Oleh: Juanda Syah )*

Pemerintah terus berupaya mempercepat pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan ketimpangan gizi dan ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh program pembangunan. MBG hadir tidak hanya sebagai inisiatif pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga sebagai momentum penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas produksi pangan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun bangsa melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat. Menurutnya, asupan gizi yang baik menjadi pondasi utama dalam membentuk generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Selama bertahun-tahun, kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan kemampuan berpikir masyarakat. Dengan hadirnya MBG, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, mendapatkan hak yang sama atas makanan bergizi dan kesempatan tumbuh secara optimal.

Peningkatan kualitas gizi masyarakat akan berdampak langsung terhadap kecerdasan dan kemampuan bersaing bangsa. Saat ini, rata-rata tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia masih berada pada angka yang perlu ditingkatkan. Melalui pelaksanaan MBG secara masif, pemerintah menargetkan perbaikan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia nasional. Anak-anak yang memperoleh gizi seimbang diharapkan tumbuh dengan fisik yang kuat dan kemampuan intelektual yang baik, sehingga menjadi modal utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

MBG tidak hanya sebatas penyediaan makanan bergizi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan dan ekonomi rumah tangga. Di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan menghitung kebutuhan keluarga secara tepat. Melalui sosialisasi MBG, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya pola makan sehat sekaligus perencanaan ekonomi yang lebih rasional. Pendekatan ini memperkuat tujuan MBG sebagai program yang tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera.

Program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Sasaran utamanya mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh wilayah, terutama daerah yang memiliki tingkat kerentanan gizi tinggi. Pemerintah berupaya agar program ini benar-benar menjangkau masyarakat terpencil dengan sistem distribusi yang efektif dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, MBG juga menggandeng pemerintah daerah serta pelaku usaha kecil di sektor pangan agar perputaran ekonomi lokal semakin hidup.

Dampak positif program ini mulai terlihat di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober hingga awal November 2025 terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang turut berkontribusi terhadap kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,28 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap telur dan daging ayam ras sebagai sumber protein utama dalam pelaksanaan program MBG. Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi makanan bergizi secara nasional telah mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan MBG berperan besar dalam mendorong konsumsi pangan hewani di berbagai daerah. Permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras meningkat cukup signifikan dan menjadi pendorong utama inflasi. Meski demikian, hal ini merupakan sinyal positif bahwa kegiatan ekonomi di sektor pangan rakyat semakin menggeliat. Meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pangan juga membuka peluang bagi peternak dan pelaku usaha mikro di pedesaan untuk meningkatkan produksi serta memperluas pasar.

Selain mendorong konsumsi pangan, MBG juga memberi dampak berantai terhadap rantai pasok ekonomi lokal. Kenaikan harga bahan pakan seperti jagung dan biaya produksi ayam hidup mendorong aktivitas perdagangan di berbagai wilayah. Meskipun inflasi meningkat, pergerakan ini mencerminkan ekonomi yang lebih aktif dan daya beli masyarakat yang semakin kuat. Pemerintah pun terus menjaga keseimbangan antara peningkatan permintaan dan stabilitas harga agar manfaat program MBG tetap optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi kebijakan, MBG dirancang sebagai bagian dari strategi besar pemerataan ekonomi nasional. Dengan melibatkan petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan utama, program ini memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas peluang usaha di pedesaan. Pendekatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerataan ekonomi tidak hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan aktivitas produktif masyarakat. Di wilayah terpencil, pelaksanaan MBG bahkan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang menumbuhkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Pelaksanaan MBG juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan mandiri. Dengan memperbaiki gizi sejak dini, anak-anak di wilayah terpencil akan memiliki peluang yang sama untuk tumbuh menjadi generasi cerdas dan produktif. Di sisi lain, meningkatnya permintaan bahan pangan lokal akibat program ini memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Dampak ganda inilah yang menjadikan MBG sebagai momentum penting dalam mempercepat pemerataan ekonomi sekaligus peningkatan kualitas gizi nasional.

Program ini menunjukkan bagaimana kebijakan pangan dapat menjadi katalis bagi pembangunan yang lebih inklusif. Ketika gizi masyarakat terpenuhi dan ekonomi lokal bergerak aktif, maka kesejahteraan akan tersebar lebih merata hingga ke pelosok negeri. Dengan koordinasi lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, MBG diproyeksikan menjadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah pembangunan nasional.

Pada akhirnya, Program MBG tidak hanya menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga strategi nyata untuk mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah terpencil. Melalui peningkatan asupan gizi, penguatan daya beli masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal, MBG menjadi simbol kemajuan Indonesia yang berkeadilan. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa, cita-cita mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan sejahtera di seluruh pelosok tanah air kini semakin nyata.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh : Astrid Widia )*

Peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 menjadi momen penuh makna bagi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, suasana peringatan berjalan tertib, aman, dan penuh penghormatan terhadap jasa para pejuang. Kelancaran berbagai agenda nasional, termasuk upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata hingga tabur bunga di laut Teluk Jakarta, menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan gotong royong masih menjadi fondasi kuat kehidupan berbangsa.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara ziarah dan renungan suci di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu malam (9/11). Dalam suasana hening dan khidmat, Kepala Negara hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dengan berpakaian jas biru tua dan peci hitam, Presiden memimpin peletakan karangan bunga sebagai simbol penghargaan negara kepada para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan tidak boleh dilupakan. Ia mengajak seluruh rakyat untuk meneladani semangat juang dan pengorbanan mereka sebagai bekal melanjutkan pembangunan bangsa. Kepala Negara menilai, mengenang jasa para pahlawan adalah cara terbaik menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan zaman.

Tema Hari Pahlawan tahun ini, “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” menjadi cermin bahwa perjuangan bangsa tidak berhenti di masa lalu. Generasi penerus dituntut meneruskan cita-cita kemerdekaan melalui kerja keras, persatuan, dan dedikasi terhadap negeri.

Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut juga menyelenggarakan upacara tabur bunga di laut Teluk Jakarta pada Senin (10/11) pagi. Acara yang berlangsung di atas KRI Brawijaya 320 itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Upacara berlangsung tertib, menegaskan bahwa semangat penghormatan kepada pahlawan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga seluruh komponen bangsa.

Sementara itu di Papua, Pemerintah Provinsi menggelar upacara peringatan yang diikuti ratusan aparatur sipil negara di halaman kantor gubernur. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menilai, semangat perjuangan harus diwujudkan dalam kinerja nyata. Ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat Papua meningkatkan produktivitas serta mempererat persatuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Aryoko juga mengingatkan pentingnya meneladani keteguhan dan keikhlasan para pahlawan dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Kelancaran dan ketertiban rangkaian peringatan Hari Pahlawan tahun ini patut diapresiasi. Pemerintah dinilai berhasil menjaga suasana nasional tetap kondusif, memperkuat rasa persaudaraan, dan menumbuhkan optimisme masyarakat di tengah situasi global yang penuh tantangan. Momentum ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi dan mampu merayakan perbedaan tanpa kehilangan rasa persatuan.

Peringatan Hari Pahlawan juga bertepatan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Keputusan Pemerintah dan meluasnya dukungan publik terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut mencerminkan semangat baru untuk menilai sejarah secara lebih objektif, sekaligus menghormati jasa besar seorang tokoh dalam membangun pondasi bangsa.

Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar, Said Aldi Al Idrus, menilai bahwa Soeharto adalah sosok dengan dedikasi tinggi terhadap bangsa, baik sebagai prajurit maupun pemimpin. Ia menyebut, kepemimpinan Soeharto berhasil membawa Indonesia keluar dari ketidakpastian politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Pembangunan nasional di era tersebut, seperti program swasembada pangan dan penguatan infrastruktur dasar, menjadi warisan nyata yang masih dirasakan hingga kini.

Langkah pemerintah yang membuka ruang dialog publik mengenai pemberian gelar kehormatan ini patut diapresiasi. Negara tidak sekadar memberi penghargaan kepada individu, melainkan meneguhkan makna kebangsaan bahwa jasa setiap tokoh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju kemajuan.

Apresiasi terhadap kelancaran peringatan Hari Pahlawan dan penghormatan terhadap para tokoh bangsa seperti Soeharto menandai kedewasaan politik Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas nasional sekaligus menumbuhkan budaya penghargaan terhadap sejarah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menekankan bahwa mengenang jasa pahlawan harus menjadi bagian dari refleksi kolektif bangsa. Semangat mereka, katanya, tidak boleh berhenti di masa lalu, tetapi harus terus menginspirasi kerja nyata bagi masa depan Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk membangun bangsa yang tangguh, bersatu, dan berorientasi pada kemajuan.

Peringatan Hari Pahlawan 2025 menjadi simbol bahwa Indonesia mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman, sekaligus menegaskan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang tahu berterima kasih. Apresiasi terhadap suasana yang damai dan kondusif ini bukan hanya penghormatan terhadap pahlawan masa lalu, tetapi juga pengakuan terhadap pahlawan masa kini, yakni mereka yang terus bekerja menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

Dalam semangat itu, penghargaan kepada Soeharto sebagai tokoh pembangunan tidak hanya menjadi penghormatan kepada individu, tetapi juga penegasan bahwa Indonesia kini semakin dewasa dalam memandang sejarahnya sendiri. Dari ketenangan upacara di Kalibata hingga tabur bunga di Teluk Jakarta, satu pesan jelas menggema: bangsa ini kuat karena persatuan, tumbuh karena penghormatan, dan maju karena tidak pernah lupa dari mana ia berasal.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Oleh: Erick Surya )*

Peringatan Hari Pahlawan 2025 berlangsung tertib dan penuh makna di berbagai daerah di Indonesia. Momentum tahunan ini kembali menjadi refleksi nasional atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan sejenak aktivitasnya selama satu menit, tepat pukul 08.15 WIB tepat pada 10 November 2025, guna mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa keheningan selama satu menit tersebut bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan bentuk kesadaran kolektif bangsa untuk mengenang jasa para pejuang. Ia mengajak seluruh masyarakat di mana pun berada untuk turut berpartisipasi.

Kegiatan heningkan cipta menjadi bagian dari rangkaian besar Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 yang dipersiapkan secara komprehensif oleh Kementerian Sosial. Rangkaian kegiatan berlangsung sejak pagi, diawali dengan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai Inspektur Upacara, memperlihatkan komitmen pemerintah untuk terus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjasa besar bagi negeri.

Pada waktu bersamaan, di Teluk Jakarta, digelar Upacara Tabur Bunga di Laut sebagai penghormatan bagi para pahlawan yang gugur di lautan. Kegiatan ini menjadi simbol penghargaan terhadap perjuangan tanpa batas dari mereka yang mempertaruhkan hidup demi menjaga kedaulatan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, menandai penghormatan tertinggi kepada tokoh-tokoh yang telah memberi kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

Tidak hanya di tingkat nasional, pemerintah daerah dan berbagai instansi turut menggelar kegiatan serupa. Seluruh instansi, baik pemerintah maupun nonpemerintah, mengadakan upacara bendera pada pukul 08.00 waktu setempat. Dalam setiap upacara tersebut, pembina membacakan amanat dari Menteri Sosial sebagai pedoman renungan Hari Pahlawan 2025.

Bagi lembaga yang tidak menyelenggarakan upacara secara langsung, Kementerian Sosial menyiarkan jalannya Upacara Ziarah Nasional melalui TVRI dan kanal resmi, sehingga seluruh masyarakat tetap dapat mengikuti peringatan dengan khidmat.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh di rumah masing-masing sepanjang 10 November 2025. Gerakan ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat kebangsaan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang

Peringatan di berbagai daerah turut menambah makna dari momentum nasional ini. Di Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah daerah menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Rudira Jaya, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil.

Upacara ziarah tersebut dipimpin oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun, Letkol Pas Firasat Amansyah, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam pesannya, ia mengingatkan generasi muda bahwa perjuangan saat ini tidak lagi dengan senjata, melainkan melalui karya dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Pesan ini menjadi relevan dengan semangat peringatan Hari Pahlawan yang ingin menegaskan bahwa nilai-nilai kepahlawanan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pengabdian. Pemerintah melihat partisipasi masyarakat di berbagai daerah sebagai bukti bahwa semangat perjuangan masih terjaga. Di tengah dinamika zaman modern, kesadaran kolektif untuk menghormati jasa para pahlawan merupakan fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa.

Sementara itu, di Kota Surabaya, semangat memperingati Hari Pahlawan diwujudkan secara kreatif oleh kalangan seniman. Forum Pegiat Kesenian Surabaya (FPKS) menggelar konser bertema Satu Jalan Perjuangan: Merayakan Hari Pahlawan, Merayakan W.S. Rendra. Acara tersebut menampilkan sejumlah seniman lintas bidang yang membawakan karya bertema perjuangan dan persatuan, sebagai bentuk penghormatan kepada semangat Kota Pahlawan.

Musisi sekaligus penggagas acara, Sastra Harijanto Tjondrokusumo, menilai bahwa semangat kepahlawanan harus dihidupkan melalui karya seni yang membangkitkan rasa cinta tanah air. Melalui musik dan tari, masyarakat diingatkan untuk tidak melupakan akar perjuangan yang telah membentuk identitas bangsa. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah memperkuat solidaritas antarseniman serta menginspirasi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan kreativitas dan karya positif.

Pemerintah menilai inisiatif masyarakat seperti ini menunjukkan betapa peringatan Hari Pahlawan bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Peringatan yang berlangsung secara tertib dan penuh makna di seluruh Indonesia ini menjadi wujud nyata semangat persatuan nasional.

Momen heningkan cipta yang digelar serentak di seluruh negeri pada pukul 08.15 WIB menjadi puncak refleksi nasional. Dalam satu menit keheningan itu, seluruh rakyat Indonesia seolah bersatu dalam doa dan rasa syukur atas jasa para pahlawan. Heningkan cipta menjadi ruang batin bagi bangsa untuk kembali meneguhkan komitmen menjaga kemerdekaan dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui peringatan yang berlangsung tertib, penuh makna, dan diikuti secara luas, masyarakat Indonesia menegaskan bahwa semangat kepahlawanan tidak pernah pudar. Pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas dan menjadikan peringatan Hari Pahlawan 2025 sebagai momen kebangsaan yang menggugah semangat nasionalisme.

Dengan keberhasilan pelaksanaan peringatan yang serentak, tertib, dan penuh makna, Hari Pahlawan 2025 meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat perjuangan para pendahulu kini diteruskan dalam bentuk pengabdian nyata — membangun bangsa, menjaga persatuan, serta meneguhkan cinta tanah air sebagai wujud penghormatan sejati bagi para pahlawan yang telah berjasa tanpa pamrih demi Indonesia merdeka.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 berlangsung dengan khidmat, aman, dan kondusif di seluruh Indonesia. Di tingkat nasional, upacara ziarah dan renungan suci yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, menjadi simbol penghormatan bangsa terhadap jasa para pejuang kemerdekaan.

Upacara yang digelar pada Minggu (9/11) malam dimulai pukul 23.45 WIB dalam suasana hening penuh penghormatan. Presiden Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Mengenakan jas biru tua dan peci hitam, Prabowo memimpin prosesi peletakan karangan bunga di depan Tugu TMP Nasional Utama sebagai tanda penghargaan bagi para pahlawan bangsa.

Dalam sambutannya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat pengorbanan para pejuang yang telah mendahului.

“Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan Bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka,” ucap Prabowo.

Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” yang menggambarkan semangat generasi penerus bangsa untuk menjaga nasionalisme dan melanjutkan cita-cita perjuangan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam momen mengheningkan cipta serentak pada Senin (10/11) pukul 08.15 WIB.

“Di manapun berada, mari berhenti sejenak selama satu menit untuk menghormati jasa para pahlawan,” ujarnya.

Upacara di Kalibata juga menjadi momentum pemerintah mengumumkan penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini, sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar bagi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. (*)

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di seluruh Indonesia berlangsung khidmat, aman, dan kondusif. Berbagai kegiatan mulai dari upacara nasional hingga tabur bunga di laut digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara ziarah dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11) malam. Upacara dimulai pukul 23.45 WIB dalam suasana hening dan penuh penghormatan.

Presiden hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Mengenakan jas biru tua dan peci hitam, Prabowo meletakkan karangan bunga di depan Tugu TMP Nasional Utama sebagai tanda penghargaan kepada para pahlawan bangsa.

Dalam amanatnya, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak melupakan jasa para pejuang yang telah gugur.

“Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan Bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka,” ucap Prabowo.

Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” yang menggambarkan semangat generasi penerus bangsa untuk menjaga nilai-nilai nasionalisme dan meneruskan cita-cita perjuangan.

Selain upacara di Kalibata, Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut (AL) juga menggelar upacara tabur bunga di Teluk Jakarta. Acara tersebut berlangsung di atas KRI Brawijaya 320 pada Senin (10/11/2025) pukul 08.10 WIB dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara.

Sementara itu di Papua, Pemerintah Provinsi menggelar upacara peringatan di halaman Kantor Gubernur, diikuti ratusan aparatur sipil negara. Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah.

“Sebagai aparatur sipil negara, kita tingkatkan kinerja dan produktivitas di masing-masing wilayah pemerintahan. Mari bersama membangun Provinsi Papua yang kita cintai,” ujarnya.

Aryoko juga menekankan pentingnya meneladani nilai perjuangan para pahlawan.

“Semangat para pejuang mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Harapannya nilai tersebut menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus bekerja dan berbakti bagi Indonesia,” kata Wagub.

Rangkaian peringatan yang berjalan tertib dan penuh makna ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat sebagai bukti kuatnya persatuan dan nasionalisme bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (*)

Oleh : Widya Arifin )*

Langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif terbukti menjadi strategi yang sangat tepat untuk semakin menopang kondisi dan fundamental ekonomi seluruh rakyat Indonesia di tengah terjadinya dinamika global seperti saat ini.

Peningkatan belanja negara, percepatan penyaluran anggaran, serta fokus pada program-program yang pro-rakyat telah terbukti mampu terus mendorong adanya aktivitas ekonomi nasional menuju ke arah yang jauh lebih kuat dan inklusif dari sebelumnya.

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menghidupkan kembali mesin ekonomi kerakyatan melalui berbagai macam kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat kecil. Beragam program seperti optimalisasi bantuan sosial, kenaikan upah minimum, hingga penyaluran Tunjangan Hari Raya lebih awal menjadi bentuk nyata upaya menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu program unggulan yang sangat menonjol ialah Makan Bergizi Gratis, yang bukan hanya berperan menjaga ketahanan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal karena melibatkan petani, koperasi pangan, serta pelaku UMKM daerah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintahannya harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ia menilai pengelolaan keuangan negara harus bersih, efisien, dan tepat sasaran agar uang rakyat kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata.

Pembangunan infrastruktur publik seperti transportasi massal juga menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan layanan yang terjangkau. Menurut Presiden, komitmen pemerintah untuk menanggung sebagian besar biaya operasional transportasi publik mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan akses ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Presiden juga menunjukkan optimisme terhadap kekuatan ekonomi nasional yang semakin mandiri. Ia menyoroti capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta upaya menuju swasembada energi.

Peningkatan cadangan pangan hingga titik tertinggi sepanjang sejarah republik menjadi bukti konkret bahwa kebijakan ekspansif pemerintah tidak hanya berbicara pada angka-angka, tetapi juga menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, yaitu pangan dan energi.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ekspansif yang dijalankan telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen (year-on-year) pada kuartal ketiga 2025, di tengah tekanan global dan perlambatan ekonomi di banyak negara mitra dagang. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal yang dijalankan sepanjang tahun.

Kementerian Keuangan mencatat, kebijakan fiskal ekspansif telah menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat daya saing dunia usaha. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 4,89 persen, ditopang oleh peningkatan mobilitas dan transaksi digital, sementara konsumsi pemerintah naik 5,49 persen berkat percepatan realisasi anggaran. Di sisi investasi, pertumbuhan sebesar 3,02 persen terutama terjadi pada sektor bangunan dan infrastruktur yang didorong oleh proyek strategis nasional.

Purbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal ekspansif diarahkan tidak hanya untuk menjaga konsumsi, tetapi juga membuka ruang investasi baru yang memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Sektor ekspor dan industri manufaktur juga menunjukkan kinerja positif. Ekspor barang dan jasa tumbuh hampir 10 persen, sementara industri pengolahan naik 5,54 persen, dengan subsektor logam dasar dan kimia-farmasi mencatat lonjakan signifikan.

Kebijakan ekspansif tersebut juga menciptakan dampak nyata terhadap lapangan kerja. Data pemerintah menunjukkan terciptanya 1,9 juta pekerjaan baru sepanjang tahun, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,85 persen. Purbaya menilai hasil tersebut tidak hanya mencerminkan ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dampak positif kebijakan fiskal juga terlihat dari sisi pembiayaan dan sektor perbankan. Chief Economist BNI, Leo Putera Rinaldy, menilai keputusan pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara memberikan dorongan besar terhadap pertumbuhan kredit. Ia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan dapat meningkat hingga 10 persen pada kuartal keempat 2025, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi nasional.

Leo menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif tersebut berpotensi memperkuat pemerataan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aliran dana ke sektor riil, pelaku usaha kecil, petani, dan pelaku ekonomi daerah dapat merasakan langsung manfaat kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, program stimulus pemerintah yang berfokus pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program magang menjadi bukti keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Upaya ini berdampak langsung pada peningkatan daya beli, khususnya di sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan pemerintahan Prabowo Subianto dan dikawal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bukan hanya respons terhadap tantangan ekonomi global, tetapi juga strategi untuk menata ulang arah pembangunan nasional agar lebih berkeadilan. Pendekatan pro-rakyat yang diusung menunjukkan keberanian pemerintah untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonomi.

Dengan fondasi fiskal yang kuat dan fokus pada pemerataan kesejahteraan, langkah ekspansif pemerintah layak disebut sebagai keputusan strategis yang tepat dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus menopang kehidupan rakyat di seluruh pelosok negeri. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Satrio Kurnia )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari strategi fiskal ekspansif yang diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah besar itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar mengelola anggaran secara hati-hati, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif agar uang negara benar-benar berputar di sektor riil.

Melalui penempatan dana segar tersebut, perbankan memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga sirkulasi uang meningkat dan aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih cepat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi stimulus fiskal yang dirancang untuk memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Ia menjelaskan bahwa penempatan dana Rp200 triliun itu berasal dari sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia.

Dana tersebut kemudian disalurkan kepada lima bank anggota Himbara — Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI — agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas pembiayaan di sektor riil.

Kebijakan strategis itu telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan likuiditas nasional. Pertumbuhan uang primer (M0) mencapai 13,2 persen secara tahunan, menandakan semakin besarnya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat.

Sementara itu, uang beredar luas (M2) juga meningkat dari 6,5 persen menjadi 8,0 persen dalam tiga bulan terakhir, menunjukkan perluasan likuiditas yang menyeluruh di sistem keuangan. Kondisi tersebut menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi dunia usaha untuk memperluas investasi, memperkuat konsumsi, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Purbaya menegaskan bahwa langkah penempatan dana tersebut bukan sekadar manuver administratif, melainkan strategi konkret untuk mempercepat peredaran uang di pasar dan memperkuat fondasi pertumbuhan.

Dengan likuiditas yang melimpah, perbankan diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit secara alami. Hal itu akan membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih ringan.

Selain memperkuat sisi keuangan, kebijakan ekspansif ini juga membawa dampak nyata pada sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga kuartal ketiga 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan, sekaligus menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,85 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berpihak pada sektor produktif.

Purbaya menilai bahwa kebijakan ekspansif tersebut merupakan bagian dari sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang saling melengkapi. Belanja pemerintah meningkat 5,49 persen berkat percepatan realisasi anggaran, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen karena mobilitas masyarakat dan transaksi digital yang terus meningkat. Sektor investasi juga mencatat pertumbuhan 3,02 persen, terutama pada proyek strategis nasional yang berperan besar dalam menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

Dampak positif dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga di daerah. Melimpahnya likuiditas membuat dunia usaha di berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan hingga pertanian, semakin bergairah.

Pertumbuhan sektor logam dasar bahkan mencapai 18,62 persen, sementara industri kimia dan farmasi naik 11,65 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah benar-benar menyentuh sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Dari perspektif dunia usaha, langkah pemerintah ini mendapat apresiasi luas. Ketua Realestat Indonesia (REI), Joko, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sosok yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, karakter tersebut penting agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Joko menekankan bahwa keberanian pemerintah menempatkan dana sebesar itu di Himbara menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap kapasitas sektor perbankan nasional. Ia menilai kebijakan tersebut mampu memperluas akses pembiayaan bagi sektor properti dan konstruksi, dua sektor yang memiliki efek berantai besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan permintaan domestik.

REI juga berencana menyerahkan data strategis kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan sektor riil, terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun tersebut mencerminkan arah baru dalam manajemen kas negara yang lebih dinamis dan produktif. Langkah ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memastikan uang publik tidak hanya disimpan, tetapi digerakkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang nyata.

Dengan dukungan koordinasi kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, strategi ini mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat mesin pertumbuhan nasional.

Dengan arah kebijakan fiskal yang ekspansif, sinergi lintas lembaga yang solid, serta keberanian pemerintah menggerakkan dana publik untuk kepentingan produktif, suntikan Rp200 triliun itu layak disebut sebagai langkah strategis yang memperkuat likuiditas dan menumbuhkan optimisme baru bagi perekonomian Indonesia. (*)

)* penulis adalah pengamat ekonomi

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat langkah menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pendekatan tersebut menjadi sinyal optimisme baru di tengah dinamika global yang menekan perekonomian banyak negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, strategi fiskal ekspansif diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing di tingkat global,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa percepatan belanja negara serta penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara telah memberi dorongan nyata bagi aktivitas ekonomi domestik.

“Kebijakan fiskal yang ekspansif diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan, tidak hanya menjaga konsumsi tapi juga menciptakan ruang investasi baru,” tegasnya.

Capaian pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada kuartal III-2025 menjadi bukti bahwa mesin ekonomi nasional tetap bergerak positif.

Pemerintah mencatat penciptaan 1,9 juta lapangan kerja baru dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen.

Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta peningkatan ekspor barang dan jasa.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, menilai langkah Menkeu Purbaya sangat strategis dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menjadi target nasional bukan sekadar angka. Itu butuh langkah nyata dan strategi cermat. Menkeu harus mampu memadukan kebijakan fiskal yang ekspansif tapi tetap sehat,” kata Cak Udin di Jakarta.

Ia menambahkan, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri tanpa ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, Dr. David Sutyanto, CSA, menyebut kebijakan ekspansif Purbaya dan sinergi erat dengan Bank Indonesia telah menyalakan optimisme pasar.

“Pemerintah tidak lagi menahan diri, melainkan mengadopsi sikap ekspansif. Dana sebesar 200 triliun rupiah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia digeser ke bank-bank milik negara agar bisa segera disalurkan menjadi kredit,” jelas David.

Menurutnya, langkah fiskal tersebut menjadi titik awal era ekonomi ekspansif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—sebuah fase baru yang memberi harapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih panjang, stabil, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

JAKARTA — Kebijakan fiskal ekspansif yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.

Publik menilai langkah pemerintah memperluas ruang fiskal menjadi sinyal kuat pemulihan dan pemerataan ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menilai kebijakan fiskal pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap daerah dan masyarakat kecil.

“Arsitektur fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang kian kuat kepada daerah. Pemerintah berupaya agar anggaran tidak berhenti di pusat, melainkan mengalir langsung ke daerah supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya di Jakarta.

Menurut Tamsil, strategi tersebut menjadi langkah penting agar manfaat program nasional benar-benar sampai ke bawah.

Ia mencontohkan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun terakhir menunjukkan dampak positif kebijakan fiskal terhadap ekonomi rakyat.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya memberi makan, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal,” tegasnya.

Tamsil menilai desain fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan ideologi pembangunan pro-rakyat dengan fokus sektor riil seperti ketahanan pangan, koperasi desa, dan UMKM.

“Negara sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaat pembangunan lebih nyata hingga ke pelosok,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menuturkan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung kebijakan ekonomi pemerintah.

“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Survei IPO Mei 2025 mencatat 71 persen masyarakat mendukung efisiensi anggaran, dan 68 persen menilai Makan Bergizi Gratis berjalan baik.

Bahkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden 81 persen, mencerminkan optimisme arah ekonomi nasional.

Dari sisi kinerja ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,04 persen (yoy) pada kuartal III-2025 menjadi bukti kebijakan fiskal ekspansif berjalan efektif.

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing di tingkat global,” katanya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan fiskal yang ekspansif memperkuat fondasi pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor.

“Kebijakan fiskal yang ekspansif diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan, tidak hanya menjaga konsumsi tapi juga menciptakan ruang investasi baru,” terangnya.

Secara keseluruhan, publik menilai kebijakan fiskal pemerintah mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Harapan besar tumbuh agar strategi fiskal pro-rakyat tersebut berlanjut demi kesejahteraan di seluruh Indonesia. (*)

Oleh: Ayu Safira Lestari

Pemerintah resmi menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan ini menandai babak penting dalam sejarah bangsa Indonesia, sekaligus mempertegas pengakuan negara atas jasa besar seorang pemimpin yang telah meletakkan fondasi pembangunan nasional dan menjaga stabilitas politik selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai berbagai kalangan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap dedikasi dan kontribusinya dalam membangun Indonesia dari masa pasca-kemerdekaan menuju era pembangunan modern. Soeharto tidak hanya dikenal sebagai sosok yang menata kembali ekonomi nasional, tetapi juga sebagai pemimpin yang berhasil menciptakan stabilitas politik serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penetapan gelar tersebut juga menjadi penegasan terhadap penghargaan yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui TAP MPR No. V/MPR/1983 yang menetapkan Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan Indonesia.” Dalam keputusan tersebut, MPR menilai Soeharto telah berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi pembangunan nasional berkelanjutan melalui program Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Bagi banyak kalangan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah bentuk pengakuan atas warisan kebijakan yang masih dirasakan hingga kini. Ia dianggap sebagai pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan sosial, sekaligus menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak pada rakyat kecil.

Dukungan terhadap penganugerahan ini datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari kalangan petani yang menjadi salah satu kelompok paling merasakan langsung kebijakan ekonomi dan pertanian di masa Orde Baru. Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menilai bahwa kebijakan-kebijakan di era Soeharto berhasil membawa perubahan besar bagi petani, terutama melalui program-program peningkatan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan.

Menurut Irfan, berbagai inisiatif yang dijalankan di masa kepemimpinan Soeharto seperti Program Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) telah membuka peluang bagi jutaan petani untuk memperbaiki taraf hidupnya. Ia menjelaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, negara tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif di pedesaan.

Irfan menilai bahwa Soeharto memiliki visi jauh ke depan dengan menekankan pentingnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan jalan produksi, sistem irigasi, serta jaringan distribusi yang dilakukan pada masa Orde Baru, menurutnya, telah memberikan dampak jangka panjang bagi pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Ia menambahkan bahwa banyak wilayah yang dulunya terisolasi kini dapat berkembang pesat berkat kebijakan pembangunan yang terarah pada masa kepemimpinan Soeharto.

Kalangan petani menilai penghargaan negara ini sebagai langkah yang tepat dan pantas, mengingat Soeharto telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk memajukan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pemberian gelar Pahlawan Nasional ini dinilai sebagai simbol penghargaan terhadap kerja keras seorang pemimpin yang berhasil membawa kesejahteraan nyata ke tingkat akar rumput.

Dukungan serupa juga datang dari kalangan tokoh agama. Ketua Bidang Garapan Siyasah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Muslim Mufti, memandang bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga seorang pejuang kemerdekaan yang turut mempertahankan kedaulatan bangsa. Ia menilai bahwa keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 membuktikan bahwa dedikasinya kepada negara telah dimulai jauh sebelum ia menjadi presiden.

Menurut Muslim, Soeharto memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan yang berpijak pada kepentingan rakyat dan semangat pengabdian. Ia melihat sosok Soeharto sebagai figur yang mampu melanjutkan semangat perjuangan nasional dari era revolusi kemerdekaan menuju era pembangunan. Dalam pandangan Persis, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto mencerminkan penghargaan terhadap kesinambungan perjuangan bangsa—bahwa pembangunan dan kemerdekaan merupakan dua sisi dari semangat yang sama untuk menegakkan kedaulatan Indonesia.

Muslim juga menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional seharusnya menjadi momentum bagi bangsa untuk menilai sejarah secara lebih dewasa dan berimbang. Ia menilai bahwa tidak ada pemimpin yang tanpa kekurangan, namun jasa besar Soeharto dalam membangun Indonesia modern layak mendapat tempat terhormat dalam catatan sejarah bangsa.

Dari sisi pemerintahan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai bahwa keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto telah melalui proses panjang dan pertimbangan matang. Menurutnya, Soeharto adalah sosok yang memiliki kontribusi besar dalam menciptakan fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan kemandirian pangan. Ia menilai bahwa keberhasilan Soeharto dalam mencapai swasembada pangan, menekan angka kemiskinan, dan memperluas akses pendidikan menjadi alasan kuat di balik pemberian penghargaan tersebut.

Gibran juga menilai bahwa penghargaan ini mencerminkan kedewasaan bangsa Indonesia dalam menghormati pemimpin terdahulu. Ia menekankan pentingnya menilai setiap masa kepemimpinan secara objektif, dengan memahami konteks dan tantangan yang berbeda di setiap era. Dalam pandangannya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah dan belajar dari perjalanan para pemimpinnya tanpa terjebak pada penilaian hitam-putih.

Menurut Gibran, pemberian gelar ini juga menjadi simbol rekonsiliasi sejarah—sebuah langkah moral untuk melihat masa lalu secara utuh dan menempatkan setiap tokoh bangsa pada proporsi yang tepat. Ia menilai bahwa penghormatan terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan wujud rasa terima kasih bangsa atas jasa seorang pemimpin yang telah membawa perubahan nyata bagi rakyat.

Momentum penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dipandang banyak kalangan sebagai refleksi dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam meneguhkan identitas nasional dan semangat pembangunan. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momen penting, tidak hanya untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan, tetapi juga untuk menegaskan arti kepemimpinan yang visioner dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

Warisan kebijakan Soeharto masih hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Infrastruktur pedesaan yang dibangun pada masa pemerintahannya menjadi tulang punggung konektivitas ekonomi hingga kini. Program pendidikan dasar dan pembangunan sarana kesehatan yang dikembangkan pada era tersebut turut berperan besar dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih maju.

Lebih dari sekadar mengenang, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi bentuk penghargaan konkret bangsa Indonesia terhadap visi, keteguhan, dan pengabdian seorang tokoh pembangunan nasional. Di tengah dinamika zaman, jejak tangan Soeharto masih terasa dalam struktur sosial dan ekonomi bangsa—menjadi bukti bahwa pembangunan yang ia rintis telah menorehkan bab penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemajuan.

Dengan gelar Pahlawan Nasional yang kini resmi disematkan, bangsa Indonesia tidak hanya memberi penghormatan kepada seorang pemimpin masa lalu, tetapi juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan semangat pembangunan yang berpihak pada rakyat sebagaimana diwariskan oleh Soeharto. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya