Jakarta – Film Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak dianggap tidak relevan, bahkan cenderung menyesatkan dan provokatif.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan bahwa mayoritas tahapan pesta demokrasi tingkat daerah berjalan lancar, meskipun beberapa wilayah memerlukan pemungutan suara ulang akibat bencana alam.

Pemerintah, menurutnya, telah mengantisipasi berbagai potensi hambatan dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menjaga keamanan.

Ia menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 menjadi perhatian dunia internasional karena membuktikan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Sebagian besar tahapan berjalan lancar, aman, dan damai. Meski ada tantangan, pemerintah memastikan kolaborasi antarlembaga mampu mengatasinya dengan baik,” ungkap Budi Gunawan.

Sebelumnya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 yang menghapus larangan keluarga petahana mencalonkan diri.

Ia menilai putusan tersebut sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari hubungan kekerabatan.

“MK sudah benar memutus bahwa hak politik tidak boleh dibatasi berdasarkan status keluarga. Fenomena politik dinasti lebih kepada persoalan moralitas politik, bukan semata konstitusionalitas,” jelas Mahfud MD.

Kelancaran Pilkada 2024 menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia telah semakin matang.

Ajang kontestasi lokal tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak lagi terperangkap oleh dinamika politik dinasti, melainkan terus bergerak menuju transparansi dan integritas.

Jakarta – Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi isu Politik Dinasti melalui Film dokumenter Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa hari menjelang Pilkada 2024. Sebab isu politik dinasti saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dirinya turut berpesan kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam kontestasi politik, hendaknya kapasitas seseorang yang menjadi tolok ukur dan harus dinilai secara objektif

Dirinya sangat mengapresiasi Putusan MK tahun 2015 yang telah menghapus praktik politik dinasti.

“Hak setiap individu untuk mencalonkan diri adalah bagian dari demokrasi. Tidak adil jika hubungan keluarga menjadi penghalang, karena kapasitas seseorang harus dinilai secara objektif,” tutur Mahfud.

Namun, narasi keliru yang disebarkan oleh film Keluarga Berkuasa perlu diwaspadai.

Film tersebut mencoba menggambarkan politik dinasti masih menjadi ancaman, padahal faktanya Pilkada 2024 justru membuktikan bahwa demokrasi tetap berjalan sehat dan transparan.

Mahfud MD menekankan, persoalan politik dinasti lebih terkait dengan moralitas politik daripada konstitusionalitas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan tahapan Pilkada berlangsung dengan baik.

“Sebagian besar tahapan Pilkada berjalan aman dan damai. Aparat TNI dan Polri berhasil mengatasi gangguan di beberapa titik, sehingga pelaksanaan tetap terkendali,” ujar Budi Gunawan.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi yang matang demi menjaga kualitas demokrasi dalam ajang kontestasi politik lokal tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat, Pilkada 2024 berhasil menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Dengan fakta tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan serta provokatif dan terus menjaga semangat demokrasi

Oleh: Bagas Pratama Adi

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin meresahkan masyarakat. Pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab besar yang harus ditangani dengan langkah strategis dan pendekatan menyeluruh. Ancaman narkotika dipandang tidak hanya membahayakan generasi muda, tetapi juga merusak tatanan sosial serta masa depan bangsa. 

Kepala Negara menyatakan bahwa perang melawan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi hal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Presiden Prabowo juga menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai kunci keberhasilan dalam melawan ancaman narkotika di Indonesia. 

Untuk mendukung komitmen tersebut, Presiden menetapkan strategi yang mencakup penanaman nilai anti-narkotika sejak dini melalui program pendidikan, penindakan tegas terhadap jaringan pengedar, dan pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi peredaran narkoba.

Selain itu, penguatan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat menjadi fokus utama dalam agenda pemberantasan narkotika. Keberhasilan langkah ini tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari berkurangnya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung penuh visi Presiden Prabowo dengan mengarahkan jajarannya untuk memetakan jalur distribusi narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Penindakan terhadap berbagai modus penyelundupan menjadi prioritas, termasuk yang melibatkan pelaku dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kapolri menekankan pentingnya evaluasi kinerja anggota melalui sistem reward and punishment. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong setiap anggota Polri untuk bekerja lebih keras dalam mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika. 

Selain itu, Kapolri juga memperkuat pembenahan internal, terutama terkait anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Langkah pembinaan diterapkan bagi pelanggar ringan, namun tindakan tegas berupa pemecatan tetap diberlakukan untuk pelanggaran berat. Upaya ini bertujuan memastikan integritas institusi Polri dalam memberikan contoh baik kepada masyarakat. 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, turut menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan jelas kepada seluruh jajaran kabinet agar tidak ada toleransi terhadap aktivitas yang berhubungan dengan narkoba.

Sinergi lintas kementerian, termasuk Kejaksaan Agung dan Polri, terus diperkuat untuk memastikan pemberantasan narkotika berjalan efektif. Menteri Meutya juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung langkah pemerintah, baik melalui pelaporan aktivitas mencurigakan maupun melalui edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. 

Melalui program Asta Cita yang diusungnya, Presiden Prabowo menempatkan pemberantasan narkotika sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup edukasi dan rehabilitasi bagi para pengguna.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang menyasar sisi supply dan demand. Penindakan tegas terhadap penyelundupan dilakukan bersamaan dengan upaya menekan permintaan melalui kampanye edukasi yang masif di masyarakat. 

Presiden Prabowo Subianto percaya bahwa perjuangan melawan narkoba membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan dampak signifikan dalam menekan peredaran barang haram tersebut. Langkah ini sejalan dengan visinya untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sehat, serta membangun generasi muda yang memiliki daya saing tinggi di tingkat global. 

Ancaman narkotika tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Presiden Prabowo memandang generasi muda sebagai aset paling berharga bagi bangsa, sehingga pemberantasan narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Setiap langkah harus terukur dan memiliki dampak nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. 

Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menghadapi persoalan narkoba melalui pendekatan holistik dan strategi yang komprehensif. Dari langkah penindakan hukum, edukasi, hingga rehabilitasi, semua upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari ancaman narkotika.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perang melawan narkoba adalah perjuangan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. 

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemberantasan narkoba memiliki peran penting. Edukasi tentang bahaya narkoba harus ditanamkan sejak usia dini, sementara dukungan teknologi seperti sistem deteksi dini dan pengawasan digital diterapkan untuk memutus jaringan pengedar. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mempersempit ruang gerak para bandar dalam menjalankan aksinya. 

Selain itu, pemerintah juga memastikan agar seluruh lembaga yang terlibat memiliki kapasitas maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar tidak ada lagi pihak yang membekingi atau melindungi aktivitas narkotika. Pesan tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk menjalankan tugas secara transparan dan berintegritas. 

Dengan komitmen tinggi dari Presiden Prabowo dan dukungan penuh dari jajaran pemerintah, upaya pemberantasan narkoba diharapkan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah terukur dan sinergi yang kuat, Indonesia akan menjadi negara yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari ancaman narkotika. Kepala Negara optimistis bahwa melalui kebijakan ini, masa depan bangsa dapat diselamatkan, menciptakan generasi muda yang kuat dan berdaya saing di era globalisasi. 

Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh Novianti Kusnandar )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku yang mencapai 66 juta, UMKM mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi hingga 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran strategis UMKM menjadi sorotan utama sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Prabowonomics.

Kebijakan ekonomi Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Salah satu target ambisius dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, jauh di atas capaian rata-rata 5% pada era sebelumnya. Presiden Prabowo juga menetapkan tujuan penghapusan kemiskinan absolut, yang diimplementasikan melalui program investasi, penguatan ekspor, serta pengembangan sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Di tengah strategi besar ini, UMKM memainkan peran penting sebagai motor penggerak pertumbuhan yang inklusif.

Program-program spesifik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit untuk Pengusaha Kuat (Krupuk) menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM. Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam program ini bertujuan untuk mendorong graduasi UMKM agar naik kelas. Pemerataan akses permodalan, melalui program-program seperti ini, menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Tidak hanya itu, kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta juga membuka peluang inovasi bagi sektor UMKM, terutama di industri ritel. Direktur SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, menyebut bahwa program Krupuk memberikan dukungan penting bagi UMKM toko kelontong agar mampu bersaing di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan memperluas akses terhadap permodalan dan teknologi, UMKM diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi modern.

Selain permodalan, fokus pemerintah juga tertuju pada digitalisasi UMKM. Transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar UMKM, baik di dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo mendorong program edukasi dan pelatihan berbasis teknologi bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk. Hal ini sejalan dengan strategi peningkatan ekspor, di mana UMKM berperan sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar global.

Kontribusi UMKM juga signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ketahanan sektor ini terbukti saat menghadapi krisis pandemi COVID-19, di mana UMKM mampu menjadi penyokong ekonomi masyarakat. Ke depan, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperkuat daya tahan UMKM melalui kebijakan yang inklusif, memastikan sektor ini tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dengan dominasi UMKM di struktur ekonomi Indonesia, pemerataan pembangunan menjadi aspek penting yang ditekankan oleh Prabowonomics. Fokus pada pengembangan UMKM di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah juga berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas produk UMKM ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pemerintah terus berupaya menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam rantai nilai global. Melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan standarisasi, UMKM Indonesia kini lebih siap untuk bersaing di pasar internasional. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan daya saing ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM menjadi agenda prioritas. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, pemerintah memastikan program-program pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan akses perempuan pada permodalan, teknologi, dan pelatihan. Hal ini tidak hanya memberdayakan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Di era Presiden Prabowo, UMKM bukan hanya sekadar sektor usaha, melainkan menjadi simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi rakyat. Dengan dukungan kebijakan yang pro-UMKM, program-program inovatif, serta kolaborasi lintas sektor, UMKM diharapkan mampu memainkan peran lebih besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis UMKM juga akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Pemerintah optimistis bahwa dengan mengoptimalkan potensi UMKM, cita-cita tersebut dapat tercapai, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.

UMKM adalah harapan dan masa depan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, UMKM akan terus berkembang dan menjadi penopang utama pembangunan ekonomi bangsa.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh : Recky Rumbiak )*

Provokasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada peringatan 1 Desember yang mereka klaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) OPM selalu menjadi masalah bagi upaya pemerataan ekonomi di Bumi Cenderawasih, bahkan di seluruh Indonesia.

Gerakan tersebut bukan hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat percepatan pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong langkah strategis untuk memastikan seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua meraih kemajuan yang berkeadilan. Namun, provokasi dari kelompok separatis ini tetap menjadi tantangan besar. 

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw (mama Sip), menilai bahwa seluruh masyarakat harus lebih bijak menyikapi tanggal 1 Desember. Ia meminta agar hari tersebut lebih difokuskan pada peringatan Hari AIDS Sedunia ketimbang dijadikan ajang untuk menuntut referendum dan terprovokasi HUT OPM.

Mama Sip menegaskan bahwa narasi Papua merdeka yang diusung OPM hanyalah angan-angan yang tidak punya dasar. Ia mengingatkan bahwa banyak anak muda telah terpengaruh oleh informasi yang dipelintir oleh kelompok tertentu, baik di dalam maupun luar negeri. 

Keberadaan OPM menjadi ancaman bagi percepatan pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah. Berbagai aksi anarkis dan teror yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga para pekerja proyek yang bertugas membangun infrastruktur di wilayah tersebut.

Padahal, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, aksi-aksi yang dilakukan oleh gerombolan OPM telah menghambat berbagai program strategis yang dirancang untuk kemajuan Bumi Cenderawasih. 

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya langkah tegas dalam menghadapi OPM. Ia menilai bahwa tindakan anarkis yang dilakukan kelompok separatis itu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tidak kenal kompromi.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Indonesia hingga ke Papua dengan melibatkan aparat gabungan TNI, Polri dan BIN untuk memastikan kondusivitas di seluruh wilayah. Kolaborasi antara berbagai institusi itu terus dioptimalkan agar konflik yang diakibatkan oleh OPM dapat segera diselesaikan. 

Langkah-langkah strategis juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak terganggu. Presiden RI kedelapan telah menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia, termasuk Papua, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan dalam kampanye merupakan salah satu langkah besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pemerintah, di bawah arahan Kepala Negara, akan terus menggali potensi pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri, salah satunya melalui investasi dan penguatan sektor UMKM. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah konkret sedang dipersiapkan untuk mencapai target tersebut. Pemerintah akan menggenjot investasi dan membuka pasar ekspor sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Selain itu, pendekatan berbasis tenaga kerja intensif menjadi fokus utama untuk menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah, termasuk Papua. Strategi ini diharapkan dapat menguatkan fondasi ekonomi di wilayah yang masih berjuang melawan tantangan pembangunan. 

Gangguan dari kelompok OPM tidak hanya menciptakan rasa tidak aman, tetapi juga menurunkan daya tarik investasi di wilayah Papua. Padahal, potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional jika dikelola dengan baik dan didukung oleh stabilitas keamanan. 

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program pembangunan di Indonesia, termasuk Papua berjalan dengan lancar. Dalam dokumen visi dan misinya, ia mencatat pentingnya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada stabilitas yang harus dijaga dari ancaman separatisme. 

Dengan langkah-langkah tegas dan terukur yang diambil oleh pemerintah, diharapkan Papua dapat segera menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Pemerintah terus memastikan bahwa percepatan pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak akan terganggu oleh aksi-aksi provokatif dari OPM.

Seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Papua, memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di wilayah mereka masing-masing. 

Provokasi HUT OPM bukan hanya ancaman bagi stabilitas, tetapi juga hambatan besar bagi upaya pemerataan ekonomi. Dengan dukungan dari seluruh pihak, Papua diharapkan dapat segera mewujudkan potensi besarnya sebagai salah satu pilar kemajuan Indonesia.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan terus melangkah maju untuk memastikan bahwa pemerataan ekonomi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Tanah Air. 

Peringatan 1 Desember tidak seharusnya menjadi ajang untuk menghidupkan kembali narasi separatisme yang hanya membawa kerugian bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat perlu harus lebih fokus pada pembangunan dan kemajuan yang tengah diupayakan pemerintah. Narasi OPM tentang kemerdekaan hanyalah ilusi yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Papua maju bersama NKRI.

)*  Penulis adalah mahasiswa asal Papua tinggal di Manado

Oleh : Gavin Asadit )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi inisiatif monumental yang dirancang sebagai simbol transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Proyek ini bertujuan menciptakan kota masa depan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dalam prosesnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta menjadi faktor kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan IKN Nusantara.

Salah satu sinergi pemerintah dengan sektor swasta yaitu kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Asian Development Bank (ADB), kerja sama tersebut untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan IKN. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan bahwa pihaknya mendukung kolaborasi termasuk dukungan pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.

Adanya dukungan dan kolaborasi dari sektor swasta patut diapreasiasi. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Sementara itu, kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia. Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan

Lebih lanjut, sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan Mei 2023, yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon, ADB telah memberikan dukungan senilai 5 juta USD atau setara 75 miliar rupiah dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli. Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerja sama strategis antara Otorita IKN dan ADB menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa depan.

Di sisi lain, kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan IKN. Hingga awal 2024, sekitar 54% dari kebutuhan pendanaan berasal dari skema ini. Kemudahan investasi, fasilitas fiskal, dan berbagai insentif membuat proyek IKN menarik bagi investor domestik dan asing. Beberapa proyek strategis yang telah dimulai melibatkan pengembangan kawasan pendidikan, hunian, dan fasilitas komersial.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa untuk sampai saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (Lol) dari pengusaha swasta yang berminat berinvestasi di IKN. Dengan adanya minat dari para investor swasta pembangunan IKN Nusantara dapat lebih cepat terealisasi. Hal tersebut jawaban dari komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan, seperti peluncuran Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara juga memperkuat daya tarik IKN di mata investor swasta.

Pemerintah juga memprioritaskan pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Program pemberdayaan UMKM, konsultasi publik, serta pelatihan keterampilan menjadi bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang aktif terlibat dalam pembangunan kota baru ini. Pemerintah mencatat peningkatan jumlah UMKM dari 417 pada pertengahan 2023 menjadi 650 pada awal 2024.

Pembangunan IKN tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan tetapi juga mencakup inisiatif reforestasi besar-besaran. Hanya 25% dari total luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fisik, sementara 65% sisanya akan menjadi kawasan hijau. Upaya ini selaras dengan tujuan menjadikan IKN sebagai kota hutan pertama di Indonesia. Strategi ini juga melibatkan komunitas internasional melalui program Green Movement dan komitmen reforestasi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah saat ini, Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sebagai agenda prioritas pemerintah karena pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan nasional dan memberi multiplier effect secara luas.

Meski banyak capaian yang telah diraih, tantangan seperti koordinasi antar-pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan pendanaan tetap harus diatasi. Namun, optimisme terhadap keberhasilan IKN tetap tinggi. Pemerintah dan mitra swasta terus bekerja untuk menciptakan kota yang tidak hanya layak huni tetapi juga dicintai oleh penghuninya.

IKN dirancang sebagai kota masa depan yang mencerminkan integrasi sempurna antara teknologi, keberlanjutan, dan budaya. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, IKN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi global. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol transformasi Indonesia tetapi juga motor penggerak utama menuju pemerataan ekonomi dan pembangunan secara keberlanjutan. Dengan visi yang kuat, IKN siap mengantarkan Indonesia menuju era baru yang lebih gemilang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Meki Yanimbe )*

Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2024 yang baru saja selesai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Proses demokrasi ini berjalan relatif lancar dan damai, berkat kerja sama antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Situasi kondusif yang tercipta menunjukkan keberhasilan sinergi yang terbangun di tengah berbagai tantangan.

Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Eddy Sumitro Tambunan, mengatakan kedamaian dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada adalah hasil kerja sama antara semua pihak, dan semangat persatuan serta toleransi harus menjadi landasan dalam menjalani proses demokrasi.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan TNI AD terus menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tugas TNI meliputi dukungan logistik, pengamanan, dan pencegahan potensi konflik dari awal hingga akhir proses Pilkada. Menurutnya, netralitas TNI adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan mendukung terciptanya situasi yang tertib dan aman.

Di Papua, Kapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Patrige Renwarin, mengatakan meskipun terdapat insiden di beberapa wilayah pegunungan, kondisi keamanan secara keseluruhan tetap terkendali. Aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif dalam menangani kejadian-kejadian yang terjadi sehingga proses pencoblosan dapat berlangsung dengan baik. Renwarin juga mengajak masyarakat Papua untuk menerima hasil Pilkada dengan lapang dada dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban.

Tokoh Pemuda dan Adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, mengatakan masyarakat harus menghindari provokasi yang dapat memicu konflik. Ia menegaskan bahwa Pilkada seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan memicu perpecahan. Masyarakat Tolikara perlu menolak isu-isu terkait HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dapat merusak kedamaian di wilayah tersebut.

Penolakan terhadap HUT OPM menjadi bagian penting dari upaya menjaga situasi kondusif pasca-Pilkada, terutama di Papua. Provokasi yang sering terjadi menjelang peringatan tersebut harus diantisipasi dengan sikap tegas dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat Papua telah menunjukkan komitmen untuk hidup damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa keinginan ini terwujud.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, mengatakan Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan pasca-Pilkada. Meskipun ada beberapa kendala teknis dan gangguan keamanan di sejumlah wilayah, sebagian besar proses Pilkada berjalan lancar. Pemerintah juga memastikan semua proses yang belum selesai akan diselesaikan sesuai jadwal, sehingga tidak mengganggu stabilitas demokrasi.

Momentum ini mencerminkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum dalam menjaga kedamaian. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola dinamika politik yang kompleks tanpa mengorbankan persatuan.

Situasi kondusif yang berhasil tercipta pasca-Pilkada menjadi bukti nyata bahwa persatuan dan sinergi berbagai pihak dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat keamanan, tokoh adat, pemuda, hingga pemerintah daerah dan pusat, perlu terus menjaga semangat kerja sama ini. Provokasi yang bertujuan memecah belah harus dilawan dengan kedewasaan berpikir dan semangat persatuan.

Kehadiran aparat yang profesional, tokoh masyarakat yang bijak, serta masyarakat yang sadar akan pentingnya persatuan adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas. Ke depan, momentum ini harus terus dijaga untuk membangun kepercayaan antarwarga dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemilu bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan untuk mempererat kebersamaan sebagai bangsa.

Ancaman terhadap stabilitas, seperti isu separatisme yang sering muncul menjelang HUT OPM, harus diantisipasi dengan pendekatan yang bijaksana. Masyarakat Papua telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk hidup damai dalam bingkai NKRI. Dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa keinginan ini terwujud.

Stabilitas yang kondusif pasca-Pilkada perlu dijadikan modal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Keamanan dan kedamaian adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan.

Dengan menolak provokasi dan menjaga persatuan, Indonesia tidak hanya membuktikan kekuatan demokrasinya tetapi juga memperkokoh fondasi kebangsaan. Sinergi yang telah terjalin harus dijaga dan ditingkatkan agar cita-cita mewujudkan bangsa yang damai, adil, dan sejahtera dapat benar-benar tercapai. Masyarakat, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya ini, diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga situasi yang damai dan menolak segala bentuk provokasi yang mengancam persatuan bangsa.

)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua

Oleh : Tyas Permata Wiyana )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran membuktikan komitmennya dalam menjaga moralitas bangsa dengan langkah tegas memberantas judi online. Masyarakat pun mengapresiasi upaya pemerintahan saat ini yang optimal memerangi Judi online salah satunya melalui penguatan sinergitas lintas instansi.

Judi online telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital. Kemudahan akses melalui perangkat pintar membuat perjudian daring merambah ke berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Meski terlihat seperti hiburan semata, judi online menyimpan berbagai bahaya serius yang dapat merusak moral, ekonomi, dan mental masyarakat.

Dari sisi ekonomi, judi online sering kali menjebak pengguna dalam lingkaran hutang. Janji kemenangan besar menggoda banyak orang untuk terus bertaruh, meskipun peluang menang sangat kecil.  Secara sosial, judi online dapat memicu keretakan hubungan keluarga dan masyarakat. Ketergantungan pada perjudian sering kali membuat seseorang mengabaikan tanggung jawabnya, baik sebagai anggota keluarga maupun bagian dari komunitas. Lebih parah lagi, promosi judi melalui media sosial melibatkan berbagai figur publik, yang secara tidak langsung memberi pengaruh buruk pada generasi muda.

Berbagai upaya Pemerintah dalam memberantas judi online telah menunjukkan hasil positif. Salah satu pencapaian besar adalah pemblokiran lebih dari 104 ribu situs judi online hanya dalam 16 hari setelah Desk Pemberantasan Judi Online menggelar rapat perdana pada 4 November 2024.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa angka tersebut terus meningkat, dan sejak pemerintahan baru dimulai pada 20 Oktober 2024, total situs yang diblokir mencapai lebih dari 380 ribu.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Desk Pemberantasan Judi Online yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam). Kolaborasi yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, Bank Indonesia (BI), serta penyedia jasa pembayaran (PJP) yang menunjukkan efektivitas pendekatan lintas sektor dalam mengatasi permasalahan yang kompleks ini.

Menteri Meutya Hafid menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi dan memblokir situs yang terindikasi menjadi sarana perjudian daring. Ia menyebut bahwa hingga 19 November, sebanyak 104.819 situs telah ditutup. Jika dihitung sejak awal pemerintahan baru, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 380 ribu.

Tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs, pemerintah juga mempersempit ruang gerak aktivitas keuangan ilegal yang terkait dengan judi online. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengungkapkan bahwa BI telah membekukan sekitar 7.500 rekening bank yang terindikasi terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk judi daring. Data ini diperoleh dari hasil temuan internal dan laporan penyedia jasa pembayaran (PJP).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk tidak hanya memutus akses digital para pelaku, tetapi juga menghentikan aliran dana yang menjadi tulang punggung operasional mereka. Kerja sama antara Bank Indonesia dan PJP menjadi elemen kunci dalam mengidentifikasi dan memblokir rekening mencurigakan.

Selain itu, upaya pemberantasan juga menyasar promosi judi online yang kerap dilakukan melalui media sosial. Terkait hal itu, Polri telah menangkap 85 influencer yang diduga mempromosikan situs judi daring. Dari operasi ini, aparat berhasil menyita uang sebesar Rp77,6 miliar, 858 ponsel, 111 perangkat elektronik, serta ratusan rekening bank dan kartu ATM.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak-pihak yang berkontribusi dalam memperluas jangkauan judi online melalui promosi digital. Tindakan hukum yang tegas memberikan sinyal bahwa siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini akan menghadapi konsekuensi serius.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah membawa dampak positif yang signifikan. Judi online tidak hanya menjadi ancaman terhadap moral masyarakat tetapi juga berpotensi merugikan secara ekonomi dan sosial. Dengan pemblokiran situs, pembekuan rekening, dan penindakan terhadap promotor, pemerintah berhasil mengurangi aksesibilitas judi online di masyarakat.

Selain itu, keberhasilan ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai ancaman yang kerap terkait dengan aktivitas judi daring, seperti pencucian uang, penipuan, dan eksploitasi data pribadi. Hal ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap pengaruh promosi judi online.

Meskipun capaian ini patut diapresiasi, tantangan tetap ada. Para pelaku judi online terus mencari celah baru untuk beroperasi, baik melalui platform digital yang berbeda maupun metode transaksi yang lebih canggih. Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbarui teknologi dan strategi untuk mengantisipasi modus-modus baru.

Selain itu, kerja sama internasional diperlukan mengingat banyak situs judi online beroperasi dari luar negeri. Dengan memperkuat hubungan dengan negara lain, pemerintah dapat memastikan bahwa pemberantasan ini berjalan lebih efektif dan komprehensif.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas judi online adalah bukti nyata komitmen mereka dalam menjaga integritas bangsa. Langkah-langkah tegas yang dilakukan patut diapresiasi sebagai upaya menjaga moralitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, keberhasilan ini juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan menjauhi aktivitas judi online, melaporkan situs atau akun yang mencurigakan, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya judi daring, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang bersih dan aman. Mari katakan tidak pada judi online demi masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Jakarta – Pemerintah semakin serius dalam memerangi praktik judi online yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Melalui upaya yang terkoordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, serta instansi terkait lainnya, pemerintah telah berhasil memblokir lebih dari 5 juta situs judi online yang beroperasi ilegal di seluruh Indonesia.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dunia digital, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

“Judi online telah menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi ekonomi masyarakat tetapi juga bagi kesehatan mental dan sosial anak muda. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penutupan situs judi ilegal untuk memastikan dunia maya kita aman dan bebas dari praktik ilegal,” kata Menkomdigi Meutya.

Menurut data dari Kemenkomdigi, dari tahun 2017 hingga 25 November 2024 sebanyak lebih dari 5 juta domain judi online yang terindikasi beroperasi tanpa izin resmi telah diblokir. Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aplikasi judi yang tidak terdaftar di platform resmi.

Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan tegas terhadap aplikasi judi ilegal yang beredar di Indonesia juga semakin ditingkatkan.

“Sejak tahun 2017 hingga 25 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil memblokir sebanyak 5.253.543 konten yang terkait dengan judi online,” ujar Meutya.

Pencapaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten berbahaya.

Di samping pemblokiran situs, pemerintah juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kampanye informasi dan penyuluhan. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak buruk perjudian.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa pihaknya dan Kemenkomdigi bekerja sama menanggulangi kasus judi online dengan melakukan berbagai sosialisasi maupun penyuluhan untuk mengurangi angka kecanduan judi online di kalangan anak muda.

“Kami telah bekerja sama dengan Kominfo untuk menanggulangi masalah ini. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam godaan perjudian online,” ujar Kabareskrim Polri.

Langkah tegas yang dilakukan Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap situs-situs judi online untuk memastikan bahwa praktik ilegal tersebut dapat diberantas secara menyeluruh.

PAPUA — Masyarakat di Papua harus menjaga kedamaian selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan mewaspadai provokasi Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mereka klaim sepihak jatuh pada 1 Desember.

Tokoh Pemuda dan Adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, mengimbau agar warga tidak terprovokasi isu menyesatkan yang dapat memicu konflik, seperti perang suku.

Karmin mengingatkan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Tolikara harus didukung penuh demi kemajuan wilayah tersebut.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap propaganda kelompok separatis menjelang HUT OPM.

“Tolikara aman dan damai, dan Papua bagian dari NKRI, itu harga mati,” tegas Karmin.

Seruan serupa disampaikan Herman Yoku, mantan anggota TPN-OPM yang juga sebagai Kepala Suku Besar Wikaya-Arso Keerom.

Herman menyatakan bahwa 1 Desember yang sering diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat merupakan penipuan sejarah.

Ia menjelaskan bahwa bendera Bintang Kejora, yang diklaim sebagai simbol kemerdekaan, sebenarnya merupakan bendera klub sepak bola dari wilayah Nafri.

“Yang mengklaim 1 Desember sebagai HUT Kemerdekaan Papua itu karena tidak paham sejarah,” ujar Herman.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk menolak perayaan HUT OPM dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Herman menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia, dan klaim kemerdekaan hanyalah propaganda yang memperdaya generasi muda.

Di tengah persiapan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, kekejaman kelompok separatis kembali memakan korban.

Kolonel Inf Candra Kurniawan, Kapendam XVII/Cenderawasih, mengungkapkan bahwa anggota OPM melakukan pembunuhan terhadap seorang warga bernama SN (43) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 27 November 2024.

Korban yang dikenal aktif melayani masyarakat ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh.

“Pembunuhan ini sangat keji, biadab, dan tidak berperikemanusiaan. Korban adalah warga yang selama ini melayani masyarakat,” ujar Candra.

Aparat keamanan TNI-Polri terus mengejar para pelaku dan berkomitmen menjaga situasi agar tetap kondusif.

Upaya ini diharapkan dapat memastikan ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahunan tersebut berjalan damai dan bebas dari gangguan.

Seluruh masyarakat diminta untuk mendukung langkah tersebut demi keberlangsungan pembangunan dan kemajuan Papua.