Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Penanganan banjir di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan perkembangan yang semakin positif, seiring dengan mulai teratasinya sejumlah titik rawan yang sebelumnya kerap terdampak parah. Upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat mulai memperlihatkan hasil nyata di lapangan.

Perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana menjadi indikator arah kebijakan yang semakin tepat sasaran. Meski tantangan masih ada, tren penanganan ini memberi harapan bahwa risiko banjir di Sumatra dapat ditekan secara berkelanjutan jika konsistensi tetap dijaga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan sejumlah Menteri dan pejabat terkait untuk membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut intstruksi Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Dari pertemuan tersebut, telah terpetakan situasi terkini setelah masa tanggap darurat. Tito mengatakan, ada daerah yang sudah selesai dipulihkan, namun ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat hingga sekitar 10 hari ke depan. 

Tito menjelaskan, berdasarkan pemantauan di lapangan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, Sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemulihan ditandai dengan Kembali berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, beroperasinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. 

Kendati demikian, ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian khusus. Mantan Kapolri itu menjabarkan, di Provinsi Aceh sebanyak 11 daerah dari 18 kabupaten/kota sudah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih butuh penanganan lanjutan. Kondisi yang sama juga terjadi di Sumut dan Sumbar. 

Tito mengungkapkan, meski mayoritas wilayah telah memasuki fase pemulihan, beberapa daerah tetap memerlukan penanganan khusus sesuai tingkat dampak bencana. Ia juga menekankan terkait dengan percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah daerah diharapkan bisa menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu pendataan keseluruhan rampung ke pemerintah pusat. 

Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan fasilitas kesehatan yang terdampak banjir kembali pulih dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan, tahap pemulihan berangsur dilakukan sejak minggu pertama Januari 2026. 

Saat ini sektor kesehatan sudah memasuki tahap ketiga, yakni fase pemulihan. Budi berharap pada akhir Maret 2026 semua fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat pulih Kembali. 

Ia mengatakan, tahapan pemulihan ini merupakan yang paling berat karena langkah akhir memastikan fasilitas kesehatan terdampak kembali beroperasi, seperti alat-alat kesehatan harus dipastikan benar-benar bisa dipakai, alat rumah sakit yang tidak murah, dan alat pendukung operasional kesehatan lainnya yang harus juga diganti. 

Pemulihan rumah sakit menjadi salah satu prioritas pemerintah karena merupakan layanan yang paling vital untuk dapat menyelamatkan korban terdampak. Sejak bencana terjadi banyak fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi. 

Sejak 1 Desember 2025, Kemenkes membentuk Pusat Krisis Kesehatan di tiga provinsi terdampak untuk mendata aset rumah sakit dan Puskesmas. saat ini seluruh 87 RSUD di daerah terdampak bencana mulai dapat beroperasi kembali. 

Kemudian pada minggu kedua Desember 2025, proses pemulihan telah dilakukan 867. Dari angka tersebut, 152 di antaranya terdampak parah. Sekarang tinggal tiga lagi yang belum bisa beroperasi, yaitu di Aceh Tengah, Rusip Antara; di Aceh Tenggara, Jambur Laklak; dan di Aceh Timur, Lokop,

Budi menjelaskan, Kemenkes hingga kini telah mengirimkan 4.000 relawan yang ditempatkan di 1.000 pengungsian tersedia. Relawan kesehatan memang diprioritaskan untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir.

Secara keseluruhan, perkembangan penanganan banjir di Sumatra memperlihatkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mulai berjalan lebih solid dan terarah. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan terpadu mampu mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Meski demikian, perhatian terhadap daerah yang masih berada dalam fase penanganan lanjutan tidak boleh berkurang. Ketepatan data, kecepatan respons, dan kesinambungan kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan pemulihan antarwilayah.

Pemulihan sektor kesehatan dan perumahan harus terus dikawal karena keduanya menyangkut langsung keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Keberhasilan pada dua sektor ini akan menentukan seberapa cepat masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Ke depan, penanganan banjir di Sumatra perlu diarahkan tidak hanya pada respons darurat dan rehabilitasi, tetapi juga pada upaya mitigasi jangka panjang. Dengan komitmen yang konsisten dan pengawasan yang kuat, arah positif yang telah terlihat saat ini dapat menjadi fondasi pengelolaan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Teuku Rasya )*

Aceh, provinsi yang kaya budaya dan sejarah, kembali menjadi sorotan dalam upaya menghadapi tantangan alam dan sosial. Awal 2026, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah strategis untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencanahidrometeorologi. Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat adalah operasi modifikasi cuaca sebagai strategi pengendalian curah hujan ekstrem. Upaya ini bertujuan menekan intensitas hujan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus melindungi keselamatan warga. Melalui ratusan sortie penyemaian awan menggunakan bahan seperti Natrium Klorida dan kapur tohor, pemerintah berupaya mengatur kondisi cuaca di wilayah rawan bencana, termasuk Aceh dan kawasan sekitarnya.

Masyarakat Aceh menyambut positif langkah modifikasi cuaca yang dipimpin oleh BNPB, bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait lainnya. Bagi warga yang masih dalam proses memulihkan kehidupan pascabencana banjir dan longsor akhir tahun lalu, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat dan penuh tanggung jawab dari pemerintah. Dampak langsung dari modifikasi cuaca adalah berkurangnya potensi gangguan hujan ekstrem yang dapat menghambat proses distribusi bantuan, evakuasi, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga saat ini, sebanyak 4.280 unit huntara telah memasuki tahap pengerjaan fisik. Di Provinsi Aceh, dukungan berbagai pihak telah menghasilkan serah terima 200 unit hunian kepada warga terdampak di sejumlah lokasi prioritas, BNPB juga mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan potensi cuaca ekstrem yang dapat menghambat proses pemulihan.

Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan huntara terus meningkat, sementara intensifikasioperasi modifikasi cuaca (OMC) telah mencapai lebih dari seribu sortie yang tersebar di wilayah Sumatera termasuk Aceh. Hal ini mencerminkan sinergi lintas lembaga yang kuat dalam upaya memastikan pemulihan pascabanjir berjalan secara komprehensif.

Dalam suasana masyarakat yang bersemangat membangun kembali wilayahnya, kekinian muncul pula komitmen kuat warga Aceh untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Seiring dengan semangat pemulihan itu, warga secara tegas menolak segala bentuk eksistensi kelompok separatis yang mencoba mengusik ketentraman dan proses rehabilitasi. Pernyataan ini muncul di tengah momentum pemulihan, di mana masyarakat mengedepankan semangat persatuan dan menolak simbol atau kelompok separatis yang pernah menjadi bagian dari konflik masa lalu. Komunitas masyarakat menyadari bahwa upaya menjaga persatuan bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dari proses membangun kembali kehidupan yang lebih baik di Aceh.

Aceh pernah mengalami konflik panjang dengan kelompok separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka hingga tercapainya Perjanjian Damai Helsinki pada 2005. Sejak itu, dinamika politik Aceh bergerak ke arah yang lebih konstruktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski sesekali simbol dan narasi separatis masih muncul di ruang publik, pemerintah dan masyarakat menanggapinya dengan sikap waspada dan penolakan tegas. Bagi warga Aceh, menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan dinilai jauh lebih penting daripada menghidupkan kembali ideologi lama yang berpotensi memecah belah persatuan.

Dukungan warga Aceh terhadap kebijakan modifikasi cuaca serta penolakan terhadap kebangkitan simbol separatis berangkat dari kesadaran bersama akan pentingnya stabilitas dan kemajuan. Masyarakat menilai fokus utama saat ini adalah pemulihan pascabencana, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga pemberdayaan komunitas. Pemerintah daerah pun aktif melibatkan warga dalam kegiatan relawan, pembangunan, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Operasi modifikasi cuaca yang dinilai efektif mendapat dukungan luas karena dipahami sebagai bagian penting dari mitigasi bencana di wilayah rawan hujan ekstrem seperti Aceh. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong. Warga berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat mampu mendorong Aceh bangkit lebih kuat dengan ketahanan sosial dan ekonomi yang semakin solid.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengatakan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar Aceh tetap aman, damai, serta fokus pada agenda pemulihan dan pembangunan ke depan. Fokus utama kita saat ini adalah pemulihan dan membantu korban agar dapat bangkit kembali. Persatuan adalah kekuatan Aceh

Lebih jauh lagi, sikap warga Aceh yang menolak eksistensi kelompok separatis di tengah pemulihan bencana menandakan kedewasaan politik dan sosial masyarakat setempat. Alih-alih terpecah oleh isu-isu yang tidak relevan dengan kesejahteraan mereka, masyarakat memilih fokus pada aspek-aspek yang membawa kemajuan dan keamanan. Hal ini menggarisbawahi bahwa Aceh saat ini tidak hanya bangkit secara fisik pascabencana, tetapi juga semakin kuat dari segi persatuan dan integritas nasional.

Seiring berjalannya waktu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat di Aceh diyakini akan terus berkembang. Kebijakan modifikasi cuaca yang didukung penuh oleh warga, serta penolakan terhadap upaya separatis yang merugikan, menjadi gambaran nyata bagaimana semangat kebangsaan dan kerja sama bisa menjadi fondasi kuat dalam menghadapi masa depan. Aceh tidak hanya pulih dari bencana alam, tetapi juga tumbuh sebagai simbol ketahanan masyarakat yang bersatu, resilien, dan penuh harapan.

)* Pengamat kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 197 titik pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Hunian tetap tersebut akan dibangun di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya bagi korban banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan seluruh tahapan pembangunan hunian tetap telah dipersiapkan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga tahapan lelang dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektare, di Sumatera Utara 58 hektare, dan di Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah kami verifikasi dan dinyatakan layak,” kata Maruarar.

Ia merinci, dari total 197 titik yang disiapkan, sebanyak 153 titik berada di Aceh, 16 titik di Sumatra Utara, dan 28 titik di Sumatra Barat. Seluruh lokasi tersebut diproyeksikan menjadi kawasan hunian tetap yang bersifat permanen, bukan sekadar hunian sementara.

Menteri PKP menegaskan pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana seperti banjir, tsunami, dan longsor. Kedua, lahan tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, lokasi hunian harus dekat dengan pusat aktivitas dan ekosistem kehidupan masyarakat.

“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Maruarar mendorong percepatan proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap di berbagai titik tersebut dapat mulai dilaksanakan pada Februari 2026.

Selain aspek teknis, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional dalam penanganan pascabencana. Menurut Maruarar, keseragaman data menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hunian tetap berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, jumlah rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Kondisi tersebut menjadi dasar percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah yang aman, layak, dan mendukung keberlanjutan kehidupan sosial serta ekonomi. #

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 197 titik lokasi yang akan digunakan untuk relokasi sekaligus pembangunan hunian tetap di tiga provinsi tersebut.

Maruarar menyampaikan, percepatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

“Kami bergerak cepat dan telah mengusulkan sejumlah titik lokasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk pembangunan hunian tetap,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, khusus di Aceh, total lahan relokasi yang diusulkan seluas 473,09 hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 titik lahan telah melalui proses verifikasi lapangan dan dinyatakan layak untuk segera dibangun.

“Khusus untuk Aceh, kami mengusulkan 153 titik lahan relokasi dengan total luas 473,09 hektare dan daya tampung mencapai lebih dari 28 ribu unit rumah. Dari jumlah itu, sebagian telah diverifikasi dan dinyatakan layak,” jelasnya.

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus aman dari potensi bencana.

“Lokasinya harus aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan sumber kehidupan masyarakat, seperti lahan pertanian, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan pendataan kerusakan rumah menjadi fondasi utama percepatan pemulihan pascabencana.

“Kunci percepatan bantuan ada pada data yang jelas, mana rumah rusak ringan, sedang, dan berat di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Mendagri.

Lanjut Tito, Presiden memberikan perhatian besar agar layanan dasar masyarakat segera pulih, khususnya bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa kompensasi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

“Bantuan ini diharapkan bisa segera dimanfaatkan agar warga mulai beres-beres dan kembali beraktivitas,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Untuk rumah rusak berat atau hilang, pemerintah memprioritaskan relokasi permanen melalui pembangunan hunian tetap huntap. Selama proses tersebut, masyarakat difasilitasi hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian (DTH).

JAKARTA — Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit. Program ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang menilai kehadiran Sekolah Rakyat selaras dengan agenda besar pembangunan manusia di bawah payung Asta Cita pemerintah.

Rini mengatakan, Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan layanan pendidikan gratis, tetapi juga membangun ekosistem pendukung yang menyentuh seluruh kebutuhan dasar pelajar. Mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga penguatan karakter. Menurut dia, pendekatan ini sejalan dengan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perumahan Rakyat.

“Ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dan rakyat, masyarakat akan semakin merasakan peningkatan kesejahteraan,” ujar Rini.

Ia menambahkan, meskipun Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, pelaksanaan program melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga. Kementerian PANRB, kata Rini, berperan memastikan tata kelola, kebutuhan SDM, serta penerapan prinsip sistem merit berjalan secara konsisten guna menjamin keberlanjutan program.

“Inilah semangat reformasi birokrasi yang kita dorong, yaitu birokrasi yang bekerja bersama, melampaui sekat organisasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai peresmian Sekolah Rakyat sebagai momentum penting yang menegaskan kehadiran negara dalam memberikan pemerataan layanan pendidikan. Ia menyebutkan, sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA telah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Hari ini bukan hanya peresmian Sekolah Rakyat, tetapi momentum bagi kita semua bahwa negara hadir, pemerintah hadir,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit. Pemerintah tetap melanjutkan implementasi Sekolah Rakyat meski pada awalnya sempat menuai keraguan dari sejumlah pihak. Prasetyo memastikan bahwa program tersebut berjalan bersamaan dengan upaya memperkuat sekolah reguler.

“Tahun ini kita targetkan renovasi minimal 60.000 sekolah. Guru-guru juga terus kita perbaiki kualitasnya, fasilitas pembelajaran pun kita tingkatkan,” kata Prasetyo.

Selain itu, pemerintah telah mendistribusikan 288.000 panel interaktif ke sekolah-sekolah pada 2025 sebagai bagian dari modernisasi sarana pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

“Ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa,” ujarnya.

Banjarbaru – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Tanah Air.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat kecil. Ia menyebut pendidikan sebagai kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan yang telah berlangsung lintas generasi.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah ikhtiar negara agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Prabowo saat peresmian.

Prabowo juga mengaku terharu ketika melihat langsung kondisi para siswa yang kini bisa mengenyam pendidikan secara layak. Ia menilai program ini sebagai langkah awal menuju pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Saya melihat sendiri semangat anak-anak ini. Terus terang saya sangat terharu, bahkan sulit menahan air mata. Inilah alasan negara harus hadir secara nyata,” kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang menggabungkan pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga. Menurutnya, program ini menyasar anak-anak yang selama ini berada di luar jangkauan sistem pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat adalah model pengentasan kemiskinan terpadu dari Presiden. Anak-anak yang masuk di sini berasal dari keluarga miskin ekstrem, dan negara mengambil alih tanggung jawab pendidikan mereka,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, melalui sistem berasrama dan pendampingan intensif, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membentuk karakter, keterampilan, serta membuka peluang masa depan yang lebih luas bagi para siswa.

“Ini bukan sekadar sekolah, tetapi tempat menanam harapan. Presiden ingin memastikan kemiskinan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya,” lanjutnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo menyebut program ini sebagai upaya strategis membangun sumber daya manusia unggul sejak dini.

“Sekolah Rakyat adalah investasi bangsa. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan agar Indonesia lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” katanya.

Dari daerah, dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh pemerintah daerah. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menilai kehadiran Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin yang selama ini mengalami keterbatasan.

“Ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat kurang mampu. Anak-anak kini bisa bersekolah tanpa memikirkan biaya,” ujar Fairid.

Saat ini, Sekolah Rakyat telah menampung ribuan siswa dengan dukungan ribuan guru dan tenaga pendidik. Pemerintah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah hingga ratusan titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Banjarbaru – Pemerintah menegaskan komitmen membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dengan meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah Indonesia. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, menjadi penanda kuat kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas nasional.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama. Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan berkualitas.” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan rasa haru dan bangganya setelah melihat langsung perkembangan para siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini lahir dari keberanian negara mengambil langkah yang tidak lazim namun sangat dibutuhkan rakyat.

“Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim, kita bikin sekolah yang terbaik. Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” lanjut Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan agar para siswa tidak pernah merasa rendah diri terhadap latar belakang keluarga, serta menegaskan bahwa setiap pekerjaan orang tua adalah mulia karena dilakukan dengan kejujuran dan kerja keras.

““Hormati orangtuamu, kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orangtuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Sekolah Rakyat, menurutnya, tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga pemenuhan gizi, layanan kesehatan, dan pembinaan karakter.

“Ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi, semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat, (maka) masyarakat betul-betul lebih disejahterakan,” ujarnya.

Rini menambahkan, meskipun berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat dibangun melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian PANRB berperan memastikan tata kelola dan pemenuhan sumber daya manusia berjalan optimal dengan mengedepankan prinsip sistem merit agar program berkelanjutan.

“Inilah semangat reformasi birokrasi yang kita dorong, yaitu birokrasi yang bekerja bersama, melampaui sekat organisasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral,” ucap Rini.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat menegaskan tekad pemerintah untuk menghadirkan negara secara nyata, membuka harapan baru, serta memastikan anak-anak dari keluarga tertinggal memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat se-Jawa Timur untuk bekerja dengan sepenuh hati dalam mengasuh serta membimbing peserta didik. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1/2026).

Dalam kegiatan yang diikuti 26 kepala Sekolah Rakyat, 91 wali asrama, dan 86 wali asuh dari berbagai daerah di Jawa Timur itu, Gus Ipul—sapaan Saifullah Yusuf—mengajak seluruh pendamping siswa mengucapkan ikrar bersama. Ikrar tersebut menjadi penegasan komitmen moral dalam menjalankan amanah negara untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

“Saya, wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat seluruh Jawa Timur, siap bekerja dengan baik sesuai pedoman yang telah ditentukan, siap bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mengasuh dan membimbing siswa-siswa Sekolah Rakyat agar menjadi agen perubahan dan sungguh-sungguh mampu memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah sekolah biasa. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Menurutnya, peserta didik Sekolah Rakyat merupakan kelompok yang selama ini luput dari perhatian.

“Anak-anak yang hadir di sini adalah the invisible people, yang penderitaannya tidak terlihat. Asa atau harapan adalah harta terakhir mereka, dan tugas kita adalah menjaga serta menguatkan asa itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menekankan bahwa kunci keberhasilan Sekolah Rakyat terletak pada kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak. Menurutnya, kesetiaan yang melampaui kewajiban formal menjadi modal utama dalam membentuk karakter dan masa depan siswa.

“Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan,” ujar Nuh.

Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup yang diperkuat melalui sistem berasrama, agar potensi unik setiap anak dapat ditemukan dan dikembangkan.

Acara tersebut turut dimeriahkan oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur, mulai dari menyanyikan lagu, pembacaan puisi, hingga pidato dalam berbagai bahasa asing. Penampilan itu mendapat apresiasi dari Khofifah Indar Parawansa, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program Sekolah Rakyat.

Hingga kini, pemerintah telah membuka 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah, dengan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak, yakni 26 sekolah. Program ini dipandang sebagai langkah strategis negara dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat se-Jawa Timur untuk bekerja dengan sepenuh hati dalam mengasuh serta membimbing peserta didik. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1/2026).

Dalam kegiatan yang diikuti 26 kepala Sekolah Rakyat, 91 wali asrama, dan 86 wali asuh dari berbagai daerah di Jawa Timur itu, Gus Ipul—sapaan Saifullah Yusuf—mengajak seluruh pendamping siswa mengucapkan ikrar bersama. Ikrar tersebut menjadi penegasan komitmen moral dalam menjalankan amanah negara untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

“Saya, wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat seluruh Jawa Timur, siap bekerja dengan baik sesuai pedoman yang telah ditentukan, siap bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mengasuh dan membimbing siswa-siswa Sekolah Rakyat agar menjadi agen perubahan dan sungguh-sungguh mampu memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah sekolah biasa. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Menurutnya, peserta didik Sekolah Rakyat merupakan kelompok yang selama ini luput dari perhatian.

“Anak-anak yang hadir di sini adalah the invisible people, yang penderitaannya tidak terlihat. Asa atau harapan adalah harta terakhir mereka, dan tugas kita adalah menjaga serta menguatkan asa itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menekankan bahwa kunci keberhasilan Sekolah Rakyat terletak pada kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak. Menurutnya, kesetiaan yang melampaui kewajiban formal menjadi modal utama dalam membentuk karakter dan masa depan siswa.

“Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan,” ujar Nuh.

Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup yang diperkuat melalui sistem berasrama, agar potensi unik setiap anak dapat ditemukan dan dikembangkan.

Acara tersebut turut dimeriahkan oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur, mulai dari menyanyikan lagu, pembacaan puisi, hingga pidato dalam berbagai bahasa asing. Penampilan itu mendapat apresiasi dari Khofifah Indar Parawansa, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program Sekolah Rakyat.

Hingga kini, pemerintah telah membuka 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah, dengan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak, yakni 26 sekolah. Program ini dipandang sebagai langkah strategis negara dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

Jakarta — Antusiasme masyarakat mengemuka di berbagai wilayah terhadap program Sekolah Rakyat. Kehadiran program ini dipandang sebagai penegasan nyata bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan, sekaligus instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini bersifat struktural.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa peresmian ratusan Sekolah Rakyat bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan akses pendidikan. “Hari ini bukan hanya meresmikan Sekolah Rakyat, tetapi menjadi pengingat bahwa negara hadir dan pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” ujarnya saat peresmian.

Ia menjelaskan, melalui pengoperasian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA telah mengikuti proses pembelajaran. Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit, termasuk kelompok miskin ekstrem serta anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan formal yang memadai.

Menurut Prasetyo Hadi, meskipun pada awalnya program Sekolah Rakyat sempat diragukan oleh sebagian pihak, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut secara konsisten, bersamaan dengan perbaikan sekolah reguler. “Tahun ini pemerintah menargetkan renovasi minimal 60.000 sekolah, sekaligus peningkatan kualitas guru dan fasilitas pembelajaran agar mutu pendidikan semakin merata,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggantikan peran sekolah reguler, melainkan melengkapi sistem pendidikan nasional agar anak-anak dari keluarga paling rentan tidak tertinggal dari arus pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan panel interaktif ke sekitar 288.000 sekolah pada 2025 sebagai bagian dari transformasi sarana pendidikan berbasis teknologi. Langkah-langkah terobosan tersebut diambil untuk memastikan pendidikan menjadi instrumen utama dalam mendorong mobilitas sosial dan kebangkitan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Antusiasme masyarakat juga tampak jelas saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat secara simbolis di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak kedatangan Presiden hingga menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, warga memadati jalur yang dilalui untuk menyampaikan sambutan hangat. Presiden pun membalas sapaan masyarakat dari atas kendaraan, menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.

Dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan yang adil dan merata, dari perkotaan hingga pelosok negeri, sebagai pilar utama pembangunan nasional.