Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Selain bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan alokasi anggaran yang terus ditingkatkan, MBG diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, peternakan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan terus menyuntikkan anggaran besar untuk memastikan kesuksesan Program MBG. Hashim mengungkapkan bahwa tambahan anggaran MBG menjadi Rp171 triliun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Dengan proyeksi ini, Prabowo optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% dapat tercapai.

Untuk merealisasikan program ini secara efektif, pemerintahan Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi dana pada program yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Hashim, pemerintah berhasil menghemat Rp306 triliun dengan realokasi anggaran ke program prioritas seperti MBG. Selain itu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG, seperti 80 juta butir telur, sayur, dan daging setiap hari, diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan untuk mempercepat distribusi MBG, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada tahun 2025. Sejauh ini, BGN telah mengantongi anggaran Rp71 triliun, tetapi dengan percepatan distribusi yang diinstruksikan Presiden Prabowo, diperlukan tambahan hingga Rp100 triliun. Jika percepatan ini dimulai pada September 2025, maka total anggaran yang dibutuhkan akan semakin besar.

Program MBG mendapat apresiasi dari Pemuda Muhammadiyah. Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly, menyebut bahwa MBG adalah program yang sangat baik karena berkontribusi dalam peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Organisasi ini turut serta dalam memberikan edukasi kepada pemuda dan mahasiswa mengenai pentingnya MBG.

Di Maluku Utara, MBG mulai berjalan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat dengan melibatkan enam dapur umum, empat di Kota Ternate dan dua di Halmahera Barat. Setiap hari, program ini menyediakan lebih dari 3.400 porsi makanan bergizi untuk masyarakat.

Fadly berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat langsung dalam proses distribusi. Dengan adanya pendampingan, pemuda dapat membantu kelancaran implementasi MBG sekaligus mendapatkan pengalaman kerja di sektor logistik dan distribusi pangan. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melihat MBG sebagai momentum kebangkitan di sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi lokal.

Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Mofit Jamroni, menilai bahwa MBG memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani. Dengan adanya program ini, hasil pertanian petani dapat terserap dengan optimal oleh pemerintah sebagai bahan baku makanan bergizi gratis.

MBG menciptakan kepastian harga bagi petani, mengingat pemerintah akan menjadi pembeli utama hasil pertanian dan peternakan. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang sudah diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Dengan adanya kepastian pasar, petani tidak lagi khawatir akan fluktuasi harga yang kerap merugikan mereka.

Mofit juga menyoroti pentingnya evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan teknis pelaksanaan MBG agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Lebih lanjut, Mofit mengingatkan bahwa program seperti MBG mengingatkan kembali pentingnya pola makan sehat sebagaimana konsep Empat Sehat Lima Sempurna yang diterapkan di masa lalu.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang. Ketua PC PMII Malang, Dicky Wahyu Firmansyah, menyatakan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik di beberapa sekolah di Bululawang dan Kepanjen, Kabupaten Malang. Namun, ia berharap cakupan MBG dapat diperluas agar lebih banyak pelajar yang mendapatkan manfaat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan turut menegaskan dukungannya terhadap MBG. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyebut bahwa program ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo dan telah mulai berjalan di Kota Minyak. Saat ini, MBG di Balikpapan sudah dilayani oleh dua titik dapur umum yang memasok makanan ke berbagai sekolah.

DPRD Balikpapan berkomitmen mengawal keberlanjutan program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah realokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% untuk memastikan ketersediaan dana bagi MBG.

MBG telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tambahan anggaran yang signifikan, MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, hingga DPRD di berbagai daerah, menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luas dan positif. Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, MBG diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Pemerintah terus menggencarkan upaya kolaboratif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, pemerintah merangkul organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan sebagai mitra utama dalam implementasinya. Peran aktif Ormas menjadi kunci dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan pentingnya keterlibatan Ormas Islam dalam program ini. Sebagai entitas yang memiliki jaringan luas dan tersebar di seluruh Indonesia, Ormas diharapkan dapat membantu pelaksanaan MBG dengan memastikan anak-anak yang menjadi sasaran program menerima manfaat secara optimal. Selain itu, kehadiran Ormas juga dapat berperan dalam edukasi gizi bagi masyarakat, sehingga program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak menerima manfaat dari program MBG pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal pada 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa percepatan ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ormas. Terdapat tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan MBG, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur, sebanyak 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibangun, di mana 1.542 di antaranya dibiayai melalui APBN, sementara sisanya akan diwujudkan melalui program kemitraan. Ini menjadi peluang bagi Ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pelayanan gizi di berbagai daerah.

Keterlibatan Ormas dalam program MBG bukan hanya sebatas penyaluran makanan, tetapi juga membuka peluang besar dalam sektor ekonomi. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan bahwa Ormas dapat berperan sebagai penyedia bahan baku atau bahkan mendirikan koperasi yang berfokus pada pengelolaan SPPG. Dengan demikian, Ormas tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian anggotanya. Keberadaan koperasi yang dikelola oleh Ormas dapat menjadi solusi bagi ketahanan ekonomi komunitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam skema operasional MBG, setiap satu SPPG ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap harinya. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja yang cukup dan berkualitas menjadi aspek penting. Ormas dapat merekrut anggotanya maupun warga sekitar untuk bekerja di SPPG, sehingga terjadi pemberdayaan ekonomi secara langsung di tingkat masyarakat. Dengan adanya keterlibatan Ormas, distribusi makanan bergizi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberi dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dukungan Ormas terhadap program MBG juga menjadi bukti nyata dari semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan jejaring yang kuat serta kedekatan dengan masyarakat, Ormas memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan implementasi MBG berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka juga dapat membantu memberikan edukasi terkait pentingnya konsumsi makanan bergizi serta pola hidup sehat bagi anak-anak dan keluarga penerima manfaat.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan pendanaan, tetapi juga pada penerimaan serta partisipasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sinergi dengan Ormas menjadi langkah strategis yang tak terhindarkan. Dengan berkolaborasi bersama Ormas keagamaan, program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ke depan, keterlibatan Ormas dalam program MBG diharapkan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya cakupan program ini. Pemerintah bersama Ormas harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang berkualitas, demi menciptakan generasi emas yang sehat dan cerdas. Kolaborasi ini bukan hanya soal memastikan keberlanjutan program, tetapi juga merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Program MBG juga membuka ruang bagi inovasi di bidang pangan. Dengan adanya standar gizi yang ditetapkan, berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga riset, dapat terlibat dalam menciptakan solusi pangan bergizi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas makanan yang diberikan dalam program, tetapi juga mendorong pengembangan teknologi pangan yang lebih maju di Indonesia.

Dalam implementasinya, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai harapan. Keterlibatan Ormas dalam fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaannya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program MBG bukan hanya sekadar inisiatif pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peran Ormas dalam menyukseskan program ini tidak hanya memberikan dampak bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial secara luas. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, program ini dapat menjadi langkah besar menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan mandiri.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Pemerintah bergerak cepat merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada Sabtu, 13 Februari 2025 lalu.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan segera meminta klarifikasi dari tim kurator terkait penutupan total Sritex dan PHK yang terjadi.

“Ya nanti kita tanya ke tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan pemerintah telah melakukan pemetaan peluang kerja bagi karyawan terdampak. Menurutnya, saat ini terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya,” kata Yassierli.

Peluang kerja tersebut tersedia di berbagai sektor, termasuk industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa. Selain itu, Kemnaker terus memastikan Sritex Group memenuhi hak-hak para pekerja yang terdampak PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tegas Yassierli.

Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi dampak PHK ini. Salah satunya adalah dengan penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan para pekerja terdampak.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Badan Latihan Kerja). Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” ujar Luthfi.

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di Jawa Tengah agar bisa menyerap tenaga kerja dari Sritex yang terkena PHK.

“Kita tampung (PHK Sritex) sehingga Jateng tidak terlalu banyak yang terkait dengan pengangguran,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak dari penutupan Sritex serta membantu para pekerja terdampak untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.

---

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan hak-hak buruh terdampak PHK di PT Sritex. Langkah-langkah konkret sedang dilakukan untuk memastikan pekerja mendapat haknya secara adil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengevaluasi keputusan PHK oleh tim kurator. “Saya dan Menteri Ketenagakerjaan akan bertanya langsung kepada tim kurator Sritex terkait keputusan PHK,” ujar Airlangga Hartarto.

Tim kurator akan diperiksa untuk memastikan prosedur yang diterapkan sesuai aturan. “Tim kurator akan diperiksa oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan keputusan tersebut sesuai prosedur,” lanjut Airlangga Hartarto.

Pemerintah ingin memastikan hak buruh diperhatikan. “Pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan PHK dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak buruh,” tambah Airlangga Hartarto.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan pemerintah akan mengikuti ketentuan hukum. “Pemerintah akan tunduk pada hukum dalam menangani kasus PHK massal Sritex,” ujar Immanuel Ebenezer Gerungan.
Ia menambahkan bahwa upaya menghindari PHK telah dilakukan. “Kemnaker dan manajemen PT Sritex telah berupaya maksimal agar PHK tidak terjadi,” lanjut Immanuel Ebenezer Gerungan.

Keputusan PHK merupakan wewenang kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga. “Keputusan PHK diambil oleh kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga,” tambah Immanuel Ebenezer Gerungan.

Namun, pemerintah memastikan hak pekerja tetap terpenuhi. “Pemerintah akan memastikan hak-hak buruh, termasuk pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetap terpenuhi,” pungkas Immanuel Ebenezer Gerungan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan pemerintah telah memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK. “Kemnaker telah berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di Jawa Tengah dan Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK di PT Sritex,” ujar Yassierli.

Terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri. “Terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya yang dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang terkena PHK,” lanjut Yassierli.
Jika PHK tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan hak pekerja tetap diberikan.

“Jika PHK tidak terhindarkan, Kemnaker memastikan pekerja mendapatkan haknya, termasuk upah, pesangon, serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan pendampingan. “Kemnaker memiliki program pendataan lowongan kerja di seluruh Indonesia dan menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang terkena dampak PHK,” tambah Yassierli.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025. “Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” ujar Yassierli.

Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menjamin kesejahteraan pekerja. “Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK melalui berbagai skema perlindungan sosial dan pelatihan kerja,” pungkas Yassierli. [^]

Jakarta – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Sebanyak 9.604 pekerja terdampak akibat keputusan perusahaan yang menghentikan operasionalnya sejak 1 Maret 2025, menyusul status pailit yang diumumkan melalui surat Nomor 299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa DPR akan mengawal hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, agar diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Ia juga menyoroti bahwa PHK massal di Sritex harus menjadi peringatan bagi sektor tekstil nasional, yang menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor tekstil.

“Regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, Hendry menekankan bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi daya saing industri tekstil nasional dan memberikan solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain menyiapkan lapangan kerja, Hendry Munief juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar pekerja terdampak memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Di tengah situasi yang sulit, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) segera mengambil langkah konkret untuk membantu para pekerja terdampak. Sebanyak 8.000 lowongan kerja telah disiapkan bagi korban PHK Sritex di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.

“Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi,” ujar Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno.

Langkah ini merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan yang bersedia menyerap tenaga kerja dari Sritex tanpa tes masuk.

“Sudah kami komunikasikan, justru dari pegawai Sritex kalau masuk ke perusahaan-perusahaan itu tanpa tes,” tambahnya.

Dengan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

[]

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan serangkaian langkah komprehensif untuk menyelamatkan para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penutupan total PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Menaker Yassierli.

Menaker mengungkapkan, sejak Sritex diputus pailit pada Oktober 2024, Pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ucapnya.

Untuk diketahui bahwa pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan,” ungkap Menaker.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan program pelatihan kerja bagi ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terdampak PHK.

“Kami akan mengadakan program vokasi dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka,” ujar Luthfi.

Menurutnya, pihaknya ingin memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan sehingga dapat kembali bekerja di perusahaan lain.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk membantu dan memastikan negara hadir di tengah Masyarakat. [RWA]

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, mengatakan Kemnaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal ini diungkapkannya saat menanggapi isu PHK ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

“Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” ungkapnya.

Ia mengklaim Kemnaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.

Wamenaker juga mengungkapkan pemerintah mencari solusi terbaik untuk para pekerja PT Sritex yang terkena PHK.

“Kita cari, kita negara harus juga cari solusi yang terbaik,” ujar Wamenaker Noel.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan opsi untuk menangani masalah karyawan yang terkena PHK.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Balai Latihan Kerja),” ungkapnya.

“Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” sambung Luthfi.

Ahmad Luthfi menambahkan bahwa pekerja Sritex yang terkena PHK akan ditampung di perusahaan lain di Jawa Tengah yang mungkin membutuhkan karyawan.

Senada, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, berjanji bahwa pemerintah terus berupaya memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di sejumlah perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Menteri Yassierli mengatakan bahwa terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Diharapkan, lowongan pekerjaan ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk pekerja Sritex yang baru saja terkena PHK.

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan para pekerja terdampak segera mendapatkan pekerjaan baru dan hak-haknya terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, akan meminta klarifikasi langsung kepada tim kurator Sritex terkait keputusan PHK terhadap 8.400 karyawan.

“Kami akan meminta penjelasan kepada tim kurator untuk memastikan hak-hak pekerja benar-benar diberikan sesuai ketentuan,” ujar Airlangga.

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, juga menyampaikan keprihatinannya atas keputusan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan memastikan agar para pekerja terdampak dapat segera terserap di industri lain.

“Kami sebagai pemerintah tidak mungkin membiarkan situasi ini tidak pasti. Kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban negara harus direalisasikan dengan cepat,” tegas Immanuel. “Kami juga sedang menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, khususnya di daerah Solo dan Boyolali.”

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghindari PHK, namun juga harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi industri yang ada.

“Pemerintah tidak ingin ada PHK, dan itu sudah menjadi komitmen kami. Saat ini, kami terus memantau agar kebijakan yang diterapkan bisa selaras dengan kondisi industri,” ujar Faisol.

Tak hanya pemerintah, DPR juga turut mengawal agar hak-hak pekerja tetap terjamin. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja benar-benar diberikan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Hendry juga menyoroti bahwa PHK massal ini menjadi sinyal peringatan bagi sektor tekstil nasional yang tengah menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi daya saing industri tekstil dan mencari solusi jangka panjang guna menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain membuka peluang kerja bagi para pekerja terdampak, Hendry juga mendorong program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar mereka memiliki keterampilan baru dan dapat terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Jakarta – Pemerintah langsung melaksanakan gerak cepat mengantisipasi PHK Karyawan Sritex dengan mentiapkan 10.666 lowongan kerja bagi karyawan yang terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Upaya ini dilakukan sejak awal guna memastikan para pekerja yang terdampak tetap mendapatkan hak dan kesempatan kerja baru.

Menurut Yassierli, sejak putusan pailit pada Oktober 2024, pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk manajemen Sritex, kurator, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan setempat, untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan memitigasi dampak PHK. Lowongan yang tersedia mencakup sektor industri garmen, plastik, sepatu, ritel, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa.

Bukan hanya itu, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi 60 persen dari upah terakhir selama enam bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi pekerja yang mengalami PHK.

Disisi lain, pemerintah juga telah menyediakan pelatihan kewirausahaan melalui Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing para pekerja terdampak, sehingga mereka dapat segera kembali ke dunia kerja atau memulai usaha mandiri.

“Kita semua harus optimistis, bahwa negara selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang semakin maju,” pungkas Yassierli.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun di tengah tantangan ekonomi.

Sementara itu perlu diketahui, pada 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi menghentikan operasionalnya, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10.965 karyawan. Sebagai respons cepat, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan 10.666 lowongan kerja di wilayah Solo dan sekitarnya untuk menampung para pekerja terdampak.

Pemerintah bergerak cepat merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada Sabtu, 13 Februari 2025 lalu.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan segera meminta klarifikasi dari tim kurator terkait penutupan total Sritex dan PHK yang terjadi.

“Ya nanti kita tanya ke tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan pemerintah telah melakukan pemetaan peluang kerja bagi karyawan terdampak. Menurutnya, saat ini terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya,” kata Yassierli.

Peluang kerja tersebut tersedia di berbagai sektor, termasuk industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa. Selain itu, Kemnaker terus memastikan Sritex Group memenuhi hak-hak para pekerja yang terdampak PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tegas Yassierli.

Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi dampak PHK ini. Salah satunya adalah dengan penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan para pekerja terdampak.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Badan Latihan Kerja). Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” ujar Luthfi.

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di Jawa Tengah agar bisa menyerap tenaga kerja dari Sritex yang terkena PHK.

“Kita tampung (PHK Sritex) sehingga Jateng tidak terlalu banyak yang terkait dengan pengangguran,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak dari penutupan Sritex serta membantu para pekerja terdampak untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.

---