Oleh : Rivka Mayangsari *)

Indonesia terus bergerak menuju kemandirian energi dengan berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Ketahanan energi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mencapai swasembada energi ini semakin intensif dilakukan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik serta efisiensi dalam pengelolaan energi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan Indonesia terhadap energi impor terus menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, berbagai kebijakan diterapkan untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri dan mempercepat transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam upaya ini, di mana investasi yang tepat dapat mempercepat pengembangan infrastruktur energi yang lebih maju dan mandiri.

Dalam rangka mencapai swasembada energi nasional, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh berbagai pihak guna mempercepat transisi energi yang lebih mandiri, efisien, dan ramah lingkungan.

Salah satu pemain utama dalam sektor energi, produsen LPG atau gas alam cair PT ARSynergy NiX Indonesia, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Presiden Direktur PT ARSynergy NiXIndonesia, Achmad Harijanto, mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah nyata dengan menghadirkan produk LPG terbaru, ArsyGas, yang telah didistribusikan ke pasar dalam negeri, terutama di Pulau Jawa hingga Bali dalam sembilan bulan terakhir.

Dengan membawa konsep “Gas yang Benar”, ArsyGas hadir di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap LPG sebagai salah satu sumber energi utama yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia saat ini. Kehadiran ArsyGas di tengah masyarakat dan industri diharapkan dapat mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

Selain dari sektor swasta, pemerintah juga terus mengembangkan kebijakan strategis dalam pengelolaan energi nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dalam satu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, jika skema KPBU dapat menggabungkan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu paket, maka prosesnya akan lebih efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

Dengan skema satu paket yang mencakup irigasi, air baku, dan PLTA, perencanaan ekonomi dapat lebih matang sejak awal. Ketika ditawarkan dalam skema KPBU, nilai keekonomiannya bagi pelaku usaha juga menjadi lebih menarik. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Lebih jauh, skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik secara efisien melalui keterlibatan pihak swasta, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian target energi nasional.

Dalam upaya lain untuk memperkuat infrastruktur energi, PT PLN Energi Primer Indonesia juga memainkan peran penting dalam transisi energi nasional. Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung Firstantara, menyatakan bahwa saat ini PLN tengah fokus pada pengembangan infrastruktur midstream gas guna mendukung program gasifikasi pembangkit. Proyek gasifikasi ini berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 2,3 juta kiloliter per tahun.

Terdapat sekitar delapan proyek utama yang tengah dikembangkan oleh PLN, mencakup wilayah-wilayah strategis seperti Cluster Nias, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, Nusa Tenggara, North-Papua, South Papua, Jawa, dan Bali. PLN menegaskan dukungannya terhadap Peraturan Presiden, terutama dalam upaya menuju Net Zero Emission(NZE) pada tahun 2060. Berbagai langkah telah dilakukan, termasuk melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

PLN juga telah mencanangkan bahwa 75 persen dari total kapasitas pembangkitan listrik di masa depan akan bersumber dari energi terbarukan. Sementara itu, dalam masa transisi menuju target tersebut, gas akan menjadi energi perantara yang sangat dibutuhkan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur gas menjadi prioritas penting guna memastikan kelancaran proses transisi energi.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam percepatan swasembada energi nasional tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan Indonesia mampu mencapai target swasembada energi dalam waktu yang lebih singkat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi yang lebih andal dan berkelanjutan.

Masa depan energi Indonesia bergantung pada langkah-langkah nyata yang diambil saat ini. Dengan investasi yang tepat, pemanfaatan teknologi canggih, serta kebijakan yang mendukung transisi energi, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai negara yang mandiri dalam sektor energi. Keberhasilan swasembada energi bukan hanya akan memberikan dampak positif bagi industri, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan terus mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin energi di kawasan Asia Tenggara dan bahkan di tingkat global.

*) Pemerhati energi

Oleh : Rivka Mayangsari *)

Indonesia terus bergerak menuju kemandirian energi dengan berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Ketahanan energi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mencapai swasembada energi ini semakin intensif dilakukan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik serta efisiensi dalam pengelolaan energi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan Indonesia terhadap energi impor terus menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, berbagai kebijakan diterapkan untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri dan mempercepat transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam upaya ini, di mana investasi yang tepat dapat mempercepat pengembangan infrastruktur energi yang lebih maju dan mandiri.

Dalam rangka mencapai swasembada energi nasional, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh berbagai pihak guna mempercepat transisi energi yang lebih mandiri, efisien, dan ramah lingkungan.

Salah satu pemain utama dalam sektor energi, produsen LPG atau gas alam cair PT ARSynergy NiX Indonesia, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Presiden Direktur PT ARSynergy NiXIndonesia, Achmad Harijanto, mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah nyata dengan menghadirkan produk LPG terbaru, ArsyGas, yang telah didistribusikan ke pasar dalam negeri, terutama di Pulau Jawa hingga Bali dalam sembilan bulan terakhir.

Dengan membawa konsep “Gas yang Benar”, ArsyGas hadir di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap LPG sebagai salah satu sumber energi utama yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia saat ini. Kehadiran ArsyGas di tengah masyarakat dan industri diharapkan dapat mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

Selain dari sektor swasta, pemerintah juga terus mengembangkan kebijakan strategis dalam pengelolaan energi nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dalam satu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, jika skema KPBU dapat menggabungkan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu paket, maka prosesnya akan lebih efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

Dengan skema satu paket yang mencakup irigasi, air baku, dan PLTA, perencanaan ekonomi dapat lebih matang sejak awal. Ketika ditawarkan dalam skema KPBU, nilai keekonomiannya bagi pelaku usaha juga menjadi lebih menarik. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Lebih jauh, skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik secara efisien melalui keterlibatan pihak swasta, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian target energi nasional.

Dalam upaya lain untuk memperkuat infrastruktur energi, PT PLN Energi Primer Indonesia juga memainkan peran penting dalam transisi energi nasional. Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung Firstantara, menyatakan bahwa saat ini PLN tengah fokus pada pengembangan infrastruktur midstream gas guna mendukung program gasifikasi pembangkit. Proyek gasifikasi ini berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 2,3 juta kiloliter per tahun.

Terdapat sekitar delapan proyek utama yang tengah dikembangkan oleh PLN, mencakup wilayah-wilayah strategis seperti Cluster Nias, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, Nusa Tenggara, North-Papua, South Papua, Jawa, dan Bali. PLN menegaskan dukungannya terhadap Peraturan Presiden, terutama dalam upaya menuju Net Zero Emission(NZE) pada tahun 2060. Berbagai langkah telah dilakukan, termasuk melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

PLN juga telah mencanangkan bahwa 75 persen dari total kapasitas pembangkitan listrik di masa depan akan bersumber dari energi terbarukan. Sementara itu, dalam masa transisi menuju target tersebut, gas akan menjadi energi perantara yang sangat dibutuhkan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur gas menjadi prioritas penting guna memastikan kelancaran proses transisi energi.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam percepatan swasembada energi nasional tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan Indonesia mampu mencapai target swasembada energi dalam waktu yang lebih singkat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi yang lebih andal dan berkelanjutan.

Masa depan energi Indonesia bergantung pada langkah-langkah nyata yang diambil saat ini. Dengan investasi yang tepat, pemanfaatan teknologi canggih, serta kebijakan yang mendukung transisi energi, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai negara yang mandiri dalam sektor energi. Keberhasilan swasembada energi bukan hanya akan memberikan dampak positif bagi industri, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan terus mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin energi di kawasan Asia Tenggara dan bahkan di tingkat global.

*) Pemerhati energi

Oleh: Maskawi Syaifuddin *)

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah menuju swasembada energi melalui pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi sekaligus mendukung visi pembangunan jangka panjang. Untuk mewujudkannya, pemerintah menggandeng sektor swasta melalui berbagai skema kerja sama, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini memungkinkan proyek-proyek energi berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi beban anggaran negara. Dengan strategi tersebut, Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan energi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkokoh posisinya sebagai negara yang mandiri di bidang energi.

Salah satu fokus utama dalam upaya ini adalah pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Bendungan yang dibangun selama ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan air bagi irigasi atau kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, yakni pembangunan juga harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Optimalisasi bendungan untuk PLTA dianggap sebagai langkah strategis guna mendukung swasembada energi, sejalan dengan visi kebijakan nasional yang menekankan inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan energi air ini juga mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengingat Indonesia memiliki banyak sungai dan wilayah berpotensi tinggi untuk PLTA.

Dalam rangka mempercepat pengembangan PLTA, pemerintah menerapkan skema KPBU pada sejumlah bendungan yang telah ada. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan bahwa terdapat tiga bendungan dalam proses KPBU, yakni Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. Ketiga bendungan ini memiliki kapasitas menghasilkan listrik hingga puluhan megawatt, menjadikannya aset penting dalam mendukung pasokan energi nasional. Lebih jauh lagi, dari 61 bendungan yang telah dibangun pada periode 2015-2024, sebanyak 43 di antaranya dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi PLTA. Sebanyak 35 bendungan bahkan telah dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa integrasi pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU akan meningkatkan efisiensi. Dengan menggabungkan fungsi irigasi, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik dalam satu paket proyek, nilai keekonomian menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha swasta. Pendekatan ini juga memungkinkan percepatan pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan infrastruktur energi, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Selain itu, model ini mendukung pemerataan pembangunan energi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok negeri.

Di sisi lain, pengembangan kilang minyak menjadi pilar penting lainnya dalam strategi swasembada energi. PT Pertamina (Persero), sebagai perusahaan energi milik negara, memegang peran sentral dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan kilang hijau, produksi biofuel, dan pembangunan jaringan gas, yang semuanya dirancang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Tujuh PSN yang dijalankan Pertamina terdiri dari dua proyek baru dan lima proyek lanjutan. Proyek baru meliputi Biorefinery Sumatera di Riau dan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit VI Balongan di Jawa Timur. Sementara itu, proyek lanjutan mencakup ekspansi Kilang Minyak Tuban di Jawa Timur, pengembangan biofuel berbasis metanol dan etanol di Bojonegoro, RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah, Biorefinery Cilacap, serta pembangunan jaringan gas perkotaan di kota-kota besar seperti Batam, Palembang, dan Jakarta. Keberagaman proyek ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam memenuhi kebutuhan energi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga penyediaan infrastruktur distribusi.

Pembangunan jaringan gas perkotaan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025-2029, mengingat ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang merata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih yang lebih terjangkau dan efisien, sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil konvensional yang mahal dan kurang ramah lingkungan. Dengan jaringan gas yang lebih luas, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem energi yang inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui sinergi antara pembangunan pembangkit listrik dan kilang minyak, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai kemandirian energi. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema KPBU memungkinkan percepatan pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pendekatan ini juga mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang matang dan terintegrasi, Indonesia semakin optimistis menuju masa depan energi yang mandiri, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang, sekaligus memperkuat posisinya di kancah global.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan, optimalisasi infrastruktur energi menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi di berbagai sektor industri, transportasi, dan rumah tangga, pemerintah menilai pentingnya penguatan infrastruktur energi yang lebih modern dan efisien. Hal ini mencakup pembangunan serta revitalisasi jaringan listrik, fasilitas penyimpanan energi, serta optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di bendungan eksisting. Pembangunan bendungan harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk sebagai sumber energi listrik untuk ketahanan energi nasional.

“Kami ingin bendungan berperan dalam mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita. Untuk itu, berbagai langkah perlu dilakukan agar pemanfaatan bendungan lebih maksimal,” kata Yuliot.

Selain itu, penguatan jaringan distribusi listrik di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar menjadi perhatian serius. Pemerintah akan meningkatkan kapasitas transmisi listrik, membangun smart grid, serta mengadopsi sistem manajemen energi berbasis digital guna meningkatkan efisiensi distribusi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengatakan dalam rangka mewujudkan swasembada energi, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik, seperti gas alam dan batu bara yang diolah dengan teknologi ramah lingkungan.

“Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi serta meningkatkan daya saing industri nasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi serta meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Diana.

Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo mengatakan dari sisi regulasi, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk menarik investasi di sektor energi.

“Dengan kebijakan yang lebih adaptif, kami berharap investor dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur energi nasional. Hal Ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan,” ucap Sumedi.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo optimis bahwa Indonesia dapat mencapai target swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. []

Jakarta – Upaya mewujudkan swasembada energi nasional semakin mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta yang terus berinovasi dalam penyediaan energi. Salah satu langkah konkret datang dari PT ARSynergy NiX Indonesia yang memperkenalkan produk LPG terbaru, ArsyGas, untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan standar keamanan tinggi.

Presiden Direktur PT ARSynergy NiX Indonesia, Achmad Harijanto, menegaskan bahwa kehadiran ArsyGas merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pemerintah mencapai swasembada energi.

“Dengan kehadiran ArsyGas di tengah masyarakat dan industri saat ini, kami memiliki visi besar untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional,” ujarnya.

Produk LPG ini telah beredar di Pulau Jawa hingga Bali selama sembilan bulan terakhir dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi di berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, perkebunan, serta industri lainnya. PT ARSynergy NiX Indonesia juga menerapkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan mutu dan efisiensi energi.

“Teknologi ini memungkinkan pengawasan terhadap kualitas isi tabung serta distribusi yang lebih akurat melalui aplikasi yang tersedia di platform Android dan iOS. Dengan integrasi kilang LPG, stasiun pengisian LPG, dan saluran distribusi sendiri, perusahaan memastikan kualitas dan efisiensi energi yang lebih baik bagi pengguna,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Grup Engineering dan Teknologi PGN, Suseno, mengatakan PGN terus memperkuat infrastruktur gas dengan membangun jaringan pipa sepanjang lebih dari 33.000 km serta terminal LNG guna menjamin pasokan energi yang cukup. Pembangunan infrastruktur ini menjadi kunci dalam mendukung swasembada energi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran PGN di sini adalah menyediakan energi gas bumi yang bersih untuk bahan bakar dan bahan baku, dalam rangka menunjang pertumbuhan industri-industri domestik,” katanya di Jakarta.

Senada, Anggota Dewan Energi Nasional, Abadi Purnomo, turut menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam transisi energi Indonesia. Ia menegaskan bahwa meskipun pengembangan energi terbarukan menjadi prioritas, peran gas bumi tetap penting dalam menopang sektor industri dan pembangkit listrik.

“Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, dengan tetap menjaga kestabilan ekonomi dan industri,” ungkapnya.

Dengan berbagai inisiatif dan dukungan dari sektor swasta, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, Indonesia semakin optimistis dalam mencapai swasembada energi. Inovasi teknologi dan penguatan infrastruktur menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. {}

Oleh: Agus Soepomo

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengukuhkan langkah strategis dalam mengelola investasi negara. Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara mendapat respons positif dari berbagai kalangan, terutama dari para ahli ekonomi dunia yang menilai inisiatif ini sebagai gebrakan yang dapat membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat lebih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan penting dengan sejumlah konglomerat Indonesia serta tokoh internasional di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satu tamu istimewa dalam pertemuan tersebut adalah Ray Dalio, investor legendaris asal Amerika Serikat yang dikenal atas pengalamannya dalam mengelola investasi berskala global. 

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Dalio merupakan aset berharga bagi Indonesia, mengingat wawasan serta pemahamannya mengenai dinamika pasar internasional.

Keberadaan Dalio dalam struktur Danantara diyakini dapat membawa perspektif strategis dalam mengelola investasi negara secara lebih efektif. Prabowo menekankan bahwa masukan dari tokoh ekonomi global seperti Dalio sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan investasi yang diambil tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dunia. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam dunia investasi, Dalio diharapkan mampu memberikan pandangan yang kritis dan solutif bagi Indonesia.

Selain Dalio, sejumlah pengusaha besar Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk tokoh-tokoh seperti Anthony Salim, Chairul Tanjung, hingga Prajogo Pangestu. Keterlibatan mereka dalam mendukung Danantara mencerminkan keyakinan bahwa badan pengelola investasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Danantara diposisikan sebagai alat utama dalam mengelola dana negara secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil yang menguntungkan bagi bangsa.

Ahli ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti pentingnya pemilihan tokoh yang tepat dalam struktur Danantara. Menurutnya, kehadiran figur-figur global yang memiliki kredibilitas tinggi dan reputasi baik dapat memberikan dampak signifikan dalam menarik investor asing. 

Ia menegaskan bahwa pemilihan anggota Dewan Penasihat harus dilakukan secara selektif untuk memastikan efektivitas kerja Danantara dalam menjalin hubungan dengan komunitas investasi internasional. 

Wijayanto juga mengingatkan bahwa jumlah anggota Dewan Penasihat perlu dibatasi agar tetap efisien dan tidak membebani anggaran. Dengan hanya memilih beberapa tokoh berpengaruh, Danantara dapat memperoleh nasihat yang berharga tanpa mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Menurutnya, strategi ini akan memperkuat kredibilitas badan tersebut dalam mengelola investasi negara.

Badan ini akan membuka peluang bagi tokoh-tokoh asing untuk bergabung dalam Dewan Penasihat. Langkah ini bertujuan agar para ahli dari berbagai bidang, seperti manajemen risiko dan investasi, dapat memberikan wawasan yang relevan sesuai dengan keahlian mereka. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan investasi nasional.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi bahwa susunan lengkap pengurus dan manajemen badan ini akan segera diumumkan kepada publik. 

Ia memastikan bahwa individu-individu yang dipilih memiliki rekam jejak bersih dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Danantara. Transparansi dalam pemilihan pengelola diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap badan pengelola investasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Dalio turut memberikan berbagai masukan strategis kepada pemerintah dan jajaran Danantara. Pengalaman luasnya dalam bidang investasi menjadi sumber wawasan berharga bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. 

Dalio menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta pengelolaan risiko yang matang dalam mengelola investasi negara. Menurutnya, pendekatan ini akan memastikan bahwa Danantara dapat mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rosan menegaskan bahwa Danantara akan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik. Badan ini akan beroperasi secara terbuka dan transparan, memastikan bahwa setiap keputusan investasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah menekankan bahwa prinsip kehati-hatian serta transparansi menjadi kunci utama dalam keberhasilan Danantara.

Langkah pemerintah dalam mendirikan Danantara mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional. Kepercayaan terhadap badan ini semakin kuat seiring dengan keterlibatan para ahli dan pengusaha berpengaruh yang siap berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi nasional. Dengan strategi yang matang dan tata kelola yang transparan, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen investasi negara yang memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia. (*)

Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

Sukoharjo – Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto menyambut baik respons pemerintah terhadap masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sritex. Ia berharap seluruh buruh yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dan mendapatkan kepastian atas nasib mereka.

“Dalam rapat koordinasi, kami mendengar secara langsung bahwa untuk pembukaan kembali PT Sritex akan diputuskan dalam dua minggu ke depan. Harapan kami seluruh karyawan atau buruh eks Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja di PT Sritex yang dulu untuk dipekerjakan yang baru, tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari,” ujar Slamet.

Keputusan ini membawa angin segar bagi para buruh yang selama ini berada dalam ketidakpastian. Slamet mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani persoalan PT Sritex serta mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak.

“Karena kami juga selaku koordinator, maka nanti beberapa teman serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan kami informasikan juga terkait kabar baik, kabar gembira ini, respons cepat dari pemerintah. Dari kami yang selalu berusaha bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada kami, buruh Sritex, itu bisa direalisasikan dalam dua minggu ke depan,” ujar Slamet.

Di sisi lain, pihak kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menyatakan bahwa mereka telah membuka opsi lelang penyewaan aset perusahaan. Beberapa investor telah menunjukkan minat untuk menyewa aset-aset ini, yang diharapkan akan membuka kembali lapangan pekerjaan bagi para eks pekerja PT Sritex.

“Saya akan menyampaikan bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat. Yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.” kata Nurma.

Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini dan menginstruksikan agar pemerintah turun tangan secara aktif dalam mencari solusi yang konkret.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” kata Prasetyo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap dipenuhi, termasuk kompensasi dan jaminan sosial. Langkah cepat pemerintah ini menjadi bukti nyata komitmen Prabowo Subianto dalam melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK.

“Bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Saat ini, Kemenaker sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya, seperti hak jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) agar tetap terpenuhi,” jelas Yassierli.

---

Jakarta – Pemerintah membantah kabar bahwa Indonesia tengah dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar mengenai PHK dapat dipastikan kebenarannya.

“Ada beberapa perusahaan yang ketika kami baca di media, dituliskan ada PHK. Namun, setelah kita cek, tidak semuanya (benar). Contohnya, Mayora tidak seperti itu. Ada beberapa (perusahaan) yang dilaporkan PHK malah pekerjanya bertambah,” ujar Yassierli.

Menaker pun meminta agar media dapat menyajikan informasi yang valid dan memastikan kebenaran data sebelum memberitakan PHK massal.

“Kami butuh dukungan media untuk bisa melihat informasi ini secara utuh. Validitas informasi yang beredar harus kita jaga,” katanya.

Pernyataan ini juga sejalan dengan data yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada 4 Maret 2025, Agus menyatakan bahwa industri manufaktur dalam negeri justru terus bertumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan angka PHK yang terjadi.

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada 2024, total tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai beroperasi pada tahun lalu mencapai 1.082.998 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang di-PHK pada periode yang sama, yaitu 48.345 orang. Bahkan, jumlah PHK tersebut mencakup seluruh sektor ekonomi, bukan hanya industri manufaktur.

Yassierli menambahkan bahwa meskipun terdapat perusahaan yang berada dalam fase kontraksi, banyak pula yang mengalami pertumbuhan.

“Pesan positif ini harus disampaikan. Walaupun kami tidak menutup mata kalau ada perusahaan atau industri yang berada di fase kontraksi, tapi ada juga yang tumbuh,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya PHK, seperti kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, hingga tata kelola perusahaan. Meski demikian, ia optimistis bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan terus meningkat pada 2025.

“Ada (industri atau perusahaan) yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, dan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk (mewujudkan harapan) ini,” pungkasnya.

Oleh: Dhita Karuniawati *)

Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi untuk menyelamatkan para karyawan atau pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti bekerja per 1 Maret 2025. Salah satunya adalah berupaya mempekerjakan mereka kembali, paling cepat dua minggu ke depan. Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai skema penyelamatan, termasuk kemungkinan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih Sritex. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap nasib para pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kepailitan perusahaan. Presiden meminta ada jalan keluar yang baik bagi para pekerja tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih untuk segera mencari solusi cepat dalam menyelamatkan para pekerja PT Sritex yang menjadi korban PHK. Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja Sritex. Hasilnya, terdapat investor baru yang siap mengambil alih aset PT Sritex, sehingga pekerja dapat kembali bekerja dalam waktu dua pekan ke depan. Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan rapat penting dengan sejumlah menteri serta perwakilan PT Sritex di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut membahas dampak PHK massal yang menimpa ribuan karyawan. Dalam rapat yang berlangsung, hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Tim Kurator dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan beberapa langkah untuk membantu para pekerja Sritex, di antaranya penyediaan lapangan kerja baru melalui penjajakan peluang kerja di sektor industri dan BUMN untuk menampung para mantan pekerja Sritex. Selain itu, program pelatihan dan re-skilling disiapkan agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang baru. Pemerintah juga memastikan bahwa semua hak karyawan yang terkena PHK tetap dipenuhi oleh pihak Sritex.

Sementara itu, Tim Kurator PT Sritex membuka opsi untuk penyelamatan pekerja eks Sritex yang terkena PHK dampak putusan pailit Pengadilan. Nantinya opsi penyelamatan itu berupa penyewaan aset Sritex dari investor. Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengatakan, pihaknya telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar nilainya tidak turun. Sejauh ini, tim kurator telah membangun komunikasi dengan sejumlah investor, yang nantinya dalam dua minggu ke depan mereka akan memutuskan siapa pihak yang akan menyewa aset Sritex tersebut. Menurut Nurma Sadikin, langkah ini dilakukan untuk menjaga nilai aset perusahaan agar tidak mengalami penurunan, dan meningkatkan harta perusahaan yang pailit. Selain itu, investor penyewa ini akan melakukan penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya terkena PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah kurator yang dapat memastikan dalam dua minggu ke depan pekerja eks Sritex dapat dipekerjakan kembali. Hal ini akan memberikan ketenangan bagi para pekerja yang terkena PHK. Pemerintah berupaya memastikan hak-hak pekerja Sritex tetap terpenuhi, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal hak-hak tersebut hingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pekerja.

Pada 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir bagi ribuan karyawan pabrik tekstil PT Sritex masuk ke areal pabrik, tempat di mana selama ini mereka mencari nafkah. Perusahaan tekstil legendaris yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, ini resmi gulung tikar pasca hakim pengawas di Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah, menyatakan PT Sritex resmi pailit dalam rapat kreditur. Krisis yang dialami Sritex menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri tekstil di Indonesia, termasuk persaingan global dan kebijakan impor yang berpengaruh pada industri lokal. Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan agar sektor ini tetap kompetitif dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

PHK massal di Sritex menjadi ujian besar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, dengan langkah cepat Presiden Prabowo dan dukungan berbagai pihak, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk menyelamatkan ribuan pekerja yang terdampak. Dengan adanya berbagai langkah yang diupayakan pemerintah dan pihak terkait, diharapkan dampak dari penutupan Sritex dapat diminimalkan dan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi atas kondisi yang mereka hadapi.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus berkomitmen dalam melindungi industri padat karya dan mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kepailitan Sritex dan dampaknya terhadap ribuan pekerja. Langkah-langkah konkret mulai diambil untuk mencari solusi terbaik guna menjaga keberlangsungan industri serta memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Maret 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang menimpa pekerja PT Sritex. Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mencari solusi agar para pekerja tetap mendapatkan perlindungan serta peluang untuk kembali bekerja.

Pihaknya mengatakan atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah sangat concern terhadap bagaimana mencari jalan keluar, terutama yang berkaitan dengan nasib para pekerja PT Sritex.

Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tim kurator, investor potensial, serta Kementerian Ketenagakerjaan guna membahas langkah-langkah penyelesaian yang optimal. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor baru agar produksi tetap berjalan dan tenaga kerja dapat kembali diserap.

Perwakilan tim kurator PT Sritex, Nurma Sadiqin, menegaskan bahwa peluang penyewaan aset ini bertujuan untuk mempertahankan nilai perusahaan sekaligus memberikan kesempatan bagi para pekerja yang terkena PHK agar bisa bekerja kembali.

Saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan calon investor. Dalam dua minggu ke depan, tim kurator akan menentukan pihak yang akan menyewa aset Sritex guna menyerap tenaga kerja, termasuk kemungkinan mempekerjakan kembali karyawan yang terdampak PHK.

Di sisi lain, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk pesangon dan hak normatif lainnya yang sedang dalam proses pencatatan tagihan.

Keputusan penyewaan aset Sritex sebagai solusi untuk menghidupkan kembali produksi disambut baik oleh para pekerja yang terkena PHK. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengungkapkan harapan besar agar pabrik bisa segera beroperasi kembali dan para buruh bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. Pihaknya berharap seluruh mantan pekerja Sritex yang saat ini terdampak PHK bisa kembali bekerja seperti sebelumnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kepailitan perusahaan. Dengan adanya solusi yang tengah diupayakan pemerintah dan kurator, buruh Sritex memiliki harapan baru untuk melanjutkan kehidupan ekonomi mereka.

Pemerintah juga terus mengawal pemenuhan hak-hak pekerja Sritex. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan bahwa kompensasi PHK, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetap diberikan kepada para pekerja yang terdampak.

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh kurator. Seperti yang telah disampaikan, dalam dua minggu ke depan pekerja akan mulai dipekerjakan kembali. Ini tentu dapat memberikan ketenangan bagi mereka yang terdampak PHK.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten/kota di wilayah Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja yang terdampak.

Berdasarkan data terakhir, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk karyawan yang terkena PHK.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan perusahaan, tetapi juga menyiapkan skema mitigasi bagi pekerja yang membutuhkan pekerjaan baru.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak pekerja dengan memberikan kemudahan melalui layanan prioritas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan PT Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini merupakan wujud nyata hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan kesejahteraan pekerja di tengah situasi sulit sekalipun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo saat meninjau layanan prioritas yang dibuka di dalam PT Sritex menyampaikan bahwa layanan yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian dalam melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi.

Dukungan pemerintah dalam menangani kepailitan Sritex menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi industri padat karya serta mencegah PHK massal. Dengan solusi yang sedang diupayakan, seperti penyewaan aset perusahaan oleh investor baru dan pembukaan lapangan kerja alternatif, diharapkan pekerja yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dalam waktu dekat.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah ini juga menjadi bukti bahwa perlindungan tenaga kerja dan stabilitas industri akan terus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah tidak hanya berupaya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan pekerja tetap menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, investor, dan serikat pekerja, diharapkan solusi terbaik bisa segera terwujud, sehingga industri padat karya seperti Sritex bisa kembali beroperasi dan memberikan manfaat bagi banyak tenaga kerja di Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com