Kalimantan Selatan –Pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Senin (12/1/2026). Keberadaan ratusan Sekolah Rakyat tersebut secara langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo dan diharapkan menjadi asa baru bagi pemerataan pendidikan di Indonesia.

Presiden Prabowo mengungkapkan, peresmian ratusan Sekolah Rakyat menjadi terobosan besar di sektor pendidikan selama pemerintahannya, sekaligus membuktikan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bagi rakyatnya.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa Pembangunan manusia melalui Pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang memiliki ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta mereka yang sebelumnya terancam putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan formal.

Melalui program ini, tidak hanya fasilitas pendidikan yang disediakan, tetapi juga dukungan menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi, perlengkapan sekolah, hingga pendampingan sosial dan kesehatan, agar anak-anak dapat belajar dengan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi seluruh Kementerian/Lembaga yang telah bahu-membahu mewujudkan mimpi anak-anak miskin dan kurang mampu untuk bisa bersekolah. Ia mengaku terharu dengan capaian ini.

“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini. Terus terang saja, saya cukup bahagia, cukup besar hati. Saya terharu sebetulnya melihat dampak dari pada upaya kita,” ucap Presiden Prabowo.

Rasa haru tak hanya dirasakan oleh Presiden Prabowo. Seorang siswi kelas 4 Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya bernama Nusyifa, memberanikan diri menyerahkan sepucuk surat ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo saat peresmian Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) Banjarbaru.

Surat itu dibuat oleh tulisan tangan Nusyifa sendiri. Ia menyampaikan rasa syukurnya karena kini bisa merasakan bangku sekolah berkat hadirnya Sekolah Rakyat.

“Terima kasih Bapak Prabowo karena telah membuat Sekolah Rakyat ini, sehingga saya dan teman-teman bisa merasakan bangku sekolah,” ungkapnya.

Nusyifa juga menuliskan harapannya tentang masa depan dirinya dan teman-teman sekolahnya. Ia meyakini Sekolah Rakyat bisa menjadi ruang untuk merakit mimpi-mimpinya.

“Sekolah ini yang akan merakit kami menjadi anak-anak yang kreatif, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan seperti Bapak,” lanjutnya.

Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah kembali mendapat sorotan positif. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin hak anak, terutama dari keluarga kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat.

Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, Mugiyanto berinteraksi langsung dengan para siswa untuk memastikan rasa aman, kenyamanan, serta kualitas lingkungan belajar. Ia juga meninjau fasilitas asrama dan ruang kelas bersama jajaran Kementerian HAM setempat.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut. Anak-anak di sini harus merasa aman, sehat, dan dihargai martabatnya,” kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, pemantauan dilakukan guna memastikan prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terimplementasi secara utuh. Hasil monitoring menunjukkan pemenuhan hak dasar siswa, khususnya penyediaan asrama dan makanan, berjalan cukup baik. Meski demikian, Kementerian HAM mendorong penguatan layanan kesehatan dan perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh siswa.

Komitmen negara terhadap pendidikan inklusif tersebut sejalan dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan arah pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan komprehensif melalui pendidikan gratis yang terintegrasi dengan layanan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan dukungan menyeluruh.

Pakar politik Ujang Komarudin menilai Sekolah Rakyat sebagai simbol kuat kehadiran negara bagi kelompok rentan. Ia menyebut kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemiskinan dapat diputus melalui pembangunan manusia, sebagaimana konsisten disuarakan Presiden Prabowo sejak lama. ***

Surabaya — Pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur Tahun 2026 di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (16/1/2026).

“Bertahun kita tambah 100 insyaallah sesuai targetnya presiden. 100 Sekolah Rakyat permanen,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki fasilitas lengkap dengan daya tampung antara 300 hingga 500 siswa. Setiap sekolah akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan prioritas utama anak-anak dari keluarga desil satu atau kelompok paling rentan secara ekonomi.

Menurut Gus Ipul, saat ini kapasitas Sekolah Rakyat di berbagai daerah masih bervariasi karena sebagian besar masih menggunakan gedung sementara. Kondisi tersebut membuat jumlah siswa yang dapat ditampung belum optimal. Dengan hadirnya gedung permanen, daya tampung diproyeksikan meningkat signifikan hingga lebih dari seribu siswa dalam tiga tahun untuk jenjang SD dan SMP.

Selain itu, Kementerian Sosial juga menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah menargetkan setiap kabupaten setidaknya memiliki satu Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung minimal 1.000 siswa jenjang SD dan SMP sebagai bagian dari pemerataan pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang telah diresmikan Presiden Prabowo di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam peresmian tersebut, Prabowo mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi siswa Sekolah Rakyat.

“Saya terkesima hari ini terus terang saja, bisa ada anak yang pidatonya bisa dalam beberapa bahasa, luar biasa, bahasa Inggrisnya luar biasa,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah memastikan pengembangan Sekolah Rakyat akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan perluasan jangkauan. Evaluasi berkala dilakukan agar program ini benar-benar menjadi instrumen negara dalam menjamin kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. ****

Jakarta – Pakar Politik juga Pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tonggak penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang negara dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

“Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya konkret negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan yang lebih berkeadilan,” Ujar Ujang.

Di tengah persoalan struktural tersebut, Ujang menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi jalan paling rasional dan manusiawi untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai memahami esensi tersebut dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu poin krusial dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Presiden Prabowo tampaknya memahami betul esensi tersebut, menjadikan pendidikan salah satu poin krusial dalam Asta Cita sebagai visi strategis pemerintahannya menuju Indonesia Emas 2045.” Tambahnya.

Ujang memandang Sekolah Rakyat sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan yang layak, gratis, dan bermartabat.

“Sekolah Rakyat menjadi simbol penting bahwa negara tidak menutup mata terhadap nasib anak-anak dari keluarga miskin.” Ujarnya.

Lebih dari sekadar program pendidikan, Sekolah Rakyat mencerminkan ikhtiar negara untuk memuliakan martabat manusia dan membuka harapan masa depan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menyampaikan rasa haru atas dampak nyata program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras agar kekayaan negara dapat dirasakan seluruh rakyat, salah satunya melalui pendidikan.

“Saya hari ini sangat bahagia. Terima kasih semua K/L, lembaga, elemen, dukungan Bupati/ Walikota dan Gubernur yang telah bekerja keras mewujudkan langkah terobosan yang berani,” kata Presiden Prabowo pasca peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

[w.R]

Jakarta – Pakar Politik juga Pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tonggak penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang negara dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

“Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya konkret negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan yang lebih berkeadilan,” Ujar Ujang.

Di tengah persoalan struktural tersebut, Ujang menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi jalan paling rasional dan manusiawi untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai memahami esensi tersebut dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu poin krusial dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Presiden Prabowo tampaknya memahami betul esensi tersebut, menjadikan pendidikan salah satu poin krusial dalam Asta Cita sebagai visi strategis pemerintahannya menuju Indonesia Emas 2045.” Tambahnya.

Ujang memandang Sekolah Rakyat sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan yang layak, gratis, dan bermartabat.

“Sekolah Rakyat menjadi simbol penting bahwa negara tidak menutup mata terhadap nasib anak-anak dari keluarga miskin.” Ujarnya.

Lebih dari sekadar program pendidikan, Sekolah Rakyat mencerminkan ikhtiar negara untuk memuliakan martabat manusia dan membuka harapan masa depan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menyampaikan rasa haru atas dampak nyata program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras agar kekayaan negara dapat dirasakan seluruh rakyat, salah satunya melalui pendidikan.

“Saya hari ini sangat bahagia. Terima kasih semua K/L, lembaga, elemen, dukungan Bupati/ Walikota dan Gubernur yang telah bekerja keras mewujudkan langkah terobosan yang berani,” kata Presiden Prabowo pasca peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

[w.R]

Kalimantan Selatan – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi sebagai langkah awal agenda besar pemerintah memperluas akses pendidikan nasional. Peresmian tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1) lalu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan prioritas pemerintah hingga 2029 dengan target pembangunan 500 sekolah di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini kita telah melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah rencana ini akan terealisasi,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara nasional dapat menjangkau sekitar 500 ribu peserta didik dari berbagai wilayah Tanah Air.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam cita-cita menghapus kemiskinan ekstrem. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan.

“Saya menghimbau seluruh bangsa Indonesia, ayo bersatu, dan bekerja sama untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis dalam menatap masa depan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan Indonesia berada di jalur yang benar.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf berharap bahwa Sekolah Rakyat diharapkan dapat mencetak generasi unggul.

“Dan kelak ketika anak-anak di tepian sungai, di lereng bukit dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya sekolah rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” kata Mensos lirih.

Pengamat Pendidikan, Totok Amin Soefijanto menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan, meski dampaknya tidak instan.

“Keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh mutu pendidikan, relevansi kurikulum, tata kelola yang bersih, serta keterkaitan dengan peluang kerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin,” pungkasnya. ****

Jakarta – Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan kelanjutan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan usaha. Salah satu instrumen utama yang kembali dilanjutkan adalah skema Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.

Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam Paket Ekonomi 2026 yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi dan alokasi anggaran guna memastikan kelanjutan stimulus ekonomi pada 2026. Sejumlah program strategis tengah digodok agar dapat berjalan berkesinambungan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program paket ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, yakni program magang nasional, jangka waktu pemanfaatan, dan penerima manfaat insentif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029,” ujar Haryo.

Haryo menambahkan, pemerintah juga menetapkan tiga jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5 persen. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Kedua, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes, BUMDes bersama, atau perseroan perorangan dengan jangka waktu paling lama empat tahun. Ketiga, bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jangka waktu paling lama tiga tahun pajak.

“Ketentuan mengenai insentif PPh final UMKM telah diatur melalui regulasi atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen akan terus dilanjutkan pada 2026. Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah bahkan telah memberikan kepastian bahwa kebijakan tersebut diperpanjang hingga 2029.

“Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang dihadapi sepanjang 2025. Ia menilai pemerintah berhasil mengantisipasi tekanan tersebut melalui penyaluran paket stimulus secara terukur, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan investasi tetap produktif.

“Kami sudah meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli rumah tangga, dukungan UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif antara lain juga diskon tarif listrik mencapai Rp33,3 triliun,” ucapnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan program insentif UMKM sebagai instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Keberlanjutan insentif ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha, meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional di tahun 2026 dan seterusnya.

Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kaum perempuan seringkali berperan sebagai pelaku UMKM dan pekerja di sektor tersebut.

Melihat potensi tersebut, pemerintah berupaya mempermudah pelaku UMKM perempuan untuk mengakses permodalan melalui penguatan kemitraan dengan negara lain, salah satunya Kanada. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dan berbagi keahlian terkait UMKM dengan para perempuan di Indonesia.

“Jadi, kami berupaya untuk mendukung perempuan di Indonesia di berbagai bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai mengungkapkan, Pemerintah Kanada menggelontorkan 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp 266,4 miliar ke Indonesia untuk lima inisiatif baru, dengan sasaran utama penguatan UMKM yang dipimpin perempuan. Kemitraan ini bertujuan memberikan bantuan teknis sekaligus menarik investasi bagi usaha yang memberdayakan perempuan, khususnya UMKM yang dinilai memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Sarai.

Salah satu sektor prioritas dalam pengembangan UMKM Perempuan ini ialah sektor makanan olahan, agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Proyek-proyek tersebut juga difokuskan pada dukungn promosi perdagangan, peningkatan ketahanan iklim melalui organisasi perempuan dan pemuda, serta perlindungan kesehatan ibu dan bayi.

Dari total alokasi dana itu, dua proyek utama akan diimplementasikan bersama TFO Canada dan Catalyste+, yang secara spesifik menyasar peningkatan kapasitas, daya saing, dan kesiapan ekspor UMKM perempuan.

Proyek pertama, Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dengan total pendanaan 5 juta dolar Kanada (sekitar Rp60,5 miliar) untuk periode enam tahun, mendukung UMKM Indonesia di sektor makanan olahan melalui penguatan layanan pendukung perdagangan serta perluasan akses ke teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim.

Kedua, Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) yang didanai 5 juta dolar Kanada (Rp60,5 miliar) selama enam tahun, mendukung sekitar 400 UMKM Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar ekspor melalui peningkatan kapasitas dan penguatan jejaring perdagangan.

Menurut Sarai, seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan prioritas pengembangan UMKM dan diversifikasi perdagangan Indonesia, sekaligus mendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada-Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

“Kami menantikan kesepakatan yang bersifat game-changing ini mulai berlaku tahun ini,” pungkas Sarai.

Jakarta – Program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dinilai efektif dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Program ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, khususnya bagi lulusan baru perguruan tinggi yang masih minim pengalaman kerja.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, saat menanggapi pelaksanaan Program Magang Nasional yang terus diperluas oleh pemerintah. Menurutnya, langkah Kemenaker menghadirkan program magang terstruktur merupakan terobosan penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif.

“Kami mengapresiasi jika Kementerian Ketenagakerjaan mampu memberikan pengalaman kepada fresh graduate, para sarjana lulusan perguruan tinggi, untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman melalui Program Magang Nasional,” ujar Netty dalam keterangan persnya di Jakarta.

Netty menilai, selama ini banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan akademik memadai, namun terkendala minimnya pengalaman praktis saat memasuki dunia kerja. Melalui program magang, para peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis sesuai bidangnya, tetapi juga diperkenalkan dengan budaya kerja, etos profesionalisme, serta tuntutan kinerja di lingkungan industri dan dunia usaha.

“Program ini tidak sekadar memberi pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan mental dan kompetensi lulusan baru agar lebih adaptif menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty menyampaikan bahwa program ini berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda dan lulusan baru. Dengan keterlibatan langsung dunia usaha dan industri, peluang peserta magang untuk direkrut menjadi tenaga kerja tetap dinilai semakin terbuka.

“Bukan tidak mungkin Program ini menjadi salah satu milestone untuk menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan bagi fresh graduate mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat magangnya,” ungkap Netty.

Ia juga mendorong agar pelaksanaan program tersebut terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi kurikulum, pendampingan, hingga kesesuaian penempatan magang dengan latar belakang pendidikan peserta. Manurunya, program yang terukur dan berkelanjutan akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM nasional.

“Pemerintah perlu memastikan Program ini berjalan secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga benar-benar menjadi solusi dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global,” pungkasnya.

Oleh: Juana Syahril)*

Program Magang Nasional mendapat apresiasi luas sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan memberikan pengalaman kerja langsung di industri dan instansi pemerintah, Program Magang Nasional berperan penting dalam menyiapkan lulusan yang adaptif, terampil, dan siap menghadapi tantangan pasar tenaga kerja.

Capaian Program Magang Nasional pada batch pertama hingga ketiga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 102.696 peserta berhasil direalisasikan dari total 724.880 pelamar, melampaui target awal pemerintah sebesar 100.000 peserta. Tingginya angka partisipasi ini mencerminkan antusiasme besar lulusan perguruan tinggi terhadap program yang memberikan kesempatan peningkatan kompetensi sekaligus pengalaman kerja nyata. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas desain program dalam menjawab kebutuhan generasi muda akan akses dunia kerja yang lebih inklusif.

Keberhasilan Program Magang Nasional menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah untuk melanjutkan Program Paket Ekonomi pada 2026. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa berbagai program utama akan terus dilanjutkan dan diperluas sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Program Magang Nasional dipandang sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan agenda pembangunan ekonomi nasional.

Keberlanjutan Program Magang Nasional juga berjalan seiring dengan kebijakan ekonomi lainnya yang mendukung dunia usaha dan tenaga kerja. Penyesuaian berbagai insentif fiskal dan ketenagakerjaan mencerminkan pendekatan terpadu pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Sinergi kebijakan ini memastikan bahwa peningkatan kompetensi lulusan perguruan tinggi tidak terlepas dari stabilitas ekonomi dan keberlanjutan dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Ir. Yassierli, mengatakan bahwa peserta akan ditempatkan di ribuan perusahaan serta satuan kerja pemerintah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi strategi konkret dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai sekaligus memperkuat posisi lulusan perguruan tinggi di pasar kerja nasional.

Pelaksanaan pemagangan dijadwalkan mulai Oktober 2026 dengan durasi enam bulan. Selama mengikuti program, peserta memperoleh uang saku dari pemerintah dengan besaran setara Upah Minimum di wilayah penempatan. Dukungan ini memberikan kepastian finansial bagi peserta dan memungkinkan mereka fokus mengembangkan kemampuan serta kinerja selama masa magang. Skema tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.

Selain dukungan finansial, Program Magang Nasional memberikan manfaat utama berupa pengalaman kerja langsung. Peserta terlibat dalam aktivitas kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, baik di sektor industri maupun instansi pemerintah. Proses ini memungkinkan peserta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi ke dalam praktik kerja nyata, sekaligus memperkuat keterampilan teknis dan pemahaman terhadap standar profesional.

Menurutnya, program ini juga mendorong pengembangan keterampilan nonteknis yang menjadi faktor penting daya saing lulusan, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, disiplin, dan pemecahan masalah. Kombinasi keterampilan teknis dan nonteknis tersebut menjadikan lulusan lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis. Setelah menyelesaikan masa magang, peserta memperoleh sertifikat resmi sebagai pengakuan atas pengalaman kerja dan tambahan kompetensi yang dimiliki.

Keterlibatan sekitar 6.000 perusahaan dan 5.000 satuan kerja pemerintah menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Seluruh proses seleksi peserta dilakukan oleh perusahaan atau satuan kerja yang membuka lowongan magang, termasuk penentuan kelulusan akhir. Mekanisme ini memastikan kesesuaian antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi peserta, sehingga hasil pemagangan lebih optimal dan relevan.

Pendaftaran Program Pemagangan Nasional dilakukan secara daring melalui aplikasi SIAPkerja di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi lowongan dan proses pemagangan juga disampaikan melalui website serta aplikasi Maganghub yang terintegrasi dengan sistem Kemnaker. Digitalisasi layanan ini mempermudah akses informasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi dari berbagai daerah.

Program ini menyasar mahasiswa semester enam ke atas atau calon lulusan perguruan tinggi, sehingga berada pada fase transisi yang tepat menuju dunia kerja. Program pemagangan berikutnya juga direncanakan kembali dibuka pada April atau Mei 2026 dengan sistem pendaftaran terbuka. Keberlanjutan ini memberikan peluang yang konsisten bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja.

Selain pemagangan dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka peluang kerja ke luar negeri, terutama pada sektor care economy, keperawatan, dan konstruksi dengan tujuan utama Jepang. Dalam skema ini, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berperan dalam proses penempatan tenaga kerja. Peluang ini memperluas cakrawala karier lulusan perguruan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Untuk mendukung optimalisasi program, Kemnaker mendorong peserta aktif memanfaatkan akun SIAPkerja yang dilengkapi berbagai fitur pengembangan kompetensi seperti Skillhub. Di sisi lain, Career Development Center perguruan tinggi didorong untuk berkoordinasi dengan Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan Balai Vokasi Sidoarjo terkait informasi pemagangan, lowongan kerja, hingga pelaksanaan job fair. Sinergi ini memperkuat peran Program Magang Nasional sebagai kebijakan strategis yang layak diapresiasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta