Jakarta – Pemerintah menegaskan akan selektif dalam menentukan penerima manfaat penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diberikan kepada UMKM yang kesulitan membayar pinjaman akibat risiko bisnis yang tidak dapat dihindari.

Sekretaris Usaha Menengah Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menyatakan bahwa faktor seperti turunnya pendapatan akibat Covid-19 atau bencana alam menjadi pertimbangan utama.

“Harapannya, setelah mereka mendapatkan penghapusan, BI checking bersih dan bisa mengakses pinjaman baru untuk modal usaha,” ujarnya

Langkah ini diharapkan memberikan napas segar bagi pelaku UMKM yang terbelit masalah finansial serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan bagi UMKM agar tidak kembali terjebak kredit macet.

“Pendampingan tersebut dalam hal manajemen usaha, produksi, dan pemasaran,” tambahnya.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Aturan ini mencakup penghapusan kredit UMKM yang tercatat sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan total kredit macet yang dihapuskan mencapai Rp2,5 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut sektor yang disasar meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, serta industri kreatif seperti mode, kuliner, dan lainnya. Pemerintah juga berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses permodalan akibat riwayat kredit yang buruk.

Pemerintah menargetkan setidaknya 1 juta UMKM menerima fasilitas penghapusan piutang. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek teknis.

“Karena banyak UMKM yang berada di daerah terpencil, ada juga yang mungkin sudah pindah alamat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target 1 juta tersebut,” kata Maman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa sebanyak 71 ribu pelaku UMKM telah menerima fasilitas hapus tagih dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dari pemantauan yang kami lakukan, Bank BRI adalah yang paling banyak melakukan hapus tagih,” ujar Airlangga

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kebijakan hapus tagih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan dalam 100 hari pertama adalah hapus utang dan hapus tagih sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM,” tambahnya.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, terbukti dengan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2025) yang menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih beroperasi secara informal dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB). Wakil Menteri Koperasi H Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. “Banyak pelaku UMKM yang masih enggan memformalisasikan usahanya karena kurangnya pemahaman tentang pajak daerah serta birokrasi yang dianggap rumit. Padahal, dengan legalitas yang jelas, mereka bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan dan pengembangan usaha,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis pemberdayaan agar UMKM secara sukarela masuk dalam sistem perpajakan dan memperoleh manfaat dari regulasi yang berlaku. Salah satu bentuk nyata upaya ini adalah pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dengan menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan bahwa kehadiran Holding UMi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. “Sinergi ini memungkinkan UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih luas dan lebih mudah, sehingga mereka dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM. “Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak bisa dicapai secara parsial. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta menjadi kunci utama agar UMKM bisa naik kelas dan berkembang dalam ekosistem yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mulai menggulirkan insentif tambahan bagi UMKM yang telah memformalkan usahanya. Insentif ini mencakup program pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, digitalisasi usaha, serta akses pendanaan dan investasi. Dengan adanya program pelatihan yang berkelanjutan dan kerja sama dengan sektor swasta, UMKM diharapkan dapat lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun global.

Melalui berbagai inisiatif ini, pemerintah optimistis bahwa penguatan sektor UMKM dapat menjadi motor utama dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Dengan ekosistem yang mendukung dan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Muhaimin.

Oleh: Mastur Jaelani *)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, sektor ini memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi UMKM menuntut solusi inovatif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global.

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh akademisi adalah penyelenggaraan seminar nasional bertema “Peran BPK dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan serta Upaya Mendorong Keberlanjutan UMKM” yang diadakan oleh Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Seminar ini menjadi ruang diskusi penting yang membahas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Rektor Universitas Moestopo, Dr. FX. Sugiyanto, menyoroti bahwa salah satu tantangan utama UMKM di Indonesia adalah pemisahan antara modal usaha dan kebutuhan rumah tangga. Tanpa pengelolaan yang baik, sulit bagi UMKM untuk berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian.

Dalam seminar tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Moestopo, Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, menegaskan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, UMKM mencakup 90% dari total bisnis global dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja. Dengan proyeksi bahwa dunia membutuhkan 600 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030, UMKM menjadi garda terdepan dalam menciptakan peluang tersebut. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan UMKM dari tahun 2015 hingga 2020 mencatatkan peningkatan signifikan, yakni dari 59,26 juta menjadi 64,2 juta unit. Namun, mayoritas UMKM ini (99,62%) masih berada pada skala mikro dengan omzet tahunan di bawah Rp2 miliar. Tantangan besar lainnya adalah kesenjangan pembiayaan yang menghambat keberlanjutan dan potensi pertumbuhan UMKM.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya perlambatan dalam pertumbuhan kredit UMKM. Hingga September 2024, pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hanya mencapai 5,04% secara tahunan, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebesar 8,34% pada tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat Non-Performing Loan (NPL) sektor UMKM juga meningkat dari 3,88% pada September 2023 menjadi 4% pada tahun 2024. Tingginya risiko kredit ini membuat perbankan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi ini menuntut kebijakan baru yang lebih terarah untuk mendukung UMKM. Kepala Subauditorat II.C.2 Auditorat Keuangan Negara II BPK RI, Indra Kumbara Wedha, merekomendasikan revisi kebijakan subsidi bunga atau margin UMKM Non-KUR agar lebih efektif, disertai dengan validasi data usaha mikro yang lebih memadai.

Digitalisasi juga menjadi salah satu solusi strategis yang diusulkan oleh para akademisi untuk membantu UMKM naik kelas. Darto, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengemukakan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk akses pasar dan efisiensi operasional. Digitalisasi tidak hanya memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing melalui efisiensi proses bisnis. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan konsep “factory sharing” berbasis rantai nilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Akses pembiayaan bersubsidi yang lebih terjangkau juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) memperluas kajian keuangan dan UMKM melalui kerja sama dengan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia. J-PAL, yang berpusat di MIT, merupakan jaringan global profesor yang melakukan evaluasi acak untuk menjawab pertanyaan penting dalam memerangi kemiskinan. Di Indonesia, J-PAL SEA telah melaksanakan lebih dari 20 evaluasi acak yang mencakup sektor keuangan, perlindungan sosial, pendidikan, dan UMKM. Kolaborasi ini menghasilkan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berbasis data guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, menekankan bahwa penelitian berbasis etik sangat penting untuk memastikan hasil yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Demi memaksimalkan peran akademisi dalam pertumbuhan UMKM, pemerintah melalui Kementerian UMKM menggandeng perguruan tinggi dan sektor swasta untuk menjaring talenta muda wirausaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kampus (BUMK). Inisiatif ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan muda yang mampu bersaing di pasar global. Program Rumah Produksi Bersama (RPB) juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung UMKM. Dengan 16 titik lokasi RPB yang tersebar di seluruh Indonesia, program ini bertujuan meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah. Dukungan terhadap digitalisasi juga terus digencarkan sebagai solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi UMKM di era modern.

Dukungan dari sektor akademisi dan lembaga pendidikan terhadap UMKM sejalan dengan upaya menciptakan perekonomian inklusif dan berkelanjutan. Sebagai motor penggerak ekonomi, UMKM memerlukan pendampingan yang komprehensif, mulai dari edukasi keuangan, kolaborasi dengan lembaga keuangan, hingga adopsi teknologi sederhana.

Keberhasilan UMKM Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga oleh ekosistem pendukung yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri adalah langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan. Dengan tata kelola yang transparan, dukungan kebijakan yang tepat, dan pemanfaatan teknologi, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama perekonomian nasional yang berdaya saing di tingkat global. Dukungan dari akademisi dan institusi pendidikan akan terus menjadi elemen kunci dalam mewujudkan visi besar ini, memastikan bahwa UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Peneiti dari Cahaya Harapan Bangsa Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Berbagai program dan kebijakan strategis terus diluncurkan untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses keuangan, serta mempercepat digitalisasi sektor ini.

Dukungan tersebut hadir melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, akademisi, dan organisasi masyarakat.Salah satu bentuk dukungan konkret bagi UMKM datang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), yang sukses menyalurkan kredit bagi UMKM hingga mencapai Rp1.106 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi terhadap pencapaian ini yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Pihaknya mengapresiasi BRI yang telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.106 triliun kepada UMKM. Ini pencapaian luar biasa dan menunjukkan upaya signifikan BRI dalam memperkuat perekonomian rakyat.

Selain penyaluran kredit, BRI juga aktif dalam program pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah pelibatan 1.000 UMKM dalam berbagai inisiatif pengembangan usaha, yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendukung pertumbuhan UMKM.

Untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif, BRI memperluas jaringannya melalui AgenBRILink yang kini melibatkan hampir 1 juta agen dan warung di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan perbankan bagi pelaku usaha mikro di pelosok negeri.

Dukungan terhadap UMKM juga datang dari sektor pendidikan dan dunia usaha. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyambut baik kolaborasi kementeriannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam mendukung UMKM. Satryo menyoroti pentingnya sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM.

APINDO saat ini menjalankan program APINDO UMKM Merdeka (AUM), yang menjadi payung bagi APINDO UMKM Akademi. Program ini bertujuan untuk mendukung transformasi UMKM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan Program AUM ini merupakan kolaborasi antara APINDO dan Kemendiktisaintek yang berperan penting dalam pengembangan UMKM. Menurutnya semua pihak harus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro agar lebih kompetitif.

Ketua Bidang UMKM APINDO, Ronald Wala, menambahkan bahwa pihaknya berupaya membangun ekosistem UMKM berbasis pentahelix, yang melibatkan pengusaha, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam pertumbuhan UMKM. Menurutnya, pendidikan, riset, dan teknologi adalah bagian integral dari ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi ini harus terus diperkuat.

Tidak hanya di perkotaan, dukungan terhadap UMKM juga terus diperkuat di daerah perdesaan. Organisasi Gema Desa berkomitmen membantu UMKM perdesaan agar lebih berdaya saing. Ketua Umum Gema Desa, Sobari, mengatakan salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap UMKM adalah melalui penyelenggaraan bazar UMKM dengan menghadirkan 66 stan produk UMKM dari 23 provinsi, dalam rangka Silaturahmi Nasional (Silatnas) HUT ke-17 Gema Desa di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Sobari berharap pemerintah lebih aktif memberikan pembinaan ekonomi bagi pelaku UMKM desa, terutama terkait permodalan dan pemasaran. Saat ini masih banyak UMKM di desa yang kesulitan modal dan akses pasar. Diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi agar mereka tidak lagi bergantung pada lembaga keuangan nonformal seperti bank plecit.

Silatnas Gema Desa tahun ini direncanakan akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Hashim Djojohadikusumo sebagai Pembina Gema Desa dan Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria.

Sebagai informasi, di Jawa Tengah, sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Berdasarkan data terbaru, dari total 4,2 juta unit usaha di Jateng, sebanyak 90,48% merupakan usaha mikro, 8,50% usaha kecil, 0,94% usaha menengah, dan hanya 0,08% usaha besar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sarif Abdillah, menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM, seperti digitalisasi, akses teknologi, pendampingan usaha, dan keterbatasan permodalan. Menurutnya UMKM memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi kendala dalam digitalisasi dan akses modal. Semua harus mendukung kebijakan pemerintah agar UMKM semakin berdaya saing.

Sarif juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan akademisi sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Jateng.Dengan semangat kerja sama dan inovasi, kita bisa mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program strategis. Dari penyaluran kredit dan pameran internasional oleh BRI, kolaborasi pendidikan dan dunia usaha oleh APINDO dan Kemendiktisaintek, hingga penguatan UMKM di perdesaan oleh Gema Desa, semua inisiatif ini bertujuan mempercepat perkembangan UMKM agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Dengan dukungan yang semakin luas dari berbagai pihak, UMKM Indonesia diharapkan dapat semakin tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Pemerintah semakin gencar memerangi judi online yang meresahkan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan peran lembaga pendidikan dalam melindungi siswa dari ancaman ini.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM, dan edukasi teknologi berjalan maksimal,” ujar Meutya.

Ia juga berdialog dengan siswa mengenai bahaya judi online dan pinjol ilegal, menegaskan bahwa pendampingan orang tua dan guru sangat krusial.

“Mendidik anak bukan hanya soal teknologi. Pendampingan orang tua dan guru menjadi kunci utama dalam menjaga serta mengatur penggunaan teknologi agar tidak berlebihan,” tambahnya.

Meutya menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Sebagai langkah konkret, pihaknya membagikan materi edukasi berupa poster, flyer, dan video animasi sederhana untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya konten negatif, termasuk judi online dan pinjol ilegal.

“Literasi digital adalah benteng utama melawan konten negatif. Orang tua dan guru harus aktif, tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam kepada anak-anak,” tegasnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut menggencarkan sosialisasi bahaya judi online bagi pelajar. Para kepala sekolah telah dibekali pengetahuan mengenai tanda-tanda siswa yang terindikasi bermain judi online.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Puswosusilo, menjelaskan bahwa siswa yang menyendiri dan sulit bergaul menjadi salah satu indikator yang perlu diwaspadai.

“Perilaku lain yang menjadi tanda adalah sering menyampaikan kalimat di luar topik pembicaraan,” ujarnya

Kebiasaan berbelanja siswa juga diperhatikan.

“Kami melihat keseharian mereka, apakah memiliki uang berlebih atau pola konsumsi mencurigakan. Jika ada indikasi ini, guru akan melakukan pemantauan lebih lanjut,” jelasnya.

Jika siswa terindikasi judi online, guru tidak boleh memberi sanksi, melainkan harus mengomunikasikannya dengan orang tua melalui guru Bimbingan Konseling (BK).

“Peran guru BK sangat penting dalam pencegahan judi online di kalangan pelajar,” ungkap Puswosusilo.

Judi online dapat menyebabkan gangguan sosial, melemahkan kondisi fisik, serta menurunkan konsentrasi belajar.

“Mereka cenderung mengantuk di kelas akibat bermain judi online hingga larut malam. Jika dibiarkan, mereka bisa nekat mencari uang dengan cara melanggar hukum,” tambahnya.
Potensi tindakan negatif seperti mencuri atau memaksa teman untuk meminjamkan uang menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, judi online dinilai sangat merugikan dari aspek fisik, mental, dan sosial.

Jakarta – Pemerintah dengan tegas melakukan upaya pemberantasan terhadap Praktik Judi Online (Judol), termasuk dengan berbagai modus yang meracuni masyarakat secara menyeluruh disetiap kalangan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa judi online merupakan ancaman besar bagi negara. Pihaknya secara tegas memberantas judol guna melindungi masyarakat dari ancaman sosial dan ekonomi.

Dalam 100 hari kepemimpinannya, Kemkomdigi pun telah menurunkan (take-down) 882.352 konten terkait judo dari berbagai platform digital.

“Langkah ini dijalankan dengan bekerja sama dengan berbagai platform digital. Dari seluruh konten yang telah diblokir, sebanyak 807.587 berasal dari situs web dan alamat IP, sementara yang lainnya tersebar di berbagai media sosial,” kata Meutya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pemberantasan judi online dimulai dari institusi hingga Bandar-bandar besar yang terlibat, serta akan menerapkan tindak pidana pencucian (TPPU) terhadap Bandar sehingga bisa melakukan penyitaan aset.

“Oleh karena itu, saya meminta agar penegakan hukum terhadap judi online terus dilakukan dengan berkoordinasi bersama seluruh pihak, sehingga permasalahan ini dapat benar-benar diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi online sebagai darurat nasional. Dia menilai bahwa jumlah korban akibat judi online terus meningkat.

“Di Tangerang Selatan, sebuah keluarga muda ditemukan meninggal secara bersamaan, diduga akibat terjerat judi online dan pinjaman daring. Ayah, ibu, dan anak mereka yang berusia tiga tahun turut menjadi korban. Dampak dari judi online ini sangat luas dan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa,” ujar Syamsu Rizal.

Rizal melanjutkan, judol memiliki dampak langsung dan tak langsung dalam kehidupan masyarakat. Dari total 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 40 juta orang telah terkena dampak judi online. Mirisnya, mayoritas dari mereka berada dalam usia produktif.

“Di Indonesia, jumlah pemain judi online diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang. Kenyataan ini menyedihkan. Mereka tidak melakukan kegiatan yang produktif tapi malah terjebak permainan judol yang menyesatkan,” tambahnya.

Sebagai informasi, hingga Februari 2025, Kemkomdigi telah melakukan pemblokiran terhadap 807.587 konten yang berasal dari situs web dan alamat IP. Selain itu juga Kemkomdigi telah mulai memberlakukan sanksi administratif pada 1 Februari 2025, sanksi tersebut ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private User-Generated Content (PSE UGC).

Oleh : Agung Priyatna )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online yang telah meresahkan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh berbagai lembaga negara membuktikan bahwa ancaman kejahatan digital ini tidak dibiarkan begitu saja.

Judi online telah berkembang menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, tidak hanya karena merugikan ekonomi individu, tetapi juga karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial. Banyak korban yang terjebak dalam lingkaran perjudian daring, bahkan di antaranya adalah anak-anak dan kaum muda yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti dampak negatif dari judi online yang telah menyebar luas, bahkan merambah kalangan anak-anak di bawah umur. Fenomena ini menimbulkan keresahan, mengingat anak-anak adalah kelompok rentan yang seharusnya terlindungi dari dampak buruk perjudian daring.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan ini, Sigit menginstruksikan jajarannya untuk memberantas praktik judi online secara tuntas. Ia menegaskan bahwa anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik ilegal ini harus mendapat sanksi tegas. Penegakan hukum yang lebih ketat dan koordinasi dengan lembaga terkait menjadi langkah utama dalam mempersempit ruang gerak para pelaku.

Selain itu, penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap bandar judi online menjadi strategi penting. Penyitaan aset para bandar diharapkan dapat menekan operasi mereka dan mengembalikan dana ilegal tersebut ke negara.

Upaya pemberantasan juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), yang aktif menurunkan ratusan ribu konten terkait judi online dari berbagai platform digital. Dalam 100 hari kepemimpinan Meutya Hafid, lebih dari 882.352 konten judi online telah diblokir, meliputi situs web, alamat IP, dan media sosial. Kemkomdigi bekerja sama dengan berbagai platform digital dan 745 Internet Service Provider (ISP) untuk memastikan akses terhadap konten negatif ini benar-benar dihentikan.

Meutya Hafid menegaskan bahwa perang melawan judi online harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Perbandingan dengan menutup kebocoran bendungan menjadi relevan, di mana satu celah yang tertutup bisa saja membuka celah baru. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam melaporkan dan meningkatkan kesadaran digital menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Selain judi online, Kemkomdigi juga telah memblokir lebih dari satu juta konten negatif lainnya yang dapat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Meutya, langkah ini bukan sekadar menekan angka penyebaran konten berbahaya, tetapi juga menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Momentum pemberantasan judi online juga diharapkan semakin kuat dengan adanya pelantikan pejabat baru di Kemkomdigi. Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menekankan pentingnya semangat baru dalam menciptakan ruang digital yang bersih dari ancaman siber, termasuk judi online. Ia menyoroti bahwa judi online bukan sekadar masalah domestik, tetapi juga melibatkan sindikat transnasional yang beroperasi di Asia Tenggara, seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Data dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 orang di Kamboja terjebak dalam sindikat judi online dan penipuan siber. Modus yang digunakan sering kali berupa lowongan pekerjaan palsu dengan iming-iming gaji tinggi, yang pada akhirnya menjebak korban dalam eksploitasi tenaga kerja.

Salah satu contohnya adalah Slamet, seorang warga asal Jawa Timur yang dijanjikan pekerjaan di Vietnam dengan gaji besar, tetapi malah dipaksa bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan judi online di Kamboja dengan tekanan dan ancaman kekerasan.

Kasus ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berkaitan erat dengan perdagangan manusia dan pencucian uang. Laporan dari Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa pada tahun 2024, Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh menangani hampir 2.946 kasus perlindungan WNI, dengan 76 persen di antaranya terkait dengan judi online. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman ini.

Pejabat di Kemkomdigi diharapkan mampu memperkuat pengawasan teknologi dan mempercepat pemblokiran situs judi online. Dukungan dari berbagai instansi, termasuk Polri, BSSN, PPATK, dan Bank Indonesia, menjadi bagian dari upaya kolektif dalam membentuk ekosistem digital yang lebih aman. Keberhasilan upaya ini juga sangat bergantung pada kolaborasi internasional dalam mempersempit ruang gerak sindikat kejahatan siber.

Pemberantasan judi online bukanlah tugas satu pihak saja, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Literasi digital menjadi senjata utama dalam melindungi masyarakat dari jebakan kejahatan siber. Dengan kerja sama yang kuat dan langkah konkret yang terus diperkuat, diharapkan praktik judi online bisa ditekan hingga ke akarnya. Keamanan digital adalah hak setiap warga, dan bersama-sama, semua pihak dapat memastikan bahwa ruang siber di Indonesia menjadi tempat yang lebih aman dan bebas dari ancaman kejahatan digital.

Sebagai masyarakat yang peduli akan keamanan digital, sudah saatnya kita berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya judi online. Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan, mengedukasi lingkungan sekitar, dan tidak tergoda oleh iming-iming judi daring, kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam memberantas kejahatan siber ini.

Pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dalam menekan laju judi online, kini giliran kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan digital yang lebih sehat. Masa depan generasi muda sangat bergantung pada tindakan yang kita ambil hari ini, dan dengan kerja sama yang kuat, Indonesia bisa bebas dari ancaman judi online.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang kian meresahkan masyarakat. Langkah konkret yang diambil telah membuahkan hasil positif dengan menurunnya transaksi judi online secara signifikan sepanjang 2024. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan telah berjalan dengan efektif dalam menekan peredaran aktivitas ilegal ini.

Berdasarkan laporan evaluasi triwulanan, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Alexander Sabar, melaporkan bahwa transaksi judi online mengalami penurunan yang cukup drastis dari waktu ke waktu.

Pada triwulan pertama 2024, transaksi judi online masih mencapai Rp21 triliun, namun turun menjadi Rp16 triliun pada triwulan kedua, dan semakin menurun hingga Rp4 triliun di triwulan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan mulai memberikan dampak nyata terhadap praktik judi online di Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Online Komisi I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Alexander menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh pemerintah dalam menangani judi online berlandaskan pada tiga regulasi utama.

Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dengan regulasi ini, pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menindak dan menutup akses terhadap situs serta aplikasi yang terlibat dalam praktik judi online.

Selain itu, Kemkominfo juga aktif melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi modus baru dalam praktik judi online. Upaya ini melibatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna menyaring dan memverifikasi konten yang terkait dengan judi online.

Tindakan yang diambil tidak hanya sebatas pemblokiran situs web, tetapi juga mencakup pemutusan akses terhadap nomor seluler dan aplikasi pesan yang digunakan dalam transaksi perjudian. Integritas tim yang menangani pemberantasan judi online juga dijaga dengan ketat melalui pakta integritas dan asesmen berkala terhadap anggota tim.

Komitmen pemberantasan judi online juga mendapat perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja secara maksimal dalam mengatasi permasalahan ini.

Jenderal Listyo menyoroti dampak besar judi online terhadap masyarakat, terutama kalangan bawah dan anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menuntaskan masalah ini.

Instruksi yang diberikan mencakup pemeriksaan terhadap keterlibatan anggota Polri dalam aktivitas judi online, penegakan hukum terhadap para pelaku, serta penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menyita aset para bandar besar. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa bandar judi online tidak lagi memiliki sumber daya finansial untuk menjalankan operasinya.

Sejalan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi negara. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Kemkomdigi berhasil menurunkan lebih dari 882.352 konten terkait judi online dari berbagai platform digital. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai platform digital, di mana mayoritas konten yang diblokir berasal dari situs web dan alamat IP, sementara sisanya tersebar di platform media sosial.

Sebagai bagian dari langkah lanjutan, Menkomdigi telah mulai menerapkan sanksi administratif pada 1 Februari 2025 kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private User-Generated Content (PSE UGC) yang tidak patuh terhadap regulasi. Hal ini menjadi bentuk ketegasan pemerintah dalam mengontrol platform yang memungkinkan penyebaran konten judi online.

Keprihatinan terhadap dampak judi online juga disuarakan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, yang menilai bahwa judi online perlu ditetapkan sebagai darurat nasional. Menurutnya, dampak negatif dari judi online semakin meluas, bahkan telah menyebabkan tragedi di masyarakat.

Ia menyoroti kasus tragis di Tangerang Selatan, di mana satu keluarga muda ditemukan meninggal dunia akibat terjerat judi online dan pinjaman online. Kasus ini mencerminkan bagaimana judi online tidak hanya merusak perekonomian individu, tetapi juga membawa dampak sosial yang sangat besar.

Syamsu Rizal juga mengungkapkan bahwa dari total populasi Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, sekitar 40 juta orang telah terdampak judi online, dengan sekitar 8 juta orang menjadi pemain aktif. Angka ini mencerminkan besarnya skala masalah yang dihadapi dan urgensi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan langkah-langkah penanggulangan.

Upaya pemerintah dalam memberantas judi online menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penurunan transaksi judi online yang signifikan serta langkah-langkah tegas dari berbagai instansi menjadi indikasi bahwa perang terhadap judi online semakin membuahkan hasil. Namun, perjuangan ini masih jauh dari selesai.

Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa judi online benar-benar bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Dengan langkah yang terus diperkuat dan regulasi yang semakin ketat, diharapkan judi online tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

PAPUA – Aparat keamanan memperketat pengamanan di sekolah-sekolah Papua setelah ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap fasilitas pendidikan yang menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat proses pendidikan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, menegaskan bahwa pengamanan terhadap sekolah-sekolah di wilayah rawan menjadi prioritas utama.

“Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI,” ujarnya,

Hariyanto menjelaskan bahwa TNI bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan murid.

Ia menambahkan bahwa patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah rawan serta langkah-langkah preventif terus dilakukan guna mengantisipasi gangguan stabilitas dan proses pendidikan.

“TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa ancaman OPM tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG di Papua.

“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” tegas Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa MBG adalah program kemanusiaan yang tidak terpengaruh oleh isu politik.

“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur itu dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ungkapnya.

Upaya aparat keamanan dalam meningkatkan pengamanan sekolah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

Dengan langkah tegas dan terukur, diharapkan stabilitas di Papua tetap terjaga serta pendidikan bagi generasi muda dapat berlangsung tanpa gangguan.

PAPUA – Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di Papua meskipun mendapat ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aparat keamanan juga telah memperketat pengamanan demi memastikan keselamatan tenaga pendidik dan siswa di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa ancaman OPM terhadap sekolah-sekolah yang menerima manfaat MBG tidak akan menghentikan jalannya program tersebut.

Ia memastikan negara hadir dalam menjaga keamanan serta menjamin kesejahteraan masyarakat Papua.

“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Papua tidak akan terpengaruh oleh isu politik yang dihembuskan oleh kelompok tertentu.

Ia menegaskan bahwa program tersebut adalah bagian dari tugas kemanusiaan yang harus dijalankan tanpa hambatan.

“Karena kan situasi itu belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur itu dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mengevaluasi serta menyempurnakan program tersebut agar lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyatakan bahwa TNI telah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan OPM.

“Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa patroli rutin telah ditingkatkan serta langkah-langkah preventif terus dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan.

Pemerintah memastikan bahwa teror OPM tidak akan menghambat upaya pembangunan di Papua, termasuk dalam hal pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus diperkuat demi memastikan situasi tetap aman dan kondusif.