Aceh – Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan dan pemulihan wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh aksi separatis yang berpotensi mengganggu stabilitas dan proses pemulihan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pemerintah akan mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Menurutnya, penanganan bencana di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan berkat kerja sama berbagai pihak.

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi masyarakat sipil, serta para pihak yang membantu,” kata Pratikno.

Pratikno menyampaikan pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan pembangunan hunian sementara agar warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terus disiapkan, termasuk pemulihan fasilitas ibadah seperti masjid dan musala.

Ia juga menegaskan akan menyampaikan hasil rapat penanganan bencana kepada kementerian dan lembaga terkait serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal dalam proses pemulihan wilayah terdampak di Aceh.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk menekan curah hujan ekstrem. mengatakan,

“Pelaksanaan OMC difokuskan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan melibatkan sejumlah pesawat dan ratusan sortie penerbangan.”

Di sisi lain, aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik dinilai berpotensi mengganggu ketertiban.

Pengamat kebijakan public, Trubus Rahardiansah, menegaskan pengibaran simbol GAM merupakan bentuk pengingkaran.

“Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri.”

Aksi tersebut sebelumnya dibubarkan oleh prajurit TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa di Kota Lhokseumawe.

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran menegaskan pembubaran dilakukan secara persuasif dan tanpa kekerasan untuk menjaga ketertiban masyarakat.****

Aceh – Pemerintah menegaskan percepatan rehabilitasi Aceh pasca banjir dan longsor menjadi prioritas utama, di tengah perlunya menjaga stabilitas dan kewaspadaan terhadap potensi separatisme yang dapat mengganggu proses pemulihan.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh aksi-aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan penanggulangan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan.

Pratikno menyampaikan bahwa hari tersebut tepat satu bulan pascabencana banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi tersebut.

“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno.

Berdasarkan data terbaru, dari 52 kabupaten dan kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagian besar wilayah telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana.

Namun demikian, Pratikno menyebut masih ada 11 daerah di Aceh yang perlu memperpanjang status tanggap darurat.

“Itu dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Aceh pun resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual dengan seluruh daerah terdampak dan kementerian terkait.

“Perpanjangan ini memberi ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam melindungi masyarakat terdampak,” ujar Muzakir Manaf.

Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, aparat keamanan bertindak terhadap gangguan stabilitas. TNI membubarkan aksi pengibaran bendera Bulan Bintang di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh–Medan
.
Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama prajurit turun langsung ke lokasi dan meminta massa membubarkan diri serta menyerahkan bendera.

Dalam pembubaran itu, seorang pria yang diduga sebagai provokator diamankan. Dari dalam tasnya ditemukan sebilah rencong dan senjata api jenis pistol.

Pria tersebut beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Sekitar satu jam setelah kejadian, situasi kembali normal dan arus lalu lintas kembali lancar. ****

Oleh: Cut Rizka )*

Pemerintah menegaskan bahwa agenda pemulihan Aceh pascabencana tidak bolehterganggu oleh isu-isu provokatif yang berpotensi merusak stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Di tengah upaya besar negara memulihkan kehidupan masyarakatterdampak banjir bandang dan longsor, fokus utama diarahkan pada keselamatan warga, pemulihan infrastruktur, serta penguatan kembali sendi-sendi sosial dan ekonomi. Pemerintah menilai, setiap bentuk narasi yang memecah konsentrasi publik dari kerja kemanusiaan tersebut justru berisiko menghambat proses pemulihan yang sedang berlangsung.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga masyarakat benar-benar pulih. Arahan tersebut diterjemahkan secara konkret melalui kerja lintas sektor yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, sertapemerintah daerah. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjelaskan bahwa negara mengerahkan seluruh sumber daya nasional agar penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Pratikno, kolaborasi antarpemangku kepentingan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Sejumlah daerah terdampak mulai beralih dari fase tanggap darurat menuju masa transisi pemulihan. Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat beberapa kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat. Langkah ini dipandang perlu agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi dan daerah memiliki kesiapan penuh sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah memastikan bahwa perpanjangan tersebut bukan bentuk kelambanan, melainkan kehati-hatian agar pemulihan berlangsung optimal.

Dalam konteks pemulihan jangka menengah, pemerintah memprioritaskan percepatanpembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Distribusi bantuan logistik juga terus dilakukan melalui berbagai jalur, baik darat, laut, maupun udara, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Upaya ini menjadi bukti kehadiran negara yang tidak berhenti pada tahap darurat, melainkan berlanjut hingga pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian serius pemerintah di tengahsituasi kebencanaan. Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, menekankan bahwa pelayanan kepolisian harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun. Kehadiran Polri di tengah masyarakat terdampak dinilai sebagai simbol kehadiran negara yang tidak boleh absen, sekaligus penopang stabilitas sosial di masa krisis. 

Kapolda memandang bahwa bencana hidrometeorologi yang meningkat di Aceh tidak hanya berdampak pada keselamatan warga, tetapi juga berpotensi memunculkan kerawanan sosial jika tidak diantisipasi secara cermat.

Oleh karena itu, Polri diarahkan untuk hadir secara nyata, tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui kemampuan mengelola situasi, mengambil keputusan cepat, serta menunjukkan empati kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga rasa aman sekaligus mencegah munculnya persoalan turunan di tengah proses pemulihan. 

Kapolda juga menegaskan pentingnya solidaritas internal kepolisian, di mana satuanyang tidak terdampak bencana wajib membantu wilayah yang terdampak melaluidukungan personel, logistik, maupun operasional.

Dalam situasi darurat seperti ini, aparat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi provokasi. Berdasarkan analisis situasi, bencana alam kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks, membangun narasiyang menurunkan kepercayaan terhadap negara, atau mengangkat isu separatisme simbolik. Oleh sebab itu, penguatan komunikasi publik dan pendekatan humaniskepada masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pengamanan dan pemulihan.

Isu tersebut mencuat seiring munculnya aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka oleh sebagian kecil warga di tengah penanganan pascabencana. Pemerintah menilai fenomena ini perlu disikapi secara tegas namun tetap persuasif agar tidak membuka kembali luka lama konflik Aceh. 

Pengamat politik dari Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai bahwa pendekatan negara harus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan sensitivitas sosial. Menurut analisisnya, simbol-simbol yang berkaitan dengan konflik masa lalu berpotensi mencederai komitmen damai yang telah dibangun melalui proses panjang.

Iwan memandang aksi tersebut sebagai bentuk provokasi yang memanfaatkan kondisi emosional masyarakat yang sedang berduka. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu di balik kemunculan simbol tersebut, termasuk upaya membangun persepsi seolah-olah negara mengabaikan masyarakat Aceh pascabencana. Dugaan itu diperkuat dengan maraknya narasi di media sosial yang cenderung mengaburkan peran nyata pemerintah, TNI, Polri, dan relawan dalam penanganan bencana.

Narasi semacam itu dinilai berbahaya karena berpotensi mengerdilkan kehadiran negara dan memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan adanya bantuan dan kerja pemulihan yang masif dari pemerintah pusat hingga daerah. Dalam konteks ini, penertiban terhadap aksi yang membawa simbol separatis dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah konflik vertikal maupun horizontal, sekaligus menjaga fokus publik pada agenda pemulihan.

Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan Aceh merupakan agenda kemanusiaan yang harus dijaga bersama. Stabilitas sosial, keamanan, dan kepercayaan publik menjadi prasyarat utama agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, pemulihan Aceh diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, kokoh, dan berkelanjutan tanpa terganggu oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Teuku Adnan )*

Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemulihan wilayah Aceh pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten, sembari mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam berbagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. 

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan rehabilitasi infrastruktur berjalan cepat dan tepat sasaran, sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi logistik dapat kembali normal. Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai penting menjaga ketenangan publik agar seluruh proses pemulihan tidak terhambat oleh narasi menyesatkan maupun isu yang tidak relevan dengan kepentingan korban bencana.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Tamiang. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat membersihkan lumpur dan sedimentasi yang menutup badan jalan akibat banjir. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menekankan bahwa percepatan ini menjadi penting.

Karena jalur-jalur di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan urat nadi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, khususnya di kawasan perkotaan dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Oleh karena itu, pekerjaan pembersihan dilakukan secara intensif dengan sistem kerja bergilir selama 24 jam untuk mengejar waktu dan meminimalkan gangguan aktivitas masyarakat.

Penanganan difokuskan pada tiga ruas jalan terdampak, yang terdiri dari satu ruas jalan nasional dan dua ruas jalan daerah. Pada ruas jalan nasional Kota Kuala Simpang–batas Provinsi Sumatra Utara, meskipun tertutup endapan lumpur, kondisi seluruh jembatan dilaporkan tetap aman dan dapat dilalui. 

Pemerintah menargetkan pembersihan ruas jalan nasional tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga hingga empat hari, sehingga fungsi konektivitas antarwilayah dapat segera pulih. Upaya ini juga mencakup pembersihan material lumpur di bahu jalan dan sisa material yang sempat dipindahkan warga ke sisi jalan saat membersihkan rumah masing-masing.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan puluhan unit alat berat dan dump truck. Penempatan alat berat dilakukan secara terukur di titik-titik prioritas, termasuk kawasan pusat kota Kuala Simpang yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. 

Pemerintah pusat bahkan membuka opsi penambahan alat berat melalui penyedia jasa sewa untuk memastikan tidak ada hambatan berarti di lapangan. Dengan dukungan ini, pemerintah optimistis fungsi jalan nasional di Aceh Tamiang dapat kembali optimal dalam waktu dekat dan aktivitas distribusi logistik dapat berjalan lancar.

Sejalan dengan upaya teknis di lapangan, pemerintah juga menempatkan pemulihan infrastruktur dasar sebagai prasyarat utama pemulihan sosial dan ekonomi masyarakatterdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa sejak awal, pemerintah memantau secara ketat kondisi jalan, jembatan, dan akses konektivitas lain yang sempat terputus akibat banjir bandang dan longsor. 

Pemerintah memastikan bahwa jalur-jalur vital yang tertutup mulai kembali terhubung secara bertahap, meskipun pada beberapa titik masih memerlukan penguatan lanjutan agar lebih permanen.

Menurut pemerintah, tahapan tanggap darurat kini berjalan beriringan dengan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Sejumlah jembatan yang sempat terputus telah kembali tersambung, sementara jalan-jalan transportasi darat yang sebelumnya tidak dapat dilalui mulai dibuka kembali. 

Hal ini memungkinkan bantuan logistik menjangkau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mulai memulihkan aktivitas sehari-hari. Dalam kerangka pemulihan wilayah terdampak, pemerintahmemprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar yang rusak, hancur, bahkan hilang akibat bencana.

Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek fisik, tetapi juga pada kondisi sosial masyarakat, khususnya warga yang masih berada di pengungsian. Pemerintah menilai pengungsian memerlukan atensi serius dan berkelanjutan karena dampak bencana tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan kesejahteraan korban. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidakterjebak provokasi, hoaks, atau informasi menyesatkan yang beredar di ruang publik, terutama media sosial. Sekretaris Jenderal Komite Nasional Masyarakat Madani, Andi Yasin, menilai bahwa narasi yang tidak akurat berpotensi mengaburkan kerja nyata pemerintah pusat dalam menangani bencana di Aceh. 

Andi menegaskan bahwa penanganan bencana telah dilakukan secara cepat dan terukur, dengan pengerahan bantuan logistik, alat berat, tenaga medis, serta personel keamanan ke wilayah terdampak.

Meski diakui masih terdapat kendala teknis, terutama akibat kerusakan infrastruktur yang memutus akses, pemerintah memastikan seluruh proses penanganan terus dievaluasi setiap hari agar semakin efektif. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi aparat dan lembaga terkait untuk bekerja, alih-alih terpengaruh informasi yang dapat memperkeruh situasi. Dalam hal ini, komunikasi publik menjadi aspek penting yang terus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa fase pemulihan Aceh harus dijalani dengan semangat kebersamaan dan ketahanan nasional. Sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun infrastruktur yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. 

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, pemerintah optimistis pemulihan Aceh dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menjadi pijakan untuk membangun kembali wilayah terdampak dengan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya.

)* Penulis kontributor Indonesia Satu Institute 

Jakarta – Pemerintah memastikan pemulihan akses air bersih dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Upaya percepatan pemulihan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta didukung penuh oleh TNI, Polri, dan unsur relawan demi memastikan kebutuhan dasar warga dapat kembali terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan bahwa sebagian besar layanan air bersih di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir telah berangsur pulih. Namun, pemerintah masih memberikan perhatian khusus pada sejumlah wilayah di Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan sistem perpipaan dan pencemaran sumber air.

“Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali terlayani, meskipun beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki hidran umum dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air,” kata Pratikno.

Ia menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayah Sumatera dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta unsur masyarakat.

“Pemerintah pusat juga terus mendorong percepatan pemulihan agar kebutuhan dasar, termasuk air bersih dan layanan kesehatan, dapat segera normal kembali,” tambahnya.

Menurut Pratikno, pemerintah telah menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dalam penanganan dampak bencana.

“Di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, harapan tumbuh dari kerja keras kita bersama, kerja seluruh elemen masyarakat bahu-membahu dalam solidaritas dan gotong royong,” ujarnya.

“Dan keseriusan pemerintah yang telah menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk turun menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” lanjut Pratikno.

Dari sisi pengamanan dan dukungan lapangan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Whisnu Hermawan, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana, terutama akses air bersih, terus menjadi prioritas utama.

“Upaya percepatan pemulihan di wilayah terdampak menunjukkan progres yang signifikan,” jelasnya.

Whisnu mengungkapkan pemulihan dilakukan secara berkelanjutan melalui penyaluran bantuan logistik, peralatan bangunan, serta perlengkapan kebersihan ke seluruh wilayah terdampak, termasuk daerah yang sempat terisolasi.

“Khususnya daerah yang masih terisolasi, sebagai wujud kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan masyarakat,” pungkasnya.***

Jakarta – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah melalui berbagai lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mempersiapkan langkah antisipatif guna menjaga kelancaran distribusi energi.

Salah satunya adalah PT Pertamina Patra Niaga, yang memastikan ketersediaan pasokan energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG) untuk memenuhi lonjakan permintaan masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode liburan.

Proyeksi konsumsi LPG diperkirakan meningkat sekitar 7,2 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas rumah tangga dan sektor wisata. Sebagai respons, Pertamina mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Nataru sejak November 2025 untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tetap lancar hingga ke daerah-daerah tujuan wisata dan wilayah padat aktivitas.

VP Retail Business Support Pertamina Patra Niaga, Beny Harto Wijaya, menyampaikan bahwa proyeksi konsumsi energi selama Nataru telah dihitung dengan seksama. Selain LPG, konsumsi gasoline diperkirakan naik sekitar 3,2 persen, sementara konsumsi avtur diprediksi naik sebesar 5,2 persen. “Untuk itu, Pertamina telah menyiagakan 1.866 SPBU siaga 24 jam dan 6.231 agen LPG di seluruh Indonesia guna menjamin pasokan energi yang stabil,” ujar Beny.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengakui adanya peningkatan signifikan dalam pembelian BBM non-subsidi. Fenomena ini tercatat sejak awal tahun 2025, dengan SPBU swasta mengalami lonjakan permintaan yang cukup tinggi. Hal ini mendorong Kementerian ESDM untuk mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta guna memastikan kestabilan pasokan di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa keputusan mengenai kuota impor BBM akan sangat bergantung pada pola konsumsi masyarakat yang meningkat tajam selama libur akhir tahun.

“Permintaannya memang tinggi sekarang. Kami akan terus memantau perkembangan ini untuk menyesuaikan kebijakan agar pasokan tetap stabil dan kebutuhan energi nasional terpenuhi,” ungkap Laode.

Tidak hanya di Jawa dan Bali, kesiapsiagaan distribusi energi juga diperkuat di wilayah luar Jawa, seperti Kalimantan. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan telah menyiagakan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi lonjakan permintaan energi dan kondisi darurat.

Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Isfahani mengatakan bahwa tiga unit mobile storage ditempatkan di daerah rawan bencana dan pusat perayaan, seperti Tol Balikpapan–Samarinda dan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kami waspadai kemungkinan banjir yang dapat menghambat distribusi energi,” kata Isfahani.

Di Kalimantan, stok BBM dipastikan aman, dengan ketahanan Gasoline rata-rata 4,9 hari, Gasoil 10,2 hari, dan LPG 4,7 hari. Distribusi didukung oleh 860 unit mobil tangki, 1.890 awak mobil tangki, serta 1.400 lembaga penyalur BBM, termasuk 90 SPBU siaga 24 jam.

Puncak mobilitas masyarakat diprediksi terjadi pada 20-24 Desember 2025 dan 30-31 Desember 2025, serta arus balik pada 27-28 Desember dan 3-5 Januari 2026. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap distribusi energi tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun.

Jakarta – Menjelang pergantian tahun, pemerintah memastikan ketersediaan sembako dan BBM tetap aman di seluruh daerah. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan stok kebutuhan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru aman di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh perangkat di wilayah bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk menjamin stok aman.

Ia juga menyebut adanya penurunan harga di sejumlah komoditas. Ia menambahkan, saat ini harga daging ayam pun cukup stabil di harga Rp 37 ribu per kilogramnya. Zulhas meyakini stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Natal dan tahun baru hingga lebaran dipastikan aman, serta harganya relatif stabil.

“Natal, Tahun Baru bahkan menjelang Lebaran aman. Sembako aman, beras tadi kita cek juga banyak, cabai sekarang murah Rp 50 ribu ya,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang Nataru. Ia merinci, stok BBM nasional saat ini mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Stok bensin RON 90 tercatat aman untuk 18 hari, RON 92 selama 22 hari, dan RON 95 hingga 28 hari. Sementara itu, stok solar berada pada kisaran 15 hingga 70 hari, dan LPG sekitar 14 hari.

“Untuk Nataru, insyaallah aman, sekalipun kita menghadapi tantangan bencana di beberapa daerah,” ujar Bahlil.

Di daerah, Satgas Pangan bergerak ke pasar-pasar tradisional untuk memantau lonjakan harga dan ketersediaan stok sembako. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Kombes Pol Dodi Ruyatman bergerak bersama jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bulog Wilayah Sultra.

Dodi menyatakan bahwa pengawasan ketat dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang maupun lonjakan harga yang kerap terjadi di akhir tahun. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Langkah ini juga bertujuan mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga yang merugikan konsumen,” ujar Dodi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, memastikan inflasi tetap terjaga dan stok serta harga Sembako stabil jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia mendatangi Komplek Pergudangan Alak Perum Bulog Kanwil NTT didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTT.

Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama solid TPID NTT yang dinilai berhasil menjaga inflasi daerah tetap terkendali sepanjang tahun 2025. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.

“Kami berterima kasih kepada seluruh tim TPID yang secara konsisten bekerja mengendalikan inflasi. Dengan kerja sama yang baik ini, kami pastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat bisa diperoleh di berbagai tempat dengan harga yang terjangkau dan stabil,” tegasnya.

Jakarta – Pemerintah memastikan kebutuhan logistik bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera tetap terpenuhi hingga memasuki fase transisi darurat. Komitmen ini ditegaskan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terlayani secara optimal, baik pada masa tanggap darurat maupun saat memasuki tahap awal pemulihan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan sejumlah daerah terdampak di Sumatera kini mulai beralih dari status tanggap darurat menuju masa transisi. “Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Pratikno.

Menurut dia, perubahan status tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. “Pemerintah tidak berhenti pada fase tanggap darurat saja. Pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas hingga fase transisi terlewati,” katanya.

Dalam masa transisi ini, pemerintah mulai memfokuskan perhatian pada penyediaan hunian bagi warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal. Pratikno menegaskan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (hunterap) menjadi kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan. “Huntara dan hunterap telah mulai dibangun di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan hunian tersebut melibatkan kerja sama lintas sektor. “Ini merupakan kerja bersama berbagai pihak terkait. TNI dan Polri semuanya membantu agar proses pembangunan hunian bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Pratikno.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penyaluran bantuan logistik dari pemerintah tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Bahkan, BNPB telah menambah stok bantuan sebagai langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan logistik selama masa transisi darurat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pemerintah telah menyiapkan persediaan tambahan. “Ada buffer stock sekitar 80 ton yang saat ini ditampung di Posko Halim di Landasan Udara Halim Perdanakusuma,” ujarnya.

Ia menegaskan, BNPB bersama Tentara Nasional Indonesia akan menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah terdampak. “Bantuan akan dikirim ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Distribusi akan dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan logistik dasar, baik permakanan maupun non-permakanan,” kata Abdul Muhari.

Oleh: Anggina Kartikasari*

Menghadapi puncak libur Tahun Baru 2026, pemerintah menegaskan kehadiran dan tanggung jawabnya dalam menjamin kelancaran, keselamatan, serta kenyamananmobilitas masyarakat melalui penyiapan skema rekayasa lalu lintas yang komprehensifdan terukur. Kebijakan ini mencerminkan kesigapan negara dalam membaca dinamikapeningkatan pergerakan masyarakat pada momentum strategis akhir tahun, sekaligusmenunjukkan kapasitas tata kelola transportasi nasional yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia mengedepankan pendekatanberbasis teknologi dan data real time sebagai fondasi pengambilan keputusan di lapangan. Sistem pemantauan terintegrasi memungkinkan rekayasa lalu lintasditerapkan secara presisi sesuai kondisi aktual, sehingga arus kendaraan tetapterkendali dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwa pengamanan dan pengaturan lalu lintas difokuskan pada titik-titik strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan wisata, serta jalur utama distribusi, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap mobilitas publik selama libur panjang.

Dalam kerangka pelayanan yang proaktif, Korlantas Polri juga mengoptimalkan sistemperingatan dini berbasis lokasi guna memberikan informasi langsung kepada penggunajalan. Langkah ini dinilai efektif dalam membantu masyarakat menyesuaikan waktu dan rute perjalanan secara mandiri. Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwapenerapan contraflow dan one way dilakukan secara situasional dengan parameter yang jelas dan terukur, sehingga kebijakan berjalan objektif, transparan, dan berorientasipada kelancaran bersama.

Komitmen pemerintah semakin diperkuat melalui kebijakan nasional yang disampaikanoleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyomengatakan bahwa Polri telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secaramenyeluruh, baik untuk arus mudik maupun arus balik, dengan pola ganjil genap, contraflow, dan one way. Menurutnya, kesiapan ini merupakan wujud nyata pelayananPolri kepada masyarakat agar momentum libur Natal dan Tahun Baru dapat dinikmatisecara aman dan tertib.

Pelaksanaan Operasi Lilin 2025 menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalammengawal kebijakan tersebut. Operasi ini didukung oleh ratusan ribu personelgabungan dari Polri, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang disebar di puluhan ribu objek vital. Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa fokuspengamanan diarahkan pada gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusatperbelanjaan, serta kawasan wisata, sehingga seluruh aktivitas masyarakat terlindungisecara optimal selama perayaan akhir tahun.

Langkah pemerintah juga didukung oleh perencanaan berbasis proyeksi dan surveinasional. Data Kementerian Perhubungan yang memperkirakan peningkatan signifikanpergerakan masyarakat dijadikan dasar dalam penentuan waktu krusial arus mudik dan balik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar merespons situasi, tetapi telah melakukan antisipasi matang demi memastikan stabilitas lalu lintasnasional. Sinergi pusat dan daerah diperkuat melalui koordinasi intensif untukmemastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi.

Kementerian Perhubungan mengambil peran strategis dengan menyiapkan rekayasa lalulintas khususnya di kawasan wisata unggulan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan bahwa kebijakan one way, contraflow, dan ganjil genap disiapkan untuk menambah kapasitas jalan agar lonjakankendaraan tetap dapat tertampung. Ia menegaskan bahwa koordinasi antar pemangkukepentingan di daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan arus wisata, sehinggapengalaman perjalanan masyarakat tetap nyaman dan lancar.

Selain pengaturan kendaraan pribadi, pemerintah juga menyiapkan kebijakanpendukung berupa pengaturan operasional angkutan barang. Aan Suhanan mengatakanbahwa pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas tengah disiapkan sebagailangkah strategis untuk menjaga kelancaran arus kendaraan selama periode Nataru. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan publik, sekaligus memperlihatkan kepemimpinan pemerintah dalammengelola ruang jalan secara adil dan proporsional.

Pemerintah juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap aspek keselamatan denganmengintegrasikan antisipasi cuaca ke dalam kebijakan lalu lintas. Kesiapsiagaanmenghadapi musim hujan diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang menyeluruh. Aan Suhanan mengatakan bahwa antisipasi terhadap potensi hujan lebatdan kondisi alam lainnya menjadi perhatian utama agar perjalanan masyarakat tetapaman dan terkendali.

Secara keseluruhan, kesiapan pemerintah menghadapi puncak libur Tahun Baru melaluiskema rekayasa lalu lintas mencerminkan tata kelola yang solid, responsif, dan berpihakpada masyarakat. Kebijakan yang disusun secara terencana, didukung teknologi, personel, dan koordinasi lintas sektor, menunjukkan kehadiran negara dalam setiapdenyut mobilitas publik. Dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam mematuhiarahan resmi, langkah ini menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya libur akhir tahun yang aman, tertib, dan penuh kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Penulis merupakan pengamat transportasi dan tata kota

Oleh : Gavin Asadit )*

Menjelang perayaan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak tetap aman di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun menjadi perhatian utama, mengingat lonjakan permintaan berpotensi menekan pasokan dan memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Pemerintah menilai kondisi stok sembako nasional hingga akhir Desember 2025 berada dalam posisi terkendali. Berbagai komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur panjang. Kementerian Perdagangan bersama Badan Pangan Nasional secara aktif melakukan pemantauan stok dan distribusi agar pasokan tetap merata, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi dan daerah rawan gangguan distribusi.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi pangan dari sentra produksi ke daerah konsumsi. Ia menyampaikan bahwa koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menekan potensi gejolak harga. Pemerintah juga mengintensifkan operasi pasar di sejumlah wilayah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Dari sisi cadangan nasional, pemerintah memastikan stok beras berada pada level aman. Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menjaga ketersediaan beras melalui pengelolaan cadangan pemerintah serta optimalisasi serapan hasil panen petani. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek dan menengah untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus melindungi petani dan konsumen.

Peran pemerintah daerah terlihat melalui langkah pengawasan langsung di lapangan. Sejumlah daerah mengaktifkan tim pengendalian inflasi dan satgas pangan untuk melakukan inspeksi ke pasar tradisional dan modern. Upaya tersebut bertujuan memastikan ketersediaan barang, mencegah praktik penimbunan, serta menjaga harga tetap terkendali. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dan aparat terkait agar distribusi berjalan lancar hingga ke wilayah terpencil.

Di sektor energi, pemerintah memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap terjaga meskipun permintaan meningkat selama libur akhir tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi BBM, terutama bensin dan solar, seiring meningkatnya perjalanan darat dan aktivitas pariwisata. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan langkah pengamanan pasokan di seluruh wilayah.

Pertamina Patra Niaga mengoperasikan satuan tugas khusus Natal dan Tahun Baru untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, LPG, dan avtur. Perusahaan menyiagakan terminal BBM, depo LPG, dan ribuan SPBU, termasuk SPBU modular dan layanan tambahan di jalur-jalur padat arus mudik dan wisata. Upaya ini memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi tanpa hambatan selama periode puncak konsumsi.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam sejumlah kesempatan menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan daerah untuk menjamin stok pokok dan BBM tetap aman hingga setelah Tahun Baru. Ia menekankan bahwa melalui penguatan rantai pasok, inklusif terhadap produsen lokal dan pemangku kepentingan regional, Indonesia mampu menjaga ketersediaan barang strategis secara merata.

Kolaborasi pusat dan daerah semakin diperkuat melalui pembentukan posko terpadu di sejumlah wilayah. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi pengendalian harga, distribusi pangan, dan pengawasan pasokan energi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memanfaatkan posko tersebut untuk merespons cepat setiap potensi gangguan, baik akibat cuaca ekstrem, lonjakan permintaan, maupun kendala distribusi.

Sementara itu di wilayah provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memastikan kesiapan stok pangan dan BBM di wilayahnya berada dalam kondisi aman. Pemerintah daerah, menurutnya, terus berkoordinasi dengan Bulog, Pertamina, dan instansi terkait untuk menjaga kelancaran distribusi serta mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun.

Menjelang pergantian tahun, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya konsistensi pengawasan hingga setelah perayaan berakhir. Evaluasi harian terhadap stok dan harga dilakukan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Pemerintah menilai keberhasilan pengamanan stok sembako dan BBM tidak hanya diukur dari ketersediaan barang, tetapi juga dari keterjangkauan harga dan pemerataan distribusi.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan aparat pengawas, Indonesia mampu menghadapi lonjakan kebutuhan akhir tahun secara terkendali. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam merayakan Tahun Baru 2025/2026. 

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan