Oleh : Andhika Pratama

Di berbagai pelosok Indonesia, akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi tantangan besar bagi banyak anak. Jarak yang jauh, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya tenaga pendidik kerap menjadi hambatan utama bagi mereka yang ingin mengenyam pendidikan yang berkualitas. Namun, di tengah berbagai keterbatasan ini, hadir gerakan Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk inovasi sosial yang terus tumbuh dan memberikan harapan baru bagi generasi muda. Sekolah Rakyat menjadi simbol komitmen masyarakat dan para relawan untuk memastikan bahwa hak memperoleh pendidikan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di perkotaan, tetapi juga oleh anak-anak dari daerah terpencil yang kerap terpinggirkan.

Konsep Sekolah Rakyat muncul sebagai alternatif pendidikan nonformal yang memadukan semangat gotong royong, kesadaran literasi, dan upaya pemberdayaan komunitas. Kehadirannya semakin relevan di tengah upaya pemerintah memperluas pemerataan akses pendidikan melalui berbagai program nasional. Sekolah Rakyat tidak menggantikan sekolah formal, tetapi menjadi pelengkap yang memberi ruang belajar tambahan, terutama bagi anak-anak yang masih berjuang dengan berbagai keterbatasan. Banyak komunitas di daerah pedalaman memanfaatkan rumah warga, balai desa, bahkan gubuk sederhana untuk dijadikan ruang belajar. 

Salah satu kekuatan utama Sekolah Rakyat adalah pendekatannya yang sangat humanis dan kontekstual. Para relawan yang datang mengajar bukan hanya berorientasi pada kurikulum, tetapi juga memahami kondisi sosial dan emosional para siswa. Pembelajaran dilakukan dengan metode kreatif, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Anak-anak tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga diajak mengenali potensi daerah mereka, mencintai lingkungan, serta mengembangkan keterampilan hidup. Pendekatan ini membuat proses belajar terasa lebih dekat dengan keseharian mereka, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Kehadiran Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang berkarakter, siap berkontribusi dalam kemajuan daerah, serta memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita dan memperbaiki standar hidup mereka. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Sekolah Rakyat semakin dikenal luas berkat peran berbagai komunitas dan organisasi sosial yang mendorong gerakan literasi di desa-desa terpencil. Program seperti perpustakaan berjalan, taman baca masyarakat, hingga kelas literasi digital menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan Sekolah Rakyat. Di beberapa wilayah, para penggerak juga menghadirkan pelatihan bagi orang tua dan warga desa agar mereka turut aktif mendampingi anak-anak belajar. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi urusan sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.

Selain memberikan manfaat langsung kepada anak-anak, keberadaan Sekolah Rakyat turut memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Banyak warga desa yang kemudian ikut terlibat, baik dengan menyediakan tempat, membantu menyediakan alat tulis, atau ikut hadir dalam kegiatan belajar. Semangat kebersamaan ini menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya rasa percaya diri anak-anak. 

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilomenegaskan Program pendidikan ini tidak hanya sekadar menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui peningkatan akses pendidikan, diharapkan kualitas hidup masyarakat Papua dapat terangkat secara signifikan, memberikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.

Di sisi lain, kehadiran para relawan dari luar daerah juga membuka wawasan baru bagi anak-anak di pelosok. Mereka bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang datang dengan niat tulus untuk berbagi ilmu. Sering kali, ini menjadi inspirasi besar bagi anak-anak untuk memiliki cita-cita tinggi, percaya bahwa mereka pun mampu meraih masa depan cerah meski tinggal jauh dari pusat kota. Para relawan pun mengaku mendapatkan pengalaman berharga, karena terlibat langsung dalam transformasi kecil namun bermakna yang terjadi di desa-desa.

Pemerintah pun kini semakin menyadari peran penting komunitas pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat. Seiring mendorong pemerataan pendidikan melalui teknologi dan perluasan akses sekolah formal, pemerintah melihat bahwa kolaborasi dengan masyarakat sipil mampu mempercepat peningkatan literasi dasar di daerah 3T.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan hanya tentang menyediakan ruang belajar tambahan, tetapi tentang menghadirkan harapan. Harapan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang di mana mereka tinggal, memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan belajar. Harapan bahwa pendidikan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan anak-anak dari pelosok menuju masa depan yang lebih cerah. Dan harapan bahwa semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa ini terus hidup melalui gerakan-gerakan sederhana namun penuh makna.

Dengan terus berkembangnya gerakan Sekolah Rakyat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi, masa depan pendidikan Indonesia tampak semakin inklusif. Anak-anak dari desa terpencil kini tidak lagi berdiri di pinggir jalan peradaban, melainkan mulai menapaki jalur yang membawa mereka menuju masa depan. Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa ketika masyarakat, relawan, dan pemerintah bersatu, pintu-pintu harapan dapat terbuka lebar bagi generasi muda negeri ini.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Antonius Googie)*

Pemerintah kembali mengambil langkah strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan dan Guru Sekolah Rakyat tahun 2025. Rekrutmen yang digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) ini bukan sekadar proses seleksi rutin, melainkan bagian dari proyek strategis nasional yang menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi penanggulangan kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperkuat Sekolah Rakyat sebagai institusi pendidikan alternatif yang dirancang untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, mereka yang putus sekolah, atau berada dalam kondisi sosial yang sulit.

Seleksi ini dibuka pada 3–7 Desember 2025 dan diumumkan secara resmi melalui situs web dan akun Instagram Kemensos RI. Total 3.003 formasi disediakan untuk lima posisi tenaga kependidikan, yaitu Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, dan Tenaga Administrasi. Setiap posisi memiliki peran vital dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, para pendaftar diwajibkan berusia 20 hingga 50 tahun serta bersedia bekerja dalam sistem shift—bahkan tinggal di asrama tempat mereka bertugas. Hal ini menjadi bagian dari karakteristik Sekolah Rakyat yang mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis komunitas dan pembinaan 24 jam terhadap peserta didiknya.

Di sisi lain, Kemensos juga mulai membuka perekrutan PPPK untuk tenaga pendidik yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia. Kebutuhan guru menjadi perhatian penting mengingat banyaknya sekolah baru yang diresmikan pada tahun 2025. Kepala Dinas Sosial Tanjungpinang, Endang Susilawati, membenarkan bahwa proses seleksi guru PPPK tersebut telah berjalan. Ia menuturkan bahwa pendaftaran dibuka pada 3 sampai 7 Desember 2025 dan dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 4–8 Desember 2025 sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu penetapan Nomor Induk PPPK.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Tanjungpinang, Reni Putri, mengungkapkan bahwa sekolahnya masih kekurangan guru untuk tiga mata pelajaran penting—Bahasa Inggris, Seni dan Budaya, serta Pendidikan Agama Islam (PAI)—sejak peresmian sekolah tersebut pada September 2025. Ia telah mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau agar kebutuhan tenaga pengajar tersebut dapat segera dipenuhi. Meski sementara ini kebutuhan tersebut ditopang oleh guru-guru lokal yang bersedia membantu, Reni berharap agar rekrutmen PPPK tahun ini mampu mengisi kekosongan tersebut secara permanen. Menurutnya, keberadaan guru-guru baru akan memperkuat kapasitas Sekolah Rakyat dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Langkah Kemensos dalam meningkatkan kualitas guru juga ditunjukkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tahap II yang dibuka oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada 6 Desember 2025. Pelatihan ini diikuti 66 peserta dari Sekolah Rakyat tahap IC dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya kepemimpinan humanis dalam mengelola sekolah—sebuah model kepemimpinan yang mengedepankan kedekatan, empati, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi seluruh warga sekolah.

Ia menjelaskan bahwa seluruh peserta pelatihan pada dasarnya telah menjabat sebagai Kepala Sekolah setelah melewati seleksi administrasi dan substansi. Namun, penguatan kapasitas tetap dipandang mutlak diperlukan berdasarkan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 Pasal 14. Para peserta menerima berbagai materi penting, mulai dari pembelajaran mendalam (deep learning), pola pikir bertumbuh (growth mindset), hingga implementasi program unggulan sekolah. Pelatihan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial, tetapi juga mempersiapkan kepala sekolah agar dapat mendorong mutu pendidikan dan mengawal perjalanan siswa menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menekankan lima kompetensi utama kepala sekolah, yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Ia mengajak kepala sekolah untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi potensi setiap siswa agar mereka bisa diarahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, atau bahkan menjadi wirausahawan. Kepala sekolah juga diminta menciptakan budaya kolaboratif, melibatkan relawan, tokoh masyarakat, serta dinas sosial dalam membangun ekosistem pembelajaran yang sehat. Pelatihan ini akan berlangsung hingga 15 Desember 2025 dan disaksikan pula oleh lebih dari 100 kepala sekolah lainnya secara daring.

Program rekrutmen PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan sekaligus menyerap tenaga kerja di sektor pendidikan. Dengan dukungan regulasi yang jelas, pelatihan intensif, dan kebutuhan formasi yang besar, langkah ini diharapkan mampu menghadirkan tenaga pendidik profesional yang siap berkontribusi bagi masa depan pendidikan Indonesia. Keberadaan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten akan menjadi pondasi utama keberhasilan Sekolah Rakyat dalam mencetak generasi baru yang lebih tangguh, mandiri, dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

)* Pengamat Pendidikan

Jakarta — Presiden RPrabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk selalu berada di tengah masyarakat dengan menepati janji kunjungan kepada warga yang terdampak banjir di Aceh Tamiang. Kehadirannya menjadi bentuk empati dan perhatian langsung terhadap kondisi kemanusiaan yang muncul akibat intensitas curah hujan tinggi yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau beberapa titik terdampak paling parah yang sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Warga yang rumahnya terendam air hingga lebih dari satu meter menceritakan berbagai kesulitan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan logistik, gangguan kesehatan, hingga kehilangan aset produktif yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi keluarga.

Kehadiran Presiden memberikan dorongan motivasi bagi para petugas di lapangan yang bekerja tanpa henti membantu warga sejak awal banjir melanda. Pemerintah pusat mengoordinasikan dukungan tambahan guna memastikan seluruh kebutuhan dasar tidak mengalami kekurangan dan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.

Selain meninjau kondisi pengungsian, Presiden juga mengecek beberapa infrastruktur yang rusak, seperti jembatan penghubung antardesa dan jalan utama yang terendam lumpur tebal. Infrastruktur tersebut memiliki peran vital bagi pergerakan logistik dan aktivitas harian masyarakat.

Kali pertama kunjungannya ke Aceh pascabencana, Presiden Prabowo menyebut akses jalan menuju Tamiang masih terputus. Namun, kini, wilayah tersebut sudah dapat diakses untuk mendistribusikan bantuan.

“Saya lihat keadaan, insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini,” ucapnya.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus membantu hingga pemulihan. Ia pun meminta maaf apabila masih ada daerah yang belum mendapatkan bantuan secara optimal.

“Pemerintah akan turun membantu semuanya, saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” kata Prabowo.

Kerusakan yang ditimbulkan banjir tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga dapat menunda distribusi bantuan apabila tidak segera diperbaiki. Pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, hingga relawan lokal menyiapkan langkah darurat berupa normalisasi akses menggunakan alat berat serta pengerahan petugas lapangan untuk mempercepat pembersihan material banjir. Upaya ini dilakukan agar distribusi bantuan dapat lancar dan aktivitas masyarakat segera pulih.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Pemerintah Pusat berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh korban bencana mendapatkan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian dewasa dan anak, perlengkapan bayi, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Untuk memastikan bantuan menjangkau wilayah yang akses jalannya terputus, pendistribusian logistik akan memanfaatkan armada helikopter TNI sehingga penyaluran dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran” pungkas Menhan.

Aceh – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera, guna memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan efektif.

Kunjungan ini difokuskan pada pengecekan pendistribusian logistik, kesiapan posko pengungsian, serta layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, BNPB, hingga pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak.

Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, Presiden juga meninjau percepatan pemulihan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, seperti jembatan, jalan, tanggul, serta jaringan komunikasi. Infrastruktur tersebut dinilai krusial agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dan distribusi bantuan tidak terhambat.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap tahapan penanganan bencana.

Ia meminta agar kebutuhan pokok, terutama obat-obatan, dapat segera tiba dan didistribusikan tepat waktu kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai, saya kira obat-obatan harus segera, prioritas. Segala kebutuhan bisa segera saja obat-obatan itu,” kata Presiden.

Presiden memastikan bahwa pemerintah akan membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat ya. Kita akan mengatasi ini bersama. Kami sudah siapkan rencana untuk mengganti semua rumah yang hancur,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera dan Aceh, termasuk penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu karena pemerintah masih melakukan pendataan rinci sambil mempercepat penyaluran bantuan darurat.

“Tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya,” tutur Presiden.

Ia memastikan pemerintah bekerja keras menangani dampak bencana dan tidak akan meninggalkan masyarakat sendirian menghadapi situasi sulit, termasuk menjamin anak-anak dapat segera kembali bersekolah.

“Bapak-bapak, ibu-ibu tidak sendiri, kita akan bersama,” imbuh Presiden.

Presiden Prabowo dijadwalkan terus melakukan pengecekan guna memastikan posko pengungsian berfungsi optimal, layanan kesehatan tersedia, kebutuhan pangan dan obat-obatan terpenuhi, serta infrastruktur strategis dapat segera kembali digunakan oleh masyarakat. #

Oleh : Antonius Utomo )*

Beberapa bulan terakhir, Indonesia kembali diterpa oleh bencana alam yang menyentak banyak daerah. Banjir bandang di Padang, Aceh, hingga banjir besar yang melanda Medan, bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghancurkan kehidupan masyarakat yang sudah terhimpit oleh berbagai tantangan. Namun, di tengah duka dan kesulitan yang dihadapi warga, ada satu hal yang sangat menggembirakan dan memberi harapan, yaitu kehadiran pemerintah yang cepat tanggap. Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik dan menguatkan semangat masyarakat yang terdampak bencana.

Rumah-rumah hancur, jalan-jalan rusak, dan banyak warga yang terjebak di reruntuhan. Namun, di tengah musibah itu, respons cepat dari pemerintah mulai terlihat jelas. Tim SAR dari berbagai daerah dikerahkan, bersama dengan relawan yang bahu-membahu menolong para korban. Tidak hanya itu, pasokan kebutuhan darurat seperti makanan, obat-obatan, dan bahan-bahan lainnya segera disalurkan.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah pusat akan mempercepat pemulihan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, pascabanjir dan longsor. Pihaknya menyerahkan Bantuan Bencana Hidrometeorologi tersebut terdiri dari 200 paket logistik yang berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, susu formula atau susu UHT, obat-obatan, roti kering atau biskuit, mie instan, serta air mineral. 

Presiden Prabowo, yang mendengar kabar tentang bencana tersebut, segera memimpin koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa proses evakuasi dan bantuan berjalan lancar. Presiden mengunjungi Aceh untuk memberikan dukungan, tanggapan cepat dan kehadiran langsung dari Presiden menunjukkan bahwa pemerintah pusat benar-benar hadir dalam setiap kondisi, bahkan dalam masa-masa krisis sekalipun.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subuanto mengatakan pemerintah telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan. Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan, melalui jalur darat dan udara, dan terus menerus kebutuhan korban bencana

Tak hanya di Aceh, beberapa hari sebelumnya, Padang juga dilanda bencana yang cukup besar berupa banjir bandang akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Banjir yang datang begitu cepat menggenangi ribuan rumah dan merusak infrastruktur vital. Banyak warga yang terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Kondisi ini tentu saja membuat warga merasa cemas dan terisolasi. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga bekerja sama dengan berbagai organisasi kemanusiaan dan pihak swasta untuk membantu mempercepat distribusi bantuan. Tak lama setelah bencana terjadi, Presiden Prabowo datang langsung ke Padang untuk melihat kondisi di lapangan. Kunjungan tersebut bukan hanya untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada warga yang tengah berjuang untuk bangkit. 

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur di Padang, terutama sistem drainase dan bangunan-bangunan yang tidak mampu menahan volume air dalam jumlah besar. Dengan perbaikan yang tepat, diharapkan banjir besar seperti ini dapat diminimalisir di masa depan. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada pemulihan psikologis para korban bencana. Medan juga menghadapi tantangan besar dalam menghadapi bencana ini. Ribuan orang terpaksa mengungsi, dan banyak fasilitas umum serta infrastruktur rusak. Pemerintah kota Medan, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, langsung bergerak untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan Kami menyerahkan bantuan tahap awal ini sebagai bentuk rasa peduli dan gotong royong dari mitra kerja serta seluruh jajaran Kementan dan Badan Pangan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak di Sumatera, termasuk wilayah kota Medan

Presiden Prabowo, yang menyadari betapa besar dampak banjir tersebut, juga mengunjungi Medan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Selain menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan dasar, Presiden juga mendorong agar proses perbaikan infrastruktur dilakukan segera setelah air surut. Pembangunan kembali jembatan, jalan, dan saluran air yang rusak menjadi prioritas utama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dan pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan peduli terhadap kondisi rakyat. Melalui tindakannya yang cepat dan tepat, dapat dilihat bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memastikan pemulihan jangka panjang bagi daerah yang terkena bencana. 

Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi-lokasi bencana ini bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebuah bukti bahwa negara hadir di saat-saat yang paling sulit. Dukungan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, adalah wujud nyata dari solidaritas dan komitmen untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang hancur akibat bencana. Seiring waktu, dengan kerja keras dan kebersamaan, diharapkan Padang, Aceh, dan Medan akan kembali bangkit dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih kuat.

)*Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat langkah pemulihan di Aceh Tamiang dengan menempatkan upaya penyelamatan warga, percepatan bantuan darurat, dan stabilisasi daerah terdampak sebagai prioritas utama. Dalam arahan yang disampaikan secara tegas, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh kondisi geografis, cuaca ekstrem, maupun kendala logistik. Pemerintah, menurut penegasannya, harus memastikan bahwa seluruh elemen penyelamatan berjalan cepat, terukur, dan efektif. Melalui instruksi tersebut, pemerintah menekankan bahwa negara hadir secara penuh di garda terdepan, memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat yang terdampak banjir besar dan kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut.

Presiden menilai bahwa pemulihan Aceh Tamiang tidak hanya sebatas distribusi sembako dan evakuasi, namun juga membangun kembali rasa aman, memulihkan ruang hidup masyarakat, serta memastikan rantai kebutuhan dasar tetap terjaga. Pemerintah menempatkan keberlanjutan layanan publik sebagai unsur penting, termasuk akses kesehatan, air bersih, dan ruang hunian sementara yang layak. Penegasan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kerentanan sosial yang sering muncul setelah bencana, terutama munculnya risiko penyakit, penurunan aktivitas ekonomi, dan keterbatasan mobilitas warga akibat infrastruktur yang rusak.

Dalam pengarahannya, Presiden meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk bergerak terpadu, memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi. Ia menilai bahwa adaptasi distribusi logistik harus menjadi standar baru penanganan bencana, sehingga jalur udara, darat, dan laut dapat dimobilisasi secara fleksibel. Pendekatan ini memperlihatkan pola pemerintahan yang responsif, di mana strategi penyelamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang cepat berubah akibat cuaca ekstrem. Pemerintah ingin memastikan bahwa kecepatan respons menjadi faktor kunci, sebab semakin cepat bantuan diterima warga, semakin kecil dampak lanjutan yang harus dihadapi.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan rumah darurat yang aman dan fungsional. Presiden meminta agar konstruksi hunian sementara dirancang dengan daya tahan yang memadai, mempertimbangkan pola banjir musiman, serta menggunakan material yang dapat dipasang cepat namun tetap layak huni. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat memiliki kepastian tempat tinggal, tidak terus berpindah dari satu lokasi pengungsian ke lokasi lainnya. Stabilitas hunian dianggap sebagai fondasi pemulihan psikologis dan sosial masyarakat terdampak, sehingga mereka dapat kembali menjalani aktivitas secara bertahap tanpa tekanan ketidakpastian.

Setelah arahan Presiden ditegaskan, fokus penjabaran teknis kemudian disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi KebencanaanBNPB, Abdul Muhari, yang dalam beberapa laporannya menjelaskan perkembangan penanganan bencana secara nasional maupun khusus Aceh Tamiang. Ia menyampaikan bahwa pola cuaca ekstrem memicu peningkatan frekuensi banjir di sejumlah wilayah, sehingga strategi distribusi bantuan harus diperluas. Penjelasan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih presisi. Abdul Muhari menekankan pentingnya kesiapan logistik di gudang regional serta sistem distribusi berlapis agar tidak terjadi keterlambatan bantuan di wilayah yang aksesnya sulit.

Selaras dengan arahan Presiden, Abdul Muhari juga memaparkan bahwa jalur udara kembali dimaksimalkan ketika cuaca memungkinkan, terutama untuk menjangkau wilayah yang terputus akibat banjir besar. Ia menggarisbawahi bahwa penggunaan pesawat dan helikopter telah menjadi salah satu pilihan paling efektif di tengah kondisi darurat karena mampu melakukan pengiriman cepat untuk logistik kritis seperti obat-obatan, peralatan medis, dan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan. Narasi ini memperlihatkan keseriusan BNPB dalam menerjemahkan instruksi pemerintah menjadi langkah operasional yang nyata dan terukur.

Ia menjelaskan bahwa jalur darat dan laut tetap dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk distribusi logistik dalam jumlah besar yang tidak dapat diangkut melalui udara. Kombinasi tiga jalur ini membentuk sistem distribusi yang adaptif, memastikan bantuan dapat tiba tepat waktu meskipun situasi lapangan berubah dengan cepat. Menurutnya, sistem ini kini telah menjadi praktik standar penanganan bencana nasional agar ketergantungan pada satu jalur distribusi dapat diminimalkan. Dengan demikian, Aceh Tamiang tidak hanya menerima bantuan secara cepat, tetapi juga terjamin kontinuitas suplai bantuan selama masa pemulihan.

Dalam laporan lebih luas yang disampaikan Abdul Muhari, BNPB juga mencatat tingginya intensitas bencana dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat mitigasi struktural maupun non-struktural. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pola cuaca ekstrem masih akan terjadi, sehingga pemerintah harus bergerak antisipatif, bukan hanya responsif. Dengan data tersebut, pemerintah terus memperkuat kesiapan daerah melalui penyediaan peralatan evakuasi, peningkatan kemampuan relawan, dan penempatan logistik siaga di titik-titik strategis.

Seluruh rangkaian langkah ini memperlihatkan kesinambungan antara kebijakan tingkat pusat dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Arahan Presiden memberikan kerangka besar kebijakan, sedangkan penjelasan Abdul Muhari memberikan gambaran operasional yang transparan dan berbasis data. Kedua tokoh tersebut memainkan peran saling melengkapi dalam memastikan masyarakat Aceh Tamiangtidak hanya mendapatkan bantuan cepat tetapi juga jaminan bahwa proses pemulihan berjalan terencana. Dengan kolaborasi ini, pemerintah menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan bukan sekadar reaktif, melainkan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup penyelamatan, stabilisasi, rehabilitasi, dan keberlanjutan pemulihan.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah agar tidak mencoba memainkan anggaran penanganan bencana yang kini tengah digelontorkan negara untuk penyintas banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peringatan ini disampaikan karena praktik korupsi dalam anggaran kebencanaan kerap berulang, terutama ketika alokasi dana meningkat drastis pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kebutuhan pemulihan mencapai Rp 51,81 triliun. Karena itu, Presiden meminta seluruh instrumen hukum dan pengawasan diaktifkan penuh agar tidak ada anggaran yang bocor.

“Jadi, kepolisian, semua pihak, periksa pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” tegas Prabowo.

Pesan keras tersebut langsung ditindaklanjuti sejumlah lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawal setiap rupiah anggaran kebencanaan agar tidak kembali diselewengkan seperti kasus-kasus sebelumnya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan akan mengerahkan kedeputian terkait.

“Mereka bisa bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya, donasi dari masyarakat,” kata Setyo.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan surat edaran khusus kepada seluruh pemerintah daerah agar dana bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), digunakan sesuai kebutuhan penyintas.

“Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana. Dan, bill-bill-nya, struknya, kuitansi-kuitansinya semua siapkan. Ya, enggak sulit itu sehingga betul-betul semua penggunaannya lengkap dokumen-dokumennya,” ujar Tito.

Tito menyampaikan bahwa BTT di 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi terdampak relatif kecil—bahkan ada daerah yang hanya memiliki Rp 750 juta. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan besar. Awalnya Kemendagri mengusulkan tambahan Rp 2 miliar per daerah, namun Presiden Prabowo memutuskan menaikkannya menjadi Rp 4 miliar. Aceh juga mendapat tambahan khusus Rp 20 miliar, sementara alokasi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat difinalkan bersama gubernur masing-masing.

Tito mengingatkan kembali agar tidak ada satu pun pejabat bermain-main dengan anggaran rakyat.

“Ya, saya mohon tolong rekan-rekan kepala daerah janganlah BTT ini disalahgunakan. Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana,” ujarnya.

Bahkan, Tito menegaskan konsekuensi hukumnya sangat berat.

“Ini sanksinya akan sangat berat. Dunia akhirat,” katanya.

Dengan peringatan terbuka dari Presiden dan langkah preventif dari berbagai lembaga, pemerintah menegaskan bahwa korupsi anggaran penyintas bencana tidak akan ditoleransi, dan seluruh instrumen negara akan digerakkan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat Sumatera yang terdampak.

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas serta tata kelola yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar, menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden meminta seluruh jajarannya memahami bahwa musibah ini harus dipandang sebagai persoalan kebangsaan yang memerlukan penanganan menyeluruh.

“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa setiap sumber daya negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Presiden menekankan tidak ada ruang bagi praktik koruptif dalam penanganan bencana, mengingat seluruh bantuan dan anggaran ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat yang terdampak.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” tegasnya.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang berupaya mencari keuntungan di tengah penderitaan warga.

“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tandasnya.

Ia turut menginstruksikan jajaran Kepolisian serta pemerintah daerah untuk aktif mengawasi dan menindaklanjuti setiap indikasi kecurangan sesuai ketentuan hukum.

“Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tutup Presiden.

Dukungan terhadap sikap tegas pemerintah juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra. Ia menilai langkah Presiden sebagai instrumen penting memastikan seluruh bantuan bagi korban tersalurkan tepat sasaran.

“Ya terus terang kami mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Soedeson menegaskan bahwa dana bencana harus diterima langsung oleh pihak yang berhak. Namun ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi penggunaan anggaran dalam kondisi darurat, selama digunakan secara benar. Ia menyebut sikap Presiden perlu dipahami sebagai dorongan untuk memperkuat pengawasan. “Jadi pesan Presiden itu harus kita tangkap sebagai suatu ikhtiar, suatu harapan,” pungkasnya.****

Oleh : Helmi Ardiansyah Sinaga )*

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia hidup di kawasan rawan bencana. Di tengah kerusakan fisik dan duka masyarakat, negara dituntut hadir cepat, tepat, dan bersih. Tidak hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga menjamin bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan sepenuhnya untuk pemulihan rakyat. Dalam konteks inilah ketegasan Presiden Prabowo Subianto menjadi pesan penting bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintah, khususnya terkait potensi penyimpangan anggaran penanganan bencana.

Saat memimpin rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada celah sedikit pun bagi penyelewengan dana bencana. Presiden mengingatkan para menteri hingga kepala daerah agar mengawasi jajaran masing-masing secara ketat, khususnya pada proyek-proyek yang berada dalam tanggung jawab mereka. Peringatan tersebut bukan tanpa sebab. Bencana berskala besar selalu membuka peluang munculnya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi darurat untuk memperkaya diri.

Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap elemen pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan, termasuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar akuntabel. Menurutnya, bencana di Sumatera menjadi bukti bahwa negara harus mengelola kekayaan dengan penuh tanggung jawab, karena saat-saat kritis ini menuntut efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah sangat dibutuhkan untuk menghadapi kesulitan rakyat, sehingga tindakan koruptif tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Kepekaan Presiden terhadap persoalan integritas anggaran ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas: penanganan bencana harus dilakukan dengan standar tata kelola yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pernyataan keras Presiden yang menolak adanya pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat menjadi cerminan sikap politik yang tegas terhadap perbuatan korupsi. Presiden bahkan meminta Kepolisian hingga pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan, mencatat potensi pelanggaran, dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti “nakal”, termasuk mereka yang berupaya melipatgandakan harga atau memainkan anggaran bantuan.

Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang bukan hanya ingin melihat kehadiran negara, tetapi juga ingin memastikan bahwa proses penanganan bencana berjalan bersih dan bebas praktik tidak terpuji. Di banyak pengalaman sebelumnya, bencana sering meninggalkan catatan penyimpangan anggaran, mulai dari distribusi logistik hingga proyek infrastruktur pemulihan. Oleh sebab itu, komitmen Presiden Prabowo memutus rantai penyimpangan patut diapresiasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola nasional.

Dalam kunjungannya ke berbagai lokasi terdampak di Aceh, Presiden Prabowo melihat secara langsung kerusakan yang terjadi. Laporan yang diterimanya menunjukkan banyak area persawahan hancur dan terancam tidak dapat berproduksi dalam waktu dekat. Kondisi ini jelas berdampak pada stabilitas pangan lokal dan kesejahteraan petani. Selain itu, beberapa bendungan jebol—baik berukuran besar maupun kecil—turut merusak sistem irigasi dan memengaruhi ribuan hektare lahan pertanian. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan membutuhkan kerja besar, perencanaan matang, dan penggunaan dana publik yang sangat signifikan.

Di tengah tantangan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh upaya penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah juga tetap mewaspadai kondisi alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Langkah-langkah pemulihan akan difokuskan pada percepatan normalisasi lingkungan, perbaikan infrastruktur vital, dan dukungan bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas secara produktif. Komitmen ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan jangka panjang.

Untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dalam penanganan bencana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawasi penggunaan anggaran, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa lembaganya akan menugaskan kedeputian terkait, baik melalui koordinasi dan supervisi maupun mekanisme pencegahan. Tujuannya memastikan tidak ada penyimpangan, termasuk terkait bantuan dari masyarakat.

KPK ingin memastikan bahwa seluruh bantuan tersebut disalurkan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Upaya KPK ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menolak segala bentuk penyimpangan dalam manajemen bencana.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, dan KPK menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem penanganan bencana yang lebih bersih, efisien, dan terkoordinasi. Ketegasan Presiden menjadi landasan moral dan politik untuk memastikan bahwa penanganan bencana Sumatera menjadi momentum memperbaiki tata kelola, bukan sebaliknya menjadi ruang bagi praktik koruptif.

Tindakan cepat Presiden Prabowo yang turun langsung ke lokasi terdampak, memimpin rapat terbatas, dan mengeluarkan instruksi tegas menunjukkan kepemimpinan responsif yang memperhatikan urgensi permasalahan. Pendekatan ini selaras dengan harapan masyarakat yang ingin melihat negara bekerja nyata di lapangan, bukan hanya dalam bentuk janji.

Dalam situasi darurat, integritas menjadi modal penting pemerintah untuk mempertahankan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa bantuan memang sampai kepada mereka tanpa potongan atau manipulasi, maka solidaritas dan optimisme bisa tumbuh. Di sisi lain, penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran akan menciptakan efek jera sehingga praktik serupa tidak terulang.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Sosial

Oleh: Fauziyah Hasan

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anggaran bantuan bagi korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Di tengah situasi darurat yang masih berlangsung, pemerintah menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama sekaligus memastikan mekanisme pengawasan berjalan kuat sejak awal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan siap mengawasi aliran anggaran bantuan bencana, sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga integritas proses penanganan darurat hingga fase pemulihan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memprioritaskan respons cepat terhadap para korban. Ia menyampaikan bahwa penanganan darurat menjadi langkah pertama yang harus dipastikan berjalan optimal sebelum masuk pada tahapan pengawasan teknis anggaran. Menurutnya, pemerintah tengah memastikan keselamatan warga, kebutuhan dasar, serta penyaluran bantuan mendesak sebagai prioritas mutlak dalam fase darurat ini.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan anggaran tetap menjadi perhatian, dan KPK sudah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan. Setyo mengisyaratkan bahwa ketika situasi sudah lebih stabil, dirinya akan mengerahkan kedeputian yang berwenang untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Deputi Koordinasi dan Supervisi serta Deputi Pencegahan dan Monitoring disebut sebagai unit yang berpotensi mengambil peran sentral dalam pengawasan tersebut. Melalui mekanisme itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan, terlebih pada bantuan kebencanaan yang melibatkan banyak sumber dana.

Setyo juga menyoroti bahwa bantuan bencana seringkali melibatkan banyak pintu masuk pendanaan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah menilai titik rawan penyimpangan bisa muncul jika alur pendistribusian tidak diawasi ketat. Ia mengingatkan bahwa bantuan bisa berasal dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga donasi dari masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi menyeluruh agar alur penyaluran dari hulu hingga hilir berjalan transparan.

Pemerintah juga mencermati meningkatnya perhatian publik terhadap isu dugaan kejanggalan harga bansos yang ramai dibahas di media sosial. Misalnya, muncul unggahan yang menyoroti dugaan harga beras mencapai Rp 60.000 per kilogram dalam paket bantuan untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Setyo menyatakan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat tersebut, dan karena itu memperkuat pengawasan menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan semua dana digunakan sesuai peruntukannya.

Dari perspektif akademisi, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai pengawasan KPK terhadap bansos kebencanaan di Sumatera sangat memungkinkan dilakukan. Ia menjelaskan bahwa KPK dapat menerapkan model pengawasan serupa dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, proses pengawasan perlu dimulai dari sumber pendanaan hingga dana benar-benar diterima oleh masyarakat terdampak. Pemerintah menilai pandangan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperketat pengawasan, terutama karena nilai anggaran penanganan bencana tidak kecil.

Herdiansyah juga menyoroti bahwa pagu anggaran BNPB pada tahun 2026 hanya sebesar Rp 491 miliar, sehingga sangat mungkin pendanaan untuk penanganan banjir bandang diambil dari berbagai pos, termasuk APBD. Pemerintah memahami bahwa kondisi ini memerlukan koordinasi lintas lembaga agar seluruh aliran dana tetap berada dalam satu kerangka pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, pengawasan dari awal hingga akhir penyaluran menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas.

Dalam upaya memperluas dukungan bagi korban bencana, pemerintah melalui KPK juga bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memiliki saluran resmi dan aman untuk menyalurkan donasi. Pemerintah berharap skema ini dapat memperkuat proses distribusi bantuan yang dilakukan secara transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak di Sumatera. Kerja sama tersebut juga merupakan bagian dari strategi memperkecil potensi penyimpangan, terutama pada bantuan yang berasal dari donasi publik.

Terkait penegakan hukum atas aktivitas ilegal seperti pemanfaatan hutan secara tidak sah yang turut disebut sebagai faktor pemicu bencana, Setyo menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan penanganan darurat. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan para korban dapat segera dievakuasi dan dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kendati demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah penindakan untuk tahap berikutnya. Ia menjelaskan bahwa ke depan KPK akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan aparat penegak hukum di daerah, termasuk memanfaatkan kajian sektor lingkungan yang telah disusun oleh KPK.

Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera. Melalui koordinasi lintas lembaga, pengawasan ketat, serta respons cepat terhadap dinamika di lapangan, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Di tengah situasi bencana yang kompleks, penguatan tata kelola anggaran menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berintegritas.

*) Pengamat Kebijakan Publik