Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung mendorong terbukanya peluang usaha dan kerja di berbagai daerah, termasuk di luar pusat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan kembali mendapat perhatian, salah satunya melalui gagasan Koperasi Merah Putih yang diarahkan untuk memperluas akses lapangan kerja secara lebih merata dan berkelanjutan.

Koperasi sejak awal dirancang sebagai model ekonomi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama. Melalui keterlibatan langsung anggota dalam aktivitas ekonomi, koperasi tidak hanya menciptakan peluang usaha, tetapi juga memperkuat kemandirian. Karena itu, koperasi hadir bukan sekadar sebagai badan usaha, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memperkuat solidaritas serta daya tahan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dalam kerangka tersebut, koperasi dipandang sebagai sarana yang mampu memperkuat ekonomi lokal sekaligus membuka ruang usaha baru di berbagai daerah.

Koperasi Merah Putih hadir dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Melalui sistem berbasis anggota, koperasi mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan produktif. Skema ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja tidak hanya di sektor perdagangan, tetapi juga pada sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga, hingga jasa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa koperasi memiliki potensi besar dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil. Penguatan koperasi tidak hanya diarahkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Distribusi kesempatan kerja melalui koperasi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan investasi skala besar. Jika investasi besar cenderung terkonsentrasi di kawasan tertentu, koperasi dapat tumbuh di berbagai wilayah sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan koperasi sebagai instrumen yang efektif dalam memperluas akses kerja hingga ke daerah yang selama ini belum tersentuh industrialisasi.

Selain membuka lapangan kerja, koperasi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Anggota koperasi tidak hanya berperan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemilik usaha. Model ini menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap kegiatan ekonomi yang dijalankan. Keuntungan yang diperoleh tidak terpusat pada segelintir pihak, tetapi didistribusikan kembali kepada anggota.

Koperasi Merah Putih juga dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Di tengah tantangan lapangan kerja formal yang terbatas, koperasi menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan berbasis kolaborasi. Anak muda dapat memanfaatkan koperasi sebagai ruang inovasi, baik dalam bidang digital, pertanian modern, maupun usaha kreatif.

Dalam konteks pembangunan daerah, koperasi berpotensi menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan potensi lokal, koperasi mampu menciptakan rantai nilai yang melibatkan masyarakat sekitar. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap pusat ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah.

Namun, penguatan koperasi tidak terlepas dari tantangan. Masalah akses permodalan, kapasitas manajemen, hingga adaptasi teknologi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Pemerintah berupaya memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, serta akses pembiayaan agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Digitalisasi juga menjadi peluang penting dalam memperluas peran koperasi. Dengan memanfaatkan teknologi, koperasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Transformasi digital membantu koperasi beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dan dinamika ekonomi modern.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Koperasi hanya akan tumbuh jika anggota terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya ekonomi berbasis kebersamaan menjadi modal utama dalam memperkuat gerakan koperasi.

Selain itu, koperasi juga dapat berperan sebagai sarana penguatan ekonomi keluarga. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap usaha produktif di lingkungan sendiri, ketergantungan terhadap migrasi kerja ke kota besar dapat berkurang. Hal ini menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat ekonomi desa maupun kawasan pinggiran.

Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan. Dengan keterlibatan anggota sebagai pelaku utama, koperasi menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama. Model ini menjadi penting di tengah kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan tahan terhadap ketimpangan.

Melalui koperasi, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga pelaku utama yang ikut menentukan arah pertumbuhan. Koperasi Merah Putih menjadi simbol bahwa pembangunan ekonomi yang kuat harus dibangun dari partisipasi rakyat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan keterlibatan masyarakat, koperasi dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih merata di seluruh Indonesia.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan stabilitas meskipun tekanan global kian meningkat akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional. Kondisi ini menegaskan bahwa ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang solid dan terkendali, sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa strategi pemerintah difokuskan pada menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Dalam target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen tetap realistis dengan dukungan kebijakan fiskal yang disiplin dan peran aktif sektor swasta.

“Kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjaga ekonomi tetap bergerak positif, sekaligus mendorong sektor swasta tumbuh lebih kuat sebagai motor utama pertumbuhan,” ujarnya.

Meski kondisi global tengah “panas”, ekonomi Indonesia tetap “cool” dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5 persen dan inflasi yang terkendali. Defisit APBN yang terjaga di bawah 3 persen dari PDB serta rasio utang yang relatif aman memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal nasional.

“Fundamental kita tetap solid, dengan buffer fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika global,” tegasnya.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja positif juga terus berlanjut. Peningkatan penerimaan pajak pada awal 2026 menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat. Dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberi ruang bagi pemerintah untuk meredam gejolak, khususnya pada sektor energi.

“Kondisi fiskal kita aman dan terkendali. Ini yang membuat ekonomi Indonesia tetap ‘cool’ meski tekanan global meningkat,” tambah Menkeu.

Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah tetap selektif dengan memprioritaskan proyek berdampak tinggi. APBN berperan sebagai katalis untuk menarik investasi melalui skema kerja sama dengan sektor swasta.

“Kita dorong pembiayaan kreatif seperti blended finance agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani fiskal secara berlebihan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ekonomi nasional tetap stabil dan terjaga. Berdasarkan simulasi terbaru, aktivitas ekonomi diproyeksikan tetap solid dalam beberapa bulan ke depan.

“Dalam situasi global yang memanas, ekonomi kita tetap berada di jalur yang aman dan terkendali,” ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi risiko, termasuk menjaga stabilitas harga energi dan kelancaran rantai pasok komoditas strategis. Selain itu, percepatan deregulasi dan transformasi digital terus dilakukan untuk menjaga daya saing ekonomi nasional.

“Kita tidak hanya bertahan, tetapi juga memanfaatkan peluang dari dinamika global ini sebagai pendorong lompatan kemajuan,” pungkas Luhut.

Jakarta – Di tengah kondisi global yang sedang ribut akibat konflik geopolitik, tekanan inflasi, dan ketidakpastian pasar keuangan, ekonomi Indonesia justru menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sejumlah indikator makroekonomi memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat untuk meredam dampak gejolak eksternal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam jalur yang aman.

“Inflasi masih relatif terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Artinya, fundamental ekonomi kita masih kuat,” ujarnya.

Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih mampu menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas ekonomi. Menurut Purbaya, pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

Selain itu, disiplin fiskal juga terus dijaga agar tidak menimbulkan risiko jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

“Inflasi masih relatif terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Artinya, fundamental ekonomi kita masih kuat,” sambungnya.

Stabilitas ini tidak hanya terlihat dari sisi pemerintah, tetapi juga mendapat perhatian dari kalangan ekonom. Pengamat ekonomi Dr. Surya Vandiantara menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam fase yang cukup solid.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen. Angka ini, menurut Surya, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi saat krisis ekonomi 1998 yang mencapai 77,63 persen.

“Perbedaannya sangat signifikan, mencapai lebih dari 70 persen. Ini menunjukkan kondisi ekonomi saat ini relatif stabil,” ungkap Surya.

Selain inflasi, ia juga menyoroti posisi defisit APBN yang mencapai Rp 240,1 triliun pada kuartal I 2026. Ia menilai angka tersebut tidak selalu mencerminkan tekanan fiskal yang berlebihan dan masih dalam kategori aman.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas defisit APBN ditetapkan maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit saat ini berada di kisaran 0,93 persen terhadap PDB.

“Artinya, ruang fiskal masih cukup terjaga dan belum melewati ambang batas yang ditentukan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi risiko global ke depan. Mulai dari menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, hingga memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini membuat Indonesia relatif lebih siap dibandingkan banyak negara lain yang masih bergulat dengan inflasi tinggi dan tekanan fiskal. Dengan inflasi yang terkendali serta defisit yang terjaga, ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih fleksibel untuk merespons dinamika global.

*) Oleh : Arya Wicaksana

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik Timur Tengah hingga fluktuasi harga komoditas, Indonesia menunjukkan sikap yang relatif tenang dan terukur. Alih-alih terjebak dalam kepanikan, pemerintah dan pelaku ekonomi memilih pendekatan “No Panic Mode” dengan fokus pada stabilitas dan keberlanjutan. Sikap ini bukan berarti mengabaikan risiko, melainkan mencerminkan kesiapan dalam menghadapi tekanan dengan strategi yang matang. Dalam konteks ini, ketenangan menjadi kekuatan tersendiri untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.

Salah satu kunci dari pendekatan ini adalah penguatan fundamental ekonomi domestik. Indonesia tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi terus mendorong konsumsi dalam negeri sebagai motor utama pertumbuhan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang relatif terjaga, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang stabilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali, sehingga masyarakat tidak merasakan tekanan yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tekanan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. Bank Indonesia tetap mempertahankan BI Rate pada level 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.

Saat ini, kebijakan yang diambil cenderung hati-hati namun tetap adaptif. Pemerintah menjaga keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan, sehingga defisit anggaran tetap dalam batas aman. Program-program prioritas tetap dijalankan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa roda ekonomi terus berputar, sekaligus memberikan jaring pengaman bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Sementara itu, dari sisi moneter, stabilitas nilai tukar menjadi perhatian utama. BI mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga rupiah agar tidak bergejolak secara berlebihan. Intervensi di pasar valuta asing dilakukan secara terukur, disertai dengan kebijakan suku bunga yang mempertimbangkan kondisi global dan domestik. Tujuannya jelas, yaitu menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan likuiditas tetap tersedia di dalam negeri.

Selain kebijakan makro, penguatan sektor riil juga menjadi bagian penting dari strategi “No Panic Mode” ini. Pemerintah mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, terutama di sektor sumber daya alam. Dengan tidak hanya mengekspor bahan mentah, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus menciptakan lapangan kerja. Langkah ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang seringkali tidak stabil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan situasi geopolitik global saat ini. Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dengan memastikan ekonomi nasional tumbuh sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan realisasinya demi menciptakan perbaikan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.

Pihaknya  juga menegaskan Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan, tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga menuju pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Transformasi ini didorong melalui tiga pilar utama, yaitu investasi, industrialisasi, dan produktivitas. 

Di sisi lain, digitalisasi ekonomi turut menjadi penopang ketahanan nasional. Perkembangan teknologi memungkinkan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk tetap bertahan bahkan berkembang di tengah tekanan global. Platform digital membuka akses pasar yang lebih luas dan efisien, sehingga pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi fisik atau geografis. Transformasi ini juga mendorong inklusi ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pemanfaatan teknologi digital terus didorong sebagai strategi untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Disebutkan bahwa pelaku UMKM diarahkan untuk memanfaatkan ekosistem digital agar mampu memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika global yang tidak menentu. Upaya ini dinilai penting agar transformasi ekonomi berjalan inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kepercayaan publik menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Komunikasi pemerintah yang transparan dan konsisten membantu meredam kekhawatiran masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara jelas, masyarakat cenderung lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat berharga.

Pada akhirnya, pendekatan “no panic mode” yang diterapkan Indonesia menunjukkan bahwa menghadapi tekanan global tidak selalu harus dengan langkah drastis. Ketenangan, konsistensi kebijakan, dan penguatan fondasi ekonomi menjadi kombinasi yang efektif untuk menjaga stabilitas. Tantangan ke depan tentu masih ada, namun dengan strategi yang tepat dan kerja sama semua pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk tetap tumbuh dan bertahan di tengah gelombang ketidakpastian global.

*) Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Bara Winatha *)

Ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, tekanan inflasi dunia, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, serta kebijakan moneter negara maju yang agresif, telah menciptakan volatilitas tinggi dalam sistem ekonomi global. Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan fundamental ekonomi domestik serta respons kebijakan yang adaptif dan terukur.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tekanan global yang meningkat. Ia menjelaskan bahwa berbagai indikator utama menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid, mulai dari inflasi yang tetap terkendali di kisaran target, pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas lima persen, hingga nilai tukar rupiah yang relatif terjaga. Kekuatan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan eksternal Indonesia di tengah gejolak global.

Perry juga menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari koordinasi erat antara otoritas moneter dan pemerintah. Berbagai langkah strategis yang diambil, termasuk transformasi kebijakan dan efisiensi energi, menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Kebijakan seperti penguatan budaya kerja, efisiensi konsumsi energi, serta percepatan transisi energi dinilai mampu memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, Perry menegaskan bahwa intervensi pasar terus dilakukan secara terukur, baik melalui pasar domestik maupun internasional. Ia juga menyebut cadangan devisa Indonesia berada pada level yang kuat, sehingga mampu menjadi bantalan dalam menghadapi tekanan eksternal. Selain itu, Bank Indonesia juga menjaga likuiditas di pasar uang agar tetap memadai, sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu oleh keterbatasan pembiayaan.

Optimisme serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran lima persen. Ia menjelaskan bahwa capaian pertumbuhan yang telah melampaui angka tersebut menunjukkan adanya tren penguatan yang signifikan. Hal ini menjadi indikasi bahwa ekonomi nasional memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat dalam beberapa tahun ke depan.

Ia juga menjelaskan bahwa stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan. Inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang dijaga, serta rasio utang yang relatif rendah menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memastikan likuiditas dalam sistem ekonomi tetap terjaga agar aktivitas produksi dan investasi dapat berjalan optimal.

Strategi pembangunan ke depan akan difokuskan pada penguatan sektor riil, termasuk industri, infrastruktur, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan menjaga stabilitas di tengah tekanan global menjadi modal penting untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Sementara itu, dari perspektif pasar dan investasi, Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan bahwa meskipun ekonomi global diproyeksikan mengalami perlambatan, dampaknya terhadap Indonesia relatif terbatas. Ia menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran lima persen, yang menunjukkan ketahanan dibandingkan negara lain yang mengalami penurunan lebih tajam.

Rully menilai bahwa faktor utama yang memengaruhi dinamika ekonomi global saat ini adalah ketidakpastian geopolitik dan kebijakan suku bunga global. Kondisi tersebut berdampak pada volatilitas pasar keuangan serta tekanan inflasi yang meningkat. Namun demikian, ia melihat bahwa fundamental ekonomi domestik Indonesia yang masih terjaga memberikan ruang bagi stabilitas dan peluang investasi.

Sementara itu, kekuatan konsumsi domestik menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan serta kebijakan hilirisasi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi. Kombinasi faktor tersebut menjadikan Indonesia tetap menarik bagi investor, meskipun kondisi global sedang tidak menentu.

Lebih jauh, volatilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara dalam mengelola risiko menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kekuatan fundamental ekonomi, didukung oleh kebijakan yang adaptif dan koordinasi yang solid, menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan.

Narasi bahwa global tidak pasti bukan berarti Indonesia kehilangan kendali menjadi semakin relevan dalam situasi saat ini. Justru di tengah tekanan global, kemampuan untuk menjaga stabilitas dan terus tumbuh menjadi indikator penting dari ketahanan ekonomi suatu negara. Indonesia, dengan berbagai instrumen kebijakan dan potensi domestik yang dimiliki, menunjukkan bahwa kendali tersebut masih berada di tangan.

Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, serta terus memperkuat sektor-sektor strategis, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah ketidakpastian global. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat, tantangan global dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju masa depan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks, mulai dari tekanan inflasi, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian geopolitik. Langkah ini dinilai penting guna memastikan stabilitas ekonomi dan sosial nasional tetap terjaga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pusat menegaskan bahwa peran kepala daerah menjadi kunci dalam menerjemahkan kebijakan strategis nasional ke dalam langkah konkret di lapangan. Sinergi antara pusat dan daerah diyakini mampu meminimalkan dampak eksternal, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gejolak global.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan dan langkah antisipatif dari seluruh kepala daerah dalam merespons situasi global yang berpotensi memicu inflasi. Ia menilai, kesiapan pemerintah daerah akan sangat menentukan keberhasilan menjaga stabilitas di tingkat lokal.

“Pemerintah daerah harus mampu membaca situasi global yang berdampak pada inflasi di dalam negeri. Saya minta kepala daerah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengendalikan harga, menjaga pasokan, serta memastikan distribusi berjalan lancar,” ujar Tito.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi adalah kunci agar langkah yang diambil efektif dan berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menyoroti pentingnya membangun sense of crisis di kalangan aparat, khususnya dalam menghadapi potensi dampak global terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita harus memiliki sense of crisis yang kuat. Setiap personel harus peka terhadap situasi dan mampu bertindak cepat dalam mengantisipasi potensi gangguan akibat dampak global,” tegas Herry.

Ia juga menekankan bahwa peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan preventif.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan situasi tetap kondusif, termasuk dalam mengawal distribusi bahan pokok agar tidak terjadi kelangkaan atau penimbunan,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menunjukkan komitmen nyata dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa.

“Kami memperkuat pengawasan di lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi BBM maupun kebutuhan pokok lainnya,” kata Agustiar.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat.

“Kami tidak ingin masyarakat terbebani. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis terus kami lakukan, termasuk operasi pasar dan pengendalian distribusi,” tambahnya.

Di tengah perkembangan global terkini, seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas dunia, pemerintah Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali dibandingkan banyak negara lain. Hal ini tidak terlepas dari respons cepat pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan adaptif serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, optimisme terhadap ketahanan nasional di tengah tekanan global tetap terjaga, sekaligus menunjukkan bahwa langkah proaktif pemerintah mampu melindungi kepentingan masyarakat secara luas.***

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan tim optimalisasi penyaluran, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola berbasis pemantauan langsung di lapangan. Tim ini melibatkan lintas kedeputian, termasuk bidang promosi dan kerja sama serta pemantauan dan pengawasan, guna memastikan distribusi program berlangsung efektif, terukur, dan akuntabel.

“Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk memastikan setiap penyaluran MBG benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Sebagai tahap awal, tim akan melakukan pemetaan dan penyelarasan penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta sebelum diperluas ke berbagai daerah. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan berbasis data yang mengedepankan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami ingin program ini berjalan dengan pendekatan yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh kelompok yang membutuhkan,” tambah Nanik.

BGN juga menegaskan bahwa MBG difokuskan pada sekolah-sekolah dengan kebutuhan gizi yang relevan serta tingkat penerimaan siswa yang tinggi. Strategi ini memastikan intervensi gizi yang diberikan dapat dikonsumsi secara optimal dan berdampak langsung pada kesehatan siswa.

“Fokus kami adalah menghadirkan program yang tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” jelasnya.

Selain itu, hasil pemantauan lapangan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk inovasi menu dan metode distribusi yang lebih adaptif.

“Masukan dari lapangan menjadi dasar penting bagi kami untuk terus menyempurnakan program ini,” tuturnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, dan daerah turut memperkuat implementasi program. Kolaborasi ini memastikan MBG berjalan secara inklusif dan selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar program ini berjalan optimal dan menjangkau lebih luas,” kata Nanik.

Dengan strategi ini, BGN optimistis MBG akan menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing, sekaligus mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memastikan harga LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjaga di tengah gejolak global yang memengaruhi harga energi dunia. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus menjadi langkah strategis dalam meredam dampak eksternal terhadap perekonomian domestik.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi tekanan global. Ia menyampaikan bahwa negara hadir untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terjangkau. “Pemerintah berkomitmen menjaga harga energi agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa langkah menjaga harga subsidi merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Menurutnya, kebijakan ini harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang hati-hati serta pengawasan distribusi yang ketat. “Kita ingin kebijakan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan harga energi global serta memastikan pasokan dalam negeri tetap aman. Ia menyebut bahwa stabilitas harga LPG 3 kg dan BBM bersubsidi menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. “Kami memastikan harga tetap stabil dengan mempertimbangkan kondisi global dan kemampuan fiskal negara,” katanya.

Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berhak. “Distribusi akan terus diawasi agar subsidi tepat sasaran dan efisien,” ujarnya.

Di sisi lain, optimalisasi cadangan energi nasional terus dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga keberlanjutan pasokan. Upaya ini diharapkan mampu meredam dampak fluktuasi harga global terhadap perekonomian domestik sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Selain kebijakan pemerintah, peran masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Efisiensi penggunaan energi di tingkat rumah tangga dinilai mampu memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas pasokan.

Dengan langkah yang terukur dan terkoordinasi, pemerintah optimistis stabilitas harga energi bersubsidi dapat terus terjaga. Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam melindungi daya beli masyarakat serta menjaga ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Di tengah gejolak energi global yang dipicu dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah memastikan harga energi bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan, meskipun tekanan harga energi internasional terus meningkat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa harga LPG subsidi 3 kg tetap dipertahankan, meski harga LPG nonsubsidi mengalami penyesuaian mengikuti mekanisme pasar global.

“Khusus LPG subsidi, stok kita aman di atas standar minimum nasional dan harganya tidak naik,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak kenaikan harga energi dunia.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan stabilitas harga BBM subsidi di tengah tekanan global. Bahlil menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

“Stok kami di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG. Insyaallah aman. Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama energi jangka panjang dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pasokan energi domestik dan mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

“Tambahan sumber pasokan penting untuk menjaga stabilitas distribusi energi domestik. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber,” jelas Bahlil.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi akan diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Pihaknya akan memanfaatkan teknologi, termasuk pemantauan CCTV di SPBU, guna mendeteksi potensi penyalahgunaan.

“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ungkap Wahyudi.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga energi di tengah ketidakpastian global. Penguatan pasokan, pengendalian harga, serta pengawasan distribusi menjadi strategi utama agar LPG 3 kg dan BBM subsidi tetap terjangkau, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh : Rivka Mayangsari *)

Di tengah gejolak harga energi global yang terus berfluktuasi akibat dinamika geopolitik dan tekanan ekonomi internasional, Indonesia mengambil langkah strategis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ketika banyak negara memilih menaikkan harga bahan bakar secara menyeluruh, pemerintah Indonesia justru mempertahankan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Kebijakan ini menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi masyarakat kecil. Di tengah tekanan global yang memengaruhi harga energi dan nilai tukar rupiah, langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rakyat.

Menurut Eddy Soeparno, penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi merupakan respons rasional terhadap kondisi global yang tidak menentu. Ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia telah menyebabkan lonjakan harga energi, sehingga memaksa banyak negara untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya. Namun, Indonesia mengambil pendekatan yang lebih seimbang dengan tetap melindungi sektor subsidi.

Kebijakan ini mencerminkan strategi dual-track yang cermat. Di satu sisi, pemerintah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi agar tetap relevan dengan kondisi pasar global. Di sisi lain, perlindungan terhadap BBM subsidi dan LPG 3 kg tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Lebih lanjut, Eddy Soeparno menekankan pentingnya memastikan bahwa subsidi energi tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme distribusi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi perlunya langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Mengurangi ketergantungan terhadap energi impor menjadi agenda penting agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan energi alternatif, peningkatan produksi dalam negeri, serta efisiensi penggunaan energi.

Pandangan yang mendukung kebijakan ini juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, menilai langkah pemerintah sebagai keputusan yang tepat dan terukur. Menurutnya, menaikkan harga BBM nonsubsidi sekaligus menahan harga BBM subsidi merupakan strategi yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial.

Robert Winerungan menegaskan bahwa kebijakan ini sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Dengan harga BBM subsidi yang tetap stabil, tekanan inflasi dapat ditekan sehingga harga barang dan jasa tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Ia juga menyoroti bahwa dibandingkan dengan banyak negara lain, harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah, terutama untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Dalam berbagai perbandingan global, harga energi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata harga di kawasan Asia maupun negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat.

Dari sisi fiskal, kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga memberikan dampak positif. Dengan menyesuaikan harga pada segmen nonsubsidi, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghasilkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Pemerintah tidak hanya fokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga memastikan bahwa dampak kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keputusan untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kebijakan ini memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ke depan, tantangan dalam sektor energi diperkirakan masih akan terus berlanjut. Namun, dengan strategi yang adaptif dan koordinasi yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk tetap menjaga stabilitas. Penguatan ketahanan energi, peningkatan efisiensi, serta pengembangan sumber energi alternatif menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global.

Pada akhirnya, kebijakan energi bukan hanya soal angka dan harga, tetapi tentang bagaimana negara melindungi rakyatnya. Di saat harga global bergejolak, keputusan untuk mempertahankan BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi bukti bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Sebagai penegasan, keberhasilan menjaga stabilitas ini juga harus diiringi dengan penguatan pengawasan dan transparansi agar kebijakan subsidi benar-benar efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus memastikan distribusi energi berjalan adil dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen yang konsisten, stabilitas energi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan.

*) Pemerhati ekonomi