Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan praktik ilegal logging dan pengelolaan hasil hutan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menangani akar penyebab bencana, tidak hanya pada aspek tanggap darurat, tetapi juga penegakan hukum dan pembenahan tata kelola lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa penguatan penegakan hukum di bidang tata guna lahan akan menjadi pilar penting dalam respons pemerintah atas bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar bagi masyarakat.

“Penegakan hukum dalam pengawasan tata guna lahan akan menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap banjir dan tanah longsor,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.

Menurut Hanif, kementeriannya telah melakukan peninjauan mendalam terhadap berbagai dokumen lingkungan, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Kawasan ini menjadi sorotan karena ditemukannya material kayu gelondongan yang terseret arus banjir dan diduga berasal dari aktivitas pengelolaan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

“Semua eksekutif perusahaan yang diidentifikasi melalui analisis citra satelit sebagai penyumbang kayu gelondongan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan kepada Deputi Penegakan Hukum,” tegasnya.

Langkah pemanggilan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aktivitas usaha yang berdampak pada lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah menilai, transparansi dan akuntabilitas korporasi merupakan kunci untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengidentifikasi sedikitnya delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Batang Toru. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan emas. Seluruhnya akan dimintai klarifikasi terkait aktivitas pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki.

“Kami akan segera memulai langkah-langkah investigasi. Mengingat tingginya jumlah korban, kami tidak dapat memberikan pengecualian. Hukum harus ditegakkan. Sudah terlalu banyak korban,” kata Nurofiq dengan nada tegas.

Pemerintah menegaskan bahwa penyelidikan ini bukan untuk menghambat investasi atau kegiatan ekonomi, melainkan untuk memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keselamatan masyarakat. Praktik pengelolaan hutan dan lahan yang tidak bertanggung jawab dinilai dapat memperparah dampak bencana alam, terutama di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi.

Dengan pendekatan tegas dan berbasis data, termasuk pemanfaatan citra satelit, pemerintah berharap penanganan bencana di Sumatera tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menyentuh akar permasalahan. Penegakan hukum terhadap praktik ilegal logging dan pelanggaran lingkungan diyakini akan menjadi langkah penting dalam melindungi ekosistem, menjaga keselamatan warga, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Jakarta – Kebijakan Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sebagai langkah yang tepat, cepat, dan adaptif. Pemanfaatan fasilitas MBG tersebut dinilai mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana, khususnya pada fase tanggap darurat.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai keputusan tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan program strategis nasional untuk menjawab situasi krisis. Menurut dia, selama ini salah satu tantangan utama dalam penanganan bencana adalah keterlambatan penyediaan dapur umum akibat proses persiapan dan pembangunan fasilitas baru.

“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah. Maka ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” ujar Trubus.

Ia menjelaskan, Program MBG sejak awal dirancang dengan fasilitas dapur berstandar, sistem distribusi yang terorganisasi, serta rantai pasok bahan pangan yang relatif stabil. Seluruh infrastruktur tersebut, kata dia, menjadi modal penting dalam menjamin ketersediaan makanan bagi pengungsi dalam kondisi darurat.

Menurut Trubus, langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa MBG memiliki fungsi ganda. Selain sebagai instrumen pemenuhan gizi harian bagi pelajar, program tersebut juga berperan sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional yang dapat dioptimalkan saat terjadi bencana atau krisis.

Terkait aspek pembiayaan, Trubus menegaskan bahwa pemanfaatan dapur MBG sebagai dapur umum tidak menimbulkan tumpang tindih anggaran. Ia menilai pemerintah telah memiliki mekanisme pengelolaan anggaran yang jelas antara program MBG dan penanganan bencana.

“Dana MBG dan dana bencana sudah memiliki pos anggaran masing-masing. Keduanya berjalan berdampingan dan tidak saling mengganggu. Justru saling menguatkan agar sasaran pemenuhan makanan untuk anak sekolah maupun korban bencana bisa tercapai secara optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Trubus menekankan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan logistik pangan. Dampak bencana, menurut dia, mencakup kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi, hingga trauma psikologis yang dialami para korban.

“Ada ribuan warga yang kehilangan keluarga dan harta benda. Beban sosial ini sangat besar. Karena itu, kementerian dan lembaga harus bekerja bersama dalam kerangka penanganan lintas sektor,” ujarnya.

Dalam kondisi darurat seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Trubus menilai fokus utama pemerintah adalah memastikan setiap korban memperoleh makanan layak secara rutin.

“Pada masa bencana, kesempurnaan bukan prioritas. Yang paling penting korban bisa makan setiap hari dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu,” pungkasnya.

Langkah pemerintah memanfaatkan dapur MBG sebagai dapur umum sekaligus menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat saat menghadapi situasi sulit. Kebijakan ini menunjukkan respons cepat, perencanaan yang matang, serta keberpihakan nyata kepada rakyat terdampak bencana. Dengan mengoptimalkan program yang sudah berjalan, pemerintah dinilai telah mengambil keputusan yang tepat demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan stabilitas sosial tetap terjaga di tengah kondisi darurat. (*)

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan para menteri segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta itu ketika mengadakan rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada Ahad, 14 Desember 2025.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden. 

Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat digelar setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Rapat itu membahas berbagai hal mengenai penanganan bencana. 

Sebelumnua, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai langkah Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan kebijakan yang tepat. Keputusan tersebut mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak tanpa menunggu pembangunan dapur umum seperti pola penanganan bencana sebelumnya.
Menurut Trubus, MBG dirancang dengan fasilitas dapur berstandar, distribusi teratur, serta rantai pasok stabil. Dalam situasi darurat, seluruh infrastruktur itu dapat langsung dialihkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi.

“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah.

Maka ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” kata Trubus, dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Hambalang – Masyarakat luas memiliki keyakinan dan haqul yakin bahwa terhadap pemerintahan Prabowo mampu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa bantuan asing. Hal ini tergambar dalam Hasil jajak pendapat Litbang Kompas beberapa waktu lalu.

Hasil jejak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing. Sementara itu, sebanyak 25,2 persen responden menyatakan tidak yakin pemerintah dapat mengatasi bencana tersebut tanpa dukungan dari pihak luar.

Kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah menjadi modal yang besar dalam merumuskan kebijakan untuk pemulihan dampak Sumatra.

Menteri Pertahanan Safrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Indonesia masih sepenuhnya mampu menangani bencana tersebut tanpa perlu menerima bantuan asing resmi. Bantuan yang datang dari beberapa negara (Malaysia dan China) bukan merupakan bantuan dari negara ke negara melainkan dukungan itu diberikan dalam hubungan personal kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

“keseluruhan proses penanggulangan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap ditangani oleh pemerintah Indonesia” ujar Safrie.

Menindaklanjut perkembangan bencana Sumatra, Presiden Prabowo Subianto mengumpul para menteri setelah Presiden melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi terdampak beberapa waktu sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (14/12/2025), membahas dari penanganan bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga persiapan menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pemanggilan sejumlah menteri Kabinet untuk percepatan pemulihan terdampak di Sumatra. Presiden menyampaikan pentingnya segera melakukan percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut Teddy menjelaskan, dalam pembahasan terkait penanganan bencana, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” jelasnya.

Presiden juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Presiden meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak.

Dalam kesempatan lain Ketua MPR RI, Ahmad Muzani apresiasi sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Sebagai pimpinan MPR, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang begitu serius menangani musibah di Sumatera. Beliau telah beberapa kali datang langsung ke lokasi bencana dan terus memberikan perhatian serius,” tegas Muzani.

Tanpa bantuan asing mampu menangani bencana di Sumatra, hal ini yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga perlu memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam menangani bencana ini.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran menteri terkait untuk segera mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya pemulihan nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, Presiden Prabowo meminta agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatera untuk segera diselesaikan.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

Arahan tersebut disampaikan setelah Presiden melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana untuk melihat kondisi lapangan secara langsung.

Dalam agenda penanganan bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dalam merealisasikan pembangunan hunian bagi warga yang terdampak, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan dilibatkan dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban bencana.

Huntara tipe 36 tersebut direncanakan dibangun dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan. Pembangunan hunian tetap disiapkan dengan anggaran Rp60 juta per unit.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dengan menyatakan kesiapan mencabut atau mengurangi sementara Hak Guna Usaha (HGU) demi penyediaan lahan.

“Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana, ini kepentingan rakyat yang lebih penting. lahan harus ada,” tegas Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi secara menyeluruh. Ia meminta agar pemerintah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di wilayah terdampak bencana.

Penambahan alat berat dan truk pengangkut air minum, penyediaan air bersih, serta toilet portabel diminta dilakukan secara maksimal, khususnya di lokasi yang mengalami dampak paling parah, guna menjamin kelayakan hidup para pengungsi selama masa tanggap darurat.

Secara keseluruhan, instruksi Presiden Prabowo menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan memastikan ketersediaan hunian layak bagi warga terdampak sebagai prioritas utama demi pemulihan kehidupan dan stabilitas sosial masyarakat. [-RWA]

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di tengah situasi darurat bencana. Pernyataan ini disampaikan sejumlah pejabat tinggi negara menyusul bencana alam yang melanda kawasan Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap upaya memperkaya diri sendiri atau melakukan penyelewengan dana bantuan di masa bencana akan ditindak tegas. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar pekan lalu, Presiden mengatakan bahwa situasi bencana justru menuntut pengelolaan sumber daya yang bersih dan transparan demi membantu masyarakat terdampak.

“Jangan ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” tegas Prabowo, sekaligus menginstruksikan aparat kepolisian dan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana dan logistik bantuan.

Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi pemerintah dalam pengawasan dan pemulihan bencana. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang tersedia harus dialokasikan semata-mata untuk kepentingan pemulihan dan bantuan kepada korban.

“Saya tidak mau ada pihak yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” ujar Presiden.

Mendukung pernyataan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan ultimatum keras kepada seluruh bawahannya. Amran menegaskan tidak akan segan memecat siapa pun yang terbukti mengorupsi atau memanipulasi bantuan bencana di lingkungan kerjanya.

“Di saat kondisi kita susah begini, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, saya pastikan 1×24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami akan laporkan ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” ucap Amran menjelaskan sikap tegasnya.

Amran juga memberikan klarifikasi terkait kekeliruan atas pemberitaan jumlah bantuan yang sempat beredar. Ia memastikan kesalahan tersebut hanya berupa kekeliruan penulisan satuan, bukan karena penyimpangan data atau manipulasi anggaran.

Pernyataan tegas dari kedua tokoh itu mendapat respons dari pihak legislatif. Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan dukungannya terhadap ultimatum keras Presiden, sekaligus menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Ia menambahkan bahwa korupsi dalam konteks bencana adalah sebuah pengkhianatan terhadap tujuan kemanusiaan.

Penegasan ini muncul di tengah upaya besar pemerintah dalam penanganan bencana di lapangan, termasuk pelepasan ratusan truk logistik bantuan untuk korban banjir di Sumatra. Kementerian Pertanian juga berhasil menghimpun dana bantuan lebih dari Rp75 miliar melalui aksi donasi nasional sebagai bagian dari solidaritas terhadap korban bencana.

Dengan aksi tegas dan pengawasan intensif yang dijanjikan pemerintah, diharapkan pengelolaan dana dan bantuan bencana berjalan efektif, transparan, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta – Pemerintah memastikan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana bantuan banjir dan longsor di Sumatera guna mencegah praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan siap terlibat langsung mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di tengah situasi darurat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya integritas seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan agar dana kemanusiaan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun. “Kami mengingatkan agar tidak main-main dengan dana kemanusiaan ini,” kata Setyo.

Menurutnya, KPK akan menurunkan unit terkait untuk memastikan pengawasan berjalan efektif di lapangan. “Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian, apakah korsup atau pencegahan, untuk melihat langsung agar tidak terulang penyimpangan berkaitan dengan bantuan dan donasi masyarakat,” ujarnya.

Setyo menjelaskan, penanganan bencana memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi karena banyaknya jalur masuk bantuan, baik dari pemerintah maupun donasi publik.

“Permasalahannya, pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi, ada yang langsung, ada yang melalui lembaga tertentu,” katanya. Karena itu, kehadiran KPK dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada korban.
Sebagai langkah konkret, KPK turut menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar penyaluran donasi masyarakat lebih terstruktur dan mudah diawasi. “Ini menjadi salah satu upaya kami mendukung pemerintah supaya proses penyaluran bantuan sesuai dengan peruntukannya,” imbuh Setyo.

Sikap tegas KPK tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan penanganan bencana bebas dari korupsi. Dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu (7/12/2025) malam, Presiden menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya. Kita butuh setiap kemampuan dan butuh setiap uang kita ini untuk hadapi kesulitan rakyat,” tegas Prabowo.

Presiden juga meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah memastikan proyek penanganan bencana berjalan bersih.

“Kepolisian semua pihak, periksa juga Pemda, catat, kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” ujarnya.

Ia turut memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan di tengah penderitaan korban bencana.***

Jakarta — Negara kembali menunjukkan kehadirannya secara penuh dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kebijakan cepat, tegas, dan terukur diambil pemerintah untuk memastikan penyintas mendapatkan perlindungan maksimal, mulai dari kebutuhan dasar hingga relokasi jangka panjang.

Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana ini turut terlihat dari hasil jajak pendapat terbaru. Litbang Kompas mencatat 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing, sebuah sinyal kuat bahwa masyarakat percaya Indonesia siap berdiri di kaki sendiri.

Hasil survei ini juga selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan kesiapan Indonesia menangani bencana secara mandiri. Di lapangan, respons cepat pemerintah langsung terlihat melalui arahan Presiden.

“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Instruksi itu menjadi dasar percepatan pembangunan shelter dan hunian permanen yang kini sedang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga.

Tak hanya hunian, pemerintah juga membuka jalan relokasi dalam skala besar.

“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu,” tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Inventarisasi ini memastikan bahwa relokasi dilakukan tanpa hambatan administratif dan meminimalkan risiko warga kembali tinggal di daerah rawan.

Presiden Prabowo juga menegaskan garis merah dalam situasi bencana tidak boleh ada korupsi.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.

Peringatan keras ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan mentolerir penyalahgunaan anggaran di tengah bencana besar.

Di sisi pemenuhan kebutuhan dasar, Presiden memastikan bantuan tiba cepat dan tepat. Dalam kunjungan kerja terbaru, ia memerintahkan tambahan armada logistik.

“Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan toilet portabel,” demikian laporan resmi pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah, terutama dengan memfungsikan dapur Program MBG sebagai dapur umum darurat.

“Langkah Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum merupakan kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Kebijakan ini memperlihatkan fleksibilitas program nasional untuk bergerak cepat ketika rakyat membutuhkan.

Respons publik yang positif, kecepatan operasi lapangan, relokasi yang disiapkan negara, hingga larangan keras terhadap korupsi—semuanya menunjukkan satu pesan besar negara hadir.

Di tengah bencana besar, pemerintah memperlihatkan kemampuan teknis, kecepatan mobilisasi, dan keberpihakan total kepada rakyat.

Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berada dalam kendali, sejalan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kemampuan negara menangani keadaan darurat. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas kuat untuk menangani situasi tanpa bantuan asing. Hal itu ia sampaikan usai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar.

“Beliau (Presiden Prabowo) sudah mengambil suatu evaluasi, bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri,” ujar Sjafrie. Menurut dia, pemerintah mampu menggerakkan seluruh armada logistik melalui jalur darat, laut, maupun udara secara terkoordinasi. Ia juga memastikan stok obat-obatan untuk daerah terdampak dalam kondisi aman. “Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan… dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” tegasnya.

Sjafrie menilai penanganan bencana kali ini jauh berbeda dengan tsunami Aceh 2004, ketika Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional. Kini, kata dia, negara jauh lebih siap. “Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ucapnya.

Sikap pemerintah yang belum membuka mekanisme bantuan asing turut dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam konferensi pers di Jakarta, Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah tetap mengandalkan kapasitas nasional. “Saat ini kita belum membuka,” katanya. Ia menekankan dukungan internasional hanya akan diminta bila kemampuan dalam negeri sudah tidak mencukupi. “Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan semua kekuatan yang ada,” ujarnya.

Optimisme pemerintah ini sejalan dengan persepsi publik. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat yakin pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing. Sebanyak 54,2 persen responden menyatakan yakin, dan 12,3 persen menyatakan sangat yakin. Dalam survei yang sama, 56,4 persen responden menilai komitmen pemerintah dalam menjadikan penanganan bencana sebagai agenda nasional sangat kuat.

“Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas,” dikutip dari laporan Kompas.id. Meski demikian, 41,6 persen responden menilai komitmen tersebut masih perlu diperkuat, menunjukkan ruang evaluasi tetap terbuka.

Dengan dukungan publik yang signifikan dan kesiapan nasional yang terus diperkuat, pemerintah optimistis proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan semakin mandiri.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan menempatkan pembangunan hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai agenda utama. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan langsung Presiden.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak segera dituntaskan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, setelah peninjauan langsung ke lokasi bencana.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera harus secepat mungkin selesai terbangun,” tegas Prabowo Subianto.

Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebutkan bahwa Presiden ingin penanganan berjalan paralel, tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

“Presiden meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dipastikan terpenuhi secara menyeluruh,” ujar Teddy Indra Wijaya.

Dalam konteks lapangan, pemerintah menyiapkan tambahan alat berat, distribusi air bersih, hingga penyediaan toilet portabel, terutama di titik-titik dengan dampak terparah. Pendekatan ini dinilai penting agar aktivitas pemulihan tidak terhambat oleh persoalan logistik dan sanitasi.

Dari sisi teknis kebencanaan, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Model hunian sementara tipe 36 disiapkan dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam enam bulan.

“Hunian sementara akan dibangun secara bertahap, sementara hunian tetap disiapkan dengan anggaran lebih besar agar warga dapat kembali hidup layak,” ujar Suharyanto.

Seiring itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang rumahnya tidak lagi memungkinkan untuk dihuni. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa tanah negara akan digunakan sebagai lokasi relokasi yang telah diinventarisasi di berbagai daerah terdampak.

“Tanah-tanah negara yang tersedia akan dialokasikan sebagai titik relokasi bagi masyarakat terdampak,” kata Prasetyo Hadi.

Selain relokasi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak juga tengah dihitung secara detail, mencakup kategori kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Pemerintah telah menyetujui anggaran renovasi sebesar Rp60 juta per rumah, dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi terkini.

“Anggaran perlu dihitung dengan memperhatikan kenaikan harga dan inflasi,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya sistematis negara dalam memastikan pemulihan Sumatera berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.