Oleh: Bima Saputra )*

Pemerintah terus mempercepat penguatan ketahanan energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar strategis pembangunan sektor energi. Kebijakan yang diterapkan dirancang secara terpadu agar potensi energi Papua dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat sekaligus bagi kepentingan nasional.

Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang besar dan beragam. Potensi ini mencakup energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air, serta sumber daya minyak dan gas bumi yang masih memiliki prospek pengembangan. Pemerintah memandang pengelolaan energi Papua perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar mampu memperkuat kemandirian energi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional. Presiden memandang potensi energi di wilayah Papua sangat baik dan harus dikelola dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat lokal. Pemerintah, menurut Presiden, mengarahkan agar daerah-daerah di Papua dapat menikmati secara langsung hasil dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.

Arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga menempatkan pemerataan manfaat sebagai tujuan utama agar pembangunan energi mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keadilan pembangunan antarwilayah.

Persoalan tingginya biaya distribusi energi menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak wilayah di Papua selama ini masih bergantung pada pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah dengan biaya logistik yang tinggi. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air dinilai sesuai dengan kondisi geografis Papua. Pemerintah meyakini penggunaan sumber energi lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman BBM sekaligus meningkatkan keandalan pasokan energi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Pendekatan ini juga sejalan dengan agenda transisi energi nasional.

Selain energi terbarukan, pemerintah mengembangkan strategi diversifikasi energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal. Presiden Prabowo menilai kemandirian energi memiliki dampak langsung terhadap ketahanan fiskal negara. Pemerintah melihat pengurangan ketergantungan impor BBM sebagai langkah strategis untuk mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan, termasuk pembangunan di Papua.

Komitmen pemerintah pusat diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif rencana investasi sektor hulu minyak dan gas bumi oleh RH Petrogas Companies in Indonesia. Investasi ini dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Masuknya RH Petrogas ke Papua Barat Daya dipandang sebagai wujud sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran dunia usaha. Pemerintah daerah menilai investasi hulu migas dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta memperkuat posisi Papua dalam sistem energi nasional.

Dari sisi pelaksana, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasi migas. Perusahaan menilai kerja sama berkelanjutan dengan pemangku kepentingan daerah diperlukan untuk memastikan kegiatan produksi berjalan sejalan dengan target ketahanan energi nasional, khususnya di Papua Barat Daya.

Penguatan sektor migas di Papua berjalan beriringan dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah prioritas pengembangan bioetanol. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional yang berorientasi jangka panjang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor penting produksi bioetanol nasional. Pemerintah mengarahkan agar Papua mampu menghasilkan ratusan ribu kiloliter bioetanol per tahun, seiring dengan potensi lahan dan sumber daya alam yang dimiliki.

Pengembangan bioetanol dipandang tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi alternatif. Pemerintah menilai sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai produksi energi.

Kebijakan terpadu yang dijalankan menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membangun ketahanan energi Papua sebagai bagian dari agenda nasional. Papua diposisikan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia, bukan sekadar sebagai wilayah penghasil sumber daya.

Melalui kombinasi pengembangan energi terbarukan, optimalisasi sektor migas, dan diversifikasi bahan bakar nabati, pemerintah berupaya membangun sistem energi yang tangguh dan inklusif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ke depan, percepatan ketahanan energi Papua diharapkan mampu memperkuat integrasi ekonomi nasional dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Pemerintah meyakini bahwa pengelolaan energi yang terencana dan terpadu akan menjadikan Papua sebagai kekuatan penting dalam menopang ketahanan energi Indonesia.

Pemerintah memastikan seluruh kebijakan energi di Papua dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan keterbukaan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya energi dilakukan secara bertanggung jawab untuk kepentingan jangka panjang daerah dan nasiona

Oleh: Puteri Anggina Ramadhani*

Menguatkan fondasi transisi energi rendah karbon merupakan langkah strategis yang menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun sistem energi nasional yang tangguh, modern, dan berdaya saing global. Transformasi yang dijalankan PT Pertamina (Persero) melalui inisiatif Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, menjadi bukti konkret bahwa agenda dekarbonisasi tidak berhenti pada tataran visi, melainkan diwujudkan dalam kebijakan operasional dan investasi teknologi yang terukur. Fasilitas yang menyuplai sekitar 35–40 persen kebutuhan LPG nasional tersebut kini diposisikan sebagai model percontohan pengelolaan terminal energi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus tonggak penting dalam memperkuat arsitektur energi rendah karbon nasional.

Penerapan asesmen delapan pilar Green Terminal menunjukkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek operasional, keselamatan, lingkungan, sosial, tata kelola, serta transformasi digital. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa Green Terminal merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan bisnis dan implementasi Roadmap Net Zero Emission 2060. Pernyataan Agung Wicaksono memperlihatkan bahwa Pertamina menempatkan keberlanjutan sebagai strategi inti korporasi, sekaligus pengungkit daya saing jangka panjang. Integrasi standar global dalam pengelolaan terminal energi strategis memperkuat fondasi transisi energi rendah karbon yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga andal dan efisien.

Langkah konkret tersebut diperkuat melalui pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas operasional. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 85,5 kWp di Terminal LPG Tanjung Sekong dan 1.700 kWp di Integrated Terminal Tanjung Uban menjadi simbol percepatan dekarbonisasi berbasis teknologi. Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal (PET), Bayu Prostiyono, menyampaikan bahwa diversifikasi energi juga dilakukan melalui peralihan penggunaan genset berbahan bakar fosil ke jaringan listrik nasional serta persiapan pengembangan hidrogen hijau terintegrasi dengan proyek panas bumi Ulubelu. Pernyataan Bayu Prostiyono menegaskan bahwa transformasi operasional berjalan sistematis dan progresif, memperkuat posisi terminal sebagai simpul energi modern berstandar internasional.

Pengembangan ekosistem hidrogen hijau berbasis panas bumi Ulubelu menjadi lompatan strategis dalam memperkuat fondasi energi rendah karbon. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengalokasikan investasi sekitar 3 juta dolar AS untuk proyek percontohan produksi hidrogen hijau dengan kapasitas 80–100 kilogram per hari menggunakan teknologi anion exchange membrane electrolyzer berdaya efisiensi tinggi. Direktur Utama PGEO, Ahmad Yani, menekankan bahwa proyek ini menjadi bagian penting dalam mendorong transisi energi berbasis sumber daya domestik yang bersih dan berkelanjutan. Komitmen investasi tersebut menunjukkan keberanian korporasi dalam membangun kapabilitas teknologi masa depan sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Sinergi antaranak usaha Pertamina memperlihatkan model integrasi yang solid dari hulu ke hilir. PGEO bertindak sebagai produsen hidrogen hijau, PT Elnusa Petrofin mendukung distribusi, dan PET memanfaatkan hidrogen tersebut untuk kebutuhan operasional terminal melalui teknologi fuel cell. Sekitar 80 persen produksi hidrogen Ulubelu direncanakan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon di Terminal LPG Tanjung Sekong dan berpotensi memenuhi hingga 25 persen kebutuhan listrik operasional. Skema ini memperlihatkan arsitektur kolaborasi yang kuat dan efisien, sekaligus mempercepat pengurangan emisi tidak langsung (Scope 2) pada aset strategis nasional.

Penguatan fondasi transisi energi rendah karbon juga diperluas melalui optimalisasi BioCNG. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memastikan kesiapan menjadi offtaker utama BioCNG dari fasilitas di Tapung Hilir, Riau, yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit sebagai bahan baku. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, menyampaikan bahwa BioCNG merupakan langkah strategis untuk memperluas portofolio gas rendah karbon dan meningkatkan fleksibilitas pasokan beyond pipeline. Proyeksi produksi ratusan ribu MMBTU per tahun serta potensi penurunan emisi puluhan ribu ton CO₂ menjadi bukti bahwa energi terbarukan berbasis biomassa mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi.

Dukungan terhadap pengembangan hidrogen dan manufaktur hijau juga diperkuat oleh komunitas riset internasional. Dalam forum ICSEEA 2026, Ta-Hui Lin dari National Cheng Kung University menegaskan pentingnya percepatan inovasi hidrogen hijau untuk mencapai netralitas karbon global. Hong Shik Lee dari Korea Institute of Industrial Technology serta Tegoeh Tjahjowidodo dari Katholieke Universiteit Leuven memaparkan terobosan teknologi hidrotermal yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan proses industri. Sementara itu, Ahmad Razlan dari Universiti Malaysia Pahang menyoroti integrasi kecerdasan buatan dalam manufaktur hijau sebagai penggerak efisiensi energi dan pengurangan limbah. Paparan para ilmuwan tersebut memperkuat legitimasi ilmiah bahwa transisi energi rendah karbon berbasis inovasi teknologi merupakan arah masa depan industri global.

Rangkaian inisiatif ini memperlihatkan bahwa menguatkan fondasi transisi energi rendah karbon bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi nasional yang terstruktur dan kolaboratif. Transformasi Terminal LPG Tanjung Sekong sebagai Green Terminal, pengembangan hidrogen hijau Ulubelu, serta optimalisasi BioCNG menunjukkan keseriusan membangun sistem energi yang bersih, andal, dan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan korporasi yang visioner dan dukungan riset teknologi mutakhir, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelaku aktif dalam arus besar transisi energi global, sekaligus memperkokoh kedaulatan dan ketahanan energi untuk generasi mendatang.

*Penulis merupakan Peneliti Energi Terbarukan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Langkah tersebut menjadi fokus utama pemerintah guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah, aktivitas ekonomi, serta tradisi mudik secara aman, tertib, dan nyaman.

Penguatan koordinasi ini dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta. Dalam keterangannya, Prasetyo menyatakan bahwa soliditas TNI dan Polri merupakan fondasi utama pengamanan nasional pada periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi setiap tahunnya.

“Pemerintah memastikan TNI dan Polri menjadi tulang punggung pengamanan Ramadan dan Lebaran. Sinergi komando, kesiapan personel, serta dukungan logistik telah kita konsolidasikan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi,” ujar Prasetyo.

Secara operasional, pengamanan dilakukan melalui patroli gabungan, pendirian pos terpadu di titik strategis, serta penguatan pengawasan di pusat keramaian, tempat ibadah, terminal, pelabuhan, stasiun, bandara, hingga jalur tol utama. Pemerintah juga menekankan pendekatan preventif melalui deteksi dini potensi gangguan kamtibmas, pengendalian harga bahan pokok, serta perlindungan distribusi logistik.

Dari sisi kepolisian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri bersama TNI telah menyiapkan operasi terpusat pengamanan mudik dan perayaan Idulfitri dengan pelibatan puluhan ribu personel di seluruh Indonesia. Operasi tersebut difokuskan pada pengamanan arus lalu lintas, pencegahan kriminalitas, serta perlindungan objek vital nasional.

“Kami mengoptimalkan kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, yaitu menjamin keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik dan memastikan perayaan berjalan kondusif,” kata Listyo Sigit.

Sementara itu, pengaturan lalu lintas dipimpin Korps Lalu Lintas Polri di bawah komando Agus Suryonugroho. Sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti contraflow, one way, dan pembukaan jalur fungsional, telah dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Penempatan personel tambahan di jalur rawan kecelakaan serta pemanfaatan sistem pemantauan digital turut diperkuat.

Agus menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama.

“Kami telah memetakan titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Koordinasi dengan TNI dan instansi terkait terus dilakukan agar arus mudik dan arus balik berjalan lancar,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, pemerintah juga mengedepankan pendekatan humanis melalui pelayanan informasi perjalanan, bantuan kesehatan di posko, serta respons cepat terhadap kondisi darurat. Pemerintah mengimbau masyarakat mematuhi arahan petugas, merencanakan perjalanan dengan baik, dan memanfaatkan kanal informasi resmi.

Dengan kesiapan terpadu, penguatan sinergi TNI – Polri, serta dukungan seluruh elemen bangsa, pemerintah optimistis Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat berlangsung aman, damai, dan penuh khidmat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah memastikan TNI dan Polri tetap siaga penuh dalam menjaga stabilitas nasional selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Komitmen ini ditegaskan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, menjamin kelancaran aktivitas masyarakat, serta melindungi daya beli rakyat pada momentum keagamaan yang sarat makna tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan TNI dan Polri merupakan tulang punggung pengamanan nasional yang tidak tergantikan. Dalam setiap agenda strategis negara, termasuk persiapan Ramadan dan Lebaran, kedua institusi tersebut selalu dilibatkan secara aktif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berjalan intensif dan terstruktur.

“Pemerintah memastikan TNI dan Polri selalu hadir di setiap aspek pengamanan, mulai dari stabilitas wilayah, kelancaran lalu lintas, hingga pelayanan publik selama Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Prasetyo.

Ia menekankan bahwa pengamanan arus mudik, pengaturan transportasi, serta penjagaan titik-titik strategis menjadi fokus utama. Menurutnya, soliditas TNI–Polri mencerminkan kesiapan negara dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan, sehingga masyarakat dapat beribadah dan merayakan hari raya dengan aman dan nyaman.

Dalam Rapat Pimpinan TNI–Polri, Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya profesionalisme dan kedekatan aparat dengan rakyat. Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas konsistensi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah.

“Pesan Presiden jelas, TNI dan Polri harus menjadi Tentara Rakyat dan Polisi yang dicintai rakyat, yang selalu hadir memberikan rasa aman dan kepastian,” kata Prasetyo.

Selain aspek keamanan, stabilitas ekonomi juga menjadi perhatian serius. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap pengendalian harga bahan pokok penting menjelang Ramadan. Ia menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk memperkuat pengawasan distribusi serta menindak tegas praktik penimbunan dan permainan harga.

“Kita tidak ingin masyarakat terbebani oleh lonjakan harga. Selama Ramadan, ketersediaan dan harga sembako harus terjaga. Ini menjadi prioritas pengawalan Polri,” tegas Kapolri.

Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan guna memastikan rantai pasok berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasar. Pemerintah menegaskan bahwa sinergi TNI–Polri bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi nasional.

Dengan kesiapsiagaan yang terukur dan terkoordinasi, pemerintah optimistis Ramadan dan Idul Fitri dapat berlangsung kondusif. Negara hadir secara nyata melalui TNI dan Polri untuk memastikan setiap warga menjalankan ibadah dengan tenang serta merayakan hari kemenangan dalam suasana yang aman, tertib, dan sejahtera.

Oleh: Nurmala Parameswari Putri (*

Sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas selama Ramadan menunjukkan soliditas dan profesionalisme aparat negara. Kolaborasi yang terencana dan terpadu ini memastikan seluruh rangkaian ibadah, aktivitas sosial, serta dinamika ekonomi masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Kehadiran TNI–Polri di berbagai titik strategis menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama bulan suci.

Pemerintah menempatkan stabilitas nasional sebagai prioritas utama, terlebih menjelang momen keagamaan yang melibatkan jutaan orang. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi tulang punggung pengamanan nasional, termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan secara intensif, meskipun tidak selalu disampaikan secara khusus dalam forum resmi.

Dalam setiap koordinasi tersebut, TNI dan Polri selalu dilibatkan guna memastikan stabilitas serta kelancaran berbagai aspek pelayanan publik bagi masyarakat luas. Kehadiran kedua institusi ini, menurut Mensesneg, menjadi faktor krusial dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama dalam pengaturan lalu lintas selama momentum penting seperti Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, aspek stabilitas harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian serius. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa upaya mengawal stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pimpinan Polri 2026. Menurutnya, pembahasan ini penting sebagai persiapan memasuki Ramadan yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Februari 2026.

Kapolri menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan melalui langkah-langkah proaktif dan terkoordinasi. Melalui sinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta pelaku usaha, Polri turut memastikan distribusi dan ketersediaan bahan pokok berjalan lancar sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan dalam bentuk pengamanan atau pengawasan harga. Di berbagai daerah, sinergi TNI–Polri juga diwujudkan dalam kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa kegiatan bakti kebersihan di wilayahnya merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden kepada jajaran TNI–Polri dan pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan, khususnya di kawasan wisata.

Menurut Kapolda Kepulauan Riau, Provinsi Kepri khususnya Kota Batam memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Karena itu, kebersihan dan keindahan lingkungan terus dijaga secara konsisten sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat daya tarik daerah. Kegiatan bakti kebersihan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi simbol nyata kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan lingkungan yang bersih dan nyaman, terutama menjelang Ramadan.

Kapolda Kepri menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai titik strategis. Selain memperkuat budaya hidup bersih dan sehat, inisiatif ini mencerminkan tanggung jawab sosial aparat sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat. Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana wilayah yang tertata, harmonis, dan kondusif selama bulan suci.

Momentum menjelang Ramadan dimanfaatkan untuk mempererat ukhuwah dan kebersamaan antar personel. Dengan komunikasi yang baik dan hubungan yang solid, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan, sementara efektivitas pengamanan dapat ditingkatkan. Nilai-nilai kebersamaan inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas selama Ramadan.

Dari berbagai langkah tersebut, terlihat jelas bahwa stabilitas Ramadan tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan hasil kerja sama lintas sektor. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, TNI dan Polri sebagai pelaksana pengamanan, serta masyarakat sebagai elemen utama kehidupan sosial, harus berjalan seiring.

Ramadan bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga momentum sosial-ekonomi yang membutuhkan kesiapan sistem keamanan, logistik, dan pelayanan publik. Tanpa stabilitas, aktivitas ibadah, perdagangan, dan mobilitas masyarakat dapat terganggu. Karena itu, sinergi TNI–Polri bukan hanya penting, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga ketertiban nasional.

Pada akhirnya, stabilitas Ramadan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu mendukung langkah-langkah pemerintah serta kerja keras TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat, Ramadan dapat dijalani dengan penuh ketenangan, kekhusyukan, dan kebahagiaan.

Dukungan publik terhadap sinergitas TNI–Polri menjadi fondasi penting dalam memperkuat stabilitas nasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, mematuhi aturan, serta mempererat kebersamaan akan semakin mengoptimalkan kinerja aparat di lapangan. Kolaborasi yang harmonis antara rakyat dan institusi negara mencerminkan kematangan demokrasi serta kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa.

Momentum Ramadan menjadi ruang strategis untuk meneguhkan solidaritas sosial dan persatuan nasional. Dengan saling mendukung dan menjaga lingkungan masing-masing, masyarakat turut berkontribusi menciptakan situasi yang kondusif. Sinergi yang kokoh antara TNI–Polri dan elemen masyarakat pada akhirnya menjadi kekuatan kolektif dalam memastikan bulan suci berlangsung aman, damai, dan penuh keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(* Penulis merupakan Pengurus Caring for People Stabilization Community

Oleh: Indah Prameswari)*

Momentum Ramadan selalu menjadi periode penting yang membutuhkan suasana aman, tertib, dan penuh ketenteraman di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, sinergi antara TNI dan Polri menjadi faktor strategis untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga di berbagai wilayah.

Kolaborasi aparat keamanan tidak hanya berfokus pada pengamanan ibadah, tetapi juga pada pengendalian potensi gangguan kamtibmas seperti lonjakan aktivitas masyarakat, arus mudik, hingga dinamika sosial di ruang publik. Pendekatan preventif dan humanis dinilai mampu menciptakan rasa aman sekaligus menjaga kekhusyukan masyarakat selama menjalankan ibadah Ramadan.

Lebih dari sekadar tugas pengamanan rutin, kerja sama TNI–Polri mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan elemen masyarakat, ketenteraman Ramadan diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan dan inklusif.

Demi mewujudkan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran kabinetnya memastikan TNI dan Polri tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan negara, khususnya keamanan hingga kelancaran aktivitas masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri. Pesan itu Presiden Prabowo sampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Dalam Rapim tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peran TNI dan Polri sebagai institusi yang kuat, profesional, serta memiliki kedekatan dengan rakyat. Presiden juga menegaskan jati diri aparat negara sebagai Tentara Rakyat dan Polisi Rakyat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi tulang punggung pengamanan nasional, termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Idul Fitri. Ia menerangkan, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga terus dilakukan secara intensif.

Menurutnya, pengamanan Ramadan dan Lebaran tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga pelayanan publik.  Selain itu, aparat keamanan akan disiagakan untuk pengamanan arus mudik, pengaturan lalu lintas, serta stabilitas wilayah.

Dengan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah memastikan TNI-Polri tetap menjalankan peran sentral sebagai penopang utama pengamanan nasional. Kehadiran TNI-Polri di tengah-tengah masyarakat pada momen penting juga diyakini mampu memelihara kondusifitas dan keamanan sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan nyaman dan lancar.

Upaya menjaga ketenteraman Ramadan juga menuntut kesiapsiagaan aparat dalam membaca dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, sinergi TNI–Polri terus diperkuat melalui koordinasi intensif dan pendekatan yang humanis.

Selain itu, kesiapan di tingkat wilayah menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan pengamanan berjalan efektif hingga ke lapangan. Penguatan koordinasi antar satuan TNI–Polri di daerah diharapkan mampu merespons cepat setiap potensi gangguan kamtibmas sekaligus menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadan.

Di Provinsi Bengkulu persiapan pengamanan menjelang Ramadan telah dilakukan oleh TNI-Polri. Sebagai contoh, Polda Bengkulu memperkuat soliditas dan sinergi TNI-Polri dengan melaksanakan Coffee Morning.

Kegiatan dihadiri oleh Kabid Propam Polda Bengkulu Kombes Pol. Sugeng Pujihartono, Dandenpom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Walimin, S.H., Dandenpom Lanal Bengkulu Kapten Laut (PM) Ahmad Jayadi, serta personel Bidpropam Polda Bengkulu. Kehadiran para pejabat lintas institusi tersebut membuktikan adanya komitmen nyata dalam menjaga kekompakan dan komunikasi yang harmonis antar instansi.

Kabid Propam Polda Bengkulu Kombes Pol. Sugeng Pujihartono mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan sarana meningkatkan soliditas, sinergi, dan komunikasi. Hubungan kerja yang harmonis menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bengkulu.

Sementara itu, Dandenpom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Walimin menilai kegiatan semacam ini sangat efektif untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antar aparat dalam pelaksanaan tugas. Sinergitas TNI–Polri merupakan kunci utama dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Komunikasi yang baik, menurutnya, akan menciptakan kebersamaan serta meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, terutama saat momen pengamanan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Penguatan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan situasi keamanan tetap kondusif selama bulan suci. Kehadiran aparat yang responsif diharapkan mampu memberi rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Selain pengamanan fisik, TNI–Polri juga mendorong pendekatan dialogis dengan masyarakat untuk mencegah potensi konflik sejak dini. Langkah preventif tersebut sejalan dengan arahan pemerintah agar stabilitas nasional tetap terjaga tanpa mengurangi kenyamanan warga dalam beribadah.

Pemerintah menilai sinergitas antar aparat sebagai modal utama dalam menjaga persatuan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai situasi darurat maupun gangguan kamtibmas.

Dengan kerja sama yang solid antara TNI, Polri, dan unsur masyarakat, suasana Ramadan yang aman dan tertib dapat terus diwujudkan. Kolaborasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menghadirkan rasa tenteram bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Pemerhati Isu Keamanan

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat paling membutuhkan dengan memprioritaskan peserta dari kelompok desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat paling miskin dan rentan secara ekonomi. Penetapan sasaran tersebut dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga proses seleksi peserta didik berjalan objektif, terukur, dan berbasis data.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN menjadi instrumen utama yang dimanfaatkan Kementerian Sosial dalam menentukan calon peserta Sekolah Rakyat. Penggunaan satu basis data nasional yang terintegrasi membuat proses penargetan program sosial semakin akurat sekaligus meminimalkan risiko salah sasaran.

“Karena salah satu pemanfaatan dari DTSEN oleh Kemensos adalah untuk memilih dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat dan ini dipastikan bahwa Sekolah Rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSEN,” ujar Amalia saat rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR RI.

Dijelaskannya bahwa data dalam DTSEN telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh sebab itu, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kolaborasi lintas sektor juga penting untuk memastikan data yang digunakan selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat. Kualitas data menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program perlindungan sosial, termasuk di sektor pendidikan.,” tambahnya.

BPS juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam melakukan pengecekan lapangan (ground check) untuk mendukung program-program berbasis DTSEN, termasuk Sekolah Rakyat. Pendamping program sosial turut dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data calon peserta.

“Melalui metode ini, petugas melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kredibilitas DTSEN sebagai rujukan utama program sosial nasional,” jelasnya.

Di tempat lain, Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Delis Julkarson berkomitmen mendukung penuh dan menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Morut tidak hanya mengikuti kebijakan pusat, tetapi ikut berperan aktif sebagai bagian dari solusi nasional.

“Morut siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat dan DTSEN yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” kata Delis.

Delis menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan nasional sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan data akurat, lahan pendukung, serta kolaborasi lintas sektor.

“Morowali Utara ingin menjadi aktor aktif, bukan sekadar penerima kebijakan,” tegasnya.

Pemanfaatan DTSEN dalam penentuan peserta Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan kebijakan yang semakin berbasis bukti. Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk memastikan intervensi pendidikan menjangkau kelompok paling membutuhkan. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau masyarakat pada kelompok desil terbawah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Penajaman sasaran ini dilakukan agar intervensi negara benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. “Seluruh mekanisme seleksi peserta didik disusun berbasis data terpadu kesejahteraan sosial agar benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah juga memastikan kesiapan sarana, tenaga pendidik, serta dukungan pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Sekolah Rakyat berjalan efektif dan berdaya guna,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa penguatan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat menjadi prioritas utama. “Kurikulum dan metode pengajaran dirancang adaptif dengan kebutuhan peserta didik dari kelompok rentan agar mampu meningkatkan kompetensi dasar sekaligus membangun karakter,” tegasnya.

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa pendekatan pembelajaran yang inklusif dan kontekstual akan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensinya. “Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan yang berkeadilan,” katanya.

Secara keseluruhan, penajaman sasaran Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan yang terarah dan berbasis data, negara memastikan bahwa kelompok desil terbawah menjadi prioritas utama dalam pembangunan manusia, sekaligus memperkuat fondasi kemajuan bangsa.****

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menempatkan pendidikan sebagai strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem. Melalui program Sekolah Rakyat, negara secara terarah menyasar anak-anak dari keluarga pada desil terbawah agar memperoleh akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan dukungan sosial lainnya.

Kebijakan ini lahir dari evaluasi berkelanjutan atas berbagai program perlindungan sosial yang selama ini telah dijalankan pemerintah. Bantuan tunai, subsidi, serta dukungan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan keluarga miskin. Untuk memperkuat dampak jangka panjang dari upaya tersebut, pemerintah melengkapi intervensi melalui jalur pendidikan yang lebih sistematis. Karena itu, model sekolah berasrama dihadirkan tidak hanya untuk memberikan pengajaran akademik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar siswa, mulai dari gizi, tempat tinggal, hingga pendampingan karakter, terpenuhi secara terpadu.

Pada awal 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ratusan Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai provinsi. Peluncuran tersebut menjadi tonggak awal perluasan program secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah dan penerima manfaat terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan, sehingga semakin banyak anak dari keluarga sangat miskin yang dapat dijangkau.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis negara untuk mengubah masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan. Ia memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, namun akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan anak lahir dari keluarga miskin kemudian terjebak dalam kemiskinan yang sama sepanjang hidupnya.

Pendekatan Sekolah Rakyat dirancang komprehensif. Setiap siswa memperoleh fasilitas pendidikan gratis, tempat tinggal di asrama, makan bergizi, seragam, serta pembinaan karakter. Dengan skema ini, pemerintah memastikan bahwa hambatan biaya, jarak, maupun kondisi rumah tangga tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah.

Penetapan sasaran dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan basis data kemiskinan nasional yang dihimpun Badan Pusat Statistik dan kementerian teknis. Data tersebut menjadi rujukan untuk memprioritaskan keluarga pada desil 1 dan 2. Pemerintah menilai ketepatan sasaran sebagai fondasi utama keberhasilan program, sebab Sekolah Rakyat memang diperuntukkan bagi kelompok yang paling membutuhkan intervensi negara.

Dari sisi pelaksanaan, Kementerian Sosial RI memimpin koordinasi lintas sektor. Menteri Saifullah Yusuf menekankan bahwa proses seleksi siswa harus berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi. Ia menilai akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada kursi yang terisi oleh peserta yang tidak berhak.

Dalam berbagai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Karena itu, dukungan kepala daerah, dinas sosial, dan dinas pendidikan dinilai krusial agar proses verifikasi data dan pendampingan keluarga berjalan efektif.

Secara teknis, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pembelajaran yang adaptif. Pemerintah menyadari bahwa banyak calon siswa datang dengan ketertinggalan literasi dan numerasi. Oleh sebab itu, kurikulum disesuaikan agar mampu mengejar ketertinggalan dasar sebelum masuk ke materi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan setiap anak berkembang sesuai kecepatannya.

Selain pendidikan formal, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup menjadi bagian penting. Dengan pola asrama, guru dan pendamping dapat memantau perkembangan siswa secara menyeluruh, termasuk kesehatan dan kebiasaan harian. Pemerintah menilai lingkungan belajar yang stabil akan membantu anak lebih fokus dan percaya diri.

Sinergi lintas kementerian turut diperkuat. Layanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga bantuan sosial bagi keluarga siswa dikolaborasikan agar dampaknya berlapis. Pemerintah berpandangan bahwa perbaikan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga anak memiliki dukungan penuh baik di sekolah maupun di rumah.

Dalam kerangka evaluasi, pemerintah menyiapkan sejumlah indikator keberhasilan. Tidak hanya jumlah sekolah atau peserta didik, tetapi juga capaian literasi, angka putus sekolah, kondisi kesehatan, serta perubahan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Evaluasi berkala akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.

Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah meyakini Sekolah Rakyat berada di jalur yang tepat. Program ini diposisikan sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam menjangkau kelompok paling bawah, sekaligus sebagai investasi sosial jangka panjang. Dengan tata kelola yang disiplin, data yang presisi, dan dukungan semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang baru bagi generasi muda dari desil terbawah untuk meraih masa depan yang lebih baik.

keberhasilan program ini bukan semata capaian administratif, melainkan ukuran sejauh mana negara dapat memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi lebih tinggi.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh Marlinda Kusuma )*

Penajaman sasaran Program Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kelompok masyarakat paling miskin dan rentan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen afirmatif negara untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak bangsa dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat.

Pendekatan desil yang digunakan dalam program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memastikan ketepatan sasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa seluruh peserta Sekolah Rakyat berasal dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Penetapan ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak bersifat umum, melainkan secara khusus dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini paling berisiko tertinggal dalam akses pendidikan.

Penentuan peserta Sekolah Rakyat dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional  (DTSEN) yang dikelola oleh BPS dan dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN digunakan untuk menyeleksi dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat secara lebih akurat. Data ini telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga, sehingga setiap penerima manfaat dapat dipastikan tidak mengalami duplikasi. Langkah ini menjadi jawaban atas persoalan program sosial yang sering kali terkendala oleh tumpang tindih data dan ketidaktepatan sasaran.

Keunggulan DTSEN tidak hanya terletak pada integrasi data lintas sektor, tetapi juga pada mekanisme pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan. BPS bersama pemerintah daerah serta kementerian terkait secara rutin melakukan pembaruan data agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis. Salah satu instrumen penting dalam pemutakhiran tersebut adalah ground check atau pengecekan lapangan, yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat. Pada Sekolah Rakyat, proses ini diperkuat melalui kolaborasi antara BPS dan Kementerian Sosial, serta melibatkan pendamping program sosial dalam verifikasi dan validasi calon peserta.

Pendekatan berbasis data yang dilengkapi dengan verifikasi lapangan ini mencerminkan transformasi tata kelola kebijakan sosial yang semakin presisi dan akuntabel. Pemanfaatan DTSEN menjadikan penargetan program sosial lebih objektif, transparan, dan berkeadilan. Sekolah Rakyat pun tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pendidikan, tetapi sebagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan kelompok paling rentan agar tidak semakin tertinggal akibat keterbatasan ekonomi.

Dari sisi implementasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 30.000 siswa untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini. Saat ini, pemerintah masih berada dalam tahap seleksi peserta didik, seiring dengan proses penyelesaian pembangunan gedung sekolah permanen yang dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap gedung Sekolah Rakyat direncanakan mampu menampung sekitar 300 siswa, sehingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memastikan target daya tampung dapat terealisasi secara optimal.

Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik bangunan. Kementerian Sosial juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari ketersediaan guru, tenaga kependidikan, hingga tim seleksi siswa. Saifullah Yusuf menekankan pentingnya konsistensi dan integritas petugas di lapangan agar proses seleksi benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta BPS di daerah menjadi kunci untuk menjaga ketepatan sasaran program ini.

Dukungan terhadap penajaman sasaran Sekolah Rakyat juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial yang sangat penting di bidang pendidikan. Menurutnya, program ini merupakan ikhtiar strategis negara untuk memastikan tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Atalia menilai bahwa ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi Sekolah Rakyat dengan layanan perlindungan sosial lainnya menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Selain itu, Atalia juga menyoroti pentingnya aspek kewilayahan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pemilihan lokasi sekolah harus dilakukan secara selektif, tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan, daerah tertinggal, serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok tanah air.

Penajaman sasaran Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil menunjukkan arah baru kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial yang semakin berbasis data, kolaboratif, dan berpihak pada kelompok paling rentan. Dengan DTSEN sebagai rujukan utama, diperkuat oleh verifikasi lapangan dan sinergi lintas lembaga, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi model praktik baik dalam kebijakan afirmatif nasional.  Sekolah Rakyat tidak hanya akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan sosial