Jakarta — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu pondasi stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi di wilayah Papua menjadi prioritas utama pemerintah dalam strategi transisi energi berkelanjutan, pemerataan manfaat pembangunan, dan penguatan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujar Presiden.

Pemerintah mengakselerasi berbagai kebijakan strategis yang termuat dalam RAPBN 2026 dan program-program sektoral yang mendukung pemerataan energi, percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur energi di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) termasuk Papua.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk ketahanan energi yang mencakup insentif fiskal, dukungan investasi EBT, serta program listrik desa yang menjembatani ketimpangan akses energi antarwilayah.

Mendukung arah kebijakan ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa langkah pemerintah menetapkan Papua sebagai prioritas pengembangan energi berkelanjutan merupakan hal strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan listrik di wilayah tersebut.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Rivqy menambahkan bahwa transisi energi harus berjalan bersama pemerataan listrik dari kota besar hingga wilayah terpencil di Indonesia.

“Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tambah Rivqy.

Selain itu, penguatan ketahanan energi Papua tidak hanya terpaku pada produksi dan bauran energi, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai ujung tombak pengelolaan energi di tahap hilir.

Hal ini disorot oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatra (KOMPASS), Arnoldus Sedik, yang menekankan pentingnya investasi kepada manusia Papua sebagai fondasi pembangunan energi yang berkelanjutan.

“SDM Papua adalah kekuatan utama masa depan Papua. Jika kita ingin Papua maju dan bermartabat, maka investasi terbesar harus dimulai dari manusia Papua itu sendiri baik pendidikan, karakter, dan kepemimpinan,” tegas Arnoldus.

Upaya pemerataan akses dan pengembangan energi di Papua juga mendapat dorongan dari inisiatif pelaku usaha dan BUMN. PT PLN misalnya terus mempercepat pembangunan pembangkit EBT seperti PLTS, PLTMH, PLTM, dan PLTBm di berbagai bagian Tanah Papua untuk memperkuat listrik berkeadilan dengan memanfaatkan potensi energi lokal. Selain itu, adopsi komoditas lokal untuk bahan bakar nabati, termasuk bioetanol dari tebu dan bahan baku lainnya yang potensial di Papua, mencerminkan sinergi antara kebijakan energi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Ketahanan energi yang semakin kuat di Papua dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan penuh pemerintah dan stakeholder nasional, Papua diharapkan bukan hanya menjadi pusat energi baru terbarukan, tetapi juga contoh kesuksesan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat Indonesia dari ujung barat hingga timur.***

Oleh: Yusuf Rinaldi Munir

Indonesia saat ini tengah berada di tengah transformasi besar-besaran menuju kemandirian energi, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada energi, yang tak hanya memberikan jaminan keberlanjutan energi nasional, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa.

Langkah penting dalam mencapai tujuan ini dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang bekerjasama dengan sejumlah perusahaan inovasi energi dan teknologi asal Inggris, untuk mempercepat elektrifikasi desa. Proyek percontohan ini fokus pada penyediaan solusi energi bagi desa-desa terpencil dan kepulauan yang memiliki tantangan geografis yang sangat besar. Salah satunya adalah pengembangan sistem energi terdesentralisasi seperti off-grid dan mini-grid yang dinilai sangat tepat untuk daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Indonesia memiliki 75.266 desa, masing-masing dengan karakteristik dan tantangannya sendiri. Oleh karena itu, kata Yandri, pembangunan desa harus melibatkan kolaborasi luas, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemendes PDT turut menyoroti pentingnya integrasi energi terbarukan dalam membangun ketahanan energi di desa.

Kerja sama internasional yang diprakarsai oleh Kemendes PDT bersama delegasi perusahaan-perusahaan Inggris berfokus pada solusi konkret yang bisa diterapkan di lapangan. Dengan melibatkan BUMDes dan koperasi desa, mereka berharap dapat mendorong terciptanya ekonomi desa berbasis energi terbarukan yang dapat menggerakkan sektor lain, seperti pengolahan pangan dan layanan kesehatan desa.

Selain itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga berperan sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk mempercepat transisi menuju energi bersih. PLN yang baru-baru ini dianugerahi ESG Award oleh CNBC Indonesia, terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan dan memastikan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

PLN telah merealisasikan berbagai proyek ketenagalistrikan yang mencakup pembangkit, transmisi, dan gardu induk di seluruh negeri. Pada tahun 2024, PLN berhasil menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 3,2 gigawatt (GW), dengan lebih dari 80% di antaranya berbasis energi bersih, seperti tenaga surya, air, dan geotermal. Upaya ini mengarah pada pencapaian target Net Zero Emission 2060 yang digagas pemerintah Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan PLN adalah dengan mengembangkan proyek hybrid solar-wind yang mulai beroperasi di beberapa daerah, serta integrasi teknologi smart grid nasional yang mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan energi secara real-time.

Namun, pencapaian terbesar PLN tidak hanya terletak pada kapasitas pembangkit atau inovasi teknologi. Program listrik untuk desa juga menjadi bagian dari upaya besar PLN untuk memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Hingga akhir 2024, PLN berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik menjadi 93,05%, dan berkomitmen untuk melistriki 1.085 desa baru, dengan prioritas utama pada desa-desa terpencil dan sulit dijangkau. Program Bantuan Pasang Baru Listrik yang menjangkau 155.429 rumah tangga juga turut mendukung pemerataan listrik di seluruh Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah terus memacu langkah-langkah untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, termasuk rencana penghentian impor BBM jenis solar pada 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor yang selama ini membebani neraca perdagangan dan mendorong optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Salah satu pencapaian penting pemerintah dalam memperkuat sektor energi adalah pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, yang saat ini sudah mencapai B40 (40% minyak sawit dan 60% solar). Pemerintah berencana meningkatkan komposisi ini menjadi B50, yang akan berdampak besar pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar, sekaligus mendorong sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit sebagai sektor ekonomi rakyat. Selain itu, hilirisasi produk kelapa sawit menjadi energi terbarukan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian daerah.

Mengusung konsep swasembada energi yang lebih modern, Indonesia juga berfokus pada diversifikasi sumber energi. Pakar Energi Universitas Hasanuddin, Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, mengatakan bahwa swasembada energi tidak lagi semata-mata mengandalkan minyak sebagai pilar utama, melainkan melibatkan bauran energi yang lebih beragam, termasuk energi terbarukan seperti biomassa, tenaga angin, dan hidrogen hijau. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas energi tunggal yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Pemerintah juga semakin gencar membangun infrastruktur energi hijau, termasuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yang dapat mendukung perekonomian nasional dan daerah. Keberhasilan ini tak hanya akan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar energi global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Papua memiliki potensi energi yang besar dan strategis, mulai dari migas hingga energi baru terbarukan yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Pengelolaan yang terarah dapat menjadikan sektor energi sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi kawasan timur Indonesia.

Ketahanan energi di Papua tidak hanya berkaitan dengan pasokan listrik dan bahan bakar, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kebijakan yang tepat, penguatan sektor energi mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing daerah.

Di tengah dinamika ekonomi global, Papua berpeluang menjadi fondasi baru bagi ketahanan energi nasional sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci agar potensi energi Papua benar-benar memberi manfaat jangka panjang.

Terkait hal itu, pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembangan ketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa sumber energi yang sangat baik di Papua akan dikelola oleh Kementerian ESDM dan dirancang untuk bisa dinikmati, baik secara ekonomi maupun hasil produknya, oleh daerah-daerah Papua.

Ia menekankan Pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi berkelanjutan terutama bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.

Pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional. Presiden menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Komitmen Presiden Prabowo telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sekaligus menarik investasi sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Ia mengatakan, penerimaan negara maupun daerah diperoleh melalui skema bagi hasil migas.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia Alfian Telaumbanua menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. Koordinasi itu merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya.

Langkah Presiden Prabowo menetapkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas Pembangunan energi berkelanjutan nasional didukung oleh Komisi VI DPR RI. Salah satu anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim menilai kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh Kementerian dan Lembaga terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.

Rivqy menyoroti potensi energi yang dimiliki Papua bernilai besar dan strategis. Ia menjelaskan, mulai dari energi air, surya, hingga sumber energi baru dan terbarukan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia pun berharap pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memastikan implementasi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.

Penguatan ketahanan energi di Papua menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari wilayah timur Indonesia. Melalui kebijakan yang terarah, negara berupaya memastikan bahwa potensi energi Papua benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

Langkah pemerintah yang mengintegrasikan pengembangan migas dan energi terbarukan dinilai sebagai strategi seimbang untuk menjawab tantangan masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas pasokan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi kemandirian energi nasional. Dengan koordinasi yang kuat, pembangunan sektor energi di Papua diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Dukungan legislatif dan keterlibatan masyarakat menjadi penguat arah kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan daerah. Pemerintah terus mendorong implementasi program secara terukur agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara luas dan merata.

Ke depan, Papua berpotensi menjadi simbol keberhasilan transformasi energi nasional yang berbasis pemerataan pembangunan. Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor energi diyakini mampu menjadikan Papua sebagai fondasi baru kemandirian ekonomi Indonesia.

)* Pengamat Energi Nasional

Oleh: Ardiansyah Gunawan

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia menjadi sinyal penting tentang bagaimana masyarakat memandang arah pemerintahan saat ini. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi, tetapi juga merefleksikan persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan serta mempercepat program-program prioritas yang menyasar persoalan mendasar masyarakat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa angka kepuasan tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Ia menilai tingkat approval rating tersebut tergolong tinggi untuk ukuran seorang presiden pada fase awal pemerintahan. Bahkan, menurutnya, capaian ini relatif lebih tinggi dibandingkan periode awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014. Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa persentase responden yang menyatakan sangat puas masih berada di angka 13 persen, sehingga pemerintah tetap perlu memperkuat basis kepuasan yang lebih solid melalui bukti kerja nyata.

Temuan survei juga memperlihatkan bahwa kepuasan publik tidak lahir dari faktor tunggal. Upaya pemberantasan korupsi menjadi alasan paling dominan yang disebutkan responden. Selain itu, publik menilai berbagai program kerja pemerintah berjalan baik, disertai persepsi bahwa Presiden Prabowo memiliki karakter tegas, berwibawa, dan berani. Narasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar menilai simbol kepemimpinan, tetapi juga memperhatikan implementasi kebijakan yang dirasakan langsung.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, melihat tingginya kepercayaan publik pada isu pemberantasan korupsi sebagai indikator bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada konsistensi penegakan hukum. Ia menilai keberhasilan pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi memperkuat persepsi bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas tata kelola. Menurutnya, fokus pada pengembalian aset negara menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada vonis, tetapi juga menghasilkan manfaat konkret bagi publik.

Sikap pemerintah terhadap hasil survei tersebut juga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kinerja. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak menjadikan survei sebagai target utama. Ia menilai tingginya kepuasan publik justru menjadi pengingat agar pemerintah terus mempercepat implementasi program prioritas. Fokus pemerintah saat ini, menurut Prasetyo, adalah mengurangi beban masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui rencana renovasi 300.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Prasetyo Hadi juga menekankan bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian yang ada. Ia menyampaikan bahwa masih banyak program yang harus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga momentum kepercayaan publik dengan menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia turut memotret catatan kritis dari kelompok responden yang kurang puas. Sebagian responden menilai bantuan pemerintah belum merata atau belum tepat sasaran, sementara lainnya menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan program kerja serta kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Kritik ini menjadi refleksi penting bahwa tingkat kepuasan yang tinggi tidak berarti tanpa tantangan. Justru, ruang evaluasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sisi demografi, Burhanuddin Muhtadi menyebut basis utama kepuasan publik berasal dari generasi muda, khususnya Generasi Z. Kelompok ini sebelumnya menjadi basis dukungan kuat bagi Prabowo dalam Pemilu 2024 dan kini kembali muncul sebagai penopang utama tingkat kepuasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dinilai relevan dengan aspirasi generasi muda, terutama terkait peluang kerja, pendidikan, dan stabilitas nasional. Selain itu, tingkat kepuasan juga relatif kuat di kalangan perempuan serta sejumlah kelompok etnik, meski wilayah Jakarta mencatat tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain.

Melihat keseluruhan temuan tersebut, tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen dapat dibaca sebagai refleksi awal dari arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik tampaknya menilai adanya komitmen kuat dalam pelaksanaan program prioritas, mulai dari pemberantasan korupsi hingga reformasi kebijakan sosial. Namun, dukungan yang tinggi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi kerja, mempercepat realisasi program, serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.

Lebih jauh, keberhasilan menjaga tingkat kepuasan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi politik, tetapi pada kesinambungan hasil kebijakan yang dapat diukur. Ketika pemerintah mampu menunjukkan progres nyata—baik melalui perbaikan kualitas pendidikan, penguatan penegakan hukum, maupun kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran—maka legitimasi publik akan semakin kokoh. Dalam konteks ini, survei bukanlah garis akhir, melainkan cermin awal yang menegaskan bahwa masyarakat melihat komitmen pemerintah untuk terus bergerak cepat dalam menjalankan agenda prioritas nasional.

Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Tingkat kepuasan publik yang menembus 79,9 persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator kuat bahwa arah kepemimpinan nasional saat ini berada di jalur yang dipercaya masyarakat. Stabilitas angka tersebut yang relatif tidak bergeser dibandingkan tahun sebelumnya mengirimkan pesan politik penting: publik melihat adanya konsistensi kerja pemerintah sekaligus harapan terhadap masa depan yang lebih terkelola.

Survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia memperlihatkan mayoritas responden merasa puas. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan porsi terbesar berada pada kategori cukup puas, sementara sebagian lainnya menyatakan sangat puas. Jika digabungkan, tingkat persetujuan itu masuk kategori sangat tinggi untuk ukuran seorang presiden yang masih berada dalam fase awal pemerintahan.

Peneliti Indikator itu menilai tingginya approval rating ini tidak berdiri di ruang kosong. Selain bertumpu pada basis elektoral Prabowo sendiri, terdapat efek kesinambungan dari dukungan politik sebelumnya yang ikut memperkuat legitimasi. Oleh sebab itu, proporsi publik yang benar-benar merasa sangat puas diharapkan dapat terus diperluas agar fondasi dukungan menjadi semakin kokoh. Dalam bahasa politik, angka besar memang penting, tetapi intensitas loyalitas jauh lebih menentukan dalam menjaga stabilitas jangka panjang.

Menariknya, pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan paling dominan di balik kepuasan publik. Ini menandakan adanya pergeseran persepsi. Jika sebelumnya citra ketegasan menjadi faktor utama yang melekat pada Presiden Prabowo, kini publik mulai melihat dimensi konkret berupa agenda perbaikan tata kelola. Persepsi semacam ini biasanya tidak terbentuk secara instan; ia lahir dari kombinasi kebijakan, komunikasi politik, dan ekspektasi masyarakat yang merasa aspirasinya terjawab.

Selain itu, faktor bantuan sosial, program kerja yang dinilai berjalan baik, hingga kepemimpinan yang dianggap tegas dan berani turut memperkuat sentimen positif. Program makan bergizi gratis, perhatian terhadap kelompok rentan, serta persepsi meningkatnya keamanan juga menjadi elemen yang mempertebal rasa percaya. Dalam konteks politik modern, kepuasan publik hampir selalu berkorelasi dengan kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat yang terasa langsung.

Meski demikian, survei ini juga mengingatkan bahwa kepuasan publik tidak pernah bersifat absolut. Kritik tetap muncul, terutama terkait bantuan yang dianggap belum merata. Ada pula kelompok masyarakat yang menilai bukti kinerja belum sepenuhnya terlihat atau program belum berjalan optimal. Sorotan terhadap stabilitas ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja menunjukkan bahwa isu kesejahteraan tetap menjadi barometer utama dalam menilai pemerintah mana pun.

Justru di sinilah letak pentingnya angka 79,9 persen tersebut. Kepuasan tinggi bukan berarti tanpa tantangan, melainkan menunjukkan adanya ruang kepercayaan yang cukup bagi pemerintah untuk terus bekerja. Dalam teori legitimasi politik, kepercayaan publik adalah modal strategis yang memungkinkan sebuah pemerintahan mengambil keputusan besar tanpa dibayangi resistensi berlebihan.

Dari sisi demografi, dukungan kuat generasi muda menjadi sinyal menarik. Kelompok Gen Z yang sebelumnya menjadi basis pemilih ternyata masih menunjukkan kecenderungan positif. Fenomena ini penting karena generasi muda biasanya lebih cair secara politik dan tidak segan mengubah preferensi jika ekspektasi tidak terpenuhi. Ketika kelompok ini tetap memberikan penilaian baik, hal itu menandakan adanya resonansi antara agenda pemerintah dan aspirasi masa depan mereka.

Variasi tingkat kepuasan antarwilayah dan kelompok etnis juga wajar dalam negara sebesar Indonesia. Bahkan di wilayah dengan tingkat kepuasan paling rendah sekalipun, mayoritas responden masih menyatakan puas. Ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap pemerintah bersifat luas dan tentunya ini merupakan sebuah kondisi yang lazim dalam demokrasi besar.

Metodologi survei yang melibatkan lebih dari seribu responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar tiga persen turut memperkuat kredibilitas temuan. Dengan distribusi sampel yang proporsional dan pengawasan kualitas data, hasil ini dapat dibaca sebagai potret rasional opini publik, bukan sekadar euforia sesaat.

Menariknya, respons pemerintah terhadap survei tersebut justru menunjukkan sikap yang relatif tenang. Istana menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah mengejar angka popularitas, melainkan mempercepat program yang diyakini mampu mengurangi beban masyarakat. Pemerintah memandang agenda besar seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan sebagai “musuh bersama” yang harus ditaklukkan melalui kerja keras.

Pendekatan ini mencerminkan orientasi kinerja ketimbang pencitraan. Dalam praktik pemerintahan, survei seharusnya memang berfungsi sebagai kompas, bukan tujuan akhir. Ketika hasil positif datang sebagai konsekuensi dari kerja nyata, legitimasi politik akan terbentuk secara lebih organik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kepuasan publik yang tinggi dan stabil merupakan cerminan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Kepercayaan tidak lahir dari retorika, tetapi dari persepsi bahwa negara hadir dan bekerja. Selama konsistensi ini terjaga, angka survei bukan hanya statistik, melainkan fondasi bagi stabilitas politik dan percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi patut diberikan atas capaian ini. Tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo berhasil menghadirkan rasa optimisme di tengah berbagai tantangan. Modal sosial-politik tersebut menjadi peluang besar untuk melangkah lebih jau serta memastikan bahwa kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat benar-benar dijawab dengan hasil nyata bagi kemajuan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Ganesh Lepen Wengi *)

Angka 79,9 persen bukan sekadar statistik, ia adalah cermin relasi antara pemimpin dan masyarakat tentang bagaimana legitimasi dibangun, dirawat, dan dinegosiasikan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen menunjukkan bahwa kepercayaan sosial terhadap arah kepemimpinan nasional sedang berada pada titik yang relatif kuat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa hasil survei nasional mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen, yang menandakan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional. Ia menjelaskan bahwa tingginya kepuasan tersebut dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap ketegasan Presiden dalam pemberantasan korupsi, program-program bantuan kepada rakyat, serta kebijakan yang dinilai memiliki bukti konkret di lapangan. Burhanuddin juga menekankan bahwa generasi muda menjadi basis penting dukungan karena melihat kepemimpinan Prabowo mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan sembari membangun fondasi jangka panjang.

Sebagaimana kekuasaan, legitimasi tidak hanya lahir dari prosedur elektoral, melainkan dari pengalaman sehari-hari warga. Ketika bantuan sosial terasa nyata, ketika stabilitas keamanan terjaga, dan ketika narasi pembangunan memiliki arah, maka kepercayaan tumbuh sebagai hasil interaksi sosial yang berulang. Angka kepuasan tinggi menjadi indikasi bahwa sebagian besar warga merasa negara hadir dalam horizon kehidupan mereka.

Namun kepemimpinan bukan hanya soal hasil kebijakan, melainkan juga soal gaya. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden Prabowo bukan sosok yang anti-kritik. Ia menyampaikan bahwa Prabowo memahami bagaimana menangani kritik, termasuk dengan berdialog dan merangkul berbagai pihak. Hendri bahkan menanggapi pernyataan Presiden dalam rapat nasional yang menyebut “kalau tidak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029” sebagai ekspresi manusiawi, bukan sikap anti-kritik. Dalam tafsirnya, pernyataan tersebut menunjukkan respons emosional yang wajar, bukan penutupan ruang dialog.

Dari perspektif budaya politik Indonesia, respons terhadap kritik sering kali menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Seorang pemimpin yang bersedia mendengar, meski tidak selalu menyetujui, sedang memainkan peran sebagai broker of meaning—penghubung berbagai aspirasi yang berbeda. Kemampuan merangkul ini bukan sekadar retorika, melainkan seni menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman pandangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penekanan yang menarik. Ia menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi diposisikan sebagai refleksi kepercayaan masyarakat, bukan tujuan utama pemerintahan. Menurut Prasetyo, fokus Presiden tetap pada percepatan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pernyataan ini penting karena menunjukkan kesadaran bahwa legitimasi harus terus diperbarui melalui kerja nyata, bukan sekadar dirayakan sebagai capaian.

Dalam kerangka analisis kebijakan, ini adalah bentuk ritual accountability—bahwa pemerintah menyadari dirinya berada dalam relasi timbal balik dengan warga. Kepuasan hari ini tidak menjamin kepuasan esok hari. Ia harus dijaga melalui konsistensi tindakan.

Sikap serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik tidak membuat pemerintah mengabaikan suara minoritas yang menyatakan ketidakpuasan. Menurut Dasco, sekitar dua persen publik yang tidak puas justru dipandang sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan ke depan. Dalam tradisi demokrasi deliberatif, suara kecil bukan ancaman, melainkan koreksi moral.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menambahkan bahwa isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, ketegasan Presiden dalam menangani praktik korupsi telah ikut memperkokoh legitimasi sosial pemerintahan saat ini. Dalam masyarakat yang telah lama terpapar narasi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kewenangan, kehadiran simbol ketegasan hukum menjadi elemen penting dalam membangun rasa keadilan kolektif. Hal ini menciptakan persepsi bahwa negara benar-benar hadir untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Kepercayaan publik yang tercermin dalam angka 79,9 persen dapat dipahami sebagai bentuk social contract yang sedang bekerja antara pemerintah dan masyarakat. Publik memberikan dukungan karena melihat arah kebijakan yang jelas, ketegasan dalam penegakan hukum, serta komitmen terhadap keterbukaan. Namun, kontrak sosial ini bersifat dinamis dan tidak dapat dianggap selesai. Ia membutuhkan kesinambungan kerja, ruang dialog yang terjaga, serta kemampuan pemerintah untuk terus merespons kritik dengan sikap terbuka dan solutif.

Dalam konteks ini, kepemimpinan matang mampu mengubah kritik menjadi energi perbaikan. Keberanian Presiden Prabowo untuk mendengar dan merangkul berbagai pandangan layak terus dirawat, proses pemerintahan pastinya akan berjalan makin sehat dan adaptif. Kritik yang dikelola dengan baik ini dapat menjadi kompas moral dan intelektual yang membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan ke depannya.

Jika seni merangkul perbedaan terus dipertahankan, dan kerja nyata tetap menjadi poros utama, maka legitimasi yang hari ini tercermin dalam angka 79,9 persen berpotensi berkembang menjadi modal sosial jangka panjang. Modal ini penting untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika politik nasional, sekaligus menjadi landasan kuat bagi transformasi bangsa menuju pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Rizky Ananta Prasetyo )*

Survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 dan dirilis ke publik pada 8 Februari 2026 menghadirkan gambaran yang kuat mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan publik tercatat mencapai 79,9 persen, terdiri atas 13,0 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas. Sementara itu, 17,1 persen menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak menjawab. Dalam lanskap demokrasi yang kompetitif, angka ini mencerminkan legitimasi sosial yang solid bagi pemerintahan yang tengah berjalan.

Momentum rilis pada 8 Februari 2026 menjadi penting karena menunjukkan evaluasi publik setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan efektif. Hasil ini bukan sekadar cerminan popularitas personal, melainkan indikator penerimaan terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah. Dalam situasi global yang diwarnai ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik, stabilitas dukungan publik menjadi fondasi utama keberlanjutan agenda pembangunan nasional.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa jika kategori sangat puas dan cukup puas digabungkan, tingkat approval rating Presiden Prabowo tergolong sangat tinggi untuk ukuran seorang presiden. Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut relatif konsisten dibandingkan periode Januari 2025. Konsistensi ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat tidak bersifat fluktuatif atau sesaat, melainkan terjaga dalam rentang waktu yang signifikan.

Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa secara komparatif tingkat kepuasan Presiden Prabowo pada fase awal pemerintahannya lebih tinggi dibandingkan awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014. Ia menguraikan bahwa Presiden Prabowo memiliki basis dukungan elektoral yang luas, termasuk kesinambungan dukungan dari pemilih pemerintahan sebelumnya. Sinergi dukungan tersebut memperkuat stabilitas politik nasional dan memperluas legitimasi kebijakan.

Meski angka kepuasan tinggi, Burhanuddin Muhtadi juga mengingatkan bahwa responden yang menyatakan sangat puas masih berada pada kisaran 13 persen. Artinya, terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan agar persepsi sangat puas semakin menguat. Catatan ini justru memperlihatkan bahwa survei tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legitimasi, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang konstruktif.

Salah satu temuan paling menarik adalah alasan utama di balik kepuasan publik. Pemberantasan korupsi menjadi faktor dominan yang disebut oleh 17,5 persen responden yang puas. Pergeseran ini menandakan bahwa publik menangkap komitmen pemerintah dalam memperkuat integritas tata kelola negara. Selain itu, 15,6 persen responden menilai Presiden Prabowo sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Program kerja yang dinilai baik disebut oleh 11,0 persen responden, sementara 10,5 persen menilai kinerja pemerintah memiliki bukti nyata. Faktor ketegasan dan kewibawaan tetap menjadi elemen penting dalam persepsi positif publik.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan yang mendapat respons positif luas. Program ini dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Upaya memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup menunjukkan orientasi jangka panjang pemerintah terhadap kualitas generasi mendatang. Selain itu, program sekolah rakyat yang memperluas akses pendidikan memperkuat persepsi bahwa negara hadir secara konkret bagi kelompok rentan.

Dari sisi demografi, basis kepuasan didominasi oleh generasi muda, khususnya Generasi Z. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa kelompok ini merupakan penopang utama dukungan sejak Pemilu 2024 dan kecenderungan tersebut tetap konsisten dalam survei kepuasan terbaru. Dukungan generasi muda menjadi indikator penting karena kelompok ini dikenal kritis, adaptif terhadap teknologi, dan sensitif terhadap isu transparansi serta peluang ekonomi.

Secara gender, tingkat kepuasan sedikit lebih kuat di kalangan perempuan, sementara laki-laki juga menunjukkan angka kepuasan tinggi sebesar 77,9 persen. Dari sisi wilayah dan etnik, terdapat variasi yang wajar dalam negara majemuk seperti Indonesia. Jakarta mencatat tingkat kepuasan terendah yakni 53 persen, namun tetap berada dalam kategori mayoritas puas. Variasi ini justru menunjukkan bahwa survei dilakukan secara proporsional dan merepresentasikan keberagaman sosial Indonesia.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menjelaskan bahwa survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di seluruh provinsi. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen serta melalui proses quality control yang ketat, hasil ini memiliki validitas metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Respons politik terhadap hasil survei ini juga menunjukkan optimisme. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai tingkat kepuasan 79,9 persen membuktikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia memandang capaian tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam konteks pemerataan kesejahteraan di tengah tekanan ekonomi global.

Menurut Eddy Soeparno, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat memperoleh dukungan positif karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia berpandangan bahwa komitmen pemerintah memastikan hak atas pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan. Survei ini juga dipandang sebagai masukan bagi kementerian terkait untuk memperbaiki aspek kebijakan yang masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, temuan survei yang dilakukan 15–21 Januari 2026 dan dirilis 8 Februari 2026 tersebut memperlihatkan bahwa fondasi legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo bertumpu pada kombinasi kepemimpinan tegas, komitmen pemberantasan korupsi, serta program sosial yang berdampak langsung bagi rakyat. Tingginya tingkat kepuasan publik memberikan ruang manuver politik yang lebih luas untuk menjalankan reformasi struktural dan mempercepat pembangunan.

Tantangan global dan domestik tentu tetap ada. Namun, dengan dukungan publik yang mencapai hampir 80 persen, pemerintah memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas dan memperluas manfaat kebijakan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin kepercayaan mayoritas rakyat terhadap arah pembangunan nasional. Ke depan, konsistensi implementasi, penguatan kualitas pelayanan publik, serta komunikasi yang efektif akan menjadi kunci agar basis sangat puas semakin bertambah dan legitimasi pemerintahan semakin kokoh.

)* Penulis merupakan Analis Politik Nasional

JAKARTA — Generasi Z tercatat sebagai kelompok usia dengan tingkat kepuasan tertinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini terungkap dalam survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia, yang menunjukkan kuatnya dukungan anak muda terhadap pemerintahan saat ini melalui kebijakan yang dinilai konkret dan berdampak langsung.

Peneliti utama sekaligus pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa berdasarkan segmentasi usia, Generasi Z menempati posisi paling tinggi dalam hal kepuasan terhadap kinerja Presiden. “Kalau kita lihat berdasarkan generasi, Gen Z itu yang paling tinggi tingkat kepuasannya,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring.

Ia mengungkapkan, ketika responden Generasi Z yang menyatakan puas diminta menjelaskan alasannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi jawaban yang paling sering muncul. Menurut Burhanuddin, program tersebut dipersepsikan sebagai kebijakan yang sederhana, jelas, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan. “Dan ketika ditanya apa yang membuat mereka puas, salah satu yang paling sering disebut itu adalah Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Selain MBG, Generasi Z juga memberikan penilaian positif terhadap agenda pemberantasan korupsi serta berbagai program bantuan pemerintah yang berjalan sepanjang 2025. Burhanuddin menilai, kombinasi kebijakan sosial yang konkret dan pesan politik yang mudah dipahami menjadi faktor penting tingginya kepuasan generasi muda. “Bagi Gen Z, program yang dampaknya langsung itu lebih diapresiasi,” ujarnya.

Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Survei ini dilakukan pada 15–21 Januari 2026 atau sekitar satu tahun tiga bulan setelah Presiden Prabowo dilantik. Wawancara tatap muka dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno. Ia menilai angka kepuasan tersebut tergolong tinggi dan mencerminkan respons positif masyarakat terhadap kebijakan Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Di tengah dinamika politik global dan kondisi ekonomi yang penuh tantangan, kebijakan Presiden Prabowo mendapatkan respons yang baik. Tentu ke depan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi hasil survei ini menunjukkan kebijakan presiden sudah on the right track,” kata Eddy.

Eddy juga menyoroti sambutan positif publik terhadap program MBG serta program sekolah rakyat. Menurutnya, komitmen pemerintah untuk memastikan hak dasar masyarakat, terutama gizi dan pendidikan anak, merupakan amanat konstitusi yang harus terus dijaga. Ia menegaskan, hasil survei Indikator menjadi masukan penting agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat tinggi dan stabil. Survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan angka kepuasan mencapai 79,9 persen dan umumnya didominasi oleh anak muda.

“Kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9 persen. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2) lalu.

Survei yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026 itu juga mencatat 17,1 persen responden kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, serta 0,8 persen tidak menjawab. Burhanuddin menilai capaian tersebut relatif stabil dibanding Januari 2025, bahkan lebih tinggi dibanding awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

“Approval rating Pak Prabowo lebih tinggi karena Pak Prabowo bukan hanya menggantungkan modal elektoral dari dukungan Pak Prabowo sendiri, tapi juga dari Pak Jokowi,” katanya.

Indikator mencatat pemberantasan korupsi menjadi alasan utama kepuasan publik dengan 17,5 persen. Faktor lain meliputi pemberian bantuan, program kerja yang dinilai baik, bukti kinerja, serta karakter kepemimpinan yang tegas dan berwibawa.

Namun, bantuan yang dianggap belum merata menjadi alasan terbesar kelompok tidak puas. “Bantuan itu seperti pisau bermata dua. Ada yang puas karena Presiden Prabowo dianggap sering memberikan bantuan, tapi di kalangan yang tidak puas justru bantuan dianggap tidak tepat sasaran,” kata Burhanuddin.

Basis kepuasan kuat datang dari generasi muda. “Penopang utamanya adalah Gen Z. Ini profil pemilih yang menjadi basis pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin,” ujarnya.

Peneliti Rizka Halida menjelaskan survei melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error ±2,9 persen.

Menanggapi hasil tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak berorientasi pada angka survei.

“Ya sebagaimana setiap ada hasil survei bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar, bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita,” kata Pras.

“Kita ini beberapa kali dalam forum Bapak Presiden selalu mengatakan juga masuk kategori kita ini perang. Perang dengan kemiskinan, perang dengan masalah kualitas pendidikan kita, perang dengan masalah kualitas kesehatan,” ujarnya.***

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bukan mengejar tingginya angka survei kepuasan publik, melainkan memastikan program-program strategis berjalan cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Istana menekankan bahwa kerja nyata dan percepatan pelaksanaan program menjadi prioritas utama untuk menjawab berbagai persoalan mendasar bangsa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hasil survei dari berbagai lembaga, termasuk Indikator Politik Indonesia maupun lembaga survei lainnya, tidak dijadikan target utama pemerintah. Menurutnya, survei hanyalah salah satu potret persepsi publik, sementara tugas utama pemerintah adalah memastikan beban masyarakat berkurang melalui program yang konkret.

“Sebagaimana setiap ada hasil survei, bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar. Bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita,” tegas Prasetyo Hadi.

Ia menjelaskan bahwa percepatan program menjadi keniscayaan karena pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar di berbagai sektor. Presiden Prabowo, kata dia, berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia sedang berjuang keras melawan kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, serta persoalan kesehatan masyarakat.

Menurut Prasetyo, semangat “perang” yang disampaikan Presiden merupakan kiasan untuk menggambarkan keseriusan dan urgensi kerja pemerintah dalam membenahi sektor-sektor mendasar tersebut. Seluruh jajaran kabinet diarahkan untuk bekerja cepat, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

“Ini perang dalam tanda kutip ya, jangan diartikan dengan salah. Musuh kita hari ini itu, jadi kita ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai itu,” tambahnya.

Istana juga menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintah sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat. Jika hasil survei mencerminkan suara publik, hal itu dipandang sebagai masukan, bukan tujuan akhir. Pemerintah memilih tetap fokus pada agenda prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan melalui renovasi sekolah, serta penguatan layanan dasar.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah juga menyadari masih banyak program yang perlu disempurnakan agar manfaatnya dirasakan merata. Karena itu, akselerasi dan evaluasi terus dilakukan agar implementasi kebijakan semakin efektif.

“Tapi kita tidak mengejar itu. Karena sesungguhnya juga masih banyak yang kita belum puas terhadap program-program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, cepat bisa mengurangi kesulitan-kesulitan masyarakat dan itu juga belum semuanya kan, masih butuh waktu,” tegas Prasetyo.

Dengan orientasi pada hasil nyata, pemerintah memastikan energi dan sumber daya difokuskan pada solusi, bukan sekadar persepsi.