Jakarta – Pemerintah memastikan harga rumah subsidi pada tahun 2026 tetap dipertahankan tanpa kenaikan signifikan. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tengah berupaya memiliki hunian layak melalui program perumahan bersubsidi.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa harga rumah subsidi tahun 2026 tidak mengalami kenaikan dari tahun 2025.

“Untuk harga rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026 tidak mengalami kenaikan, masih tetap sesuai 5 zonasi wilayah,” kata Heru.

Adapun harga rumah subsidi diatur dalam draf Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023.

Kepmen tersebut mengatur harga jual maksimal rumah subsidi untuk tahun 2023 dan 2024. Apabila pada tahun berikutnya belum terbit aturan terbaru, maka harga rumah subsidi tetap mengacu pada ketentuan tahun 2024. Dengan demikian, pada tahun 2026 harga rumah subsidi masih mengikuti harga maksimal yang berlaku sebelumnya.

Untuk memanfaatkan fasilitas ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengaju KPR subsidi.

“Yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma.

Adapun syarat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membeli rumah subsidi yang dimaksud antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), tercatat sebagai penduduk di suatu daerah, belum pernah menerima subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah, berstatus lajang maupun menikah, serta belum memiliki rumah dan memiliki penghasilan tetap ataupun tidak tetap.

“Untuk bisa memanfaatkan rumah subsidi, MBR bisa langsung mengunduh aplikasi SIKASEP atau Tapera Mobile untuk memilih rumah sekaligus memilih bank penyalur KPR,” jelas Sid Herdi Kusuma.

Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di sejumlah daerah.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui berbagai kebijakan perumahan yang inklusif. Stabilitas harga rumah subsidi pada 2026 diharapkan menjadi momentum positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten serta kolaborasi berbagai pihak, program rumah subsidi diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sektor perumahan nasional secara berkelanjutan.

Oleh: Alexander Royce*)

Di tengah tekanan global terhadap sektor ekonomi, fluktuasi harga bahan bangunan, serta dinamika pasar properti yang cenderung tidak stabil, kebijakan pemerintah untuk menjaga harga rumah subsidi tetap tidak naik pada 2026 menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. Hunian bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan sosial, stabilitas keluarga, dan masa depan generasi. Karena itu, keputusan menjaga keterjangkauan rumah subsidi bukan hanya kebijakan teknis, tetapi langkah strategis yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Stabilitas harga rumah subsidi pada 2026 mencerminkan konsistensi pemerintah dalam mengelola sektor perumahan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Ketika sektor lain mengalami penyesuaian harga akibat inflasi dan biaya produksi, rumah subsidi justru diposisikan sebagai ruang perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini juga menunjukkan keberanian negara dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar mengikuti logika pasar bebas.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa harga rumah subsidi tahun 2026 tetap tidak mengalami kenaikan. Pernyataan ini mencerminkan adanya perencanaan fiskal yang matang, pengelolaan subsidi yang efisien, serta sinergi kebijakan lintas sektor. Pemerintah tidak hanya menjaga angka di atas kertas, tetapi memastikan mekanisme pembiayaan, insentif pengembang, dan dukungan perbankan berjalan selaras. Dalam konteks ini, kebijakan perumahan bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar stabilisasi ekonomi nasional. Ketika hunian terjangkau, daya beli masyarakat terjaga, konsumsi domestik tetap bergerak, dan roda ekonomi lokal terus berputar.

Kebijakan rumah subsidi yang stabil juga memperkuat rasa aman sosial. Masyarakat pekerja informal, buruh, pegawai swasta, hingga pelaku UMKM tidak lagi dihantui ketidakpastian akses hunian. Rumah menjadi titik awal pembangunan manusia yang berkelanjutan—tempat tumbuhnya anak-anak yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Di sinilah kebijakan perumahan menjelma menjadi investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga tercermin dari langkah-langkah afirmatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menteri PKP, Maruarar Sirait, melalui program alokasi rumah subsidi untuk pelaku UMKM, menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berpikir soal kuantitas hunian, tetapi juga kualitas dampak sosialnya. Kebijakan pemberian 100 unit rumah subsidi untuk UMKM menjadi simbol keberpihakan negara kepada sektor ekonomi rakyat. UMKM bukan hanya mesin ekonomi nasional, tetapi juga tulang punggung ketahanan sosial masyarakat. Dengan hunian yang layak dan terjangkau, pelaku UMKM memiliki stabilitas hidup yang lebih baik, sehingga dapat fokus mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal.

Langkah ini memperlihatkan bahwa rumah subsidi tidak lagi diposisikan semata sebagai program bantuan, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan. Negara tidak sekadar memberi “atap”, tetapi membangun ekosistem kesejahteraan. Ketika UMKM kuat, ekonomi daerah tumbuh, dan ketimpangan sosial dapat ditekan secara sistematis. Inilah wajah baru kebijakan perumahan yang tidak hanya populis, tetapi juga produktif dan berorientasi jangka panjang.

Di tingkat daerah, semangat yang sama juga tampak dari sikap pemerintah kota. Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menunjukkan komitmen kuat terhadap program nasional perumahan subsidi. Keinginannya agar sebagian alokasi rumah subsidi diperuntukkan bagi kelompok profesi seperti wartawan mencerminkan pendekatan kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah tidak sekadar menjadi pelaksana teknis, tetapi mitra strategis pemerintah pusat dalam memastikan program perumahan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sinergi pusat dan daerah inilah yang membuat program rumah subsidi tidak berhenti sebagai slogan. Ia hadir nyata dalam kehidupan masyarakat, menyentuh berbagai lapisan sosial, dari pekerja media, pelaku UMKM, hingga kelompok MBR lainnya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dalam satu arah visi: menghadirkan keadilan sosial melalui kebijakan konkret.

Kebijakan menjaga harga rumah subsidi 2026 tetap stabil juga relevan dengan situasi ekonomi terkini. Di tengah tantangan global, pemerintah memilih jalur proteksi sosial yang progresif. Ini sejalan dengan berbagai program nasional lain seperti penguatan ketahanan pangan, stabilisasi harga bahan pokok, dan penguatan sektor UMKM. Rumah subsidi menjadi bagian dari mosaik besar kebijakan ekonomi kerakyatan yang saling terhubung dan saling menguatkan.

Lebih dari itu, stabilitas sektor perumahan juga berdampak pada industri turunan seperti konstruksi, bahan bangunan, jasa keuangan, hingga transportasi. Dengan tetap bergeraknya sektor rumah subsidi, lapangan kerja terjaga, aktivitas ekonomi lokal hidup, dan efek berganda ekonomi (multiplier effect) tetap berlangsung. Artinya, kebijakan ini bukan hanya menguntungkan penerima rumah subsidi, tetapi juga menopang struktur ekonomi nasional secara lebih luas.

Pada akhirnya, Rumah Subsidi 2026 adalah cerminan komitmen negara dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Harga yang tak naik bukan hanya angka, tetapi pesan bahwa pemerintah berdiri bersama rakyat, menjaga harapan tetap terjangkau, dan memastikan bahwa pembangunan Indonesia benar-benar berpijak pada kepentingan masyarakat luas.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Rukmana Abdul Sucipto (*

Kebutuhan akan hunian layak masih menjadi tantangan besar pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan daya beli masyarakat, konsistensi negara dalam menjaga akses rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) patut diapresiasi. Kebijakan peningkatan kuota dan percepatan realisasi penyaluran FLPP menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki kesempatan memiliki rumah sendiri.

Kalangan pengembang menyambut kebijakan ini dengan optimisme. Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menilai peningkatan kuota FLPP menjadi sekitar 200.000 hingga 350.000 unit memberikan dorongan positif bagi sektor perumahan subsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mendorong penjualan rumah subsidi, tetapi juga menjaga keberlanjutan proyek-proyek perumahan yang menyasar MBR.

Arvin berpandangan, program rumah subsidi masih memiliki prospek cerah karena ditopang insentif pemerintah, terutama dari sisi suku bunga yang terjangkau dan stabil. Bantuan suku bunga melalui FLPP, katanya, menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan skema bunga tetap dan tenor panjang, masyarakat memiliki kepastian cicilan yang tidak mudah tergerus fluktuasi ekonomi. Di sisi lain, pengembang pun memperoleh kepastian pasar sehingga dapat menjaga ritme pembangunan dan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan kuota ini juga penting dalam menjaga momentum pembangunan rumah subsidi agar tidak terhenti akibat keterbatasan pembiayaan. Dalam konteks backlog perumahan yang masih tinggi, kebijakan tersebut menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses hunian sekaligus menggerakkan sektor riil. Industri properti memiliki efek berganda yang luas, mulai dari bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga sektor keuangan.

Peran perbankan, khususnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank Tabungan Negara (BTN), menjadi tulang punggung keberhasilan program ini. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengingatkan bahwa BTN memiliki sejarah panjang dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. Sejak 1976, BTN telah menyalurkan KPR pertama di Indonesia, menandai komitmen berkelanjutan bank tersebut dalam membiayai sektor perumahan.

Hingga Desember 2025, realisasi penyaluran kredit perumahan BTN mencapai 5.976.874 unit di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta unit merupakan KPR subsidi dengan nilai Rp300,99 triliun. Rinciannya, KPR subsidi konvensional mencapai 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun, sementara KPR subsidi syariah sebanyak 338.097 unit dengan plafon Rp42,72 triliun. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata konsistensi dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di segmen non-subsidi, BTN juga mencatat penyaluran pembiayaan untuk 1,3 juta unit rumah senilai Rp218,57 triliun. Selain itu, melalui Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR), BTN menyalurkan pembiayaan sebanyak 262.876 unit dengan nilai Rp35,5 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem pembiayaan perumahan nasional terus tumbuh, dengan porsi subsidi tetap menjadi prioritas dalam menjangkau MBR.

Dari sisi regulator dan pengelola dana, kinerja BP Tapera pada awal 2026 menunjukkan akselerasi yang menggembirakan. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP per 30 Januari 2026 telah mencapai 7.312 unit atau sebesar Rp912,4 miliar. Capaian ini melonjak 177,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 2.633 unit.

Bahkan, realisasi tersebut melampaui target bulanan awal yang dipatok sebesar 3.305 unit. Dengan target total penyaluran tahun 2026 sebesar 350.000 unit, capaian bulan pertama ini menjadi modal penting untuk menjaga optimisme sepanjang tahun. Akselerasi ini tidak terlepas dari strategi BP Tapera dalam meyakinkan Kementerian Keuangan agar anggaran dapat cair lebih cepat, sehingga penyaluran tidak tersendat di awal tahun.

BTN tercatat menjadi motor utama penyaluran dengan realisasi 4.160 unit, diikuti oleh Bank Syariah Nasional, Bank Mandiri, BNI, dan BRI, serta dukungan 13 bank penyalur lainnya. Dari sisi profil penerima manfaat, pekerja sektor swasta mendominasi dengan porsi 75,85 persen, disusul wiraswasta 14,33 persen dan PNS 6,37 persen. Komposisi ini mencerminkan bahwa program FLPP benar-benar menyasar kelompok produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Konsistensi negara dalam menjaga keberlanjutan FLPP bukan hanya soal angka kuota atau realisasi penyaluran, tetapi juga tentang komitmen menghadirkan keadilan sosial. Rumah bukan sekadar aset, melainkan fondasi stabilitas keluarga, kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas kerja. Ketika akses terhadap hunian terjangkau terbuka luas, maka dampaknya merambat pada penguatan struktur sosial dan ekonomi bangsa.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberlanjutan FLPP juga menunjukkan kesinambungan antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat. Sinergi ini perlu dijaga agar target 350.000 unit pada 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berkualitas dari sisi lokasi, infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan.

Program FLPP adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Karena itu, dukungan masyarakat sangat diperlukan, baik sebagai penerima manfaat yang bijak maupun sebagai bagian dari ekosistem yang menjaga integritas program ini. Mari kita bersama mendukung kebijakan pemerintah dalam pengadaan perumahan rakyat, agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat merasakan kepastian memiliki rumah layak huni dan masa depan yang lebih sejahtera.

(* Pemerhati Perumahan Rakyat

Oleh: Alexander Royce*)

Gagasan besar pembangunan nasional kini menemukan momentumnya di desa. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, Indonesia justru menatap masa depan dengan optimisme melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Salah satu instrumen strategis yang kini menjadi tulang punggung transformasi tersebut adalah Koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif ini bukan sekadar program, tetapi menjadi arsitektur baru pembangunan desa yang menyatukan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga akses pasar dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek utama penggerak ekonomi nasional.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan koperasi desa sebagai simpul utama penguatan ekonomi lokal. Target pembentukan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia mencerminkan visi besar membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput. Arah kebijakan ini menegaskan bahwa desa bukan hanya pusat produksi pangan dan komoditas, tetapi juga calon pusat industri kecil, logistik, hingga ekspor berbasis komunitas. Dalam kerangka tersebut, koperasi tidak lagi dipahami sebatas lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai entitas bisnis kolektif yang modern, profesional, dan terhubung dengan pasar nasional maupun global.

Presiden Prabowo melihat koperasi desa sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang selama ini terlalu bertumpu pada kota dan sektor besar. Dengan membangun jaringan Koperasi Desa Merah Putih secara masif, negara sedang membentuk infrastruktur ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Desa diberi akses pada permodalan, teknologi, distribusi, dan pasar, sehingga rantai nilai tidak lagi didominasi tengkulak atau perantara. Dalam pandangan ini, koperasi desa bukan hanya alat pemerataan, tetapi mesin pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan ekonomi dari pinggiran ke pusat. Visi tersebut sejalan dengan agenda besar pemerintahan saat ini yang menempatkan ketahanan ekonomi rakyat sebagai fondasi stabilitas nasional.

Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih juga semakin menguat. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, melihat koperasi desa sebagai motor ekonomi baru yang potensial, asalkan tata kelola pasar dijaga tetap sehat dan seimbang. Menurutnya, kekuatan koperasi terletak pada kemampuannya mengonsolidasikan produksi rakyat dengan sistem distribusi yang adil. Jika koperasi mampu menjadi agregator hasil pertanian, perikanan, UMKM, dan industri desa, maka posisi tawar masyarakat akan meningkat signifikan. Pasar tidak lagi dikuasai oleh segelintir pelaku besar, tetapi menjadi ruang kompetisi yang sehat dan inklusif.

Ia juga memandang bahwa Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi instrumen stabilisasi harga, pengendalian inflasi daerah, sekaligus pendorong ekspor. Dengan sistem manajemen yang profesional dan dukungan regulasi pemerintah, koperasi desa dapat menjadi pintu masuk produk lokal ke pasar global. Komoditas pertanian, kerajinan, produk olahan pangan, hingga industri kreatif desa memiliki peluang besar menembus pasar internasional jika dikemas dalam sistem koperasi yang kuat. Inilah transformasi desa dari basis subsistensi menuju basis produksi dan ekspor, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepercayaan global terhadap program Koperasi Desa Merah Putih juga mulai terlihat. CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd., Nalinikanth Gollagunta, menilai bahwa operasional koperasi desa membutuhkan dukungan infrastruktur dan logistik yang memadai. Kesiapan perusahaan internasional untuk mendukung kebutuhan kendaraan operasional koperasi menunjukkan bahwa program ini dipandang serius oleh pelaku industri global. Ini bukan hanya soal distribusi kendaraan, tetapi sinyal bahwa koperasi desa diproyeksikan menjadi entitas ekonomi yang aktif, produktif, dan memiliki skala operasional besar.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ekonomi dan industri. Koperasi menjadi simpul pergerakan barang, jasa, logistik, dan produksi desa. Ketika koperasi desa terhubung dengan rantai pasok nasional dan global, maka desa akan menjadi bagian integral dari ekonomi modern. Inilah wajah baru pembangunan Indonesia: desa yang terhubung, produktif, dan berdaya saing.

Situasi terkini juga menunjukkan relevansi kebijakan ini dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah tengah mendorong hilirisasi, penguatan UMKM, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi hijau. Koperasi Desa Merah Putih berada di titik temu semua agenda tersebut. Koperasi dapat menjadi pengelola industri hilir berbasis desa, penggerak UMKM, penyangga distribusi pangan, sekaligus pengembang ekonomi berkelanjutan. Dengan dukungan digitalisasi, koperasi desa juga berpeluang masuk dalam ekosistem ekonomi digital nasional, memperluas akses pasar tanpa batas geografis.

Lebih dari itu, koperasi desa juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ia membangun solidaritas, gotong royong, dan keadilan ekonomi. Model ini sejalan dengan nilai Pancasila dan jati diri bangsa. Ketika ekonomi desa tumbuh, urbanisasi bisa ditekan, ketimpangan wilayah dapat dikurangi, dan stabilitas sosial lebih terjaga. Inilah pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas kesejahteraan.

Dengan visi besar, dukungan kebijakan yang kuat, sinergi legislatif, serta kepercayaan pelaku industri global, Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi nyata menjadi motor ekspor dan kesejahteraan rakyat. Program ini mencerminkan keberpihakan negara kepada ekonomi rakyat, sekaligus strategi cerdas membangun kemandirian nasional dari desa. Di bawah kepemimpinan pemerintahan saat ini, koperasi desa bukan sekadar program populis, melainkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Donsutoro Imanuel*

Di tengah arus globalisasi yang semakin kompetitif, kisah keberhasilan sebuah koperasi desa menembus pasar ekspor menjadi bukti bahwa kekuatan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada korporasi besar, tetapi juga tumbuh dari akar rumput. Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai representasi kebangkitan ekonomi berbasis komunitas yang mampu bertransformasi dari entitas lokal menjadi pemain yang diperhitungkan di pasar global. Perjalanan koperasi ini menunjukkan bahwa desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan daya saing internasional.

Transformasi tersebut tidak terjadi dalam semalam. Berawal dari upaya menghimpun petani dan pelaku usaha mikro di desa untuk memperkuat posisi tawar terhadap tengkulak, Koperasi Desa Merah Putih memulai langkahnya dengan membangun tata kelola yang profesional dan transparan. Prinsip gotong royong yang menjadi ruh koperasi dipadukan dengan manajemen modern, termasuk pencatatan keuangan berbasis digital dan sistem kontrol mutu produk yang ketat. Perubahan pola pikir inilah yang menjadi fondasi penting sebelum koperasi berani melangkah ke pasar yang lebih luas.

Produk unggulan koperasi yang semula hanya dipasarkan di tingkat kabupaten kini mampu menembus pasar mancanegara. Komoditas olahan pertanian dan produk turunan berbasis kearifan lokal menjadi daya tarik tersendiri di pasar global yang semakin menghargai produk berkelanjutan dan beretika.

Dengan dukungan fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM serta promosi dagang yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, koperasi ini mulai mengikuti pameran internasional dan business matching dengan calon pembeli luar negeri. Dari sinilah kontrak ekspor perdana berhasil diraih, membuka babak baru dalam perjalanan koperasi desa tersebut.

Akselerasi ekspor non tambang Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki babak baru. Dari kawasan pesisir Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Awunio resmi melepas ekspor perdana arang tempurung kelapa sebanyak 50 ton senilai Rp 750 juta melalui Pelabuhan New Port Kendari, Sabtu, 21 Februari 2026.

Wakil Gubernur Sultra, Hugua, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Ekspor Sulawesi Tenggara mengatakan Kopdes Merah Putih Awunio tercatat sebagai koperasi desa kedua di Indonesia yang berhasil menembus pasar ekspor, sekaligus yang pertama di kawasan Indonesia Timur. Capaian ini menjadi bukti untuk kita bahwa desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola secara profesional dan terintegrasi

Keberhasilan menembus ekspor tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan anggota, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Lapangan kerja baru tercipta, terutama bagi perempuan dan generasi muda yang sebelumnya memilih merantau ke kota. Rantai pasok lokal pun semakin hidup karena kebutuhan bahan baku, pengemasan, hingga logistik melibatkan pelaku usaha di sekitar desa. Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai simpul ekonomi yang menggerakkan berbagai sektor sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Digitalisasi menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan pasar. Melalui platform pemasaran daring dan pemanfaatan media sosial, koperasi mampu membangun citra merek yang kuat dan menjangkau pembeli lintas negara tanpa harus sepenuhnya bergantung pada perantara. Transparansi proses produksi dan cerita mengenai asal-usul produk desa menjadi nilai tambah yang diapresiasi konsumen global. Di era ekonomi berbasis narasi dan keberlanjutan, kisah tentang pemberdayaan petani dan komitmen terhadap praktik ramah lingkungan justru menjadi daya saing utama.

Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, dengan 30.000 unit di antaranya ditargetkan terbangun hingga pertengahan 2026.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas mengambil langkah strategis dengan memutuskan mengimpor sebanyak 105.000 unit kendaraan niaga jenis pikap dan truk dari India. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih juga memberi pesan strategis bahwa model ekonomi kolektif tetap relevan di tengah dominasi kapitalisme korporasi. Koperasi menawarkan distribusi manfaat yang lebih merata karena keuntungan dibagikan kepada anggota, bukan terpusat pada segelintir pemilik modal. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Ketika koperasi desa mampu menembus ekspor, maka yang menguat bukan hanya neraca perdagangan, tetapi juga struktur ekonomi rakyat.

Lebih jauh, kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi ribuan desa lain di Indonesia. Potensi komoditas lokal yang beragam, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga kerajinan tangan, sesungguhnya memiliki peluang besar di pasar global apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi. Dukungan kebijakan pemerintah, akses pembiayaan, serta pendampingan teknis menjadi faktor krusial yang perlu terus diperkuat agar keberhasilan satu koperasi dapat direplikasi di berbagai daerah.

Pada akhirnya, perjalanan Koperasi Desa Merah Putih menembus pasar ekspor merupakan gambaran konkret bahwa pembangunan inklusif bukan sekadar jargon. Dari desa yang sederhana, lahir produk yang mampu bersaing di etalase dunia. Dari semangat gotong royong, tumbuh daya saing global.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak kemandirian dan ketahanan keluarga. Program ini ditegaskan bukan sekadar wadah usaha, melainkan instrumen strategis negara untuk membangun fondasi ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peran vital dalam memperkuat ketahanan keluarga.

“Koperasi Kelurahan Merah Putih ditegaskan tidak sekadar sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai instrumen strategis negara dalam memperkuat ketahanan keluarga, memperluas akses pendidikan, serta menghadirkan layanan perlindungan yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Arifah, koperasi desa menjadi ruang partisipasi aktif keluarga dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Ia mendorong masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menanam komoditas pangan di pekarangan rumah hingga mengembangkan usaha ternak skala kecil. Dengan pola ini, keluarga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang berkontribusi pada perputaran ekonomi desa.

“Hasil produksi masyarakat diharapkan dapat diserap oleh koperasi maupun unit usaha yang terintegrasi, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Model integrasi ini diyakini mampu menciptakan rantai nilai yang saling menguatkan, dari produksi hingga pemasaran, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Keberhasilan nyata dari model ini terlihat di Koperasi Desa Awunio yang mencetak sejarah dengan mengekspor 50 ton arang batok kelapa ke China. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa koperasi desa mampu naik kelas dan menembus pasar global.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menegaskan bahwa ekspor ini menunjukkan kapasitas koperasi desa dalam mengelola sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Ini membuktikan bahwa sumber daya lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi yang diminati pasar internasional,” ujarnya.

Hugua juga menekankan bahwa Koperasi Awunio merupakan koperasi desa kedua di Indonesia yang berhasil melakukan ekspor secara mandiri, serta yang pertama di kawasan Indonesia Timur. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi koperasi desa lainnya untuk menggali potensi lokal dan memperluas pasar hingga mancanegara.

Namun demikian, keberlanjutan menjadi kunci utama. Hugua mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi pasokan guna mempertahankan kepercayaan pembeli internasional. Koperasi desa harus mampu memastikan ketersediaan produk secara berkelanjutan agar hubungan bisnis jangka panjang tetap terjaga.

Sinergi antara pemberdayaan keluarga dan ekspansi pasar global menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan gerakan transformasi desa. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi desa berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berakar kuat di desa dan berdaya saing di dunia internasional.

Jakarta – Pemerintah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih yang mencatatkan ekspor perdana pada awal tahun 2026. Capaian tersebut menjadi indikator nyata meningkatnya daya saing produk desa sekaligus bukti bahwa program penguatan ekonomi berbasis koperasi berjalan efektif dan terarah.

Ekspor perdana dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih Awunio, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dengan komoditas arang tempurung kelapa sebanyak 50 ton ke pasar Tiongkok. Nilai transaksi ekspor tersebut dilaporkan mencapai miliaran rupiah dan membuka peluang kontrak berkelanjutan. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal dalam memperkuat rantai pasok dan standar mutu produk.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang tidak hanya membangun fisik gerai koperasi, tetapi juga memperkuat kelembagaan, tata kelola, serta akses pembiayaan dan pasar.

“Keberhasilan ekspor ini menunjukkan koperasi desa mampu naik kelas dan berkompetisi di pasar global. Pemerintah memastikan pendampingan manajemen, digitalisasi, dan akses pembiayaan terus diperkuat agar koperasi semakin mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hingga awal 2026, pembangunan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih telah berjalan di berbagai daerah dengan ribuan unit dalam proses operasional. Pemerintah menargetkan koperasi desa menjadi pusat distribusi hasil produksi masyarakat, agregator komoditas unggulan, serta simpul logistik yang efisien di tingkat desa dan kelurahan.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua saat pelepasan ekspor perdana di Konawe Selatan menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menjadi momentum penting kebangkitan ekonomi desa.

“Ekspor ini membuktikan bahwa produk desa memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kapasitas produksi dan menjaga konsistensi mutu agar pasar internasional semakin terbuka,” katanya.

Pemerintah memandang ekspor oleh koperasi desa sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional yang inklusif. Penguatan koperasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas lapangan kerja, serta memperbesar kontribusi desa terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, pemerintah akan memperluas pelatihan ekspor, mempercepat sertifikasi standar internasional, serta memperkuat akses pembiayaan melalui skema yang terjangkau dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, semakin banyak koperasi desa ditargetkan mampu menembus pasar ekspor dan memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan.

Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih menembus pasar internasional menjadi tonggak penting bahwa desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berorientasi global. (*)

Oleh : Antonius Googie)*

Komitmen menghadirkan pendidikan untuk semua kembali ditegaskan pemerintah melalui penguatan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini bukan sekadar membuka ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melainkan membangun sistem pendidikan terpadu berbasis asrama yang mengintegrasikan pembelajaran, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga pembinaan karakter. Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural, Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis negara untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Kementerian Sosial menyatakan kesiapan melengkapi perangkat kerja bagi operator dan wali asrama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan pendampingan siswa di seluruh Indonesia. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemenuhan perangkat seperti laptop dan perlengkapan operasional lainnya disiapkan agar proses input data, pengelolaan asrama, dan pembelajaran berjalan lebih efektif.

Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa perangkat untuk operator akan dilengkapi secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menjelaskan pemenuhan tersebut berjalan seiring pelaksanaan Pelatihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi operator Sekolah Rakyat serta pelatihan pengaduan dan pengelolaan asrama bagi wali asuh dan wali asrama. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas teknis para pendamping sehingga tata kelola pendidikan berlangsung efektif dan akuntabel.

Saat ini terdapat 526 operator, wali asuh, dan wali asrama yang bertugas di 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kemensos, sepanjang 2025 telah dibangun 166 Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa. Program ini didukung sekitar 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa dukungan perangkat, pelatihan, serta operasional merupakan bentuk komitmen memastikan Sekolah Rakyat memberikan dampak langsung bagi anak-anak penerima manfaat. Ia juga memastikan tunjangan operator dan wali asrama telah memiliki ketentuan jelas karena mereka berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Lebih jauh, pemerintah menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas teknologi pembelajaran modern sebelum akhir 2025, termasuk papan interaktif digital, laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama. Pada tahap awal, sekolah-sekolah rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan fasilitas pemerintah daerah.

Makna strategis Sekolah Rakyat juga tercermin dari implementasinya di daerah 3T, termasuk Papua. Anggota DPD RI Komite III, David Harold Waromi, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura. Dalam kunjungan itu, Kepala BBPPKS Jayapura, John Herman Mampioper, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

John Herman Mampioper menyebut Kemensos memiliki mandat penting dalam pilar pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Ia memaparkan bahwa pada 2025 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, penerapan satu data nasional menjadi langkah krusial untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Sekolah Rakyat, lanjutnya, dirancang sebagai pendidikan berbasis asrama dengan pendekatan menyeluruh. Para siswa memperoleh fasilitas lengkap, termasuk makan bergizi gratis sebagai bagian dari sistem pendidikan. Di tingkat SMA Jayapura, sekitar 100 siswa ditampung dengan komposisi 50 siswa dari Kota Jayapura dan 50 siswa dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka mendapatkan makan lima kali sehari dengan standar gizi terjaga serta pemeriksaan kesehatan berkala.

David Harold Waromi menilai program tersebut sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia Papua. Ia menyatakan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak sebagai investasi jangka panjang menuju generasi emas Papua. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan satu data nasional demi keadilan dan efektivitas program sosial. Menurutnya, pembangunan kesejahteraan sosial harus dimulai dari kampung sebagai basis masyarakat sekaligus titik awal pengentasan kemiskinan.

Dampak konkret Sekolah Rakyat juga dirasakan keluarga prasejahtera di daerah lain. Di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Kota Medan, Sumatera Utara, kunjungan rutin orang tua menjadi momentum memantau perkembangan anak. Srikatun Suroso dan istrinya, Gustaria, mengakuI melihat perubahan signifikan pada putri mereka sejak bersekolah di sistem asrama. Suroso menyampaikan bahwa tanpa Sekolah Rakyat, anaknya kemungkinan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Ia menilai pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, serta pembinaan disiplin berjalan baik dan membentuk karakter anak.

Gustaria, yang berjualan sayur keliling dan ikan teri dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per hari, menyebut Sekolah Rakyat sangat membantu keluarganya yang memiliki empat anak usia sekolah. Ia mengungkapkan beban biaya pendidikan sebelumnya sangat berat dan khawatir anaknya tidak dapat bersekolah. Program ini mereka ketahui melalui Program Keluarga Harapan Kemensos, dan seluruh kebutuhan anak selama bersekolah terpenuhi dengan baik.

Dukungan pemerintah daerah turut memperkuat ekosistem program ini. Bupati Katingan, Saiful, mendorong organisasi perangkat daerah proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan dukungan program nasional. Ia menegaskan keterbatasan APBD harus diimbangi dengan inisiatif menjemput peluang pendanaan strategis, termasuk Sekolah Rakyat.

Saiful menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menyatakan tidak boleh ada lagi anak-anak di Kabupaten Katingan yang putus sekolah karena alasan biaya. Ia menambahkan bahwa tugas pemerintah daerah adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu terdata dengan benar agar memperoleh akses pendidikan layak.

Dengan pendekatan terintegrasi antara pusat dan daerah, dukungan teknologi, penguatan tata kelola, serta integrasi data nasional, Sekolah Rakyat memaknai pendidikan sebagai hak fundamental yang dijamin negara. Program ini bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan untuk semua bukan lagi slogan, tetapi kebijakan nyata yang menyentuh langsung keluarga paling rentan dan membuka jalan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

)* Pengamat Pendidikan

Oleh Bara Winatha*)

Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis memperluas pendidikan inklusif dan berkualitas di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, program ini mengintegrasikan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, penguatan karakter, serta pendampingan masa depan. Pendekatan terpadu tersebut mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal dan memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak didasarkan pada seleksi akademis, melainkan sepenuhnya pada kondisi ekonomi keluarga. Ia menegaskan bahwa program ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Menurutnya, jika seorang anak berasal dari keluarga miskin maka ia layak memperoleh akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, bahkan apabila dalam kondisi sakit sekalipun negara memiliki kewajiban memastikan anak tersebut mendapatkan pengobatan hingga pulih sebelum kembali melanjutkan pendidikan.

Pendekatan berbasis data tunggal menjadi fondasi utama agar program berjalan tepat sasaran. Seluruh proses identifikasi penerima manfaat mengacu pada sistem data nasional yang terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun penyimpangan dalam penentuan siswa. Agus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, serta menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik titip-menitip atau intervensi yang menyimpang dari prinsip keadilan. Sekolah Rakyat harus menjadi ruang yang benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, bukan bagi yang memiliki akses kekuasaan.

Agus juga menambahkan bahwa apabila Sekolah Rakyat dibangun di suatu daerah, maka prioritas penerimaan siswa, guru, hingga kepala sekolah akan diberikan kepada masyarakat setempat. Kebijakan ini bertujuan agar manfaat program dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal dan mendorong pemberdayaan daerah. Ia memandang bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah itu sendiri.

Program Sekolah Rakyat tidak berhenti pada penyediaan pendidikan menengah. Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan lulusan memperoleh pendampingan lanjutan. Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tersedia jalur koordinasi dengan kementerian terkait. Sementara bagi yang memilih langsung bekerja, disiapkan skema pelatihan dan akses ke dunia kerja agar mereka mampu membantu mengangkat kondisi ekonomi keluarga. Tujuan akhir program ini adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang terarah dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Ketua Bidang Riset dan Inovasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Tata Sapriadin mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah. Berdasarkan data riset, angka putus sekolah di wilayah marginal masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia. Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat dinilai memiliki landasan yang kuat untuk menjawab tantangan pemerataan intelektual secara inklusif.

Ia memandang bahwa pemanfaatan teknologi dan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pendidikan dasar, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi pusat inkubasi kreativitas di tingkat akar rumput dan melahirkan generasi muda yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pengawalan berbasis data dan riset menjadi kunci agar program ini berjalan berkeadilan dan berkelanjutan.

Di Papua, implementasi Sekolah Rakyat memperlihatkan dampak nyata pendekatan terintegrasi tersebut. Anggota DPD RI Komite III, David Harold Waromi mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di wilayah yang masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi signifikan. Ia menilai bahwa pendekatan asrama yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas di Papua.

David menjelaskan bahwa di Jayapura, Sekolah Rakyat tingkat SMA telah menampung sekitar 100 siswa dari berbagai wilayah. Para siswa mendapatkan fasilitas makan dengan standar gizi terjaga, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Pendekatan ini penting mengingat sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang berdampak pada kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Ia menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.

Lebih jauh, David menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus dimulai dari kampung sebagai basis masyarakat. Sekolah Rakyat dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong dinamika ekonomi lokal. Dengan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, diharapkan lahir generasi yang mampu kembali membangun komunitasnya secara mandiri.

Melalui sinergi antara kebijakan afirmatif, dukungan organisasi masyarakat, serta pengawasan berbasis data, Sekolah Rakyat menunjukkan arah transformasi sosial yang konkret. Program ini membuka pintu bagi anak-anak yang sebelumnya terhambat oleh kemiskinan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dari ruang kelas yang layak, asrama yang nyaman, hingga pendampingan masa depan, seluruh komponen dirancang untuk mengubah keterbatasan menjadi kesempatan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri. Menurutnya, sekolah ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi calon pemimpin bangsa yang hebat.

”Program Sekolah Rakyat dirancang bagi anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu.” ungkapnya.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan formal, tetapi juga pada pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas peserta didik agar memiliki peluang mobilitas sosial yang lebih baik. Hingga saat ini, pemerintah telah meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat dari target 500 sekolah yang direncanakan dan sebanyak 15.954 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Program ini juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Siti Maysaroh, salah satu orang tua siswa di SRMA 9 Jakarta Timur, mengaku bersyukur karena anaknya dapat bersekolah di Sekolah Rakyat tanpa terbebani biaya yang selama ini menjadi kendala utama bagi keluarganya. Dengan kondisi perekonomian yang terbatas, ia sebelumnya sempat khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya.

Siti mengatakan Sekolah Rakyat bawa perubahan positif bagi anaknya. “ Saya merasa banyak perkembangan baik bagi anak saya Bunga sejak bersekolah di SRMA 9 Jakarta Timur, karena selama disana ia diberi makan tiga kali sehari dengan menu bergizi dan juga kesehatannya selalu dipantau oleh wali asrama” ujarnya.

Ia juga menilai sistem asrama berjalan baik, termasuk dalam pembentukkan karakter siswa. “Di asrama anak saya diajarkan kedisiplinan dan kemandirian jadi saya merasakan betul banyak perubahan positif pada anak saya sekarang ini”.

Baginya, Sekolah Rakyat bukan hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan harapan baru agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. ”Saya berharap program Sekolah Rakyat terus berlanjut dan membantu lebih banyak keluarga yang kurang mampu seperti saya, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas.”

Pemerintah sendiri menargetkan akan menambah 104 titik baru Sekolah Rakyat di wilayah Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, rencana tahun depan Sekolah Rakyat sudah terbangun sebanyak 270 titik yang tersebar di 34 Provinsi. “Sehingga tahun depan bisa ada lebih 200 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan menerima 60.000 siswa,” ungkapnya.

.