Oleh: Recky Rumbiak *)

Kebijakan penghapusan utang yang diinisiasi oleh pemerintah telah menjadi angin segar bagi kelompok tani dan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi global dan dampak berkepanjangan dari pandemi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban finansial yang selama ini menghimpit produktivitas mereka. Bukan hanya sebagai solusi sementara, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan sektor ekonomi kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Bagi para petani, penghapusan utang menjadi penopang utama untuk memulai kembali siklus produksi yang sempat terhenti. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang, Ishak Subagio mengatakan sangat menyambut baik kebijakan penghapusan utang atau kredit macet bagi petani. sejauh ini para petani mengajukan kredit untuk kepentingan pembiayaan modal pada masa tanam. Alhasil, Ishak menilai produktivitas pertanian akan terpacu lantaran sirkulasi keuangan para petani tidak tersangkut masalah.

Selain itu, kebijakan ini memberikan ruang bagi petani untuk lebih berinovasi. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar utang kini dapat digunakan untuk membeli benih berkualitas, memperbarui alat pertanian, dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan teknik bercocok tanam. Hasilnya, produktivitas petani dapat meningkat, dan kualitas produk yang mereka hasilkan juga semakin baik. 

Penghapusan utang juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk melakukan diversifikasi produk dan memperluas pasar. Dengan adanya kebijakan ini, mereka dapat mengakses program pendampingan usaha yang ditawarkan pemerintah, seperti pelatihan pemasaran digital dan bantuan peralatan usaha. Hal ini menjadi modal penting bagi UMKM untuk bersaing di era ekonomi digital. 

Keberhasilan kebijakan penghapusan utang tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan terbebasnya kelompok tani dan UMKM dari beban utang, roda perekonomian di daerah mulai bergerak kembali. Konsumsi rumah tangga yang sempat tertekan kini berangsur pulih, dan lapangan kerja di sektor informal mulai terbuka lagi. 

Meskipun kebijakan ini menuai banyak apresiasi, bukan berarti tanpa tantangan. Beberapa pihak mengkritisi mekanisme pelaksanaannya yang dianggap kurang transparan. Misalnya, masih ada kelompok tani dan UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur penghapusan utang ini. Akibatnya, tidak semua dari mereka bisa langsung merasakan manfaatnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Mu’awanah mengatakan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah menghapus utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta utang petani dan nelayan. Kebijakan penghapusan utang ini baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menurut Anna, penghapusan utang ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak krisis, terutama di kalangan UMKM dan sektor agrikultur. Anna menyatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung kebijakan ini bukanlah hal yang patut dipersoalkan selama dana tersebut digunakan dengan efektif dan tepat sasaran.

Anna berharap kebijakan penghapusan utang ini mampu membangkitkan semangat UMKM, petani, dan nelayan untuk kembali produktif, menciptakan penghasilan yang lebih baik, dan mendukung ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga memperkuat program pendampingan pasca-penghapusan utang. Program ini bertujuan untuk membekali kelompok tani dan UMKM dengan keterampilan manajemen keuangan, pemasaran, dan inovasi produk. Dengan cara ini, mereka diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan mandiri. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya.

Chusnunia menilai langkah tersebut dilaksanakan sebagai upaya dukungan kepada pelaku UMKM yang selama ini terdampak masalah ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Chusnunia juga mengungkapkan bahwa dirinya akan turut mengawal aturan baru tersebut untuk memastikan hanya pelaku UMKM yang benar-benar layak mendapatkan bantuan penghapusan piutang.

Chusnunia berharap melalui kebijakan ini para pelaku UMKM menemukan semangat barunya untuk terus berjuang dan lepas dari segala beban yang membelenggunya. Dirinya juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM adalah ujung tombak perekonomian Indonesia. Dengan begitu upaya untuk memajukan perekonomian negara adalah dengan membantu pelaku UMKM untuk terus berkembang.

Kebijakan penghapusan utang bagi kelompok tani dan pengusaha UMKM merupakan langkah berani dan visioner dari pemerintah. Di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan ini memberikan harapan baru bagi jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Lebih dari sekadar menghapus beban finansial, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat. 

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan pengusaha UMKM, perekonomian Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit lebih kuat. Kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga pondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Bagi kelompok tani dan pengusaha UMKM, ini adalah awal dari perjalanan baru menuju keberlanjutan dan kemajuan.

)* Penulis adalah Redaktur Media Persatuan Pemuda Papua Barat

Oleh: Arman Panggabean )*

Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam melindungi masa depan generasi muda dari ancaman narkoba. Sebagai seorang pemimpin bangsa, beliau menegaskan pentingnya perang total terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Langkah tersebut tidak hanya menjadi wujud kepedulian terhadap generasi penerus, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa ancaman narkoba harus ditangani dengan pendekatan strategis dan menyeluruh. Pemerintah berfokus pada penguatan pengawasan, kerja sama lintas sektor, serta penggunaan teknologi modern untuk mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan efek jangka panjang dalam memberantas akar masalah tersebut.

Salah satu langkah strategis Presiden Prabowo adalah penerapan empat pilar utama dalam memerangi narkoba. Pilar-pilar tersebut mencakup edukasi nilai-nilai anti-narkoba sejak dini, tindakan tegas terhadap jaringan bandar, pemanfaatan teknologi canggih, serta kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya ini, menurut beliau, menjadi bagian integral dari program nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa ancaman narkoba kini semakin kompleks, seiring dengan maraknya peredaran judi online dan tawuran di kalangan generasi muda. Peran institusi penegak hukum dan kementerian terkait menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi dan perhatian khusus, terutama kepada pelajar di wilayah terpencil seperti Papua. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Indonesia menuju generasi emas 2045.

Menurutnya, kerja sama antara Polri dan kementerian telah diperkuat untuk memastikan terciptanya lingkungan yang mendukung pertumbuhan generasi muda yang sehat. Dukungan Presiden Prabowo dalam aspek ini semakin memotivasi institusi penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, termasuk melalui program pembinaan yang menyasar akar permasalahan sosial. Penanganan terpadu terhadap masalah narkoba, judi online, dan tawuran diyakini dapat melindungi masa depan anak bangsa dari berbagai pengaruh negatif.

Komitmen tersebut tidak hanya sekadar retorika. Operasi-operasi gabungan yang digagas dalam arahan Presiden telah berhasil menunjukkan hasil konkret. Salah satunya, penangkapan besar-besaran terhadap jaringan penyelundupan narkoba pada November 2024 menjadi bukti nyata yang dilakukan secara terkoordinasi antara Polri, BNN, dan instansi terkait lainnya.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menekankan bahwa tindakan tegas terhadap jaringan narkoba menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Asta Cita, visi strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Operasi gabungan yang berhasil mengamankan sejumlah besar narkotika menjadi bagian dari strategi besar untuk memutus rantai penyelundupan narkoba di Indonesia.

Strategi pemberantasan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup pendekatan sosial dan edukasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa pemberantasan narkoba memberikan dampak jangka panjang, termasuk pengurangan permintaan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Kabareskrim juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara untuk mencegah masuknya narkoba dari wilayah-wilayah rawan seperti Golden Triangle.

Presiden Prabowo memandang bahwa penanganan narkoba harus dilakukan dengan perspektif holistik, mulai dari hulu hingga hilir. Tindakan preventif melalui edukasi, penegakan hukum terhadap pelaku utama, hingga rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba menjadi tiga pilar utama yang harus dijalankan secara bersamaan. Pendekatan tersebut diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, memberikan pandangan bahwa perang melawan narkoba membutuhkan pendekatan komprehensif. Ahwil menekankan pentingnya pendidikan sejak dini sebagai langkah preventif yang efektif. Peran keluarga juga disebut sebagai benteng utama dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif narkoba.

Pengawasan ketat di wilayah perbatasan, yang sering menjadi jalur penyelundupan, menjadi salah satu rekomendasi utama Ahwil. Dalam konteks ini, kerja sama internasional diperlukan untuk memutus rantai distribusi narkotika, khususnya dari wilayah Golden Triangle. Upaya terintegrasi yang melibatkan edukasi, pemberantasan, dan rehabilitasi dianggap mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan.

Ia juga menyebutkan bahwa kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan nilai-nilai anti-narkoba dalam kurikulum sekolah dapat memberikan efek positif jangka panjang. Dengan menanamkan kesadaran sejak usia dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang lebih tangguh dan mampu menghadapi godaan narkoba.

Sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, Presiden Prabowo menunjukkan visi besar dalam memastikan generasi muda Indonesia bebas dari bahaya narkoba. Komitmen tersebut tidak hanya terbatas pada langkah represif, tetapi juga mencakup pembangunan ekosistem yang mendukung terciptanya lingkungan sehat dan aman.

Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas sektor, Indonesia diharapkan dapat menciptakan generasi yang tangguh, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Langkah-langkah konkret yang dijalankan pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Perang melawan narkoba adalah perjuangan kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Presiden Prabowo percaya bahwa dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang erat, Indonesia dapat menjadi bangsa yang bebas dari narkoba, memberikan harapan cerah bagi masa depan generasi berikutnya. Ini adalah langkah nyata untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih sehat, aman, dan bermartabat di mata dunia.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa judi online, (judol) merupakan bentuk penipuan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia yang masih terlibat dalam permainan judi online.

Budi Gunawan menjelaskan bahwa penegasan ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Kampanye ini dilakukan oleh Desk Pemberantasan Perjudian Daring yang bekerja sama antara berbagai kementerian dan lembaga.

“Desk gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat dari judi online,” kata Budi Gunawan.

“Bahwa slot atau judol adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online, masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judol, padahal program judol sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah dan tak bisa menarik uangnya,” tambahnya.

Budi Gunawan juga menyatakan bahwa judi online telah menjadi masalah serius, mirip dengan wabah penyakit menular.

“Tentu saja, dari fakta dan kondisi yang ada, ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dalam keadaan darurat. Selanjutnya, desk judol telah dan akan terus melakukan penindakan hukum, termasuk memotong dan memblokir situs judi online, serta memblokir aliran dana dan melaksanakan kampanye edukasi publik untuk pencegahan judi online,” ungkap Budi Gunawan.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap seorang buron kasus judi online (judol) terkait situs W88.

“Satu DPO (daftar pencarian orang),” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji.

Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa berdasar informasi yang dihimpun, DPO tersebut akan datang dari Filipina. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Polri juga telah mengungkap tiga situs perjudian

“Polri telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap tiga kasus judi online dengan website pertama 1XBET,W88, dan Liga Ciputra,” ujarnya.

“Dari ketiga situs tersebut total 18 pelaku yang berperan sebagai operator judi online, ditangkap,” tutupnya.

Jakarta — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berperan dalam menciptakan perubahan positif di tingkat daerah.

Pemungutan suara tersebut tidak hanya menentukan pemimpin lokal, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi Indonesia.

Di tengah fenomena golongan putih (golput) yang masih kerap terjadi, berbagai pihak menyerukan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut.

Program Officer Perludem, Heroik M Pratama, menjelaskan bahwa pemungutan suara adalah ruang aktualisasi diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Menurutnya, fenomena golput sering disebabkan oleh faktor teknis seperti data pemilih yang tidak akurat atau pilihan individu untuk tidak memilih.

Namun, Heroik menegaskan bahwa sikap golput merugikan masyarakat secara langsung.

“Golput menjadi tidak relevan karena masyarakatlah yang paling dirugikan. Dalam Pilkada, suara rakyat menentukan masa depan daerah. Jangan sampai surat suara yang tidak digunakan dimanfaatkan untuk manipulasi oleh pihak tertentu,” ungkap Heroik.

Ia menambahkan bahwa menggunakan hak pilih adalah bentuk tanggung jawab demokrasi yang esensial.

“Hak suara ini merupakan cara masyarakat menjaga janji-janji yang terpilih sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), juga menyerukan agar masyarakat memanfaatkan hak pilih yang dimiliki.

HNW menekankan bahwa demokrasi Pancasila memberi peluang adil kepada rakyat untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan.

“Golput bukan solusi. Hak suara adalah hak kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Jangan sampai golput, apalagi menukar hak tersebut dengan uang atau sembako,” ujarnya.

HNW juga mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang cinta Tanah Air serta mampu melindungi semua golongan.

“Dalam Pilkada, selain kualitas calon, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan pesta demokrasi ini,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa golput hanya akan memperburuk kondisi bangsa.

Ia mengimbau masyarakat menyambut Pilkada 2024 dengan penuh semangat kebangsaan, tanpa terjebak dalam kampanye hitam atau ujaran kebencian.

“Keberhasilan Pilkada bukan hanya dari kemenangan kandidat, tetapi juga dari bagaimana pesta demokrasi ini merekatkan persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa,” kata Bambang.

Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 akan menjadi penentu kualitas kepemimpinan di tingkat daerah sekaligus masa depan pembangunan daerah yang lebih baik.

Menggunakan hak pilih adalah investasi penting untuk mewujudkan perubahan positif.

Kaltim – Pemerintah Indonesia melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor yang tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Langkah ini bertujuan untuk menarik minat investor, serta mempercepat pembangunan IKN yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, yang menyebutkan bahwa investor akan diberikan hak hukum yang jelas terkait pemanfaatan lahan, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku untuk periode panjang.

Agung menjelaskan bahwa para investor di IKN akan diberi Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat berlaku hingga 80 tahun.

“Hak Guna Bangunan ini bisa berlaku selama satu siklus, yakni 80 tahun, dan masih bisa diperpanjang untuk siklus kedua selama 80 tahun sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, memberikan kepastian bagi investor, karena hak dan kewajiban mereka akan dicatat dalam akta notaris yang sah.

Selain itu, Agung menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan iklim investasi di IKN dengan memastikan bahwa proses perizinan dan regulasi berjalan lancar dan transparan.

Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan menguntungkan bagi para investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan IKN.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari UIN Syarif Hidayatullah, Hendra Kholid, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan program pembangunan IKN yang dimulai oleh Presiden Jokowi.

Hendra menyatakan, “Apresiasi terhadap keinginan Presiden terpilih Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN adalah langkah penting, karena tanpa komitmen ini, IKN bisa saja terbengkalai.”

Menurut Hendra, kelanjutan proyek ini di bawah kepemimpinan Prabowo dapat memberikan rasa percaya bagi para investor.

Hendra juga mengungkapkan bahwa komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN memberikan kepastian bagi investor.

“Ketika Prabowo punya komitmen untuk meneruskan IKN, itu menjadi garansi bagi para investor. Artinya, investor memiliki kepastian dan itu sangat penting,” tambahnya.

Pemerintah juga berupaya untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus, yang menurut Hendra, sangat penting dalam membangun kepercayaan investor.

“Investasi itu membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan tersebut bisa tercipta melalui komitmen yang jelas dari Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan IKN dapat menjadi pusat ekonomi dan pembangunan yang menarik bagi investor baik domestik maupun internasional. Kepercayaan yang terbangun, ditambah dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas, akan mempercepat terwujudnya visi IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi kawasan tertinggal. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa hilirisasi desa tidak hanya berkutat di sektor tambang, tetapi mencakup potensi komoditas lokal lainnya yang dapat diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
“Hilirisasi desa itu tidak melulu soal tambang,” jelasnya.

“Di Blitar, misalnya, kulit kambing bisa diolah jadi bedug yang diekspor dengan harga tinggi. Ini contoh hilirisasi yang bisa diterapkan di banyak desa lainnya,” Imbuh Yandri.

Ia menekankan pentingnya setiap desa memiliki produk unggulan yang bisa diolah hingga bernilai ekspor.

“Bayangkan kalau barang mentah dijual begitu saja, pasti murah. Tapi kalau diolah menjadi barang berkualitas, bisa diekspor dengan nilai jual tinggi,” ujarnya.

Hal ini menjadi bagian dari upaya Mendes PDT untuk mengoptimalkan kekuatan lokal dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Ia juga telah meminta jajarannya untuk memetakan desa-desa dengan potensi hilirisasi tinggi, termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan.

“Saya ingin menciptakan hilirisasi versi desa yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya,” tambah Yandri.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menegaskan bahwa kementeriannya akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap sektor-sektor yang potensial untuk hilirisasi.

“Kami akan menilai sektor yang berpotensi seperti perikanan, perkebunan, hingga tambang untuk mendorong nilai tambahnya,” ujar Rosan.

Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan investasi yang berkualitas di wilayah yang selama ini minim perhatian, khususnya Indonesia Timur.

“Fokus ke Indonesia Timur bertujuan agar mereka juga mendapat perhatian khusus untuk menarik investasi yang berkelanjutan,” jelasnya, menekankan pentingnya distribusi investasi yang merata.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyatakan bahwa hilirisasi adalah motor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hilirisasi adalah mesin pertumbuhan ekonomi kita,” katanya. Bahlil menekankan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai produk tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Sebagai contoh, ia menyoroti hilirisasi kelapa sawit yang telah menghasilkan produk-produk turunan seperti biodiesel dan biomaterial, yang turut mendukung ekonomi nasional.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transformasi digital bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam upayanya untuk mendukung UMKM, Presiden Prabowo mengarahkan para pejabat di Kementerian terkait untuk memastikan bahwa sektor ini dapat naik kelas, mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, yakni sekitar 61%.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, yang menjelaskan arahan Presiden dalam menangani dua masalah utama yang dihadapi UMKM, yakni akses permodalan dan akses pasar.

“Beliau berpesan, tolong siapkan modal untuk UMKM dan buka akses permodalan sebanyak-banyaknya.” katanya

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong adanya dukungan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, agar produk mereka dapat lebih dikenal dan diterima di pasar baik lokal maupun internasional.

Helvi menambahkan bahwa struktur permodalan UMKM saat ini masih banyak yang belum terformalisasi dan terarah.

Untuk itu, Pemerintah berencana mendirikan lembaga penyediaan modal yang baru, yang nantinya akan dikelola oleh Kementerian UMKM.

“Kami punya program, nanti akan ada lembaga penyediaan modal sendiri yang dikelola Kementerian UMKM,” ujar Helvi.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, juga menyatakan pentingnya perbaikan infrastruktur internet untuk mendukung digitalisasi UMKM.

“Kalau misalnya internetnya masih pelan, itu kita melihat bahwa itu masih bisa menghambat tumbuhnya UMKM digital,” ungkap Meutya.

Ia menekankan bahwa konektivitas yang lebih baik dan jangkauan internet yang lebih luas akan memungkinkan semakin banyak pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

Meutya juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan regulasi baru untuk mempercepat pertumbuhan UMKM digital.

“Potensinya masih tinggi sehingga kita akan coba lihat bagaimana meningkatkan UMKM digital ini dari regulasi,” jelas Meutya,

Meutya juga menegaskan bahwa meskipun kontribusi UMKM digital terhadap transaksi ekonomi sudah besar, namun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bengkulu juga berperan aktif dalam mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Eddyson, mengungkapkan, “Dengan menggunakan platform digital, para pelaku UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik itu pasar lokal maupun global.”

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu telah memberikan pelatihan kepada 30 pelaku UMKM mengenai penggunaan platform digital untuk memasarkan produk mereka.

Dengan adanya kebijakan baru yang dipersiapkan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, digitalisasi UMKM diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.

Jakarta – Pemerintahan Presdien Prabowo dan Wapres Gibran semakin memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian utama setelah terungkapnya metode penyelundupan sabu senilai Rp 583 miliar dari Afghanistan yang berhasil masuk ke Indonesia.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald, Parlaungan Simanjuntak, mengungkapkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diduga kuat dibawa melalui jalur laut.

“Kita yakini narkotika ini langsung dibawa dari Afghanistan, berdasarkan beberapa tulisan dan cap stempel yang ada di dalam kotak. Dari laut, kemudian melewati jalur darat, mulai dari Aceh sampai Jakarta.” Ungkapnya

Keberhasilan pengiriman narkoba ini semakin memicu kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat di perbatasan Indonesia.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi, menambahkan bahwa pengiriman narkotika ini masuk melalui yang selama ini sudah dikenal sebagai jalur penyelundupan ilegal.

“Jalur Aceh memang sudah umum, dan di jalur laut itu bukan pelabuhan resmi. Sepanjang Aceh, itu semuanya jalur tikus,” ujarnya.

Rusman mengungkapkan bahwa meskipun Bea Cukai dan pihak terkait selalu melakukan operasi untuk menangkap pelaku penyelundupan, masih banyak jalur yang belum sepenuhnya dapat dijaga dengan baik.

“Kami bersama Bea Cukai selalu stand by di sana untuk menangkap,” tambahnya.

Selain itu, Rusman juga menekankan pentingnya menjaga keamanan di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di sepanjang pantai timur Indonesia.

“Jika lewat jalur laut resmi, risiko masuknya barang haram sangat kecil karena ada alat pemeriksaan seperti X-ray. Tapi jika melalui pelabuhan tidak resmi, operasinya lebih sulit,” jelasnya.

Untuk itu, Bareskrim Polri, bersama kementerian terkait, telah membentuk Satgas khusus untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Wadirtipid Narkoba Bareskrim Kombes Arie Ardian Rishadi menegaskan bahwa penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia, baik resmi maupun ilegal, akan menjadi prioritas.

Arie menyatakan, “Kita langsung diinstruksikan untuk melakukan penguatan di pintu-pintu masuk, baik itu pintu masuk resmi maupun yang ilegal, karena garis pantai sepanjang pantai timur Pulau Sumatera itu merupakan pintu masuk narkoba.”

Arie juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengarahkan seluruh jajaran kepolisian, terutama di daerah-daerah yang rawan menjadi jalur penyelundupan, seperti Aceh, Riau, Palembang, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara, untuk meningkatkan pengawasan.

“Kami sudah memberikan penekanan kepada Polda-Polda di garis terluar, termasuk di Pelabuhan Ratu dan Anyer, yang juga menjadi atensi kita,” ujarnya.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan Indonesia terhadap ancaman narkoba, dengan mengoptimalkan pengawasan di seluruh wilayah yang rawan menjadi jalur masuk narkotika.

Oleh: Ivan Adrian )*

Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkah nyata dalam upaya pemberantasan narkoba menjadi sangat krusial. Di tengah permasalahan ini, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memerangi narkoba patut diapresiasi, karena tidak hanya sekadar berbicara, namun juga diiringi dengan langkah konkret yang berfokus pada penyelamatan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Pemerintahan Presiden Prabowo adalah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi peredaran narkoba. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini terlihat dalam upaya meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta masyarakat.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom mengatakan peran penting keluarga dalam memberikan edukasi dini tentang bahaya narkoba menjadi langkah utama dalam melindungi anak-anak muda dari pengaruh buruk ini. Tidak hanya keluarga, lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Sosialisasi bahaya narkoba di sekolah dan kampus, seperti yang dilakukan Polri di Universitas Pancasila, Jakarta, diharapkan dapat memberikan efek jera dan membangun kesadaran di kalangan mahasiswa.

Selain itu, Pemerintahan Presiden Prabowo juga menunjukkan komitmen dalam memperkuat regulasi yang mengatur tentang penanggulangan narkoba. Berbagai kebijakan dan peraturan baru yang lebih tegas diberlakukan untuk menindak para pelaku kejahatan narkotika. Pendekatan hukum yang lebih keras diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para pengedar dan pengguna narkoba, yang selama ini menjadi sumber masalah utama. Pemerintah juga berkomitmen untuk menindak tegas sindikat narkoba internasional yang kerap memasok barang haram ini ke Indonesia.

Namun, pemberantasan narkoba bukan hanya masalah penindakan hukum semata. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya upaya preventif dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya narkoba. Melalui berbagai kampanye edukasi dan penyuluhan kepada pelajar, mahasiswa, serta masyarakat luas, pemerintah ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Pemerintah sadar bahwa pengetahuan yang cukup akan membentuk pola pikir yang kritis, sehingga generasi muda bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menghindari narkoba.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen menindak tegas pelaku kejahatan terkait narkoba. Pihaknya juga mengatakan ada 264.188 orang tersangka yang ditangkap Polri terkait kasus narkoba dalam kurun 2020-2024. Kemudian Sigit juga mengatakan grand strategy serta roadmap pemberantasan narkoba. Terdapat rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana jangka pendek (1-2 tahun) antara lain berupa penjagaan di kawasan perbatasan, transformasi digital, peningkatan kualitas penyidik hingga memperbanyak kampung bebas narkoba.

Selain itu, tidak kalah penting adalah peran masyarakat dalam upaya ini. Pemerintah mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, diharapkan setiap individu dapat menjadi agen perubahan dalam memberantas narkoba di tingkat lokal. Pemerintah juga aktif mendukung gerakan-gerakan anti-narkoba yang melibatkan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi narkoba tidak hanya terbatas pada kebijakan nasional saja, tetapi juga berfokus pada pembangunan manusia yang lebih baik. Melalui program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi bagi generasi muda, pemerintah berharap dapat mengurangi faktor-faktor yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam dunia narkoba. Salah satu contoh nyata adalah upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, yang bisa mengurangi dampak pengangguran sebagai faktor risiko penyalahgunaan narkoba. Ketika generasi muda memiliki alternatif kegiatan yang positif dan bisa mengakses peluang ekonomi yang adil, maka mereka akan lebih terhindar dari godaan narkoba.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, bahwa pihaknya akan bersinergi dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba. Khoirudin juga mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap perilaku individu maupun kelompok yang memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk kepentingan tawuran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah sebuah upaya besar yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah, komitmen pemerintah yang jelas dan tegas memberikan harapan bagi masa depan bangsa, khususnya bagi generasi muda yang menjadi tulang punggung negara. Perang terhadap narkoba adalah perang yang tidak boleh kalah, dan dengan adanya upaya dan kebijakan yang tepat, Indonesia akan mampu melindungi generasi penerusnya dari ancaman yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam hal ini, komitmen Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam melindungi dan membangun generasi muda Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor tigadetik.id

Oleh: Komaruddin Zangga*)

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan utang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah konkret yang mencerminkan komitmen nyata untuk mewujudkan keadilan ekonomi sesuai nilai-nilai Pancasila. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil di seluruh penjuru negeri. 

Pada kenyataannya, banyak pelaku usaha kecil yang akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Sebab, di antara mereka banyak yang menghadapi tekanan akibat tumpukan utang yang tak kunjung terbayar selama bertahun-tahun. Situasi itu membuat bisnis mereka sulit berkembang, bahkan mendekati titik gulung tikar. Namun, dengan adanya kebijakan penghapusan utang ini, beban yang selama ini menghantui akhirnya terangkat, memberi para pelaku usaha kesempatan untuk bangkit dan memulai kembali dengan semangat baru. 

Kebijakan ini tidak serta merta sekadar menguntungkan pelaku UMKM, namun juga dipastikan tidak menimbulkan kekhawatiran akan konsekuensi pada keuangan negara. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, penghapusan utang ini tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau merugikan pihak perbankan. Menurutnya, utang-utang yang dihapus adalah piutang macet yang sudah lama masuk dalam daftar penghapusbukuan bank. Dengan demikian, proses ini tidak menimbulkan risiko finansial tambahan bagi institusi keuangan. 

Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah telah mempertimbangkan kebijakan yang adil dan berimbang, baik bagi UMKM maupun sektor perbankan. Maman juga menjelaskan, pelaksanaan penghapusan utang ini ditargetkan selesai pada April 2025, memberikan kepastian waktu bagi pelaku usaha yang terdampak. 

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara turut mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan adanya landasan hukum yang jelas melalui PP Nomor 47 Tahun 2024, perbankan memiliki kepastian untuk segera menjalankan proses penghapusan piutang macet. Hal ini menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, OJK, dan sektor perbankan dalam mendukung keberlanjutan usaha kecil. 

Tidak bisa dimungkiri, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa sektor UMKM berkontribusi hingga 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, UMKM menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, menjadikannya tulang punggung utama dalam menopang perekonomian. 

Melihat peran strategis ini, langkah pemerintah dalam meringankan beban pelaku UMKM melalui penghapusan utang adalah langkah cerdas dan berorientasi masa depan. Tidak hanya membantu pelaku usaha keluar dari kesulitan finansial, kebijakan ini juga memberikan dorongan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang lebih pesat di pasar domestik maupun internasional. 

Menurut Ferry, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan institusi perbankan juga diharapkan dapat terus membuka peluang lebih luas bagi UMKM. Dengan penguatan daya saing ini, UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional tetapi juga agen perubahan yang mendorong kemandirian ekonomi rakyat.

Sebagai penerima manfaat kebijakan ini, beban utang UMKM yang selama ini menjadi penghalang utama kini telah terhapus. Hal ini memberi ruang untuk mengembangkan usaha tanpa tekanan finansial yang memberatkan. 

Dengan modal kerja yang lebih sehat, para pelaku UMKM juga dapat kembali fokus meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Efek domino dari kebijakan ini bukan hanya membantu individu pelaku usaha tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah setempat. 

Lebih dari itu, kebijakan ini membangkitkan kepercayaan diri para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan berinovasi. Kami merasa bahwa pemerintah benar-benar hadir dan mendukung keberlanjutan usaha kecil, bukan sekadar melalui retorika, tetapi dengan tindakan nyata. 

Keberhasilan penghapusan utang UMKM tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada dukungan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

Penghapusan utang UMKM adalah bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, di mana keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Langkah ini perlu diapresiasi dan dilanjutkan dengan program-program lain yang mendukung penguatan sektor UMKM. 

Dukungan kita sebagai masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal. Dengan semangat gotong royong, mari kita dorong sektor UMKM menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan mampu bersaing di tingkat global. Bersama pemerintah, kita bisa membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat di bidang ekonomi. 

Kebijakan penghapusan utang UMKM ini adalah awal dari babak baru dalam perekonomian Indonesia. Para pelaku usaha kecil seharusnya optimis bahwa langkah ini akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan semangat Pancasila. 

(* Penulis merupakan pelaku bisnis usaha kecil sekaligus kontributor di media lokal Bogor