Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong perluasan lapangan kerja melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dipimpin perempuan, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya tersebut didukung melalui kerja sama internasional dengan Pemerintah Kanada, yang mengalokasikan pendanaan lebih dari 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp266,4 miliar untuk lima inisiatif penguatan UMKM di Indonesia.

Pendanaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sektor makanan olahan agar lebih produktif, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja, sekaligus memperluas akses ke pasar ekspor.

Menteri Muda Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai menyampaikan dukungan tersebut dalam kunjungannya ke Jakarta.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Randeep Sarai.

Pemerintah Indonesia memandang kerja sama ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM, termasuk akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan penguatan tersebut, UMKM diharapkan mampu memperluas skala usaha dan membuka peluang kerja baru, terutama bagi perempuan.

Dari total pendanaan yang disiapkan, dua proyek utama difokuskan langsung pada peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM. Proyek Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) memperoleh pendanaan 5 juta dolar Kanada atau sekitar Rp60,5 miliar untuk periode enam tahun. Program ini mendukung UMKM sektor makanan olahan melalui penguatan layanan pendukung perdagangan dan penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, proyek Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) yang dijalankan bersama Catalyste+ juga memperoleh pendanaan 5 juta dolar Kanada selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 400 UMKM Indonesia agar lebih siap menembus pasar ekspor melalui peningkatan kapasitas usaha dan penguatan jejaring perdagangan internasional, yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain penguatan UMKM di dalam negeri, Pemerintah Indonesia juga mendorong pemanfaatan peluang kerja luar negeri melalui kerja sama ketenagakerjaan yang terstruktur. Pemerintah Kanada membuka peluang bagi warga negara Indonesia di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga teknologi.

“Kami memiliki berbagai peluang, mulai dari dokter di sektor kesehatan, pekerja teknologi, hingga tenaga di sektor ekonomi dan perawatan, termasuk perawatan lansia. Selalu ada kebutuhan yang harus dipenuhi,” kata Randeep.

Langkah ini mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam memperluas kesempatan kerja, baik melalui penguatan UMKM nasional maupun pemanfaatan peluang kerja global secara aman dan terukur. #

Jakarta – Pemerintah memastikan keberlanjutan Paket Ekonomi pada 2026 dengan tetap menggelontorkan berbagai insentif yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini disusun untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah tengah memfinalisasi sejumlah kebijakan utama yang akan dilanjutkan dan diperluas pada tahun depan.

“Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026,” ungkap Haryo.

Sejumlah program yang berlanjut pada 2026 mencakup Program Magang Nasional, penyesuaian jangka waktu serta perluasan penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029, serta perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya.

Kebijakan tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, sekaligus mempertahankan lapangan kerja yang telah ada.

Pemerintah juga memperpanjang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan serta melanjutkan dan memperluas diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Insentif jaminan sosial ini menyasar pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring, sopir, kurir, dan pekerja logistik agar tetap terlindungi dan produktif.

Sepanjang 2025, implementasi Paket Ekonomi menunjukkan hasil positif dalam penguatan kesiapan tenaga kerja. Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah merealisasikan 102.696 peserta dari total 724.880 pendaftar pada tiga batch awal, melampaui target awal sebanyak 100 ribu peserta.

“Di sisi perlindungan daya beli, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini telah diatur melalui PMK Nomor 72 Tahun 2025 dan sudah berjalan,” ujarnya.

Dalam rangka penyerapan tenaga kerja langsung, pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai. Kementerian Pekerjaan Umum telah merealisasikan anggaran sebesar Rp6,63 triliun atau 93,70 persen, dengan serapan tenaga kerja lebih dari 25 ribu orang. Sementara itu, Kementerian Kehutanan merealisasikan Rp1,18 triliun atau 65,38 persen, dengan menyerap lebih dari 16 ribu tenaga kerja.

Ke depan, pemerintah turut mengembangkan program ekonomi perkotaan dan gig economy melalui platform digital yang ditargetkan diimplementasikan di 15 kota. Program ini diproyeksikan menjadi sumber baru penciptaan peluang kerja, khususnya bagi UMKM dan pekerja sektor informal, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan. #

Jakarta — Tahun 2026 dinilai menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional. Bukan lagi sekadar fase perencanaan atau wacana kebijakan, tahun depan ditegaskan sebagai tahun eksekusi yang menuntut hasil nyata dan terukur di lapangan. Keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup dinilai dari optimisme pernyataan, tetapi harus tercermin pada kondisi riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa fokus utama kebijakan ekonomi 2026 harus diarahkan pada implementasi konkret. Menurutnya, publik kini menunggu dampak nyata dari berbagai program pemerintah yang selama ini dirancang. “Tahun 2026 adalah tahun eksekusi. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari dampaknya di lapangan, bukan hanya dari narasi optimistis,” ujarnya.

Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut, lanjut Fakhrul, adalah percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun. Ia menilai pola belanja yang menumpuk di akhir tahun atau back-loading berisiko menurunkan ekspektasi pelaku usaha dan menahan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang cepat dan merata akan menjadi sinyal kuat bagi sektor swasta untuk ikut bergerak dan berekspansi.

Dari sisi pembiayaan, Fakhrul menjelaskan bahwa likuiditas perbankan sejatinya tersedia. Namun, penyaluran kredit masih tersendat akibat kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan risiko. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah dinilai penting untuk ikut menanggung sebagian risiko agar aliran dana ke masyarakat dan dunia usaha kembali lancar. Langkah ini dinilai strategis untuk menghidupkan kembali roda ekonomi, terutama sektor produktif.

Tantangan utama perekonomian 2026, menurut Fakhrul, adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu. Di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan global, menjaga daya beli masyarakat menjadi agenda utama agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang pertumbuhan nasional.

Ia juga memproyeksikan bahwa pemulihan ekonomi akan lebih dahulu terasa di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan yang semakin kuat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di luar kota-kota besar.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik global, Fakhrul menekankan pentingnya sikap pragmatis. Indonesia harus sadar posisi dan mengutamakan ketahanan ekonomi nasional, ketimbang mengejar siklus ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Strategi ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan.

Kepada masyarakat, Fakhrul mengimbau agar tetap berhati-hati namun tidak panik dalam menyikapi kondisi ekonomi. Ia mendorong publik mulai melirik peluang usaha di daerah seiring pergeseran arah kebijakan pembangunan. Di saat yang sama, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan, namun tetap diiringi dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berjalan dengan tata kelola yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi eksekusi kebijakan yang konsisten, belanja negara yang cepat, serta keberanian mengambil langkah strategis, ekonomi 2026 diyakini dapat bergerak lebih solid dan inklusif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Jakarta – Pemerintah mengintensifkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menjelang 2026.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin terkoordinasi, terukur, serta berorientasi pada eksekusi, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai 2026 menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan fiskal dan pemerintah, yang membuat arah kebijakan ekonomi lebih jelas dan selaras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Fakhrul dalam dialog bersama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.

Fakhrul menilai peran aktif pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar melalui dukungan bagi sektor swasta dan komitmen berbagi risiko guna mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5,4–5,6 persen realistis, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berfokus pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” katanya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko pemerintah dan perbankan menjadi instrumen penting mendorong pembiayaan sektor riil, didukung likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan pemerintah agar penyaluran kredit terus meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, percepatan belanja negara sejak awal tahun dinilai strategis untuk menjaga perputaran ekonomi, memperbaiki arus kas pelaku usaha, dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga mempercepat pembayaran, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan swasta.

Fakhrul menegaskan 2026 menjadi fase krusial eksekusi kebijakan ekonomi yang berdampak nyata bagi perekonomian nasional. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 2026.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi nasional dinilai semakin terkoordinasi, terukur, dan berfokus pada eksekusi, sehingga menumbuhkan optimisme dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi perekonomian nasional.

Ia melihat koordinasi antara otoritas fiskal dan pemerintah semakin solid, sehingga kebijakan ekonomi memiliki arah yang lebih jelas dan berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Fakhrul, dalam dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Di tengah dinamika ekonomi global, Fakhrul menilai kehadiran aktif pemerintah menjadi faktor kunci.

Pemerintah tidak hanya memberikan ruang bagi sektor swasta, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk berbagi risiko ekonomi guna memastikan proses pemulihan dan pertumbuhan berjalan lebih seimbang dan berkelanjutan.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5,4–5,6 persen dinilai realistis.

Fakhrul menyebut target tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil.

Likuiditas perbankan dinilai memadai, dan dengan dukungan kebijakan pemerintah, penyaluran pembiayaan diharapkan dapat semakin meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, Fakhrul juga menilai percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga perputaran ekonomi. Belanja pemerintah yang tepat waktu diyakini dapat menjaga ekspektasi pelaku usaha, memperbaiki arus kas, serta mendorong aktivitas ekonomi secara lebih merata.

Pemerintah juga dinilai terus berupaya mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran, khususnya kepada pelaku usaha di sektor konstruksi dan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kepercayaan sektor swasta.

Fakhrul menegaskan tahun 2026 merupakan fase penting bagi eksekusi kebijakan ekonomi. Ia menilai pemerintah semakin fokus pada implementasi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi global, pemerintah dinilai tepat dalam memprioritaskan penguatan ekonomi domestik dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan semakin merata, terutama di daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah dan memiliki basis ekonomi yang kuat.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi bagian penting dari agenda pemerintah, seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia.

Menurutnya, untuk pertama kalinya terlihat koordinasi yang lebih jelas, terukur, dan kompak antara otoritas fiskal dan pemerintah, sehingga arah kebijakan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi fiskal dan kebijakan pemerintah mulai terlihat lebih rapi dan terukur. Ini memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian nasional untuk melangkah ke depan,” ujar Fakhrul saat dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Ia menekankan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pemerintah tidak cukup hanya memberikan ruang bagi sektor swasta. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara aktif dan berani mengambil risiko ekonomi agar proses pemulihan dan pertumbuhan tidak sepenuhnya dibebankan kepada dunia usaha.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen merupakan angka yang realistis dan dapat dicapai. Namun, hal itu mensyaratkan adanya pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan sektor swasta. “Perlambatan ekonomi tidak bisa ditanggung satu pihak saja. Pemerintah perlu berbagi risiko agar dunia usaha tetap bergerak,” katanya.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, dirinya menyoroti pentingnya skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan kredit dan asuransi kredit.

Skema tersebut dinilai krusial untuk mendorong keberanian perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil di tengah sikap kehati-hatian yang masih dominan.

Fakhrul juga menegaskan bahwa 2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi tahun perencanaan atau sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi, menurutnya, perlu diukur dari dampak nyata di lapangan dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.

“Belanja negara harus dipercepat sejak awal tahun dan tidak dilakukan secara back-loading, karena keterlambatan belanja akan menurunkan ekspektasi pelaku usaha,” ujarnya.

Ia mengingatkan perbankan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Pendekatan yang terlalu defensif dinilai tidak lagi relevan, sehingga pertumbuhan kredit perlu terus didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Fakhrul, tantangan utama perekonomian 2026 adalah menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.

Ia menilai manfaat perdagangan internasional tidak lagi sebesar sebelumnya, sehingga fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi domestik.

Pemulihan ekonomi, lanjutnya, diperkirakan lebih dulu terjadi di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap berhati-hati namun tidak panik, serta mulai melihat peluang usaha di daerah.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus terus berjalan seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berlangsung secara bersih dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum emas bagi perekonomian Indonesia.

“Dengan adanya koordinasi yang lebih solid antara otoritas fiskal dan pemerintah, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Fakhrul percaya bahwa koordinasi yang lebih terukur antara kebijakan fiskal dan ekonomi akan memungkinkan perekonomian Indonesia berkembang dengan lebih sinkron dan stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski dunia usaha masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global, Fakhrul mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya memberi ruang bagi sektor swasta, tetapi juga berperan aktif dalam mengambil risiko ekonomi.

Dengan berbagi tanggung jawab, pemulihan ekonomi diharapkan bisa lebih merata dan tidak hanya mengandalkan sektor swasta semata.

“2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari prediksi optimistis,” tegas Fakhrul.

Fakhrul juga menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026, yang diperkirakan berada di kisaran 5,4–5,6 persen, sangat realistis dan dapat tercapai dengan kebijakan yang tepat.

Namun, ia menekankan pentingnya agar pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk berperan lebih aktif, serta bersedia berbagi risiko dengan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih terjaga.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah arus pembiayaan sektor riil, yang selama ini terkendala oleh kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit.

Untuk mendorong sektor perbankan agar lebih berani menyalurkan dana, Fakhrul menyarankan penggunaan instrumen seperti penjaminan kredit dan asuransi kredit. Hal ini, menurutnya, akan memberikan jaminan bagi perbankan untuk lebih berani memberikan pembiayaan kepada dunia usaha.

Fakhrul juga mengingatkan agar sektor perbankan tidak lagi mengadopsi pendekatan yang terlalu defensif, mengingat bahwa ekonomi Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir dan perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Ia menambahkan bahwa percepatan belanja negara juga harus menjadi perhatian penting pemerintah. Dengan mempercepat belanja negara, pemulihan ekonomi bisa dipercepat, menghindari pola back-loading yang menghambat optimisme pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah juga diimbau untuk mempercepat pembayaran kewajiban kepada pelaku usaha, terutama di sektor konstruksi dan infrastruktur, untuk memperbaiki arus kas dan memperkuat kepercayaan dunia usaha.

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia pada 2026 adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fakhrul juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi domestik dan lebih fokus pada peluang di luar kota besar.

Dengan kebijakan pemerataan pembangunan, peluang ekonomi kini semakin terbuka di daerah-daerah yang memiliki potensi besar.

Fakhrul juga mengajak pemerintah untuk tetap pragmatis dalam menghadapi dinamika geopolitik global, dengan lebih fokus pada ketahanan ekonomi domestik yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus didorong agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan tata kelola yang lebih transparan dan stabil.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Fakhrul yakin bahwa 2026 bisa menjadi titik balik bagi Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan dan berdaya saing.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2026 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Tahun 2026 dinilai sebagai momentum penting bagi perekonomian Indonesia, seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas fiskal. Sinkronisasi ini menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah pada 2026 menunjukkan kesiapan yang lebih matang.

“Untuk pertama kalinya kita melihat koordinasi yang lebih jelas dan kompak antara kebijakan fiskal dan arah pemerintah, sehingga kebijakan ekonomi bisa berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, pemerintah dinilai mengambil peran aktif sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Fakhrul menekankan bahwa kehadiran negara sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.

“Pemerintah tidak cukup hanya memberi ruang bagi sektor swasta, tetapi harus hadir secara aktif dan berani mengambil peran agar proses pertumbuhan berjalan seimbang,” katanya.

Target pertumbuhan ekonomi nasional 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen dinilai realistis dan mencerminkan optimisme yang terukur. Menurut Fakhrul, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai target tersebut.

“Angka ini sangat mungkin dicapai selama pemerintah terus berbagi peran dengan sektor swasta dan memastikan beban pertumbuhan tidak ditanggung oleh satu pihak saja,” ujarnya.

Peran sektor keuangan juga menjadi perhatian utama. Skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan dan asuransi kredit, dinilai mampu mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil.

“Likuiditas perbankan pada dasarnya tersedia. Dengan dukungan pemerintah, aliran kredit ke dunia usaha akan semakin lancar dan produktif,” kata Fakhrul.

Selain itu, percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah juga diarahkan untuk mempercepat pembayaran kewajiban kepada pelaku usaha, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Dalam menghadapi perubahan geopolitik global, pemerintah memilih pendekatan pragmatis dengan menempatkan ketahanan ekonomi domestik sebagai prioritas. Pemulihan ekonomi diproyeksikan semakin menguat di daerah, terutama wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah.

“Ke depan, peluang pertumbuhan justru semakin besar di daerah, seiring dengan pemerataan pembangunan,” ujar Fakhrul.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tenang. “Kondisi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik. Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menguat secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Oleh : Barra Dwi Rajendra )*

Program Sekolah Rakyat tampil sebagai wajah baru pendidikan Indonesia yang menghidupkan kembali harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program tersebut dinilai masyarakat sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif, setara, dan bebas diskriminasi. 

Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga memulihkan mimpi anak-anak yang sebelumnya terhenti oleh kemiskinan, keterbatasan lingkungan, dan minimnya dukungan keluarga.

Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 34 provinsi pada Januari 2026 sebagai penanda keseriusan negara memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Program tersebut dirancang dengan konsep sekolah berasrama gratis yang menjamin seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, asupan gizi, hingga layanan kesehatan. Pendekatan menyeluruh tersebut menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan ekosistem pembinaan anak yang utuh.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa bangga dan haru saat menyaksikan langsung perkembangan siswa Sekolah Rakyat di Banjarbaru. Kepala Negara menilai capaian para siswa mencerminkan potensi besar anak-anak dari latar belakang sederhana ketika negara hadir memberikan fasilitas dan kesempatan yang layak. Dalam waktu relatif singkat, siswa Sekolah Rakyat mampu menunjukkan kepercayaan diri, prestasi akademik, hingga penguasaan bahasa asing yang melampaui ekspektasi awal.

Presiden mengamati langsung siswa yang telah menorehkan prestasi setingkat olimpiade meskipun baru menempuh pendidikan selama enam bulan. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan bahwa keterbatasan ekonomi tidak pernah menjadi ukuran kecerdasan maupun kapasitas anak bangsa. 

Keberanian pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama dinilai menjadi kunci lahirnya capaian tersebut karena anak-anak dapat belajar tanpa dihantui persoalan makan, kesehatan, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Lebih jauh, Presiden menegaskan pentingnya negara memberi penghargaan cepat dan nyata atas setiap prestasi yang diraih peserta didik. Pemerintah membuka peluang beasiswa lanjutan, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri bagi siswa berprestasi. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai jalur mobilitas sosial yang nyata bagi anak-anak kurang mampu.

Dukungan politik terhadap program tersebut juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PSI Bidang Pendidikan Nasional Danik Eka Rahmaningtyas menilai Sekolah Rakyat menyasar akar persoalan ketimpangan pendidikan. 

Program tersebut tidak hanya menghapus biaya sekolah, tetapi juga mengatasi persoalan gizi, lingkungan belajar, dan minimnya dukungan keluarga yang selama ini membatasi anak-anak miskin.

Danik memandang Sekolah Rakyat sebagai tangga mobilitas vertikal yang memungkinkan anak-anak keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan komprehensif tersebut dinilai mampu mengoreksi ketimpangan struktural, bukan sekadar membuka pintu formal pendidikan. Negara, melalui Sekolah Rakyat, menghadirkan keadilan substantif dengan memastikan kesempatan yang setara juga menghasilkan hasil yang adil.

Sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Sekolah Rakyat menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan memuliakan keluarga kurang mampu sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang berdaya saing. Target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mempertegas visi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut juga ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Wapres menilai Sekolah Rakyat berperan penting dalam membuka akses pendidikan setara, membangun karakter, dan menumbuhkan kepercayaan diri generasi muda di wilayah dengan tantangan geografis dan ekonomi. Penguatan kualitas pembelajaran, pemenuhan tenaga pendidik, serta perbaikan sarana prasarana menjadi perhatian utama agar tidak ada anak tertinggal.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala Sekolah SRMA 41 Biak Samuel Franklyn Yawan menilai Sekolah Rakyat sebagai harapan besar bagi keluarga kurang mampu di wilayah tersebut. 

Program tersebut juga sudah membuka akses pendidikan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh anak-anak dari berbagai distrik yang tengah mengalami kesulitan secara ekonomi. 

Meski pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap dan kini masih menghadapi kekurangan guru, namun dari segi operasional sekolah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat signifikan dengan juga disertai adanya dukungan pada sarana belajar bagi generasi penerus bangsa yang semakin memadai.

Secara nasional, Sekolah Rakyat telah mampu menjangkau hingga sebanyak ribuan siswa dari berbagai kalangan, khususnya kepada mereka keluarga rentan dengan menghadirkan fasilitas asrama, ruang kelas, dan juga dukungan penuh bagi semua proses pembelajaran yang jauh lebih layak untuk mereka. 

Kehadiran program tersebut sekali lagi juga semakin menegaskan bagaimana pentingnya peran secara langsung dari negara dalam memastikan supaya pendidikan memang benar-benar menjadi hak yang mampu diakses secara universal oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan tanpa membedakan latar belakang mereka dalam bentuk apapun. 

Salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat ini dinilai oleh berbagai pihak memang telah berhasil menghidupkan kembali harapan dari seluruh anak bangsa yang tengah dalam kondisi kurang mampu sekaligus juga membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif akan mampu mengubah bagaimana masa depan mereka secara nyata dan menjadi jauh lebih bermartabat nantinya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Survei publik terbaru menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap program Sekolah Rakyat sebagai terobosan pendidikan inklusif di Indonesia. Data Litbang Kompas mencatat 94,4 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan dan pengembangan Sekolah Rakyat, dengan 28,2 persen di antaranya menyatakan sangat setuju. 

Angka tersebut menegaskan adanya mandat sosial yang besar bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas program pendidikan yang menyasar kelompok paling rentan tersebut.

Dukungan publik tersebut tidak muncul tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, dan sosial menjadi persoalan laten. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas hambatan itu dengan pendekatan yang lebih membumi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan formal, melainkan sebagai ruang pemulihan kesempatan belajar yang sempat terputus.

Peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati menilai tingginya angka dukungan publik mencerminkan optimisme yang nyata. Dukungan tersebut tidak berhenti pada persetujuan normatif, melainkan disertai keyakinan bahwa Sekolah Rakyat mampu memberi peluang pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi. 

Litbang Kompas juga mencatat bahwa optimisme tersebut muncul lintas kelas sosial, tidak hanya dari kelompok bawah sebagai sasaran utama program, tetapi juga dari kelompok menengah dan atas.

Meski demikian, Litbang Kompas mengidentifikasi tantangan pada aspek pemahaman publik. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat rinci Sekolah Rakyat belum sepenuhnya merata. 

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat strategi sosialisasi agar pesan kebijakan tersampaikan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat akar rumput.

Dari perspektif media, Direktur Pemberitaan Kompas TV Yogie Arief Nugroho melihat penerimaan publik terhadap Sekolah Rakyat sebagai sinyal positif. Program tersebut dinilai mudah dipahami masyarakat karena menjawab kebutuhan nyata dan menyentuh persoalan dasar. Model Sekolah Rakyat tidak memposisikan pendidikan sebagai kemewahan, melainkan sebagai hak yang harus dijangkau oleh setiap anak tanpa kecuali.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempatkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis pemutusan rantai kemiskinan. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar anak-anak dari keluarga pada desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. 

Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dengan dukungan fasilitas lengkap, mulai dari ruang belajar, laboratorium, olahraga, hingga pengembangan keterampilan hidup. Pendekatan tersebut memungkinkan pembentukan karakter, disiplin, dan kemandirian secara lebih menyeluruh.

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan asas kesetaraan dan pengembangan potensi. Sistem multi-entry dan multi-exit memberi ruang bagi setiap anak untuk belajar sesuai kemampuan dan ritme perkembangan masing-masing. Pendekatan tersebut menolak standar tunggal keberhasilan akademik dan mengakui keragaman kecerdasan sebagai modal utama pendidikan inklusif.

Gus Ipul juga menyampaikan optimisme terhadap target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 100 sekolah permanen setiap tahun melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. 

Kementerian Sosial memastikan proses seleksi siswa berjalan ketat, transparan, dan bebas dari praktik titipan atau penyimpangan, sehingga program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Hingga awal 2026, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi di 34 provinsi dengan hampir 16 ribu siswa, didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan. Pembangunan sekolah permanen juga telah dimulai di lebih dari 100 titik. Data tersebut memperlihatkan bahwa program tidak berhenti pada wacana, melainkan telah bergerak dalam skala nasional.

Inovasi lain muncul melalui pemanfaatan Tes Talent DNA berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan potensi siswa. Gus Ipul menilai pendekatan tersebut krusial karena Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik. 

Pemetaan berbasis teknologi memungkinkan pendidik memahami bakat siswa secara objektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. Hasil awal menunjukkan keragaman potensi yang kaya, mulai dari bidang sains dan teknologi, sosial, hingga bahasa.

Perubahan yang sangat positif juga tampak pada berbagai hal lain, seperti pada aspek kesehatan dan karakter siswa. Pemerintah mencatat bahwa telah terjadi peningkatan kebugaran fisik mereka, kemudian adanya penurunan anemia, serta perkembangan sikap disiplin dan kemandirian yang secara nyata dapat dirasakan dan dilihat. Intervensi tidak hanya menyentuh anak, tetapi juga keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan pendampingan sosial.

Dengan sangat derasnya dukungan dari seluruh publik hingga mencapai sebesar 94,4 persen, maka kini Sekolah Rakyat telah berdiri megah sebagai simbol harapan baru untuk mewujudkan keterjangkauan sektor pendidikan secara jauh lebih inklusif bagi semua pihak tanpa membedakan dan tidak ada diskriminasi sama sekali. 

Tantangan implementasi tentu masih ada, namun legitimasi sosial yang sangat kuat dari seluruh masyarakat tersebut telah memberi fondasi penting bagi keberlanjutan program pemerintah itu. Pasalnya, memang Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar menghadirkan ruang belajar semata, tetapi juga sekaligus membuka kembali masa depan bagi ribuan anak yang selama ini masih berada di pinggir sistem pendidikan nasional agar seluruhnya terjangkau dan mampu mengenyam pendidikan secara layak. (*)

)* Kontributor Lembaga Sadawira Utama