Jakarta – Sikap Indonesia secara konsisten membela Palestina, mendukung kemerdekaan dan kedaulatan berdasarkan two-state solution. Komitmen ini tetap teguh, bahkan saat Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat pada awal 2026, yang bertujuan mendorong perdamaian adil di Gaza.

Dalam diplomasinya Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, menegaskan bahwa keikutsertaan di Board of Peace adalah ruang untuk memperjuangkan Palestina, bukan melemahkannya.

Tingginya dukungan masyarakat terhadap sikap Indonesia tergambar dalam hasil survei oleh Lembaga Survei Median yang merilis temuan persepsi responden di media sosial terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Mayoritas responden masih percaya sikap pemerintah Indonesia tetap konsisten bela Palestina meski bergabung Board of Peace.

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Median pada Februari 2026 menunjukkan 55,7% responden percaya pemerintah tetap konsisten membela Palestina. Pemerintah masih memegang kepercayaan mayoritas publik Indonesia terkait komitmennya dalam membela Palestina, meski keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP) memicu pro dan kontra.

Namun, survei yang sama juga memperlihatkan ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebanyak 66,2% responden mengaku khawatir keanggotaan Indonesia di BoP dapat melemahkan posisi Indonesia dalam membela Palestina. Bahkan 67,7% menilai BoP lebih menguntungkan Amerika Serikat dan Israel.

Survei berlangsung periode 10-14 Februari 2026 dengan total 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden di platform media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun ke atas.

“Kami membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form. Kemudian kami sebarkan kami blasting ke provinsi-provinsi yang ada. Setelah itu kami menerima respons dari mereka dan bagi mereka yang memberikan jawaban kami melakukan kontak lagi untuk memastikan kesesuaian isi,” kata Direktur Riset Lembaga Survei Median Ade Irfan Abdurahman

Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka Solusi Dua Negara guna menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.

Kebijakan ini merupakan amanat konstitusi dan sejarah panjang dukungan sejak masa Bung Karno. Dukungan konstitusi terhadap kemerdekaan Palestina adalah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari komitmen negara tidak membiarkan pelanggaran kemanusiaan.

JAKARTA – Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi babak baru diplomasi aktif yang semakin menegaskan posisi strategis Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Keikutsertaan ini dipandang bukan sekadar simbol politik luar negeri, melainkan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik di kawasan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum tersebut membuka ruang yang lebih luas dan terukur dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di level global.

“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya Hafid.

Penegasan tersebut memperlihatkan kesinambungan arah politik luar negeri Indonesia yang tetap berpijak pada prinsip two state solution. Keikutsertaan dalam BoP ditegaskan bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan strategi diplomasi untuk memastikan isu Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian internasional.

Momentum ini juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia diperhitungkan dalam percaturan global. Pada pertemuan perdana BoP, apresiasi terhadap peran Indonesia disampaikan secara terbuka oleh sejumlah pemimpin dunia. Hal ini menjadi sinyal bahwa diplomasi Indonesia memperoleh pengakuan dan kepercayaan internasional.

“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelas Meutya Hafid.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai narasi keliru yang sempat berkembang di ruang digital. Pemerintah menekankan bahwa seluruh langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor konstitusi dan komitmen historis mendukung kemerdekaan Palestina.

Di tengah derasnya arus informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital mengedepankan pendekatan literasi digital dan klarifikasi terbuka melalui media arus utama. Transparansi dinilai menjadi fondasi penting agar publik memperoleh pemahaman yang utuh terkait kebijakan strategis luar negeri.

“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya Hafid.

Langkah tersebut memperlihatkan keseimbangan antara penegakan aturan dan penguatan edukasi publik. Pendekatan persuasif melalui penyampaian informasi yang akurat menjadi prioritas, sehingga ruang digital tetap sehat dan produktif.

Partisipasi Indonesia di Board of Peace pada akhirnya mencerminkan konsistensi sikap sekaligus peningkatan peran dalam upaya perdamaian global. Dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada retorika, tetapi diterjemahkan dalam kontribusi nyata yang terukur dan mendapat legitimasi internasional. Diplomasi yang aktif dan transparan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Indonesia dipercaya mengisi posisi Wakil Komandan dalam International Stabilization Force (ISF) sebagai bagian dari inisiatif Board of Peace (BoP) guna mendukung upaya stabilisasi dan rekonstruksi Palestina, khususnya di Gaza.

Pengamat politik luar negeri yang juga founder Freedom Institute, Rizal Mallarangeng menilai kepercayaan tersebut sebagai kehormatan besar sekaligus penegasan bahwa Indonesia kini berada dalam arus utama geopolitik global.

“Terus terang saya harus katakan dari ketinggian 10 ribu kaki di atas India, menyampaikan harapan dan salam, kita diberikan kesempatan jadi wakil komandan,” katanya saat perjalanan pulang menuju Indonesia usai menghadiri KTT BoP di Washington DC, Sabtu (21/2) lalu.

Menurutnya, jabatan Wakil Komandan ISF menunjukkan pengakuan atas kemampuan serta kredibilitas Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian dunia. Ia menekankan bahwa keterlibatan Indonesia bersifat nyata dan bukan sekadar simbol.

“Ini luar biasa. Ini peran internasional yang konkret sesuai dengan perintah konstitusi, bebas, aktif, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia. Ini sebuah kehormatan bagi bangsa kita untuk melakukan itu,” imbuhnya.

Penunjukan ini juga dinilai sebagai implementasi langsung prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Masyarakat diajak untuk melihat partisipasi ini sebagai langkah strategis yang layak didukung agar menghasilkan dampak positif.

“Paling penting sekarang ini bukan sikap yang sinikal dan sikap yang salah melulu. Tapi sikap optimistik dan bangga bahwa Indonesia menjadi negara yang dihargai, diberi tempat yang tinggi untuk berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di Gaza dan Palestina,” jelasnya.

Rizal menegaskan bahwa substansi dari pembentukan BoP terletak pada keberanian untuk mengambil jalan di luar metode konvensional. Pendekatan baru ini berfokus pada stabilitas jangka panjang serta rekonstruksi wilayah yang komprehensif.

“Kita perlu bangga karena berani terlibat dalam sistem terobosan baru ini. Ini adalah upaya mencari langkah perdamaian yang langgeng, sekaligus membangun kembali Palestina,” ucap Rizal.

Dengan mandat tersebut, Indonesia dinilai semakin mengukuhkan perannya sebagai aktor aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Dalam forum Board of Peace, Indonesia bukan sekadar peserta tambahan, melainkan bagian dari inisiator utama.

“Kita tidak jadi pemain pinggiran. We are on the table. Maksudnya kita bukan dalam menu, kita peserta aktif,” tuturnya.

BoP membawa skema yang lebih terstruktur dan konkret dibandingkan upaya-upaya sebelumnya. Rencana ini mencakup pembangunan wilayah yang terencana, pembentukan satuan kepolisian (police force), hingga administrasi gugus tugas_ (task force)_ yang bertujuan untuk menstabilkan kawasan.

“Tatanan yang ada sudah terbukti tidak mampu bertahan. Sudah lebih dari 100 tahun. Mari mencoba metode baru dan memberikan kesempatan yang adil bagi proses ini,” pungkasnya, [*]

Jakarta — Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat legitimasi internasional sekaligus menegaskan konsistensi pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Bachruddin Meikiansyah. Menurutnya, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace membawa dampak positif bagi kepentingan nasional dan upaya perdamaian global.

“Dari sisi diplomasi, keikutsertaan ini semakin memperkuat legitimasi internasional Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung terciptanya stabilitas dunia,” katanya.

Menurut Bachruddin, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan komitmen konstitusional untuk turut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pengalaman panjang Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menjadi nilai tambah yang signifikan,” sebut nya.

Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut menjadi modal diplomasi yang kuat dalam membangun kepercayaan internasional.

Posisi Indonesia sebagai jembatan antarperadaban semakin diperkuat oleh identitasnya sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim moderat.

“Peran ini dinilai penting untuk mereduksi stereotip negatif terhadap dunia Islam sekaligus mendorong dialog lintas budaya yang konstruktif,” katanya.

Bachruddin menilai, keterlibatan dalam Board of Peace juga membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam resolusi konflik global secara konstruktif. Peran tersebut dinilai dapat mendorong stabilitas internasional yang berdampak positif terhadap investasi, perdagangan, serta pembangunan berkelanjutan.

Posisi strategis ini membuka ruang lebih luas bagi akademisi, diplomat, dan praktisi hukum Indonesia terlibat dalam diskursus internasional, memperkaya kapasitas intelektual nasional, memperluas jejaring global, serta menegaskan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. [RWA]

Jakarta – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai menjadi faktor strategis dalam menjaga keseimbangan politik internasional, khususnya terkait konflik di Gaza. Kehadiran Indonesia dipandang penting untuk mencegah dominasi narasi dan keputusan sepihak yang berpotensi menguntungkan kepentingan politik Israel di berbagai forum global.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai absennya Indonesia dari BoP justru akan membuka ruang kemenangan politik bagi faksi sayap kanan Israel. Menurutnya, peran Indonesia tidak hanya simbolik, melainkan menentukan arah misi stabilisasi dan keseimbangan kekuatan di lapangan.

“Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” ujar Khairul.

Ia menambahkan bahwa rencana pengiriman sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza telah memicu kekhawatiran serius di kalangan kelompok garis keras Israel. Kehadiran pasukan Indonesia dinilai berpotensi menghambat kontrol Israel Defense Forces (IDF) serta mencegah skenario pemindahan paksa warga Palestina.

“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” jelasnya.

Menurut Khairul, keberadaan TNI bukan semata menjalankan fungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga menjadi penanda geopolitik yang menegaskan bahwa Gaza bukan wilayah tanpa kedaulatan atau terra nullius. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia di BoP justru memperluas makna perdamaian agar tidak direduksi hanya menjadi stabilitas semu tanpa keadilan substantif.

Sikap politik dua kaki Indonesia yang aktif di forum internasional sekaligus konsisten mendukung Palestina, dinilai memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan politiknya sembari meraih dukungan global dalam isu dekolonisasi dan pembangunan ekonomi. Dari perspektif komunikasi internasional, langkah Presiden Prabowo Subianto dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan pesan. Indonesia tidak mengubah posisi normatifnya, tetapi memilih kanal komunikasi yang memastikan suara keadilan dan kemanusiaan Palestina tetap terdengar di tingkat global. (*)

JAKARTA – Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Indonesia tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang konsisten mengedepankan dialog, kerja sama, dan solusi damai. Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP) dipandang sebagai strategi diplomasi yang tenang namun tegas dalam menegaskan peran Indonesia sebagai mediator yang kredibel di panggung dunia.

Board of Peace merupakan forum yang mempertemukan para pemimpin dan tokoh internasional untuk membahas resolusi konflik, stabilitas global, dan solusi kemanusiaan. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut memperkuat pesan bahwa bangsa ini tidak sekadar menjadi pengamat, melainkan bagian aktif dari arsitektur perdamaian global. Indonesia datang membawa mandat konstitusi untuk turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo mencerminkan arah diplomasi Indonesia yang berorientasi pada solusi. “Board of Peace adalah ruang pertemuan strategis untuk merumuskan jalan keluar atas berbagai persoalan global. Indonesia hadir bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk memperkuat semangat dialog dan kolaborasi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Menurut Addin, diplomasi yang dibawa Presiden Prabowo memuat tiga pesan utama. “Pertama, dunia membutuhkan dialog, bukan saling menyalahkan. Kedua, kemanusiaan harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan global. Ketiga, stabilitas internasional adalah fondasi kesejahteraan bersama,” katanya.

Langkah ini juga dinilai melanjutkan tradisi diplomasi aktif yang telah dibangun sejak era Presiden pertama RI, Soekarno, yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan moral di tengah percaturan global. Dengan pendekatan yang inklusif dan berimbang, Indonesia terus memperkuat citranya sebagai negara yang mampu menjembatani berbagai kepentingan.

Dalam isu Palestina, Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, mendorong gencatan senjata permanen, serta memperjuangkan solusi dua negara sesuai hukum internasional. Komitmen tersebut tidak hanya disampaikan dalam forum politik, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan kemanusiaan yang nyata.

GP Ansor meyakini keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace akan semakin memperkokoh posisi strategis Indonesia di mata dunia. “Negara yang stabil, berani menyuarakan perdamaian, dan dipercaya sebagai penengah akan semakin diperhitungkan dalam tata hubungan internasional,” tegas Addin.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum global tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi perdamaian bukan sekadar retorika, melainkan strategi nyata untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis sekaligus memperkuat kepentingan nasional. Di tengah perubahan global, Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang matang dan visioner menjadi mediator yang menghadirkan harapan, bukan sekadar wacana.

Jenewa – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan posisi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sudah jelas dan nyata.

Ia menegaskan posisi konsisten Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui langkah diplomasi strategis, termasuk partisipasi dalam Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF), penguatan narasi solusi dua negara, perlindungan warga sipil, serta inisiatif penyelenggaraan sesi khusus Palestina pada KTT D-8 di Jakarta sebagai wujud solidaritas konkret di panggung global.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghebekian Shahih di sela-sela acara Segmen Tingkat Tinggi atau High-Level Segment sesi 61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Jenewa, Swiss.

Menurut Menlu Sugiono, Indonesia kembali memberiakndukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Salah satu caranya dengan bergabung bersama Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Indonesia siap memainkan peran yang lebih substantif dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk melalui Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF),” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Sugiono juga menyampaikan Indonesia akan berupaya keras memastikan proses transisi pasca konflik bisa sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina. Salah satunya adalah terus menyuarakan narasi solusi dua negara dan kontribusi Indonesia dalam pasukan ISF.

“Fokus utama kontingen Indonesia adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan.” tutur Sugiono.

Lebih lanjut Menlu RI mengungkapkan bahwa Indonesia akan terus memanfaatkan berbagai forum internasional untuk menggalang dukungan bagi Palestina.

Indonesia juga berencana menyelenggarakan sesi khusus mengenai Palestina di Jakarta pada 15 April 2026 di sela-sela rangkaian KTT D-8. Sesi khusus ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan dukungan internasional.

Menlu RI juga berharap Menlu Palestina akan mengunjungi Indonesia di waktu mendatang. Sementara, menanggapi komitmen tersebut, Menlu Palestina Varsen memberikan apresiasi atas upaya politik Indonesia yang mengawal dan memperjuangkan kepentingan Palestina secara nyata dan konkrit.

Jakarta – Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana Ramadan tetap damai, sejuk, dan penuh toleransi. Momentum bulan suci dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan nasional serta mempererat solidaritas sosial, bukan menjadi ruang bagi berkembangnya narasi provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan persatuan selama Ramadan. Ia menyampaikan bahwa bulan suci merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat nilai persaudaraan dan memperdalam kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, jangan sampai semangat ibadah dan kebersamaan ternodai oleh penyebaran isu-isu yang memicu perpecahan.

“Ramadan adalah bulan persaudaraan dan kedamaian. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang memecah belah persatuan bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di ruang digital yang pergerakannya sangat cepat dan masif. Ia menekankan pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi, agar tidak ikut memperluas penyebaran kabar bohong atau konten yang bersifat provokatif.

“Gunakan media sosial secara bertanggung jawab dan pastikan setiap informasi yang diterima telah diverifikasi kebenarannya,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan konten provokatif selama Ramadan. Ia menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan melalui patroli siber, penindakan terhadap akun penyebar disinformasi, serta penguatan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing isu-isu yang belum tentu benar serta aktif melaporkan konten yang berpotensi memecah belah,” ujarnya.

Meutya menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci menjaga ruang publik tetap kondusif. Ramadan, menurutnya, harus menjadi momentum memperkuat literasi digital sekaligus mempererat persatuan nasional.

Seruan Ramadan damai ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia. Upaya pencegahan terhadap narasi provokatif dilakukan secara proporsional dan terukur, sejalan dengan semangat demokrasi dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Pemerintah berharap masyarakat dapat menjadikan Ramadan sebagai ruang memperkuat nilai toleransi, saling menghormati, serta kebersamaan demi menjaga keutuhan bangsa.

Jakarta – Pemerintah bersama para pemuka agama mengimbau seluruh elemen masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum memperkuat harmoni sosial dan menjauhkan diri dari segala bentuk provokasi.

Negara, melalui kebijakan yang tegas namun inklusif, menegaskan bahwa Ramadan harus menjadi ruang spiritual yang meneduhkan, bukan arena tekanan sosial. Semangat saling menghormati dinilai sebagai fondasi utama menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa Ramadan adalah ibadah yang dijalankan dengan penuh kekhusyukan tanpa mengabaikan realitas kemajemukan masyarakat.

Ia mengimbau umat Islam menunaikan puasa dengan khusyuk, sementara masyarakat yang tidak berpuasa diharapkan menghormati mereka yang menjalankan ibadah.

“Tadi imbauan cukup jelas, agar umat Islam menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk. Mereka yang tidak berpuasa diharapkan menghormati orang yang berpuasa,” ujarnya.

Menurutnya, penghormatan tersebut tidak boleh berjalan satu arah, melainkan harus dibangun atas prinsip kesalingan.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa umat yang berpuasa juga perlu menyadari tidak semua orang menjalankan ibadah yang sama. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, perbedaan keyakinan dan kondisi sosial adalah fakta yang tidak bisa diingkari.

“Enggak mungkin gara-gara kita puasa, semuanya harus merasakan puasa. Yang tidak puasa karena keyakinan berbeda tidak bisa makan dan minum. Ini harus dipertimbangkan dalam membangun kebersamaan,” tambahnya.

Ia menambahkan, koridor kebersamaan harus dirawat dengan sikap saling menghormati agar perbedaan tidak berkembang menjadi sumber konflik.

“Harus dibangun suasana saling menghormati, sehingga persatuan kita tidak terganggu karena perbedaan,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang melarang sweeping rumah makan selama Ramadan.

Ia menilai tindakan penyisiran sepihak tidak mencerminkan nilai Islam yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan ketertiban.

“Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah sosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain,” ujarnya.

Baginya, pendekatan persuasif dan edukatif jauh lebih efektif dibandingkan tekanan massa.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan melakukan penyisiran rumah makan.

Ia memastikan pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga ketertiban dan kerukunan selama Ramadan.

“Saya ingin menegaskan bahwa Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tutupnya.

Penegasan tersebut memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjaga ruang publik tetap inklusif dan aman. Kebijakan pelarangan sweeping bukan semata soal ketertiban administratif, melainkan upaya preventif mencegah lahirnya konflik horizontal, memperkuat empati sosial, dan solidaritas kebangsaan.

Oleh : Gavin Asadit )*

Memasuki pertengahan Februari 2026, umat Islam di Indonesia menjalani Ramadan 1447 Hijriah dalam suasana yang relatif kondusif. Pemerintah menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 melalui sidang isbat yang mempertimbangkan metode hisab dan rukyat secara ilmiah. Penetapan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian kebijakan pengamanan dan penguatan moral publik yang disiapkan pemerintah untuk memastikan ibadah berlangsung aman, tertib, dan damai.

Ramadan bukan sekadar momentum ritual keagamaan, tetapi juga periode sosial yang sensitif. Aktivitas masyarakat meningkat pada malam hari, ruang publik lebih ramai, dan interaksi di media sosial cenderung lebih intens. Dalam konteks ini, pemerintah memandang pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menghindari provokasi, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.

Kepolisian Republik Indonesia bersama pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif dengan menggelar apel siaga dan patroli terpadu di berbagai wilayah. Di Jakarta, Polda Metro Jaya menggelar apel kamtibmas menjelang Ramadan yang melibatkan ribuan personel gabungan. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa pengamanan Ramadan tidak hanya bertujuan menekan angka kriminalitas, tetapi juga mencegah potensi konflik sosial yang bisa dipicu oleh provokasi, termasuk melalui media sosial.

Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya peran warga dalam menjaga lingkungan masing-masing serta tidak menyebarkan konten yang dapat memicu keresahan. Menurutnya, stabilitas keamanan bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.

Langkah serupa dilakukan di berbagai daerah. Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kepolisian Resor setempat menggelar apel kesiapsiagaan Ramadan 1447 H. Kapolres Ogan Ilir, Ajun Komisaris Besar Polisi Bagus Suryo Wibowo, menekankan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks yang berpotensi memicu konflik. Ia mengingatkan jajarannya agar tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pendekatan persuasif dan pencegahan dini. Pemerintah menilai pendekatan ini penting agar masyarakat tetap merasa aman dan tidak terintimidasi dalam menjalankan ibadah.

Selain pengamanan fisik, pengawasan ruang digital menjadi perhatian utama pada Februari 2026. Sejumlah hoaks bermunculan menjelang Ramadan, mulai dari klaim layanan internet gratis hingga tautan pendaftaran bantuan sosial palsu yang berpotensi menjadi modus penipuan. Pemerintah melalui kanal resmi dan tim pemeriksa fakta segera mengklarifikasi informasi tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan mengklik atau menyebarkan tautan yang tidak jelas sumbernya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama pemerintah daerah juga rutin merilis klarifikasi atas isu-isu disinformasi yang beredar selama Ramadan. Pemerintah menilai bahwa penyebaran hoaks tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial. Di era digital, provokasi tidak selalu berbentuk ajakan langsung melakukan kekerasan, tetapi bisa berupa narasi yang membenturkan kelompok masyarakat tertentu.

Di tingkat kebijakan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan larangan bagi organisasi masyarakat melakukan sweeping atau razia sepihak terhadap rumah makan yang buka pada siang hari selama Ramadan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa tindakan sepihak berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu ketertiban umum. Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin hak seluruh warga, termasuk yang tidak menjalankan ibadah puasa, serta menjaga harmoni antarumat beragama di ibu kota.

Upaya menjaga toleransi juga terlihat di daerah lain. Di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, aparat kepolisian mengimbau warga untuk menjaga suasana damai karena perayaan Imlek dan Ramadan berlangsung dalam rentang waktu yang berdekatan. Kapolres Singkawang, Ajun Komisaris Besar Polisi Dody Yudianto Arruan, menekankan bahwa toleransi dan saling menghormati menjadi kunci utama agar dua momentum keagamaan tersebut berjalan tanpa gesekan. Pemerintah menilai pendekatan preventif seperti ini sebagai bentuk nyata penguatan nilai kebangsaan di tengah keberagaman.

Dari sisi keagamaan, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa Ramadan merupakan momentum memperkuat persaudaraan dan menahan diri, termasuk dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ia menilai bahwa perbedaan metode penentuan awal Ramadan atau praktik ibadah tidak seharusnya menjadi bahan perpecahan. Pemerintah memandang pesan ini penting untuk meredam potensi provokasi berbasis isu keagamaan yang kerap muncul di ruang publik maupun media sosial.

Ramadan 1447 Hijriah menjadi cerminan bagaimana negara dan masyarakat bekerja bersama menjaga stabilitas sosial. Aparat keamanan menyiapkan langkah preventif dan responsif, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang menjamin toleransi, dan kementerian terkait memperkuat literasi digital. Namun, seluruh kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat.

Tanggung jawab moral menghindari provokasi pada akhirnya berada di tangan setiap individu. Menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum jelas, tidak mudah terpancing emosi, serta menghormati perbedaan menjadi bentuk konkret kontribusi warga dalam menjaga kedamaian. Pemerintah menegaskan bahwa Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial dan memperteguh komitmen kebangsaan.

Dengan sinergi antara kebijakan negara dan kesadaran masyarakat, Ramadan 2026 diharapkan berlangsung dalam suasana aman, damai, dan penuh toleransi. Momentum spiritual ini tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mempererat hubungan antarsesama dalam bingkai persatuan Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan