakan yang lebih efisien,” kata Wijayanto.

Para ahli menilai bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan menjamin ketersediaan bahan pangan setiap hari. Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan, Agus Triwinarto, menyatakan bahwa peningkatan keragaman pangan lokal dan penjaminan keamanan serta higienitas makanan akan memastikan menu MBG benar-benar selaras dengan kecukupan gizi.

“Dengan peningkatan keragaman pangan lokal, dan penjaminan keamanan pangan dan makanan higienis, MBG yang diberikan memang akan sesuai dengan kecukupan gizi,” ujarnya.

Dia mengatakan, kombinasi antara implementasi pengawasan keamanan pangan, higienitas, keragaman pangan lokal yang bernutrisi, juga ketepatan sasaran program diyakini akan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Desain program MBG yang telah menyasar 55,1 juta penerima manfaat setiap hari memang merupakan upaya intervensi pemerintah untuk memenuhi gizi masyarakat,” ucap Agus.

Agus menambahkan bahwa desain program yang sudah menyasar puluhan juta penerima manfaat setiap hari merupakan upaya pemerintah dalam intervensi gizi nasional yang strategis, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Hal ini sekaligus mendukung target menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain aspek gizi, Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan, Yuni Zahraini, juga menekankan bahwa pasokan pangan lokal yang kaya protein hewani memperkaya nilai intervensi program.

“Harapannya melalui MBG ini, intervensi gizinya akan menggantikan satu kali porsi makan yang berkualitas. Didukung dengan MBG yang kaya protein hewani, program intervensi gizi ini bisa saling melengkapi,” jelasnya.

Penguatan MBG melalui bahan pangan lokal bukan sekadar soal distribusi makanan, tetapi juga tentang menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah. Dengan bahan yang mudah diakses dan harga relatif lebih stabil, pasokan pangan lokal memberikan kepastian bagi pelaksanaan program ini secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesinambungan MBG, tetapi juga memperluas manfaatnya bagi komunitas lokal dan sistem ekonomi nasional secara lebih luas.

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Langkah Indonesia menuju swasembada energi kini semakin nyata dan terukur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu fondasi utama transformasi ekonomi nasional. Arah kebijakan tidak lagi sekadar menjaga pasokan, tetapi membangun kekuatan domestik agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Strategi ini dipandang sebagai lompatan besar untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus memperkokoh daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk secara bertahap menghentikan impor BBM hingga Indonesia benar-benar mencapai swasembada energi. Instruksi tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru kebijakan energi nasional yang lebih berani, mandiri, dan berorientasi jangka panjang. Energi tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas, tetapi sebagai instrumen strategis penentu kemakmuran bangsa.

Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa arahan Presiden menegaskan sektor energi sebagai fokus utama pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan energi ke depan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global agar tidak bergantung pada pihak luar. Dalam kerangka ini, DEN memegang peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan energi jangka panjang yang terintegrasi lintas sektor.

Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan kebijakan energi nasional yang kini memasuki tahap implementasi. Peta jalan tersebut mencakup penguatan produksi dalam negeri, modernisasi infrastruktur energi, kerja sama strategis dengan sejumlah negara, serta penataan kelembagaan pendukung sektor energi. Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai payung hukum percepatan swasembada energi. Dengan kerangka regulasi yang kuat, pelaksanaan program diharapkan lebih konsisten dan terukur.

Optimisme menuju swasembada energi juga diperkuat oleh berbagai proyek strategis di sektor pengolahan migas. Salah satu yang paling menonjol adalah pengembangan kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek ini menjadi simbol kebangkitan kapasitas pengolahan energi nasional, sekaligus bukti keseriusan pemerintah membangun fondasi industri energi dari hulu hingga hilir.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai peningkatan kapasitas kilang dan efisiensi pengolahan bahan bakar dari proyek RDMP Balikpapan akan berdampak langsung pada penurunan ketergantungan impor BBM. Selama ini, impor energi menjadi salah satu faktor yang membebani neraca perdagangan dan fiskal negara. Dengan kapasitas pengolahan dalam negeri yang semakin besar, tekanan tersebut dapat dikurangi secara bertahap.

Menurut Hendry, peningkatan kapasitas kilang Balikpapan yang kini mampu mengolah lebih dari 300 ribu barel per hari menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Produksi BBM dalam negeri yang meningkat akan membuat pasokan lebih terjamin, distribusi lebih stabil, dan harga lebih terkendali. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor energi, tetapi juga merambat ke stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Lebih jauh, keberhasilan proyek RDMP Balikpapan juga memberikan efek psikologis positif bagi iklim investasi. Proyek energi berskala besar yang berjalan dan menunjukkan hasil akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kapasitas Indonesia dalam mengeksekusi proyek strategis. Ini memperkuat pesan bahwa Indonesia bukan hanya pasar energi, tetapi juga pusat produksi dan pengolahan energi yang kompetitif.

Penguatan kapasitas kilang domestik juga membuat perekonomian nasional lebih tahan terhadap gejolak harga energi global. Ketika harga minyak dunia berfluktuasi tajam, negara dengan ketergantungan impor tinggi akan lebih rentan. Sebaliknya, dengan kapasitas produksi dan pengolahan sendiri, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Arah kebijakan swasembada energi juga berjalan seiring dengan agenda transisi energi dan keberlanjutan. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih beragam, termasuk gas alam dan energi baru terbarukan, untuk memperkuat bauran energi nasional. Diversifikasi ini penting agar swasembada tidak hanya dicapai dari sisi volume, tetapi juga dari sisi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Langkah menghentikan impor BBM secara bertahap bukan sekadar target teknis, melainkan simbol kemandirian bangsa. Selama puluhan tahun, ketergantungan pada energi impor menjadi titik lemah yang membatasi ruang gerak ekonomi. Kini, dengan strategi terpadu, penguatan kilang, regulasi pendukung, serta koordinasi lintas lembaga, fondasi menuju kemandirian energi dibangun semakin kokoh.

Kepercayaan diri nasional pun meningkat. Publik melihat adanya arah yang jelas, program yang konkret, dan eksekusi yang berjalan. Swasembada energi tidak lagi sekadar slogan, tetapi menjadi agenda kerja dengan tahapan yang terukur. Sinergi antara pemerintah, BUMN energi, lembaga kebijakan, dan kalangan akademisi memperkuat keyakinan bahwa target tersebut realistis untuk dicapai.

Dengan kombinasi kepemimpinan yang tegas, perencanaan strategis, dan proyek-proyek penguatan kapasitas dalam negeri, Indonesia berada di jalur yang semakin mantap menuju swasembada energi. Kemandirian ini diharapkan menjadi pengungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Indonesia pun makin percaya diri menatap masa depan sebagai bangsa yang berdaulat di bidang energi.

)* Pemerhati masalah Energi

Oleh : Irfan Aditya )*

Mendukung strategi negara dalam merealisasikan swasembada energi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan sejarah bagi Indonesia sebagai bangsa besar yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah. Energi adalah nadi pembangunan nasional. Dari sektor industri, transportasi, pertanian, hingga kebutuhan rumah tangga, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial bertumpu pada ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya negara untuk mencapai swasembada energi patut dipandang sebagai langkah strategis yang visioner, progresif, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang rakyat.

Swasembada energi pada dasarnya mencerminkan kedaulatan bangsa dalam mengelola sumber dayanya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pasokan luar negeri. Ketergantungan impor energi, khususnya bahan bakar fosil, selama ini telah menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap gejolak harga global dan tekanan geopolitik. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa. Dengan memperkuat produksi energi nasional, negara berupaya melindungi stabilitas ekonomi domestik sekaligus menjaga daya beli rakyat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan swasembada energi merupakan instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global. Ketika pasokan energi dalam negeri terjamin, Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal. Lebih jauh, kebijakan penghentian impor BBM bukan dimaknai sebagai langkah proteksionis semata, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem energi yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi negara menuju swasembada energi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi energi nasional secara menyeluruh. Indonesia memiliki cadangan energi fosil yang masih signifikan, namun juga menyimpan potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, mulai dari panas bumi, tenaga air, surya, angin, hingga bioenergi. Diversifikasi sumber energi menjadi kunci agar ketahanan energi nasional tidak bergantung pada satu komoditas saja. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa swasembada energi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan produksi, tetapi juga transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kemudian dalam konteks pembangunan nasional, strategi swasembada energi memberikan efek berganda yang luas. Peningkatan kapasitas produksi dan infrastruktur energi mendorong tumbuhnya investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri dalam negeri. Hilirisasi sektor energi, misalnya, tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan tenaga kerja lokal, pelaku usaha nasional, dan daerah penghasil energi.

Dukungan terhadap strategi negara ini juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan nasional mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya dieksploitasi, tetapi dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi kini dan mendatang. Dalam kerangka ini, penguatan peran BUMN energi dan sinergi dengan sektor swasta nasional menjadi pilar penting untuk mempercepat pencapaian target swasembada.

Sementara itu, Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ary Bachtiar Krishna Putra mengatakan pihaknya mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari strategi swasembada energi nasional. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki keunggulan teknis signifikan dibandingkan sumber energi konvensional, terutama dari sisi kapasitas dan keberlanjutan pasokan. PLTN termasuk energi bersih karena tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dalam proses pembangkitannya. Hal tersebut membuat energi nuklir sejalan dengan target penurunan emisi nasional dan agenda transisi energi.

Tidak kalah penting, strategi swasembada energi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang kuat. Transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Dengan mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi, negara tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses energi yang andal dan bersih di daerah terpencil, misalnya, dapat mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi lokal.

Mendukung strategi negara berarti pula melibatkan seluruh elemen bangsa dalam semangat gotong royong. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menyukseskan agenda besar ini. Edukasi publik mengenai pentingnya efisiensi energi, penggunaan produk energi dalam negeri, serta inovasi teknologi lokal menjadi bagian integral dari upaya mencapai swasembada. Kesadaran kolektif bahwa energi adalah aset strategis bangsa akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan energi nasional.

Pada akhirnya, swasembada energi bukan hanya tentang angka produksi atau kapasitas pembangkit, tetapi tentang martabat dan kemandirian bangsa. Dukungan terhadap strategi negara dalam merealisasikan swasembada energi adalah bentuk nyata cinta tanah air dan kepercayaan pada kemampuan bangsa sendiri. Dengan visi yang jelas, kebijakan yang konsisten, serta dukungan masyarakat luas, Indonesia memiliki modal kuat untuk mewujudkan kedaulatan energi. Keberhasilan agenda ini akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika global.

)* Pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada energi nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah konkret terbaru ditandai dengan pelantikan 15 anggota Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden di Istana Negara, yang diharapkan mampu mempercepat proses menuju kemandirian energi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan dan penguatan peran DEN menjadi bagian penting dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan lintas sektor di bidang energi. Menurutnya, secara teknis sejumlah program menuju swasembada energi telah dijalankan oleh kementerian terkait, namun kehadiran DEN diharapkan mampu mempercepat proses persiapan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Secara teknis, beberapa program untuk mencapai swasembada energi sudah dilakukan kementerian. Dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional diharap bisa mempercepat proses-proses persiapan menuju swasembada energi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, sejumlah program prioritas telah disiapkan pemerintah, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi hingga pengalihan sumber daya energi ke energi baru dan terbarukan, seperti biofuel dan tenaga surya.

“Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa arah kebijakan energi Presiden Prabowo berfokus pada kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut adalah penyusunan roadmap kebijakan energi nasional yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional. Menurutnya, DEN telah bekerja mempersiapkan berbagai tahapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), termasuk pembangunan energi baru dan terbarukan serta pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Untuk kemandirian energi, pemanfaatan B50 akan mengurangi impor BBM. Saat ini impor kita masih sekitar 30 juta kiloliter,” kata Bahlil.

Dukungan terhadap agenda swasembada energi juga datang dari sektor hulu migas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai capaian produksi minyak PGN SAKA di Wilayah Kerja Pangkah sepanjang 2025 yang melampaui target APBN sebagai kontribusi nyata dalam menjaga pasokan energi nasional. Ia menegaskan arahan Presiden agar tidak ada kebocoran sumber daya alam dan capaian tersebut terus ditingkatkan demi swasembada energi yang berkelanjutan.

Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, dengan anggota antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, hingga Menteri PPN/Bappenas. Sementara dari unsur pemangku kepentingan, DEN melibatkan perwakilan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta konsumen, guna memastikan kebijakan energi disusun secara komprehensif dan inklusif.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada energi nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah konkret terbaru ditandai dengan pelantikan 15 anggota Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden di Istana Negara, yang diharapkan mampu mempercepat proses menuju kemandirian energi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan dan penguatan peran DEN menjadi bagian penting dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan lintas sektor di bidang energi. Menurutnya, secara teknis sejumlah program menuju swasembada energi telah dijalankan oleh kementerian terkait, namun kehadiran DEN diharapkan mampu mempercepat proses persiapan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Secara teknis, beberapa program untuk mencapai swasembada energi sudah dilakukan kementerian. Dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional diharap bisa mempercepat proses-proses persiapan menuju swasembada energi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, sejumlah program prioritas telah disiapkan pemerintah, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi hingga pengalihan sumber daya energi ke energi baru dan terbarukan, seperti biofuel dan tenaga surya.

“Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa arah kebijakan energi Presiden Prabowo berfokus pada kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut adalah penyusunan roadmap kebijakan energi nasional yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional. Menurutnya, DEN telah bekerja mempersiapkan berbagai tahapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), termasuk pembangunan energi baru dan terbarukan serta pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Untuk kemandirian energi, pemanfaatan B50 akan mengurangi impor BBM. Saat ini impor kita masih sekitar 30 juta kiloliter,” kata Bahlil.

Dukungan terhadap agenda swasembada energi juga datang dari sektor hulu migas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai capaian produksi minyak PGN SAKA di Wilayah Kerja Pangkah sepanjang 2025 yang melampaui target APBN sebagai kontribusi nyata dalam menjaga pasokan energi nasional. Ia menegaskan arahan Presiden agar tidak ada kebocoran sumber daya alam dan capaian tersebut terus ditingkatkan demi swasembada energi yang berkelanjutan.

Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, dengan anggota antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, hingga Menteri PPN/Bappenas. Sementara dari unsur pemangku kepentingan, DEN melibatkan perwakilan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta konsumen, guna memastikan kebijakan energi disusun secara komprehensif dan inklusif.

Jakarta – Pemerintah mempercepat agenda swasembada energi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menekan impor BBM. Langkah ini ditegaskan sebagai strategi memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Ketua Harian DEN sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo memerintahkan DEN segera menyusun strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

“Ada empat fokus Bapak Presiden, yang pertama itu adalah kedaulatan energi, itu enggak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up (tingkatkan) menjadi tiga bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo juga menginstruksikan DEN agar menyusun strategi untuk memperkuat kemandirian energi, dan menyusun peta jalan menuju swasembada energi.

“Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin, dan yang keempat itu adalah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuan pada akhirnya itu adalah swasembada,” jelasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pembentukan DEN bertujuan mempercepat pencapaian swasembada energi nasional. Dengan adanya DEN, perlahan Indonesia mengurangi impor dan ketergantungannya terhadap negara lain.

“Harapannya dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional hari ini, proses persiapan untuk mengejar sejumlah program prioritas dapat semakin dipercepat,” pungkas Prasetyo.

Ke depan, percepatan swasembada energi akan terus diarahkan untuk menekan ketergantungan impor secara bertahap dan berkelanjutan. Komitmen ini diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak pasokan global.

Selain penguatan kebijakan, pemerintah juga mendorong optimalisasi sumber energi domestik melalui peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur pendukung. Upaya tersebut dipandang penting untuk memastikan ketersediaan energi dalam jangka panjang sekaligus mengurangi tekanan fiskal akibat tingginya belanja impor BBM. Pemerintah menilai langkah ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan energi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Ketahanan energi Papua terus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Papua memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah pegunungan, kepulauan, hingga keterbatasan infrastruktur, sehingga penyediaan energi tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Pemerintah memahami bahwa tanpa energi yang andal dan terjangkau, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua akan sulit terwujud. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis ditempuh secara terintegrasi untuk memastikan energi hadir secara merata hingga ke wilayah paling timur Indonesia.

Salah satu upaya penting pemerintah adalah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal Papua. Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai wilayah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi energi nabati. Tanaman seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu dipandang tidak hanya mampu mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang mengaitkan ketahanan energi dengan kemandirian pangan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Langkah tersebut diperkuat oleh perencanaan teknis yang disiapkan pemerintah pusat. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memandang Papua sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol. Meski saat ini pengembangan masih berada pada tahap pembibitan dan perluasan tanaman, proses ini dinilai sebagai fondasi awal yang krusial. Pemerintah secara sadar memilih pendekatan jangka panjang agar pengembangan energi terbarukan di Papua tidak bersifat eksploitatif, melainkan berkelanjutan dan selaras dengan kondisi sosial serta lingkungan setempat.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan ketahanan energi Papua tetap terjaga melalui penguatan energi konvensional. Penyediaan bahan bakar minyak dan avtur tetap menjadi kebutuhan utama, terutama untuk mendukung transportasi, logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Erika Retnowati, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur di Papua sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan distribusi dan kondisi cuaca yang kerap berubah. Dengan wilayah yang kini terbagi menjadi beberapa provinsi, kebutuhan energi meningkat dan memerlukan manajemen stok yang lebih kuat.

Penguatan infrastruktur penyimpanan dipandang sebagai kunci untuk menjaga keberlanjutan pasokan, khususnya pada periode dengan tingkat konsumsi tinggi. Pemerintah memahami bahwa keterlambatan distribusi akibat cuaca atau hambatan geografis dapat berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penambahan tangki timbun menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan energi selalu tersedia, sekaligus menekan biaya distribusi agar lebih efisien.

Upaya regulator tersebut berjalan seiring dengan komitmen badan usaha milik negara di sektor energi. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan BBM dan avtur di Papua. Dengan tingkat konsumsi yang cenderung meningkat, pengelolaan stok dilakukan secara terukur dan berlapis. Pemerintah melalui BUMN memastikan bahwa ketersediaan energi tidak hanya cukup dari sisi jumlah, tetapi juga terjaga secara berkelanjutan melalui distribusi rutin.

Selain menjamin pasokan, pemerintah juga memberi perhatian besar pada aspek kualitas dan tata kelola distribusi energi. Pengawasan mutu BBM dilakukan secara konsisten dengan melibatkan lembaga teknis guna memastikan masyarakat Papua memperoleh energi yang sesuai standar. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan energi nasional.

Kunjungan dan pemantauan langsung terhadap infrastruktur kelistrikan di Papua juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah. Sistem kelistrikan yang andal dipandang sebagai elemen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, serta kehidupan sosial masyarakat. Dengan memastikan pembangkit, gardu induk, dan jaringan distribusi berfungsi optimal, pemerintah memperlihatkan keseriusan dalam membangun ketahanan energi yang tidak parsial, melainkan menyentuh seluruh rantai pasok.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi Papua menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Energi terbarukan dikembangkan sebagai solusi masa depan, sementara energi konvensional diperkuat untuk menjawab kebutuhan saat ini. Sinergi antara pemerintah pusat, regulator, dan BUMN menjadi bukti bahwa Papua ditempatkan sebagai bagian strategis dari agenda besar kemandirian energi nasional. Ketahanan energi Papua bukan hanya tentang pasokan, tetapi tentang kehadiran negara, keadilan pembangunan, dan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaulat.

Pemerintah juga memandang ketahanan energi Papua sebagai instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi kawasan. Ketersediaan energi yang andal diyakini mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dalam kerangka tersebut, kebijakan energi di Papua tidak diposisikan sebagai proyek sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan terpadu yang saling menguatkan dengan program infrastruktur, pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Oleh: Lua Murib

Swasembada energi semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional, dan Papua memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bentang geografis yang mendukung energi terbarukan, serta posisi geopolitik yang penting di kawasan timur Indonesia, Papua dapat melangkah naik kelas dari sekadar wilayah kaya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi. Gagasan swasembada energi di Papua bukan hanya soal penyediaan listrik atau bahan bakar, tetapi menyangkut transformasi ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kedaulatan nasional di bidang energi.

Arah kebijakan pemerintah yang mendorong Papua mencapai swasembada energi sejalan dengan visi besar pembangunan berbasis potensi lokal. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Papua tidak cukup hanya swasembada pangan, tetapi juga perlu mandiri dalam energi agar setiap daerah mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Papua memiliki sumber energi yang sangat baik, baik energi konvensional maupun terbarukan, dan hasil produksinya harus dapat dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah merancang skema agar daerah-daerah di Papua menjadi bagian utama dari rantai produksi dan pemanfaatan energi di wilayahnya.

Pemanfaatan energi surya dan tenaga air menjadi solusi rasional untuk menjawab tantangan geografis Papua yang luas dan banyak memiliki wilayah terpencil. Teknologi energi terbarukan yang semakin terjangkau membuka peluang elektrifikasi yang lebih merata tanpa harus bergantung pada distribusi BBM yang mahal dan kompleks. Dengan pendekatan ini, desa-desa di pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dapat memperoleh akses energi yang stabil, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi lokal seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro. Energi yang hadir secara konsisten akan memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar kota-kota besar.

Dorongan swasembada energi juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi beban impor BBM nasional yang nilainya ratusan triliun rupiah. Ketika ketergantungan impor dapat ditekan secara bertahap, ruang fiskal negara menjadi lebih longgar untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah. Presiden memandang bahwa penghematan dari pemangkasan impor energi dapat berdampak besar hingga ke tingkat kabupaten. Dalam konteks Papua, hal ini berarti peluang percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Namun, swasembada energi di Papua tidak boleh hanya dimaknai sebagai proyek teknokratis dari pusat. Dimensi sosial dan kultural Papua harus menjadi pertimbangan utama. Di sinilah pentingnya menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek utama pembangunan. Politisi muda Papua Yance Mote menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi prioritas, dan masyarakat perlu diberi kesempatan mengolah tanahnya sendiri dengan dukungan pemerintah. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa swasembada energi akan berhasil jika berbasis pada pemberdayaan masyarakat, bukan semata investasi besar dari luar.

Konsep menjadikan masyarakat sebagai subjek berarti membuka ruang kepemilikan, partisipasi, dan manfaat ekonomi langsung bagi warga. Usulan pengembangan komoditas seperti kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala menunjukkan bahwa swasembada energi dapat diintegrasikan dengan penguatan sektor perkebunan rakyat. Tanaman-tanaman tersebut tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga dapat menjadi bahan baku industri hilir, termasuk bioenergi. Ketika setiap keluarga diberi akses bibit dan pendampingan, tercipta fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat sekaligus menjaga hak atas tanah adat.

Pendekatan berbasis masyarakat juga berpotensi menekan konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Jika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kelestarian hutan dan tanah ulayat. Skema kerja sama yang adil antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam pengolahan komoditas energi seperti kelapa sawit dapat diarahkan pada model plasma rakyat, bukan konsesi besar yang meminggirkan warga lokal. Dengan demikian, pembangunan energi tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Lebih jauh, swasembada energi dapat menjadi pintu masuk industrialisasi Papua. Ketersediaan energi yang cukup dan murah merupakan prasyarat utama tumbuhnya industri pengolahan. Papua tidak harus selamanya mengekspor bahan mentah. Dengan energi yang memadai, hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan tambang dapat dilakukan di dalam wilayah Papua, menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Ini sejalan dengan agenda nasional hilirisasi yang bertujuan mengangkat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Papua yang mandiri energi juga memiliki dampak psikologis dan politik yang penting. Kemandirian memberi rasa percaya diri daerah bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini memperkuat integrasi nasional karena masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran negara. Otonomi khusus Papua menemukan makna konkretnya ketika diterjemahkan dalam kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan riil.

Pada akhirnya, swasembada energi di Papua adalah jalan strategis untuk membawa Papua naik kelas. Naik kelas dalam arti ekonomi yang lebih produktif, masyarakat yang lebih sejahtera, dan daerah yang lebih mandiri. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antara visi besar pemerintah pusat, perencanaan teknis yang matang, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Jika dikelola dengan tepat, Papua tidak hanya menjadi lumbung energi bagi dirinya sendiri, tetapi juga pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus contoh pembangunan inklusif berbasis potensi daerah.

*penulis adalah mahasiswa Papua di Jawa Timur

Jakarta — Program ketahanan energi nasional terus dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari strategi mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Politisi Partai Golkar sekaligus putra asli Papua, Yance Mote, menyampaikan bahwa kebijakan ketahanan energi yang digagas pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal yang utama diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, masyarakat Papua harus diberi kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri yang memberi hasil positif bagi warga di sana, bukan diberikan kepada kelompok kapitalis dari luar,” ujar Yance.

Ia menilai Pemerintah Pusat telah menunjukkan keberpihakan melalui peran fasilitasi dan supervisi dalam mendorong kemandirian masyarakat.

“Pemerintah Pusat cukup mensupervisi saja dan melengkapi kebutuhan masyarakat untuk mengolah tanahnya,” kata Yance.

Yance juga menyambut baik pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia. Menurutnya, penguatan kelembagaan energi nasional menjadi fondasi penting untuk memastikan arah kebijakan ketahanan energi berjalan terintegrasi hingga ke daerah.

Dukungan terhadap program ketahanan energi juga datang dari masyarakat Papua, seiring dengan dorongan untuk meningkatkan kapasitas dan peran ekonomi rakyat dalam pembangunan daerah.

“Bagi kami, sudah saatnya masyarakat Papua naik kelas. Dari yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, ketahanan energi di Papua dapat diimplementasikan melalui pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal seperti kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi nasional.

“Nanti hasil panennya akan dijual kembali kepada pemerintah, bisa dilakukan hilirisasi maupun untuk keperluan ekspor,” urainya.

Skema ini dinilai mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi dan ekonomi daerah.

Selain itu, Yance menilai keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan lahan akan memperkuat perlindungan lingkungan serta menjaga keberlanjutan tanah adat.

“Selain itu, masyarakat tentu akan berjuang sungguh-sungguh mengelola lahannya karena akan mendapat hasil. Dengan kata lain, rakyat akan naik kelas dengan terlibat langsung dengan program ketahanan energi,” pungkasnya. #