Jakarta – Dalam sebulan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berhasil memblokir ratusan ribu situs judi online (judol).

Langkah ini diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menanggulangi masalah judi daring yang semakin marak.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa penanganan judi online kini dilakukan dengan lebih cepat di bawah pemerintahan baru.

“Sebelum pergantian presiden, Desk Pemberantasan Judi Online hanya berhasil menutup 104.819 situs. Namun, sejak 20 Oktober 2024, angka tersebut sudah mencapai 380.000 situs yang diblokir.” Kata Meutya Hafid

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga telah meminta pemblokiran ratusan rekening yang terlibat dalam transaksi judi daring kepada lembaga perbankan.

“Pada bulan November ini saja (rapat pertama tanggal 4 November), kami telah mengirimkan 651 permohonan untuk rekening Bank ini agar ditindaklanjuti atau diblokir. Kami akan terus mendorong dan bekerja sama dengan OJK serta perbankan, khususnya Bank Indonesia,” kata Meutya.

Pemberantasan judi online ini juga mendapatkan dukungan dari sektor swasta.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, mengungkapkan pihaknya mendukung penuh pemerintah memberantas Judol.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dan bekerja sama dengan regulator, termasuk PPATK, Kemkomdigi, BI, dan OJK, untuk memerangi judi online,” ungkapnya.

Karaniya juga menyampaikan bahwa OVO meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL) untuk memanfaatkan teknologi dalam patroli siber dan mendeteksi transaksi judi online.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan, “Fakta yang terjadi saat ini adalah transaksi yang digunakan untuk bermain judi online semakin kecil, namun jumlah pemainnya makin banyak, sehingga akumulatif transaksi yang beredar terkait judi online semakin besar.”

Ivan juga mencatat bahwa Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan perputaran judi online terbesar.

Judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia, tidak hanya sebagai tindakan kriminal, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial.

Menurut data PPATK, perputaran uang terkait judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun, dan pada kuartal pertama 2024, angka tersebut sudah mencapai Rp 110 triliun.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 197.540 anak usia 11-19 tahun terlibat dalam judi online dengan total transaksi mencapai Rp 293,4 miliar.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring melalui Keputusan Presiden RI No. 21/2024.

Satgas ini melibatkan berbagai institusi, termasuk Kemenpolkam, BI, dan lembaga penegak hukum, untuk melakukan pemberantasan judi daring secara tegas dan terpadu.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pesan penting terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikannya usai menggunakan hak pilihnya di TPS 08, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama para pemimpin daerah terpilih. Presiden juga mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Selain itu para pemimpin baru agar fokus pada kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Saya kira itu,” tegas Presiden Prabowo.

Mengenai jalannya Pilkada 2024, Prabowo mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung lancar. Ia menyebut bahwa masyarakat telah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Pasca-Pilkada, semangat kebersamaan harus terus dijaga.

“Setiap pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi setelah itu, kita harus bersatu. Pemenang harus menjadi pemimpin untuk semua, sementara yang kalah tetap harus mendukung agar pemerintahan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memantau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada. Meski situasi hingga kini relatif aman, kewaspadaan tetap menjadi prioritas, terutama menjelang penghitungan hasil suara.

“Pantauan posko pengamanan menunjukkan situasi terkendali. Namun, kami tetap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan di wilayah yang rawan,” ungkapnya.

Pengamanan akan difokuskan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wilayah dengan persaingan ketat antara dua pasangan calon juga menjadi perhatian utama.

Kapolri kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar Pilkada 2024 berlangsung damai. Dengan ajakan ini, harapan besar tertuju pada seluruh elemen bangsa untuk bersinergi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Persatuan adalah kunci. Mari kita berdoa agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak,” tutupnya.

Jakarta – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memastikan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, berjalan sesuai target. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, upaya restrukturisasi BUMN Karya dari tujuh entitas menjadi tiga kelompok besar bertujuan memperkuat fokus pengerjaan proyek prioritas, termasuk di IKN. Restrukturisasi ini, menurut Erick, tidak akan mengganggu jalannya proyek, bahkan menjadi pendorong percepatan.

“Ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk. Jadi ini hanya bagian dari restrukturisasi, tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan. Justru, ini kita pastikan sebagai langkah percepatan,” tegas Erick.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyebutkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur untuk pagu tahun 2025 masih dalam proses peninjauan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, proyek-proyek di IKN tetap dilanjutkan sesuai kontrak yang telah ditetapkan.

“Memang ada kemungkinan kaji ulang dan penyetopan sejumlah proyek, seperti bendungan, tetapi untuk IKN, proyek-proyek tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Dody.

Beberapa BUMN Karya terlibat aktif dalam pengerjaan proyek strategis di IKN. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Mahendra Vijaya, menjelaskan bahwa WIKA saat ini menangani 14 proyek di IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp13 triliun.

“Proyek yang sedang berjalan di antaranya Peningkatan Jalan Kawasan Hankam & Lingkar Sepaku 4, Jaringan Perpipaan Air Limbah Zona 1 & 3, serta Instalasi Pengolahan Air Sepaku. Semua proyek ini adalah penugasan langsung dari pemerintah,” ungkap Mahendra.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) juga menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan IKN. “Kalau ada proyek yang diminta dikerjakan, dengan senang hati akan kami lakukan, termasuk proyek IKN yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah,” ujar Sekretaris Perusahaan WTON, Yushadi.

Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), Joko Raharjo, menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target yang telah ditentukan. Beberapa proyek strategis yang saat ini tengah digarap antara lain Proyek Perkantoran BI Tahap 1 dengan progres 86,20%, Gedung Wing 2 Kementerian PUPR sebesar 22,37%, Pembangunan Jalan Kawasan West Residence mencapai 6,71%, dan Jembatan Akses Bank Indonesia IKN yang telah rampung 100%.

“Kami pastikan semua proyek PTPP di IKN berjalan sesuai rencana. Komitmen ini menjadi bagian dari dukungan kami terhadap keberhasilan pembangunan IKN,” kata Joko.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan ekonomi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Arahan ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kebijakan pemerataan ekonomi melalui program-program strategis yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan sebagai salah satu cara mempercepat pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.

Selain itu, upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah Reforma Agraria melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tentang pembagian tanah, tetapi juga penyediaan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

“Badan Bank Tanah diharapkan aktif dalam memperluas lahan, baik dari tanah yang tidak dimanfaatkan maupun tanah yang telantar, serta berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan minimal 30% tanah negara untuk kepentingan masyarakat,” jelas Suyus Windayana.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran besar dalam mempercepat Reforma Agraria dengan mengutamakan pendekatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Ini mencakup tanah dari berbagai sumber seperti kawasan hutan, non kawasan hutan, serta penyelesaian konflik agraria. Badan Bank Tanah juga diminta memperhatikan persetujuan Komite Badan Bank Tanah yang terdiri dari beberapa menteri terkait sebelum menentukan TORA.

Komitmen pemerataan ekonomi juga diterapkan dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo agar BUMN aktif mendukung pemerataan ekonomi telah menjadi fokus utama.

“Pemerataan ekonomi adalah esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Kita tak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat,” kata Erick Thohir.

Erick menambahkan, sejumlah program ekonomi kerakyatan yang dijalankan BUMN, seperti pembiayaan UMKM dan ultramikro oleh bank-bank BUMN, terus dilanjutkan dan diperluas. Selain itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti kawasan ekonomi khusus di Sanur dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pemerataan ekonomi yang adil dapat tercapai. Pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah kolaboratif dan memastikan program strategis berjalan dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam arahannya kepada Kementerian UMKM, Prabowo menekankan pentingnya dua hal utama, yakni permodalan yang lebih inklusif dan akses pasar yang lebih luas.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Y Moraza, menyampaikan bahwa kementerian telah mulai mengambil langkah konkret untuk mewujudkan arahan tersebut. “Kami telah mulai menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik. Selain itu, kami juga tengah mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan,” ujar Helvi.

Dalam menghadapi tantangan era digital, Helvi menekankan bahwa UMKM harus beradaptasi dan berani masuk ke dalam sistem digitalisasi ekonomi. “UMKM tidak lagi bisa mengandalkan sistem konvensional. Suka tidak suka, digitalisasi adalah kunci keberlanjutan,” kata Helvi.

Kementerian UMKM juga berencana bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri. “Target kami adalah agar UMKM dapat mengambil setidaknya separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi dan keragaman daerah,” tambah Helvi. Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan pendamping UMKM untuk membantu mendorong UMKM naik kelas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM. Menurutnya, teknologi kini menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. “UMKM harus mulai beradaptasi dengan teknologi, terutama dalam berdagang melalui media sosial. Pelatihan khusus harus dilakukan untuk mendukung hal ini,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan bisnis dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan. “Dengan kemitraan, UMKM bisa berbagi informasi dan memperkuat inovasi berdasarkan riset pasar. Kita perlu tahu apa yang dibutuhkan masyarakat agar produk UMKM relevan,” tambah Akhmad.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha, turut memberikan apresiasi atas langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang memperhatikan inklusi keuangan UMKM. Salah satu program yang dinilai strategis adalah penghapusan buku dan tagihan piutang macet untuk sektor UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

“Program ini memberikan harapan besar bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan baru, terutama bagi mereka yang sebelumnya terkendala kredit macet,” kata Eisha. Langkah ini dianggap mampu membuka jalan bagi UMKM untuk kembali bangkit dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Sinergi lintas kementerian, adaptasi teknologi, dan keberpihakan kepada pelaku UMKM adalah kombinasi langkah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

Pemerintah daerah, pendamping UMKM, dan masyarakat diharapkan terus mendukung inisiatif ini untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab UMKM yang kuat adalah kunci menuju Indonesia yang lebih sejahtera. [-red]

Jakarta – Ancaman narkoba di kalangan pelajar semakin menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam upaya melindungi generasi muda, Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalang kekuatan lintas sektor untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan.

Langkah strategis ini tercermin dalam berbagai program yang menyasar pelajar di berbagai daerah. Di Subang, misalnya, Satnarkoba Polres Subang menggelar sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada pelajar SMP IT Al-Mazid. Dalam kegiatan ini, sebanyak 100 pelajar diberikan edukasi mendalam tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

“Kami melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Totalnya ada 100 pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut,” ujar Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu.

Kapolres Subang juga menjelaskan, sosialisasi ini tidak hanya mengenalkan berbagai jenis narkoba, tetapi juga dampak buruknya bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Ragam modus operandi yang sering digunakan pengedar narkoba turut dijelaskan agar pelajar lebih waspada.

“Kami juga mengajak para pelajar untuk membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan masyarakat,” sambungnya.

Langkah serupa juga menjadi fokus di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Anggota DPRD Kaltara, Hj. Siti Laela, menyuarakan keprihatinannya terkait meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

“Ada kekhawatiran pelajar menggunakan narkoba,” katanya.

Siti Laela mendorong Dinas Pendidikan untuk berperan aktif dalam pencegahan, termasuk melalui pengembangan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler yang dapat menjadi benteng bagi pelajar dari pengaruh narkoba.

“Pentingnya untuk memberikan ruang positif bagi anak-anak dan pelajar melalui kegiatan ekstrakurikuler, sehingga bisa membentengi dari penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut membahas persoalan ancaman peredaran Narkoba di dunia pendidikan.

“Kami membicarakan banyak hal terkait dengan ancaman terhadap generasi muda, mulai dari masalah narkoba, judi online yang sedang menjadi perhatian, hingga kenakalan remaja lainnya,” ungkap Jenderal Listyo dalam konferensi pers.

Sementara itu, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program-program edukasi seperti Polisi Mengajar akan ditingkatkan untuk memperkuat perlindungan dan pembentukan karakter siswa, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kami bersama-sama sepakat untuk melakukan kerja sama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik,” tuturnya.

Melalui kolaborasi yang melibatkan kepolisian, institusi pendidikan, dan masyarakat, berbagai program dijalankan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya barang haram ini. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun generasi emas yang bebas dari pengaruh negatif narkoba.

Oleh: Mohamad Jasin)*

Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo, sejumlah kebijakan yang pro-UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi sorotan positif di kalangan pelaku usaha. Salah satu kebijakan yang mendapat banyak apresiasi adalah penghapusan utang bagi pelaku UMKM yang terdampak oleh berbagai kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi dan krisis global. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perhatian nyata terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sejak dilantik, Presiden Prabowo mengedepankan sektor UMKM sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional. Dalam visi yang digagasnya, UMKM tidak hanya dilihat sebagai penyumbang lapangan pekerjaan, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekonomi yang harus diberdayakan. Penghapusan utang UMKM menjadi salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut.

Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha mengatakan dampak positif program penghapusanbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, di mana debitur yang terjebak dalam kredit macet bisa mendapat kesempatan untuk mengakses pembiayaan baru dan memulai kembali usahanya.

Kebijakan ini membawa harapan baru bagi banyak pelaku UMKM yang selama ini terpuruk akibat utang yang terus menumpuk. Salah satunya adalah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan yang sering kali menghadapi kendala serius dalam mendapatkan permodalan, akibat kesulitan ekonomi yang berulang. Penghapusan utang memberikan kesempatan untuk kembali berinovasi, memperbaiki usaha, dan memulai kembali tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh kesulitan finansial. Ini adalah langkah nyata yang bisa mendorong sektor UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing.

Bagi banyak pelaku UMKM, kebijakan ini adalah angin segar yang datang pada waktu yang tepat. Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, seperti kesulitan dalam mengakses permodalan, naiknya biaya produksi, hingga pembatasan yang diterapkan akibat pandemi, membuat banyak pelaku usaha kecil terpuruk.

Tidak hanya membantu meringankan beban finansial, kebijakan ini juga memberi dampak positif terhadap psikologis pelaku UMKM. Pelaku usaha merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, yang selama ini sering kali dirasa kurang mendukung sektor ini secara maksimal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite IV NTB, Evi Apita Maya mengatakan ketika utang UMKM belum dihapuskan, para pelaku UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya. Namun, setelah adanya kebijakan ini nanti, pelaku UMKM kembali membangkitkan perekonomian dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

Tentu saja, kebijakan ini membawa harapan baru bagi banyak pelaku UMKM yang selama ini terpuruk akibat utang yang terus menumpuk. Salah satunya adalah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan yang sering kali menghadapi kendala serius dalam mendapatkan permodalan, akibat kesulitan ekonomi yang berulang. Penghapusan utang memberikan kesempatan untuk kembali berinovasi, memperbaiki usaha, dan memulai kembali tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh kesulitan finansial. Ini adalah langkah nyata yang bisa mendorong sektor UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing.

Selain itu, kebijakan penghapusan utang UMKM juga memberikan sinyal positif kepada sektor keuangan dan perbankan. Lembaga keuangan pun diharapkan dapat lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM di masa depan. Dengan adanya kebijakan ini, ada harapan bahwa sektor keuangan akan lebih terbuka dan berani memberikan dukungan kepada UMKM, yang sering kali dianggap berisiko tinggi.

Dalam upaya mempercepat penghapusan piutang macet, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan telah memetakan sejumlah langkah yang akan dilakukan, yang terdiri dari pendataan pelaku usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan dan industri mode dan kuliner, koordinasi dengan bank Himbara, badan layanan umum (BLU), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pendataan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut merupakan langkah pertama yang sangat penting. Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, pemerintah perlu memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang diterapkan dapat lebih terfokus pada yang memang membutuhkan intervensi. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor ini.

Respons terhadap kebijakan penghapusan utang ini juga datang dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah organisasi dan asosiasi UMKM di Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas langkah yang dinilai sangat baik. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasa lebih optimis untuk melanjutkan usahanya setelah mendapat kesempatan untuk memulai kembali tanpa beban utang. Sebagian besar menganggap kebijakan ini sebagai langkah progresif yang dapat mendorong sektor UMKM menuju masa depan yang lebih cerah.

Kebijakan penghapusan utang UMKM di era Presiden Prabowo mendapat banyak apresiasi karena dianggap sebagai langkah yang sangat tepat dan mendesak bagi sektor yang paling rentan di Indonesia. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, yang merupakan bagian integral dari ekonomi nasional. Apresiasi tersebut menunjukkan adanya harapan baru bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit lebih kuat dan berdaya saing dalam perekonomian global.

)*Penulis merupakan Analis Ekonomi Makro – Lembaga Riset Ekonomi Nusantara

Oleh : Anindira Putri Maheswani)*

Rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 perlu mendapat apresiasi bersama. Pasalnya, kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.

Ditengah ketidakpastian global saat ini, peran pemerintah dalam merancang strategi mitigasi yang tepat menjadi sangat krusial. Kebijakan pendukung yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional sekaligus melindungi kelompok rentan dari dampak negatif penyesuaian pajak harus segera diprioritaskan.

Langkah-langkah mitigasi yang terarah tidak hanya dapat meminimalisir risiko kontraksi ekonomi, tetapi juga memastikan tujuan jangka panjang, seperti pemerataan kesejahteraan, tetap tercapai. Program bantuan sosial, insentif pajak bagi pelaku UMKM, serta pembebasan pajak pada barang kebutuhan pokok menjadi contoh konkret kebijakan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis untuk jangka panjang. Dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi diperlukan agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik. Dengan mitigasi yang tepat, penyesuaian PPN tidak harus menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat perekonomian menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memberikan pandangan bahwa penyesuaian PPN memiliki potensi besar untuk menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif yang relevan untuk menjaga kelangsungan pergerakan ekonomi nasional, khususnya bagi sektor usaha kecil dan mikro. Menurutnya, insentif ini penting agar masyarakat tetap memiliki daya adaptasi terhadap beban pajak yang meningkat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sudah menantang.

Selain itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga menekankan pentingnya penguatan program bantuan sosial (bansos). Ia memandang bahwa bansos adalah instrumen yang dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah kontraksi ekonomi akibat penyesuaian pajak.

Langkah ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga produktivitas pelaku UMKM, mempertahankan daya saing, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen.

Lebih lanjut, Josua melihat bahwa kebijakan penyesuaian PPN ini, bila dikelola dengan baik, dapat mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam jangka panjang, peningkatan penerimaan pajak diyakini dapat memperkuat anggaran negara untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, Indonesia bisa meraih posisi sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa hasil dari penyesuaian PPN ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai bentuk program sosial dan subsidi. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut demi mendukung masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan subsidi berbagai kebutuhan pokok menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

DJP juga telah menunjukkan langkah progresif dengan memperluas lapisan penghasilan yang dikenakan tarif pajak rendah, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta per tahun. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar tetap berkembang di tengah penyesuaian pajak.

Sebagai tambahan, tidak semua barang dan jasa akan dikenakan PPN. Kebutuhan dasar seperti beras, jagung, kedelai, serta jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum dibebaskan dari pengenaan PPN. Kebijakan ini mencerminkan prinsip gotong-royong, di mana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi diharapkan dapat berkontribusi lebih besar, sementara kelompok menengah ke bawah mendapatkan perlindungan.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengelola implementasi penyesuaian PPN ini secara strategis. Pengawasan yang ketat terhadap penyaluran bansos dan subsidi menjadi elemen kunci agar manfaat yang dijanjikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Pada akhirnya, penyesuaian PPN ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat basis penerimaan negara jika diiringi dengan langkah mitigasi yang tepat. Dengan dukungan insentif yang relevan dan kebijakan sosial yang responsif, Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap lapisan masyarakat dapat berkontribusi sesuai kemampuannya, dan pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju pemerataan ekonomi. Kini saatnya bagi pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kebijakan ini agar benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak, sekaligus mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Persada Institute

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2024 telah selesai, meninggalkan berbagai dinamika politik yang perlu untuk disikapi bersama. Namun, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa menjadi penanda bahwa demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Masyarakat dari berbagai lapisan kini mulai merajut kebersamaan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif pasca pesta demokrasi tersebut. 

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai upaya saling merangkul kembali antarpartai politik dan masyarakat pasca Pemilihan Kepala Daerah menjadi cerminan pentingnya nilai-nilai demokrasi yang berbasis gotong royong.

Rekonsiliasi tersebut dianggap sebagai langkah vital untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, terutama di tengah keberagaman masyarakat. Dengan rekonsiliasi, potensi perseteruan akibat polarisasi dapat diminimalisasi, memungkinkan perbedaan pandangan politik diolah menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun negeri. 

Momentum rekonsiliasi pasca Pilkada Serentak 2024, menurut Dimas, sangat relevan dengan filosofi demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kebersamaan ini bukan hanya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga memperlancar proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dengan optimal, tanpa harus dibebani isu polarisasi yang tajam. 

Pemerhati kebijakan publik, Nurdin I. Muhammad, juga menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi demi terciptanya harmoni sosial dan kestabilan pasca kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

Ia menilai bahwa tantangan utama yang muncul adalah maraknya isu SARA dan penyebaran hoaks selama Pilkada. Fenomena itu, jika dibiarkan, dapat merusak kerukunan masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa menjadi solusi konkret dalam mengembalikan kepercayaan dan keakraban di tengah masyarakat. 

Nurdin menekankan bahwa Pilkada 2024 seharusnya menjadi momentum untuk mempromosikan nilai-nilai kerukunan, keadilan, dan keberagaman. Proses demokrasi lokal setiap lima tahunan itu memiliki potensi besar untuk membawa kemakmuran, asalkan seluruh pihak dapat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama.

Dengan suasana kondusif, pemerintahan yang terbentuk nantinya diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat tanpa terkecuali, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. 

Dalam pandangan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, suasana kondusif pasca Pilkada Serentak 2024 menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyoroti bahwa konflik sosial sering kali muncul akibat perbedaan pilihan politik, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara. Edi juga mengingatkan bahwa mereka yang kalah dalam ajang kontestasi politik lokal ini harus bersikap legawa, demi menjaga harmoni di tengah masyarakat. 

Lebih jauh, Edi melihat bahwa suasana kondusif tersebut memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Selain itu, stabilitas yang tercipta juga akan mendorong kemajuan daerah, karena proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan akibat perselisihan politik. Dengan demikian, rekonsiliasi pasca Pilkada menjadi langkah strategis untuk mencegah keterpurukan ekonomi sekaligus memperkuat rasa persatuan. 

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memiliki dampak langsung terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat mampu meredam perbedaan dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, maka demokrasi dapat berkembang dengan lebih sehat. Pola pikir yang mengedepankan akal sehat dalam berpolitik akan menjadikan ajang pemilihan ini sebagai instrumen untuk memperkuat kerukunan, bukan sebaliknya. 

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan momentum rekonsiliasi ini untuk mempererat tali persaudaraan yang sempat renggang akibat polarisasi. Ketegangan yang muncul selama proses Pilkada sering kali menimbulkan perpecahan di tengah keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Dengan terciptanya suasana kondusif, hubungan yang sempat retak dapat diperbaiki, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif. 

Langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh para pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi lainnya kini membuktikan bahwa keakraban dapat kembali dijalin setelah perbedaan tajam selama kontestasi politik.

Momen pasca Pilkada tersebut mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia, yang tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga proses untuk membangun kembali harmoni di tengah masyarakat. 

Dengan stabilitas politik yang terus terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk melanjutkan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, rekonsiliasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan. Ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahun itu memang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Momen rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya berdemokrasi dengan sehat. Setiap individu diajak untuk menghargai perbedaan, menghindari provokasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat kerukunan, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keutuhan bangsa. 

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam mengelola demokrasi di tengah keberagaman. Dengan langkah ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk bersatu tetapi juga untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.

Keakraban yang terjalin kembali menjadi modal sosial yang sangat berharga, yang akan terus mengokohkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi gotong royong yang inklusif dan berkeadilan. 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam visi besar menuju Indonesia Emas 2045, perang melawan narkoba bukan hanya sekadar agenda pemerintah, tetapi juga bagian integral dari misi menyelamatkan generasi muda yang menjadi harapan masa depan bangsa. Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkotika.

Narkoba telah lama menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN), Wanda Ferdiana, menyampaikan bahwa kejahatan narkotika termasuk ke dalam jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika bersifat terorganisir lintas negara dan internasional, serta menjadi ancaman serius yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, ia menilai bahwa perlawanan terhadap kejahatan ini menjadi tantangan global yang juga dihadapi oleh Indonesia.

Dalam konteks ini, BNN terus berupaya meningkatkan peran pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan penyalahgunaan narkotika. Edukasi publik menjadi salah satu strategi penting dalam melawan ancaman ini, seiring dengan pendekatan hukum yang dilakukan oleh aparat negara.

Polri memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama dalam menindak tegas jaringan narkotika. Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menyatakan bahwa berbagai pengungkapan kasus narkoba yang telah dilakukan oleh Polri merupakan wujud perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, narkoba adalah ancaman besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi harapan bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Komjen Wahyu juga menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo terkait pemberantasan narkoba sudah sangat jelas, yakni harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Selain itu, perintah Kapolri juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan ini, Polri berhasil menggagalkan sejumlah aksi penyelundupan dan peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional, sehingga mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika.

Selain aspek hukum, dampak narkoba terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Mary Liziawati, mengungkapkan bahwa masalah narkoba bukan sekadar persoalan individu, melainkan sudah menjadi ancaman serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat, keamanan, dan masa depan bangsa. Menurut dr. Mary, penyalahgunaan narkoba adalah salah satu kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan loss generation atau generasi yang hilang apabila tidak segera ditangani.

Dr. Mary menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kesungguhan hati, konsistensi, serta orientasi jangka panjang. Ia juga menggarisbawahi bahwa upaya pencegahan ini merupakan investasi penting dalam membangun generasi masa depan yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Selain itu, ia mengajak para guru di sekolah untuk turut serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya narkotika, sehingga dapat meningkatkan kesadaran generasi muda akan ancaman narkoba.

Di era Presiden Prabowo, pemberantasan narkoba dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan. Selain penegakan hukum, edukasi dan rehabilitasi menjadi pilar utama dalam strategi nasional melawan narkoba. Pemerintah bekerja sama dengan BNN, Polri, Kementerian Pendidikan, serta berbagai instansi terkait untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Wanda Ferdiana, menilai bahwa keberhasilan perang melawan narkoba membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kampanye antinarkoba, pelatihan, dan penguatan peran keluarga juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ancaman narkotika.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar yang membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa. Dalam visi ini, generasi muda menjadi aset paling berharga. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan generasi muda tetap sehat, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Presiden Prabowo memahami bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba adalah fondasi penting untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkoba. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan bangsa.

Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang teguh, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju, sejahtera, dan bebas dari ancaman narkotika pada tahun 2045. Visi besar ini membutuhkan langkah nyata dan konsistensi, demi tercapainya Indonesia Emas yang gemilang.

Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba, baik melalui edukasi, pelaporan aktivitas mencurigakan, maupun pendampingan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

*) Pemerhati kebijakan publik