Oleh : Irfan Yogi )*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mendukung program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang nyata, terutama jika dana yang dihimpun dialokasikan secara tepat guna.

Salah satu manfaat utama dari alokasi PPN 12 persen adalah peningkatan anggaran untuk infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempercepat distribusi barang dan jasa tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, terutama di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemberlakuan tarif PPN menjadi 12 persen semata-mata untuk menjaga kesehatan APBN mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Langkah ini diambil untuk memperkuat fondasi fiskal negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk potensi krisis energi, inflasi, dan fluktuasi ekonomi internasional. Dengan APBN yang sehat, pemerintah dapat memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak negatif dari gejolak ekonomi global. Kebijakan ini juga menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pemulihan pasca pandemi secara berkelanjutan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak, Dwi Astuti mengatakan manfaat penyesuaian tarif PPN akan kembali ke masyarakat. Manfaat itu di antaranya berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Manfaat lain yang diberikan pemerintah secara langsung dari pajak yang dikumpulkan di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, manfaat lainnya berupa subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk.

Sektor pendidikan juga menjadi salah satu bidang yang dapat menerima manfaat langsung. Dana PPN yang dialokasikan untuk pendidikan memungkinkan pemerintah meningkatkan kualitas sekolah, memberikan pelatihan untuk guru, serta menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, generasi mendatang memiliki akses yang lebih baik untuk mencapai masa depan yang cerah.

Bidang kesehatan juga tidak luput dari alokasi dana PPN ini. Peningkatan anggaran di sektor ini akan memungkinkan pemerintah memperluas cakupan layanan kesehatan, membangun fasilitas kesehatan baru, serta menyediakan program vaksinasi dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan layanan kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup masyarakat diprediksi meningkat secara signifikan.

Program sosial juga diharapkan menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana PPN. Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan subsidi untuk kebutuhan pokok akan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan ini secara langsung mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Tidak hanya itu, alokasi dana dari PPN 12 persen juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemerintah dapat memberikan subsidi, pelatihan, atau akses permodalan yang lebih mudah bagi para pelaku usaha kecil. Dukungan ini penting untuk memperkuat perekonomian nasional, karena UMKM merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Pemerintah juga dapat menggunakan dana PPN ini untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Investasi pada energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan jika kebijakan kenaikan PPN tidak diterapkan, akan ada beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan tambahan, yang dapat memperbesar defisit anggaran dan membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif. Kedua, pembangunan infrastruktur, program sosial, dan investasi strategis lainnya dapat terhambat jika penerimaan negara tidak cukup untuk mendanai kebutuhan tersebut. Hal itu juga dapat menyebabkan beban utang pemerintah dan risiko fiskal jangka panjang meningkat karena pemerintah mungkin harus lebih bergantung pada pinjaman untuk menutup defisit. Terakhir, reformasi pajak yang tidak progresif dapat memperlambat perbaikan struktur fiskal dan membuat Indonesia kurang kompetitif di wilayah tersebut.

Dengan alokasi yang tepat dan transparansi pengelolaan, kenaikan PPN menjadi 12 persen dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Keberhasilan ini, tentu saja, memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pengawasan yang ketat dari masyarakat untuk memastikan dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan ini sejatinya bukan sekadar penggalangan dana, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun negeri. Melalui pengelolaan yang tepat, PPN 12 persen menjadi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

)* Kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Andi Mahesa )*

Korupsi yang merajalela telah memperburuk kesenjangan sosial, merusak tatanan pemerintahan, serta menghambat kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia. Namun, adanya harapan baru di tengah-tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan hadirnya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Sebagai presiden dan juga tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan militer, Prabowo Subianto, dikenal memiliki tekad yang kuat untuk memimpin dengan integritas. Hal inilah yang membuat Presiden Prabowo terus berupaya memberantas korupsi dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem yang transparan dan bersih, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menegakkan hukum dengan tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi serta memastikan tidak ada yang kebal hukum, baik itu pejabat tinggi, pengusaha, atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat.

Dalam pemerintahan Prabowo, pengawasan terhadap praktik korupsi dilakukan secara menyeluruh. Tidak ada toleransi terhadap pejabat yang terbukti melakukan korupsi, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam kasus-kasus tertentu, langkah-langkah hukum yang diambil tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga pembekuan aset dan pengembalian uang negara yang telah diselewengkan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan para pejabat negara agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas para pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang bebas dari korupsi.

Dalam konteks ini, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin negara di masa depan memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan sistematik yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menjerumuskan masyarakat ke lingkaran kemiskinan yang tidak berujung.

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu prioritas utama. Presiden Prabowo menginginkan adanya peran aktif dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghindari praktik korupsi baik itu pejabat pemerintah, anggota DPR, pengusaha, atau masyarakat biasa. Bagi siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo terus berkomitmen menjalankan tugasnya dengan baik termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo konsisten mengingatkan pentingnya integritas dalam Pemerintahannya. Penegakan hukum yang tegas, menurut Presiden Prabowo, akan menjadi prioritas tanpa adanya pandang bulu.

Kinerja aparat penegak hukum di awal pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas sejumlah kasus korupsi di Indonesia patut diapresiasi. Pasalnya, hal ini membuktikan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi tidak perlu pandang bulu dan bukan hanya sebatas lip service semata.

Pengamat Politik Nurjaman Center Indonesia Demokrasi, Jajat Nurjaman mengatakan keberhasilan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi telah dibuktikan dengan adanya sejumlah pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK.

Menurutnya, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo tidak perlu diragukan, apalagi kasus korupsi diibaratkan seperti penyakit yang sudah akut. Untuk itu melalui dukungan langsung dari Presiden Prabowo, kinerja aparat penegak hukum diharapkan bisa lebih maksimal sebagaimana yang telah menjadi harapan publik selama ini.

Jajat menilai, munculnya pro dan kontra terkait tokoh yang ditangkap karena diduga melakukan korupsi merupakan hal yang wajar, bahkan tidak sedikit yang mengaitkan dengan alasan politis. Sebaliknya jika dilihat secara seksama mengingat penyakit korupsi ini sudah semakin parah justru inilah momen tepat bagi publik untuk turut memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan aparat penegak hukum supaya bisa lebih berani dalam mengungkap berbagai kasus korupsi hingga ke akarnya.

Menurutnya, penting adanya peran semua pihak serta keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak sejumlah kasus korupsi. harapan besar masyarakat kepada aparat penegak hukum saat ini bisa di wujudkan dengan hasil kerja nyata. Jika pemimpinnya baik dan berani bukan tidak mungkin harapan bersama agar kasus korupsi di tanah air bisa semakin berkurang secara signifikan bukanlah angan-angan semata.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu adalah sebuah langkah maju dalam perjalanan panjang Indonesia menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Dengan memperkuat sistem pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, dan membangun budaya antikorupsi, mereka telah menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas retorika politik, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata. Tentu saja, tantangan besar masih ada, namun dengan tekad dan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintahan ini memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk bebas dari praktik korupsi yang telah lama menghambat kemajuan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Andika Pratama )*

Transformasi tata kelola keuangan di Indonesia menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tekad menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan, berbagai langkah strategis telah diluncurkan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan akuntabilitas tinggi, sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir. Langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen nyata dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan daerah. Inisiatif ini melibatkan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital melalui aplikasi MCP (Monitoring Control for Prevention) yang memantau kinerja program pencegahan korupsi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci dalam memitigasi risiko kecurangan dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Sistem ini tidak hanya sekadar alat pengawasan, tetapi juga mekanisme yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transparansi yang dihasilkan dari penggunaan SIPD mempermudah akses informasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki data yang valid dan akuntabel. Hal ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi yang diusung Presiden Prabowo untuk memerangi akar permasalahan korupsi di daerah.

Di tingkat desa, langkah serupa diambil dengan memberikan edukasi intensif kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kejaksaan Negeri Buleleng, misalnya, menyelenggarakan sosialisasi tentang tata kelola keuangan yang baik sebagai upaya preventif untuk mencegah korupsi. Pendekatan ini menjadi penting mengingat peran strategis lembaga keuangan desa dalam mendukung perekonomian lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Edi Irsan Kurniawan, menekankan pentingnya edukasi ini agar tidak ada lagi kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dirayakan bersamaan dengan kegiatan ini mencerminkan komitmen kolektif dalam menciptakan budaya antikorupsi.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan di sektor pengadaan barang dan jasa, area yang kerap menjadi titik rawan korupsi. Kementerian Perhubungan, misalnya, mengadakan pelatihan bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Pendidikan antikorupsi kepada para PPK memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen pemerintah dan masyarakat. Di tingkat kebijakan, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, memberikan panduan teknis yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan. Implementasi regulasi ini diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi.

Selain itu, sinergi antarlembaga pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan tata kelola keuangan yang baik. Kerja sama antara Kemendagri dan KPK, misalnya, menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah yang sesuai dengan prinsip by name by address, guna mencegah munculnya nama atau kegiatan fiktif. Koordinasi yang baik juga terlihat dalam upaya penyusunan regulasi tentang hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, di mana nomenklatur dan implementasinya harus sesuai dengan fakta lapangan serta aturan perundang-undangan.

Presiden Prabowo juga mendorong pendidikan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Program “Jaksa Menyapa” yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri di beberapa daerah menjadi salah satu contoh nyata. Kegiatan ini memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi dan menciptakan generasi yang memiliki moralitas tinggi.

Transformasi tata kelola keuangan yang digalakkan Presiden Prabowo bukan hanya soal pencegahan korupsi, tetapi juga upaya menciptakan pemerintahan yang berdaya guna. Dengan birokrasi yang bersih dan efisien, pembangunan dapat berjalan optimal dan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak hanya berkomitmen, tetapi juga mampu menjalankan langkah-langkah strategis untuk memastikan Indonesia terbebas dari jerat korupsi.

Dalam perjalanan mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, tantangan tentu tidak dapat dihindari. Namun, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan tersebut. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat kolaborasi ini, melalui pendekatan yang strategis dan berbasis data. Dengan dukungan semua pihak, visi Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi dapat terwujud.

Keberhasilan transformasi tata kelola keuangan di era kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pencegahan korupsi, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama, tata kelola keuangan yang bersih akan menjadi pilar penting dalam memperkokoh kedaulatan bangsa dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jabbartrigger.com

Oleh: Andy Syahrul

Pilkada serentak 2024 telah berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Di berbagai daerah, proses demokrasi ini bukan hanya ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga cerminan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.

Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, mengapresiasi pencapaian ini, menyebut keberhasilan pilkada tidak lepas dari peran aktif seluruh elemen masyarakat. Mulai dari penyelenggara, pengawas, dan masyarakat bahu-membahu mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga menciptakan atmosfer demokrasi yang damai.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami esensi demokrasi yang tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjaga harmoni sosial. Dalam suasana seperti ini, penting bagi kita untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan agar hasil positif dari pilkada tidak ternoda oleh konflik atau perpecahan.

Demokrasi sejati tidak hanya diukur dari proses pemilihan yang berjalan tertib, tetapi juga bagaimana masyarakat bersikap setelahnya. Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Lampung, Puji Raharjo mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah. Ia menekankan bahwa hasil resmi pilkada tetap menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan segala bentuk hasil cepat hanyalah gambaran awal. Menurutnya, proses demokrasi ini adalah hal biasa dalam mencari pemimpin sesuai kehendak rakyat, sehingga dia mengimbau masyarakat menunggu hasil resmi dengan tetap menjaga kondusivitas.

Setelah pilkada, bukan saatnya memperuncing perbedaan pilihan, namun sebaliknya. Inilah waktu untuk menyatukan kembali semangat kebersamaan yang sempat terpecah karena dinamika kampanye. Sejatinya, demokrasi adalah alat untuk menciptakan harmoni, bukan untuk memicu konflik.

Salah satu tantangan terbesar pasca pemilu adalah maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks. Informasi semacam ini sering kali menjadi pemantik konflik di masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, KM. Rusli Rahman, mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan pasca pilkada. KM. Rusli mengatakan meskipun saat pemilu berbeda pilihan, masyarakat harusnya bersatu kembali, menjalani aktivitas seperti biasa, dan menghindari hoaks.

KM. Rusli Rahman juga menekankan pentingnya tabayyun atau memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Langkah ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara yang ingin menjaga persatuan.

Keberhasilan pilkada serentak 2024 tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam memastikan semua tahapan berjalan sesuai peraturan. Aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan berbagai institusi lainnya telah bekerja keras untuk menjaga netralitas dan keamanan. Namun, keberhasilan ini juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

Masyarakat yang ikut serta dalam menjaga kedamaian telah menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Partisipasi aktif, seperti melaporkan pelanggaran dan mengawal proses pemilu, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami pentingnya menjaga demokrasi yang sehat.

Ke depan, Indonesia harus terus memupuk semangat persatuan. Pilkada bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proses baru untuk membangun bangsa. Perbedaan pilihan dalam pemilu seharusnya tidak menjadi alasan untuk menciptakan jurang pemisah di antara masyarakat. Justru, perbedaan ini harus dilihat sebagai kekayaan demokrasi yang harus dijaga dan dihormati.

Sebagai bangsa besar dengan beragam latar belakang, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk tidak hanya fokus pada kemenangan politik, tetapi juga pada upaya membangun kerukunan. Seperti yang disampaikan Muhlis Ali, keberhasilan demokrasi Indonesia adalah buah dari kerja keras bersama semua elemen masyarakat.

Pilkada serentak 2024 adalah bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan proses demokrasi dengan aman dan damai. Namun, tugas kita tidak berhenti di sini. Persatuan dan kesatuan harus terus dijaga, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan bangsa.

Marilah kita semua, tanpa memandang latar belakang atau pilihan politik, bersama-sama menjaga kedamaian dan keharmonisan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran untuk tidak mudah terprovokasi, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, bersatu, dan sejahtera.

Keberhasilan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Dengan menjaga persatuan, kita tidak hanya mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi mendatang.

)* Penulis merupakan alumni Mahasiswa Ilmu Politik asal Makassar

Jakarta – Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di berbagai daerah terus dijaga dengan baik berkat peran aktif masyarakat. Aparat keamanan mengapresiasi partisipasi warga yang turut menjaga kondusivitas wilayah pasca pemungutan suara.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit mengatakan bahwa stabilitas keamanan pasca-Pilkada menjadi prioritas utama. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat.

“Kami sangat menghargai peran serta masyarakat yang ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat. Semangat gotong royong untuk menjaga kedamaian pasca-pemilu sangat terlihat di seluruh wilayah,” ujar Kapolri.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengatakan terdapat beberapa langkah preventif yang dilakukan polisi dalam menjaga Kamtibmas pasca Pilkada, yaitu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat yang aktif di level akar rumput, untuk menciptakan suasana damai dan menjaga kerukunan,” kata Karyoto.

Di sejumlah daerah, aparat kepolisian juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kapolres Langkat, Sumatera Utara, AKBP David Triyo Prasojo mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga situasi yang kondusif selama proses pemungutan suara. Keberhasilan Pilkada ditentukan oleh pemungutan suara serta keamanan dan keharmonisan masyarakat pasca perhelatan tersebut berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat atas peran serta dalam menjaga situasi yang aman dan damai selama Pilkada berlangsung. Kami berharap kondisi ini terus berlanjut, sehingga stabilitas di wilayah kita tetap terjaga,” ujar Kapolres.

Kapolres juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di media sosial. Karena penyebaran berita bohong (hoaks) dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.

“Bijaklah dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jika ada hal-hal yang meragukan atau berpotensi mengganggu kamtibmas, segera laporkan kepada pihak berwenang,” ujarnya.

Di tempat lain, Ketua Partai Gerindra Kota Subulussalam, Aceh, Rasumin Pohan mengatakan bahwa jangan ada lagi pengkotak-kotakan di tengah Masyarakat usai pelaksanaan Pilkada 2024.

“Pemilihan telah usai, siapapun yang berhasil memenangkan Pilkada adalah keputusan masyarakat, mari sama-sama kita kembali bersatu demi kota yang kita cintai ini,” kata Rasumin.

Ditambahkannya, semua pasangan calon walikota dan wakil walikota itu mempunyai pikiran yang sama, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam. Masyarakat diminta menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu hasil resmi yang akan diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam.

“Kami juga mengimbau semua pihak agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar, dan tetap mengedepankan nilai saling menghargai pasca Pilkada dilaksanakan,” tutupnya.

Jakarta – Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sangat gencar menindak tegas kasus korupsi. Komitmen ini terus dibuktikan Presiden Prabowo kepada rakyat Indonesia tanpa tebang pilih. Pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan secara menyeluruh di tingkat pusat hingga daerah.
Dalam waktu beberapa minggu, jajaran penegak hukum berhasil membongkar berbagai kasus besar yang melibatkan korupsi di berbagai sektor, dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan tindakan korupsi seolah-olah telah diterima sebagai kondisi sehari-hari. Bahkan pihak yang ingin memberantasnya malah ditertawakan karena kondisinya sudah terlalu parah. Untuk itu, Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat agar stop melakukan praktik keserakahan dan merampok uang rakyat.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut korupsi di institusi militer. Pimpinan KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang mengatakan keputusan ini sebagai langkah positif memperkuat pemberantasan korupsi.
Menurutnya, putusan ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Namun, diperlukan upaya koordinasi antar-lembaga guna memastikan implementasi kebijakan berjalan tanpa hambatan.
“Koordinasi menjadi sangat penting dalam putusan ini supaya tidak ada miskomunikasi dalam pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.
Saut Situmorang juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengusut kasus korupsi yang selama ini sulit disentuh. Keputusan MK ini diharapkan mengurangi keraguan KPK dalam bertindak menangani kasus yang melibatkan aparat militer.
“Pemberantasan korupsi harus transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan keraguan bagi KPK,” ucapnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk BPK, menjalankan tugasnya secara profesional. Penyelidikan dan audit keuangan yang akurat diperlukan agar kerugian negara dapat diminimalkan secara signifikan.

“BPK harus memastikan perhitungan kerugian negara dilakukan secara benar. Dengan tujuan agar uang negara terselamatkan,” katanya.
Di tingkat daerah, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
“KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ghufron mengatakan penyidik KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya.
Melalui Putusan MK tentang kewenangan KPK dalam mengusut korupsi di institusi militer, diharapkan mendorong kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang saat ini berada di angka 34. Dengan pemberantasan korupsi yang efektif, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan kondusivitas dan stabilitas keamanan nasional.

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen penuh untuk membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan terus menekankan penting pengawasan melekat kepada seluruh pengguna anggaran agar tidak ada kebocoran yang berpotensi menjadi korupsi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa integritas pemimpin adalah cermin dari kualitas pemerintahan yang akan dibangun, dan keduanya siap menjadi contoh bagi seluruh jajaran pemerintahan. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa segala macam bentuk korupsi di Indonesia harus dihentikan.
“Saya memberi peringatan bahwa korupsi harus berhenti di Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden juga menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi jajaran pemerintahan yang melakukan korupsi selama masa kepemimpinannya. Indonesia sebagai negara besar, memiliki cita-cita yang luhur harus bersih dari korupsi. Negara ini harus bersih dari segala tindak korupsi, penyelundupan, manipulasi, praktik-praktik penyelewengan yang menggerus kekayaan negara.
“Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi pada korupsi dan pencurian serta penyelewengan. Berhenti! Berhenti! Berhenti!,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, kebocoran dari korupsi, judi daring, penyelundupan, segala macam manipulasi, penipuan, dan praktik curang telah mengakibatkan kekayaan nasional banyak yang hilang dan rakyat tidak bisa menikmatinya. Untuk itu, pihaknya bertekad memperbaiki hal tersebut.
“Saya sudah melihat angka-angkanya, dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, dan saya yakini kita bisa memperbaiki hal ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani juga mengatakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan ada toleransi untuk korupsi maupun hal-hal negatif yang berpotensi menghambat investasi.
“Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi, dan rule of law akan sangat ditegakkan,” kata Rosan.
Rosan berharap, investasi akan memperkuat sumber daya manusia Indonesia dengan adanya transfer teknologi. Pasalnya, Indonesia ingin memiliki lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
“Jadi harapannya pada saat mereka berinvestasi di saat bersamaan mereka juga membangun dan meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia kita, pekerja kita dan juga diharapkan adanya transfer teknologi,” jelas Rosan.
Dengan semangat yang positif dan penuh harapan, pemerintahan Prabowo-Gibran optimis bahwa Indonesia dapat mencapai kemajuan yang pesat melalui kepemimpinan yang berintegritas dan pemerintahan yang bersih, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mulai berlaku pada 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan fiskal di tengah tantangan perekonomian global.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, pemerintah berharap kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Reformasi kebijakan perpajakan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki dan menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia, yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam hal basis pajak yang sempit dan tingkat kepatuhan yang relatif rendah.

“Penerapan tarif PPN 12% merupakan langkah strategis yang diambil untuk mendongkrak pendapatan negara. Dengan PPN yang lebih tinggi, diharapkan dapat memperluas kapasitas anggaran negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Suryo Utomo.

Ditambahkannya, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memahami dan mematuhi aturan baru ini, dengan harapan bahwa perubahan ini dapat mendukung tujuan negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, berbagai kebijakan dan sistem teknologi perpajakan yang lebih modern juga akan diperkenalkan guna meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.

“Dengan penerapan PPN 12%, diharapkan dapat tercipta suatu ekosistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, sekaligus meningkatkan kapasitas anggaran negara untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa penerimaan dari PPN tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program penting, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi listrik dan LPG 3 kg.

Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN ini berlaku untuk hampir semua barang dan jasa yang ada di Indonesia, kecuali barang-barang dan jasa tertentu yang dibebaskan atau dikenakan tarif lebih rendah sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa sektor yang akan mendapatkan pengecualian atau tarif khusus adalah sektor pendidikan, kesehatan, serta barang kebutuhan pokok yang bersifat esensial.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan komitmen nyata terhadap transformasi struktural melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

“Tujuannya adalah membangun Indonesia yang semakin kompetitif dan menghadirkan kehidupan sosial yang lebih adil. Inilah visi Pemerintah dalam pembangunan IKN, yang juga akan menjadi contoh transformasi dengan konsep green city,” ujar Prita dalam keterangannya.

Penerapan konsep kota hijau pada IKN dinilai menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mengatasi masalah lingkungan.

Jakarta, sebagai ibu kota sebelumnya, telah lama menghadapi tantangan besar akibat tingginya tingkat polusi.

“Dengan wajah baru IKN, kita akan memiliki ibu kota yang ramah lingkungan, yang memberikan kualitas hidup lebih baik dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas,” tambah Prita.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang, menyebut langkah strategis pembangunan IKN sebagai katalisator pemerataan pembangunan.

Menurutnya, IKN tidak hanya menciptakan ekosistem bisnis baru, tetapi juga menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

“Pembangunan IKN akan mempercepat pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari.

Ia menilai pembangunan IKN mencerminkan transformasi ekonomi nasional yang nyata, sekaligus mendukung terciptanya pemerataan pembangunan yang lebih merata.

“Proyek ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi telah menjangkau seluruh pelosok negeri,” jelas Akbar.

Akbar juga menekankan pentingnya proyek ini dalam membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Dengan pembangunan yang tersebar, IKN bukan hanya menjadi ibu kota baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi simbol perubahan besar dalam paradigma pembangunan di Indonesia.

Dengan mengusung prinsip ramah lingkungan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi, IKN Nusantara menjadi bukti nyata era baru pembangunan menyeluruh dan berkeadilan.

Oleh: Amalia S. Widjaja )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Pendekatan tegas dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku yang terlibat, mulai dari pengguna hingga bandar narkoba, telah mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk para tokoh dan ahli di bidang hukum dan sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Narcotic Watch (INW), Budi Tanjung, menyatakan langkah Presiden Prabowo untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran narkoba merupakan sinyal positif bagi institusi penegak hukum, seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Transparansi dan integritas harus menjadi landasan dalam menindak siapa saja, termasuk aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. Menurutnya, penguatan komitmen ini tidak hanya diperlukan untuk memberantas narkoba secara efektif, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Budi juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk menghadapi kompleksitas masalah narkoba. Pelibatan berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan menjadi kunci utama dalam menciptakan strategi pemberantasan yang lebih terintegrasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas adalah fondasi untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan narkoba menerima sanksi yang sesuai dengan hukum.

Pandangan serupa dari seorang akademisi dan analis, Bambang Haryanto bahwa masalah narkoba, isu perjudian dan mafia peradilan, merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan kemajuan Indonesia. Bambang menekankan bahwa kejahatan narkoba harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampak negatifnya yang meluas, termasuk merusak generasi muda dan melemahkan struktur sosial.

Dalam analisisnya, Bambang menyoroti pentingnya keberlanjutan upaya pemberantasan narkoba dengan memperkuat peran BNN dan memastikan profesionalisme aparat penegak hukum. Keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, terlepas dari pangkat atau jabatannya, harus ditindak tegas demi menjaga integritas hukum dan keadilan.

Pemerintah juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba, yang menjadi salah satu bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani masalah ini. Desk ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Arie Ardian Rishadi, menjelaskan Desk Pemberantasan Narkoba memiliki beberapa kelompok kerja yang fokus pada pencegahan, penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang (TPPU), rehabilitasi, dan publikasi. Melalui desk ini, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat pengungkapan jaringan narkoba, meningkatkan penyelidikan dan penyidikan, serta mengoptimalkan program rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

Selain dari sisi struktural, pemberantasan narkoba juga memerlukan komitmen moral dan integritas dari seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo terus menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Pandangan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang percaya bahwa ketegasan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk mengakhiri kejahatan narkoba yang telah menjadi masalah serius di Indonesia.

Pentingnya pembaruan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat negara. Praktik mafia peradilan yang sering kali menghambat proses hukum harus dihentikan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat pulih. Selain itu, pemberantasan narkoba di era pemerintahan Presiden Prabowo juga melibatkan penguatan kerja sama dengan masyarakat.

Edukasi tentang bahaya narkoba dan peningkatan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi bagi para penyalahguna menjadi bagian integral dari strategi pemerintah. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap para korban penyalahgunaan narkoba dan membuka akses yang lebih luas ke layanan rehabilitasi yang berkualitas.

Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Melalui sinergi kuat antara pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik dan bebas dari ancaman narkoba.

Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan narkoba juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Keberhasilan pemberantasan narkoba akan menjadi salah satu indikator utama pencapaian visi tersebut. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tegas, terintegrasi, dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengatasi masalah narkoba sekaligus memperkuat fondasi hukum yang adil dan transparan.

Penguatan koordinasi antar lembaga, seperti yang dilakukan melalui Desk Pemberantasan Narkoba, akan menjadi langkah signifikan dalam memerangi kejahatan ini. Upaya pemerintah dalam menciptakan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor untuk memastikan hasil yang maksimal patut diapresiasi bersama.

Melalui kebijakan yang jelas dan komitmen yang kuat dari pemerintah, harapan akan masa depan Indonesia yang lebih aman dan bebas narkoba semakin nyata. Dukungan dari berbagai pihak, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya mendapat dukungan luas, tetapi juga memiliki landasan yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

)* Kontributor Jendela Baca Institute.