Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar patroli gabungan berskala besar di sejumlah wilayah strategis, khususnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya, pasca rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Patroli gabungan ini merupakan langkah konkret dan strategis untuk memastikan situasi tetap kondusif serta mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan dilakukan secara mobile maupun stasioner, dengan menyasar titik-titik vital dan lokasi yang dinilai rawan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan sesuai hukum.

“Kami hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Silakan menyampaikan pendapat, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan tertib,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Mayjen TNI Mohammad Fadjar, M.PICT., atau yang akrab disapa Kosasih, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya pasca-demonstrasi.

“Kami adalah satu kesatuan. Pangdam III/Siliwangi memiliki semboyan Sili Asih, Sili Asuh, dan Sili Wewangi. Seluruh jajaran sudah kami instruksikan untuk saling mendukung, baik dengan Polri maupun pemerintah daerah,” ujar Mayjen Kosasih.

Ia juga menegaskan bahwa ego sektoral tidak boleh menjadi penghalang dalam penanganan dinamika sosial dan politik.

“TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus seiring dan sejalan. Komunikasi, saling menghargai, dan perlindungan adalah kunci,” tambahnya.

Wakapolri, Komjen Pol Agus Andrianto, turut memberikan pernyataan tegas terkait pentingnya menjaga ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa arahan Kapolri adalah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga, terutama pasca aksi unjuk rasa yang sempat berujung anarkis.

“TNI dan Polri bersinergi penuh untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Tidak ada toleransi terhadap aksi anarkisme dan vandalisme,” tegas Komjen Agus.

Hingga saat ini, situasi di Jakarta terpantau kondusif. Sebanyak 5.369 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dikerahkan untuk mengamankan berbagai titik strategis, termasuk Gedung DPR/MPR RI, Monas, dan Bundaran HI.

Patroli gabungan ini direncanakan akan terus dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, tidak hanya di pusat kota tetapi juga hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini menunjukkan komitmen TNI-Polri dalam memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Oleh : Anggara Hidayat )*

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui media maupun aksi turun ke jalan. Namun, kebebasan itu tentu harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam praktiknya, aksi unjuk rasa kerap berpotensi menimbulkan gesekan, baik antar kelompok maupun dengan aparat, yang pada akhirnya bisa berujung pada kericuhan. Untuk mencegah hal tersebut, negara menghadirkan solusi strategis melalui operasi gabungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sinergi ini merupakan wujud komitmen menjaga keamanan, kenyamanan publik, sekaligus memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap bisa tersalurkan tanpa menimbulkan kekacauan.

Operasi gabungan TNI-Polri dalam pengamanan unjuk rasa memiliki dimensi yang sangat penting. Polri, sesuai mandat konstitusi, memang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Namun, ketika eskalasi massa berpotensi meluas dan menimbulkan kerawanan, TNI hadir untuk memberikan dukungan. Kolaborasi keduanya melahirkan kekuatan yang solid, terkoordinasi, dan terukur. Tujuannya jelas, mencegah kericuhan, menjaga ketertiban, serta melindungi keselamatan masyarakat luas yang bisa terdampak jika aksi unjuk rasa berubah menjadi anarkis.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, operasi skala besar merupakan tindaklanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah berlanjutnya aksi unjuk rasa mahasiswa dan Ojol pada kerusuhan. Masyarakat yang tidak ada kepentingan keluar malam, diingatkan untuk tetap di rumah, kecuali ada kepentingan darurat membawa orang sakit, ada pekerjaan dan sejenisnya.

Bentrokan antara aparat dan massa tidak hanya merugikan peserta aksi, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi warga sekitar. Sarana publik rusak, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan tak jarang muncul korban jiwa. Dari pengalaman inilah lahir kesadaran bahwa pendekatan keamanan harus lebih terpadu. Kehadiran TNI-Polri dalam satu barisan operasi gabungan menghadirkan keyakinan bahwa situasi serupa dapat dicegah, karena pengendalian massa dilakukan lebih terstruktur, profesional, dan berlapis.

Operasi gabungan juga membawa dimensi psikologis yang signifikan. Masyarakat umum, yang tidak ikut serta dalam aksi, merasa lebih tenang ketika melihat aparat hadir secara sigap namun humanis. Mereka tidak takut beraktivitas, karena tahu keamanan tetap terjamin. Bagi peserta aksi sendiri, kehadiran aparat dalam jumlah cukup menjadi pengingat agar mereka menyalurkan aspirasi secara damai, tidak terprovokasi, dan menjauhi tindakan anarkis. Dengan kata lain, operasi gabungan berfungsi sebagai benteng pencegah sekaligus penyejuk suasana.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi. Pihaknya menekankan pentingnya penyelesaian perbedaan melalui musyawarah dan jalur hukum.

Lebih dari sekadar menghadirkan pasukan di lapangan, TNI-Polri juga mengedepankan strategi komunikasi dan pendekatan humanis. Sebelum aksi berlangsung, aparat melakukan dialog dengan koordinator lapangan, menyusun rencana pengamanan, serta mengedukasi massa tentang aturan yang berlaku. Saat aksi berlangsung, aparat ditugaskan untuk tetap ramah, mengedepankan persuasif, dan hanya bertindak tegas bila situasi benar-benar mendesak. Pendekatan seperti ini memperlihatkan wajah baru aparat keamanan, bukan represif, melainkan protektif dan melayani.

Operasi gabungan TNI-Polri juga meneguhkan citra negara yang hadir untuk rakyat. Ketika publik menyaksikan sinergi kedua institusi ini, kepercayaan terhadap pemerintah semakin menguat. Mereka yakin bahwa aspirasi rakyat tidak diabaikan, tetapi juga tidak boleh mengorbankan kepentingan bersama berupa keamanan dan kenyamanan publik. Pesan yang disampaikan jelas, demokrasi dan ketertiban bisa berjalan beriringan, asalkan semua pihak mau menghormati aturan dan mengedepankan kepentingan bangsa.

Dari sisi pembangunan nasional, keberhasilan operasi gabungan dalam mencegah ricuhnya aksi unjuk rasa membawa dampak positif yang luas. Stabilitas keamanan menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kelancaran pelayanan publik. Investor tidak ragu menanamkan modal ketika melihat negara mampu mengelola dinamika sosial secara damai. Begitu pula masyarakat kecil, mereka bisa tetap bekerja, berdagang, atau belajar tanpa terganggu kericuhan di jalanan.

Operasi gabungan ini juga menjadi sarana pembelajaran organisasi dan kepemimpinan bagi TNI-Polri. Dengan berinteraksi di lapangan, kedua institusi semakin memahami karakter dan metode kerja masing-masing. Hasilnya, lahir koordinasi yang lebih baik, yang kelak akan sangat berguna menghadapi tantangan lain seperti bencana alam, ancaman terorisme, atau gangguan keamanan di perbatasan. Kebersamaan dalam mengelola unjuk rasa menjadi latihan nyata membangun sinergi untuk menghadapi situasi lebih kompleks di masa depan.

Era digital membuat mobilisasi massa lebih cepat, provokasi lebih mudah menyebar, dan potensi konflik lebih sulit diprediksi. Namun, dengan pengalaman yang terus diasah melalui operasi gabungan, aparat diyakini mampu beradaptasi. Yang tidak kalah penting, masyarakat juga diharapkan semakin dewasa dalam menyalurkan aspirasi. Aksi damai akan semakin produktif jika dijalankan dengan tertib, tanpa harus menimbulkan korban.

Akhirnya, operasi gabungan TNI-Polri merupakan manifestasi nyata dari komitmen negara menghadirkan kenyamanan publik. Sinergi ini membuktikan bahwa pengamanan aksi unjuk rasa tidak harus menimbulkan ketakutan, melainkan dapat menjadi wadah aspirasi yang sehat sekaligus aman. Dengan dukungan masyarakat dan profesionalisme aparat, Indonesia dapat terus menjaga stabilitas sambil merawat demokrasi.

)* Pengamat Pertahanan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kondisi keamanan dan ketertiban nasional merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergerak, kehadiran aparat negara yang solid menjadi penopang penting agar stabilitas tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat krusial. Soliditas keduanya bukan hanya simbol sinergi kelembagaan, tetapi juga manifestasi nyata dari komitmen menjaga persatuan bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat.

TNI dan Polri memiliki mandat yang berbeda tetapi saling melengkapi. TNI berfungsi menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dari ancaman luar maupun dalam. Sementara Polri berfokus pada pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Meskipun berbeda tugas pokok, keduanya kerap bekerja bersama di lapangan, terutama saat menghadapi isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Sinergi ini terlihat nyata dalam berbagai momentum, mulai dari pengamanan Pemilu, penanggulangan bencana, hingga penanganan aksi unjuk rasa besar yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Keharmonisan hubungan TNI-Polri menjadi modal penting agar masyarakat tetap percaya bahwa negara hadir memberikan perlindungan terbaik.

TNI dan Polri seringkali melakukan pengamanan gabungan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memiliki makna strategis dalam menunjukkan bahwa mereka berdiri netral, profesional, dan berpihak pada rakyat serta konstitusi. Mereka memperlihatkan soliditas dalam pengamanan berbagai agenda nasinal. Kehadiran mereka di lapangan memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas tanpa rasa khawatir.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Arahan tersebut menekankan pentingnya menjaga soliditas dan kerja sama antara kedua institusi demi stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Soliditas Polri TNI menjadi kunci utama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedua lembaga harus “bekerja sama dan sama-sama bekerja” dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa seluruh langkah dalam menghadapi situasi terkini dijalankan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan hukum, dengan memperkuat sinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho mengatakan bahwa arahan Presiden kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI menekankan pentingnya langkah tegas menghadapi aksi-aksi anarkis di berbagai wilayah. Namun, seluruh tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum. Seluruh langkah yang dilakukan Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku. Pihaknya memastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Polri memastikan penanganan situasi mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dengan prioritas utama melindungi keselamatan masyarakat, personel TNI-Polri, markas komando, asrama, dan objek vital nasional.

Irjen. Sandi menegaskan, setiap jajaran dari Polda hingga Polsek sudah diinstruksikan untuk mempersiapkan data, strategi, personel, serta sarana prasarana secara matang agar langkah di lapangan tetap disiplin, proporsional, dan profesional. Kerja sama erat TNI dan Polri diyakini menjadi kunci dalam pemulihan keamanan nasional. Sinergi TNI-Polri akan terus diperkuat untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, Polri mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati, namun harus dilakukan sesuai aturan hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada aspek keamanan semata, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat. TNI-Polri seringkali berperan sebagai penengah dalam konflik horizontal yang muncul di berbagai daerah. Melalui pendekatan persuasif, komunikasi sosial, hingga operasi bhakti TNI dan Polri, kehadiran aparat dapat meredam potensi perpecahan dan mendorong terciptanya harmoni di tengah keberagaman bangsa.

Program-program seperti patroli gabungan, kegiatan sosial, serta penyuluhan keamanan di desa-desa juga menjadi bukti nyata bahwa soliditas TNI-Polri tidak sebatas pada operasi bersenjata, melainkan menyentuh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, rasa aman yang dibangun bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis.

Kunci utama soliditas TNI-Polri terletak pada komitmen menjaga netralitas serta profesionalisme. Dalam setiap situasi, mereka berdiri di atas semua golongan, mengutamakan kepentingan bangsa, dan menjunjung tinggi hukum serta konstitusi. Netralitas ini bukan hanya penting dalam menjaga kepercayaan publik, tetapi juga sebagai fondasi agar keduanya tetap kokoh menghadapi upaya adu domba atau provokasi pihak-pihak tertentu.

Soliditas TNI dan Polri merupakan aset strategis bangsa dalam menjaga kondusivitas nasional. Kehadiran keduanya yang selalu seiring sejalan memberikan rasa aman bagi masyarakat, menopang jalannya pembangunan, serta memperkokoh persatuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan dan ancaman yang terus berkembang, TNI-Polri semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kepercayaan publik.

Dengan soliditas yang kokoh, TNI dan Polri tidak hanya menjadi simbol keamanan negara, tetapi juga wujud nyata dari hadirnya negara di tengah rakyat. Pada akhirnya, rasa aman yang dirasakan masyarakat adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi tanpa henti dari dua pilar utama penjaga bangsa ini.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Di tengah gelombang demonstrasi yang marak, tokoh agama dan akademisi terkemuka di Indonesia bersatu menyerukan kepada masyarakat untuk menolak tindakan anarkis dan menyampaikan aspirasi secara damai. Seruan ini sejalan dengan langkah cepat pemerintah dalam meredakan situasi, yang dinilai sebagai cerminan kematangan berdemokrasi.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dengan mengundang tokoh-tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dan mendoakan bangsa agar situasi kembali kondusif.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, mengapresiasi langkah Presiden, menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak dimiliki negara lain.

“Walaupun perintah agama untuk saling memberikan wasiat kebenaran, namun ketika menyampaikannya adalah dengan kesabaran,” ujar Marsudi.

Berbagai perwakilan agama menyuarakan pesan perdamaian. Penasehat Gereja Bethel Injili Nusantara, Pendeta Johnny Lokollo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat,” ujar Johnny.

Senada, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu.

“Mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoakan Indonesia bahagia,” tegasnya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menyoroti bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi, namun ia menegaskan bahwa aksi yang merusak dan anarkis akan berujung pada kerugian bagi masyarakat luas.

“Ketika cara-caranya merusak dan anarkis, tentu mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk kerusakan fasilitas umum. Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum,” ujarnya.

Menurut Aditya, aksi anarkis seringkali timbul karena penyampaian aspirasi dilakukan secara berlebihan. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengundang tokoh agama dan organisasi masyarakat adalah respons yang sangat tepat.

“Presiden melakukan respon cepat itu merupakan hal yang tepat, karena memang ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah cepat,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya bagi pejabat publik untuk menunjukkan empati dan mengambil langkah konkret, tidak hanya sebatas permintaan maaf.

Seruan damai dari tokoh agama, dan akademisi ini menunjukkan adanya konsensus kuat di antara berbagai elemen bangsa untuk menolak perpecahan. Langkah-langkah dialogis yang diinisiasi oleh pemerintah telah membangun jembatan kepercayaan yang kokoh dan memperkuat fondasi negara dalam menghadapi tantangan ke depan.

(*/rls)

Jakarta – Kericuhan dan anarkisme yang terjadi dalam berbagai aksi massa di beberapa daerah belakangan ini mengundang perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh agama dan akademisi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud mengatakan bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah Adalah bagian dari ajaran agama sekaligus hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, penyampaian aspirasi harus tetap dalam koridor hukum.

“Menyampaikan pendapat adalah hak, tapi kalau sampai merusak dan mejarah, jelas melanggar hukum agama maupun hukum positif,” jelas Marsudi di Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa dalam menyampaikan pendapat juga diperlukan kesabaran. Di dalam agama pun dilarang untuk melakukan kerusakan.

“Utamakan untuk menjaga jiwa, menjaga harta, baik milik publik atau pemerintah dan fasilitas umum, semuanya harus dijaga,” ucapnya.

Marsudi pun mengajak agar berhenti bertindak anarkis yang mengatasnamakan demokrasi dan beralih kepada pendekatan yang lebih konstruktif untuk membangun dialog demi membangun Indonesia yang lebih baik.

“Kami mengajak para ulama, pemimpin organisasi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama menciptakan dialog yang lebih konstruktif. Mari kita sampaikan kritik dan saran dengan cara yang santun, serta selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” jelasnya.

Sejurus dengan sikap MUI, Pakar Komunikasi Politik Aditya Perdana mengungkapkan jika penerapan demokrasi secara damai menjadi landasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Negara membutuhkan stabilitas dan kedamaian agar pembangunan dan kemajuan bangsa bisa terus berjalan.

“Demokrasi adalah sebuah proses yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kita harus menjaga agar proses ini berlangsung dengan damai, tanpa terjebak dalam konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama.” terangnya.

Ia menekankan, dalam mewujudkan hal tersebut, peran dan komitmen semua pihak sangat diperlukan. Associate Professor (Profesor Madya) Ilmu Politik UI itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

“Mari kita ciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi yang damai untuk kemajuan bersama, Kita sudah mempunyai kesepakatan, bahwa dalam sebuah negara demokrasi, menyampaikan protes dan pendapat itu adalah hak. Bahkan dalam konstitusi sudah ada hukumnya, artinya ruang itu ada jaminan yang jelas,” tutupnya.

(*/rls)

Oleh : Herfi Afanti )*

Demokrasi sejatinya adalah ruang di mana setiap warga negara dapat menyampaikan pandangan, aspirasi, serta kritik tanpa adanya rasa takut dan tekanan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi bukan hanya sekadar prosedur politik, melainkan juga sebuah nilai hidup bersama yang menjunjung tinggi martabat manusia. Ulama dan akademisi menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikotori oleh praktik kekerasan, intimidasi, maupun tindakan anarkis yang justru mencederai esensi kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, demokrasi yang sehat hanya bisa berdiri kokoh jika dijalankan secara damai, inklusif, dan berlandaskan etika kebangsaan.

Para ulama melihat bahwa demokrasi tanpa kekerasan adalah cerminan akhlak yang mulia sekaligus sejalan dengan prinsip keagamaan yang mengedepankan perdamaian. Kekerasan dalam bentuk apa pun, baik fisik maupun verbal, hanya akan memperlebar jurang perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, musyawarah, dialog terbuka, dan sikap saling menghargai adalah jalan yang paling mulia untuk menguatkan demokrasi Indonesia. Dalam pandangan mereka, mengedepankan kekerasan bukan hanya mencederai demokrasi, melainkan juga menodai nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan agama. Oleh karena itu, setiap individu diingatkan untuk berperan sebagai penjaga harmoni, bukan provokator kericuhan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa dalam bingkai demokrasi Indonesia. Ormas Islam memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan sehingga harus ikut berperan menjaga masa depan bangsa. Lebih lanjut, Haedar menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa terjebak pada tindakan-tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang diatur konstitusi. Namun demikian, hak tersebut harus disalurkan dengan cara yang tertib. Pihaknya menekankan bahwa demokrasi tanpa kekerasan juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan politik masyarakat. Ketika warga memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban politik, mereka akan lebih bijak dalam menyalurkan aspirasi. Kekerasan sering kali lahir dari minimnya literasi politik serta adanya provokasi yang mengeksploitasi emosi publik. Akademisi juga menegaskan bahwa demokrasi modern tidak lagi diukur dari jumlah demonstrasi atau seberapa keras suara kritik, tetapi dari kualitas dialog, argumentasi yang berbasis data, serta solusi yang dihasilkan bersama. Dengan cara itu, demokrasi akan berfungsi sebagai ruang yang mencerahkan, bukan merusak.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu yang belum tentu kebenarannya. Sebab, provokasi dapat berujung pada aksi demonstrasi yang destruktif. Aditnya turut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintahan Presiden Prabowo dalam memulihkan ketertiban umum, guna mencegah jatuhnya kerugian materi dan korban jiwa yang lebih luas.

Senada, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud menjelaskan Indonesia telah meneguhkan diri sebagai negara demokrasi terbuka yang menjamin kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi. Ia menilai pemerintah, khususnya Presiden, menunjukkan sikap arif dengan menampung masukan dari berbagai kalangan, serta berkomitmen menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi di DPR.

Marsudi juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik. Menurutnya, kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi harus diimbangi dengan sikap kritis terhadap berita yang belum tentu benar, agar tidak terjebak pada hoaks atau provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Ulama dan akademisi semuanya sepakat, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan demokrasi berjalan damai. Aparat negara harus mampu mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang represif, sehingga setiap aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tenang. Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan. Sinergi antara rakyat, akademisi, ulama, dan pemerintah menjadi fondasi penting untuk menjaga demokrasi tetap berada di jalurnya. Inilah bentuk gotong royong politik yang khas Indonesia, di mana semua pihak terlibat dalam menjaga keadilan dan harmoni.

Demokrasi sejati tanpa kekerasan hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen untuk menahan diri, mengutamakan dialog, dan menegakkan hukum secara adil. Ulama menyeru agar umat beragama menjadikan nilai kasih sayang dan persaudaraan sebagai pedoman dalam berpolitik, sementara akademisi mendorong agar masyarakat lebih kritis namun tetap rasional. Pemerintah, aparat, media, dan seluruh elemen bangsa dituntut untuk bersinergi menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan produktif. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi simbol prosedural, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat secara damai dan berkeadaban.

)* Penulis adalah Pengamat Isu-Isu Sosial

Oleh : Aurelia Fathia )*

Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat, Indonesia telah lama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan kedamaian. Dalam kerangka ini, peran tokoh agama, akademisi, serta elemen masyarakat lainnya sangat vital dalam menegaskan bahwa anarkisme dan kerusuhan bukan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Melalui berbagai pernyataan dan sikap yang tegas, mereka menegaskan bahwa Indonesia lebih mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

Dalam berbagai kesempatan, para tokoh agama di Indonesia secara serempak menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk provokasi dan kekerasan yang muncul dari aksi demonstrasi maupun kerusuhan. Mereka menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara-cara damai dan sesuai dengan norma hukum serta etika yang berlaku.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan sikap bijak dengan membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi rakyat. Ia menilai bahwa proses demokrasi harus berjalan dalam suasana kondusif, di mana penyampaian pendapat tidak merusak ketertiban dan keselamatan masyarakat. Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan tertib, menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan semua pihak. Ia juga menambahkan bahwa kerusakan fasilitas umum dan kerugian materiil yang diakibatkan kerusuhan justru merugikan rakyat sendiri.

Pandangan serupa disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, yang menyebutkan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung tanpa solusi konkret bisa mengancam stabilitas pemerintahan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Ia berpendapat bahwa respons yang tepat dari pemerintah sangat penting agar dinamika aksi massa tidak meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jika demonstrasi terus berlangsung tanpa solusi, tentu akan menimbulkan tekanan berat bagi pemerintah dan masyarakat.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, menyampaikan imbauan kepada mahasiswa dan seluruh civitas akademika agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Ia menegaskan bahwa aksi-aksi kekerasan dan kerusuhan harus dihindari karena dapat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat minoritas dan fasilitas umum. Apa pun yang ada adalah milik bersama dan menjadi sarana dalam kehidupan sehari-hari.

Asep juga menekankan pentingnya peran pejabat dan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi secara jujur dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar para pemimpin tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga amanah rakyat demi kemajuan bangsa. Pentingnya membangun negeri ini dengan semangat kebersamaan, toleransi, dan tidak mudah terprovokasi.

Di tingkat daerah, tokoh agama juga aktif mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan menghindari provokasi yang memicu kerusuhan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lamongan, KH Masnur Arif mengimbau agar umat beragama tidak terpengaruh isu-isu yang memicu perpecahan. Ia menegaskan bahwa menjaga kerukunan adalah kunci utama dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di masyarakat. Kerukunan harus kita jaga bersama agar Lamongan tetap aman, damai, dan kondusif.

Selain itu, tokoh politik dan advokat dari Partai Perindo, Samuel Teguh Santoso, menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara, tetapi pelaksanaan dan pengendaliannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Situasi kondusif harus dijaga bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan. Masyarakat juga harus berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban.

Pandangan umum yang muncul dari berbagai kalangan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan stabilitas dan kedamaian. Penyampaian aspirasi secara damai dan tertib diyakini lebih efektif dalam mendorong perubahan kebijakan dan menjaga persatuan. Dengan sinergi antara masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan aparat keamanan, Indonesia diharapkan mampu melewati dinamika politik dan sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dan kedamaian.

Demonstrasi adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan didengarkan. Ia merupakan salah satu bentuk aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi jalan dialog dan solusi. Ketika kekerasan justru menjadi jawaban atas aspirasi rakyat, yang diuji bukan hanya kesabaran masyarakat, tetapi juga legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Kekerasan, termasuk penjarahan, pembakaran, maupun aksi anarkis lainnya, jelas bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kedamaian dan kerukunan.

Selain itu, peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam menjaga ketertiban. TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya diingatkan untuk bahu-membahu bersama masyarakat dalam mengendalikan situasi dan mencegah meluasnya tindakan anarkis. Kerjasama yang harmonis ini, menurut Prof. Asep, menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian bangsa.

Menghadapi dinamika sosial yang kompleks, semua pihak diundang untuk bersatu padu dalam menjaga kedamaian dan keamanan nasional. Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang mengedepankan persaudaraan, saling menghormati, dan menolak keras segala bentuk anarkisme yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Dengan komitmen bersama, Indonesia diharapkan mampu melewati masa-masa sulit dan terus maju sebagai bangsa yang damai dan berkeadilan.

Penguatan budaya damai dan menghindari provokasi adalah langkah penting dalam menjaga NKRI. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan memastikan bahwa semangat persaudaraan dan persatuan tetap terjaga. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menyelesaikan perbedaan secara damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta kebangsaan.

)* Pengamat Sosial dan Budaya

Jakarta,– Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan nasional sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Program ini dipandang tidak hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menekankan, ketergantungan pada impor hanya akan melemahkan daya saing bangsa dan mengancam harga diri negara.

“Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor. Kita memiliki lahan subur, sumber daya manusia, dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat produksi dalam negeri,” tegas Presiden.

Lebih jauh, Presiden memastikan pemerintah akan mengawal penuh kebijakan strategis ini. Program swasembada akan didorong melalui pemberian subsidi pupuk, benih unggul, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata. Dengan demikian, petani di seluruh daerah dapat memiliki akses yang sama untuk meningkatkan produktivitas.

“Pemerintah akan mengawal penuh program ini melalui subsidi pupuk, benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata,” ujarnya.

Selain menjamin ketersediaan pangan, Presiden menilai bahwa keberhasilan swasembada akan memberikan dampak luas pada kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja baru akan tercipta, terutama di sektor hulu hingga hilir pertanian. “Pencapaian swasembada bukan hanya tentang ketersediaan pangan, melainkan juga berkaitan erat dengan harga diri bangsa dan peluang kerja masyarakat,” tambahnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari dunia usaha, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Melalui Program Sapi Merah Putih, BRI menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa keberhasilan program swasembada membutuhkan kolaborasi semua pihak. BRI, sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM, siap hadir dengan solusi pembiayaan, pendampingan, dan penguatan ekosistem agribisnis.

“Sebagai bank yang memiliki fokus pada pemberdayaan segmen UMKM, BRI turut mendorong keberhasilan Program Sapi Merah Putih melalui pembiayaan, pendampingan, serta penguatan ekosistem. Kami percaya, program ini akan berkontribusi besar dalam menciptakan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi impor sapi,” jelasnya.

Dengan komitmen pemerintah dan dukungan dunia usaha, swasembada pangan diyakini bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan yang akan memperkuat kemandirian bangsa. Program ini diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan. –

[ed]

Jakarta — Meski situasi politik sempat diwarnai aksi demonstrasi, pemerintah menegaskan komitmennya tidak tergoyahkan dalam merealisasikan program swasembada pangan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa target swasembada beras bisa dicapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Amran mengungkapkan, stok beras nasional kini mencapai 4 juta ton, jumlah tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

“Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” kata Amran.

Dengan capaian tersebut, pemerintah menargetkan kemandirian beras dalam kurun kurang dari empat tahun. Bahkan, Amran menyebut momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus lalu menjadi pijakan untuk lompatan besar sektor pertanian.

“Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” ujar Amran.

Selain peningkatan stok, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan menembus 122% atau melampaui target pemerintah. Indonesia bahkan sudah menghentikan impor beras sejak Januari 2025, yang turut memengaruhi penurunan harga beras dunia dari US$460 menjadi US$370 per ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi peningkatan signifikan pada produksi pangan. Hingga Oktober 2025, produksi beras diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Potensi luas panen padi juga meningkat 11,9% menjadi 10,22 juta hektare.

Amran menargetkan total produksi beras 2025 dapat menembus 33 juta ton, di atas target Komisi IV DPR RI maupun Presiden Prabowo Subianto.

“Insyaallah kami yakin tidak ada gangguan, kita swasembada, (produksi) di atas target yang diberikan Komisi IV DPR RI dan Bapak Presiden,” tegasnya.

Peningkatan produksi itu didorong berbagai program strategis, mulai dari optimasi lahan, perbaikan irigasi, hingga pencetakan sawah baru.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebut potensi produksi beras sepanjang Agustus–Oktober 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Potensi produksi beras sepanjang Agustus hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 9,11 juta ton atau meningkat 0,36 juta ton (4,17%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Pudji

Dengan berbagai capaian ini, pemerintah menegaskan tidak ada agenda yang lebih penting selain memastikan ketahanan pangan nasional. Target swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo diyakini bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen strategis untuk masa depan bangsa.

Oleh: Noviyanti )*

Pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam sektor pangan. Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, perhatian terhadap swasembada pangan sama sekali tidak dikendurkan. Pemerintah justru menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan strategis yang telah dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tetap berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan negara secara menyeluruh.

Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terutama saat kondisi sosial sedang bergejolak. Pemerintah pun menjawab harapan ini melalui berbagai upaya konkret, mulai dari peningkatan produksi pertanian hingga penguatan distribusi pangan. Isu pangan tidak hanya menyangkut persoalan perut, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan masa depan generasi mendatang. Dalam situasi seperti ini, kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya menjadi tolak ukur efektivitas pemerintahan dan kekuatan suatu bangsa.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi terukur untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Salah satu indikator keberhasilan adalah stok beras nasional yang hingga pertengahan 2025 telah melampaui 4 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan stok semata, melainkan juga pada stabilitas harga agar tidak terjadi disparitas yang merugikan masyarakat bawah.

Stabilitas harga pangan tetap menjadi prioritas dalam menjaga inflasi dalam batas aman, yakni pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Langkah ini menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses bahan pangan secara merata tanpa terbebani gejolak harga yang tidak menentu. Pemerintah daerah pun didorong untuk proaktif memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing, guna memastikan tidak ada celah yang menimbulkan ketimpangan. Dengan sistem pemantauan yang efektif, intervensi dapat dilakukan lebih cepat untuk menjaga keseimbangan pasar.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan membutuhkan sinergi yang erat lintas sektor. Tidak cukup hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga harus menyentuh teknis lapangan seperti penguatan jaringan irigasi, percepatan pompanisasi, serta optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian. Program modernisasi pertanian ini terbukti mampu menjaga produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam. Ketahanan pangan tak hanya berarti cukup, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan petani, penyuluh pertanian, dan aparat daerah agar kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Distribusi pupuk, benih unggul, dan teknologi pertanian tepat guna diarahkan secara tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa program swasembada tidak hanya fokus pada beras, melainkan mencakup komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, dan hortikultura. Dengan pendekatan menyeluruh, Indonesia diarahkan menjadi negara mandiri secara pangan sekaligus mampu bersaing di pasar regional dan global.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan bahwa daerahnya sedang memasuki masa panen raya dan terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pemkab Sleman juga memprioritaskan perbaikan irigasi dan distribusi pupuk yang berkelanjutan, sembari mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi sektor pertanian menjadi lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa isu pangan tidak bisa dipisahkan dari dimensi strategis pembangunan nasional. Ketika sektor lain dapat dipengaruhi oleh gejolak politik, sektor pangan justru harus dijaga stabilitasnya karena menyangkut kebutuhan mendasar seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengedepankan prinsip kontinuitas dan ketahanan dalam melanjutkan program swasembada, terlepas dari dinamika politik yang berkembang.

Sayangnya, di tengah komitmen kuat pemerintah menjaga ketahanan pangan, gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap distribusi dan kelancaran logistik pangan. Demonstrasi yang mengarah pada tindakan anarkis, seperti pemblokiran jalan, perusakan fasilitas umum, atau penutupan akses transportasi, justru berisiko merugikan masyarakat luas. Pemerintah menyampaikan bahwa setiap aspirasi tetap dihargai selama disampaikan secara damai dan dalam koridor hukum.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memilah kepentingan bersama dan menghindari bentuk-bentuk aksi yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan. Ketahanan pangan adalah urusan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Menjaga stabilitas di sektor ini berarti menjaga masa depan bangsa. Di tengah tantangan global dan ketidakpastian iklim, Indonesia tidak boleh terjebak dalam konflik internal yang justru melemahkan fondasi negara.

Pemerintah menegaskan bahwa aksi massa tidak akan mengganggu jalannya program swasembada pangan yang telah dirancang secara terukur dan sistematis. Seluruh perangkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, terus bekerja sesuai tupoksi masing-masing untuk memastikan rakyat tetap mendapatkan akses pangan yang cukup dan terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekadar program, melainkan komitmen nyata untuk menjaga martabat bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi