Jakarta – Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disorot sebagai bentuk nyata semangat kebersamaan, gotong royong, dan pemberdayaan generasi muda.

Tenaga Ahli Utama BKP, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran telah diwarnai dengan berbagai terobosan besar yang langsung menyentuh rakyat.

Salah satu program unggulan adalah cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia yang kini sudah dirasakan oleh lebih dari 45 juta penerima manfaat.

“Program ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya terus bertambah setiap hari,” kata Hariqo dalam diskusi di salah satu stasiun TV nasional, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, Hariqo menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sudah menjangkau 37 juta penerima manfaat, menciptakan 12 ribu dapur SPPG dan jutaan lapangan kerja baru.

“Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi juga gerakan ekonomi rakyat yang melibatkan UMKM, orang tua siswa, dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp22 triliun untuk revitalisasi sekolah, dengan hasil berupa belasan ribu sekolah diperbaiki dan terciptanya 400 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, interaktif flat panel kini dibagikan ke ratusan ribu sekolah, dan setiap siswa memperoleh laptop serta kegiatan ekstrakurikuler gratis.

“Presiden memuliakan masyarakat di desil 1 dan desil 2. Anak-anak Indonesia harus sehat, panjang usia, dan berprestasi,” tutur Hariqo.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah juga memperkuat layanan rumah sakit dan memberikan tunjangan lebih dari Rp30 juta untuk dokter spesialis di daerah perbatasan, demi memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

Di sisi tata kelola pemerintahan, Hariqo menekankan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemerintahan yang bersih dan efisien.

“Sejak hari pertama, Presiden menggencarkan efisiensi hingga berhasil menghemat Rp300 triliun,” ujarnya.

Ia juga menyebut, dalam satu tahun, pemberantasan korupsi telah berhasil mengembalikan Rp1.000 triliun uang negara, serta menyita kembali 4 juta hektare lahan negara yang sebelumnya disalahgunakan.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, pembagian hasil bagi komisaris BUMN dihapus, sehingga negara menghemat Rp8 triliun. Ini bukti Presiden tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” tegas Hariqo.

Hariqo menilai semangat Sumpah Pemuda harus diartikan sebagai komitmen bersama untuk menolak korupsi.

“Anak muda jangan ragu, jangan korupsi, dan jangan merugikan masyarakat. Itulah semangat sejati Sumpah Pemuda,” katanya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, menilai program-program Presiden Prabowo merupakan wujud nyata pemberdayaan pemuda dan masyarakat lokal. Ia menyoroti bagaimana keterlibatan pemuda dalam dapur MBG telah memberikan dampak ekonomi yang luas.

“Pemuda-pemudi berperan besar dalam mengelola dapur, menyediakan makanan bergizi untuk siswa, dan bekerja sama dengan petani milenial. Ini bukan program terpisah, tapi satu kesatuan yang membangun manusia Indonesia secara utuh,” ungkap Billy.

Menurutnya, pembangunan manusia membutuhkan waktu 10–20 tahun untuk berbuah hasil, dan generasi muda harus aktif menangkap peluang yang diberikan pemerintah.

Billy juga mengajak seluruh pemuda menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai pedoman hidup sehari-hari.

“Makna Satu dalam Sumpah Pemuda adalah bahwa semua memiliki kesempatan yang sama. Rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif harus terus ditumbuhkan,” tegasnya.

Baik Hariqo maupun Billy sama-sama menekankan bahwa Sumpah Pemuda bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan moral dan sosial untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat, dan bermartabat.

“Kita sudah tidak terpolarisasi lagi seperti dulu. Kini saatnya bersatu, saling mengingatkan, dan bergerak bersama demi Indonesia yang lebih maju,” pungkas Hariqo.

Oleh: Waktu Luang – Analis Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja ojek online (ojol) tumbuh menjadi kekuatan sosial-ekonomi baru di perkotaan Indonesia. Mereka bukan sekadar pelaku transportasi daring, tetapi juga bagian dari kelas pekerja digital yang menopang mobilitas dan konsumsi urban.

Namun di balik peran penting itu, status mereka sebagai “mitra” aplikator menimbulkan persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan. Pendapatan yang fluktuatif, jam kerja yang panjang tanpa perlindungan sosial, serta lemahnya posisi tawar membuat kelompok ini semakin rentan. Ketika kerentanan tersebut mulai dijadikan komoditas politik, maka ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi menjadi nyata.

Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pengemudi ojol di Indonesia telah melampaui tujuh juta orang. Namun, data BPJS Ketenagakerjaan mencatat hanya sekitar dua juta di antaranya yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial, dan bahkan sebagian besar tidak rutin membayar iuran. Dalam survei lain, hanya sekitar 250 ribu pengemudi yang benar-benar terlindungi oleh program BPJS. Ketimpangan data ini mencerminkan absennya kepastian status hukum dan perlindungan bagi mereka.

Dari sisi kesejahteraan, survei lembaga IDEAS mencatat rata-rata pendapatan harian pengemudi yang sebelum pandemi mencapai Rp304.688, anjlok hingga Rp100.000 per hari saat pandemi, dan baru naik kembali ke kisaran Rp174.000 pada 2023. Balitbang Kemenhub bahkan mencatat 50,1 persen pengemudi hanya berpendapatan antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, hampir setara dengan biaya operasional harian mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar ojol, pekerjaan tersebut bukan sumber kemakmuran, melainkan strategi bertahan hidup.

Di tengah tekanan ekonomi itu, isu perubahan status ketenagakerjaan menjadi sorotan publik. Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025 mulai mengkaji ulang posisi hukum pengemudi agar dapat diakui sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal. Namun, langkah ini ditentang oleh sebagian besar aplikator yang khawatir terhadap beban biaya tambahan dan hilangnya fleksibilitas model bisnis.

Di sinilah titik rawan politisasi muncul. Beberapa kelompok pengemudi, seperti Garda Indonesia, memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan tekanan politik. Garda Indonesia, misalnya, berulang kali menyerukan aksi besar, termasuk rencana unjuk rasa nasional pada 20 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam sejumlah pernyataannya, Garda bahkan mengancam mematikan aplikasi secara massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada pengemudi.

Fenomena ini perlu dibaca hati-hati. Di satu sisi, tuntutan pengemudi atas kepastian status dan peningkatan kesejahteraan sangat beralasan. Namun di sisi lain, ketika isu ketenagakerjaan dijadikan alat mobilisasi politik, maka kepentingan substantif para pengemudi justru berisiko dikorbankan.

Isu perubahan status yang seharusnya menjadi perdebatan teknokratik—mengenai tarif, komisi, jam kerja, dan perlindungan sosial—bergeser menjadi perdebatan ideologis: siapa lawan dan siapa kawan. Di titik ini, gerakan pekerja ojol tidak lagi menjadi aktor independen yang memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi bisa berubah menjadi instrumen kekuatan politik yang ingin mengguncang legitimasi negara.

Jika aksi-aksi seperti rencana mogok nasional Garda benar-benar terjadi, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi perkotaan bisa signifikan. Jakarta, misalnya, setiap hari melayani lebih dari 3 juta perjalanan ojol, sebagian besar untuk kebutuhan harian masyarakat kelas menengah bawah.

Pemadaman aplikasi dalam skala besar akan melumpuhkan mobilitas ekonomi mikro, memicu keresahan sosial, dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor informal. Ketika tekanan ekonomi masih tinggi—tercermin dari tingkat pengangguran terbuka 4,8 persen dan ketimpangan gini ratio 0,375 pada 2025—tindakan semacam ini bisa menjadi katalis ketidakstabilan sosial.

Karena itu, arah kebijakan yang paling rasional saat ini bukanlah memaksa pengemudi menjadi pekerja penuh atau mempertahankan status mitra tanpa perubahan, melainkan mencari model hibrida. Pemerintah bersama aplikator dan asosiasi pengemudi perlu menyusun regulasi yang memberikan perlindungan sosial dasar—terutama jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan asuransi hari tua—tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.

Skema serupa telah diterapkan di Inggris dan Australia, di mana pekerja gig economy diakui sebagai dependent contractors dengan hak terbatas namun terukur. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan upaya memaksakan hubungan kerja penuh yang justru bisa mendorong aplikator mengurangi jumlah mitra dan memicu pengangguran baru.

Lebih jauh lagi, negara harus memastikan agar gerakan sosial digital seperti komunitas ojol tetap otonom dari intervensi politik. Literasi politik dan ekonomi digital perlu diperkuat agar para pengemudi memahami implikasi dari setiap tuntutan yang mereka bawa. Tanpa kemandirian gerakan, mereka mudah dimobilisasi oleh kepentingan jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan mereka sendiri.

Sudah saatnya pekerja ojek online melek atas perjuangan dan isu-isunya. Segala bentuk mobilisasi, khususnya yang kontra terhadap kesejahteraan ojol sendiri (seperti seruan untuk off-bid), harus dicurigai sebagai salah satu bentuk politisasi guna kepentingan oknum-oknum tertentu saja.

Seluruh pekerja ojol bersatu!!! Usir dan lawan segala bentuk penyusup yang mengatasnamakan sebagai sesama pekerja ojol!!!

Oleh : Andika Pratama
Dukungan besar dari kaum buruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penegasan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Dalam Apel Kebangsaan Kaum Buruh yang digelar di Lapangan Jababeka Botanical, Cikarang Timur, ribuan buruh dari berbagai daerah datang dengan semangat nasionalisme dan optimisme terhadap masa depan ketenagakerjaan Indonesia. Kegiatan ini menjadi simbol kuat bahwa kaum pekerja kini tidak lagi berada di posisi berseberangan dengan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Dua konfederasi besar, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), tampil kompak dalam menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Mereka melihat adanya perubahan signifikan dalam pola hubungan industrial yang selama ini kerap diwarnai ketegangan. Pemerintah kini dinilai semakin terbuka, mau mendengar, dan mampu merespons aspirasi buruh dengan langkah-langkah konkret. Inilah bentuk nyata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kaum buruh. Melalui komitmen untuk menghadirkan kebijakan upah minimum yang adil dan manusiawi, pemerintah memberikan kepastian ekonomi bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, komitmen untuk menghapus sistem outsourcing dan mengembalikan upah minimum sektoral menjadi langkah progresif yang telah lama dinantikan oleh dunia pekerja. Bagi Said Iqbal, semangat untuk mengembalikan martabat buruh dan menegakkan keadilan sosial kini benar-benar terlihat nyata di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Selain memperjuangkan upah layak, kaum buruh juga menyoroti pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh berharap regulasi ketenagakerjaan ke depan mampu memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak pekerja, termasuk jaminan sosial, pesangon, dan keseimbangan hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa buruh tidak menolak industrialisasi, tetapi menuntut agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Andi Gani juga menjelaskan bahwa gerakan buruh saat ini telah berevolusi menjadi kekuatan sosial yang konstruktif. Buruh tidak lagi identik dengan aksi protes anarkis atau benturan di jalan, tetapi tampil sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, buruh berupaya menciptakan iklim kerja yang stabil dan produktif sehingga sektor industri dapat tumbuh dengan baik tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif buruh telah berkembang menuju pola perjuangan yang lebih modern dan dialogis.

Kompaknya KSPI dan KSPSI dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan pekerja Indonesia. Selama bertahun-tahun, isu ketenagakerjaan sering kali menjadi sumber konflik sosial dan politik. Namun kini, hubungan antara buruh dan pemerintah bertransformasi menjadi hubungan yang saling mendukung. Pemerintah menaruh perhatian besar pada kesejahteraan buruh, sementara buruh menyadari bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa stabilitas ekonomi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat pekerja.

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai mampu memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan lapangan kerja. Program-program strategis seperti penguatan industri dalam negeri, revitalisasi sektor manufaktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membuka peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dukungan buruh terhadap pemerintah bukanlah bentuk kepentingan politik, tetapi cerminan dari kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional yang dinilai konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Lebih dari sekadar simbol dukungan, gerakan buruh yang bersatu ini merupakan energi sosial yang dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Maju. Dengan partisipasi aktif kaum pekerja, setiap kebijakan pemerintah akan memiliki daya dorong yang kuat karena dijalankan bersama rakyat, bukan dari atas ke bawah semata. Sinergi antara buruh dan pemerintah menjadi landasan penting bagi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, di mana kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh bangsa.

Dukungan buruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi indikator bahwa reformasi ketenagakerjaan mulai berjalan ke arah yang lebih adil. Keterlibatan aktif serikat buruh dalam proses kebijakan menandakan bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia semakin matang. Pemerintah tidak lagi melihat buruh sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, hubungan industrial di Indonesia tengah memasuki era baru—era di mana kesejahteraan pekerja menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Apel Kebangsaan Kaum Buruh di Bekasi menjadi penegasan bahwa kekuatan pekerja bukan hanya berada pada jumlahnya yang besar, tetapi juga pada kematangan sikap dan kesadaran politiknya. Buruh Indonesia kini menunjukkan bahwa perjuangan sejati tidak harus melalui konflik, melainkan melalui kerja sama dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan memberikan harapan baru bagi masa depan dunia kerja yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.

*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Bukti 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo dibidang Diplomasi mendapat apresiasi dari Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D.

Dirinya menilai, Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi. Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia.

“Kedua, diplomasi perdamaian. Dan ini bentuk komitmen Indonsia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo terutama kemarin di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza. Itu bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional,” jelas Prof. Angel Damayanti saat diwawancarai di Jakarta, Jumat (17/10).

Yang dilihat adalah peran strategis Indonesia sebagai sebuah negara besar, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim moderat terbesar di dunia, kita dilihat bahwa memang Indonesia punya prinsip dalam pembukaan UUD 1945 yang mau terlibat aktif dalam perdamaian internasional, itu kita diperhitungkan.

“Ketika Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di Sidang Majelis Umum PBB tanpa teks, dengan semangat yang menyala-nyala itu membangun optimisme yang luar biasa, komentar masyarakat banyak memuji, bahkan presiden luar negeri ikut memuji,” tutupnya.

Genap 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Guru Besar Universitas Yarsi Prof. Dr. Perdana Wahyu mengatakan, bahwa setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Ada pertumbuhan ekonomi yang di luar dugaan, mencapai 5,12%.

“Angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998. Jadi pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya,” jelas Prof Dr. Perdana Wahyu ketika diwawancarai stasiun Tv, Jumat (17/10).

Sementara, Ekonom Senior, Drajad Wibowo menilai Program Makan Bergizi Gratis terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan UMKM.

“Ekonomi kerakyatan terus tumbuh seiring pelaksanaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Drajad Wibowo.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib) genap satu tahun. Pada periode awal kepemimpinan ini, pemerintah menegaskan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan merata menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu mengatakan dari sisi neraca perdagangan, dalam setahun ini hingga September mampu tumbuh cukup luar biasa, yaitu sekitar 45,8% dari Januari-September 2025.

“Yang luar biasa, penurunan angka pengangguran hingga 4,76% per Februari 2025, mungkin sekarang akan turun lagi, karena di sini MBG sudah berjalan, lalu Program Magang juga sudah dilaksanakan,” katanya saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV swasta, di Jakarta, Jumat (17/10) malam.

Menurutnya langkah yang paling signifikan dari Presiden Prabowo adalah mengganti menteri keuangan. Karena di situ muncul berbagai macam optimisme baru, dari mulai masalah perpajakan, bea cukai, likuiditas yang baru saja dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

“Inilah yang sesuai sekali dengan topik kita malam ini, Optimisme. Purbaya inilah yang membawa optimisme dalam perekonomian.Ini yang saya lihat, secara nyata optimisme sudah terbangun,” jelasnya.

Sementara dalam hal hubungan luar negeri, Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D mengungkapkan bahwa salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi.

“Kunjungan ke sejumlah negara di awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia,” ujar Angel.

Angel menilai bahwa ini bentuk komitmen Indonesia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza.

“Ini jadi bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional,” tuturnya.

Yang perlu dicatat adalah ketika Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di Sidang Majelis Umum PBB tanpa teks, dengan semangat yang menyala-nyala itu membangun optimisme yang luar biasa.

“Komentar masyarakat banyak memuji, bahkan presiden luar negeri ikut memuji Presiden Prabowo,” ucapnya.

Narasumber lain adalah Ekonom Senior, Drajad Wibowo yang menyampaikan bahwa Program swasembada pangan di era Presiden Prabowo mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi setelah aturan-aturan yang berbelit disederhanakan agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran.

“Langkah deregulasi inilah yang membuat petani lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah telah memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan mendapatkan akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha.

“Kebijakan ini juga mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan di berbagai daerah dan memperkuat struktur ekonomi keluarga di tingkat akar rumput,” tutur Drajad.

Sementara pada Program Makan Bergizi Gratis terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan UMKM. Permintaan bahan pangan seperti telur meningkat pesat, dan pemerintah merespons dengan membentuk kelompok usaha desa yang beternak ayam petelur.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. [*]

Jakarta,- Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, optimisme terhadap masa depan Indonesia kian menguat. Berbagai capaian ekonomi, sosial, dan diplomasi menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang diletakkan pemerintahan saat ini berhasil memperkuat daya tahan nasional sekaligus memperluas pengaruh Indonesia di kancah global. Para pengamat menilai, kerja nyata pemerintah selama setahun terakhir telah menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai kinerja ekonomi Indonesia selama setahun terakhir menunjukkan capaian yang luar biasa. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan hingga 8,47 persen per Maret 2025 menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan di jalur yang benar. Ia menyebut angka tersebut merupakan capaian terendah sejak krisis moneter 1998. “Pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Ini bukti bahwa kebijakan fiskal dan sosial pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.

Perdana juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen, melampaui ekspektasi banyak kalangan. Ia menyebut capaian ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom, namun hasilnya menunjukkan bahwa program pemerintah berhasil mendorong konsumsi domestik, investasi, dan produktivitas nasional. “Pertumbuhan ini tergolong sangat luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan stimulus fiskal yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah, seperti tambahan likuiditas Rp200 triliun dan alokasi Rp30 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) serta program magang nasional, akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam waktu dekat. Berdasarkan simulasi Great Institute, kebijakan ini diprediksi mampu menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 hingga 0,58 persen dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus pakar hubungan internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Ia menyebut, diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis yang telah membuahkan hasil konkret. “Kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di awal masa pemerintahannya menghasilkan potensi investasi sekitar Rp380 triliun. Ini menunjukkan diplomasi ekonomi Indonesia semakin efektif dan produktif,” jelas Angel.

Selain diplomasi ekonomi, Angel juga menyoroti kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. Ia menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia semakin diakui. “Di Sidang Majelis Umum PBB dan KTT Perdamaian Gaza, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perdamaian di Palestina dan menjaga stabilitas global. Ini menunjukkan Indonesia tidak pernah mundur dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tuturnya.

Ekonom senior Drajad Wibowo turut menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menjadi motor utama kebangkitan nasional dalam setahun terakhir. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilainya telah memberi dampak langsung bagi masyarakat bawah. “Program Makan Bergizi Gratis mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan dan UMKM,” ungkap Drajad.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat merupakan pencapaian besar. Sinergi antara program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. “Pemerintah tidak hanya menjaga angka, tapi benar-benar memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kerja nyata, keberanian, dan visi besar mampu membangun optimisme baru. Indonesia kini melangkah dengan lebih percaya diri menuju masa depan yang makmur, berdaulat, dan berkeadilan.

Jakarta – Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera sekaligus menunjukkan arah baru diplomasi Indonesia yang semakin aktif dan berpengaruh di tingkat global.

Diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo telah memberikan hasil konkret berupa komitmen investasi asing senilai sekitar Rp380 triliun dari sejumlah negara mitra strategis.

Hal tersebut dikatakan Pakar Hubungan Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Angel Damayanti, Ph.D., dalam acara dialog di salah satu stasiun TV di Jakarta, Jumat (17/10)

“Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi,” kata Prof. Angel.

Menurutnya, sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo berhasil memadukan diplomasi ekonomi dan diplomasi perdamaian secara seimbang.

“Ini bentuk komitmen Indonsia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo terutama kemarin di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza,” tuturnya.

Solusi dua negara atau Two State Solution yang digagas Prabowo ,menunjukkan bahwa Indonesia adil dalam mendukung Palestina.

“Fair, dalam arti, kita dukung kemerdekaan Palestina di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita terbuka untuk arah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel,” ungkap Prof. Angel.

Prof. Angel menilai undangan khusus bagi Presiden Prabowo untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia kini diakui sebagai kekuatan diplomasi yang penting dan berpengaruh di tingkat global.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen dan penurunan angka kemiskinan merupakan prestasi yang sangat luar biasa di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998, pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya,” ungkap Prof. Perdana.

“Pertumbuhan ekonomi 5.12 persen tergolong sangat luar biasa,” ungkapnya.

Menurutnya, capaian ini, termasuk kestabilan APBN, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat fondasi fiskal nasional.

Disisi lain, Drajad Wibowo, Ekonom Senior, menyebukan bahwa program swasembada pangan di era Presiden Prabowo menjadi langkah nyata memperkuat sektor pertanian.

“Program swasembada pangan di era Presiden Prabowo mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi setelah aturan-aturan yang berbelit disederhanakan agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, pemerintah memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan mendapatkan akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha.

“Kebijakan ini mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan di berbagai daerah dan memperkuat struktur ekonomi keluarga di tingkat akar rumput,” ungkap Drajad.

Ekonomi kerakyatan, lanjutnya, terus tumbuh seiring pelaksanaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih. [-RWA]

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap memasuki satu tahun masa kepemimpinannya.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, berbagai capaian signifikan telah berhasil diraih, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun hubungan internasional.

Guru Besar Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menciptakan pondasi ekonomi yang kuat. Data pemerintah menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12%, sementara inflasi berhasil ditekan di angka 2,65%. Capaian ini disebut luar biasa di tengah ketidakpastian global.

“Neraca perdagangan Indonesia tumbuh hingga 45,8%, mencerminkan peningkatan daya saing industri nasional. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan ekonomi pemerintah efektif mendorong pertumbuhan,” ujar Prof. Dr. Perdana Wahyu dalam diskusi di salah satu stasiun TV nasional, Jumat (17/10/2025).

Lebih lanjut, Prof. Perdana menyebut angka pengangguran turun ke 4,76%, seiring keberhasilan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih. Tingkat kemiskinan juga tercatat menurun hingga menyentuh angka terendah sejak krisis 1998, yaitu 4,76%.

“Defisit APBN tetap terjaga, dan optimisme pemerintah untuk menembus pertumbuhan ekonomi sebesar 8% mencerminkan soliditas fiskal yang patut diapresiasi,” tambahnya.

Sektor konsumsi juga menunjukkan geliat positif. Pusat perbelanjaan kembali ramai, sektor pariwisata tumbuh pesat, dan pasar modal mencatat rekor All Time High, yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap arah ekonomi Indonesia di bawah Prabowo-Gibran.

Sementara itu, di bidang hubungan internasional, Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan performa diplomasi yang sangat menonjol.

“Diplomasi ekonomi Presiden Prabowo membuahkan investasi senilai Rp 380 triliun dalam tahun pertamanya,” ungkap Prof. Angel.

Tak hanya ekonomi, peran aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian, terutama dalam isu Palestina dan konflik Timur Tengah, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara muslim besar yang moderat dan damai.

Prof. Angel menuturkan, pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB bahkan dinilai membawa optimisme baru bagi bangsa Indonesia.

“Kehadiran Presiden Prabowo di forum-forum seperti KTT FAZA dan Sidang PBB menunjukkan bahwa Indonesia kini semakin disegani dan diperhitungkan dalam percaturan global,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Drajad Wibowo menyoroti keberhasilan program swasembada pangan yang mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Deregulasi yang dilakukan pemerintah terbukti mempercepat distribusi pupuk dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

“Pemerintah juga menunjukkan komitmen besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan kini memiliki akses pembiayaan untuk usaha kecil dan mikro,” jelas Drajad.

Program MBG disebut sebagai penggerak ekonomi rakyat karena menciptakan permintaan tinggi terhadap bahan pangan, seperti telur dan daging ayam.

Menurutnya, Pemerintah pun merespons dengan membentuk kelompok usaha desa, seperti peternak ayam petelur, untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menggerakkan ekonomi desa.

“Sinergi antara swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penghidupan ekonomi masyarakat. Ini yang membedakan pemerintahan Prabowo-Gibran—memastikan stabilitas makro sekaligus menyentuh akar rumput,” imbuhnya.

Dengan capaian di berbagai sektor—mulai dari ekonomi makro, pengentasan kemiskinan, hingga diplomasi internasional, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan performa awal yang menjanjikan. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat populis, tetapi juga berdampak nyata di lapangan. (*)

Jakarta – Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah banyak program yang dikerjakan, pemerintah berhasil menciptakan swasembada pangan, menurunkan angka pengangguran, peningkatan perdagangan.
Sedangkan di kancah internasional Presiden Prabowo berhasil dalam diplomasi untuk menyudahi perang Gaza. Hal ini terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan oleh stasiun TV Swasta Nasional dengan tema Setahun Pemerintah Prabowo Gibran Bangun Optimisme Indonesia di Jakarta (17/10/25).

Salah satu narasumber Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu menyampaikan neraca perdagangan Indonesia dalam setahun ini hingga September mampu tumbuh cukup luar biasa, yaitu sekitar 45,8% dari Januari-September 2025. Pemerintah juga mampu menurunkan pengangguran.

“Yang luar biasa juga, penurunan angka pengangguran hingga 4,76% per Februari 2025, mungkin sekarang akan turun lagi” katanya.

Banyak program yang akan membantu menurunkan tingkat pengangguran, di sini MBG sudah berjalan, lalu Program Magang juga sudah dilaksanakan, lalu Koperasi Desa.

Lebih lanjut Perdana menyampaikan angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. “Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998” ujarnya. Jadi pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya.

“pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% Itu sebetulnya sangat di luar dugaan, sempat membuat polemik, tapi itu sebetulnya masalah metode saja yang digunakan BPS ke wilayah akademik” katanya.

Likuiditas 200 Triliun, yang kemarin, ditambah lagi sekarang sekitar 30 Triliun untuk BLT dan sebagainya, dan magang tadi, menurut analisis model kami di Great Institute yang kemarin kita coba simulasikan, akan bisa menambah 0,4%-0,58% pertumbuhan ekonomi dalam 6 bulan ke depan.

Sedangkan Ekonom Senior, Drajad Wibowo mengatakan Program swasembada pangan di era Presiden Prabowo mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi setelah aturan-aturan yang berbelit disederhanakan agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran.

“Banyak regulasi yang telah dihapus untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk, mudah penyaluran dan tepat sasaran” katanya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah deregulasi tersebut membuat petani kini lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Selain itu Pemerintah memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan mendapatkan akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha.
“Pemerintah terus membangun ekonomi kerakyatan terus tumbuh seiring pelaksanaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih” katanya.

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat.

Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D mengatakan yang dilakukan Presiden Prabowo berkun kunjung ke sejumlah negara melakukan diplomasi ekonomi.
“Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi” katanya.

Angel menyampaikan kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia.

“kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia” ujarnya.

Kedua, diplomasi perdamaian sebagai bentuk komitmen Indonesia. Presiden Prabowo menekankan komitmennya terutama kemarin di Sidang Majelis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza.
“Itu bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional” ujarnya.

Presiden Indonesia diundang dari sekian negara, hanya 30 negara hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, negara yang diperhitungkan sekali dan memiliki peran yang sangat strategis.