JAKARTA – Perayaan Hari Raya Natal 2025 berlangsung aman dan damai berkat sinergi kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lintas agama di berbagai wilayah Indonesia.
Kolaborasi tersebut membuktikan komitmen aparat dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjamin kebebasan umat Kristiani menjalankan ibadah dengan khidmat.
Pemerintah dan aparat keamanan menggelar Operasi Lilin 2025 secara terpusat dengan fokus pengamanan gereja, objek vital, serta jalur mudik dan balik.
Aparat memperkuat pengawasan melalui patroli terpadu, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta penjagaan di titik-titik rawan.
Keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan pemuda lintas iman turut memperkuat simbol toleransi yang terjaga selama momentum Natal tersebut.
Di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi menegaskan dukungan penuh terhadap langkah strategis aparat keamanan.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terkait guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat dan potensi kerawanan akhir tahun.
Sinergi nasional juga tercermin dalam Apel Kebangsaan Banser di Cirebon yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebanyak 11.135 personel Banser dikerahkan untuk mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru.
“Apel Kebangsaan Banser ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting yang menunjukkan komitmen Banser untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Kapolri.
“Banser memiliki peran strategis dalam berbagai elemen penting, salah satunya dalam pelaksanaan operasi pelayanan kemanusiaan serta pengamanan Natal dan Tahun Baru,” tambahnya.
Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengapresiasi dan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran aparat dan pemerintah.
“Kami tentu saja sangat gembira, sangat bahagia, karena dikunjungi oleh Bapak-bapak pimpinan kita, sipil, TNI, maupun Polri,” ungkapnya.
Suharyo menilai kehadiran tersebut meneguhkan jemaat dan memperkuat keyakinan bahwa perayaan Natal 2025 berjalan aman, sekaligus mendorong umat terus berperan sebagai warga negara yang baik.
Sinergi aparat keamanan dan masyarakat tersebut menjadi fondasi kuat terciptanya Natal 2025 yang kondusif di tengah keberagaman Indonesia.

JAKARTA – Operasi Lilin 2025 membuktikan komitmen kuat aparat keamanan dalam menjaga perayaan Hari Raya Natal berlangsung aman dan damai di seluruh wilayah Indonesia.
Pengamanan terpadu yang dijalankan sejak 20 Desember 2025 hingga nanti 2 Januari 2026 mendapatkan apresiasi luas, mulai dari tokoh agama di Gereja Katedral Jakarta hingga pemuka masyarakat di Papua.
Pemerintah dan aparat keamanan mengerahkan sekitar 146.000 hingga 147.000 personel gabungan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dan libur Tahun Baru berjalan kondusif.
Aparat mengedepankan sinergi lintas sektoral, pendekatan humanis, serta strategi antisipatif sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya tersebut diwujudkan melalui patroli skala besar, pengamanan jalur transportasi, serta sterilisasi gereja-gereja prioritas dengan dukungan Unit Jibom, Detasemen Gegana, dan K9.
Di Jakarta, pengamanan ketat terlihat di Gereja Katedral. Kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara menegaskan kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beribadah.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.
“Kami tentu saja sangat gembira, sangat bahagia, karena dikunjungi oleh Bapak-bapak pimpinan kita, sipil, TNI, maupun Polri. Demikian juga saya lihat teman-teman dari FKUB yang sudah biasa hadir di tempat ini,” ujar Suharyo.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih serta doa bagi para pemimpin agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaiknya untuk bangsa dan Tanah Air.
Apresiasi serupa datang dari Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat meninjau kesiapan Korlantas Polri.
“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan apresiasi atas semua kesiapan yang telah disampaikan didukung dengan command center yang cukup baik dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas teknologi yang cukup meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Purwadi menilai pembaruan sistem e-TLE, SMS blast, dan mobil command center mencerminkan pelayanan publik yang semakin humanis dan berbasis teknologi.
Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya turut menilai Operasi Lilin 2025 sebagai potret kesiapsiagaan Polri dalam pelayanan publik.
“Jadi kami mengapresiasi atas kesiapsiagaan tersebut dan tentu kita pengin melihat bagaimana perayaan Natal dan tahun baru ini aman, tenteram ya, bebas dari bencana, tidak ada kecelakaan lalu lintas ya,” katanya.
Pengamanan yang konsisten dari Katedral hingga Papua memperlihatkan bahwa Operasi Lilin 2025 tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat rasa aman, toleransi, dan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.***

Oleh: Aditya Hutomo

Aparat keamanan dari personel gabungan menunjukkan dedikasi yang sangat luar biasa dalam menjaga stabilitas nasional sepanjang perayaan Hari Raya Natal 2025, sehingga dengan hal tersebut, mendapatkan berbagai macam apresiasi yang tinggi dari publik maupun lembaga terkait. 

Kehadiran personel Polri, TNI, dan instansi pemerintah lainnya di tengah masyarakat bukan hanya sekadar sebagai rutinitas birokrasi semata, melainkan menjadi manifestasi yang sangat nyata dari bagaimana kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beribadah seluruh rakyatnya. 

Melalui Operasi Lilin 2025, sinergi lintas sektoral tersebut berhasil menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan para jemaat mampu menjalankan prosesi religius secara lebih khusyuk dan juga tenang di seluruh pelosok tanah air.

Kesuksesan pengamanan tersebut bersandar pada adanya strategi yang sangat matang serta pendekatan yang jauh lebih humanis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Operasi yang berlangsung sejak tanggal 20 Desember 2025 hingga awal Januari 2026 tersebut memprioritaskan adanya berbagai macam langkah preventif, termasuk juga sterilisasi rumah ibadah, serta patroli yang berskala besar guna semakin meminimalkan kemungkinanpotensi gangguan keamanan yang bisa saja terjadi pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) berlangsung. 

Efektivitas koordinasi itu juga memastikan agar arus lalu lintas tetap terkendali dan stabilitas ekonomi terus terjaga, meskipun mobilitas masyarakat meningkat tajam pada penghujung tahun tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pelaksanaan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 wajib untuk senantiasa mengedepankan prinsip terpadu serta antisipatif. 

Berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Djamari menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional merupakan prioritas utama yang sama sekali tidak dapat ditawar lagi. 

Dalam rapat koordinasi bersama dengan unsur Forkopimda se-Indonesia, beliau memaparkan bahwa meskipun jumlah pelaku perjalanan mencapai angka yang cukup fantastis yakni 95 juta orang, namun kinerja dari seluruh personel aparat keamanan terus saja menunjukkan tren positif yang juga signifikan.

Djamari memaparkan keberhasilan penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada periode sebelumnya sebagai acuan dalam merumuskan langkah strategis pada tahun ini. Namun, beliau tetap senantiasa mengingatkan kepada seluruh jajaran agar terus mampu mewaspadai adanya kemungkinan potensi kerawanan berupa kejahatan jalanan, praktik premanisme, hingga kemacetan di titik-titik krusial arus mudik. 

Selain aspek keamanan konvensional, Menko Polkam juga menekankan terkait dengan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana alam akibat cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. 

Beliau memerintahkan terwujudnya kekompakan lintas sektor guna semakin memastikan agar setiap warga negara, khususnya mereka yang sedang merayakan Natal, bisa mendapatkan ketenteraman tanpa ada keterlambatan pertolongan jika misalnya terjadi situasi yang darurat untuk ditangani.

Selaras dengan upaya pemerintah pusat tersebut, tokoh agama juga turut merasakanbagaimana dampak yang sangat positif dari ketatnya pengamanan itu. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyatakan kegembiraan luar biasa atas kunjungan jajaran pimpinan sipil, TNI, serta Polri ke Gereja Katedral Jakarta. 

Suharyo menilai kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut mampu memberikan keyakinan penuh kepada jemaat bahwa seluruh rangkaian ibadah berjalan di bawah perlindungan maksimal. 

Menurut pengamatan beliau, tradisi kehadiran pimpinan negara setiap tahun tersebut bukan hanya rutinitas formal, melainkan suntikan semangat bagi umat Katolik untuk terus berkontribusi sebagai warga negara yang baik.

Suharyo menegaskan bahwa keterlibatan aktif aparat dan tokoh lintas agama dalam menjaga rumah ibadah semakin memperteguh kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Rasa aman yang dirasakan oleh umat di dalam gereja merupakan buah dari komitmen negara yang hadir secara fisik dan moral. 

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kapolri dan Panglima TNI yang turun langsung memantau situasi di lapangan, memastikan bahwa setiap jemaat dapat merayakan momen spiritual tersebut tanpa dibayangi ketakutan akan gangguan keamanan.

Di tingkat wilayah, keberhasilan serupa juga terlihat jelas di Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan misa di seluruh wilayahnya berlangsung sangat kondusif tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti. 

Setelah melakukan pemantauan melalui patroli lapangan dan koordinasi digital bersama seluruh Polres di kabupaten/kota, Endar memastikan situasi tetap terkendali dan lancar. Beliau menyoroti kuatnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat sebagai kunci utama keberhasilan stabilitas di wilayah tersebut.

Endar menyatakan bahwa kebersamaan seluruh pemangku kepentingan telah menumbuhkan optimisme kolektif bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara konsisten. 

Beliau yakin jika soliditas lintas sektor tersebut terus dipertahankan, kualitas keamanan di Kalimantan Timur akan tetap berada pada level tertinggi. Narasi keberhasilan pengamanan Natal 2025 tersebut pada akhirnya membuktikan bahwa profesionalisme aparat yang dibarengi dengan toleransi tinggi mampu menciptakan harmoni sosial. 

Berbagai penghargaan yang diraih oleh aparat keamanan tahun tersebut menjadi bukti sahih bahwa dedikasi mereka dalam melindungi segenap bangsa telah memenuhi ekspektasi masyarakat luas. (*)

Analis Keamanan Publik – Pusat Keamanan dan Ketertiban Nusantara (PKKN)

Oleh: Fikri Hidayat )*

Pengamanan perayaan Natal 2025 menunjukkan wajah negara yang hadir secara nyata dalam menjamin kebebasan beribadah dan rasa aman bagi seluruh umat Kristiani. Sejak malam Natal hingga rangkaian ibadah di berbagai daerah, aparat keamanan bekerja secara aktif, terukur, dan menyeluruh. 

Dari pusat ibu kota di Gereja Katedral Jakarta hingga wilayah timur Indonesia di Papua, dedikasi tersebut mendapatkan apresiasi luas dari para tokoh agama karena mampu menghadirkan suasana damai, tertib, dan penuh kekhidmatan.

Di Jakarta, Gereja Katedral menjadi simbol kuat komitmen negara dalam menjaga perayaan Natal. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara langsung memimpin peninjauan kesiapan pengamanan bersama jajaran lintas sektoral. 

Kehadiran Kapolri bersama sejumlah pejabat tinggi negara memperlihatkan keseriusan aparat dalam memastikan ibadah berjalan tanpa gangguan. Polri menyiagakan ratusan personel gabungan yang didukung unit sterilisasi Jibom dan anjing pelacak K9 untuk memastikan setiap sudut area ibadah berada dalam kondisi aman.

Langkah tersebut bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk pelayanan publik yang dirancang untuk memberikan rasa tenang kepada jemaat. Kapolri menegaskan bahwa Operasi Lilin 2025 menjadi instrumen utama dalam menjaga keamanan Natal dan Tahun Baru, dengan melibatkan sekitar 147 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lain. Aparat tidak hanya mengamankan gereja, tetapi juga mengawal arus mudik, kegiatan sosial, serta perayaan pergantian tahun.

Pendekatan kolaboratif tersebut mencerminkan praktik nyata nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kapolri menilai keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti Banser dan Kokam sebagai bagian penting dalam pengamanan kemanusiaan. 

Apresiasi khusus diberikan melalui penyematan rompi pengamanan dan penganugerahan Riyanto Award 2025, yang menegaskan bahwa menjaga toleransi dan kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Apresiasi serupa datang dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Kehadiran para pimpinan negara, aparat keamanan, dan perwakilan lintas agama di Gereja Katedral memberikan keyakinan kuat kepada jemaat bahwa negara secara konsisten hadir setiap perayaan besar keagamaan. 

Kardinal Suharyo memandang kehadiran tersebut tidak hanya menjamin keamanan fisik, tetapi juga menumbuhkan keteguhan batin dan semangat kebangsaan umat Katolik untuk terus berperan sebagai warga negara yang baik.

Menurutnya, kunjungan dan pengamanan yang dilakukan aparat setiap tahun menjadi bentuk peneguhan moral bagi jemaat. Rasa aman yang terbangun memungkinkan umat merayakan Natal secara penuh makna, sekaligus memperkuat kesadaran hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Hubungan harmonis antara negara dan umat beragama tersebut menjadi fondasi penting bagi persatuan nasional.

Gambaran serupa terlihat jelas di Papua. Di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keamanan tersendiri, aparat TNI dan Polri menjalankan pengamanan Natal dengan pendekatan humanis dan persuasif. 

Wakapolda Papua bersama Pangdam XVII/Cenderawasih mengunjungi sejumlah gereja di Kota Jayapura untuk memastikan ibadah malam Natal berlangsung aman dan tertib. Kunjungan tersebut juga disertai penyerahan bingkisan kepada pengurus gereja sebagai simbol kepedulian dan dukungan negara.

Tokoh agama di Papua, termasuk Pendeta Dr. Yones Wenda, memberikan apresiasi atas peran aktif aparat keamanan yang dinilai berhasil menciptakan suasana tenang menjelang akhir tahun. 

Dukungan tokoh adat, masyarakat, serta penguatan peran Satgas Damai Cartenz semakin memperkokoh stabilitas keamanan di Tanah Papua. Kehadiran mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam pengamanan gereja turut memperlihatkan kuatnya solidaritas lintas iman di wilayah tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menegaskan bahwa pengamanan Natal di seluruh wilayah hukum Polda Papua berjalan aman dan kondusif berkat kolaborasi semua pihak. 

Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, serta elemen masyarakat seperti pemuda Muhammadiyah, HMI, dan pemuda masjid menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan. Dukungan Basarnas dan BNPB juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Komitmen yang sangat kuat dari pemerintah pusat turut semakin melengkapi bagaimana upaya tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah gereja sebagai bentuk penegasan akan jaminan kebebasan beribadah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Kehadiran pemerintah di lapangan secara langsung tersebut, semakin memperlihatkan bahwa memang upaya pengamanan Natal 2025 kali ini bukan sekadar tugas aparat, melainkan agenda nasional dalam merawat toleransi dan kerukunan.

Dari Gereja Katedral yang berada di Jakarta hingga gereja-gereja yang berada di pelosok Papua sekalipun, pengamanan pada perayaan Hari Raya Natal 2025 telah mampu memperlihatkan bagaimana wajah Indonesia yang sangat dewasa dalam mengelola adanya keberagaman diantara seluruh masyarakatnya yang saling berbeda-beda. 

Maka dari itu, menjadi tidak heran mengapa apresiasi yang sangat tinggi terus hadir dari para tokoh agama, yang mana hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa memang kerja profesional dari seluruh personel aparat keamanan mampu menghadirkan rasa aman sekaligus juga semakin memperkuat rasa persaudaraan kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Natal 2025 ini pun tercatat bukan hanya sebagai perayaan keagamaan saja, tetapi juga sekaligus menjadi momentum untuk mewujudkan konsolidasi nilai toleransi dan persatuan di tengah masyarakat Tanah Air yang sangat majemuk. (*)

Pengamat Keamanan Dalam Negeri – Lembaga Keamanan Nasional Sejahtera

ACEH – Penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mendapat apresiasi dari Pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, memuji dukungan dan perhatian pemerintah pusat yang dinilai sigap dan konsisten dalam merespons bencana yang melanda wilayah tersebut. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.

Fadhlullah menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan jangka menengah dan panjang, dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat kembali normal,” ujar Wagub Aceh.

Komitmen pemerintah pusat juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tamiang. Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembersihan lumpur sisa banjir yang hingga kini masih menyelimuti sejumlah kawasan permukiman, fasilitas umum, dan perkantoran pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan Tito usai memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, lumpur pascabanjir yang menumpuk harus segera dibersihkan karena menghambat aktivitas warga serta pelayanan publik. Dalam rapat tersebut, pemerintah melakukan pemetaan persoalan untuk memastikan setiap permasalahan ditangani secara terukur.

“Intinya kita membicarakan langkah-langkah penanganan. Kita petakan belanja masalahnya, apa saja persoalan yang ada di Aceh Tamiang dan bagaimana penyelesaiannya,” kata Tito.

Mendagri menegaskan, pembersihan lumpur menjadi prioritas awal dalam fase pemulihan. Seluruh infrastruktur terdampak, mulai dari fasilitas umum, perkantoran, hingga permukiman warga, diminta segera ditangani secara terkoordinasi agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Selain itu, rapat juga membahas rencana pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Pembangunan hunian tetap akan mendapat dukungan dari pihak swasta, sementara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diminta menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

“Sepanjang lahannya sudah siap, kita akan cepat bergerak,” tegas Tito.

Sementara itu, bagi warga dengan rumah rusak ringan hingga sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk renovasi setelah proses pendataan kerusakan rampung. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi hunian masyarakat.

Di sektor pangan dan pertanian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan jajaran Kementerian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Aceh pascabencana.

“Alhamdulillah, bantuan tersebut telah diterima masyarakat dan sangat membantu di tengah kondisi sulit,” ujar Mualem.***

Mayoritas masyarakat mengaku yakin bahwa pemerintah mampu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa bantuan asing.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing.

Sementara itu, 25,2 persen responden menyatakan tidak yakin pemerintah dapat mengatasi bencana tersebut tanpa dukungan dari pihak luar.

Sedangkan 12,3 persen menyatakan “Sangat yakin”, 4,4 persen menyatakan “Sangat tidak yakin”, dan 3,9 persen sisanya menjawab “Tidak tahu”.

Hasil jajak pendapat lainnya juga menunjukkan, mayoritas publik menilai pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjadikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Sebanyak 56,4 persen responden memberikan jawaban yakin terhadap komitmen tersebut.

Dari 56,4 persen itu, 25,8 persen responden menyatakan komitmen pemerintah “Sangat kuat”, sementara 30,6 persen lainnya menilai “Kuat”.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kesiapan dalam menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menangani bencana di Sumatera tersebut secara mandiri. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Sjafrie di sela mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/12/2025).  

“Kita mempunyai peralatan angkut baik darat, laut maupun udara. Kita mempunyai logistik yang cukup, kita punya obat-obatan yang cukup, kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan yang berasal dari kampus-kampus dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” kata   Sjafrie. 

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah mengevaluasi menyeluruh dan memastikan Indonesia kini memiliki kapasitas yang cukup dalam menghadapi bencana berskala besar. 

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penyediaan hunian sementara dan pemulihan kebutuhan dasar bagi para korban. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi darurat yang telah memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Dalam arahan resmi kepada jajaran kabinet, Presiden menekankan penyelesaian pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi dan menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang rumahnya tidak lagi layak huni.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa inventarisasi tanah negara serta tanah yang pengelolaannya berada pada pihak tertentu telah dilakukan untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi korban.

“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers kepada media.

Selain fokus pada pemulihan tempat tinggal, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memastikan keamanan pengelolaan dana penanganan bencana.

Presiden Prabowo sebelumnya mengingatkan bahwa dana penanggulangan bencana tidak boleh ada penyelewengan ataupun korupsi, karena setiap sumber daya negara dialokasikan untuk mengatasi kesulitan rakyat.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar penyintas, seperti ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, terpenuhi di wilayah terdampak.

Sementara itu, Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing.

Hasil jajak pendapat lainnya juga menunjukkan, mayoritas publik menilai pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjadikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Sebanyak 56,4 persen responden memberikan jawaban yakin terhadap komitmen tersebut.

“Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden di 38 provinsi percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional,” dikutip dari Kompas.id.

Penanganan bencana yang masif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa penduduk terdampak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap kehidupan yang lebih aman. #

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat negara dalam melindungi keselamatan rakyat dengan menyiapkan dana darurat tambahan guna menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah cepat dan terukur ini mencerminkan kehadiran negara yang sigap, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kesiapan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari komitmen negara dalam mempercepat respons dan pemulihan di daerah terdampak.

Menteri Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu pengajuan resmi permintaan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelum alokasi dana tambahan dapat direalisasikan. “Kami menunggu permintaan dari BNPB,” ujar Purbaya saat ditemui di Bali, Jumat. Menurutnya, mekanisme penganggaran telah disiapkan sehingga proses penyaluran dapat dilakukan segera setelah administrasi terpenuhi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus di wilayah terdampak untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif. Meski tidak merinci besaran dana tambahan yang disiapkan, Purbaya menekankan fleksibilitas anggaran pemerintah. “Kalau ada kekurangan, bisa dihitung. Dananya siap,” katanya.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut dilaporkan telah menelan korban jiwa hingga 836 orang serta menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Selain korban manusia, bencana juga mengakibatkan kerusakan luas pada permukiman warga, infrastruktur jalan, serta fasilitas umum, sehingga memerlukan penanganan darurat dan pemulihan berkelanjutan.

Saat ini, tim gabungan TNI, Polri, relawan, dan unsur masyarakat sipil masih terus melakukan evakuasi, pencarian korban, pembersihan akses jalan, serta distribusi bantuan logistik. Upaya ini difokuskan untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat pemulihan aktivitas dasar masyarakat di lokasi terdampak.

Menteri Purbaya juga mengonfirmasi bahwa BNPB masih memiliki anggaran siaga bencana sebesar sekitar Rp500–600 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan darurat awal. Adapun dana tambahan yang disiapkan pemerintah akan bersumber dari pos dana darurat bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Menurutnya, proses ABT telah siap diaktifkan segera setelah BNPB mengajukan permohonan resmi. Pernyataan ini disampaikan seiring dengan telah ditetapkannya pagu anggaran BNPB tahun 2025 sebesar Rp2,01 triliun, menurun dibandingkan alokasi tahun 2024 yang mencapai Rp4,92 triliun. Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tersebut tidak akan menghambat penanganan bencana, karena skema pendanaan darurat tetap tersedia untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan toilet portabel.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12) kemarin.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama pada lokasi yang paling terdampak,” kata Teddy di Jakarta, Senin (15/12).

Presiden Prabowo secara khusus juga meminta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan seluruh pengungsi mendapatkan akses kebutuhan dasar tersebut secara merata.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda darurat.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Teddy.

Pada rapat itu juga, Presiden Prabowo turut membahas kesiapan pemerintah menghadapi libur akhir tahun, termasuk perkembangan stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, serta kondisi perekonomian nasional.

“Selain itu dibahas pula perkembangan bea cukai dan pajak,” lanjut Teddy.

Menjelang akhir tahun, Presiden juga memerintahkan pemberian insentif di sejumlah sektor untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

“Presiden memerintahkan pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy.

Ratas dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta sejumlah wakil menteri dan kepala badan terkait juga terlihat hadir pada ratas tersebut.

Bogor – Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk segera memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden meminta itu ketika mengadakan rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada 14 Desember 2025.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy dalam keterangan resminya.

Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat digelar setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Rapat itu membahas berbagai hal mengenai penanganan bencana.

Selain itu, Prabowo juga meminta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Prabowo ingin agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya berkata, TNI dan Polri akan membangun huntara untuk para korban. Huntara Tipe 36 itu akan dibangun dengan harga senilai Rp30 Juta. Huntara dapat dibangun dalam 6 bulan. Sementara hunian tetap akan dibangun dengan anggaran Rp 60 juta.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bersedia untuk mencabut HGU sementara untuk pembangunan rumah itu. “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujar dia dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

Dilain kesempatan, BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per Minggu, 14 Desember 2025.

Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yaitu 1.006 jiwa per Sabtu, 13 Desember 2025.

“Total korban meninggal 1.016 jiwa. Sebelumnya 1.006,” kata dia dalam konferensi pers BNPP, Minggu, 14 Desember 2025.

Disisi lain, korban hilang sebanyak 212 per Minggu, 14 Desember 2025. Jumlah ini berkurang dari 217 jiwa per Sabtu, 13 Desember 2025. Selama seminggu terakhir, korban hilang berkurang sebanyak 58 jiwa.

“Jumlah pengungsi di lokasi bencana semakin berkurang. Per Minggu, 14 Desember 2025, ada sebanyak 624.670 pengungsi. Jumlah ini berkurang bila dibandingkan data Sabtu, 13 Desember 2025 yaitu 654.542 jiwa”, tutup Abdul.