Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong swasembada pangan secara menyeluruh setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu kurang dari satu tahun pada periode pertama pemerintahannya.

Dalam acara Indonesia Economy Outlook 2026 di Jakarta, Presiden menyampaikan optimisme terhadap ketahanan pangan nasional yang kian menguat, ditandai dengan capaian cadangan beras nasional tertinggi sepanjang sejarah.

“Kita akan buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita riil, nyata, dan akan di atas sasaran yang kita tetapkan. Kita juga buktikan bahwa kita sekarang sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Cadangan beras nasional yang tersimpan di gudang Perum Bulog saat ini mencapai 4,2 juta ton.

“Sekarang, cadangan beras di Bulog per Juli 2025 adalah 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita, dan sampai sekarang cadangan yang ada masih sangat tinggi,” sambung Presiden.

Keberhasilan ini menjadi fondasi pemerintah untuk memperluas program swasembada ke komoditas strategis lain, termasuk jagung dan sumber karbohidrat alternatif, serta menargetkan swasembada protein melalui penguatan sektor perikanan dan pembangunan desa nelayan.
Presiden menegaskan bahwa pada tahun 2026, pembangunan desa nelayan ditargetkan mencapai 1.000 desa.

“Desa nelayan tahun 2026 akan mencapai 1.000 desa. Tiap desa terdiri dari ratusan hingga ribuan nelayan, yang selama Republik Indonesia berdiri belum pernah disentuh pemerintah. Nelayan kita belum pernah mendapat perhatian, mereka kadang tidak memiliki es, bahkan pabrik es di desa mereka belum tersedia,” kata Presiden.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV tercatat sebesar 5,11 persen (yoy), tertinggi kedua di G20 setelah India.

Airlangga menyoroti peran strategis sektor pertanian yang tumbuh 5,03 persen, menjadi penopang utama ketahanan pangan dan stabilitas harga.

“Sektor pertanian tumbuh tinggi, ditopang produksi yang kuat dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa swasembada beras merupakan hasil kebijakan konsisten dan keberpihakan nyata kepada petani.

“Langkah kami ada dua: deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern. Tujuannya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani, sekaligus memastikan pangan tersedia dan terjangkau bagi rakyat,” kata Mentan Amran.

Kementerian Pertanian akan terus memperkuat modernisasi, perbaikan tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor agar capaian swasembada beras berkelanjutan dan menjadi pintu masuk menuju swasembada pangan secara menyeluruh.

Dengan fondasi produksi yang kuat, cadangan pangan aman, serta dukungan kebijakan nasional, pemerintah optimistis sektor pertanian akan terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional di masa mendatang.

Jakarta — Capaian swasembada beras nasional dalam setahun terakhir menjadi sinyal positif bagi arah ketahanan pangan Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim, kemampuan menjaga produksi dan cadangan pangan dinilai menunjukkan fondasi sistem pangan nasional yang semakin kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujar Presiden dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa kebijakan penguatan produksi dan stabilitas pasokan berjalan efektif.

Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menilai capaian tersebut memiliki makna strategis yang lebih luas.

“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.

Menurut Jan, pembahasan swasembada memang perlu melihat nasib petani sebagai aktor utama produksi pangan. Namun ia juga menekankan bahwa peningkatan produksi yang konsisten merupakan pijakan awal yang penting.

“Ketika kebijakan pangan dibicarakan, pada dasarnya yang dipertaruhkan bukan hanya angka produksi, tetapi juga keberlanjutan kehidupan jutaan keluarga petani,” katanya.

Secara makro, kinerja ekonomi nasional menunjukkan daya tahan yang solid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,11 persen (yoy), dengan sektor pertanian tumbuh 5,03 persen dan menjadi salah satu penopang stabilitas harga.

Angka Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 juga berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif positif. Meski tantangan biaya produksi dan fluktuasi harga tetap ada, tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan posisi tawar petani dibandingkan periode sebelumnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas berbasis inovasi.

“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” katanya, seraya mendorong penguatan riset dan pengembangan perbenihan nasional.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah menjalankan strategi deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis mekanisasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” yang menunjukkan efektivitas kebijakan ini di lapangan.

Rencana perluasan fokus swasembada ke komoditas lain seperti kedelai, bawang putih, bawang merah, dan gula juga menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif. Diversifikasi ini dinilai dapat memperkuat stabilitas harga sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditas), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditas) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak,” kata Amran.

Adapun komoditas pangan yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara itu, tiga komoditas lainnya yang saat ini belum mencapai swasembada meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, dan gula industri.

Jakarta — Swasembada pangan kini tidak lagi diposisikan sekadar target produksi, melainkan fondasi kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi pertanian dan deregulasi kebijakan menjadi dua kunci utama dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa reformasi dimulai dari pembenahan struktur kebijakan.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai memperlambat program. Deregulasi tersebut memangkas rantai birokrasi distribusi pupuk yang sebelumnya panjang dan berlapis.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.

Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret. Mekanisme distribusi kini langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran.

Modernisasi dan deregulasi tidak berhenti pada efisiensi birokrasi. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memperkuat daya tawar petani dan mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun.

Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125—angka tertinggi sepanjang sejarah—menjadi indikator peningkatan kesejahteraan sektor pertanian.

Strategi swasembada tidak hanya bertumpu pada beras. Pemerintah juga menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui pembukaan sentra tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik modern berteknologi tinggi.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme tersebut.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan multi komoditas agar ketahanan pangan tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan tersebar dan adaptif terhadap dinamika global.

Di tingkat perencanaan, RPJMN 2025–2029 menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai agenda utama. Pemerintah juga mengantisipasi risiko perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani secara sistemik.

Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, serta pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari strategi jangka panjang tersebut.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa swasembada tidak hanya dimaknai sebagai surplus produksi, tetapi sebagai sistem pangan nasional yang efisien, adil, dan tahan krisis.

Dengan reformasi regulasi yang konsisten, modernisasi teknologi, serta penguatan kebijakan harga dan distribusi, Indonesia dinilai berada di jalur mantap menuju swasembada pangan berkelanjutan—sebuah fondasi strategis bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Jakarta — Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional melalui pendekatan yang semakin komprehensif: deregulasi kebijakan, penguatan hilirisasi, modernisasi pertanian, hingga ekspansi lahan produksi. Strategi ini dinilai memperkuat capaian swasembada sekaligus menjaga keberlanjutannya di tengah tantangan global dan perubahan iklim.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian swasembada beras sebagai tonggak penting kemandirian bangsa.

“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujarnya dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.

Produksi beras nasional 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Sektor pertanian juga tumbuh 5,03 persen, menopang pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen (yoy) pada kuartal IV 2025, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan dua strategi utama: deregulasi dan transformasi pertanian modern.

Dalam setahun terakhir, 13 Peraturan Presiden diterbitkan di sektor pertanian serta sekitar 500 regulasi internal dicabut. Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran.

Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun. Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif baik secara statistik.

Di tingkat perencanaan, swasembada dan hilirisasi menjadi agenda besar dalam RPJMN 2025–2029. Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menekankan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi strategis yang lebih luas.

“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan harus dibangun melalui peningkatan produktivitas.

“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” seraya mendorong revitalisasi lembaga perbenihan nasional.

Strategi ketahanan pangan juga mencakup ekspansi lahan dan diversifikasi komoditas. Pemerintah memperluas fokus ke kedelai, bawang putih, bawang merah, gula, hingga garam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027. Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyatakan optimisme tersebut.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Langkah ekstensifikasi dilakukan melalui pengembangan sentra tambak di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam dengan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR).

Di sektor pertanian, program cetak sawah dan pengembangan kawasan pangan juga diperluas, termasuk di Papua Selatan. Kebijakan ini disertai penguatan irigasi dan mekanisasi guna menjaga produktivitas jangka panjang.

Jakarta — Kebijakan deregulasi sektor pertanian yang ditempuh pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Distribusi pupuk yang sebelumnya tersendat oleh rantai birokrasi panjang kini berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Dampaknya, percepatan produksi pangan nasional semakin terasa, memperkuat fondasi swasembada multi komoditas.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa deregulasi menjadi kunci utama dalam akselerasi distribusi pupuk kepada petani.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran dalam Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan ini memangkas rantai birokrasi yang selama ini menghambat penyaluran pupuk. Jika sebelumnya distribusi melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanismenya dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Pemerintah dalam satu tahun terakhir menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian—jumlah terbanyak sepanjang sejarah—serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Deregulasi ini tidak hanya mempercepat distribusi sarana produksi, tetapi juga menurunkan biaya produksi petani.

Dampaknya signifikan. Biaya pupuk turun hingga 20 persen, sementara volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran. Percepatan ini menjadi bagian integral dari strategi besar swasembada pangan nasional.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.

Transformasi tersebut diperkuat dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memicu perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah, mencerminkan peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Strategi swasembada tidak berhenti pada komoditas padi. Pemerintah juga mendorong swasembada garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui ekstensifikasi lahan tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta intensifikasi berbasis teknologi evaporasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme pemerintah.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Penguatan juga dilakukan melalui pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam, termasuk penggunaan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi industri.

Di tingkat perencanaan nasional, Deputi Bidang Pangan Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama A Teguh Sambodo, menyatakan bahwa dalam RPJMN 2025–2029 pemerintah menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai dua agenda besar.

“Swasembada tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas konsumsi, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah juga mengantisipasi dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani. Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, hingga pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari respons jangka panjang.

Jakarta — Upaya pemerintah memperkuat swasembada pangan multi komoditas mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah strategis berupa penerbitan paket regulasi dan deregulasi dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat produksi, memperbaiki tata niaga, serta memperkuat koordinasi pusat-daerah dalam rantai pasok pangan nasional.

Muhammad Sirod, Wasekjen IV Rumpun Kajian Strategis DPP HA IPB, Wasekjen DPN HKTI Bidang Gizi, dan Kabid Usaha & Bisnis Pertanian PISPI, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah struktural yang signifikan.

“Pemerintah menerbitkan paket 25 regulasi sepanjang 2025–2026 sebagai langkah strategis memperkuat agenda swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Kebijakan ini mencakup satu Peraturan Pemerintah, tiga Peraturan Presiden, dua Keputusan Presiden, tujuh Instruksi Presiden, serta sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mencabut sekitar 547 regulasi internal sebagai bagian dari reformasi kebijakan.

“Pencabutan ratusan regulasi internal dinilai penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan turunan. Sebelumnya, satu program pangan kerap memiliki banyak pedoman dan surat edaran yang berjalan bersamaan, sehingga meningkatkan biaya koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sirod menilai deregulasi tersebut diarahkan memperkuat struktur rantai pasok pangan modern dari hulu hingga hilir. Fokusnya mencakup penyederhanaan aturan internal, percepatan perizinan produksi, reorganisasi kelembagaan teknis, penataan tata niaga impor, serta penguatan koordinasi pusat-daerah melalui Instruksi Presiden.

Pada level produksi, perubahan Peraturan Menteri Pertanian terkait penamaan dan pendaftaran varietas tanaman disebut memperjelas kriteria layanan.

“Kepastian waktu ini berpengaruh besar pada inovasi benih, karena dalam rantai pasok pangan modern, kecepatan registrasi varietas menentukan seberapa cepat teknologi dapat diadopsi petani,” ungkapnya, merujuk pada batas waktu layanan maksimal 17 hari kerja melalui sistem digital.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan capaian swasembada nasional menunjukkan hasil konkret kebijakan pemerintah.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditas), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditas) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak,” kata Amran.

Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara komoditas yang masih dalam penguatan produksi meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, serta gula industri.

Amran menegaskan, surplus produksi menjadi bantalan kuat menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000. Semua harus patuh,” ujarnya.

Stok beras nasional tercatat mencapai sekitar 3,4 juta ton pada Februari 2026, dua kali lipat kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” tegasnya.

Jakarta — Gelombang apresiasi terhadap agenda swasembada pangan multi komoditas terus menguat. Berbagai kalangan menilai langkah deregulasi dan penataan ulang kebijakan pangan sepanjang 2025–2026 menjadi fondasi penting bagi penguatan produksi nasional sekaligus hilirisasi pertanian.

Wasekjen IV Rumpun Kajian Strategis DPP HA IPB sekaligus Wasekjen DPN HKTI Bidang Gizi dan Kabid Usaha & Bisnis Pertanian PISPI, Muhammad Sirod, menyebut pemerintah telah menerbitkan paket 25 regulasi sebagai langkah strategis memperkuat agenda swasembada pangan dan hilirisasi.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup satu Peraturan Pemerintah, tiga Peraturan Presiden, dua Keputusan Presiden, tujuh Instruksi Presiden, serta sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian.

“Pemerintah menerbitkan paket 25 regulasi sepanjang 2025–2026 sebagai langkah strategis memperkuat agenda swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi pertanian,” ujarnya.

Di saat yang sama, sekitar 547 regulasi internal turut dicabut. Langkah ini, menurut Sirod, menandai dua arah besar reformasi: penataan ulang arsitektur kebijakan sekaligus penyederhanaan prosedur administratif yang selama ini memperlambat eksekusi program pangan.

Paket deregulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur rantai pasok pangan modern dari hulu hingga hilir. Fokusnya meliputi penyederhanaan aturan internal, percepatan perizinan produksi, reorganisasi kelembagaan teknis, penataan tata niaga impor, serta penguatan koordinasi pusat-daerah melalui Instruksi Presiden.

Sirod menilai pencabutan ratusan regulasi internal sangat penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan turunan. Sebelumnya, satu program pangan kerap memiliki banyak pedoman dan surat edaran berjalan bersamaan, sehingga meningkatkan biaya koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan.

Keberhasilan deregulasi ini juga tercermin dalam kinerja perdagangan pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ekspor pertanian Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,76 triliun.

“Karena deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden, ekspor pertanian kita naik Rp158 triliun, sementara impor turun Rp34 triliun,” ujar Amran dalam acara Indonesia Economic Outlook di Jakarta beberapa saat yang lalu.

Angka tersebut naik Rp158,38 triliun atau 33,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, impor pangan tercatat Rp321,14 triliun, turun Rp34,08 triliun atau 9,49 persen dibanding periode yang sama 2024.

Capaian ini diperkuat dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125, serta stok beras nasional yang berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

Langkah deregulasi juga menyasar distribusi pupuk subsidi. Aturan yang sebelumnya tersebar dalam 145 regulasi dan membutuhkan persetujuan lintas kementerian kini dipangkas. Proses distribusi cukup melalui persetujuan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kebijakan ini memastikan pupuk tiba tepat waktu saat musim tanam, mendorong lonjakan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Secara keseluruhan, paket 25 regulasi tersebut membentuk kerangka kebijakan pangan yang lebih ringkas dan terkoordinasi. Apresiasi dan dukungan terhadap agenda swasembada pangan multi komoditas pun terus menguat, seiring transformasi tata kelola yang dinilai semakin adaptif terhadap dinamika rantai pasok pangan modern.

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dalam kondisi aman dan terkendali menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Kepastian ini disampaikan guna menenangkan masyarakat di tengah potensi peningkatan konsumsi energi pada periode hari besar keagamaan serta libur panjang nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa stok energi nasional saat ini berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ketiga, terkait kesiapan pasokan energi untuk menghadapi bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, saya tegaskan seluruhnya dalam kondisi terkendali dan stok nasional berada di atas batas minimum,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, pemerintah menetapkan batas minimum stok BBM nasional selama 18 hari. Sementara itu, kondisi aktual menunjukkan cadangan BBM nasional berada di kisaran 21 hari.

“Batas minimum stok BBM kita ditetapkan 18 hari dan saat ini kondisinya tidak ada kendala. Cadangan BBM nasional berada di kisaran 21 hari, sehingga masih berada di atas ambang minimum dan dipastikan aman,” katanya.

Dari sisi produksi, operasional kilang minyak dalam negeri dinilai mampu menopang kebutuhan energi selama periode lonjakan konsumsi. Kilang Balikpapan disebut telah beroperasi secara optimal untuk memenuhi pasokan BBM dengan spesifikasi tertentu.

“Saat ini industri sudah kembali beroperasi dan pasokan dari kilang Balikpapan dinilai mencukupi, khususnya untuk jenis C48. Namun, untuk solar berkualitas tinggi seperti C51 serta beberapa spesifikasi lainnya, kita masih harus melakukan impor,” terang Bahlil.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan bensin nonsubsidi, seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, dalam kondisi aman.

“Untuk bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, stoknya juga berada di kisaran 18 hari. Dengan demikian, tidak ada kendala pasokan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, mengatakan pengawasan dilakukan secara ketat untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Karena jarak antara perayaan Natal hingga Lebaran sangat berdekatan, maka stok BBM benar-benar kami jaga agar tetap aman dan mencukupi,” ujarnya.

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga turut melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk peningkatan produksi kilang dan penambahan impor sesuai kuota. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyebutkan bahwa stok nasional saat ini berada di angka 20,2 hari dan terus ditingkatkan.

“Per hari ini, stok ada di 20,2 hari secara nasional, akan terus kami tingkatkan,” katanya, seraya menambahkan bahwa ketahanan stok ditargetkan mencapai 22 hingga 23 hari.

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang bulan suci Ramadhan 2026 hingga perayaan Idul Fitri. Kepastian tersebut disampaikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan hasil pemantauan stok dan distribusi energi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terdampak bencana.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan bahwa secara nasional stok BBM berada di atas batas minimum coverage days (CD) yang telah ditetapkan bersama. Untuk jenis bensin atau gasoline, stok tercatat berada di atas 25 hari, sementara untuk solar atau gasoil berada di atas 15 hari.

“Kondisi ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026,” ujar Wahyudi.

Ia menjelaskan, selain bensin dan solar, ketersediaan avtur dan kerosin juga berada dalam posisi aman.

“Alhamdulillah, cukup bagus posisinya. Avtur memiliki coverage days sekitar 29,9 hari dan kerosin 20,1 hari. Artinya, stok ini aman untuk menyongsong Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,” kata Wahyudi.

Menurut Wahyudi, kunjungan kerja tersebut turut membahas ketersediaan BBM nasional serta kelancaran distribusi BBM subsidi di wilayah yang terdampak bencana, khususnya di Pulau Sumatera. Ia menegaskan bahwa stok BBM subsidi dan kompensasi untuk kebutuhan kendaraan berat, operasional posko, hingga penyediaan energi di hunian sementara telah tersedia secara memadai.

“BPH Migas bersama badan usaha penugasan terus bersinergi menjaga kelancaran distribusi agar pemulihan masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Maluku Utara juga memastikan pasokan BBM dan elpiji aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Utara, Nasri Abubakar, mengatakan koordinasi intensif telah dilakukan bersama Pertamina, pengusaha SPBU, agen, dan pangkalan elpiji.

“Secara umum stok BBM dan elpiji dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi, maupun sektor usaha,” kata Nasri.

Nasri menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan konsumsi, termasuk penambahan pasokan fakultatif dan penguatan pengawasan distribusi. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan.

“Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan. Jika ada kendala, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti,” tuturnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan optimistis kebutuhan energi nasional selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi secara aman, lancar, dan berkelanjutan.

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Lonjakan mobilitas masyarakat menjelang bulan Ramadan hingga Lebaran kembali menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga pasokan energi nasional. Kali ini, pemerintah menegaskan tidak ingin hanya bersikap reaktif, melainkan mengambil langkah antisipasi lebih awal melalui penguatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, terutama saat konsumsi meningkat tajam pada momen libur panjang dan musim mudik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sudah menghitung potensi peningkatan konsumsi BBM selama masa puasa hingga Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, pasokan energi tidak boleh terganggu karena menyangkut aktivitas ekonomi, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Ia memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman serta berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa batas minimum stok BBM nasional ditetapkan selama 18 hari. Saat ini, cadangan BBM nasional berada di angka sekitar 21 hari. Dengan posisi tersebut, ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan atau gangguan pasokan selama periode puncak konsumsi. Penegasan ini menjadi penting karena Lebaran selalu identik dengan peningkatan aktivitas mudik, perjalanan wisata, dan konsumsi bahan bakar di berbagai wilayah.

Selain memastikan stok nasional aman, Bahlil Lahadalia juga menyoroti peran kilang minyak dalam negeri yang menjadi tulang punggung pasokan energi. Ia menyampaikan bahwa kilang di Balikpapan telah beroperasi optimal untuk memasok berbagai jenis bahan bakar. Pemerintah menilai peningkatan kapasitas produksi domestik menjadi langkah penting untuk menekan ketergantungan impor. Namun demikian, ia mengakui masih ada jenis BBM dengan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi melalui impor, terutama solar kualitas tinggi seperti C51 dan beberapa kebutuhan lainnya. Kilang Balikpapan dinilai mampu menopang kebutuhan C48, tetapi untuk kategori tertentu masih membutuhkan pasokan dari luar negeri.

Sikap terbuka tersebut dinilai penting karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun narasi optimisme, tetapi juga menyampaikan kondisi riil energi nasional. Dalam konteks ini, impor bukan semata tanda krisis, melainkan bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan sesuai standar kualitas bahan bakar. Pemerintah menekankan bahwa impor dilakukan secara terukur dan tidak mengganggu ketahanan energi nasional.

Tidak hanya BBM subsidi yang menjadi fokus, pemerintah juga memastikan stok bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98 dalam kondisi aman. Bahlil Lahadalia menyebut bahwa stok bensin nonsubsidi tersebut berada di kisaran 18 hari sehingga tidak ada indikasi kelangkaan. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga pasokan untuk kelompok pengguna BBM subsidi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan energi bagi segmen industri serta kendaraan dengan spesifikasi tinggi.

Perhatian pemerintah semakin diperkuat karena jarak antara Natal 2025 dan Lebaran 2026 dinilai sangat berdekatan. Kondisi ini membuat lonjakan konsumsi energi berpotensi terjadi dalam rentang waktu yang sempit. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menegaskan bahwa Kementerian ESDM benar-benar menjaga ketat stok BBM dan LPG untuk menghadapi situasi tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah mewaspadai momen Natal hingga Lebaran karena jaraknya dekat dan berisiko menimbulkan peningkatan kebutuhan beruntun.

Laode Sulaeman juga menuturkan bahwa perhatian terhadap stok BBM tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menjadi perhatian langsung Menteri ESDM. Ia mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia secara rutin mengecek ketersediaan stok agar tetap berada di atas 20 hari. Menurutnya, pola pengawasan ini menunjukkan keseriusan pemerintah karena lonjakan konsumsi biasanya mulai terlihat ketika memasuki bulan Desember, terutama menjelang Natal dan liburan akhir tahun. Ia menilai peningkatan konsumsi pada masa tersebut tidak dapat dianggap sepele karena biasanya naik signifikan, khususnya di jalur wisata dan transportasi utama.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga sebagai operator distribusi juga melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga pasokan energi tetap stabil. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa Pertamina meningkatkan stok dengan menambah produksi melalui kilang serta melakukan impor tambahan.

Langkah tersebut dilakukan agar distribusi tetap lancar dan tidak menunggu kondisi kritis. Laode Sulaeman memastikan bahwa impor tambahan itu tidak melebihi kuota impor yang telah ditetapkan pemerintah. Mars Ega Legowo Putra menambahkan bahwa stok BBM nasional saat ini berada di angka 20,2 hari dan akan terus ditingkatkan. Ia menargetkan ketahanan stok dapat meningkat di atas 21 hari, bahkan dijaga pada kisaran 22 hingga 23 hari.

Selain Pertalite, Pertamina juga mempersiapkan stok untuk BBM tertentu seperti Pertamax Turbo. Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa selain tambahan impor, terdapat pula tambahan produksi dari Kilang Cilacap dan Kilang Balongan. Dengan strategi tersebut, peningkatan pasokan tidak hanya bergantung pada impor, melainkan juga diperkuat melalui optimalisasi kilang dalam negeri.

Pada akhirnya, kesiapan pasokan BBM dan LPG menjelang Lebaran bukan hanya soal angka cadangan, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga berupaya memastikan distribusi energi tidak menjadi titik lemah di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang, menggunakan BBM secara bijak, dan tidak terpancing isu kelangkaan, karena stabilitas energi akan lebih mudah dijaga apabila semua pihak ikut berperan menjaga ketertiban konsumsi.

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara