JAKARTA – Pemerintah memberikan diskon tarif tol dan tiket penerbangan domestik untuk mempermudah masyarakat dalam perjalanan mudik Lebaran 1446 H.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan kebijakan ini bertujuan mengurangi kepadatan arus mudik dan balik.
“Diskon tarif tol dan tiket penerbangan domestik akan diatur agar membantu mengurangi penumpukan arus mudik dan balik,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK.
Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan angkutan umum. Kementerian Kesehatan akan memeriksa kesehatan sopir angkutan umum guna memastikan keselamatan penumpang.
“Kita akan mengantisipasi agar tidak ada sopir berisiko tinggi bertugas saat libur Lebaran,” tambahnya.
Group Chief Executive Officer ASTRA Infra, Firman Yosafat Siregar, mengatakan pihaknya juga memberikan diskon tarif tol bagi pengguna Tol Tangerang-Merak dan Cipali. Potongan harga ini sebagai bentuk apresiasi bagi pemudik.
“Diskon tarif tol merupakan bentuk dukungan kami untuk kelancaran mudik Lebaran 2025 dan apresiasi bagi pengguna tol ASTRA Infra,” kata Firman.
Pada arus balik, Tol Tangerang-Merak mendapat diskon pada 8-9 April 2025, sementara Tol Cipali pada 8-10 April 2025. Untuk arus mudik, Tol Tangerang-Merak mendapatkan diskon pada 24-25 Maret 2025, sementara Tol Cipali pada 24-26 Maret 2025.
“Diskon 20 persen akan diberikan dalam dua periode dan berlaku untuk perjalanan dari gerbang Tol Cikupa ke Merak dan sebaliknya, serta dari gerbang Tol Cikampek Utama menuju Semarang,” ujar Firman.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Pemerintah juga memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13-14 persen untuk keberangkatan 24 Maret-7 April 2025.
“Kebijakan ini bisa diterapkan setelah pemerintah menurunkan biaya kebandarudaraan dan harga avtur. Kali ini ada insentif tambahan berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen,” ungkap AHY.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap perjalanan mudik lebih nyaman dan terjangkau serta dapat mengurangi kepadatan kendaraan di titik-titik tertentu.
Masyarakat juga diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik, memanfaatkan periode diskon, dan menikmati perjalanan yang lebih lancar dan aman.

JAKARTA – Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk merayakannya bersama keluarga.
Namun, tingginya biaya perjalanan menjadi kendala bagi para pemudik. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah memberikan berbagai stimulus guna memperlancar arus mudik dan mengurangi biaya transportasi.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah diskon tarif tol sebesar 20 persen dan diskon tiket bus Damri sebesar 10 persen, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mudik Lebaran 1446 H.
Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur, mengumumkan bahwa pemerintah memberikan berbagai stimulus untuk mempermudah perjalanan mudik Lebaran 1446 H, termasuk diskon tarif tol sebesar 20 persen. Diskon ini berlaku selama enam hari pada periode libur Lebaran 2025.
“Potongan tarif tol ini berlaku untuk perjalanan dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya di ruas tol Transjawa. Diskon 20 persen ini berlaku untuk semua golongan kendaraan,” ujar Subakti.
Diskon ini berlaku di ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang Tol MBZ, Tol Palikanci, Tol Batang-Semarang, dan Tol Semarang ABC. Potongan tarif ini hanya berlaku untuk pengguna yang membayar dengan kartu e-toll.
“Jadi benar-benar pengguna jalan tol yang memakai kartu e-toll kita berikan potongan tarif,” jelas Subakti.
Ia menambahkan bahwa Jasa Marga juga mengoperasikan beberapa ruas tol secara fungsional guna mendukung kelancaran lalu lintas. Selain itu, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan juga akan difungsikan secara situasional untuk arus balik.
“Kami akan mengoperasikan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,5 km tanpa tarif, serta Segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,78 km,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa diskon tarif tol ini bertujuan untuk mengurangi biaya perjalanan pemudik dan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
“Dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah berkoordinasi, ada diskon 20 persen untuk tarif tol di berbagai ruas jalan tol di Indonesia,” kata AHY.
Kepala Humas Damri, Asep Mulyana, menuturkan bahwa Damri memberikan diskon 10 persen untuk seluruh rute perjalanan selama Lebaran 2025.
“Kami berharap dengan adanya diskon ini, masyarakat dapat lebih mudah melakukan perjalanan mudik dan menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan aman dengan Damri,” ujar Asep.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat agar perjalanan mudik Lebaran tahun ini menjadi lebih mudah, nyaman, dan terjangkau.

Oleh: Gita Dwi Pratiwi)*

Pada momen-momen tertentu, seperti libur panjang atau hari raya, banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan pulang kampung atau berkunjung ke keluarga. Namun, biaya transportasi sering kali menjadi hambatan utama bagi sebagian besar orang dalam melaksanakan tradisi tersebut. Mengingat pentingnya nilai kebersamaan dalam keluarga, diskon tarif tol dan tiket yang diberikan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi banyak orang untuk dapat lebih sering bersilaturahmi dengan keluarga tercinta.

Salah satu bentuk kebijakan yang paling terasa dampaknya adalah penurunan tarif tol pada saat-saat tertentu. Dengan adanya diskon ini, biaya perjalanan di jalur tol menjadi lebih terjangkau, sehingga masyarakat tidak perlu terbebani dengan tarif yang tinggi. Hal ini sangat penting, mengingat jalan tol menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang ingin mempersingkat waktu perjalanan. Terlebih lagi, pada musim-musim tertentu seperti liburan panjang atau hari raya, arus mudik dan arus balik biasanya meningkat pesat. Diskon tarif tol ini menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh masyarakat.

Kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait diskon tiket pesawat dan tarif tol untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025 dapat dilihat sebagai langkah yang progresif dan penuh perhatian terhadap kebutuhan rakyat. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan tersebut dirancang dengan pendekatan yang pro-rakyat, memberikan bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan dan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat.

Mudik Lebaran, sebagai tradisi yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial budaya Indonesia, sering kali menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan biaya transportasi yang semakin tinggi. Tarif tol yang meningkat dan harga tiket pesawat yang tidak selalu terjangkau menjadi dua hambatan utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dalam melaksanakan ritual tahunan ini. Dengan adanya kebijakan diskon untuk tarif tol dan tiket pesawat, pemerintah memberi angin segar bagi banyak keluarga yang ingin berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman.

Selain itu, diskon untuk tiket transportasi seperti kereta api dan pesawat terbang juga memberikan dampak yang signifikan. Untuk mereka yang lebih memilih menggunakan transportasi umum, kebijakan ini memungkinkan mereka untuk merencanakan perjalanan dengan biaya yang lebih ringan. Keputusan untuk memberikan diskon tiket ini tidak hanya membantu meringankan biaya perjalanan, tetapi juga meningkatkan mobilitas masyarakat dalam menjalin tali silaturahmi dengan keluarga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),Pratikno mengatakan, dalam meninjau kesiapan infrastruktur untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran sangat penting untuk dibahas, terutama terkait dengan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, serta pengelolaan daerah rawan bencana seperti longsor dan banjir adalah langkah nyata yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap keselamatan warga selama musim mudik.

Pratikno juga mengatakan mengenai penggunaan Nusantara Hub dan kebijakan diskon tarif tol serta penurunan harga tiket penerbangan domestik mencerminkan upaya pemerintah untuk membuat proses mudik Lebaran lebih terorganisir dan efisien. Inisiatif ini tidak hanya menyentuh aspek logistik perjalanan, tetapi juga mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap tantangan yang sering dihadapi masyarakat selama musim mudik.

Pemerintah, melalui kebijakan ini, juga turut mendukung stabilitas sosial dan budaya di masyarakat. Tradisi mudik atau pulang kampung yang sering kali diidentikkan dengan hari raya, menjadi momentum yang sangat penting untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Dengan adanya fasilitas transportasi yang lebih terjangkau, masyarakat menjadi lebih leluasa untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa harus khawatir dengan biaya yang tinggi. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kebersamaan dalam keluarga, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar warga masyarakat.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa potongan harga tiket pesawat untuk mudik Lebaran akan melebihi 10 persen, merupakan langkah yang sangat diapresiasi dan menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini merasa terbebani dengan biaya perjalanan yang cukup tinggi. Potongan harga ini tidak hanya mengurangi beban finansial para pemudik, tetapi juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk lebih mudah merencanakan perjalanan pulang kampung atau berkunjung ke keluarga saat Lebaran.

Potongan harga tiket pesawat lebih dari 10 persen bisa menjadi angin segar, terutama bagi mereka yang bergantung pada transportasi udara sebagai pilihan utama untuk mudik. Dengan harga tiket pesawat yang sering kali mengalami lonjakan selama periode liburan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mempermudah akses bagi lebih banyak orang, terutama mereka yang memiliki anggaran terbatas. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap daya beli masyarakat, yang mana semakin tertekan dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok lainnya.

)*Penulis merupakan pengamat ekonomi PT Astonormi

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diisi oleh para ahli dan profesional.

Tidak ada ruang bagi orang-orang titipan dalam pengelolaan lembaga strategis ini.

Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa Proses pemilihan tim pelaksana dan manajemen dilakukan bersama para penasihat serta perekrut profesional (headhunter).

Rosan memastikan, jajaran pengurus yang ditunjuk memiliki rekam jejak baik, keahlian di bidangnya, serta tidak memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi.

“Publik dapat melihat serta menilai bahwa pengelola Danantara adalah individu yang reputable,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan kandidat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo berpesan agar seleksi dilakukan dengan ketat demi memastikan tidak ada individu yang masuk atas dasar kepentingan tertentu.

“Kami serahkan nama-nama berikut CV-nya karena mereka harus memiliki reputasi baik serta berintegritas tinggi,” lanjut Rosan.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menyambut baik pembentukan BPI Danantara.

Menurutnya, Danantara harus beroperasi secara independen tanpa intervensi politik atau kepentingan bisnis tertentu.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara merupakan aspek krusial.

“Pengelolaan investasi harus dilakukan dengan mekanisme pengawasan ketat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Sistem yang jelas dan transparan dibutuhkan demi menjaga kepercayaan publik,” kata Anggawira.

Anggawira juga menyoroti perlunya pengalaman serta kompetensi tinggi dalam pengelolaan aset negara.

Menurutnya, hanya individu yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset yang layak menduduki posisi strategis di Danantara.

“Mengelola aset dalam skala besar bukan hal mudah. Diperlukan individu yang terbukti mampu bersaing di tingkat internasional agar Danantara dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Dari sisi operasional, Kepala Pelaksana Bidang Operasional BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkap bahwa banyak profesional ternama dan CEO senior tertarik bergabung dengan Danantara sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

“CEO-CEO senior dengan rekam jejak baik ingin berkontribusi untuk Indonesia. Keraguan publik akan terjawab dengan melihat siapa saja yang akan masuk dalam jajaran pengelola Danantara. Mereka semua profesional,” ujar Dony.

Selain itu, tokoh-tokoh internasional juga bergabung sebagai dewan penasihat. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi berdasarkan keahlian masing-masing.

“Para penasihat ini memiliki keahlian di berbagai bidang, termasuk investasi dan manajemen risiko. Dengan pengalaman mereka, tata kelola investasi pemerintah dapat diperkuat secara optimal,” jelas Dony.

Dengan susunan pengurus yang diisi oleh individu berintegritas dan profesional, Danantara diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan investasi negara secara transparan serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara untuk kesejahteraan rakyat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pendirian Danantara mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Saya bersama pemerintah yang saya pimpin, didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi,” katanya.

“Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya, dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Danantara Indonesia dirancang sebagai sovereign wealth fund dengan total aset lebih dari US$900 miliar, menjadikannya yang terbesar di dunia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa badan ini tidak hanya berperan sebagai lembaga investasi tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih optimal.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan apresiasi atas terbentuknya Danantara dan menilai bahwa badan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendayagunakan BUMN untuk kemakmuran rakyat.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah bahwa Danantara ini sudah terbentuk,” ungkapnya.

“Pemerintah mempunyai sebuah pemikiran yang besar bagaimana mendayagunakan BUMN sebagai sebuah state-owned company, sebuah Badan Usaha Milik Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Misbakhun.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan Danantara akan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, serta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena Danantara ini strukturnya ada pengawasnya, yang terdiri dari presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden. Kemudian siapa pun kata Bapak Presiden, bisa mengawasi pelaksanaan Danantara,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapannya agar badan ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Puan.

Ia juga menekankan pentingnya Danantara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong investasi di Indonesia.

“Melalui Danantara, kami berharap dapat berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di Tanah Air yang akhirnya membawa kesejahteraan untuk rakyat,” lanjutnya.

Dengan mandat untuk mengelola tujuh BUMN strategis, Danantara diharapkan mampu mendorong investasi ke sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir.

Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai delapan persen melalui optimalisasi pengelolaan aset negara oleh Danantara. (*)

Oleh: Wahyu Gunawan

Danantara, badan pengelola investasi yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk para pengamat dan pemerintah. Pembentukan badan tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang akan mendorong keberlanjutan pembangunan secara lebih luas di Indonesia. 

Dengan modal awal sebesar 20 miliar dolar AS, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak investasi nasional yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai bahwa keberadaan Danantara dapat menjadi penopang utama dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Menurutnya, investasi yang dilakukan badan tersebut harus mampu mengakomodasi kepentingan publik, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah-daerah tertinggal. 

Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendukung berbagai program utama pemerintah. Djoko menekankan bahwa Danantara harus dikelola dengan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menaruh harapan besar terhadap keberadaan Danantara dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Menurutnya, investasi yang masuk harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar benar-benar memberikan dampak positif bagi rakyat. 

Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dody juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan aset negara, sehingga setiap proyek yang didukung oleh Danantara dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Danantara membuka peluang lebih besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Keterlibatan sektor swasta dinilai dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, termasuk pengembangan energi hijau, sistem transportasi yang ramah lingkungan, serta digitalisasi infrastruktur. 

Dengan demikian, Danantara dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan hijau dan inklusif, sehingga Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat meresmikan Danantara menegaskan bahwa badan tersebut bukan sekadar pengelola investasi biasa, melainkan instrumen strategis dalam optimalisasi kekayaan negara. 

Menurutnya, pengelolaan investasi yang dilakukan Danantara harus mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ketahanan nasional. 

Prabowo menekankan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, telah berhasil diamankan dana sebesar 300 triliun rupiah atau setara 20 miliar dolar AS yang kini dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam berbagai proyek nasional.

Keberadaan Danantara dipandang sebagai langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan industrialisasi dan hilirisasi yang berkelanjutan. Presiden meyakini bahwa proyek-proyek yang dijalankan melalui badan tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, tata kelola Danantara harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab agar setiap investasi yang masuk dapat menghasilkan dampak yang optimal.

Selain itu, peluncuran Danantara juga dipandang sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi jangka panjang, badan tersebut diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. 

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dan sejahtera, asalkan setiap langkah pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang matang serta didukung oleh sistem yang solid.

Secara keseluruhan, dukungan penuh dari para pengamat dan pemerintah terhadap Danantara menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan pembangunan di Indonesia. Dengan tata kelola yang transparan dan prinsip good governance, badan ini berpeluang besar untuk menghadirkan keberlanjutan pembangunan yang lebih luas. 

Keberadaannya tidak hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan investasi nasional, tetapi juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk semakin mandiri dalam mengelola sumber daya dan aset strategisnya. Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di tingkat global. (*)

Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

Oleh: Agus Soepomo

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengukuhkan langkah strategis dalam mengelola investasi negara. Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara mendapat respons positif dari berbagai kalangan, terutama dari para ahli ekonomi dunia yang menilai inisiatif ini sebagai gebrakan yang dapat membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat lebih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan penting dengan sejumlah konglomerat Indonesia serta tokoh internasional di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satu tamu istimewa dalam pertemuan tersebut adalah Ray Dalio, investor legendaris asal Amerika Serikat yang dikenal atas pengalamannya dalam mengelola investasi berskala global. 

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Dalio merupakan aset berharga bagi Indonesia, mengingat wawasan serta pemahamannya mengenai dinamika pasar internasional.

Keberadaan Dalio dalam struktur Danantara diyakini dapat membawa perspektif strategis dalam mengelola investasi negara secara lebih efektif. Prabowo menekankan bahwa masukan dari tokoh ekonomi global seperti Dalio sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan investasi yang diambil tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dunia. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam dunia investasi, Dalio diharapkan mampu memberikan pandangan yang kritis dan solutif bagi Indonesia.

Selain Dalio, sejumlah pengusaha besar Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk tokoh-tokoh seperti Anthony Salim, Chairul Tanjung, hingga Prajogo Pangestu. Keterlibatan mereka dalam mendukung Danantara mencerminkan keyakinan bahwa badan pengelola investasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Danantara diposisikan sebagai alat utama dalam mengelola dana negara secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil yang menguntungkan bagi bangsa.

Ahli ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti pentingnya pemilihan tokoh yang tepat dalam struktur Danantara. Menurutnya, kehadiran figur-figur global yang memiliki kredibilitas tinggi dan reputasi baik dapat memberikan dampak signifikan dalam menarik investor asing. 

Ia menegaskan bahwa pemilihan anggota Dewan Penasihat harus dilakukan secara selektif untuk memastikan efektivitas kerja Danantara dalam menjalin hubungan dengan komunitas investasi internasional. 

Wijayanto juga mengingatkan bahwa jumlah anggota Dewan Penasihat perlu dibatasi agar tetap efisien dan tidak membebani anggaran. Dengan hanya memilih beberapa tokoh berpengaruh, Danantara dapat memperoleh nasihat yang berharga tanpa mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Menurutnya, strategi ini akan memperkuat kredibilitas badan tersebut dalam mengelola investasi negara.

Badan ini akan membuka peluang bagi tokoh-tokoh asing untuk bergabung dalam Dewan Penasihat. Langkah ini bertujuan agar para ahli dari berbagai bidang, seperti manajemen risiko dan investasi, dapat memberikan wawasan yang relevan sesuai dengan keahlian mereka. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan investasi nasional.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi bahwa susunan lengkap pengurus dan manajemen badan ini akan segera diumumkan kepada publik. 

Ia memastikan bahwa individu-individu yang dipilih memiliki rekam jejak bersih dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Danantara. Transparansi dalam pemilihan pengelola diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap badan pengelola investasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Dalio turut memberikan berbagai masukan strategis kepada pemerintah dan jajaran Danantara. Pengalaman luasnya dalam bidang investasi menjadi sumber wawasan berharga bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. 

Dalio menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta pengelolaan risiko yang matang dalam mengelola investasi negara. Menurutnya, pendekatan ini akan memastikan bahwa Danantara dapat mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rosan menegaskan bahwa Danantara akan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik. Badan ini akan beroperasi secara terbuka dan transparan, memastikan bahwa setiap keputusan investasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah menekankan bahwa prinsip kehati-hatian serta transparansi menjadi kunci utama dalam keberhasilan Danantara.

Langkah pemerintah dalam mendirikan Danantara mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional. Kepercayaan terhadap badan ini semakin kuat seiring dengan keterlibatan para ahli dan pengusaha berpengaruh yang siap berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi nasional. Dengan strategi yang matang dan tata kelola yang transparan, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen investasi negara yang memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia. (*)

Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

Jakarta – Upaya mewujudkan swasembada energi nasional semakin mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta yang terus berinovasi dalam penyediaan energi. Salah satu langkah konkret datang dari PT ARSynergy NiX Indonesia yang memperkenalkan produk LPG terbaru, ArsyGas, untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan standar keamanan tinggi.

Presiden Direktur PT ARSynergy NiX Indonesia, Achmad Harijanto, menegaskan bahwa kehadiran ArsyGas merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pemerintah mencapai swasembada energi.

“Dengan kehadiran ArsyGas di tengah masyarakat dan industri saat ini, kami memiliki visi besar untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional,” ujarnya.

Produk LPG ini telah beredar di Pulau Jawa hingga Bali selama sembilan bulan terakhir dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi di berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, perkebunan, serta industri lainnya. PT ARSynergy NiX Indonesia juga menerapkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan mutu dan efisiensi energi.

“Teknologi ini memungkinkan pengawasan terhadap kualitas isi tabung serta distribusi yang lebih akurat melalui aplikasi yang tersedia di platform Android dan iOS. Dengan integrasi kilang LPG, stasiun pengisian LPG, dan saluran distribusi sendiri, perusahaan memastikan kualitas dan efisiensi energi yang lebih baik bagi pengguna,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Grup Engineering dan Teknologi PGN, Suseno, mengatakan PGN terus memperkuat infrastruktur gas dengan membangun jaringan pipa sepanjang lebih dari 33.000 km serta terminal LNG guna menjamin pasokan energi yang cukup. Pembangunan infrastruktur ini menjadi kunci dalam mendukung swasembada energi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran PGN di sini adalah menyediakan energi gas bumi yang bersih untuk bahan bakar dan bahan baku, dalam rangka menunjang pertumbuhan industri-industri domestik,” katanya di Jakarta.

Senada, Anggota Dewan Energi Nasional, Abadi Purnomo, turut menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam transisi energi Indonesia. Ia menegaskan bahwa meskipun pengembangan energi terbarukan menjadi prioritas, peran gas bumi tetap penting dalam menopang sektor industri dan pembangkit listrik.

“Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, dengan tetap menjaga kestabilan ekonomi dan industri,” ungkapnya.

Dengan berbagai inisiatif dan dukungan dari sektor swasta, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, Indonesia semakin optimistis dalam mencapai swasembada energi. Inovasi teknologi dan penguatan infrastruktur menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. {}

Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan, optimalisasi infrastruktur energi menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi di berbagai sektor industri, transportasi, dan rumah tangga, pemerintah menilai pentingnya penguatan infrastruktur energi yang lebih modern dan efisien. Hal ini mencakup pembangunan serta revitalisasi jaringan listrik, fasilitas penyimpanan energi, serta optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di bendungan eksisting. Pembangunan bendungan harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk sebagai sumber energi listrik untuk ketahanan energi nasional.

“Kami ingin bendungan berperan dalam mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita. Untuk itu, berbagai langkah perlu dilakukan agar pemanfaatan bendungan lebih maksimal,” kata Yuliot.

Selain itu, penguatan jaringan distribusi listrik di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar menjadi perhatian serius. Pemerintah akan meningkatkan kapasitas transmisi listrik, membangun smart grid, serta mengadopsi sistem manajemen energi berbasis digital guna meningkatkan efisiensi distribusi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengatakan dalam rangka mewujudkan swasembada energi, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik, seperti gas alam dan batu bara yang diolah dengan teknologi ramah lingkungan.

“Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi serta meningkatkan daya saing industri nasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi serta meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Diana.

Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo mengatakan dari sisi regulasi, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk menarik investasi di sektor energi.

“Dengan kebijakan yang lebih adaptif, kami berharap investor dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur energi nasional. Hal Ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan,” ucap Sumedi.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo optimis bahwa Indonesia dapat mencapai target swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. []

Oleh: Maskawi Syaifuddin *)

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah menuju swasembada energi melalui pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi sekaligus mendukung visi pembangunan jangka panjang. Untuk mewujudkannya, pemerintah menggandeng sektor swasta melalui berbagai skema kerja sama, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini memungkinkan proyek-proyek energi berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi beban anggaran negara. Dengan strategi tersebut, Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan energi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkokoh posisinya sebagai negara yang mandiri di bidang energi.

Salah satu fokus utama dalam upaya ini adalah pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Bendungan yang dibangun selama ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan air bagi irigasi atau kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, yakni pembangunan juga harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Optimalisasi bendungan untuk PLTA dianggap sebagai langkah strategis guna mendukung swasembada energi, sejalan dengan visi kebijakan nasional yang menekankan inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan energi air ini juga mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengingat Indonesia memiliki banyak sungai dan wilayah berpotensi tinggi untuk PLTA.

Dalam rangka mempercepat pengembangan PLTA, pemerintah menerapkan skema KPBU pada sejumlah bendungan yang telah ada. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan bahwa terdapat tiga bendungan dalam proses KPBU, yakni Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. Ketiga bendungan ini memiliki kapasitas menghasilkan listrik hingga puluhan megawatt, menjadikannya aset penting dalam mendukung pasokan energi nasional. Lebih jauh lagi, dari 61 bendungan yang telah dibangun pada periode 2015-2024, sebanyak 43 di antaranya dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi PLTA. Sebanyak 35 bendungan bahkan telah dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa integrasi pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU akan meningkatkan efisiensi. Dengan menggabungkan fungsi irigasi, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik dalam satu paket proyek, nilai keekonomian menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha swasta. Pendekatan ini juga memungkinkan percepatan pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan infrastruktur energi, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Selain itu, model ini mendukung pemerataan pembangunan energi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok negeri.

Di sisi lain, pengembangan kilang minyak menjadi pilar penting lainnya dalam strategi swasembada energi. PT Pertamina (Persero), sebagai perusahaan energi milik negara, memegang peran sentral dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan kilang hijau, produksi biofuel, dan pembangunan jaringan gas, yang semuanya dirancang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Tujuh PSN yang dijalankan Pertamina terdiri dari dua proyek baru dan lima proyek lanjutan. Proyek baru meliputi Biorefinery Sumatera di Riau dan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit VI Balongan di Jawa Timur. Sementara itu, proyek lanjutan mencakup ekspansi Kilang Minyak Tuban di Jawa Timur, pengembangan biofuel berbasis metanol dan etanol di Bojonegoro, RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah, Biorefinery Cilacap, serta pembangunan jaringan gas perkotaan di kota-kota besar seperti Batam, Palembang, dan Jakarta. Keberagaman proyek ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam memenuhi kebutuhan energi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga penyediaan infrastruktur distribusi.

Pembangunan jaringan gas perkotaan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025-2029, mengingat ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang merata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih yang lebih terjangkau dan efisien, sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil konvensional yang mahal dan kurang ramah lingkungan. Dengan jaringan gas yang lebih luas, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem energi yang inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui sinergi antara pembangunan pembangkit listrik dan kilang minyak, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai kemandirian energi. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema KPBU memungkinkan percepatan pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pendekatan ini juga mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang matang dan terintegrasi, Indonesia semakin optimistis menuju masa depan energi yang mandiri, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang, sekaligus memperkuat posisinya di kancah global.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute