Jakarta — Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak usia dini. Penegasan ini menempatkan program MBG bukan sekadar intervensi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas generasi mendatang.

Program MBG hadir sebagai respon atas persoalan malnutrisi dan ketimpangan akses pangan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Selama bertahun-tahun, isu stunting, kurang gizi, dan defisit asupan harian menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga negara membutuhkan terobosan yang terukur dan terencana.

“Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 beberapa waktu lalu.

Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional. Presiden menegaskan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di lapangan, pengawasan dan standar operasional terus diperkuat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ribuan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil kini mendapat pasar tetap untuk hasil mereka, sehingga roda ekonomi berputar hingga ke tingkat desa.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Ade Tias Maulana, menjelaskan BGN memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif dan akuntabel. Arsitektur digital dibangun untuk mengontrol penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan program.

“Kami membangun arsitektur digital untuk mengontrol penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan. MBG juga memiliki standar pelaksanaan yang ketat, mulai dari kecukupan kalori hingga keamanan pangan,” jelas Ade Tias Maulana.

Dalam jangka panjang, program MBG ditujukan untuk menjadi motor penggerak transformasi sosial. Negara dengan sumber daya manusia tangguh akan lebih cepat mencapai kemajuan dan kemandirian ekonomi. Saat anak-anak tumbuh dalam kondisi gizi yang baik, kemampuan kognitif meningkat dan potensi akademik berkembang lebih optimal. Tingkat produktivitas di masa depan ikut terdongkrak sehingga kualitas angkatan kerja nasional semakin kompetitif. Dengan demikian, MBG bukan hanya kebijakan masa kini, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Jakarta – Pemerintah semakin memperlihatkan komitmennya dalam memastikan transparansi dan tata kelola dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memperkuat kedua hal itu, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan agar manfaat program MBG semakin optimal dirasakan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, upaya ini salah satunya ditandai dengan mulai diimplementasikannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“Kami menyelesaikan rapat perdana sebagai kick off implementasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa Perpres tersebut merupakan susulan dari Keputusan Presiden (Keppres) sebelumnya yang menetapkan Menko Pangan sebagai Ketua Tim Koordinasi lintas Kementerian/lembaga. Pria yang kerap disapa Zulhas itu mengatakan, beberapa langkah lanjutan akan segera dijalankan, salah satunya sosialisasi masif di tingkat pusat dan daerah.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa untuk memperkuat efektivitas layanan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah akan menata sekaligus menambah jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BGN, yakni Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah.

“Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis yang perlu segera dilakukan, mengingat KPPG adalah ujung tombak BGN dalam pelayanan dan distribusi MBG di daerah,” ujarnya.

Rini menjelaskan, fungsi KPPG juga diperkuat, termasuk dalam hal koordinasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai amanat Perpres No. 115 Tahun 2025. Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola program MBG perlu ditindaklanjuti dengan sejumlah regulasi.

Pertama, Perpres mengenai perubahan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional sebagai dasar perubahan organisasi BGN yang saat ini sedang menunggu penetapan Presiden usai direvisi. Kedua, penetapan peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta UPT. Langkah berikutnya adalah penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) layanan MBG sebagai acuan baku pelaksanaan program.

Kementerian PANRB, lanjut Rini, juga turut mendukung penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan layanan MBG berjalan efektif di seluruh SPPG. Termasuk juga dalam hal tranformasi digital, pemanfaatan data dan sistem informasi yang dinilai menjadi unsur kunci perencanaan program MBG.

Perencanaan bukan hanya menetapkan sasaran, kebutuhan bahan baku, anggaran, kegiatan, dan jadwal pelaksanaan, tetapi juga berbasis data kependudukan dan geospasial yang terintegrasi.

Ia menambahkan, ke depan pengelolaan data dan sistem informasi akan diperkuat oleh peran dari Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Karena itu, arsitektur digital MBG disusun dengan memanfaatkan himpunan data by name atau by address dari berbagai Kementerian dan Lembaga,” terang Rini.

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah bukan hanyabertujuan menyediakan makanan sehat bagi pelajar dan kelompok prioritas, tetapi juga menjadistrategi besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasokan yang terkoordinasidengan baik. Di tengah situasi global yang masih diliputi ketidakpastian akibat gejolak hargapangan dan tantangan distribusi internasional, MBG hadir sebagai pendekatan domestik yang menyeluruh dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Program ini menunjukkanbahwa kebijakan sosial dapat dirancang secara selaras dengan penguatan ekonomi daerah sertapeningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa MBG bukan sekadarkegiatan pemberian makanan, melainkan upaya membangun pola ekonomi masyarakat yang lebih hidup. Ia menggambarkan bahwa meningkatnya kebutuhan bahan makanan seperti telur, sayuran, ikan, hingga produk olahan lokal dapat menggerakkan berbagai sektor sekaligus, mulaidari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang mengelola distribusi dan penyediaan jasa pengolahan makanan. Menurutnya, ketika seluruh bahan pasokan bersumberdari produsen dalam negeri, potensi ekonomi yang tercipta dapat mencapai angka yang sangatbesar setiap tahun. Gagasan ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan manfaatMBG tidak berhenti pada aspek gizi, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi pelaku ekonomikecil yang selama ini menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat.

Lebih jauh, Zulkifli menekankan bahwa program ini dapat menjadi fondasi penting bagikemandirian pangan nasional. Apabila permintaan bahan pangan terus meningkat secara meratadi seluruh daerah, maka pemerintah juga akan terdorong memperbaiki ekosistem produksi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Di beberapa wilayah, sudah terlihat bagaimanaaktivitas sentra pangan mulai menggeliat kembali seiring tersedianya pasar yang stabil melaluiMBG. Bagi daerah yang selama ini berada di pinggiran arus ekonomi nasional, peluang ini akansangat berarti untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada kesiapan tiga unsur penting, yaitu anggaran yang memadai, sumber dayamanusia yang kompeten, serta infrastruktur yang mendukung. Ia menegaskan bahwa pemerintahsedang mematangkan kerangka aturan yang akan menjadi pedoman teknis, mulai dari standarkualitas pangan, tata cara kebersihan dapur, sampai pengawasan terhadap jalur distribusi. Menurutnya, rancangan aturan tersebut disusun agar pelaksanaan MBG berjalan konsisten, sertadapat mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dadan juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap dapur penyelenggara agar insiden terkait keamanan pangan tidak terulang. Ia menekankan bahwa setiap penyedia harusmemenuhi prosedur standar pengolahan makanan dan menjalani proses sertifikasi sebelum dapatterlibat dalam program. Pemerintah, sambungnya, telah mengambil langkah korektif di sejumlahdaerah dengan melakukan pembinaan langsung kepada penyelenggara, serta memberikanpendampingan agar proses persiapan dan penyajian makanan berlangsung lebih aman. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah memastikan bahwa setiap makanan yang diterimamasyarakat benar-benar memenuhi aspek gizi dan higienitas yang diharapkan.

Dari sisi ekonomi, Ekonom Awalil Rizky memandang bahwa MBG mulai memperlihatkandampak positif di daerah. Ia mencatat bahwa aktivitas jual beli bahan pangan di pasar tradisionalkembali stabil, bahkan meningkat, karena terdapat permintaan rutin dari penyedia makan gratis. Kondisi ini ikut membantu menahan fluktuasi harga di tingkat lokal dan memberikan kepastianpendapatan bagi para pelaku usaha kecil. Awalil menilai bahwa MBG berpotensi menjadipendorong ekonomi daerah yang signifikan apabila tata kelolanya dijaga secara konsisten dan terus diperbaiki. Menurutnya, ketika jalur produksi hingga distribusi berjalan tertata, program inidapat memberi kepastian pasar bagi produsen kecil yang selama ini sangat bergantung pada musim dan variasi permintaan harian.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG akan bergantung pada kemampuan pemerintahdaerah menyinergikan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal agar semua pihakmendapatkan manfaat seimbang. Melalui pendekatan ini, MBG dapat menjadi ruang kolaborasiyang mempertemukan kebutuhan pangan dengan kapasitas produksi masyarakat sekitar. Lebihdari itu, Awalil menilai program ini dapat menjadi cermin bagaimana kebijakan sosial dapatmenciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar intervensi jangka pendek.

Ketika rantai pasok pangan global masih menghadapi guncangan yang tidak menentu, Indonesia memilih strategi yang menitikberatkan pada kekuatan domestik. MBG menjadi bukti bahwapemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan memaksimalkan potensi produsenlokal. Selain menciptakan pasar baru, langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadapproduk impor yang rentan terhadap perubahan harga dunia. Pemerintah juga mendorong agar daerah mengutamakan bahan lokal sehingga nilai tambah ekonomi kembali mengalir kemasyarakat sekitar.

Dengan kesiapan regulasi, pengawasan yang diperketat, serta kolaborasi antarsektor yang semakin kuat, MBG menjadi representasi nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Program ini menyatukan agenda gizi, kesejahteraan, dan ekonomi dalam satu kebijakan yang saling menguatkan. Melalui MBG, pemerintah memberi pesan jelas bahwa pembangunan tidakboleh meninggalkan rakyat kecil, dan pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisanmasyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Yunzi Lailani )*

Perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan intervensi gizi yang semakin inklusif dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses makanan bergizi yang memadai sejak usia dini. Langkah ini tidak hanya menyasar siswa sekolah sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga diperluas kepada berbagai kelompok rentan hingga tenaga pendidik. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan nasional terkait ketimpangan gizi, terutama di daerah terpencil yang masih menghadapi hambatan logistik dan akses pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menggambarkan perluasan cakupan tersebut sebagai langkah strategis yang mengatasi ketidakmerataan akses makanan bergizi di berbagai lapisan masyarakat. Nanik menekankan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kondisi anak-anak Indonesia agar tidak ada satu pun yang terabaikan dalam pemenuhan gizi. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa kelompok masyarakat yang selama ini rawan mengalami kelaparan atau kondisi gizi buruk, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak jalanan, anak putus sekolah, hingga pemulung, dapat merasakan langsung manfaat dari program ini. Hal tersebut menjadi refleksi nyata bahwa agenda pembangunan manusia tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga berpusat pada keberpihakan kepada kelompok paling rentan.

Yang menjadi terobosan penting dalam fase terbaru program MBG adalah diperluasnya penerima manfaat kepada tenaga pendidik, baik guru negeri, guru swasta, tenaga honorer, ustadz, maupun pengajar pesantren. Nanik menilai bahwa tenaga pendidik memegang peran sentral dalam membentuk kualitas generasi muda sehingga aspek pemenuhan gizi mereka perlu menjadi perhatian. Pemerintah melihat bahwa guru adalah ujung tombak keberhasilan implementasi MBG di sekolah, mulai dari pendampingan, pengawasan konsumsi siswa, hingga edukasi mengenai pola makan sehat. Dengan menjadikan pendidik sebagai penerima manfaat, pemerintah ingin memastikan bahwa kelompok ini juga memiliki asupan gizi yang cukup agar tetap produktif dalam menjalankan peran strategis mereka.

Selain itu, perluasan MBG kepada kader PKK dan posyandu memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah mengedepankan sinergi lintas sektor dalam pendidikan gizi. Kader-kader ini merupakan garda terdepan dalam advokasi kesehatan di level akar rumput dan berperan penting dalam keberhasilan penyuluhan gizi bagi masyarakat. Dengan menjadi bagian dari penerima manfaat, mereka diharapkan semakin berdaya dalam menyampaikan literasi gizi dan mendukung keberlanjutan program.

Kesiapan infrastruktur menjadi aspek krusial dalam memastikan program MBG berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa institusinya sedang mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai lokasi sulit dijangkau. Dadan menjelaskan bahwa sebanyak 8.200 SPPG telah teridentifikasi dan diupayakan pembangunannya, dengan 4.700 unit di antaranya sedang dalam proses. Sekitar 170 unit ditargetkan selesai pada Desember 2025. Sementara itu, di wilayah aglomerasi, pemerintah menargetkan sebanyak 20 ribu SPPG bisa beroperasi pada periode yang sama. Menurut Dadan, jika seluruh pembangunan berjalan sesuai rencana, maka pada Maret atau April 2026, sebanyak 82,9 juta penerima manfaat dapat dijangkau secara merata.

Pembangunan SPPG ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem distribusi pangan bergizi yang tidak hanya mengandalkan skala besar, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan di tingkat lokal. Dengan infrastruktur yang semakin lengkap, MBG berpotensi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin, memperluas akses gizi anak-anak, serta mendukung efisiensi logistik di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

Efektivitas MBG semakin terlihat dari capaian distribusi makanan yang telah melampaui proyeksi awal. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa produksi makanan MBG telah menembus angka lebih dari dua miliar porsi, jauh di atas target awal sebesar 1,8 miliar porsi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pelaksana program, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga pelaku usaha pangan lokal, mampu bergerak secara sinergis. Produksi dua miliar porsi makanan bukan hanya angka statistik, tetapi mencerminkan dampak langsung terhadap tumbuh kembang jutaan anak Indonesia yang selama ini menghadapi kesenjangan gizi.

Perluasan program MBG ke tenaga pendidik patut dipandang sebagai langkah visioner yang memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Guru yang sehat dan memiliki kecukupan gizi akan lebih siap mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Kondisi fisik dan mental yang prima di kalangan pendidik akan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih produktif, kondusif, dan berorientasi pada penguatan karakter anak. Selain itu, intervensi gizi kepada pendidik juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan profesi, terutama bagi guru honorer dan pengajar di wilayah terpencil yang rentan menghadapi keterbatasan ekonomi.

Ketika sekolah menjadi pusat intervensi gizi yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat, maka tercipta sebuah model pembangunan manusia yang holistik. Anak-anak yang menerima makanan bergizi setiap hari akan tumbuh lebih sehat, memiliki daya konsentrasi lebih baik, dan berpotensi mencapai prestasi akademik lebih tinggi. Pada saat yang sama, kehadiran pendidik yang turut merasakan manfaat program menciptakan ekosistem pendidikan yang saling memberdayakan.

Perluasan penerima manfaat MBG ke berbagai kelompok merupakan langkah yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial nasional. Ketika anak-anak sekolah, guru, lansia, masyarakat miskin, hingga kader kesehatan merasakan manfaat yang sama, maka MBG berubah menjadi program strategis yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu visi kebangsaan: menghadirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan siap bersaing.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial 

Jakarta – Pemerintah terus memperluas penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui percepatan program rumah subsidi. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Penyediaan rumah subsidi diproyeksikan mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga MBR melalui kepastian tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pemerintah fokus memastikan pembangunan dan penyaluran unit rumah subsidi berlangsung tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa percepatan akses hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah menjadi salah satu prioritas utama.

“Kami ingin memastikan setiap keluarga MBR mendapatkan kesempatan memiliki rumah yang layak dengan skema pembiayaan yang benar-benar bisa dijangkau,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas konstruksi dan penataan lingkungan menjadi bagian penting dari kebijakan perumahan rakyat.

“Standar teknis rumah subsidi diperketat agar penghuni merasa aman, nyaman, dan terlindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perluasan pembiayaan perumahan bagi MBR terus dilakukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Skema ini dirancang untuk memberikan cicilan ringan dengan bunga tetap sehingga keluarga dapat mengalihkan pengeluaran sewa menjadi investasi hunian.

“Skema FLPP kami siapkan agar cicilan rumah subsidi lebih terjangkau dibanding biaya kontrak yang selama ini membebani keluarga MBR,” paparnya.

Heru Pudyo Nugroho juga memastikan bahwa BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan pengembang agar penyaluran unit berjalan lebih cepat.

“Kami memperluas jaringan kemitraan agar seluruh proses pembiayaan dan akad bisa dipercepat bagi masyarakat yang memenuhi kriteria,” katanya.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap program rumah subsidi dapat menjadi pendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus fondasi bagi stabilitas kehidupan keluarga MBR. Penyediaan hunian layak menjadi komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan hidup yang aman dan bermartabat.

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi yang dirancang memenuhi standar kualitas bangunan serta kenyamanan lingkungan. Upaya tersebut kembali ditegaskan dalam peninjauan yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, sebagai bagian dari persiapan akad massal 50 ribu unit rumah yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada 18 Desember 2025.

Qodari meninjau langsung kondisi fisik bangunan, infrastruktur pendukung, serta tata lingkungan kawasan. Ia juga berdialog dengan sejumlah warga yang telah menghuni kawasan tersebut selama empat hingga lima bulan. Setelah melihat secara langsung, Qodari menilai kualitas rumah subsidi di lokasi tersebut memenuhi standar yang diharapkan pemerintah.

“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden. Jadi ini rapat persiapan menuju acara tersebut,” katanya.

Qodari menegaskan bahwa pemerintah menginginkan rumah subsidi tidak hanya sekadar tersedia, tetapi juga benar-benar layak dihuni dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi MBR. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan perumahan nasional terus meningkat sehingga kualitas menjadi faktor utama yang harus dijaga.
“Kebutuhan perumahan kita tinggi dan ritmenya terus naik. Tadi sudah datang, lihat perumahannya, hemat saya bagus, tertata dengan baik, kualitas juga bagus,” ujar Qodari.

Selain meninjau fasilitas dan bangunan, Qodari juga berbincang dengan warga, salah satunya Iman Mutaqin (29), seorang sopir ekspedisi yang telah menempati rumah subsidi dengan skema KPR dan cicilan sebesar Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Ia menilai lokasi dan kualitas hunian tersebut sangat membantu pekerja seperti dirinya. Menurut Qodari, testimoni positif dari penghuni menjadi indikator bahwa program perumahan subsidi berjalan sesuai harapan.

“Namanya Pak Iman, driver logistik. Kerjanya sekitar 3 kilometer dari sini, naik motor 15 menit kalau slow,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Qodari juga menyampaikan harapan agar kualitas perumahan subsidi di Banten dapat menjadi rujukan bagi proyek serupa di wilayah lain. Ia optimistis bahwa jika seluruh pemangku kepentingan menjaga standar kualitas, maka MBR akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program ini.

“Mudah-mudahan apa yang sudah dilihat hari ini bisa menjadi contoh bagi perumahan-perumahan lain supaya semua perumahan subsidi berkualitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” ucapnya.

Qodari juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan MBR membutuhkan kerja sama menyeluruh antara kementerian teknis, pengembang, dan pemerintah daerah. Ia menyebut Kementerian PKP sebagai pihak yang mengoordinasikan implementasi program tersebut bersama BP Tapera dan para pengembang.

“Ini semua adalah kerja keras, sebuah ekosistem perumahan yang besar. Dirijennya adalah Kementerian PKP yang dipimpin Pak Maruarar Sirait, dan semua pihak di tempat ini,” tuturnya.

Peninjauan Kepala Staf Kepresidenan juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian PKP, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti, Muhammad Ridwan, sebagai pihak pengembang. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pemerintah memastikan rumah subsidi tidak hanya terbangun secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang layak bagi MBR dalam jangka panjang.***

Oleh: Nur Utunissa

Rumah subsidi lahir dari kebutuhan mendasar setiap manusia untuk memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan stabil. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang tidak selalu bersahabat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kehadiran rumah subsidi memberikan titik terang baru yang memperlihatkan bahwa memiliki hunian bukan lagi mimpi yang terlampau jauh untuk dicapai. Rumah bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap, melainkan ruang hidup yang melahirkan harapan, membangun masa depan, dan menjadi fondasi bagi kesejahteraan sebuah keluarga. 

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan rumah subsidi berkembang sebagai salah satu strategi untuk memperluas akses hunian bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas. Kehadiran berbagai skema pembiayaan yang lebih terjangkau dibanding harga pasar membuat banyak keluarga MBR akhirnya bisa memiliki rumah pertama mereka. Hal ini bukan hanya menyangkut persoalan tempat tinggal, melainkan soal kehidupan yang berubah lebih baik. Memiliki rumah pribadi memberi ruang bagi keluarga untuk membangun stabilitas ekonomi karena pengeluaran jangka panjang dapat lebih terukur. 

Rumah subsidi bukan hanya sebuah fasilitas fisik, melainkan simbol kesempatan. Banyak keluarga yang sebelumnya hidup di tempat hunian padat dan tidak layak kini dapat merasakan ruang privasi yang lebih manusiawi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati mengatakan bahwa rumah adalah hak rakyat. Ketika sebuah keluarga manfaatnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah bekerja dengan baik. Kementerian PKP berkomitmen terus memberi harapan baru bagi masyarakat dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan sosial melalui hunian layak.

Anak-anak dapat tumbuh dengan lebih aman, memperoleh ruang belajar yang tenang, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Lingkungan perumahan subsidi yang dikelola baik juga semakin dilengkapi sarana dasar seperti jalan yang memadai, akses air bersih, listrik, hingga ruang interaksi warga. Semua ini menjadi bagian penting dari proses peningkatan kualitas hidup. Ketika keluarga memiliki ruang yang layak, kesehatan fisik meningkat, produktivitas bertambah, dan suasana psikologis di dalam rumah menjadi lebih nyaman dan kondusif.

Ketersediaan rumah subsidi juga berdampak pada persebaran pertumbuhan wilayah. Ketika perumahan terbangun di berbagai daerah, roda ekonomi lokal ikut bergerak. Usaha kecil mulai berkembang, warung dan toko kelontong tumbuh di sekitar kawasan hunian, transportasi umum semakin dibutuhkan, dan lapangan kerja baru terbuka dalam pembangunan hingga pengelolaan kawasan. Pembangunan rumah subsidi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima hunian, tetapi juga untuk perekonomian daerah secara lebih luas. Infrastruktur yang dibangun di sekitar perumahan turut meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga pertumbuhan pemerataan ekonomi menjadi lebih terbuka. Rumah subsidi menjadi stimulus bagi berkembangnya kawasan yang sebelumnya belum terintegrasi dalam arus pertumbuhan wilayah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan sebanyak kurang lebih 200 keluarga menerima kunci rumah secara langsung, sedangkan ribuan lainnya dilakukan secara daring. Program rumah subsidi bersanitasi baik ini menjadi bagian dari Program Quick Wins pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan MBR melalui kepemilikan rumah layak, sehat, dan terjangkau. Rumah subsidi juga mencerminkan bagaimana negara hadir dalam memenuhi salah satu hak dasar warganya. Hak untuk menempati rumah yang layak merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang tidak boleh diabaikan. 

Ketika negara mampu memberikan akses hunian yang lebih terjangkau, maka keadilan sosial semakin terasa nyata bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari kepemilikan rumah. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choirul, program ini tidak hanya menyasar pada aspek fisik berupa rumah, tetapi memiliki dimensi strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional. Program rumah subsidi menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ini adalah bukti bahwa pembangunan tidak hanya bicara tentang infrastruktur besar dan pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi menyentuh langsung kehidupan warga kelas bawah yang sangat membutuhkan dukungan konkret.

Program rumah subsidi juga dapat menjadi penguat generasi masa depan. Anak-anak dari keluarga MBR yang tumbuh dengan hunian layak memiliki peluang pendidikan dan masa depan karier yang lebih baik. Lingkungan yang kondusif membuat mereka lebih fokus belajar tanpa terganggu oleh kondisi tempat tinggal yang tidak nyaman. Dengan dukungan komunitas, ruang terbuka yang aman, serta fasilitas publik memadai, rumah subsidi menjadi tempat yang melahirkan generasi baru dengan daya saing yang lebih kuat. Di sinilah rumah subsidi tidak hanya dilihat sebagai program perumahan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Rumah subsidi mengubah mimpi menjadi nyata. Ketika rumah hadir dengan harga terjangkau dan dilengkapi fasilitas yang layak, maka keluarga dapat membangun kehidupan yang lebih stabil, produktif, dan sejahtera. Dari ruang kecil yang penuh kebersamaan, lahirlah kekuatan keluarga Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Hunian layak adalah hak setiap warga, dan rumah subsidi adalah langkah nyata menuju keadilan serta kesejahteraan sosial bagi semua. 

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Oleh Wiratama Andrayudha )*

Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menjadi prioritas strategis pemerintah. Di tengah meningkatnya kebutuhan perumahan nasional, program rumah subsidi hadir bukan semata sebagai upaya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga sebagai langkah konkret memperkuat akses hunian yang berkualitas bagi warga. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup para penerimanya.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai bahwa penyediaan hunian bagi MBR tidak bisa lagi hanya berfokus pada kuantitas. Ia menegaskan pentingnya memastikan kualitas bangunan, lingkungan yang tertata, serta kenyamanan bagi penghuni sebagai bagian dari standar baru pembangunan perumahan nasional. Dalam berbagai kunjungan lapangan, ia menemukan bahwa banyak proyek rumah subsidi telah dikelola dengan baik dan mampu memberikan pengalaman tinggal yang layak bagi penerimanya. Penilaiannya tersebut menunjukkan bahwa transformasi penyediaan hunian memang tengah bergerak ke arah yang lebih baik.

Qodari juga menekankan bahwa kualitas perumahan subsidi harus menjadi rujukan bagi pembangunan di seluruh Indonesia. Ia menilai kepercayaan publik terhadap program pemerintah akan meningkat apabila setiap proyek perumahan mampu menunjukkan pengelolaan yang profesional dan memberikan kenyamanan nyata bagi warga. Ia mengingatkan bahwa program perumahan subsidi bukan hanya tentang membangun unit rumah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan tempat tumbuhnya masyarakat yang lebih baik, sehat, dan berdaya.

Lebih jauh, Qodari menilai keberhasilan program perumahan tidak bergantung pada satu lembaga saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak yang terlibat. Pembangunan hunian MBR, menurutnya, merupakan kerja kolaboratif yang membutuhkan koordinasi erat antara kementerian teknis, pemerintah daerah, para pengembang, hingga perbankan sebagai penyedia akses pembiayaan. Ia menilai bahwa ekosistem perumahan memiliki skala besar dan kompleks, sehingga memerlukan kepemimpinan yang kuat serta kerja sama lintas sektor yang solid. Karena itu, ia memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak.

Dukungan terhadap program perumahan nasional juga datang dari sektor industri properti. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa industri properti merupakan lokomotif penting bagi perekonomian nasional. Dengan keterkaitan lebih dari 185 industri ikutan, aktivitas pembangunan perumahan memberikan dampak ekonomi yang luas sehingga secara langsung mendukung pergerakan ekonomi daerah maupun nasional. Ia melihat perhatian besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui program tiga juta rumah sebagai bukti nyata komitmen negara terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman rakyat sekaligus sebagai stimulus bagi industri untuk bergerak lebih dinamis.

Selain itu, sektor pembiayaan memegang peran sentral dalam memastikan program tiga juta rumah berjalan sesuai target. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai bank yang memiliki mandat kuat dalam pembiayaan perumahan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas tersebut. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian dukungan pembiayaan baik di sisi suplai maupun demand. BTN menjadi kontributor utama dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat, khususnya melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KPR Subsidi, hingga Kredit Bangun Rumah.

BTN tidak hanya berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk rumah baru, tetapi juga untuk menjawab tantangan jangka panjang dalam sektor perumahan dengan menyalurkan dukungan permodalan bagi renovasi rumah tak layak huni (RTLH). Upaya ini sejalan dengan arahan pemerintah bahwa program tiga juta rumah mencakup pembangunan baru sekaligus perbaikan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Dukungan terhadap renovasi RTLH menjadi sangat penting karena masih banyak warga yang secara fisik memiliki rumah namun tidak memenuhi standar kelayakan. BTN memandang bahwa peningkatan kualitas rumah juga menjadi bagian dari solusi besar dalam pemenuhan kebutuhan permukiman nasional.

Secara keseluruhan, program rumah subsidi telah berkembang menjadi instrumen strategis pembangunan nasional. Kehadiran rumah layak huni yang terjangkau bukan hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hunian yang nyaman dan lingkungan yang sehat memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, stabil secara sosial, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan maupun kesempatan ekonomi.

Ke depan, kesuksesan program ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan kualitas, peningkatan kapasitas pengembang, dan penguatan ekosistem pembiayaan. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri properti, lembaga keuangan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat, pembangunan hunian bagi MBR akan terus bergerak maju. Program rumah subsidi bukan sekadar penyediaan unit rumah, tetapi merupakan langkah konkret membangun masa depan pemukiman nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan, program perumahan nasional diharapkan mampu menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Program rumah subsidi dan target tiga juta rumah adalah bukti bahwa negara hadir bukan hanya dengan rencana, tetapi dengan langkah nyata yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi mineral sebagai langkah strategis memperkuat struktur industri nasional. Fokus utama diarahkan pada komoditas nikel yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Desember 2025 mencatat, sebanyak 79 smelter nikel kini telah beroperasi di Indonesia. Ditambah 74 smelter yang tengah dalam tahap konstruksi serta 17 unit dalam proses perencanaan dan perizinan, jumlah fasilitas pengolahan nikel diproyeksikan mencapai 170 unit.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, percepatan pembangunan smelter bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperluas lapangan kerja. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.

“Akselerasi hilirisasi akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri nikel dunia,” ujar Yuliot.

Terkait hal tersebut, lima DPRD provinsi di kawasan timur Indonesia resmi membentuk Forum DPRD Penghasil Nikel. Forum yang beranggotakan DPRD Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperjuangkan optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel yang dinilai masih belum proporsional bagi daerah penghasil.

“Meski pendapatan negara dari sektor nikel mencapai sekitar Rp570 triliun, Sulteng hanya menerima DBH sekitar Rp200 miliar per tahun,” ucap Arus.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyampaikan komitmen untuk segera berkoordinasi dengan investor demi mempercepat pemulihan industri nikel di Morowali. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan komitmen kerja sama yang telah dituangkan dalam MoU antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“PT Wangsiang memiliki peran strategis dalam hilirisasi nikel di Sulteng. Kami berharap aktivitas produksi dapat segera kembali berjalan,” kata Anwar.

Pemerintah optimistis percepatan pembangunan 170 smelter serta penguatan peran daerah melalui forum legislator penghasil nikel akan memperkokoh pondasi transformasi industri nasional, sekaligus menjaga Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam industri nikel global. (*/rls)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi sebagai fondasi strategis untuk meningkatkan daya saing nasional sekaligus membuka peluang lapangan kerja berskala besar.

Kementerian ESDM mengungkapkan perkembangan terbaru terkait setidaknya 18 proyek hilirisasi yang telah diajukan kepada Danantara. Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian studi kelayakan agar keputusan mengenai proyek mana yang akan diprioritaskan dapat ditetapkan pada akhir tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan dilaksanakan bersama Danantara pada pekan depan guna mengevaluasi perkembangan studi yang sedang berjalan serta berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet.

“Pertemuan kita dengan Setkab membahas itu lagi, terus akan ada pertemuan dengan Danantara untuk melihat perkembangan terakhir mengenai FS yang sudah dikerjakan di sana dan apa saja yang kira-kira bisa dilakukan percepatan untuk proyek hilirisasi ini,” kata Erani.

Erani menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui secara rinci progres yang telah dicapai Danantara setelah menerima pra-studi kelayakan beberapa bulan lalu. Laporan tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas proyek yang berpotensi segera dimulai.

“Kita ingin mendengarkan dari Danantara juga. Kita ingin tahu selama beberapa bulan terakhir ini setelah kita menyerahkan pra-FS-nya itu apa saja yang sudah dikerjakan dan sampai sejauh mana perkembangan untuk FS ini pada masing-masing proyek tadi itu,” ungkapnya.

Total potensi lapangan kerja dari keseluruhan proyek hilirisasi yang direncanakan mencapai lebih dari 276.000 tenaga kerja baru, menggambarkan besarnya dampak hilirisasi yang menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melihat hilirisasi sebagai peluang strategis. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah harus dihentikan agar daerah mampu memperoleh nilai tambah maksimal dari potensi sumber daya alamnya.

“Hilirisasi mampu mengangkat nilai ekonomi daerah karena bahan mentah diproses menjadi produk bernilai tinggi, sehingga kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pemerintah lebih besar,” ujar Seno Aji.

Strategi hilirisasi sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan industri dalam negeri, ekspor luar negeri, serta peningkatan investasi di sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat daya saing nasional, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar sejumlah dokumen studi kelayakan dapat rampung pada Desember sehingga pemerintah dapat segera mengambil keputusan eksekusi proyek.