Jakarta – Beredar hoaks bahwa sejumlah kumpulan massa akan menyerbu Jakarta yang dikhawatirkan mengganggu kondisi yang telah kembali aman dan kondusif.

Aparat keamanan dan tokoh masyarakat pun menegaskan bahwa situasi nasional saat ini telah terkendali. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Imam Sugianto, menegaskan kondisi keamanan di seluruh wilayah dalam kendali TNI-Polri.

“Insya Allah kondusif semua,” kata Imam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan, potensi provokasi dalam demonstrasi sudah diantisipasi secara serius oleh kepolisian.

“Sudah dalam pengelolaan TNI Polri. Kita bersatu,” tegasnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri juga mengungkap fakta penting soal maraknya provokasi. Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim, menjelaskan pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif dan hasutan terkait aksi unjuk rasa.

“Hingga saat ini tercatat ada 592 akun dan konten yang telah diblokir lantaran menyebarkan provokasi di media sosial,” ujar Himawan.

Menurutnya, tim siber bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus menganalisis kemungkinan keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu.

“Patroli siber tetap digencarkan untuk mendeteksi akun baru yang menyebarkan provokasi,” imbuhnya.

Di tengah situasi kondusif yang dihadang isu provokatif, komunitas pengemudi ojek online (ojol) mengirimkan pesan menyejukkan. Humas URC Bergerak, Mpok Erna, menyampaikan bahwa pihaknya membagikan bunga mawar putih dan pink di kawasan Monas.

“Mawar putih itu simbol kami tidak mau terprovokasi. Kami suci dalam artian niat damai, bukan konotasi negatif. Sedangkan mawar pink menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang cinta damai. Ojol-ojol yang memang mencari nafkah di jalan raya,” ujar Erna.

Untuk memastikan keamanan, panitia aksi juga menerapkan mekanisme ketat dengan mendata peserta.

“Hanya pengemudi yang terdaftar resmi di aplikasi ojol yang diizinkan ikut aksi damai ini. Jadi, yang ikut aksi sudah kami registrasi sebelumnya,” jelasnya.

Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki Revi Respati, mengapresiasi langkah damai komunitas ojol yang memilih meredam ketegangan dengan simbol persatuan.

“Terima kasih kepada para ojol. Ini momentum yang sangat positif untuk mempererat persatuan. Damai adalah harga mati,” tegas Kompol Respati.

[]

JAKARTA – Gelombang demonstrasi di Jakarta diwarnai maraknya hoaks yang sengaja disebarkan untuk memperkeruh suasana. Salah satunya adalah isu bahwa ribuan orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan masuk Jakarta untuk melakukan aksi besar-besaran. Informasi tersebut ternyata tidak benar dan hanya bertujuan membangkitkan semangat kelompok anti pemerintah yang berada di Ibu Kota.

Selain isu itu, beredar pula hoaks lain seputar tudingan represi aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan sehingga mendorong eskalasi ketegangan di lapangan.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji.

Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.

Setelah itu, ia kembali mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” pungkas Septiaji.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pasca-aksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius.

Ia menjelaskan potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.

Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis.

“Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” ujar Radius Setiyawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif.

“Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,” tambah Radius.

Sementara itu, Founder The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menyampaikan pesan penting agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam adu domba melalui demonstrasi destruktif. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia berada dalam fase kebangkitan yang tidak boleh diganggu oleh provokasi.

“Indonesia berada di ambang kebangkitan, dan jangan sampai terus diadu domba,” kata Rasyid.

Ia menekankan kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, tetapi harus dijalankan dengan tetap menjaga kepentingan umum. Kerusuhan dan perusakan fasilitas, menurutnya, hanya akan menghamburkan uang rakyat.

“Sampaikanlah aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, dan tanpa tindakan yang merugikan fasilitas umum,” tutup Rasyid.

Dengan demikian, isu yang berkembang soal ribuan massa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta hanyalah hoaks yang dirancang untuk memprovokasi. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada kabar tersebut, melainkan menjaga persatuan serta mengedepankan aspirasi yang damai demi tegaknya demokrasi.

Jakarta – Berbagai elemen Masyarakat dan pemerintah daerah mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial yang seringkali tidak terverifikasi kebenarannya. Isu Hoax seperti adanya ribuan orang akan masuk Jakarta yang berasal dari dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung dan Makassar untuk melakukan aksi demo. Isu tersebut tidak benar dan hanya bertujuan untuk memperkeruh situasi di tanah air.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, termasuk pesan berantai WhatsApp. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya pesan ajakan untuk ricuh yang ramai dibagikan dalam beberapa hari terakhir.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi mengajak Masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban serta tidak terpancing provokasi ajakan demo anarkis.

“Bagi masyarakat bawah, mencari nafkah itu penting. Jadi demo tolong dihentikan, jangan sampai menimbulkan anarki dan kerusakan, itu imbauan dari MUI,” kata Masduki Baidlowi.

Sebelumnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama, juga menekankan bahwa pihaknya menginstruksikan seluruh anggota di daerah ikut menjaga ketertiban di tengah gelombang demonstrasi yang mengarah ke anarkisme.

“Seluruh jajaran KNPI provinsi, kota, kabupaten jangan terpancing provokasi. Jaga ketertiban dan tetap fokus pada tujuan demokrasi demi kebaikan bersama,” kata Haris.

Haris juga mengimbau kepada pengunjuk rasa agar bisa menyuarakan aspirasi sesuai koridor hukum yang berlaku, jangan sampai merusak fasilitas umum yang selama ini digunakan bersama.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, memgajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan. Dirinya menekankan pentingnya persatuan dan sikap bijak demi terciptanya kondisi kota yang kondusif.

“Saudara-saudaraku warga Kota Bandung yang saya cintai, di tengah dinamika dan gejolak situasi yang kita hadapi, mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan,” ujar Erwin.

Di Lampung, Ketua MUI Lampung, Prof. Mukri, menegaskan bahwa aksi-aksi anarkis yang belakangan mewarnai unjuk rasa di berbagai daerah justru memperburuk keadaan dan menimbulkan kerugian bersama.

“Kalau gedung DPRD dibakar, kantor pemerintah dihancurkan, siapa yang rugi? Kita semua sebagai rakyat. Karena itu MUI berharap tidak ada yang terprovokasi,” tegasnya.

Aktris Nana Mirdad turut menyerukan agar masyarakat lebih cermat dalam menerima dan membagikan informasi di tengah maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

“Berhati-hati juga dalam memilah dan sharing berita mana yang benar dan tidak,” tulisnya dalam unggahan di Instagram Story.

Di daerah lainnya, sejumlah elemen masyarakat Kota Pekalongan, yang terdiri atas organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, serta berbagai unsur lainnya. menyatakan sikap mengecam aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara anarkis, merusak fasilitas publik, hingga berujung pada penjarahan. Mereka berkomitmen menjaga kedamaian, ketertiban, dan kondusivitas.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan, Dr. H. Tubagus Surur, M.Ag, meminta warga agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menghindari anarkisme serta menjaga kondusivitas kota dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, di era digital ini, informasi dapat disebarkan dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak. [RWA]

Sorong – Sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Papua Barat Daya menyerukan imbauan kepada warga agar tidak mudah terpengaruh isu maupun provokasi terkait situasi keamanan pasca pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar. Mereka mengingatkan bahwa aksi anarkis hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

Tokoh adat Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Demak Siji, menegaskan pentingnya menahan diri dan tidak ikut dalam aksi-aksi yang berpotensi merugikan.

“Saya pesan kepada seluruh orang Maybrat yang ada di Kabupaten Maybrat maupun di Sorong agar jangan ikut mencampuri demo-demo. Banyak hal yang kita sudah lihat, ada yang jadi korban bahkan ditahan. Itu semua merugikan kita sendiri,” ujar Demak Siji.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

”Mari kita pikirkan masa depan anak-anak kita agar tetap aman, sehat, dan bisa bekerja untuk hidup yang lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kelompok tertentu.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja menciptakan keributan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak bergandengan tangan untuk menciptakan suasana damai.

Saya berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda bersama-sama menjaga wilayah kita agar tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Moses Parebabo, Tokoh Masyarakat Biak Karon sekaligus Kepala Kampung Ruaf di Kabupaten Tambrauw, juga menyampaikan pesan serupa.

“Saya mengajak masyarakat Biak Karon di Kabupaten Tambrauw agar tidak terpengaruh isu-isu negatif. Mari kita ciptakan Tambrauw yang aman dan kondusif demi kepentingan bersama,” katanya.

Para tokoh Papua Barat Daya sepakat bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga kedamaian di wilayah Papua.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Papua kembali menjadi sorotan setelah pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar memunculkan dinamika di tengah masyarakat. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi munculnya aksi anarkis yang justru dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam momentum ini, suara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lokal di Papua Barat Daya muncul sebagai pengingat penting agar seluruh lapisan masyarakat tetap mengedepankan kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu maupun ajakan yang merugikan.

Seruan perdamaian ini mengandung pesan mendalam, bahwa stabilitas sosial di Papua bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan atau pemerintah, melainkan juga bagian dari kearifan masyarakat adat yang sejak lama menjunjung tinggi nilai harmoni. Dalam pandangan tokoh adat, kedamaian menjadi fondasi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi pembangunan yang lebih merata di tanah Papua.

Tokoh Adat Aitinyo Raya di Kabupaten Maybrat sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Demak Siji, mengingatkan agar masyarakat tidak terseret arus provokasi. Ia menegaskan bahwa aksi anarkis hanya akan menimbulkan kerugian, baik dari sisi keamanan maupun masa depan sosial ekonomi warga. Pesan ini mencerminkan sikap bijak seorang pemimpin adat yang memahami betul dampak buruk dari kekacauan. Ketika energi masyarakat habis untuk konflik, maka yang terhambat adalah pembangunan dan kesejahteraan yang justru sangat dibutuhkan.

Nada serupa juga datang dari Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele. Ia menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang sengaja menciptakan keributan. Menurutnya, stabilitas adalah kunci agar seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang. Dorongan ini bukan sekadar imbauan, melainkan refleksi dari keprihatinan seorang tokoh yang ingin melihat Sorong dan wilayah sekitarnya terus bergerak maju tanpa terjebak dalam konflik yang tidak produktif.

Tidak hanya itu, Tokoh Masyarakat Biak Karon Sekaligus Kepala Kampung Ruaf di Kabupaten Tambrauw, Moses Parebabo, menekankan perlunya masyarakat menjauhi isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah. Ia mengajak masyarakat Tambrauw untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif demi kepentingan bersama. Sikap ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kedamaian sudah menjadi komitmen kolektif berbagai lapisan masyarakat Papua.

Imbauan dari para tokoh tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Papua memiliki kesadaran tinggi untuk tidak terjebak dalam provokasi yang bisa merusak tatanan sosial. Dalam konteks pembangunan Papua, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak. Tanpa suasana damai, sulit bagi pemerintah maupun pihak swasta untuk menjalankan program-program strategis yang dirancang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Papua menyimpan potensi besar, baik dari sumber daya alam maupun keanekaragaman budaya. Namun, potensi itu hanya bisa dioptimalkan apabila keamanan tetap terjaga. Konflik dan kekacauan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menjaga kedamaian, maka Papua akan mampu menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Peran tokoh adat dan masyarakat menjadi penting karena mereka adalah figur yang memiliki kedekatan emosional dengan warga. Nasihat mereka lebih mudah diterima karena lahir dari nilai-nilai lokal yang telah dipegang sejak lama. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan budaya dan kearifan lokal merupakan salah satu kunci dalam merawat harmoni di Papua. Ketika tokoh adat bersuara lantang menolak provokasi, maka masyarakat akan lebih percaya bahwa kedamaian adalah pilihan terbaik.

Pemerintah pusat dan daerah pun tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kolaborasi menjadi jalan tengah untuk memastikan Papua tetap aman. Aparat keamanan diharapkan bertindak dengan humanis dan mengedepankan dialog, sementara masyarakat menjaga diri dari pengaruh isu-isu yang menyesatkan. Jika keduanya berjalan seiring, maka Papua dapat menjadi contoh bahwa kedamaian bukan utopia, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan melalui komitmen bersama.

Dalam konteks ini, imbauan para tokoh Papua patut diapresiasi. Mereka menunjukkan bahwa kesadaran menjaga stabilitas tidak hanya lahir dari instruksi formal, melainkan juga dari suara moral masyarakat itu sendiri. Pesan moral yang disampaikan para tokoh adat adalah bentuk nyata tanggung jawab sosial yang mengakar dalam budaya Papua: menjaga harmoni demi masa depan generasi penerus.

Selain itu, imbauan untuk menahan diri dari aksi anarkis juga relevan dengan upaya menjaga citra Papua di mata nasional maupun internasional. Dunia tengah menyoroti bagaimana Papua berkembang sebagai bagian integral dari Indonesia. Dengan kedamaian, maka Papua dapat menunjukkan jati diri sebagai wilayah yang tidak hanya kaya budaya, tetapi juga berkomitmen pada persatuan bangsa.

Pada akhirnya, kedamaian Papua adalah investasi jangka panjang. Seruan dari para tokoh Papua menegaskan bahwa provokasi hanya membawa kerugian, sementara harmoni membuka pintu kemajuan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh masyarakat Papua untuk mendengar suara bijak para tokoh mereka, agar tanah Papua tetap menjadi rumah yang aman, damai, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi. “Kita sedang menghadapi realitas kebocoran besar atas kekayaan negara. Tidak ada pilihan lain selain bertindak tegas, meskipun langkah ini mungkin tidak populer bagi sebagian pihak,” ujarnya.

Presiden Prabowo kemudian menekankan bahwa kebocoran anggaran negara telah berhasil ditekan secara signifikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar Rp 300 triliun dari potensi kebocoran dan korupsi.

“Ini adalah bukti konkret bahwa langkah-langkah perbaikan tata kelola sudah berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa praktik korupsi terjadi tidak hanya di level atas, melainkan juga di bawah.

“Kita menemukan praktik korupsi tidak hanya di birokrasi pusat, tetapi juga di eselon bawah, BUMN, bahkan BUMD. Semua ini harus dibersihkan, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Novita Wijayanti menyebut arah kebijakan itu sebagai peta jalan memberantas korupsi. “Pidato Presiden bukan hanya laporan tahunan, tetapi pedoman strategis untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” ucapnya.

Novita juga menambahkan bahwa keberhasilan menyelamatkan ratusan triliun rupiah dari kebocoran anggaran merupakan langkah nyata yang patut diapresiasi.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan beliau bekerja untuk rakyat, dengan mengutamakan efisiensi dan integritas. Kami di parlemen siap mendukung penuh langkah-langkah ini agar cita-cita Indonesia bersih dari korupsi benar-benar terwujud,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dukungan politik, pengawasan publik, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan agenda besar tersebut.

“Semua elemen bangsa perlu bersatu memastikan korupsi tidak lagi menggerogoti masa depan generasi mendatang,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai wujud nyata merespons aspirasi masyarakat yang menginginkan birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel. Penegasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip integritas dan keadilan.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, tekad tersebut merupakan langkah penting mengembalikan marwah bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang bebas dari korupsi.

“MUI mengapresiasi kesungguhan dan semangat Presiden dalam memberantas korupsi. Rakyat Indonesia harus mendukung penuh upaya tersebut,” ujar Buya Amirsyah Tambunan.

Pihaknya menilai ada sejumlah langkah konkret yang harus segera dituntaskan, di antaranya mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

RUU tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum dalam proses penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

“Ini kesempatan emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dan merdeka dari jeratan korupsi. Mari kita dukung DPR dan pemerintah untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset. Rakyat butuh bukti, bukan janji,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Kholid, menyatakan dukungannya terhadap salah satu tuntutan demonstran yang mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Kholid, RUU Perampasan Aset merupakan langkah konkret untuk mengatasi maraknya kasus korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, aturan ini diyakini mampu memastikan bahwa aset negara yang dirampas oleh koruptor dapat dikembalikan demi kesejahteraan rakyat.

“Korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Ia adalah perampasan hak rakyat. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun. RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, efektif dan tegas untuk menutup ruang itu,” ujar Kholid.

RUU ini secara komprehensif mengatur objek yang dapat dirampas, yaitu mulai dari harta hasil tindak pidana, harta yang digunakan untuk kejahatan hingga harta hasil korupsi yang dialihkan kepada pihak lain.

“Dengan cara ini, RUU Perampasan Aset bukan menambah masalah, melainkan menghadirkan solusi adil bagi rakyat, tegas bagi tindakan pidana korupsi, dan efektif dalam proses penegakan hukum,” jelasnya.

Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk melangkah menuju negara maju yang berdaya saing global dan bebas dari korupsi.

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*)

Tingginya partisipasi publik dalam menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi belakangan ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Fenomena ini bukanlah tanda ketidakstabilan, melainkan bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Pemerintah menyikapi dinamika tersebut dengan pendekatan yang konstruktif, mengedepankan dialog, serta mengambil langkah-langkah kebijakan yang tegas untuk memperkuat komitmen antikorupsi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai. Ia menyampaikan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan dengan baik akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Presiden juga mendorong DPR untuk membuka ruang dialog langsung dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil, sebagai bentuk penguatan komunikasi politik yang sehat. Dalam pernyataannya, Presiden mengajak seluruh warga negara untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah, seraya mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional dengan semangat gotong royong.

Pernyataan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik yang tengah berkembang. Dengan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindaklanjuti, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjadikan partisipasi publik sebagai bagian integral dari proses pengambilan kebijakan. Dorongan kepada DPR untuk membuka ruang dialog langsung dengan elemen masyarakat juga memperlihatkan semangat kolaboratif dalam membangun komunikasi politik yang sehat dan terbuka.

Di tingkat kementerian, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat secara serius. Ia menjelaskan bahwa seluruh tuntutan yang muncul akan dipelajari dan dikaji sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Tito juga menekankan bahwa pemerintah akan

berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merespons tuntutan yang relevan, baik yang ditujukan kepada eksekutif maupun legislatif. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga siap bekerja secara sistematis untuk mengakomodasi aspirasi publik.

Arahan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons dinamika sosial secara bijak dan terukur. Dengan menekankan pentingnya kesederhanaan dan empati terhadap kondisi masyarakat, pemerintah menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal keteladanan. Langkah ini sekaligus memperkuat citra birokrasi yang adaptif dan tidak abai terhadap sentimen publik.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Jaringan Resolusi 98, yang terdiri dari para mantan aktivis reformasi, menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintah sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran. Haris Rusly Moti, salah satu tokoh utama jaringan tersebut, menyoroti langkah pemerintah dalam mereklamasi jutaan hektar lahan sawit yang dikuasai secara tidak sah sebagai bukti nyata komitmen antikorupsi. Ia juga mengapresiasi kebijakan pengetatan bonus dan tunjangan eksekutif BUMN sebagai bentuk efisiensi fiskal yang berpihak pada rakyat.

Lebih jauh, Ia menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kurang terakomodasi. Dalam konteks demonstrasi, Jaringan Resolusi 98 menyerukan agar aksi dilakukan secara damai dan menghindari kekerasan. Mereka menyambut baik komitmen pemerintah untuk menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden yang menelan korban jiwa, sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa demonstrasi bukan dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Pemerintah yang mampu mendengar, merespons, dan bertindak adalah pemerintah yang kuat dan layak mendapat kepercayaan rakyat. Kebijakan antikorupsi yang tegas bukan hanya menjawab tuntutan demonstran, tetapi juga menjadi fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.

Indonesia yang bebas dari korupsi adalah Indonesia yang menjunjung tinggi nilai integritas, keadilan, dan kesejahteraan. Bayangkan sebuah negeri di mana anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Dengan kemauan politik yang kuat, partisipasi aktif masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang konsisten, cita-cita tersebut bukan mustahil untuk diwujudkan.

Pemerintah telah memulai langkah besar. Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu, menjaga momentum, dan terus mengawal kebijakan antikorupsi. Karena Indonesia yang maju dan bermartabat adalah Indonesia yang bersih dari korupsi.

Jika kamu ingin versi ini disesuaikan untuk media tertentu atau gaya editorial yang lebih formal atau populer, aku bisa bantu sesuaikan lagi.

Indonesia tanpa korupsi adalah Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Bayangkan negeri di mana anggaran publik digunakan sepenuhnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Di mana pejabat negara menjadi teladan moral, bukan simbol kemewahan. Dengan komitmen politik yang kuat, dukungan masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang konsisten, Indonesia bisa mewujudkan cita-cita tersebut.

Pemerintah telah memulai langkah besar. Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu, menjaga momentum, dan terus mengawal kebijakan antikorupsi. Karena Indonesia yang indah adalah Indonesia yang bebas dari korupsi. Indonesia tanpa korupsi bukan sekadar harapan, melainkan tujuan yang bisa dicapai dengan komitmen kolektif. Di negeri yang bebas dari korupsi, anak-anak bisa bermimpi besar tanpa dibatasi ketimpangan, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk maju. Itulah Indonesia yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Ferdian Kristopher

Pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan politik, melainkan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjawab aspirasi publik yang mendambakan pemerintahan bersih dan berintegritas. Di tengah tantangan global dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh berbagai institusi, baik pusat maupun daerah, menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada sektor-sektor vital seperti dana desa, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang kerap menjadi titik rawan korupsi. Pendekatan persuasif dan represif akan terus dilakukan demi memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya antikorupsi di Papua Pegunungan.

Komitmen serupa datang dari Majelis Ulama Indonesia yang secara terbuka mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyebut bahwa tekad Presiden merupakan bagian dari Asta Cita poin ke-tujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam pertemuan di Istana Negara, Buya Amirsyah menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai instrumen hukum yang akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Ia mengajak seluruh komponen bangsa mendukung penuh langkah pemerintah.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyuarakan komitmen serupa. Dalam pernyataannya ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah konkret seperti penguatan pengawasan internal dan pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Penting untuk disadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan terhadap pelaku, tetapi juga soal membangun sistem yang mencegah korupsi sejak dini. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron, dalam forum koordinasi dengan DPRD dan pemerintah daerah, ia menekankan bahwa komitmen kepala daerah dan legislatif adalah kunci keberhasilan upaya antikorupsi. Menurutnya, jika kepala daerah dan DPRD tidak memiliki komitmen, maka upaya pemberantasan korupsi akan sulit berhasil. Pernyataan ini mempertegas bahwa sinergi antarlembaga dan integritas para pemimpin daerah menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Selain itu, pendekatan edukatif dan partisipatif juga menjadi strategi penting dalam membangun budaya antikorupsi. Pemerintah melalui KPK dan lembaga terkait terus mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pelayanan publik. Program-program seperti pendidikan antikorupsi di sekolah, pelatihan integritas bagi ASN, serta pelaporan melalui aplikasi digital menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan yang berbasis partisipasi publik.

Di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi menjadi penanda bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi prioritas utama. Ketika masyarakat menyuarakan keinginan untuk hidup dalam sistem yang adil dan transparan, pemerintah menjawabnya dengan kebijakan dan tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan sehat, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga direspons secara konkret.

Lebih jauh, keberhasilan pemberantasan korupsi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Anggaran yang bebas dari kebocoran akan lebih efektif digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, memperluas akses kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, komitmen antikorupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Melihat berbagai langkah yang telah diambil, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah saat ini berada di jalur yang benar. Dukungan dari tokoh agama, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Ini adalah bukti bahwa negara tidak abai terhadap aspirasi publik, melainkan menjadikannya sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan.

Sebagai penutup, kita patut memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas. Di bawah kepemimpinan yang tegas dan visioner, serta dukungan dari berbagai pihak, pemberantasan korupsi bukan lagi sekadar wacana, melainkan gerakan nyata yang terus bergerak maju. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju secara ekonomijuga bermartabat dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka mendengar, memahami, dan bertindak sesuai dengan harapan rakyat. Kini saatnya kita semua ikut menjaga dan memperkuat komitmen tersebut demi masa depan bangsa yang lebih cerah, dengan terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama. Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, cita-cita menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing dapat benar-benar terwujud.

)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan masyarakat melalui patroli gabungan berskala besar hingga ke tingkat RT/RW. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasca maraknya aksi anarkis dan penjarahan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, menekankan bahwa kehadiran aparat adalah bentuk nyata negara melindungi warganya.

“Atas instruksi Bapak Kapolri, kami meminta seluruh Polda dan Polres segera berkoordinasi dengan jajaran TNI. Patroli bersama dilakukan untuk memastikan masyarakat terlindungi dari segala bentuk ancaman, baik perusuh maupun aksi anarkis,” ujarnya.

Untuk itu, patroli skala besar tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga menjangkau lingkungan perumahan warga. Dengan langkah tersebut, aparat ingin memastikan rasa aman benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

“Kami pastikan tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Patroli kami laksanakan hingga ke tingkat RT/RW agar masyarakat merasakan langsung kehadiran negara,” jelasnya.

Dedi menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga kondusivitas. Aparat tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan warga dan tokoh-tokoh setempat.

“Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda adalah kunci menjaga stabilitas. Masyarakat adalah mata dan telinga kami di lapangan,” imbuhnya.

Komitmen serupa juga ditegaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia menekankan bahwa TNI akan mendukung penuh langkah Polri demi stabilitas nasional. Menurutnya, kerja sama lintas institusi menjadi kunci agar pengamanan berjalan efektif di seluruh daerah.

“Sinergi TNI dan Polri tidak bisa ditawar lagi. Kami siap turun langsung bersama jajaran kepolisian agar situasi tetap terkendali dan rakyat merasa aman,” tegasnya.

Dukungan tersebut diikuti dengan penekanan pada aspek profesionalisme dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Jenderal Agus mengingatkan agar setiap prajurit tetap mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap operasi pengamanan.

“Kami tekankan kepada seluruh prajurit agar bertugas dengan hati, tetap humanis, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Tugas kita bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga memastikan masyarakat merasa dilindungi,” pungkasnya.