Oleh: Cut Anggina Nurhayati*

Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan kerja pemulihan yang nyata di lapangan menjadi jawaban paling kuat untuk menutup ruang provokasi serta menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pascabencana tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun narasi konflik di tengah situasi krisis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, berpandangan bahwa simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme bersenjata masa lalu. Karena itu, menurutnya, normalisasi simbol tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terlebih ketika masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana banjir dan tanah longsor.

Dalam konteks tersebut, Iwan mengamati adanya perang narasi di ruang publik dan media sosial yang mencoba mendiskreditkan peran negara. Ia menilai sebagian provokasi muncul dengan membingkai seolah negara absen atau tidak responsif, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, narasi semacam itu tidak sejalan dengan realitas kerja pemulihan yang sedang berlangsung dan berisiko merusak kepercayaan publik jika tidak direspons secara proporsional.

Di lapangan, Aceh justru menunjukkan wajah yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat sejak fase tanggap darurat, dan kini secara bertahap mengonsolidasikan langkah menuju pemulihan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat secara terbuka menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah yang dinilai sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui kerja konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Pemulihan infrastruktur jalan nasional menjadi indikator penting dari keberlanjutan respons tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menuntaskan penanganan tujuh ruas jalan nasional sepanjang hampir 36 kilometer. Langkah ini dipandang krusial karena jalan merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dengan konektivitas yang kembali normal, aktivitas ekonomi warga mulai bergerak, layanan publik kembali berjalan, dan ritme kehidupan sosial berangsur pulih.

Pengerahan puluhan unit alat berat dan personel lapangan dalam skala besar mencerminkan kapasitas negara dalam bertindak cepat dan terukur. Selain mempercepat pembersihan sedimen dan perbaikan badan jalan, pendekatan padat karya yang melibatkan pekerja lokal juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak. Bagi warga, pemulihan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi sumber harapan yang menguatkan optimisme di tengah keterbatasan.

Perhatian pemerintah tidak berhenti pada jalan nasional. Akses jalan dalam kota yang menghubungkan pasar, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit turut dipulihkan agar layanan dasar kembali berjalan normal. Strategi ini dinilai efektif karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas ekonomi pasar kembali menggeliat, layanan pendidikan dan kesehatan berfungsi kembali, serta ruang publik kembali menjadi pusat interaksi sosial.

Pada level nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa sejumlah wilayah Aceh telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pergeseran fokus penanganan ini dipandang sebagai sinyal kesiapan pemerintah untuk melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara sistematis dan berbasis data. Bagi masyarakat, transisi ini memperkuat keyakinan bahwa pemulihan tidak bersifat sementara, melainkan dirancang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah pusat juga terlihat dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan Aceh dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menyeluruh. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara menjadi fondasi kuat bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BUMN, dan relawan dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan.

Perencanaan kawasan hunian sementara yang dilengkapi fasilitas pendukung juga memperkuat pemulihan sosial. Pemerintah dan BUMN dinilai tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi turut memikirkan keberlanjutan kehidupan komunitas. Ruang sosial yang terbangun kembali menjadi sarana konsolidasi warga dan memperkuat ikatan sosial pascabencana.

Dalam konteks ini, fokus Aceh pada fase pemulihan menjadi penangkal paling efektif terhadap isu separatisme. Ketika kebutuhan dasar warga terpenuhi, kepercayaan publik terhadap negara menguat, dan ruang hidup kembali normal, provokasi simbolik kehilangan daya tarik. Masyarakat Aceh menunjukkan bahwa masa depan dibangun melalui kerja bersama, bukan dengan menghidupkan kembali konflik masa lalu.

Pemulihan pascabencana di Aceh akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, hunian, dan fasilitas publik, tetapi juga tentang menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan kehadiran negara yang nyata dan partisipasi aktif masyarakat, Aceh menegaskan pilihannya: bangkit, bersatu, dan melangkah maju, sambil menutup rapat ruang bagi narasi separatisme yang tidak lagi relevan dengan aspirasi rakyat.

*Penulis merupakan Akademisi dan Dosen Kebijakan Publik

Oleh: Zulfikar Ramdan *)

Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlahwilayah di Aceh pada penghujung 2025 tidak hanyamenyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaan bersama. Di tengah suasanaduka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensimembangkitkan kembali narasi konflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkanpenolakan tegas terhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah.

Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus SurveiIndonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Iaberpandangan bahwa simbol tersebut memiliki muatanideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannyadi ruang publik berisiko membuka kembali memorikonflik yang selama ini telah ditutup melalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidak dimanfaatkan untuk kepentinganprovokasi.

Ali juga mengamati adanya pergeseran polaseparatisme di era digital, di mana narasi konflik tidaklagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkanmelalui simbol dan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilanatau penderitaan akibat bencana menjadi alatdelegitimasi negara merupakan bentuk ancaman baruterhadap stabilitas sosial. Karena itu, ia menekankanpentingnya kehadiran negara dan masyarakat secarabersamaan untuk menutup ruang tumbuhnya narasisemacam itu.

Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arahsebaliknya. Pemerintah daerah bersama masyarakatmemperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkan sekitar 3.000 AparaturSipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dantanah longsor. Para ASN tidak hanya ditugaskanmembersihkan material sisa bencana, tetapi jugamemastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan fasilitas umum tetapberjalan.

Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua PoskoPenanganan Bencana Hidrometeorologi menilai bahwapenugasan ASN merupakan bentuk kehadiran negarayang konkret di tengah masyarakat. Dengan turunlangsung ke lapangan, aparatur negara dapatmemahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaanpublik. Kehadiran tersebut dipandang sebagai langkahpenting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat.

Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembagakemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, danpelajar menggelar aksi pembersihan lingkungan danpembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupatenterdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengantenaga warga setempat, menciptakan percepatanpemulihan fisik tanpa menghilangkan peran aktifmasyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwapemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukanpada satu aktor semata.

Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa polakerja sama tersebut sangat membantu pemerintahdaerah. Gotong royong dinilai tidak hanya mempercepatpembersihan wilayah dan distribusi bantuan, tetapi jugamenjadi sarana konsolidasi sosial yang efektif. Ketikamasyarakat, relawan, dan pemerintah bekerja dalamsatu irama, ruang bagi isu-isu provokatif semakinmenyempit dan tidak mendapatkan resonansi luas.

Dari sisi sosial-keagamaan, ketangguhan masyarakatAceh juga ditopang oleh nilai spiritual yang kuat. Tokohagama menilai bahwa kesabaran dan ketenanganwarga dalam menghadapi musibah mencerminkankedewasaan iman dan sosial. Nilai tersebut mendorongmasyarakat untuk saling membantu dan menolak ajakanyang berpotensi memecah belah. Solidaritas yang lahirdari keyakinan religius ini menjadi modal penting dalammenjaga perdamaian.

Tradisi lokal seperti Peumulia Jamee turut memperkuatpesan tersebut. Di tengah keterbatasan akibat bencana, keramahan warga terhadap relawan dan petugas tetapterjaga. Sikap memuliakan tamu ini dinilai memberienergi moral bagi seluruh pihak yang terlibat dalampemulihan, sekaligus memperlihatkan identitas Aceh sebagai masyarakat yang damai dan terbuka. Budayaini menjadi penanda bahwa nilai-nilai kemanusiaantetap hidup, bahkan dalam situasi paling sulit.

Di tingkat akar rumput, inisiatif mandiri warga jugabermunculan. Di sejumlah kecamatan, masyarakatbergotong royong membangun jembatan darurat darikayu agar akses desa tidak terputus. Tanpa menunggubantuan alat berat, warga memastikan distribusi logistikdan layanan kesehatan tetap berjalan. Aksi inimenunjukkan kesiapan mental masyarakat yang selarasdengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuatketahanan sosial dari bawah.

Sementara itu, pemerintah terus meningkatkankesiapsiagaan seiring peringatan potensi cuaca ekstremdari BMKG. Fokus diarahkan pada percepatanpenyediaan hunian sementara dan pemulihaninfrastruktur dasar. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan.

Pengalaman pascabencana ini memperlihatkan bahwagotong royong bukan sekadar instrumen pemulihanfisik, tetapi juga benteng sosial dalam meredam isuseparatisme. Ketika pemerintah hadir secara nyata danmasyarakat bergerak dengan kesadaran kolektif, narasikonflik kehilangan ruang. Aceh menunjukkan bahwasolidaritas, kepercayaan, dan komitmen damai adalahkekuatan utama untuk bangkit, sekaligus menjagastabilitas dan persatuan di tengah ujian berat.

*) Peneliti Pusat Studi Bencana/Aktivis Kemanusiaan

Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dapat dinormalisasi. “Simbol ini bukan ekspresi budaya, tetapi simbol politik separatis yang membawa beban ideologis dan historis,” ujarnya.

Ali menilai, di tengah situasi pemulihan pascabencana, upaya memunculkan simbol separatis berisiko membangkitkan kembali narasi konflik lama. Ia juga menyoroti pergeseran pola separatisme yang kini merambah ruang digital melalui narasi emosional di media sosial. “Hari ini, media sosial bisa menjadi medan tempur. Situasi duka tidak boleh dieksploitasi untuk provokasi,” katanya.

Di lapangan, pemerintah justru memusatkan energi pada percepatan rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan layanan dasar. Melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, pemerintah mempercepat perbaikan jalan, jembatan, serta pemulihan pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat koordinasi intensif digelar di Banda Aceh untuk memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif.

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. “Percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar membutuhkan gotong royong semua pihak, dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga masyarakat,” ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan pemulihan jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara akses listrik mulai pulih secara bertahap. PLN bersama Kementerian ESDM telah menyalurkan lebih dari 1.000 generator ke desa-desa terpencil. Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengatakan perusahaan memastikan konektivitas tetap terjaga. “Sebagian besar site sudah beroperasi kembali. Untuk lokasi yang terkendala listrik, kami dukung dengan genset,” katanya.

Dari sisi pendanaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran pemulihan telah disiapkan. “Dana darurat Rp268 miliar sudah disalurkan ke daerah terdampak. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” ujarnya.

BNPB mencatat fase awal pemulihan telah mencapai titik signifikan di sejumlah wilayah. Pemerintah dan warga Aceh optimistis, percepatan rehabilitasi infrastruktur tidak hanya memulihkan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi benteng sosial paling efektif untuk menjaga perdamaian dan menutup ruang separatisme pascabencana.

---

Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. “Pengibaran bendera GAM tidak bisa dianggap ekspresi biasa. Ini berpotensi memunculkan kembali konflik laten yang sudah lama diakhiri,” ujarnya.

Iwan menilai, aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencana di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, ada upaya memelintir persepsi seolah negara absen dalam penanganan bencana. “Padahal faktanya, negara hadir sejak awal dengan mengerahkan bantuan dan personel. Karena itu semua pihak perlu menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh,” katanya.

Di lapangan, pemerintah justru memperkuat konsolidasi pemulihan melalui koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pemulihan Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. “Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Apalagi masyarakat akan menghadapi Ramadhan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Banda Aceh.

Rapat tersebut melibatkan Wakil Gubernur Aceh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, unsur Forkopimda, hingga organisasi masyarakat sipil. Pratikno mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. “Ini berkat kerja keras semua pihak—pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Kami berterima kasih atas dedikasi tersebut,” katanya.

Pratikno menambahkan, fokus selanjutnya adalah percepatan pembangunan hunian sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. “Pembangunan huntara sudah dimulai. Kami juga memastikan pemulihan masjid dan musala agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman selama Ramadhan,” ujarnya.

Respons positif datang dari daerah terdampak. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir, menyebut koordinasi lintas sektor berjalan solid. “Evakuasi cepat, kebutuhan pengungsi terpenuhi, dan pelayanan posko tertib. Ini bukti keseriusan pemerintah,” katanya. Hal senada disampaikan tokoh muda setempat yang menilai kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing sebagai tanda pemulihan berjalan cepat.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Selatan memastikan fase tanggap darurat telah berakhir dan pemerintah daerah fokus pada pemulihan. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis pemulihan Aceh tidak hanya mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi benteng efektif untuk menutup ruang provokasi separatis pascabencana.

Oleh: Siti Aisyah Usman

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepemimpinan yang berpijak pada kehadiran langsung dan kerja nyata saat menghadapi bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera. 

Sejak awal Januari 2026, kepala negara secara konsisten menunjukkan optimisme sebagai modal utama dalam menggerakkan seluruh proses pemulihan, sekaligus memastikan negara hadir secara serius dan terkoordinasi di tengah masyarakat terdampak.

Momentum pergantian tahun tidak digunakan Presiden Prabowo sebagai agenda seremonial semata. Ia memilih merayakan malam Tahun Baru 2026 bersama para pengungsi di Desa Batu Hela, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Kehadiran tersebut memperlihatkan pesan kuat bahwa pemulihan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga tentang dukungan psikologis dan kepercayaan negara kepada warganya. Presiden menyampaikan harapan agar tahun 2026 membawa kebaikan dan kekuatan baru, terutama bagi masyarakat yang sedang bangkit dari bencana.

Optimisme Presiden Prabowo tidak berdiri di ruang hampa. Pemerintah menetapkan target pemulihan yang jelas dan terukur. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kondisi wilayah terdampak di Sumatera ditargetkan pulih dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan. 

Laporan lapangan menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya di Tapanuli Selatan, di mana akses transportasi berhasil dibuka dan tidak lagi terdapat desa yang sepenuhnya terisolasi. Di Sumatera Utara secara umum, jumlah desa terputus akses menurun drastis, menandakan percepatan kerja lintas sektor berjalan efektif.

Komitmen pemulihan juga tercermin dalam program pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah di berbagai wilayah Sumatera. 

Di Aceh Tamiang, 500 unit hunian pertama diproyeksikan rampung dalam waktu singkat sebagai tahap awal pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Langkah tersebut menegaskan bahwa negara tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan bergerak cepat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

Presiden Prabowo turut menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan status Bencana Nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada kapasitas negara yang dinilai masih sangat mampu menangani situasi secara mandiri dan terkoordinasi. 

Pemerintah tetap membuka ruang partisipasi publik, namun memastikan seluruh bantuan berjalan melalui prosedur yang jelas, akuntabel, dan tepat sasaran. Pendekatan tersebut memperlihatkan kepercayaan diri negara sekaligus kehati-hatian dalam tata kelola penanganan bencana.

Instruksi Presiden kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga berlangsung tanpa jeda. Para menteri diminta berpencar ke berbagai daerah terdampak untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan lapangan. 

Presiden menilai kehadiran pejabat di lokasi bukan sekadar kunjungan simbolik, melainkan sarana untuk mengidentifikasi persoalan, mencatat kekurangan, dan mengambil keputusan strategis secara cepat. Pola kerja tersebut memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

Dalam konteks komunikasi publik, Presiden Prabowo mengakui jarang memberikan keterangan pers terkait penanganan bencana. Sikap tersebut berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat Indonesia lebih mempercayai bukti nyata dibandingkan narasi. 

Presiden menempatkan kerja dari seluruh jajarannya memang berbasis pada bukti konkret di lapangan sebagai prinsip utama, sembari mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak terpengaruh oleh adanya hujatan maupun kritik yang justru bersifat destruktif. 

Fokus utama dari pemerintah adalah tetap pada upaya pengurangan penderitaan rakyat dan langkah semakin percepatan pemulihan wilayah yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor itu.

Keseriusan pemerintah juga tampak secara nyata dalam kebijakan struktural jangka menengah yang telah diputuskan oleh Kepala Negara. Presiden Prabowo Subianto menyetujui adanya pembentukan Satuan Tugas Kuala yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

Satgas itu difokuskan pada upaya pengerukan sungai-sungai yang dangkal akibat terjadinya sedimentasi lumpur, sekaligus juga melakukan pengolahan air berlumpur sehingga bisa menjadi air bersih yang mampu dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terdampak bencana. Operasi teknik yang berskala besar tersebut memang sengaja dirancang untuk dapat mencakup wilayah Aceh Tamiang, Bireuen, hingga daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memperkaya strategi dalam rangkaian dan upaya untuk menangani bencana tersebut, yakni dengan mengusulkan adanya pemanfaatan teknologi dredging yang biasa digunakan oleh para penambang di Bangka Belitung. 

Presiden kemudian langsung merespons usulan tersebut secara progresif dengan menyetujui dilangsungkannya operasi besar tanpa membatasi kebutuhan anggaran sama sekali. Presiden menegaskan bahwa pembiayaan tidak boleh sampai menjadi penghambat, selama memang hal itu bertujuan untuk melindungi dan memulihkan kehidupan masyarakatIndonesia, khususnya dari sebuah bencana seperti sekarang ini.

Rangkaian kebijakan tersebut telah secara nyata menggambarkan bagaimana pendekatan kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Negara, yakni dengan terus menempatkan optimisme sebagai energi penggerak bagi semua pihak dalam menghadapi sebuah krisis. 

Meski begitu, namun Presiden Prabowo ternyata tidak hanya sekadar menyampaikan harapan berupa angan-angan dan kata-kata semata, tetapi mengikat optimisme itu dengan targetyang terukur dan jelas, kerja teknis, serta keberanian dalam mengambil berbagai macam keputusan besar. 

Di tengah tantangan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, seperti Aceh hingga Sumatera, optimisme tersebut menjadi pesan yang sangat konkret bahwa pemulihan bukan hanya sekadar janji dari pemerintah saja, melainkan menjadi proses nyata yang saat ini tengah terus berjalan. (*)

Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Oleh: Teuku Faisal Ibrahim

Presiden Prabowo Subianto memilih menunjukkan kerja nyata di lapangan sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026, kepala negara secara konsisten menempatkan kehadiran langsung, percepatan pemulihan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti sebagai pendekatan utama dalam penanganan krisis kemanusiaan tersebut.

Langkah simbolik sekaligus substantif terlihat ketika Presiden menghabiskan malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan. Kehadiran tersebut menegaskan bahwa negara tidak mengambil jarak dari penderitaan warga terdampak. 

Presiden kemudian melanjutkan agenda kerja awal tahun dengan meninjau lokasi bencana di Aceh Tamiang, menyapa pengungsi, serta mengecek langsung progres pembangunan hunian sementara. Pola tersebut memperlihatkan pilihan kepemimpinan yang mengutamakan observasi langsung sebelum menetapkan keputusan strategis.

Pendekatan lapangan tersebut tidak berhenti pada kunjungan simbolik. Presiden menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa jeda demi mempercepat pemulihan kehidupan warga. 

Sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas awal agar layanan dasar kembali berjalan. Pada saat bersamaan, pemerintah menggenjot pembangunan hunian sementara dan permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden menuntut proses pemulihan berjalan cepat dan terkoordinasi. Presiden mengarahkan agar setiap kendala di lapangan segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. 

Peninjauan langsung terhadap ratusan unit hunian sementara di Aceh Tamiang memperlihatkan komitmen tersebut. Pemerintah mencatat progres pembangunan sekitar 600 unit dari total rencana 15.000 hunian untuk tiga provinsi terdampak, dengan sebagian didukung oleh kolaborasi lintas pihak.

Kehadiran Presiden juga dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan koordinasi pusat dan daerah. Rapat terbatas dengan para menteri, kepala daerah, serta pimpinan lembaga digelar langsung di lokasi bencana. 

Model kerja tersebut memungkinkan pemerintah pusat memperoleh gambaran kebutuhan riil daerah sekaligus melakukan koreksi cepat terhadap kebijakan yang berjalan kurang efektif. Interaksi langsung dengan warga turut memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir bukan sekadar melalui pernyataan, melainkan tindakan.

Di sektor infrastruktur strategis, Presiden memantau pemulihan akses transportasi yang sempat terputus akibat bencana. Peninjauan pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Tapanuli Selatan, menunjukkan fokus pemerintah pada konektivitas sebagai kunci pemulihan ekonomi dan distribusi bantuan. Presiden juga mengarahkan Sekretaris Kabinet untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar menjadi tahap awal rehabilitasi wilayah terdampak.

Aspek pencegahan jangka panjang turut mendapat perhatian serius. Presiden menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang bertugas melakukan normalisasi sungai-sungai dangkal akibat sedimentasi lumpur. 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan bahwa pengerukan sungai tidak hanya bertujuan mencegah banjir berulang, tetapi juga mempermudah mobilisasi alat berat dan pemanfaatan air berlumpur menjadi air bersih. Operasi tersebut dirancang sebagai pekerjaan rekayasa skala besar dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta pakar teknik.

Presiden merespons usulan tersebut dengan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam aspek pembiayaan. Kepala negara menegaskan bahwa urusan anggaran tidak boleh menghambat keselamatan rakyat. 

Pemerintah menyiapkan komitmen pendanaan hingga puluhan triliun rupiah demi memastikan operasi normalisasi sungai berjalan optimal. Sikap tersebut memperlihatkan keberanian mengambil keputusan fiskal demi kepentingan jangka panjang masyarakat.

Dalam dimensi kepemimpinan, Kepala Negara menempatkan kritik dan hujatan sebagai bagian dari konsekuensi jabatan. Pada sejumlah rapat terbatas, Presiden menekankan bahwa pemimpin harus siap menerima serangan opini, namun tidak boleh kehilangan fokus dalam mengurangi penderitaan rakyat. 

Kehadiran pejabat di lokasi bencana, menurut PresidenPrabowo Subianto, bertujuan untuk mencatat kekurangan, memahami masalah, serta mengambil keputusan yang dapat dipercepat, bukan hanya sekadar untuk kepentingan seremonial saja. Namun sayangnya, tidak sedikit publik yang masih belum paham mengenai hal itu.

Pendekatan kerja yang berbasis pada bukti konkret menjadi benang merah bagi seluruh kebijakan pemerintah itu. Presiden memilih untuk membiarkan hasil kerja di lapangan dapat berbicara secara langsung dan nyata bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat terdampak bencana, alih-alih hanya sekadar memperbanyak narasi semata. 

Transparansi pada penyaluran bantuan dan akuntabilitas penggunaan anggaran terus ditekankan agar tidak sampai membuka celah penyimpangan dari oknum di level manapun dan dengan cara apapun. Presiden juga terus membuka ruang partisipasi aktif dari seluruh publik dalam bentuk bantuan, dengan syarat bahwa mekanismenya harus jelas dan penyalurannya dapat terpantau langsung.

Rangkaian langkah tersebut telah dengan sangat nyata menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk Aceh hingga Sumatera tidak dijalankan secara reaktif semata oleh pemerintah. 

Alih-alih demikian, Presiden Prabowo memadukan adanyakehadiran secara langsung, mobilisasi sumber daya, kebijakan anggaran yang berani, serta pengawasan ketat sebagai satu kesatuan strategi dalam menangani bencana. 

Bukti lapangan tersebut menegaskan bagaimana peran nyata memang sudah dilakukan oleh negara yang selama ini telah terus aktif, tegas, dan terukur dalam menghadapi krisis, sekaligus juga upaya yang dijalankan oleh pemerintah itu menjadi fondasi kuat bagi pemulihan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

SUMATERA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan secara efektif, cepat, dan akuntabel.

Sejak awal Januari 2026, Presiden secara aktif mengawal seluruh proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menekankan kerja nyata serta pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Dalam arahannya, Presiden memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.

Pemerintah menginstruksikan kementerian terkait untuk segera memfungsikan kembali sekolah dan puskesmas agar layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak terhenti.

Presiden juga meminta seluruh jajaran bekerja secara nonstop demi mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak.

Pembangunan hunian menjadi fokus berikutnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak, dengan progres awal 500 unit yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Presiden turut menjanjikan bantuan penggantian rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bencana.

Pengawasan ketat diterapkan guna mencegah penyimpangan dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara transparan.

Kehadiran Presiden di lokasi bencana, termasuk menghabiskan momen pergantian tahun 2026 bersama pengungsi di Tapanuli Selatan serta peninjauan ke Aceh Tamiang, memperkuat pesan keseriusan pemerintah.

Dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Presiden menjelaskan pendekatan kepemimpinannya yang mengutamakan bukti nyata dibandingkan retorika.

“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah siap untuk di… tapi tidak boleh kita apa, tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat,” ujar Prabowo.

“Saya percaya dengan bukti, evidence based itu cara bekerja saya,” tambahnya.

Presiden juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan publik.

“Kita tidak menolak bantuan hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan dan harus ikhlas,” kata Prabowo.

Upaya mitigasi jangka panjang turut diperkuat melalui rencana normalisasi sungai.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan strategi pengerukan sungai dangkal.

“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

“Kuala-kuala itu, kita akan normalisasi,” tegas Presiden menyambut langkah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan efektivitas penggunaan alat dredging.

“Sudahlah! Kita bikin operasi besar saja. This is a big…big engineering operation,” tegas Kepala Negara.

Pemerintah memastikan seluruh langkah tersebut dijalankan tanpa menghambat pembiayaan demi meringankan penderitaan masyarakat terdampak. (*)

SUMATERA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam seluruh proses penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025.

Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo melalui kunjungan langsung ke lokasi bencana, termasuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama para pengungsi di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan.

Langkah tersebut memperlihatkan perhatian negara sekaligus memastikan koordinasi lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berjalan optimal agar tidak ada warga yang terisolasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada percepatan pemulihan wilayah terdampak.

“Intinya, beliau ingin memastikan proses pemulihan dapat dijalankan secepat mungkin dan apabila terdapat kendala, kita akan mencari jalan keluar bersama,” kata Prasetyo.

“Salah satunya adalah bagaimana permohonan untuk segera menormalisasi seluruh wilayah terdampak,” tambahnya.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian dan pemulihan fasilitas publik.

Hingga awal Januari 2026, pembangunan hunian sementara di Aceh telah mencapai sekitar 600 unit dari total rencana 15.000 unit untuk tiga provinsi terdampak.

Presiden juga memastikan sekolah dan puskesmas segera difungsikan kembali agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.

Dalam aspek mitigasi jangka panjang, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang berfokus pada pengerukan sungai dangkal dan pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan strategi tersebut kepada Presiden.

“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan,” ujar Sjafrie.

“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” tambahnya.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak ragu menyediakan anggaran tambahan untuk operasi berskala besar tersebut.

“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan,” ujar Presiden.

Terkait status bencana, pemerintah memandang situasi tersebut sangat serius meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

“Kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo.

“Kita memandang sangat serius. Dan kita akan habis-habisan untuk membantu,” tegasnya.

Rangkaian langkah tersebut menegaskan negara hadir penuh dalam memastikan keselamatan, pemulihan, dan masa depan masyarakat Sumatera pascabencana. (*)

Jakarta – Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan penyaluran Bantuan Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menutup celah penyalahgunaan dana untuk aktivitas judi daring, sebuah langkah yang dilakukan melalui penguatan sistem data, penindakan digital, serta kolaborasi lintas lembaga dalam satu tahun terakhir. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas maraknya praktik judi daring atau judi online yang menyasar kelompok rentan, termasuk penerima bansos, melalui berbagai platform media sosial. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mewaspadai situs judi daring, termasuk Kingdom Group.

Dalam kurun satu tahun terakhir, pemerintah mencatat keberhasilan menurunkan transaksi judi daring secara signifikan. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online pada 2025 tercatat sebesar Rp155 triliun, turun 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,8 triliun. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari pengawasan ketat, pemblokiran konten, serta penindakan konsisten terhadap jaringan judi daring.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap penyalahgunaan bantuan sosial. Ia menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan PPATK menemukan adanya aliran dana bansos yang mengarah ke aktivitas ilegal.

“Negara hadir untuk memastikan bantuan sosial tidak disalahgunakan dan benar-benar menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dari sisi pengamanan ruang digital, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut penurunan transaksi judi daring merupakan capaian kolektif pemerintah dan masyarakat.

“Ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak sosial dan ekonomi judi online,” kata Meutya Hafid.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi daring dari sisi konten, infrastruktur digital, hingga aliran dana.

Sementara itu, peningkatan akurasi penyaluran bansos juga diperkuat melalui kebijakan pertukaran data. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan fasilitas Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah.

“Caranya adalah menyediakan fasilitas pertukaran data SPLP agar data konsisten dan penargetan bansos lebih tepat,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan tingkat kesalahan penyaluran bansos yang sebelumnya mencapai 45 persen.

Melalui pengawasan ketat, penguatan data, dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap bansos dapat terus menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif sekaligus bebas dari jeratan judi daring.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan judi daring sejak dini sebagai upaya melindungi masa depan anak-anak Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Ancaman judi daring, terutama jaringan Kingdom Grup dinilai kian mengkhawatirkan karena menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak yang setiap hari terpapar arus informasi digital tanpa filter yang memadai. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, serta tempat ibadah.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Prita Ismayani Sriwidyarti, menegaskan bahwa ancaman judi daring semakin menguat seiring derasnya konsumsi konten digital oleh anak-anak. Ia mengingatkan kewaspadaan bersama perlu ditingkatkan, termasuk terhadap kelompok tertentu yang disebut secara aktif menyasar kalangan rentan.

“Upaya perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan orang tua, sekolah, dan tempat ibadah menjadi kunci utama,” ujar Prita.

Menurutnya, tempat ibadah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan sekaligus pemulihan dampak judi daring. Kedekatan emosional dan moral institusi keagamaan dengan keluarga dinilai mampu menciptakan ruang aman bagi anak dan keluarga terdampak.

“Dalam kelas-kelas anak, kelompok remaja, dan pembinaan keluarga, kita dapat menyisipkan materi sederhana tentang pengelolaan uang, bahaya iklan yang menyesatkan, dan cara mengenali jebakan promosi online,” kata Prita.

Prita juga menegaskan bahwa kolaborasi antara tempat ibadah dan layanan negara akan mempercepat proses pemulihan keluarga, khususnya perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama lembaga lain telah merancang program edukasi, penguatan sistem perlindungan, dan pencegahan berbasis komunitas,” ungkapnya.

Ia menilai judi daring sebagai ancaman baru yang menyasar masyarakat yang tengah berjuang secara ekonomi, termasuk anak-anak yang belum memiliki literasi digital dan finansial yang memadai.

“Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, mengingatkan bahwa generasi Alpha dan Beta lahir di tengah tsunami informasi digital.

“Anak-anak kita terlahir sudah terpapar perkembangan teknologi yang dahsyat. Mereka mengalami tsunami informasi, hanya dari satu genggaman ponsel pintar,” ujarnya.

Dengan begitu, melalui kolaborasi kuat antara orang tua, sekolah, dan tempat ibadah, pemerintah optimistis ekosistem perlindungan anak dapat terbangun secara utuh, sehingga anak-anak Indonesia tumbuh aman, berkarakter, dan terbebas dari jerat judi daring.