Jakarta – Direktur Eksekutif JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama), Wawan Gunawan, mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap maraknya disinformasi bernuansa agama yang berpotensi meningkat selama bulan Ramadan.

Ia menegaskan bahwa ruang digital kerap menjadi medium penyebaran narasi provokatif yang dapat memicu ketegangan sosial, terutama ketika sentimen keagamaan dimainkan secara emosional.

Ramadan, menurutnya, harus dijaga sebagai momentum pemurnian diri dan penguatan solidaritas kebangsaan, bukan justru dijadikan ajang memperuncing perbedaan. Dalam konteks itu, kesadaran kolektif untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya menjadi keharusan moral.

Wawan mengakui bahwa dinamika intoleransi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

“Kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan acara keagamaan, dan kita tidak boleh menutup mata akan hal itu,” ujarnya.

Ia menilai, pengabaian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut hanya akan memperbesar ruang tumbuhnya prasangka dan ketidakpercayaan antarkelompok. Oleh sebab itu, masyarakat diminta lebih cermat membaca konteks serta tidak mudah terseret arus informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Menurutnya, pola penyebaran disinformasi saat ini semakin kompleks karena memanfaatkan algoritma media sosial yang mempercepat viralitas konten. Kelompok muda yang menjadi pengguna aktif platform digital memiliki posisi strategis untuk memutus rantai penyebaran hoaks.

“Kalau generasi saya kan pendatang di media sosial itu. Kalau anak-anak generasi muda itu begitu lahir sudah punya gadget, gitu. Nah, bangun percakapan-percakapan yang membuat hidup lebih indah. Bangun percakapan-percakapan di media sosial yang membuat hidup kita semakin damai. Jadi, jangan membangun narasi kata-kata bahasa yang tidak baik,” tegas Kang Wawan.

Ia menekankan bahwa etika komunikasi digital harus menjadi bagian dari praktik keberagamaan yang substansial.

Wawan juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat literasi digital, moderasi beragama, serta penegakan hukum terhadap penyebar ujaran kebencian.

Kebijakan tersebut dinilainya sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya pada momen-momen sensitif seperti Ramadan.

Namun ia menggarisbawahi bahwa regulasi tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif warga dalam membangun budaya dialog dan musyawarah. Tanggung jawab menjaga kerukunan, kata dia, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara.

Lebih jauh, ia berharap Ramadan menjadi ruang pembelajaran sosial yang melampaui dimensi ritual.

“Menurut saya, teman-teman yang berpuasa harus kembali pada makna hakiki puasa, yaitu menahan diri dari nafsu. Gitu ya,” katanya.

Pengendalian diri tersebut, lanjutnya, harus tercermin dalam sikap menahan amarah, tidak reaktif terhadap provokasi, dan mengedepankan penyelesaian secara damai.

“Kita harus bertambah sabar, kita bertambah halus jiwanya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memprovokasi kita, atau ada hal yang tidak disukai, kita tidak boleh melakukan kekerasan, tidak langsung menghakimi, tidak boleh diskriminatif, dan harus diselesaikan secara musyawarah, gitu,” tutupnya.

Dengan komitmen tersebut, Ramadan diyakini dapat menjadi fondasi penguatan toleransi dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Jakarta – Direktur Eksekutif JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama), Wawan Gunawan, mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam merawat toleransi dan menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan. Ia menegaskan bahwa semangat keberagaman harus terus diperkuat, terutama di tengah dinamika sosial yang masih menyisakan sejumlah persoalan intoleransi di berbagai daerah.

Momentum Ramadan, menurutnya, bukan hanya ritual keagamaan tahunan, melainkan juga ruang strategis untuk memperkuat etika publik dan solidaritas kebangsaan. Dalam konteks itu, peran anak muda menjadi sangat krusial karena mereka berada di garis depan arus informasi dan percakapan digital.

Wawan tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia.

“Kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan acara keagamaan, dan kita tidak boleh menutup mata akan hal itu,” ujarnya.

Ia menilai, sikap abai terhadap persoalan tersebut justru berpotensi memperlebar ruang polarisasi dan memperlemah kohesi sosial. Karena itu, ia mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak terjebak dalam narasi provokatif yang menyangkut isu SARA dan berpotensi merusak harmoni.

Menurut Wawan, karakter generasi muda yang lekat dengan teknologi digital harus dipandang sebagai kekuatan, bukan ancaman. Ia menyebut generasi saat ini sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama gawai serta media sosial, sehingga memiliki kapasitas besar dalam membentuk opini publik.

“Kalau generasi saya kan pendatang di media sosial itu. Kalau anak-anak generasi muda itu begitu lahir sudah punya gadget, gitu. Nah, bangun percakapan-percakapan yang membuat hidup lebih indah. Bangun percakapan-percakapan di media sosial yang membuat hidup kita semakin damai. Jadi, jangan membangun narasi kata-kata bahasa yang tidak baik,” tegas Kang Wawan.

Ia menekankan pentingnya literasi digital, etika komunikasi, dan tanggung jawab moral dalam setiap unggahan maupun interaksi daring.

Lebih jauh, Wawan berharap Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Ia menilai esensi puasa tidak berhenti pada menahan lapar dan dahaga, melainkan juga pengendalian diri dari sikap agresif, diskriminatif, dan reaktif.

“Menurut saya, teman-teman yang berpuasa harus kembali pada makna hakiki puasa, yaitu menahan diri dari nafsu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penguatan kesabaran dan kelembutan jiwa harus tercermin dalam perilaku sosial sehari-hari, termasuk dalam merespons perbedaan.

“Kita harus bertambah sabar, kita bertambah halus jiwanya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memprovokasi kita, atau ada hal yang tidak disukai, kita tidak boleh melakukan kekerasan, tidak langsung menghakimi, tidak boleh diskriminatif, dan harus diselesaikan secara musyawarah, gitu,” tutupnya.

Sikap ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga stabilitas nasional. Dengan sinergitas antar umat beragama, Ramadan diharapkan menjadi momentum konsolidasi nilai-nilai toleransi serta penguatan persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Jakarta – Menyambut bulan suci Ramadan, berbagai elemen masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, memperkuat persatuan, dan menciptakan suasana yang aman, damai, serta penuh toleransi.

Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), Wawan Gunawan mengatakan realitas toleransi di Indonesia menunjukkan dinamika yang perlu disikapi secara objektif. Di satu sisi, masih terdapat sejumlah peristiwa yang mencerminkan tantangan dalam menjaga kerukunan.

“Ya, tentu ada sisi baik, sisi buruknya ya, kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan acara Natal, kita tidak boleh menutup mata. Itu terjadi di Indonesia ini. Tetapi juga ada banyak praktek baik yang ada di Indonesia. Tapi saya juga banyak menyaksikan, di mana ada masjid dan gereja satu tembok, mereka bekerja sama membersihkan halaman,” ujar Wawan.

Tradisi gotong royong seperti kegiatan bersih desa menjelang bulan Ramadan juga melibatkan seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai kolektivitas dan kepedulian sosial yang menjadi perekat kehidupan bermasyarakat.

“Atau dalam konteks bulan puasa ya, di desa-desa itu ada praktek bersih-bersih desa. Dimana yang terlibat dalam bersih-bersih desa itu, semua agama terlibat. Karena concern-nya adalah desa kami harus bersih,” lanjutnya.

Lanjut Wawan, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan alami untuk mencintai harmoni. Perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan realitas yang telah hadir sejak lama dalam perjalanan bangsa.

“Bahwa pada dasarnya orang Indonesia itu mencintai harmoni. Jadi, kan perbedaan di Indonesia itu bukan barang baru, sesuatu yang sudah lama ada,” ujarnya.

Dalam konteks kondusivitas saat ramadan, penting untuk kembali menghidupkan memori kolektif akan kearifan lokal yang menekankan nilai keguyuban dan kebersamaan. Ramadan dapat menjadi momentum yang relevan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut.

“Nah, Ramadan ini, bulan puasa ini mudah-mudahan menjadikan masyarakat kembali guyub. Karena nanti ada taraweh bersama, ada ngabuburit bersama, ada saling mengunjungi. Jadi, bulan puasa ini menjadi momentum keagamaan bagi muslim, tapi juga menjadi momentum kultural bagi semua penduduk Indonesia,” ujar Wawan.

Melalui semangat gotong royong dan toleransi, Ramadan diharapkan menjadi momentum memperkuat harmoni nasional. Dengan kebersamaan seluruh elemen bangsa, suasana yang damai dan penuh keberkahan dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk sekaligus mempererat persaudaraan dalam bingkai persatuan Indonesia.

Jakarta – Sudah tibanya bulan suci Ramadan, ajakan untuk menjaga kondusivitas sosial kembali mengemuka. Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), Wawan Gunawan, mengingatkan pentingnya menjadikan Ramadan bukan hanya sebagai momentum ibadah, tetapi juga sebagai ruang memperkuat toleransi, keguyuban, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Wawan mengakui, praktik intoleransi masih terjadi di sejumlah daerah.

“Kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah atau pelarangan acara Natal. Kita tidak boleh menutup mata, itu memang terjadi di Indonesia. Tapi di sisi lain, ada juga banyak praktik baik yang hidup di tengah masyarakat,” ujar Wawan Gunawan saat dialog secara daring di Jakarta selasa 17/02/2026.

Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah terdapat masjid dan gereja yang hanya dipisahkan satu tembok, namun warganya saling bekerja sama membersihkan lingkungan. Di desa-desa, tradisi bersih desa saat Ramadan juga melibatkan seluruh pemeluk agama.

“Kepeduliannya sederhana, desa kami harus bersih. Bahkan saat Lebaran, mudik sekarang bukan hanya milik umat Islam. Saudara-saudara non-Muslim juga ikut menikmati libur Lebaran. Begitu pula saat Natal dan Tahun Baru, semua merasakan suasana liburan. Artinya, toleransi itu hidup di Indonesia, meski memang masih ada riak-riak,” jelasnya.

Menurut Wawan, bangsa Indonesia sejatinya mencintai harmoni. Perbedaan bukan hal baru, tetapi sudah menjadi bagian dari sejarah panjang kebangsaan. Tantangannya saat ini adalah berkurangnya ruang perjumpaan sosial akibat perubahan gaya hidup dan dominasi gadget.

“Dulu orang tua kita akrab dengan tetangga, anak-anak main bersama tanpa melihat perbedaan agama. Sekarang interaksi itu berkurang. Karena itu, momen-momen seperti ronda, arisan, makan bersama atau ngaliwet bareng perlu dihidupkan kembali. Itu bagian dari daya tahan sosial kita agar tidak mudah terprovokasi isu SARA,” tegasnya.

Dalam konteks Ramadan, Wawan mengajak umat Islam kembali pada makna hakiki puasa, yakni menahan diri dan memperhalus jiwa.

“Puasa itu menahan amarah dan hawa nafsu. Jangan sampai atas nama agama lalu melakukan persekusi, misalnya memaksa warung tutup. Kita harus ingat, ada orang yang memang diperbolehkan tidak berpuasa, seperti orang sakit, musafir, ibu hamil, atau lansia,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar Ramadan tidak justru meningkatkan produksi sampah dan pemborosan makanan. Wawan mengajak masyarakat menggalakkan “Green Ramadan”, yakni Ramadan yang ramah lingkungan.

“Belanja untuk buka dan sahur seperlunya. Jangan sampai puasa hanya memindahkan waktu makan, tapi porsinya malah berlipat dan sampah bertambah,” ujarnya.

Lebih jauh, Wawan memandang Indonesia sebagai hasil dari “puasa politik” para pendiri bangsa yang menahan diri demi persatuan dan memilih dasar negara Pancasila. Ia berharap semangat menahan diri itu kembali dihidupkan.

“Puasa harus membawa damai, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi alam. Jangan sampai kita berpuasa tapi marah-marah, atau menebar kebencian di media sosial,” katanya.

Ia juga mengajak generasi muda membangun narasi damai di ruang digital.

“Bangun percakapan yang membuat hidup lebih indah. Karena bahasa mencerminkan cara berpikir. Mari kita isi media sosial dengan pesan perdamaian dan spiritualitas yang jernih,” tambahnya.

Mengutip ajaran Nabi Muhammad, Wawan menegaskan bahwa Islam adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Karena itu, segala perbedaan harus diselesaikan melalui musyawarah, bukan kekerasan.

“Ramadan harus menjadi berkah bagi semua, bukan hanya umat Islam. Mari kita sama-sama menjaga Indonesia, menjaga tensi sosial tetap sejuk, sekaligus menjaga bumi agar tetap lestari,” pungkasnya.

Oleh : Citra Ayu Sanjaya )*

Di tengah lanskap global yang terus bergerak dan kerap menghadirkan kejutan, ketahanan ekonomi tidak lagi sekadar menjadi target pembangunan, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan sebuah negara. Indonesia tampaknya memahami betul premis tersebut. Alih-alih bersikap defensif menghadapi guncangan pasar modal beberapa waktu lalu, pemerintah justru menjadikannya momentum untuk mempercepat reformasi lintas sektor dan memperkuat tata kelola ekonomi nasional.

Sejumlah akademisi menilai langkah pembenahan struktural mulai dari kepastian regulasi hingga kesehatan fiskal merupakan faktor krusial agar perekonomian tetap stabil sekaligus berdaya saing. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengingatkan bahwa perbaikan kebijakan tidak boleh bersifat reaktif. Ia berpandangan reformasi harus berjalan konsisten, terlepas dari ada atau tidaknya gejolak pasar, karena tujuan akhirnya adalah membangun ekonomi yang benar-benar kuat dan bukan sekadar memenuhi tolok ukur global.

Edy juga mengajak melihat dinamika di Bursa Efek Indonesia secara lebih komprehensif. Menurutnya, fluktuasi pasar tidak dapat dilepaskan dari cara lembaga internasional menilai standar ekonomi suatu negara, penilaian yang kemudian membentuk persepsi investor global. Ketika lembaga seperti MSCI atau Moody’s menyesuaikan peringkat, dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga psikologis terhadap kepercayaan pasar.

Pandangan tersebut menemukan resonansi dalam analisis peneliti Institute for Economic and Social Research (LPEM) Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan regulasi merupakan fondasi utama bagi ketahanan ekonomi jangka panjang. Dalam logikanya, investor menanamkan modal dengan horizon bertahun-tahun; tanpa kejelasan aturan, sulit mengharapkan komitmen investasi yang berkelanjutan.

Mervin juga menyoroti pentingnya reformasi lintas sektor untuk menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan tahan terhadap perubahan global. Diversifikasi mitra ekonomi, menurutnya, perlu diperluas agar arus investasi tidak bertumpu pada segelintir negara. Pada saat yang sama, kesehatan fiskal harus dijaga supaya pemerintah memiliki ruang manuver yang cukup ketika tekanan eksternal meningkat. Pengelolaan utang yang prudent, lanjutnya, akan memperkuat kepercayaan pasar sekaligus melindungi perekonomian domestik dari risiko global.

Apa yang disampaikan para akademisi tersebut pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ekonomi nasional memang menempatkan keseimbangan antara stabilitas makro dan percepatan transformasi struktural sebagai prioritas. Pendekatan ini membuat Indonesia berada pada jalur yang semakin matang untuk memperkokoh fondasi jangka panjang tanpa kehilangan momentum pertumbuhan.

Presiden Prabowo Subianto menilai capaian ekonomi saat ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menurutnya, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif. Kinerja kabinet pada tahun pertama pemerintahan juga dinilai telah memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan investor internasional—indikasi bahwa arah kebijakan ekonomi relatif kredibel.

Dari sisi makro, fundamental ekonomi menunjukkan tren penguatan yang konsisten. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,11 persen, angka yang mencerminkan efektivitas stimulus pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh mendekati lima persen menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga dan tentu saja ini menjadi sebuah penopang penting bagi ekonomi yang berbasis pasar domestik besar seperti Indonesia.

Stabilitas harga dan meningkatnya mobilitas masyarakat turut menjaga ritme pertumbuhan. Aktivitas ekonomi yang menguat pada berbagai momentum nasional memperlihatkan bahwa struktur ekonomi domestik memiliki daya tahan yang relatif baik terhadap gejolak eksternal.

Optimisme pemerintah juga tercermin pada target pertumbuhan 2026 yang diproyeksikan berada pada rentang 5,4 hingga 5,6 persen. Sasaran tersebut ditopang oleh sinergi belanja negara, investasi swasta, dan penguatan lembaga investasi strategis. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dipandang sebagai kunci akselerasi pembangunan.

Kesiapan sektor produksi nasional yang semakin membaik bahkan dianalogikan seperti pesawat yang bersiap lepas landas. Perbaikan iklim investasi terus diupayakan melalui berbagai instrumen kebijakan guna menjaga stabilitas sekaligus membuka sumber pertumbuhan baru.

Stimulus yang disalurkan ke sektor perbankan untuk memperkuat likuiditas menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan dirancang menyentuh sisi permintaan dan penawaran sekaligus. Dampaknya terlihat pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli masyarakat, yang oleh pemerintah dipandang sebagai indikator keberhasilan kebijakan fiskal.

Kinerja sektor manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi semakin mempertegas bahwa aktivitas produksi nasional berjalan solid. Industri tidak hanya menopang stabilitas ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja yang merupakan sebuah faktor yang menentukan kualitas pertumbuhan.

Jika ditarik dalam perspektif yang lebih luas, sinergi kebijakan lintas sektor mulai dari regulasi investasi hingga tata kelola pasar keuangan, menunjukkan bahwa reformasi bukan sekadar jargon, melainkan proses yang sedang berlangsung. Reformasi berkelanjutan inilah yang diyakini dapat meningkatkan daya tahan terhadap guncangan global sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, ketahanan ekonomi tidak terbentuk dalam semalam. Ia lahir dari konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, kepastian regulasi, serta keberanian melakukan pembenahan struktural. Indonesia tampaknya sedang menapaki jalur tersebut. Di tengah ketidakpastian global, kombinasi antara stabilitas dan reformasi memberi pesan kuat bahwa ekonomi nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga siap melangkah dengan fondasi yang semakin kokoh.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh: Indah Sekar )*

Koreksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem investasi nasional. Dinamika pasar global yang semakin kompleks mendorong Indonesia untuk mempercepat pembenahan tata kelola ekonomi agar lebih adaptif, transparan, dan berdaya tahan tinggi terhadap tekanan eksternal. Momentum ini juga memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kuat sehingga pemerintah memiliki ruang untuk melakukan reformasi struktural yang lebih terarah.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai peningkatan tata kelola dan transparansi merupakan kebutuhan strategis jangka panjang. Ia berpandangan bahwa perbaikan sistem ekonomi harus tetap berjalan tanpa bergantung pada ada atau tidaknya guncangan pasar. Upaya penguatan itu dinilai penting bukan hanya untuk memenuhi standar global, tetapi juga untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional semakin kokoh dalam menghadapi dinamika global.

Edy juga menilai guncangan pasar saham tidak bisa dipahami hanya sebagai peristiwa finansial. Menurut pandangannya, terdapat pengaruh dari standar internasional yang dibentuk oleh aktor ekonomi global. Lembaga seperti MSCI dan Moody’s sering menjadi rujukan investor dalam menentukan keputusan investasi. Standar global itu kerap mencerminkan kepentingan ekonomi negara atau aktor besar sehingga negara berkembang harus memiliki strategi mandiri dalam menjaga stabilitas ekonominya.

Perspektif itu memperlihatkan bahwa sistem investasi nasional harus terus diperkuat agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan persepsi global. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ekonomi mampu menjaga kepercayaan investor domestik sekaligus meningkatkan daya saing investasi nasional. Upaya reformasi regulasi dan penguatan pengawasan pasar menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Peneliti pada LPEM FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, menilai dominasi aset keuangan global masih sangat kuat. Ia melihat keputusan negara maju sering berorientasi pada kepentingan domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang. Kondisi itu membuat pasar keuangan negara berkembang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan global.

Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan moneter global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Saat Federal Reserve mengurangi stimulus melalui kebijakan quantitative easing, pasar keuangan global mengalami gejolak besar. Dampaknya terasa pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya likuiditas dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Saat itu, nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan dan indeks saham nasional terkoreksi tajam. Kondisi tersebut memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang ketat berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman sehingga menekan sektor usaha dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengalaman historis itu memperlihatkan pentingnya penguatan fondasi ekonomi domestik. Pemerintah saat ini dinilai berada pada jalur yang tepat dengan terus memperkuat stabilitas fiskal, memperbaiki regulasi investasi, serta memperluas basis investor domestik. Langkah ini penting agar ketergantungan terhadap arus modal asing dapat dikurangi secara bertahap.

Sementara itu, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M Habib Abiyan Dzakwan, menilai faktor domestik memiliki peran besar dalam dinamika pasar saham nasional saat ini. Ia melihat pentingnya membangun pola pikir yang menempatkan pembenahan internal sebagai prioritas utama dalam menghadapi tekanan pasar.

Habib menekankan perbaikan tata kelola ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh. Pembenahan tidak hanya pada sektor pasar keuangan, tetapi juga pada aspek hukum, regulasi usaha, serta stabilitas kebijakan jangka panjang. Kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menarik investasi karena investor membutuhkan jaminan stabilitas dalam jangka panjang.

Keterlibatan lintas sektor juga menjadi kebutuhan penting. Dalam konteks geopolitik ekonomi, peran Kementerian Luar Negeri dinilai perlu diperkuat dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional. Sinergi antar lembaga dapat membantu pemerintah mengantisipasi risiko global secara lebih cepat dan terukur.

Stabilitas fiskal juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Pengelolaan utang yang sehat akan menjaga profil risiko negara tetap stabil di mata investor global. Hubungan antara utang negara dan lembaga pemeringkat sangat erat karena penilaian kredit menjadi indikator utama dalam menentukan biaya modal investasi.

Dalam konteks global, pola arus investasi cenderung bergerak menuju aset yang dianggap aman ketika terjadi ketidakpastian geopolitik. Kondisi itu dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang dan berpotensi melemahkan nilai tukar mata uang. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengantisipasi kondisi itu melalui penguatan fundamental ekonomi dan stabilitas sektor keuangan.

Kebijakan suku bunga global juga memengaruhi arus investasi. Kenaikan suku bunga di negara maju dapat mengurangi daya tarik investasi di negara berkembang. Pemerintah merespons dinamika ini dengan memperkuat daya saing investasi domestik melalui reformasi struktural, digitalisasi layanan investasi, serta penyederhanaan regulasi usaha.

Koreksi pasar saham justru menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembenahan sistem investasi nasional. Pemerintah dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas iklim investasi. Dukungan kebijakan yang konsisten akan memperkuat kepercayaan investor domestik dan internasional.

Ke depan, pembenahan sistem investasi membutuhkan komitmen jangka panjang. Tantangan kepentingan global dan domestik akan selalu ada. Pemerintah perlu terus memastikan kebijakan ekonomi berjalan konsisten demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya reformasi yang berkelanjutan diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Astrid Widia )*

Ketika ketidakpastian global masih menjadi bayang-bayang bagi banyak negara, Indonesia justru memperlihatkan daya tahan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Koreksi yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia memang menimbulkan perhatian, namun alih-alih menjadi sinyal pelemahan, dinamika tersebut justru mempertegas satu hal penting: fondasi ekonomi nasional tetap kuat, sementara pemerintah terus bergerak memperbaiki tata kelola agar sistem ekonomi semakin transparan, adaptif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan konsistensi pada keseimbangan antara stabilitas makro dan transformasi struktural. Pendekatan ini bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan bagian dari desain besar untuk memperkokoh fondasi ekonomi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Hasilnya terlihat nyata. Di tengah perlambatan global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5,11 persen, angka yang mencerminkan efektivitas stimulus pemerintah sekaligus ketahanan mesin domestik.

Presiden Prabowo Subianto menilai capaian tersebut sebagai buah kerja kolektif pemerintah. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif. Penilaian itu penting karena stabilitas ekonomi tidak lahir dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari orkestrasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, hingga penguatan sektor riil.

Optimisme serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang melihat fundamental ekonomi nasional terus menunjukkan tren penguatan. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh mendekati lima persen menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, sebuah faktor penting mengingat struktur ekonomi Indonesia bertumpu pada permintaan domestik. Stabilitas harga dan meningkatnya mobilitas masyarakat turut menjaga ritme pertumbuhan, terutama pada periode libur dan hari besar keagamaan yang memperkuat perputaran ekonomi.

Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. Target ini bukan ambisi kosong, melainkan ditopang oleh sinergi belanja negara, investasi swasta, serta penguatan lembaga investasi strategis. Analogi kesiapan ekonomi sebagai pesawat yang bersiap lepas landas menggambarkan keyakinan bahwa sektor produksi nasional semakin siap mendorong akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bahkan melihat prospek ekonomi Indonesia tetap cerah meski dunia dilanda tekanan ketidakpastian. Menurutnya, kekuatan permintaan domestik menjadi penopang utama pertumbuhan, sementara kebijakan fiskal berperan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Sinergi dengan sektor keuangan juga memastikan pembiayaan dunia usaha terjaga, sekaligus mempertahankan likuiditas perekonomian.

Namun kekuatan ekonomi tidak cukup hanya bertahan; ia harus terus diperkuat melalui tata kelola yang baik. Koreksi pasar saham menjadi pengingat bahwa reformasi sistem investasi tidak boleh menunggu krisis. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai peningkatan transparansi dan tata kelola merupakan kebutuhan strategis jangka panjang. Menurutnya, pembenahan sistem ekonomi harus tetap berjalan terlepas dari ada atau tidaknya guncangan pasar, karena langkah tersebut penting untuk memenuhi standar global sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.

Edy juga mengingatkan bahwa gejolak pasar saham tidak bisa dilihat semata sebagai peristiwa finansial. Standar internasional yang dibentuk lembaga seperti MSCI dan Moody’s sering menjadi rujukan investor, dan kerap mencerminkan kepentingan aktor ekonomi besar. Dalam konteks itu, negara berkembang seperti Indonesia perlu memiliki strategi mandiri agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan persepsi global.

Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Peneliti LPEM FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang menyoroti kuatnya dominasi aset keuangan global. Ia melihat kebijakan negara maju sering berorientasi domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang, sehingga pasar keuangan emerging markets menjadi lebih sensitif terhadap perubahan global. Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana pengurangan stimulus oleh Federal Reserve dapat memicu pelemahan nilai tukar dan arus keluar likuiditas.

Di sinilah urgensi reformasi tata kelola menemukan relevansinya. Pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan pasar, serta memastikan kepastian investasi. Perbaikan iklim investasi domestik bukan hanya soal menarik modal asing, tetapi juga membangun kepercayaan investor nasional agar struktur pembiayaan lebih berimbang dan mandiri.

Langkah pemerintah menyalurkan stimulus ke sektor perbankan untuk menjaga likuiditas, misalnya, menunjukkan keberpihakan pada stabilitas jangka panjang. Dampaknya terasa pada meningkatnya aktivitas ekonomi serta perbaikan daya beli masyarakat sebagai salah satu indikator nyata bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran mampu mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.

Kinerja sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansi semakin mempertegas bahwa aktivitas produksi nasional tetap kuat. Industri tidak hanya menjadi penopang stabilitas, tetapi juga motor penciptaan lapangan kerja. Ketika sektor riil bergerak, optimisme ekonomi pun mendapatkan landasan yang konkret.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi Indonesia hari ini bukan sekadar hasil dari kondisi eksternal yang kebetulan menguntungkan. Ia adalah produk dari sinergi kebijakan, reformasi struktural, serta komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Koreksi pasar justru memperlihatkan kedewasaan ekonomi nasional, bahwa Indonesia tidak alergi terhadap dinamika, tetapi menjadikannya momentum untuk berbenah.

Jika konsistensi ini terjaga, Indonesia tidak hanya akan mampu bertahan dari guncangan global, tetapi juga berpeluang melompat menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan. Dengan fondasi domestik yang kuat dan tata kelola yang terus diperbaiki, narasi tentang ketahanan ekonomi Indonesia bukan lagi sekadar optimisme, melainkan realitas yang sedang dibangun.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Aldia Putra )*

Ketika banyak negara masih bergulat dengan ketidakpastian global, Indonesia justru menunjukkan sinyal ketahanan yang patut diperhitungkan. Gejolak yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia bukanlah alarm krisis, melainkan pengingat bahwa ekonomi modern selalu bergerak dalam lanskap yang dinamis. Yang lebih penting, dinamika tersebut membuka ruang refleksi sekaligus mempercepat langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekonomi agar semakin transparan, adaptif, dan berdaya tahan tinggi.

Sejumlah pemangku kepentingan melihat guncangan pasar sebagai momentum strategis untuk memperbaiki fondasi sistem keuangan nasional. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menekankan bahwa pembenahan tidak boleh bersifat reaktif. Menurutnya, reformasi harus tetap berjalan terlepas dari ada atau tidaknya tekanan pasar, karena tujuan utamanya adalah memastikan perekonomian nasional benar-benar kokoh sekaligus memenuhi standar global.

Ia juga mengingatkan bahwa gejolak pasar tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena finansial semata. Dalam pandangannya, penilaian lembaga internasional seperti MSCI dan Moody’s sering kali membawa perspektif tertentu yang tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan. Karena itu, pertanyaan mengenai standar global, siapa yang menetapkan dan untuk kepentingan apa, menjadi relevan bagi negara berkembang yang ingin menjaga kedaulatan ekonominya.

Lebih jauh, Edy mengajak melihat secara jernih dampak riil dari saham yang berfluktuasi. Ia mempertanyakan apakah instrumen yang terguncang benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik luas atau lebih mencerminkan kepentingan kelompok terbatas. Perspektif ini penting agar respons terhadap volatilitas pasar tetap proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

Pandangan tersebut sejalan dengan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang menyoroti masih dominannya kekuatan aset keuangan global. Ia menilai kebijakan negara-negara besar umumnya berorientasi domestik tanpa selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang, sehingga struktur pasar negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap perubahan eksternal.

Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi pelajaran berharga. Ketika stimulus moneter Amerika Serikat mulai dikurangi, arus modal keluar tak terhindarkan, nilai tukar melemah, dan pasar saham terkoreksi tajam. Bahkan, otoritas moneter saat itu harus menaikkan suku bunga yang pada akhirnya menahan laju pertumbuhan. Episode tersebut menegaskan betapa erat hubungan antara geopolitik dan geoekonomi, sekaligus menguatkan urgensi membangun basis investor domestik serta memperbaiki transparansi pasar.

Di tengah konteks global yang kompleks itu, kabar baiknya adalah fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,11 persen dengan akselerasi pada kuartal keempat hingga 5,39 persen. Capaian ini menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan performa ekonomi terbaik di antara kelompok ekonomi besar dunia.

Pertumbuhan tersebut tidak berdiri sendiri. Berbagai indikator sosial ikut membaik, kemiskinan menurun, ketimpangan lebih terkendali, dan pengangguran berangsur turun. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat menjadi bukti bahwa ekspansi ekonomi mulai diterjemahkan ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah pun menatap ke depan dengan optimisme terukur. Target pertumbuhan 2026 dipatok pada kisaran 5,4 hingga 5,6 persen, sebuah sasaran yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya sekaligus membaca peluang global. Mesin pertumbuhan terus diperkuat melalui program prioritas nasional yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja.

Strategi memperluas basis ekonomi tampak dari penguatan koperasi desa hingga pembangunan perumahan rakyat. Ekonomi desa dipandang sebagai jangkar stabilitas karena peningkatan pendapatan masyarakat di akar rumput akan memperkuat daya beli sekaligus menjaga keseimbangan harga.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara tetap ekspansif namun dikelola secara hati-hati. Defisit dijaga dalam batas aman guna mempertahankan kredibilitas fiskal jangka panjang. Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar aktivitas ekonomi langsung bergerak, sementara penerimaan pajak yang meningkat menjadi sinyal bahwa roda ekonomi berputar sehat.

Pembiayaan investasi strategis turut diperluas, terutama melalui hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan industri kreatif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar. Pada saat yang sama, stabilitas pasar keuangan mulai membaik dengan kembalinya arus modal asing ke instrumen obligasi yang menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan investor.

Prioritas pemerintah terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok juga mencerminkan pendekatan ekonomi yang menyeluruh. Distribusi bantuan pangan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan instrumen menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi kelompok rentan.

Jika seluruh potret ini dirangkai, terlihat jelas bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berbenah. Reformasi tata kelola berjalan berdampingan dengan penguatan fundamental, menciptakan kombinasi antara stabilitas dan kesiapan menghadapi masa depan.

Pada akhirnya, ketahanan ekonomi bukanlah kondisi yang tercipta secara kebetulan. Ia lahir dari konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, keberanian melakukan reformasi, serta kemampuan membaca perubahan global. Gejolak pasar justru menjadi ujian kedewasaan yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bereaksi terhadap tekanan, melainkan mengubahnya menjadi momentum memperkuat kemandirian.

Dengan fondasi domestik yang solid dan tata kelola yang terus disempurnakan, optimisme terhadap ekonomi Indonesia memiliki pijakan rasional. Di tengah dunia yang semakin kompetitif, arah kebijakan yang stabil dan reformis memberi pesan tegas: Indonesia tidak hanya siap bertahan dari guncangan, tetapi juga bersiap melangkah sebagai kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Sejumlah pemangku kepentingan menilai guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menjadi momentum mempercepat reformasi tata kelola pasar keuangan. Langkah ini dipandang penting agar fondasi ekonomi nasional semakin kokoh dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan pembenahan sistem merupakan kebutuhan mendesak. “Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.

Ia menilai gejolak pasar tidak bisa dilihat semata sebagai dinamika finansial. Menurutnya, penurunan peringkat oleh sejumlah lembaga internasional memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik standar global. “Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.

Edy juga mempertanyakan relevansi saham yang terdampak terhadap masyarakat luas. “Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang melihat masih kuatnya hegemoni aset keuangan global. “Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” ujarnya.

Ia mencontohkan gejolak taper tantrum 2013 yang memicu arus modal keluar, pelemahan rupiah, hingga koreksi tajam IHSG. Kondisi tersebut bahkan memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut tertahan.

Pengalaman itu menunjukkan keterkaitan erat antara geopolitik dan geoekonomi. Karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, serta basis investor domestik dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia di tengah kompetisi global.***

Jakarta – Reformasi lintas sektor dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan guncangan pasar. Sejumlah akademisi menilai pembenahan tata kelola, kepastian regulasi, hingga kesehatan fiskal menjadi faktor kunci agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan berdaya saing.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa perbaikan kebijakan tidak boleh hanya bersifat reaktif terhadap kondisi pasar. Menurut dia, pembenahan struktural tetap harus dijalankan secara konsisten. “Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujarnya.

Edy menilai, gejolak di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dilihat secara lebih luas, bukan sekadar fluktuasi pasar. Ia menjelaskan bahwa penilaian lembaga internasional terhadap standar ekonomi Indonesia turut memengaruhi persepsi investor global. “Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat,” kata Edy.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Institute for Economic and Social Research (LPEM) Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai kepastian hukum dan regulasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. “Investor tidak menanam modal setahun atau dua tahun. Kalau tidak ada kepastian regulasi, bagaimana mereka yakin berinvestasi?” ujarnya.

Menurut Mervin, reformasi lintas sektor perlu diarahkan pada pembenahan iklim usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya diversifikasi mitra ekonomi agar aliran investasi tidak bergantung pada segelintir negara saja. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kesehatan fiskal harus tetap dijaga agar ruang gerak pemerintah dalam menghadapi tekanan global tidak semakin terbatas.

Ia menambahkan, pengelolaan utang yang prudent menjadi bagian penting dari strategi reformasi ekonomi. Dengan menjaga stabilitas fiskal, pemerintah dinilai memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus melindungi perekonomian domestik dari risiko eksternal.

Sinergi kebijakan lintas sektor mulai dari regulasi investasi, tata kelola pasar keuangan, hingga kebijakan fiskal dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Reformasi yang berkelanjutan diyakini tidak hanya meningkatkan daya tahan terhadap guncangan global, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan. —