Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI, mengatakan pemerintah tetap fokus pada kerja nyata meski kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen.

Menurut Prasetyo Hadi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen diposisikan sebagai refleksi kepercayaan masyarakat, namun bukan tujuan utama pemerintahan.

Istana menegaskan bahwa fokus Presiden tetap pada percepatan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sikap tidak berpuas diri ini memperkuat citra kepemimpinan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kerja nyata, keberpihakan pada rakyat, serta komitmen jangka panjang dalam membangun kesejahteraan nasional secara berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta. Fokus utama pemerintah adalah mengurangi beban serta mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat.

“Hasil survei bukanlah tujuan utama dari kerja-kerja pemerintah. Pemerintah justru lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan dan percepatan program-program prioritas. Langkah ini diambil untuk memastikan dampak positif dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak menjadikan hasil survei sebagai target yang harus dikejar. Prioritas utama tetap pada percepatan implementasi program-program yang diyakini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk fokus pada aksi nyata.

“Program-program yang digulirkan dirancang untuk secara efektif mengurangi beban dan menyelesaikan berbagai isu sosial. Salah satu contoh konkret adalah rencana renovasi 300.000 sekolah di berbagai daerah di seluruh tanah air. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Indonesia”, tuturnya.

Pemerintah bertekad untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan tersebut. Fokus saat ini meliputi upaya penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. “Musuh kita hari ini itu (kemiskinan),” ujar Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun hasil survei kepuasan kinerja Presiden positif, pemerintah tidak berpuas diri. Masih banyak program yang perlu dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Masih banyak yang kami belum puas terhadap program-program yang kami inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai target tersebut, yakni mengurangi kesulitan masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan publik secara menyeluruh. Fokus pada program-program esensial menjadi prioritas utama.

Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia memang menunjukkan angka kepuasan yang tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 79,9 persen dari total responden menyatakan puas dengan kepemimpinan beliau. Angka ini menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap arah pemerintahan.

Dari persentase tersebut, 13 persen responden menyatakan “sangat puas”, sementara 66,9 persen lainnya menyatakan “puas”. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang representatif dari berbagai kalangan masyarakat. Metodologi survei dirancang untuk menangkap pandangan publik secara akurat.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti tingginya approval rating ini. Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan Presiden Prabowo cukup tinggi.

“Angka tersebut bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei serupa untuk Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada awal pemerintahannya tahun 2004, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 2014 setelah memenangkan pemilihan presiden”, tandasnya

Jakarta — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai 79,9 persen. Angka ini dinilai mencerminkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional, sekaligus menggambarkan gaya kepemimpinan Presiden yang terbuka terhadap kritik dan mampu merangkul berbagai elemen.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa hasil survei nasional menunjukkan kepuasan publik berada di level tinggi.

“Hasil survei nasional menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen, menandakan kepercayaan masyarakat yang kuat pada arah kepemimpinan nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tingginya tingkat kepuasan tersebut didorong oleh persepsi publik terhadap ketegasan Presiden dalam pemberantasan korupsi, program bantuan kepada rakyat, serta kinerja yang dinilai memiliki bukti nyata. Burhanuddin juga menekankan bahwa basis kepuasan kuat datang dari generasi muda yang melihat kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan, sekaligus meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang.

Dari sisi komunikasi politik, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden Prabowo bukan sosok yang anti-kritik.

“Pak Prabowo itu tidak anti kritik, menurut saya dia memahami bagaimana menangani kritik termasuk dengan berdialog dan merangkul semua,” kata sosok yang akrab disapa Hensat itu.

Ia mengulas pernyataan Presiden dalam sebuah rapat nasional yang sempat ramai diperbincangkan publik.

“Rakornas kemarin Prabowo ngomong ‘Kalau nggak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029,’ nah apakah itu anti-kritik? Enggak. Cuma dia baper aja dan baper itu manusiawi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa capaian kepuasan publik tidak dijadikan tujuan utama pemerintahan.

“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen diposisikan sebagai refleksi kepercayaan masyarakat, namun bukan tujuan utama pemerintahan,” ujarnya.

Ia menegaskan fokus Presiden tetap pada percepatan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, terutama pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sikap terbuka terhadap evaluasi juga disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tidak membuat pemerintah dan Partai Gerindra mengabaikan suara minoritas yang menyatakan ketidakpuasan,” kata Dasco.

Menurutnya, sekitar dua persen publik yang menyatakan tidak puas justru dipandang sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana menambahkan bahwa isu pemberantasan korupsi menjadi faktor utama dalam penilaian publik.

“Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.

Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, dan sikap terbuka terhadap kritik, kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai tidak semata bertumpu pada legitimasi mayoritas, melainkan juga pada kemampuan merangkul, berdialog, dan terus melakukan introspeksi demi perbaikan berkelanjutan.

Jakarta, Berdasarkan data survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam aspek keamanan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Kepuasan tersebut menyentuh angka 79,9 persen, berasal dari akumulasi responden yang menyatakan ‘Cukup Puas’ sebesar 66,9 persen dan ‘Sangat Puas’ sebesar 13,0 persen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, memberikan apresiasi tinggi atas capaian tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan dan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, angka tersebut menjadi bukti bahwa mayoritas publik mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo.

“Secara data, totalnya adalah 79,9 persen. Namun, jika kita melihat pembacaan optimis dengan penambahan margin of error sebesar 2,9 persen, maka angka kepuasan publik ini secara nyata mencapai 82,2 persen,” ujar Ara di Jakarta.

Ara menilai, tingginya approval rating Presiden tidak lepas dari persepsi positif masyarakat terhadap kondisi keamanan dan penegakan hukum. Data survei menunjukkan kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai ‘Baik/Sangat Baik’. Demikian pula dengan kondisi pemberantasan korupsi yang mayoritas dinilai positif oleh publik.

Ara juga menyoroti peran Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai motor penggerak kepercayaan tersebut. Dia menilai keberanian Kejagung mengekspose hasil penindakan korupsi senilai Rp 6,6 triliun di hadapan Presiden menjadi salah satu poin krusial yang direspons positif publik.

“Kepuasan terhadap Presiden ini ditopang kuat oleh penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang konsisten. Kejagung di bawah arahan Presiden telah menunjukkan performa luar biasa. Contohnya, aksi menunjukkan tumpukan uang Rp6,6 triliun hasil korupsi, itu disetujui oleh lebih dari 70 persen masyarakat yang tahu kasusnya,” tegas Ara.

Berdasarkan data, sebanyak 50,2 persen publik mengetahui aksi Kejagung yang memamerkan uang Rp 6,6 triliun hasil sitaan korupsi. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 70,7 persen (gabungan setuju 62,6% dan sangat setuju 8,1%) memberikan dukungan penuh.

“Masyarakat ingin bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Langkah transparan Kejaksaan membuat publik yakin bahwa korupsi benar-benar diberantas hingga ke akar-akarnya, dan itulah yang membuat rakyat sangat puas pada kepemimpinan Presiden saat ini,” pungkasnya. [*]

Jakarta – Lembaga riset Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen pada awal masa pemerintahan.

Angka ini dinilai tinggi dan melampaui capaian presiden-presiden sebelumnya pada periode yang sama, sekaligus menunjukkan penerimaan publik yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintahan baru.

Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden. Dari survei itu, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas, 66,9 persen puas, 17,1 persen kurang puas, dan 2,2 persen tidak puas sama sekali. Sementara 0,8 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai capaian itu menunjukkan tren positif dan stabilitas dukungan publik di awal pemerintahan Prabowo.

“Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan sebesar 79,9 persen merupakan angka yang tergolong tinggi untuk seorang presiden di fase awal masa jabatan. Ia menilai, capaian ini bahkan melampaui tingkat kepuasan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2014 pada periode yang sama.

Survei Indikator juga menunjukkan dukungan terbesar terhadap Presiden Prabowo berasal dari kalangan pemilih muda, khususnya Generasi Z (Gen Z). Berdasarkan data exit poll Pemilu Presiden 2024, sekitar 71 persen pemilih Gen Z memilih Prabowo, dan tren kepuasan di kelompok tersebut disebut masih konsisten hingga awal pemerintahan.

Sementara itu, beberapa faktor utama yang mendorong kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo antara lain persepsi atas upaya pemberantasan korupsi sebesar 17,5 persen, kebijakan yang dinilai sering memberikan bantuan sebesar 15,6 persen, program kerja pemerintah yang dianggap baik sebesar 11 persen, serta hasil kerja yang mulai terlihat sebesar 10,5 persen.

Temuan ini memperlihatkan bahwa publik tidak hanya memberikan dukungan politik secara umum, tetapi juga menilai pemerintahan Prabowo mulai menunjukkan realisasi program kerja yang dapat dirasakan sejak awal masa kepemimpinan.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. #

JAKARTA – Hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini memperoleh legitimasi sosial yang solid. Tingkat kepuasan sebesar 79,9 persen menunjukkan kepercayaan masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi lahir dari pengalaman langsung atas kebijakan yang dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah situasi global yang penuh tekanan ekonomi dan geopolitik.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dipandang sebagai wujud konkret keberpihakan negara terhadap kelompok rentan, sekaligus implementasi nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai hasil survei tersebut sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan Presiden Prabowo berada pada jalur yang tepat dan mendapat penerimaan luas dari masyarakat. Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil publik.

“Tentu ke depan ada berbagai hal yang terus diperbaiki, tapi hasil survei ini membuktikan kebijakan presiden sudah on the right track,” ujar Eddy Soeparno di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa apresiasi publik tersebut muncul dalam konteks global yang tidak mudah. Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi tersebut, stabilitas kebijakan dan kejelasan arah pembangunan menjadi faktor penting yang dinilai masyarakat.

Eddy juga menyoroti prinsip pembangunan inklusif yang terus digaungkan Presiden Prabowo. Pendekatan “no one is left behind” dinilai relevan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kelompok tertentu, melainkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan wilayah yang selama ini kurang terakses.

“Namun komitmen beliau untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup ini harus didukung penuh,” tegas Eddy Soeparno.

Respons positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis disebut menjadi indikator bahwa kebijakan sosial berbasis kebutuhan dasar mendapat tempat di hati masyarakat. Selain aspek gizi, perhatian terhadap akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia nasional.

Menurut Eddy, hak atas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar kebijakan populis, melainkan mandat konstitusional yang harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, hasil survei tidak hanya dibaca sebagai angka kepuasan, tetapi juga sebagai umpan balik bagi pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan.

“Ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Eddy Soeparno.

JAKARTA – Survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan kondisi ekonomi dan politik Indonesia berada dalam tren perbaikan yang semakin menguat. Selama 17 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persepsi publik terhadap keadaan nasional tercatat semakin positif, mencerminkan stabilitas pemerintahan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara.

Hasil survei bertema Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut disusun berdasarkan wawancara tatap muka dengan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen, survei ini menjadi gambaran kuat mengenai suasana kebatinan publik terhadap kinerja nasional saat ini.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menegaskan bahwa data menunjukkan adanya pergeseran signifikan ke arah penilaian yang lebih optimistis. “Survei nasional Indikator Politik Indonesia mencatat kondisi ekonomi dan politik Indonesia menunjukkan tren perbaikan selama 17 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian positif masyarakat meningkat, sementara persepsi negatif terhadap keadaan nasional terus menurun,” ujar Rizka.

Dalam aspek ekonomi, sebanyak 35,5 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional berada pada kategori sangat baik dan baik. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, seiring menurunnya responden yang menilai kondisi ekonomi buruk dan sangat buruk. Menurut Indikator, kecenderungan ini menandakan membaiknya optimisme publik terhadap stabilitas dan prospek perekonomian nasional.

Kondisi politik nasional juga dinilai semakin kondusif. Sebanyak 34,2 persen responden menyatakan kondisi politik sangat baik dan baik, sementara mayoritas lainnya menilai dalam kondisi sedang. Rizka menyebut temuan ini mencerminkan efektivitas konsolidasi politik serta kuatnya legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. “Stabilitas politik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional,” katanya.

Penilaian positif semakin menguat pada sektor keamanan. Mayoritas responden, yakni 57,2 persen, menyatakan kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik dan sangat baik. Capaian ini memperlihatkan keberhasilan negara dalam menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial.

Sementara itu, persepsi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menunjukkan tren membaik. Sebanyak 41,8 persen responden menilai penegakan hukum sangat baik dan baik, sedangkan hampir separuh responden menyatakan puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Hal ini dipandang sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan berkeadilan.

Meski tren positif mendominasi, survei ini juga mencatat aspirasi publik agar pemerintah terus memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan kerja, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta melanjutkan agenda pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, hasil survei Indikator menegaskan bahwa arah pembangunan nasional dinilai berada di jalur yang tepat dan semakin mendapat dukungan masyarakat luas.

Jakarta – Pemberantasan korupsi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini mencerminkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan yang baru memasuki tahun kedua ini, dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu alasan dominan di balik penilaian positif tersebut. 

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap bahwa ketika responden diminta menyebut alasan mereka puas dengan kinerja Presiden Prabowo, komitmen terhadap pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling menonjol.

“Alasan utamanya adalah memberantas korupsi. Ini relatif baru, sebelumnya Pak Prabowo umumnya dianggap tegas sebagai faktor yang membuat dirinya dipersepsi baik,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, temuan survei ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik yang kini semakin menaruh harapan pada upaya serius pemerintah dalam menindak praktik korupsi yang selama ini menjadi persoalan kronis di Indonesia. 

Burhanuddin menegaskan bahwa fokus pemerintah terhadap agenda antikorupsi turut memperkuat modal sosial Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya, sekaligus menjadi faktor kunci dalam menjaga tingkat kepuasan publik yang tinggi. Namun, ia juga menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam mempertahankan penilaian positif tersebut di masa mendatang. 

Poin pemberantasan korupsi juga mendapat sorotan dari kalangan pemerintah sendiri. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengaitkan angka kepuasan publik yang tinggi dengan persepsi positif masyarakat terhadap penegakan hukum dan antikorupsi yang berjalan konsisten.

Ia menilai langkah Kejaksaan Agung menampilkan bukti konkret hasil penindakan, seperti ekspos tumpukan uang sitaan korupsi senilai triliunan rupiah, menjadi salah satu alasan kuat meningkatnya dukungan publik terhadap pemerintahan.

“Masyarakat ingin bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Langkah transparan Kejaksaan ini membuat publik yakin bahwa korupsi benar-benar diberantas hingga ke akar-akarnya,” jelas Maruarar.

Respons pemerintah atas hasil survei ini menegaskan bahwa meskipun angka kepuasan publik tinggi, fokus utama pemerintah bukan pada angka survei semata, melainkan percepatan program-program yang diyakini dapat mengatasi persoalan mendasar masyarakat, termasuk pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dengan begitu, pemberantasan korupsi tidak hanya tampil sebagai indikator numerik dalam survei, tetapi juga sebagai pilar penting yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo — menjadi bukti bahwa agenda antikorupsi yang kuat dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat di tengah dinamika pemerintahan saat ini.

Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tergambar dalam dalam Survei Indikator Politik. Hasilnya survei menunjukkan bahwa 79,9% responden puas dengan kepemimpinan Prabowo, yang dinilai sangat tinggi untuk seorang kepala negara yang baru setahun menjabat. Faktor kunci dalam kepuasan ini adalah tingkat keterpilihan Prabowo yang tinggi dan keberhasilannya dalam pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 1.220 responden dan memiliki tingkat kepercayaan 95%.

Peneliti Utama Indikator Politik Prof. Burhanudin Muhtadi mengatakan secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding dengan Januari 2026. Kalau dijumlah antara puas dan cukup puas pada kisaran antara 79,9 persen.

Lebih lanjut Burhanudin menyampaikan “sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden” terangnya. Pemilih Prabowo yang sangat puas jika dilihat dari gender sedikit lebih kuat dari kalangan dari perempuan, dan basis pemilih laki-laki yang puas cukup banyak yakni 77,9 persen. Sedangkan dari sisi generasi tidak berubah dari profil pendukung Prabowo di 2024 kemarin yaitu Gen Z. Alasan utama mereka memiliki kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo adalah memberantas korupsi.

Merespon hasil survei dari Indikator Politik, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai hasil survei ini membuktikan kinerja Presiden Prabowo telah dirasakan masyarakat. Kebijakan-kebijakannya memberikan dampak positif terhadap upaya pemerataan dan distribusi kesejahteraan. Hal tersebut di tengah dinamika politik global dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi dibandingkan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

“Di tengah dinamika politik global dan juga kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan Presiden Prabowo ternyata mendapatkan respons yang baik dari masyarakat,” kata Eddy.

Kedepan pemerintah pasti akan terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh program yang selama satu tahun dilaksanakan. Lebih lanjut Eddy menyampaikan hasil survei membuktikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo “on the right track”. Presiden akan terus konsisten dalam pembangunan ekonomi.

“Temuan survei menunjukkan program MBG misalnya ternyata mendapat respons positif dari masyarakat,” tuturnya. Ia menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Komitmen tersebut harus didukung penuh.

Hasil Survei sebagai masukan yang sangat penting bagi pemerintah, point-point penting harapan masyarakat yang perlu diperbaiki. Indikasi ini menjadi masukan yang bisa di eksekusi oleh seluruh Kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa capaian tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan sebagai tujuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pelaksanaan program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan manfaat kebijakan dapat segera dirasakan secara luas.

Hasil survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut mencerminkan penerimaan publik yang relatif tinggi terhadap program-program pemerintah yang telah berjalan sejak awal masa pemerintahan.

Namun demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hasil survei bukanlah acuan utama bagi pemerintah dalam bekerja. Pemerintah, kata dia, lebih memprioritaskan kerja nyata melalui percepatan berbagai program yang diyakini mampu mengurangi beban dan permasalahan masyarakat.

“Sebagaimana setiap ada hasil survei, bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar. Bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita,” ujar Prasetyo.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menempatkan agenda pengentasan kemiskinan sebagai target utama pemerintahan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas yang dipandang sebagai tantangan besar bangsa.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo kerap menyebut isu-isu tersebut sebagai “perang” yang harus dihadapi secara serius. “Kita ini perang dengan kemiskinan, perang dengan masalah kualitas pendidikan kita, perang dengan masalah kualitas kesehatan. Ini perang dalam tanda kutip, jangan diartikan salah. Musuh kita hari ini itu,” katanya.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai target-target tersebut, tanpa menjadikan hasil survei sebagai orientasi utama. Ia mengakui bahwa meskipun hasil survei menunjukkan angka positif, pemerintah menyadari bahwa sejumlah program strategis membutuhkan proses dan waktu agar hasilnya optimal.

Salah satu contohnya adalah program renovasi sekolah yang jumlahnya mencapai sekitar 300 ribu unit di seluruh Indonesia. “Mungkin baru bisa kita selesaikan dalam dua sampai tiga tahun. Itu pun kami belum puas,” ujarnya.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode simple random sampling. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Jakarta — Tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo tidak membuat pemerintah dan Gerindra berpuas diri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, survei dijadikan evaluasi, dengan tetap mendengar dan merespons suara minoritas sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Sufmi Dasco menyatakan, catatan penting selain hasil survei menjadi perhatian, termasuk soal peningkatan ekonomi dan pemerataan bantuan, sebagai masukan evaluasi kinerja pemerintah untuk perbaikan kebijakan yang lebih merata dan efektif.

“Meski hanya 2-3 persen, itu cukup berarti dan penting,” ungkap Sufmi Dasco kepada Media.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya dukungan publik, tetapi juga dari kemampuan mendengar dan merespons suara minoritas yang menyatakan ketidakpuasan.

“Catatan itu, akan menjadi perhatian pemerintah dan perhatian Pak Prabowo, sebagai bahan introspeksi,” tuturnya.

Dasco menilai angka 2 persen publik yang menyatakan tidak puas merupakan masukan penting yang tidak boleh diabaikan. Sikap ini, mencerminkan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang terbuka terhadap evaluasi dan introspeksi.

“Angka tersebut menjadi pengingat bahwa masih ada ruang perbaikan yang harus terus dilakukan,” ujarnya.

Pemerintahan Prabowo tidak semata bertumpu pada legitimasi mayoritas, melainkan berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang adil, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kritik dan masukan publik dipandang sebagai energi positif untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.

“Survei kepuasan publik bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mengukur dan memperbaiki kinerja pemerintah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia merilis survei awal 2026 yang menunjukkan mayoritas publik puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei melibatkan 1.220 responden dan dilaksanakan pada 15–21 Januari 2026.

Hasil survei menunjukkan 79,9 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, terdiri atas 13 persen sangat puas dan 66,9 persen puas.

Partai Gerindra menilai kepemimpinan Presiden Prabowo semakin menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintah pun diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan merata. [-RWA]