Flores, NTT – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penanganan bencana yang dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan aktivitas sosial ekonomi berangsur pulih.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti hanya pada pengiriman bantuan. Pemerintah terus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, anak-anak kembali belajar, pelayanan kesehatan berjalan, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta rumah dan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan.

Karena itu, pemerintah memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara terpadu, cepat, dan terukur. Penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Kehadiran Presiden Prabowo di Nagekeo juga turut menegaskan bahwa dalam keadaan sulit, rakyat tidak berjalan sendiri. Negara hadir, bekerja bersama rakyat, dan akan terus mendampingi hingga masyarakat kembali bangkit.

Dukungan pemerintah pusat juga diperkuat melalui bantuan anggaran bagi daerah terdampak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Ia menegaskan, seluruh bantuan telah diterima dan disampaikan kepada para bupati untuk digunakan secara khusus dalam penanganan bencana. “Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo. Menurutnya, bantuan tersebut memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, percepatan pemulihan diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan masa tanggap darurat, tetapi juga menjadi pijakan bagi masyarakat NTT untuk kembali membangun kehidupan, memulihkan perekonomian, serta memperbaiki rumah dan infrastruktur yang terdampak bencana. (*)

Flores, NTT – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penanganan bencana yang dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan aktivitas sosial ekonomi berangsur pulih.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti hanya pada pengiriman bantuan. Pemerintah terus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, anak-anak kembali belajar, pelayanan kesehatan berjalan, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta rumah dan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan.

Karena itu, pemerintah memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara terpadu, cepat, dan terukur. Penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Kehadiran Presiden Prabowo di Nagekeo juga turut menegaskan bahwa dalam keadaan sulit, rakyat tidak berjalan sendiri. Negara hadir, bekerja bersama rakyat, dan akan terus mendampingi hingga masyarakat kembali bangkit.

Dukungan pemerintah pusat juga diperkuat melalui bantuan anggaran bagi daerah terdampak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Ia menegaskan, seluruh bantuan telah diterima dan disampaikan kepada para bupati untuk digunakan secara khusus dalam penanganan bencana. “Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo. Menurutnya, bantuan tersebut memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, percepatan pemulihan diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan masa tanggap darurat, tetapi juga menjadi pijakan bagi masyarakat NTT untuk kembali membangun kehidupan, memulihkan perekonomian, serta memperbaiki rumah dan infrastruktur yang terdampak bencana. (*)

 

Oleh: Catur Ronggo*)

Gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian besar bagi kemampuan negara memastikan keselamatan sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang lebih terarah. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Nagekeo, koordinasi lintas kementerian, pemulihan listrik dan jalan, serta perhatian pada kebutuhan air bersih memperlihatkan bahwa pemulihan tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi diarahkan agar kehidupan warga kembali berjalan.

Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, pemerintah pusat langsung mengerahkan personel dan bantuan ke Flores. Pemerintah mencatat ribuan personel TNI-Polri dikerahkan, sementara logistik dari pusat dikirim ke wilayah terdampak. Sementara pada 26 Agustus, Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan bencana di Nagekeo untuk mengevaluasi perkembangan dan mempercepat langkah rehabilitasi serta rekonstruksi. Data BNPB yang dipaparkan dalam rapat tersebut menunjukkan dampak besar terhadap masyarakat, dengan tujuh kabupaten di Pulau Flores terdampak bencana.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat harus diterjemahkan menjadi pengerahan sumber daya dan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan semata seberapa cepat pejabat datang ke lokasi, melainkan seberapa efektif negara memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Pilihan untuk memberi ruang kepada instansi terkait bekerja pada fase awal juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga konsentrasi operasi di lapangan.

Perkembangan terbaru memperkuat gambaran tersebut. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan gempa NTT. Dana tersebut dialokasikan Rp40 miliar bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Flores. Dukungan anggaran ini menjadi instrumen penting agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menangani kebutuhan masyarakat sekaligus memulai proses pemulihan.

Dari sisi energi, Anggota Dewan Energi Nasional M Kholid Syeirazi menilai percepatan pemulihan listrik merupakan langkah mendasar. Menurutnya, listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi fondasi bagi aktivitas masyarakat setelah bencana. Ketika pasokan listrik kembali, fasilitas kesehatan, komunikasi, layanan publik, kegiatan ekonomi, dan aktivitas sosial memiliki peluang lebih besar untuk beroperasi secara normal. Karena itu, pemulihan kelistrikan menjadi indikator penting bahwa negara mulai mengembalikan kehidupan masyarakat.

Kebutuhan dasar lain yang tidak kalah penting adalah air bersih. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air di Palue, termasuk memperbaiki fasilitas penampungan air hujan yang terdampak gempa. Pemerintah juga menjajaki penggunaan teknologi Reverse Osmosis untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Pilihan teknologi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak hanya mengandalkan pola bantuan konvensional, tetapi mulai memanfaatkan solusi yang sesuai dengan karakter geografis wilayah kepulauan.

Di sektor konektivitas, pemulihan jalan nasional juga terus dikejar. Kementerian PU menyatakan konektivitas jalan nasional yang terdampak gempa di Pulau Flores telah kembali pulih. Infrastruktur jalan memiliki fungsi strategis karena menentukan kelancaran distribusi bantuan, mobilitas tenaga kesehatan, akses masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Semakin cepat konektivitas pulih, semakin besar peluang masyarakat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dukungan fiskal dan kelembagaan juga perlu diikuti pengawasan agar setiap bantuan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan. Dalam kondisi pascabencana, kecepatan memang penting, tetapi akurasi sasaran tidak kalah menentukan. Pemulihan yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan sumber daya negara digunakan untuk memperbaiki kehidupan warga, bukan sekadar menyelesaikan target administratif. Prinsip ini juga penting untuk menjaga agar proses rehabilitasi berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur NTT Melki Laka Lena melihat kehadiran Presiden Prabowo memberikan dorongan moral sekaligus memperkuat dukungan pusat bagi daerah. Pandangan tersebut penting karena pemulihan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki pemahaman langsung mengenai kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah pusat memiliki kapasitas sumber daya dan koordinasi nasional untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang lebih besar.

Pemulihan Flores karena itu perlu dipandang sebagai proses berlapis. Bantuan darurat harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama listrik, air, jalan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi harus dipulihkan secara bertahap. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali lebih tangguh agar masyarakat tidak sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi memiliki ketahanan lebih baik menghadapi risiko di masa depan.

Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya diukur dari kemampuan mengubah respons cepat menjadi pemulihan yang nyata. Langkah pemerintah di NTT menunjukkan arah tersebut: bantuan digerakkan, layanan dasar dipulihkan, infrastruktur diperbaiki, teknologi dipertimbangkan, dan koordinasi pusat-daerah diperkuat. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, pemulihan NTT memiliki fondasi untuk berlangsung cepat, manusiawi, dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk bangkit.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Radjiman Arif*)

Pemerintah terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga secara menyeluruh. Penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi mulai diarahkan pada perbaikan rumah, pemulihan layanan kesehatan, hingga penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah memastikan penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap dan memiliki kepastian dalam proses pemulihan.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak berat akan mendapatkan solusi berupa pembangunan hunian tetap.

Suharyanto juga menjelaskan selama hunian tetap belum tersedia, warga dengan rumah rusak berat dapat memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu atau menempati hunian sementara. Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting agar bantuan diberikan sesuai kondisi masing-masing rumah dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat. BNPB juga mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas percepatan sehingga proses penanganan dapat berjalan terpadu.

Selain persoalan tempat tinggal, pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihan pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam penanganan pascagempa. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat identifikasi dan pelayanan medis melalui sistem triase, sementara pasien dengan kondisi kritis dirujuk dan pasien dengan luka ringan dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan atau tenda darurat.

Budi juga menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat. Kemenkes menyiapkan rehabilitasi fasilitas kesehatan serta penanganan trauma atau trauma healing. Rumah sakit lapangan juga disiapkan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan selama fasilitas permanen dalam proses pemulihan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambungan pelayanan publik meskipun sebagian fasilitas kesehatan terdampak. Kemenkes sebelumnya mengaktifkan Health Emergency Operation Center, mengerahkan tim manajemen krisis dan Emergency Medical Team, serta mendistribusikan obat-obatan dan peralatan kesehatan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menargetkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dapat kembali memberikan pelayanan dasar secara bertahap.

Di sisi lain, pemulihan pascabencana juga menyentuh kebutuhan administratif warga. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan tim Dukcapil telah diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk memberikan layanan administrasi kependudukan secara langsung. Layanan tersebut mencakup penerbitan kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang hilang atau rusak akibat gempa.

Teguh menilai dokumen kependudukan merupakan bagian penting dalam pemulihan karena menjadi dasar masyarakat untuk mengakses bantuan, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan publik. Karena itu, Dukcapil menerapkan pendekatan jemput bola dengan mendatangi posko pengungsian dan desa terdampak sehingga warga tidak perlu datang ke kantor pelayanan. Hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah diterbitkan bagi warga terdampak gempa NTT.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. BNPB menangani kebutuhan tempat tinggal dan pemulihan pascabencana, Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan, sementara Kemendagri memulihkan dokumen yang menjadi dasar hak administratif masyarakat. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan penyintas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam proses mengembalikan kehidupan masyarakat menuju kondisi normal.

Di lapangan, pemerintah juga terus memperkuat akses dan distribusi bantuan. BNPB mencatat akses menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya terkendala longsor mulai kembali terbuka setelah pengerahan alat berat. Dukungan logistik juga terus disalurkan, termasuk bantuan dari pemerintah daerah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis Flores yang memiliki wilayah kepulauan dan akses yang tidak selalu mudah.

Pemulihan penyintas gempa NTT menunjukkan kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Rumah diperbaiki, layanan kesehatan dipulihkan, trauma diperhatikan, dan dokumen kependudukan diterbitkan kembali. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah memiliki fondasi untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir pada saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat hingga mampu bangkit dan kembali membangun kehidupan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran tambahan apabila kebutuhan penanggulangan karhutla meningkat.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya sebelumnya menjelaskan pemerintah memiliki dana bencana yang selalu disiagakan untuk merespons keadaan darurat.

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan pengajuan pendanaan untuk kebutuhan bencana dapat diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan.

Kesiapan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat telah membagi perhatian penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah prioritas.

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat respons dan memastikan kebutuhan lapangan segera ditindaklanjuti.

“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ujar Prasetyo.

Ia menegaskan pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla, bukan membatasi tanggung jawab pemerintah pada wilayah tertentu.

“Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” kata Prasetyo.

Penguatan dukungan anggaran dan koordinasi tersebut menjadi fondasi penting untuk melindungi warga, terutama di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah juga telah memperkuat pemadaman melalui personel, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, pompa air, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya.

Pendekatan ini sekaligus memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan pemulihan masyarakat secara terpadu. Dengan dukungan fiskal yang responsif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

Kesiapan dana juga memberi ruang bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk bergerak cepat ketika kebutuhan penanganan karhutla meningkat, sehingga risiko meluasnya kebakaran dan dampaknya terhadap kehidupan warga dapat ditekan.

Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap menambah pendanaan apabila anggaran yang tersedia bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak mencukupi kebutuhan operasi di lapangan.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, BNPB saat ini memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. Namun, pemerintah belum mencairkan tambahan dana khusus untuk karhutla karena BNPB masih melakukan asesmen dan belum menyampaikan kebutuhan biaya secara keseluruhan.

“BNPB belum kasih biaya total, kami nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi, dia (BNPB) akan menilai ulang,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak membatasi besaran tambahan anggaran yang dapat diajukan BNPB selama pengajuan tersebut sesuai kebutuhan riil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Keuangan, kata dia, akan memberikan dukungan pendanaan karena penanganan bencana menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat.

“Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan pendekatannya beda dengan belanja biasa,” tegas Purbaya.

Selain BNPB, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Sebagian anggaran tersebut telah diberikan pemerintah untuk memperkuat langkah penanggulangan di wilayah terdampak.

Kebijakan penambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah mengerahkan sumber daya lintas sektor untuk mengatasi kebakaran di sejumlah daerah.

“Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat saya kira saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa selesai semua,” kata Prabowo.

Dengan kesiapan anggaran dan pengerahan sumber daya tersebut, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat berlangsung cepat, terukur, dan sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran agar setiap dukungan fiskal benar-benar memperkuat operasi pemadaman dan melindungi masyarakat terdampak.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan respons kebencanaan sebagai prioritas, dengan mekanisme pembiayaan yang dapat disesuaikan secara cepat mengikuti perkembangan situasi dan hasil evaluasi BNPB di lapangan, terutama di wilayah yang menghadapi ancaman karhutla berulang tahunan.

Oleh : Abdul Razak)*

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api yang melahap kawasan vegetasi. Bencana ini membawa dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas lingkungan. Ketika asap mulai menyelimuti permukiman dan titik api meluas, kecepatan penanganan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam kondisi seperti ini, ketersediaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi fiskal, melainkan instrumen penting untuk memastikan negara dapat bergerak cepat melindungi rakyat.

Komitmen pemerintah untuk menyiapkan anggaran penanganan bencana, termasuk karhutla di Kalimantan, menjadi bagian penting dari upaya memperkuat respons di tengah ancaman musim kemarau. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki kesiapan fiskal untuk mendukung kebutuhan penanganan yang diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan asesmen dan kebutuhan nyata di lapangan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa anggaran bencana harus bersifat responsif. Penanganan karhutla tidak selalu dapat diprediksi secara persis sejak awal tahun anggaran karena perkembangan titik api, kondisi cuaca, luas wilayah terdampak, serta kebutuhan operasi dapat berubah dengan cepat. Karena itu, asesmen BNPB menjadi tahapan penting untuk memastikan dana yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penanganan.

Kementerian Keuangan juga membuka ruang penambahan anggaran apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. BNPB diketahui memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana, sementara pemerintah siap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas tersebut menjadi modal penting agar operasi penanggulangan tidak terhambat hanya karena keterbatasan pembiayaan ketika situasi di lapangan membutuhkan respons segera.

Meski demikian, kesiapan anggaran harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang akuntabel. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk bencana harus benar-benar sampai pada kebutuhan masyarakat dan mendukung kerja petugas di lapangan. Pengawasan menjadi penting untuk mencegah penyimpangan maupun praktik penggelembungan anggaran. Kecepatan dalam situasi darurat tidak boleh menghilangkan prinsip transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memperlihatkan langkah konkret dengan menyiapkan sekitar Rp50 miliar sepanjang 2026 untuk penanganan karhutla. Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari operasi pemadaman hingga pengadaan sarana dan peralatan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran.

Salah satu fokus pemanfaatan anggaran adalah pengadaan kendaraan roda tiga yang akan diserahkan kepada Masyarakat Peduli Api atau MPA. Dukungan peralatan bagi masyarakat memiliki arti strategis karena warga sering kali menjadi pihak yang berada paling dekat dengan lokasi munculnya kebakaran. Dengan sarana yang memadai, upaya deteksi dini dan pemadaman awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Penanganan karhutla juga memperlihatkan pentingnya investasi pada ketersediaan sumber air. Di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, petugas menghadapi kendala karena sumber air alami dan embung mengalami kekeringan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah membangun 10 sumur bor secara swadaya di sejumlah lokasi yang membutuhkan dukungan sumber air, termasuk kawasan Tumbang Nusa, Kameloh Baru di Palangka Raya, dan Sampit.

Keberadaan sumur bor dapat menjadi salah satu instrumen pendukung yang sangat penting ketika pemadaman berlangsung dalam kondisi sumber air terbatas. Dengan kedalaman rata-rata 25 hingga 30 meter dan biaya pembangunan sekitar Rp2,5 juta per unit, pembangunan titik-titik air menunjukkan bahwa langkah penanganan tidak selalu harus menunggu proyek berskala besar. Solusi yang relatif sederhana, jika ditempatkan di lokasi strategis, dapat memberikan manfaat nyata bagi operasi pemadaman.

Upaya berikutnya adalah menginventarisasi sumur bor yang pernah dibangun sebelumnya. Berdasarkan informasi sementara, jumlah fasilitas tersebut di Kalimantan Tengah diperkirakan mencapai 3.000 hingga 4.000 unit. Inventarisasi penting dilakukan untuk mengetahui mana saja fasilitas yang masih berfungsi, membutuhkan perbaikan, atau perlu dibangun kembali. Pemanfaatan aset yang sudah tersedia dapat membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien sekaligus mempercepat kesiapan menghadapi kebakaran.

Namun, anggaran dan infrastruktur saja tidak cukup. Karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, relawan MPA, Manggala Agni, TNI, dan Polri. Para personel di lapangan menghadapi risiko besar ketika melakukan pemadaman, sehingga dukungan logistik, peralatan, transportasi, perlindungan, dan pembiayaan harus menjadi perhatian serius.

Dalam konteks inilah anggaran karhutla harus dipandang sebagai instrumen penyelamatan rakyat. Dana yang tersedia bukan semata-mata angka dalam dokumen keuangan negara, tetapi dapat diterjemahkan menjadi mobilisasi personel yang lebih cepat, peralatan yang lebih memadai, ketersediaan air, dukungan bagi relawan, hingga perlindungan masyarakat dari paparan asap.

Ke depan, keberhasilan penanganan karhutla akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak mengubah anggaran menjadi tindakan nyata. Respons cepat, asesmen yang akurat, penggunaan dana yang transparan, serta koordinasi lintas sektor harus berjalan secara bersamaan. Ketika negara dan daerah memiliki kesiapan fiskal yang kuat serta didukung masyarakat dan aparat di lapangan, ancaman karhutla dapat ditangani dengan lebih sigap.

Pada akhirnya, anggaran yang disiapkan untuk karhutla bukan sekadar biaya penanggulangan bencana. Anggaran tersebut merupakan investasi untuk melindungi kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Semakin cepat anggaran diterjemahkan menjadi langkah konkret yang tepat sasaran, semakin besar pula peluang untuk menyelamatkan rakyat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Ricky Rinaldi *)

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang sangat mendasar dan progresif. Negara tidak hanya memposisikan diri sebatas pemadam api di masa darurat bencana, melainkan hadir secara proaktif membangun tata kelola pencegahan berbasis data sains, kesiapan alokasi anggaran yang kuat, dan komando operasional terpadu. Pendekatan ilmiah modern yang dipadukan dengan kesiapsiagaan seluruh instrumen pertahanan lingkungan hidup membuktikan keseriusan kepemimpinan pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekologis, melindungi kesehatan masyarakat luas, serta membebaskan langit Nusantara dari ancaman kabut asap pekat lintas batas.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan terstruktur melalui integrasi pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit penginderaan jauh dan percepatan restorasi ekosistem gambut. Penguatan regulasi, audit kepatuhan korporasi perkebunan secara berkala, serta penegakan hukum lingkungan yang tegas tanpa pandang bulu diintensifkan guna memastikan kawasan hutan lindung maupun area konsesi swasta tidak dikelola dengan cara-cara pembakaran yang merusak kelestarian alam.

Hanif menjelaskan bahwa pendekatan penanganan karhutla modern menuntut pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pemodelan iklim secara presisi. Pemerintah mengoptimalkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) lebih awal sebelum puncak musim kemarau tiba, sehingga tingkat kelembapan lahan gambut dapat terus dipertahankan dan potensi kemunculan titik api dapat ditekan seminimal mungkin. Langkah antisipatif ini dinilai jauh lebih efektif serta efisien dibandingkan melakukan operasi pemadaman masif saat api telah menjalar ke lapisan bawah tanah gambut yang sangat sulit dijangkau.

Pemberantasan karhutla bukan sekadar urusan teknis pemadaman titik api di lapangan, melainkan manifestasi nyata perlindungan hak asasi seluruh warga negara atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman. Pemerintah memberikan pesan yang sangat tegas kepada publik bahwa kelestarian alam dan keselamatan rakyat adalah prioritas mutlak yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek segelintir pihak. Segala bentuk kelalaian maupun kesengajaan dalam membakar lahan akan berhadapan langsung dengan sanksi administratif berat, pembekuan izin usaha, hingga proses penuntutan pidana yang berkeadilan.

Menurut Hanif, keberhasilan pengendalian kebakaran hutan sangat bergantung pada konsistensi edukasi publik dan kemitraan strategis bersama masyarakat adat serta kelompok tani peduli api di tingkat tapak. Program pemberdayaan ekonomi ramah lingkungan terus digencarkan agar masyarakat di sekitar kawasan rawan memiliki alternatif mata pencaharian produktif tanpa harus membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

Keandalan mitigasi karhutla juga diperkuat oleh kesiapan alokasi pembiayaan negara dan struktur koordinasi lintas sektoral yang sangat solid di lapangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan kesiapan anggaran kebencanaan dan pengerahan armada penanganan udara maupun satgas darat telah disiagakan secara penuh sejak penetapan status siaga darurat di berbagai provinsi rawan. Menurutnya, respons cepat yang didukung oleh kesiapan helikopter patroli, armada water bombing, dan ribuan personel gabungan menjadi kunci utama keberhasilan pemadaman api pada menit-menit pertama kemunculannya.

Suharyanto memaparkan bahwa sinergi operasional antara TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD daerah, dan para sukarelawan masyarakat berjalan di bawah satu rantai komando terpadu yang sangat adaptif. Pemanfaatan sistem peringatan dini digital memungkinkan satgas darat bergerak cepat menuju koordinat titik api secara presisi sebelum meluas menjadi kebakaran besar yang tidak terkendali. Langkah operasional yang terukur ini sekaligus memastikan keselamatan personel pemadam api di garda terdepan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap misi penanganan darurat.

Ditinjau dari kacamata analitis, keterpaduan antara penguasaan sains meteorologi, kesiapan alokasi anggaran negara, dan ketegasan rantai komando lapangan membuktikan hadirnya model tata kelola kebencanaan nasional yang matang dan berdaya tahan tinggi. Sinergi yang kokoh antara kementerian teknis, otoritas penanggulangan bencana, dan pemerintah daerah berhasil menekan drastis angka deforestasi akibat kebakaran hutan, sekaligus menghapus predikat Indonesia sebagai pengekspor asap di kawasan regional Asia Tenggara.

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran dunia usaha di sektor kehutanan serta perkebunan menjadi pilar pendukung yang sangat menentukan keberlanjutan program ini. Korporasi diwajibkan memiliki sarana prasarana pencegahan kebakaran mandiri, kanal pembasahan gambut, dan menara pemantau api yang terhubung langsung dengan posko komando terpadu. Kolaborasi harmonis antara ketegasan aparatur negara, kepatuhan dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat peduli api menjadi benteng terkuat dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, langkah komprehensif pemerintah dalam menangani karhutla melalui pendekatan sains, dukungan anggaran yang matang, dan komando operasional terpadu merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menjaga kedaulatan lingkungan nasional. Penegakan hukum tanpa tebang pilih, restorasi lahan gambut berkelanjutan, kesiapsiagaan personel gabungan, serta integrasi teknologi canggih adalah rangkaian kerja nyata yang saling melengkapi. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia menikmati udara bersih, ekosistem alam tetap lestari, dan masa depan generasi penerus bangsa terlindungi seutuhnya di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan visibilitas transaksi sekaligus memastikan nilai ekonomi komoditas strategis nasional dapat dioptimalkan bagi perekonomian Indonesia.

Penguatan dilakukan melalui integrasi dan analisis data perdagangan yang mencakup lokasi ekspor, harga, volume, negara tujuan, nilai transaksi, hingga penerimaan negara. Sistem tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih utuh mengenai perdagangan SDA Indonesia sekaligus memperkuat transparansi transaksi ekspor.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan DSI telah menganalisis sekitar 6.500 transaksi ekspor sejak Juni 2026 dengan nilai sekitar US$14 miliar atau Rp248,92 triliun.

“Memang kami sejauh ini sudah menganalisis kurang lebih 6.500 transaksi yang ada sejak dari bulan Juni. Dari bulan Juni ada 6.500 transaksi yang jumlahnya kurang lebih 14 miliar dolar AS,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, analisis dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya.

Integrasi data menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendeteksi potensi praktik under-invoicing, transfer pricing, maupun ketidaksesuaian data transaksi. DSI juga telah membangun visibilitas analitis atas lebih dari 90 juta ton komoditas yang dikirim melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi dengan tujuan lebih dari 100 negara.

Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi IPB University, Prof. Sahara, menilai DSI dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor Indonesia. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk memastikan harga ekspor sesuai kondisi pasar sekaligus meningkatkan penerimaan devisa.

“Yang perlu dicatat menurut saya adalah kita harus menempatkan DSI atau memposisikan DSI itu sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor Indonesia,” kata Sahara.

Sahara menekankan implementasi DSI perlu dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menambah beban perdagangan, khususnya bagi eksportir yang telah memiliki kontrak dengan mitra luar negeri.

Pemerintah menegaskan DSI tidak dimaksudkan mengganggu hubungan komersial eksportir dan pembeli. Pada tahap awal, mandat DSI mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, sebelum diperluas secara bertahap.

Dengan tata kelola berbasis data, DSI diharapkan mampu menekan potensi kebocoran nilai ekspor, mengoptimalkan penerimaan negara dan devisa, serta memastikan kekayaan SDA memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi Indonesia.

Jakarta – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) membidik optimalisasi ekspor tiga komoditas SDA strategis hingga US$5 miliar atau sekitar Rp88,4 triliun per tahun, dengan fokus awal pada batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferroalloy.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan potensi nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis awal yang dilakukan DSI bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rosan menegaskan keberadaan DSI tidak untuk mengambil alih kewenangan regulator maupun menambah rantai birokrasi dalam proses ekspor.

“DSI ini bukan bertujuan menambah lapisan birokrasi, atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garis bawahi. Seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang,” ujar Rosan.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah melakukan pemantauan analitis terhadap lebih dari 6.500 deklarasi ekspor dengan total nilai mencapai US$14 miliar. Komoditas yang terpantau memiliki volume lebih dari 90 juta ton, berasal dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi, dan didistribusikan ke lebih dari 100 negara tujuan.

Menurut Rosan, penguatan sistem dan pemanfaatan data analitik transaksi ekspor untuk memastikan nilai kekayaan alam Indonesia dapat dioptimalkan bagi perekonomian nasional.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional,” ujar Rosan.

Sementara itu, Direktur Utama DSI Luke Mahony mengatakan saat ini DSI fokus membangun sistem dan memperkuat kapabilitas guna menjalankan mandat secara kredibel, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami akan terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berusaha dan keberlanjutan ekspor,” terang Luke.

Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan visibilitas terhadap aktivitas ekspor komoditas strategis sekaligus mendukung tata kelola perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel, tanpa mengganggu kelancaran arus perdagangan yang berjalan.