Oleh: Aditya Nugraha )*

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa. Keputusan tersebut menegaskan bahwa negara tetap memberikan penghargaan kepada tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi keutuhan nasional, stabilitas politik, serta pembangunan ekonomi yang menjadi pondasi menuju era modern Indonesia. Meski begitu, munculnya seruan untuk melakukan demonstrasi penolakan menuntut kedewasaan publik agar tetap menjaga ketertiban, menghindari provokasi, dan menempatkan kepentingan nasional di atas perbedaan pendapat.

Pemerintah menegaskan bahwa gelar tersebut diberikan berdasarkan penilaian objektif atas jasa Soeharto, bukan untuk menghilangkan ruang kritik terhadap kekurangan pada masa pemerintahannya. Penetapan melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025 dilakukan melalui seleksi ketat oleh tim independen yang menilai kontribusi historis para tokoh terhadap Indonesia. Dengan demikian, penganugerahan tersebut merupakan keputusan negara yang berdiri di atas pertimbangan komprehensif, bukan pertimbangan politis yang bersifat jangka pendek.

Di tengah dinamika pandangan masyarakat, seruan untuk menjaga kondusivitas sangat relevan. Menteri Sekretaris Negara,Prasetyo Hadi, menilai bahwa penghormatan terhadap nilai kepahlawanan seharusnya tercermin dalam tindakan menjaga kedamaian sosial dan menahan diri dari provokasi. Ia memandang bahwa tantangan generasi saat ini bukan lagi berupa peperangan fisik, melainkan bagaimana mengelola perbedaan pendapat di tengah derasnya arus informasi digital. Sikap dewasa dalam menerima keputusan negara menjadi simbol kematangan demokrasi sekaligus cerminan kecintaan terhadap persatuan.

Semangat tersebut juga ditekankan oleh sektor keamanan negara. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, melihat bahwa stabilitas nasional hanya dapat terjaga ketika masyarakat menolak ajakan provokatif yang berpotensi menurunkan kualitas ruang publik. Polri telah menyiapkan langkah preventif untuk menjaga keamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan kebebasan berpendapat berjalan dalam koridor hukum. Namun ia menegaskan bahwa ketenangan nasional tidak hanya bergantung pada aparat, melainkan pada kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi upaya yang ingin memecah belah persatuan.

Di tengah perdebatan mengenai sejarah, penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga menjadi bukti kedewasaan berdemokrasi. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menempatkan perdebatan dalam ruang yang beradab. Demokrasi yang matang tidak menilai kerasnya protes sebagai ukuran kualitasnya, tetapi mengutamakan bagaimana publik menghormati keputusan negara dengan rasional dan proporsional. Keputusan tersebut juga mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan elemen masyarakat sipil yang menilai Soeharto memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia.

Pengakuan terhadap jasa tersebut juga disampaikan oleh Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah,yang memandang Soeharto sebagai tokoh penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia menilai bahwa peran Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk keterlibatannya pada Serangan Umum 1 Maret 1949, menjadi salah satu momentum penting pengakuan kedaulatan Indonesia. Menurutnya, warisan pembangunan yang ditinggalkan melalui Repelita, swasembada beras, serta pembangunan infrastruktur dan daerah menunjukkan kontribusi besar terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam pandangannya, apresiasi terhadap jasa tokoh bangsa bukan berarti menghapus ruang evaluasi terhadap kebijakan masa lalu, tetapi menempatkan sejarah pada kerangka objektif yang jauh dari bias emosional.

Momentum penganugerahan ini justru seharusnya menjadi pengingat bagi generasi hari ini bahwa menjaga persatuan jauh lebih penting daripada memperbesar perbedaan. Seruan untuk melakukan demonstrasi dengan muatan provokatif hanya akan menurunkan kualitas dialog nasional dan melemahkan ketahanan sosial bangsa. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan sosial untuk memperkuat fondasi pembangunan. Dengan demikian, menolak provokasi bukan hanya tindakan menjaga ketertiban, tetapi juga bentuk komitmen melanjutkan perjuangan para pahlawan yang mengorbankan tenaga dan hidup untuk persatuan Indonesia.

Masyarakat di berbagai daerah diharapkan dapat mengedepankan sikap tenang, menjauhi tindakan yang dapat menciderai peringatan Hari Pahlawan, serta menyalurkan aspirasi melalui cara yang konstitusional. Semangat gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap simbol negara harus terus dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa. Ketegasan sikap ini menjadi penting agar ruang publik tidak didominasi oleh narasi yang menjurus pada polarisasi dan konflik horizontal.

Penganugerahan kepada Soeharto seyogianya dimaknai sebagai momentum memperkuat kebangsaan, bukan memunculkan kegaduhan yang tidak produktif. Semua pihak perlu menyadari bahwa membangun Indonesia tidak dapat dilakukan dalam suasana penuh ketegangan. Rasa persatuan dan kemampuan menjaga kondusivitas adalah syarat utama bagi bangsa ini untuk berdiri tegak menghadapi masa depan. Dengan mengedepankan ketenangan, rasionalitas, serta penghormatan terhadap keputusan negara, masyarakat Indonesia sesungguhnya telah melanjutkan semangat pengabdian para pahlawan.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan menjadi salah satu bentuk penghormatan negara atas jasa Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun fondasi ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan di tengah beragam reaksi publik terhadap keputusan tersebut.

“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tantangan bangsa saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan menjaga persatuan di tengah arus digitalisasi dan perbedaan pandangan.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga situasi nasional tetap kondusif.

“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai. Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan semangat Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan NKRI.

“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” tegasnya.

Dukungan terhadap penganugerahan gelar tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa.

Ia menyebut keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilannya dalam program Repelita dan swasembada beras sebagai warisan nyata pembangunan nasional.

Pemerintah menyerukan seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan negara, menjaga ketenangan, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu keamanan serta persatuan bangsa. (*)

JAKARTA — Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara menjadi penegasan bahwa negara menghormati jasa besar tokoh-tokoh yang telah berjasa menjaga keutuhan bangsa. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan disambut dengan ajakan untuk menjaga ketenangan di ruang publik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan konstitusional terhadap perjuangan dan dedikasi Soeharto dalam menjaga kedaulatan serta membangun ekonomi nasional.

“Mari bersama menjaga nilai persatuan dan tidak terprovokasi oleh isu yang bisa memecah belah bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa makna kepahlawanan tidak berhenti pada masa lalu, melainkan harus diwujudkan dalam semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air di era modern.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang menjaga harmoni sosial, menghargai perbedaan, dan memperkuat solidaritas bangsa,” tambah Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif pasca penganugerahan gelar tersebut. “Kami telah menyiapkan langkah antisipatif di berbagai wilayah agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah diprovokasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa peran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah maraknya informasi simpang siur di media sosial.

“Kedamaian tidak hanya tanggung jawab aparat, tapi juga seluruh warga negara yang mencintai negeri ini,” pungkas Listyo Sigit Prabowo.

Dukungan terhadap keputusan negara juga datang dari kalangan organisasi keagamaan. Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menilai langkah pemerintah sebagai keputusan bijak yang mengedepankan rekonsiliasi sejarah bangsa.

“Soeharto memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan Republik, terutama melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilan program pembangunan dan swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menilai penganugerahan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme generasi muda terhadap sejarah perjuangan bangsa.

“Penghargaan kepada Soeharto bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa pembangunan Indonesia hari ini berdiri di atas pondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu,” tutup Makroen Sanjaya.

Pemerintah menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional harus disikapi dengan kedewasaan dan semangat persatuan. Menghormati keputusan negara adalah bagian dari tanggung jawab moral setiap warga dalam menjaga stabilitas nasional. Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Soeharto dan para pejuang terdahulu menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju dengan tenang, bermartabat, dan bersatu.

Oleh : Nazriel Kurnia )*

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini bukan hanya ditandai oleh upacara kenegaraan yang khidmat dan berlangsung kondusif di seluruh Indonesia, tetapi juga oleh satu keputusan penting yang memberi warna baru bagi perjalanan sejarah bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Keputusan tersebut mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda, politisi, hingga tokoh agama. Banyak yang menilai kebijakan ini sebagai langkah maju dalam upaya rekonsiliasi sejarah sekaligus memperkuat persatuan nasional yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menjadi salah satu tokoh yang memberikan apresiasi tertinggi. Ia menilai bahwa pemberian gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan negara terhadap seorang pemimpin yang telah mengabdikan hidupnya bagi republik. Bagi Haris, keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberanian moral dan sikap kenegarawanan karena menempatkan sejarah dalam perspektif yang adil, tidak terjebak pada fragmentasi politik masa lalu yang kerap memecah belah. Ia memandang gelar ini sebagai pengingat bagi generasi muda bahwa nilai pengabdian dan disiplin merupakan komponen penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dari lingkar politik nasional, dukungan juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil menilai bahwa Soeharto memiliki jasa besar yang sudah sewajarnya diakui negara. Menurutnya, selama lebih dari tiga dekade kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi meskipun dunia tengah mengalami dinamika global yang tidak mudah. Ia mengingatkan kembali bahwa pencapaian swasembada pangan, kemampuan mengendalikan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi pesat adalah bukti nyata bagaimana kebijakan Soeharto memberi dampak besar bagi perkembangan bangsa. Bahlil menegaskan bahwa pondasi ekonomi modern Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang dibangun pada masa Orde Baru.

Dari kalangan keagamaan, apresiasi tidak kalah kuat disampaikan oleh tokoh muda Nahdliyin Jawa Timur, KH Achmad Syamsul Askandar atau Gus Aan. Ia menilai keputusan pemerintah ini menunjukkan kedewasaan bangsa dalam membaca sejarah secara objektif. Gus Aan menyampaikan bahwa setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan, namun jasa besar seorang tokoh terhadap negara tidak dapat dikesampingkan. Baginya, langkah pemerintah ini adalah wujud semangat rekonsiliasi yang sangat penting untuk kelangsungan persatuan bangsa. Ia juga menekankan bahwa menghormati jasa para pemimpin terdahulu merupakan bagian dari etika kebangsaan yang perlu dijaga oleh generasi kini.

Gus Aan mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari sejarah, bukan yang terus terjebak pada trauma masa lalu. Ia memandang bahwa pengakuan terhadap jasa Soeharto menunjukkan kematangan bangsa Indonesia dalam menyikapi perjalanan politiknya sendiri dan menempatkan peristiwa sejarah pada konteks yang lebih utuh dan objektif.

Di sisi lain, pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemberian gelar ini merupakan pengakuan resmi terhadap kontribusi besar Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat fondasi ekonomi. Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui proses dan mekanisme hukum yang ketat, melibatkan pertimbangan banyak pihak dan unsur masyarakat. Dalam pandangan pemerintah, gelar ini adalah penghormatan negara terhadap dedikasi seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan Indonesia dan kelangsungan pembangunan nasional.

Keputusan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap menjaga ketertiban sosial dan menghormati hukum. Perbedaan pendapat mengenai sosok Soeharto bisa saja muncul, namun penyikapan terhadap hal tersebut harus dilakukan secara dewasa dan dalam koridor demokrasi. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai keputusan negara sebagai bagian dari kedewasaan berdemokrasi dan sebagai wujud penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar penghargaan simbolik. Penganugerahan ini menegaskan bahwa pembangunan dan kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui semangat persatuan dan penghormatan terhadap sejarah. Soeharto, dengan segala dinamika kepemimpinannya, tetap merupakan bagian penting dari kisah panjang perjalanan Indonesia. Menghargai jasanya berarti menghargai fase penting dalam pembangunan bangsa.

Penganugerahan ini pada akhirnya bukan hanya bentuk penghormatan kepada seorang tokoh, tetapi juga refleksi kedewasaan bangsa Indonesia dalam menilai sejarahnya secara utuh. Dengan keputusan ini, negara menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kesinambungan nilai perjuangan serta menegaskan bahwa pengabdian kepada bangsa adalah warisan yang harus dihormati. Kebijakan ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, menghormati hukum, dan memastikan kondusivitas nasional tetap terjaga di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

Di tengah perubahan zaman, keputusan ini menjadi pengingat penting bahwa bangsa Indonesia hanya dapat melangkah maju jika mampu menghadapi masa lalu dengan bijaksana, bersatu dalam keberagaman, dan terus membangun negeri dengan semangat para pendahulu yang telah lebih dahulu mengorbankan segalanya demi merah putih.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Andi Ramli

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan yang ditandatangani secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK Tahun 2025 ini menjadi penegasan yang penting bahwa sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menilai sejarahnya secara jernih, objektif, dan berkeadilan.

Penganugerahan tersebut bukan hanya sekadar simbol penghormatansemata, melainkan menjadi bentuk pengakuan dari negara terhadap jasa besar dari seorang pemimpin yang telah menjaga keutuhan, stabilitas, serta arah pembangunan Indonesia selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya tersebut.

Langkah pemerintah itu menunjukkan bagaimana kebesaran jiwa dan kedewasaan bangsa dalam memandang sejarah. Presiden Soeharto tidak hanya tercatat sebagai pemimpin yang terbukti berhasil memimpin selama 32 tahun, tetapi juga sebagai arsitek pembangunan nasional yang berhasil membawa Indonesia keluar dari masa kekacauan menuju era kemakmuran dan stabilitas.

Dalam masa pemerintahannya, Soeharto menegakkan kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara, menata ekonomi nasional yang porak-poranda, serta menanamkan disiplin pembangunan yang terukur dan berkesinambungan.

Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharti tersebut sebagai momentum yang sangat penting untuk senantiasa menegaskan kembali semangat nasionalisme dan pembangunan yang diwariskan oleh Presiden RI ke-2 itu.

Ia menilai bahwa penetapan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya semata sebagau keputusan politik saja, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap jasa seorang pemimpin yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun bangsa ini.

Menurutnya, Soeharto telah meletakkan fondasi ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas nasional yang masih dirasakan hingga masa kini. Melalui berbagai program seperti swasembada pangan dan pembangunan daerah, Soeharto menunjukkan bagaimana keteguhan dan keberpihakannya kepada rakyat.

Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar, Leriadi, juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional tersebut merupakan langkah bersejarah dan berkeadilan.

Ia menilai bahwa Soeharto tidak hanya berperan sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai penyelamat bangsa dari ancaman kehancuran ideologis dan ekonomi pada masa pasca-Gerakan 30 September 1965.

Dalam situasi kritis itu, Soeharto tampil sebagai penegak kembali eksistensi Pancasila, mengembalikan arah pemerintahan kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta memulihkan tatanan politik dan ekonomi yang sebelumnya lumpuh.

Leriadi menilai, kepemimpinan Soeharto menandai babak kebangkitan nasional. Melalui langkah yang tegas dan terukur, beliau berhasil menstabilkan negara, menggelar Pemilu reguler setiap lima tahun, dan membangun sistem pemerintahan yang efektif.

Warisan kebijakan Soeharto tidak hanya tercermin dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam upaya menanamkan nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menilai bahwa penghargaan negara terhadap Soeharto merupakan bentuk pengakuan atas keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Menurutnya, melalui kebijakan seperti Program Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Soeharto membuka jalan bagi jutaan petani untuk mandiri secara ekonomi.

Program tersebut tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperluas akses petani terhadap pasar dan permodalan. Irfan menegaskan, banyak desa yang berkembang pesat karena kebijakan yang lahir di masa kepemimpinan Soeharto, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat pembangunan.

Dari berbagai pandangan itu, jelas bahwa pengakuan negara terhadap Soeharto bukanlah bentuk glorifikasi buta, melainkan upaya untuk menilai sejarah secara proporsional. Sejarah harus dibaca secara utuh—tidak hanya dari sisi kelam, tetapi juga dari capaian dan pengabdian yang nyata.

Soeharto pernah memimpin bangsa ini melewati masa sulit dan berhasil menanamkan fondasi pembangunan yang kuat. Pengakuan terhadap jasa tersebut bukan berarti menutup kritik terhadap masa lalu, melainkan menegaskan bahwa keadilan sejarah harus mencakup seluruh dimensi kehidupan bangsa.

Dalam konteks global, banyak negara besar menghormati pemimpin masa lalunya meski memiliki sisi kontroversial. Rusia mengenang Lenin dan Stalin sebagai pembentuk identitas nasional; Tiongkok menghormati Mao Zedong dan Deng Xiaoping sebagai pembangun kemandirian bangsa; Turki menempatkan Mustafa Kemal Atatürk sebagai simbol modernitas.

Semua tokoh itu diakui bukan karena sempurna, melainkan karena mereka memberi arah sejarah bagi bangsanya. Indonesia sepatutnya bersikap serupa terhadap Soeharto—menilai dengan adil, bukan dengan kebencian.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan, agar manusia menegakkan keadilan karena Allah, dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorong pada ketidakadilan.

Prinsip tersebut menjadi cermin moral dalam menilai perjalanan bangsa. Menilai Soeharto dengan keadilan adalah bentuk ketakwaan intelektual dan kebangsaan, bukan sekadar pilihan politik.

Bangsa yang besar tidak menolak sejarahnya; bangsa yang besar belajar darinya. Dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto, negara menunjukkan kedewasaan dalam menempatkan sejarah di tempat yang semestinya.

Ia dikenang bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai penjaga ideologi Pancasila, penyelamat Republik, dan arsitek pembangunan nasional yang jejaknya akan terus hidup dalam denyut nadi bangsa Indonesia. (*)

Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia akhirnya menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Keputusan tersebut menegaskan sikap negara dalam memberikan penghormatan kepada sosok pemimpin yang dinilai memiliki jasa besar dalam menjaga ideologi, memperkuat stabilitas, dan membangun fondasi kemajuan Indonesia modern.

Penetapan gelar bagi Soeharto dipandang sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusinya yang panjang dalam perjalanan bangsa. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia memasuki era konsolidasi politik serta penataan sistem ekonomi yang mengubah wajah pembangunan nasional. Pemerintah menilai rekam jejak Soeharto menjadi salah satu fondasi terpenting terbentuknya sistem ketahanan nasional dan arah pembangunan jangka panjang.

Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bersejarah, tetapi juga menunjukkan keberanian negara untuk bersikap adil terhadap perjalanan sejarah nasional. “Ini kabar menggembirakan, bukan hanya bagi keluarga besar Golkar, tetapi juga bagi masyarakat luas. Penetapan Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menegaskan kembali spirit pembangunan dan nasionalisme sebagai jati diri bangsa,” ujarnya.

Firman menekankan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan bangsa dalam memandang sejarah secara objektif dan proporsional. Ia menilai gelar itu bukan sekadar keputusan politik, melainkan penghormatan kepada seorang pemimpin yang bekerja tanpa henti membangun Indonesia selama puluhan tahun.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar, Leriadi. Ia menilai negara telah mengambil langkah tepat dengan mengakui jasa Soeharto secara formal. Menurutnya, Soeharto bukan hanya sosok militer, tetapi juga figur sentral yang mengembalikan stabilitas politik dan ekonomi setelah masa kekacauan nasional. “Beliau adalah arsitek kebangkitan Indonesia pasca krisis politik dan ekonomi,” tegasnya.

Leriadi menjelaskan, kepemimpinan Soeharto berhasil menata ulang sistem pemerintahan dan perekonomian, sekaligus mengembalikan arah bangsa pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Hal ini, menurutnya, menjadi warisan penting bagi keberlangsungan negara hingga kini.

Dukungan juga datang dari sektor pertanian. Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menilai Soeharto memiliki jasa besar terhadap kesejahteraan petani. Program seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR), pembangunan infrastruktur desa, hingga peningkatan akses pasar memberikan dampak nyata bagi jutaan keluarga petani. “Pembangunan jalan produksi, irigasi, dan jaringan distribusi pada masa beliau mengangkat ekonomi desa secara signifikan,” kata Irfan.

Dengan pertimbangan tersebut, penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dipandang banyak pihak sebagai penghormatan yang layak. Negara menempatkan warisan pembangunan dan kontribusi Soeharto dalam perspektif sejarah yang utuh—sebuah bentuk apresiasi terhadap peran seorang pemimpin bangsa yang pengaruhnya tetap dirasakan hingga sekarang.

JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025.

Penetapan tersebut menjadi wujud penghargaan negara atas jasa besar Soeharto dalam mempertahankan ideologi Pancasila, menegakkan stabilitas nasional, serta membangun fondasi ekonomi Indonesia modern.

Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai langkah bersejarah dan berkeadilan.

“Ini menjadi kabar yang menggembirakan tidak hanya bagi Partai Golkar, tetapi juga bagi masyarakat luas. Penetapan Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menegaskan kepada kita semua spirit pembangunan serta nasionalisme sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.

Firman menilai keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan politik bangsa dalam menempatkan sejarah secara proporsional.

“Penetapan ini bukan semata keputusan politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa seorang pemimpin bangsa yang telah bekerja tanpa lelah membangun Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar, Leriadi, menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mencerminkan komitmen negara untuk berlaku adil terhadap sejarah.

Ia menegaskan bahwa sejatinya Soeharto bukan hanya sosok tokoh militer saja, melainkan juga orang yang berada di balik kebangkitan bangsa setelah terjadinya kekacauan politik dan ekonomi.

“Presiden Soeharto bukan hanya tokoh militer, tetapi juga arsitek kebangkitan nasional pasca kekacauan politik dan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, kepemimpinan Soeharto berhasil menata kembali sistem pemerintahan dan ekonomi nasional, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari sektor pertanian, dukungan datang dari Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi.

Ia menilai Soeharto sebagai pemimpin yang berjasa besar terhadap kesejahteraan petani melalui program-program seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

“Pembangunan jalan produksi, irigasi, dan jaringan distribusi pada masa beliau telah meningkatkan taraf hidup jutaan petani dan memperkuat ekonomi desa,” ujar Irfan.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dipandang banyak kalangan sebagai pengakuan atas kontribusi nyata dan warisan pembangunan yang masih dirasakan hingga kini—sebuah penghargaan yang menempatkan sejarah bangsa secara utuh dan berkeadilan. (*)

Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa ketergantungan pada alat maupun bahan baku impor, sebagai bagian dari komitmen menggunakan produk dalam negeri. Penegasan ini menjadi respons atas dorongan agar seluruh kebutuhan program nasional tersebut sepenuhnya dipasok dari produsen lokal, sejalan dengan upaya memperkuat rantai ekonomi nasional.

Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa lembaganya telah menerapkan kebijakan tanpa impor sejak program MBG mulai beroperasi pada Januari 2025. “Kan memang kami tidak memakai bahan baku impor atau peralatan impor,” ujar Nanik.

Menurut Nanik, seluruh kebutuhan peralatan untuk operasional MBG kini dipenuhi dari puluhan pabrik yang telah disiapkan pemerintah. Ia merinci bahwa terdapat sekitar 36 pabrik yang tersebar di berbagai daerah dan secara khusus memproduksi perlengkapan pendukung MBG.

“Bahan baku juga pakai dalam negeri,” katanya, memastikan bahwa proses produksi berjalan sepenuhnya dengan sumber lokal.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan ompreng atau food tray yang pernah disebut-sebut berasal dari luar negeri, Nanik menjelaskan bahwa produk tersebut sudah masuk ke Indonesia sebelum program MBG dimulai. Ia menegaskan bahwa impor food tray dari negeri Tirai Bambu itu tidak diperuntukkan khusus untuk MBG.

“Food tray itu masuk ke Indonesia bukan hanya untuk MBG. Sekolah kedinasan juga pakai food tray,” ujarnya.

Meski demikian, Nanik memastikan pabrik dalam negeri kini telah memroduksi ompreng untuk kebutuhan program tersebut. Ia menilai hal ini sebagai bentuk penyesuaian agar seluruh peralatan yang digunakan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dorongan penggunaan produk lokal juga sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam peninjauannya di Rancabali, Kabupaten Bandung, pada Rabu, 5 November 2025. Ia menegaskan pentingnya menerapkan prinsip kemandirian produksi dalam program tersebut.

“Sebagai pengawas BGN, saya minta tidak ada satu barang pun yang impor, baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG,” ujar Muhaimin.

Muhaimin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Tim Koordinasi MBG menyampaikan bahwa pada tahap kedua program tahun depan, pemerintah akan memastikan seluruh kebutuhan dapur MBG dipenuhi UMKM dan koperasi lokal. Ia menilai langkah ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi rakyat.

“Kalau sudah stabil, semua bahan akan kami serahkan sepenuhnya kepada pelaku ekonomi rakyat,” tuturnya.

Dengan kepastian tidak digunakannya produk impor dalam MBG, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien, memperkuat industri lokal, dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat luas. ***

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional pada tahun 2025. Program ini kini tidak hanya difokuskan pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berbagai langkah perbaikan, pengawasan, dan transparansi terus dilakukan agar program yang menyentuh jutaan penerima manfaat ini berjalan sesuai standar dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Program MBG sejak awal dirancang untuk menurunkan angka stunting, memastikan kecukupan gizi anak-anak usia sekolah, serta mendukung kesehatan ibu hamil dan menyusui. Pemerintah mencatat bahwa pelaksanaan MBG telah menjangkau jutaan penerima di seluruh Indonesia dengan ribuan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) aktif setiap hari. Dalam implementasinya, program ini juga melibatkan ribuan pelaku usaha kecil dan menengah, petani, serta koperasi pangan di berbagai daerah.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Ia menyampaikan bahwa program ini dirancang bukan hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi sebagai fondasi membangun generasi sehat dan produktif yang akan menentukan arah kemajuan Indonesia di masa depan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG diukur dari dua sisi: peningkatan kualitas gizi masyarakat dan dampak ekonominya terhadap produksi pangan lokal. Ia juga menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar program ini bisa berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah memperkuat pengawasan berlapis untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan prinsip keamanan pangan dan efisiensi distribusi. Airlangga menekankan bahwa pengawasan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi administratif maupun penutupan sementara bagi SPPG yang terbukti melanggar standar operasional. Dengan langkah tegas tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap penerima mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga agar program MBG dapat berjalan lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi harian kini rutin dilakukan untuk memastikan setiap masalah di lapangan bisa segera ditangani. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan pelaksanaan program yang skalanya sangat besar ini tidak menimbulkan kendala dalam distribusi maupun kualitas makanan. Ia juga menegaskan bahwa MBG bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan aktif pelaku usaha daerah.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan juga terus memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap dapur penyedia makanan. Langkah-langkah seperti pelatihan ulang tenaga juru masak, pemeriksaan sanitasi dapur dan air bersih, serta sterilisasi alat makan diterapkan secara menyeluruh. Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi makanan memenuhi standar higienis dan gizi yang ditetapkan oleh otoritas nasional. Sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat telah dievaluasi, sementara yang ditemukan melakukan pelanggaran berat dihentikan operasionalnya untuk diperbaiki.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga memperluas transparansi data dan mengundang lembaga independen untuk melakukan evaluasi. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama lembaga pengawas lain telah mulai melakukan survei dampak MBG secara nasional. Evaluasi ini mencakup pengaruh program terhadap status gizi anak, tingkat partisipasi sekolah, serta kontribusinya terhadap pendapatan UMKM lokal. Data hasil evaluasi akan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Selain memberikan dampak kesehatan, program MBG terbukti memberi efek berganda terhadap perekonomian lokal. Ribuan UMKM bahan pangan dan koperasi daerah kini menjadi bagian dari rantai pasok program ini. Pemerintah berharap, dengan memperkuat keterlibatan sektor mikro dan menengah, MBG mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang mendorong perputaran produksi pangan dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor bahan pangan tertentu sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah.

Pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam pelaksanaan MBG tidak ringan. Sorotan publik terhadap isu teknis di lapangan menjadi catatan penting untuk perbaikan menyeluruh. Karena itu, strategi komunikasi publik diperkuat agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, termasuk mengenai langkah korektif yang telah dilakukan. Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan program di daerah masing-masing.

Dengan serangkaian langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan terus dikembangkan sebagai program strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Melalui sinergi lintas lembaga, pengawasan ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, pemerintah optimistis MBG dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi memperluas layanan di sejumlah sekolah dasar dan menengah dengan fokus ganda yaitu memperbaiki status gizi harian anak serta mencegah munculnya penyakit sejak dini melalui intervensi terintegrasi di lingkungan sekolah. Program ini menghadirkan menu seimbang yang mengutamakan protein hewani, sayur, buah, dan sumber karbohidrat kompleks, disertai praktik higienitas dapur dan rantai pasok yang ketat agar makanan aman, bergizi, dan diterima anak.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin P. Octavianus mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan generasi muda, sehingga lebih terlindungi dari risiko penyakit menular seperti TBC.

“Upaya ini adalah investasi untuk kualitas manusia Indonesia. Eliminasi TBC bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang menjaga produktivitas dan masa depan bangsa,” kata Wamenkes

Di tahap implementasi, penyelenggara memastikan standarisasi porsi dan kandungan gizi sesuai kelompok usia, pelabelan alergen, serta pengawasan suhu penyimpanan dan distribusi makanan. Verifikasi berlapis dilakukan mulai dari seleksi pemasok, uji kualitas bahan, hingga audit rutin lokasi produksi. Langkah ini didesain untuk menekan risiko kontaminasi, kejadian keracunan pangan, serta memastikan konsistensi mutu antarsekolah.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha menjelaskan edukasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) gizi juga terus diberikan secara berkala agar anak dan orang tua memahami pola makan seimbang, kebersihan tangan, serta kebiasaan minum air putih

“Dengan data pemantauan yang rapi, sekolah bisa cepat bertindak bila terlihat gejala risiko gizi pada peserta didik,” ujarnya

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menegaskan pencegahan penyakit sejak dini berjalan beriringan dengan penyediaan menu yaitu sekolah melakukan pemantauan pertumbuhan sederhana seperti pengukuran tinggi-berat badan, indeks massa tubuh, serta tanda klinis yang mengarah pada anemia atau masalah gizi lainnya.

“Pencegahan stunting, anemia, dan obesitas harus dilakukan bersama oleh sekolah, puskesmas, orang tua, serta pelaku UMKM pangan lokal. MBG menjadi jembatan yang menghubungkan semua pihak dalam satu ekosistem,” ucap Lia.

Program MBG terbuka untuk kemitraan dengan komunitas, puskesmas, dan UMKM demi memperkuat ketahanan pangan sekolah. Informasi lebih lanjut dan permohonan liputan dapat disampaikan melalui Humas MBG setempat. Dengan intervensi terarah dan kolaboratif, MBG menyiapkan generasi yang lebih sehat, fokus belajar, dan berdaya saing