Oleh : Muhammad Zaki )*

Stabilitas energi menjadi fondasi penting bagi kenyamanan ibadah selama Ramadhan 2026. Ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mobilitas masyarakat meluas, dan konsumsi energi melonjak, negara hadir memastikan pasokan bahan bakar minyak dan listrik tetap terjaga.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengelolaan energi tidak hanya diposisikan sebagai urusan teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketenangan sosial dan keberlanjutan ekonomi selama bulan suci.

Pengamanan pasokan energi sepanjang Ramadhan memperlihatkan keseriusan pemerintah membaca pola kebutuhan masyarakat. Konsumsi BBM meningkat seiring aktivitas transportasi dan distribusi barang, sementara kebutuhan listrik melonjak pada malam hari saat ibadah dan kegiatan keluarga berlangsung lebih intens. Stabilitas pada dua sektor tersebut menjadi syarat utama agar Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk tanpa gangguan pemadaman atau kelangkaan bahan bakar.

Perhatian terhadap ketahanan energi juga tercermin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, yang menempatkan isu BBM sebagai agenda strategis. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas menegaskan bahwa stok BBM nasional berada di atas batas minimum coverage days yang telah disepakati.

Untuk bensin, ketahanan stok melampaui 25 hari, sementara solar berada di atas 15 hari. Kondisi tersebut memberikan ruang aman bagi sistem energi nasional dalam menghadapi lonjakan konsumsi selama Ramadhan dan Idulfitri.

Ketahanan tersebut tidak hanya terlihat pada bensin dan solar. Avtur tercatat memiliki cadangan hampir 30 hari, sedangkan minyak tanah berada di kisaran 20 hari. Angka tersebut menunjukkan kesiapan menyeluruh, baik untuk transportasi udara, sektor logistik, maupun kebutuhan rumah tangga tertentu. Ketersediaan energi pada level tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar mengandalkan optimisme, tetapi bekerja berbasis perhitungan dan pengawasan berlapis.

Aspek krusial lain terletak pada distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah terdampak bencana. Wahyudi Anas menjelaskan bahwa pasokan subsidi dan kompensasi negara di Pulau Sumatera disiapkan secara memadai untuk mendukung mobilitas alat berat, operasional posko, serta penyediaan energi di hunian sementara.

Sinergi antara BPH Migas dan badan usaha penugasan memastikan distribusi tetap berjalan lancar di tengah proses pemulihan. Dalam konteks Ramadhan, keberlanjutan pasokan di wilayah rentan tersebut memiliki makna sosial yang besar karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, yang menilai penanganan sektor energi di Sumatera mendapat respons positif dari Komisi XII DPR RI.

Menurutnya, sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan pemangku kepentingan terkait memperlihatkan progres nyata dalam pemulihan pascabencana sekaligus menjaga kesiapan energi selama Ramadhan. Kesiapan tersebut mencakup BBM dan listrik, dua sektor yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat.

Listrik memegang peran strategis selama Ramadhan karena lonjakan konsumsi pada malam hari menuntut keandalan pasokan. Kesiapan PLN memastikan kelistrikan tetap terjaga di berbagai wilayah, sehingga ibadah, aktivitas usaha, dan layanan publik berlangsung tanpa gangguan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai kunjungan kerja tersebut sebagai momentum penguatan kolaborasi lintas instansi, dengan penekanan pada peran PLN dan Pertamina menjaga pasokan energi tetap terkendali, terutama di wilayah terdampak bencana. Pandangan tersebut menegaskan energi sebagai wujud kehadiran negara dalam meringankan beban sosial masyarakat.

Secara lebih luas, ketahanan energi selama Ramadhan 2026 menunjukkan kematangan tata kelola sektor energi nasional yang semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pengelolaan stok berbasis coverage days, koordinasi antarlembaga, serta perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pola kerja tersebut menempatkan aspek keandalan pasokan dan pemerataan distribusi sebagai prioritas utama, terutama pada periode dengan tekanan konsumsi tinggi.

Tantangan ketergantungan impor untuk produk tertentu memang masih ada, namun manajemen distribusi yang disiplin dan kesiapan cadangan strategis mampu menjadi bantalan yang efektif dalam meredam gejolak.

Kombinasi antara pengawasan lapangan, kesiapan infrastruktur, dan respons cepat terhadap potensi gangguan memperlihatkan bahwa ketahanan energi tidak hanya diukur dari besaran stok, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik.

Energi yang aman menghadirkan rasa nyaman dalam beribadah. Ketika lampu tetap menyala, dapur tetap berfungsi, dan transportasi berjalan lancar, masyarakat dapat memusatkan perhatian pada esensi Ramadhan tanpa kecemasan akan gangguan kebutuhan dasar.

Stabilitas pasokan energi tersebut menopang ritme kehidupan sehari-hari, mulai dari sahur, berbuka, hingga pelaksanaan ibadah malam, serta menjaga aktivitas ekonomi kecil tetap bergerak di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan menjaga pasokan BBM dan listrik sepanjang bulan suci menjadi bukti bahwa negara menjalankan perannya secara nyata dan terukur, bukan sekadar responsif terhadap krisis, tetapi juga antisipatif terhadap pola konsumsi musiman.

Ke depan, penguatan ketahanan energi perlu terus dilanjutkan melalui pengelolaan stok yang disiplin, distribusi yang merata, serta koordinasi lintas sektor yang konsisten, agar setiap Ramadhan tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga cermin hadirnya negara dalam menjamin ketenangan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

PAPUA – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional terus diperkuat dengan menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden yang menetapkan Papua sebagai kawasan penting pengembangan energi berkelanjutan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut menjawab tantangan ketimpangan akses listrik.

Ia menilai masih banyak wilayah di Papua belum menikmati layanan listrik memadai meskipun memiliki sumber daya alam melimpah. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan karena energi merupakan fondasi kesejahteraan.

Rivqy menegaskan pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring pemerataan listrik nasional. Ia menekankan pentingnya keadilan energi bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” kata Rivqy.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai pilar penting strategi kemandirian energi nasional. Pemerintah memandang Papua memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan pembangunan energi harus memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat lokal. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada distribusi bahan bakar mahal.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.

Langkah ini juga sejalan dengan strategi swasembada energi nasional yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal. Pengembangan energi di Papua diharapkan memperkuat ekonomi daerah dan membuka peluang baru.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting produksi bioetanol nasional. Pemerintah telah menyiapkan target pengembangan sebagai bagian strategi swasembada energi.

“Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Penguatan sektor energi di Papua diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Ketersediaan energi yang andal menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah secara berkelanjutan.
.

Jakarta – Investasi energi bersih terus diperkuat untuk mempercepat transisi menuju sistem energi rendah karbon. PT Pertamina (Persero) memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui pengembangan Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, yang terintegrasi dengan proyek percontohan (pilot project) hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung.

Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan fasilitas strategis yang menyuplai sekitar 35–40 persen kebutuhan LPG nasional dengan kapasitas penyimpanan 98.000 metrik ton. Transformasi ini menjadi bagian dari implementasi Roadmap Net Zero Emission (NZE) 2060 Pertamina sekaligus penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

“Transformasi ini memastikan bahwa infrastruktur energi nasional tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga relevan dengan standar keberlanjutan global. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan tata kelola yang lebih baik, Pertamina memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko jangka panjang,” ujar Agung.

Sebagai bagian dari terobosan dekarbonisasi, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengalokasikan investasi sekitar tiga juta dolar AS untuk proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu.

“Untuk pilot project green hydrogen yang kita lakukan ini (investasinya) kurang lebih sekitar tiga juta dolar AS,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani.

Proyek tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 80–100 kilogram hidrogen hijau per hari berbasis listrik panas bumi dengan efisiensi sekitar 80 persen. Sekitar 80 persen produksi direncanakan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon di Terminal LPG Tanjung Sekong melalui teknologi fuel cell.

“Sekitar 80 persen (hidrogen hijau) dari Ulubelu akan digunakan untuk keperluan Terminal Tanjung Sekong,” ujarnya.

Pengembangan ini dilakukan melalui sinergi antarentitas Pertamina, termasuk PT Pertamina Energy Terminal sebagai pengguna dan PT Elnusa Petrofin dalam dukungan distribusi. Proyek ditargetkan mulai beroperasi pada triwulan IV 2026 dengan masa uji coba tiga tahun sebelum dikembangkan dalam skala lebih luas.

Menurut Agung, pemanfaatan hidrogen hijau di aset strategis menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan emisi karbon sektor hilir.

“Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju bisnis berkelanjutan tidak hanya konsep, tetapi sudah diterapkan langsung di aset operasional strategis,” ujar Agung.

Inisiatif ini diharapkan mampu memenuhi hingga 25 persen kebutuhan listrik operasional terminal sekaligus menurunkan emisi Scope 2 secara signifikan. Investasi energi bersih tersebut menjadi langkah konkret mempercepat transisi rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Oleh: Yogi Prasetyo

Upaya mewujudkan swasembada energi kembali menjadi sorotan seiring berbagai langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Transformasi sektor energi yang kini digencarkan mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi kemandirian nasional. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kebijakan yang menekankan inovasi teknologi, peningkatan investasi, serta kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai arah progresif dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi Indonesia. Narasi swasembada energi pun tidak lagi dipandang sebagai gagasan jangka panjang semata, melainkan sebagai strategi nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melihat swasembada energi sebagai agenda besar yang membutuhkan keberanian berinovasi dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia memandang berbagai terobosan yang kini dijalankan menunjukkan optimisme baru dalam mengoptimalkan potensi domestik. Melalui intervensi teknologi pada sumur minyak tua hingga percepatan proyek hulu migas, pemerintah berupaya membuka peluang produksi yang lebih besar sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi nasional. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar menjaga pasokan menuju upaya menciptakan ekosistem energi yang produktif dan berorientasi masa depan.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah optimalisasi sumur minyak yang selama ini belum berproduksi maksimal. Dengan pendekatan teknologi dan kemitraan strategis, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional secara lebih efisien tanpa harus sepenuhnya bergantung pada eksplorasi baru yang membutuhkan waktu panjang. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan aset yang sudah ada merupakan bentuk efisiensi sekaligus strategi percepatan menuju swasembada energi. Upaya ini juga diyakini dapat membuka peluang transfer teknologi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi.

Di sisi lain, percepatan eksekusi proyek-proyek yang telah masuk dalam rencana pengembangan serta rencana pembukaan tender blok migas baru menunjukkan arah kebijakan yang semakin proaktif. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat ketahanan pasokan energi sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi pelaku usaha. Visi ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada energi sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pengolahan energi dalam negeri juga menjadi bagian integral dari strategi besar tersebut. Keberhasilan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan dinilai sebagai tonggak penting yang memperlihatkan kemampuan Indonesia memperkuat rantai nilai energi nasional. Menteri ESDM melihat pengoperasian kilang tersebut sebagai langkah strategis yang mampu menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Dengan meningkatnya produksi bahan bakar dari kilang dalam negeri, peluang untuk memperkuat stabilitas harga energi nasional pun semakin terbuka.

Peran PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional turut menjadi faktor penentu dalam mempercepat transformasi ini. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menilai integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional. Menurutnya, integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat ketahanan rantai pasok agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Langkah ini mencerminkan upaya modernisasi tata kelola energi nasional yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan dan profesionalisme.

Lebih jauh, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan program Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa agenda swasembada energi juga diarahkan untuk mendorong pemerataan akses energi hingga ke wilayah pedesaan. Simon melihat koordinasi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai kunci agar distribusi energi dapat menjangkau wilayah terpencil secara lebih merata. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa swasembada energi tidak semata soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang memastikan manfaat energi dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat luas.

Dari sisi pengawasan, masukan DPR menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola distribusi energi berjalan optimal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap distribusi solar subsidi agar kebijakan energi benar-benar tepat sasaran. Ia memandang bahwa penataan distribusi yang lebih baik akan membantu menjaga keberlanjutan program subsidi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem energi nasional. Pengawasan yang konstruktif dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga akuntabilitas sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Sementara itu, apresiasi terhadap respons cepat Pertamina dalam penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan bahwa reformasi sektor energi mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai kesiapan distribusi bahan bakar saat situasi darurat mencerminkan profesionalisme dan kesiapan operasional perusahaan energi nasional dalam menjaga layanan publik. Responsivitas tersebut menjadi indikator bahwa transformasi energi tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada ketahanan layanan di tengah situasi krisis.

Pada akhirnya, perjalanan menuju swasembada energi memang membutuhkan konsistensi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Berbagai langkah strategis yang kini dijalankan menunjukkan arah kebijakan yang semakin konstruktif, mengedepankan inovasi sekaligus kolaborasi. Jika momentum ini terus dijaga, swasembada energi bukan hanya menjadi target jangka panjang, tetapi juga simbol kedaulatan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat.

*) Peneliti Ketahanan Energi

Oleh: Farhan Akbar Pratama*

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi terus diperkuat sebagai bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional. Kawasan timur, khususnya Papua, menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda tersebut. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pasokan energi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai salah satu pilar penting dalam mempercepat pembangunan Papua. Ia memandang bahwa penguatan sektor energi akan menjadi dasar bagi kemajuan daerah, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa potensi energi Papua tidak lagi hanya menjadi cadangan, tetapi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut pandangan Presiden, pengamanan dan pengelolaan kekayaan negara menjadi langkah awal yang harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah terus melakukan penataan aset serta memperkuat regulasi agar pemanfaatan sumber daya energi berjalan optimal. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan energi benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat Papua.

Papua memiliki potensi energi yang sangat besar, baik dari sumber daya alam maupun energi terbarukan. Pemerintah melihat potensi ini sebagai peluang strategis untuk mempercepat kemandirian energi di tingkat daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, Papua diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Presiden juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi. Pengembangan bahan bakar nabati dari kelapa sawit, tebu, dan singkong dipandang sebagai solusi yang dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Langkah ini dinilai mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Energi terbarukan dinilai sebagai solusi efektif untuk menjangkau wilayah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses energi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, biaya distribusi energi dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menilai bahwa swasembada energi merupakan bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Ia memandang pembangunan sektor energi di Papua bukan hanya bertujuan meningkatkan pasokan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa masyarakat Papua menjadi penerima manfaat utama dari pengembangan energi tersebut.

Menurut Bahlil, Papua memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional. Pengembangan sektor energi di wilayah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Selain itu, pembangunan energi juga diyakini akan membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung tujuan tersebut. Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi energi menjadi fokus utama dalam memastikan ketersediaan energi yang merata. Dengan infrastruktur yang memadai, Papua dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan energi nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pengembangan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam mencapai swasembada energi. Ia melihat Papua sebagai wilayah dengan potensi besar untuk pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi tersebut secara optimal untuk mendukung kemandirian energi daerah.

Eniya menilai bahwa energi terbarukan memiliki peran strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Pemanfaatan energi lokal akan membantu mengurangi kesenjangan akses energi antara wilayah barat dan timur. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan swasembada energi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Ketersediaan energi yang stabil akan mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan usaha kecil. Dengan demikian, swasembada energi tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan swasembada energi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam memastikan setiap program berjalan efektif. Pendekatan yang terencana dan terukur akan membantu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan energi.

Penguatan swasembada energi di Papua menghadirkan efek multiplikasi terhadap sektor industri, perdagangan, dan usaha mikro. Ketersediaan energi yang andal akan meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan hasil nyata.

Kebijakan ini memberikan manfaat jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya tahan bangsa dalam menghadapi dinamika global. Komitmen tersebut tercermin dalam langkah konkret menjadikan Papua sebagai bagian penting dari arsitektur energi masa depan Indonesia.

Papua diarahkan menjadi simbol keberhasilan pemerataan pembangunan serta representasi nyata transformasi energi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kemandirian bangsa.

Dengan strategi yang konsisten, berbasis potensi unggulan daerah, dan didukung kolaborasi lintas sektor, Papua diarahkan menjadi simbol keberhasilan pemerataan pembangunan nasional. Swasembada energi bukan sekadar target kebijakan, melainkan representasi transformasi struktural Indonesia menuju bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berketahanan kuat dalam menghadapi dinamika global.

*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Sumber Daya Alam

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat layanan transportasi dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini diarahkan agar mobilitas masyarakat tetap lancar, biaya logistik terkendali, dan aktivitas ekonomi di daerah terus bergerak selama Ramadan dan Lebaran.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa penguatan sektor transportasi merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus yang telah terbukti efektif pada 2025. Pengalaman Lebaran sebelumnya menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengaktifkan stimulus yang fokus pada transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dampaknya langsung terasa pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di beberapa kuartal tahun 2025, ketika pemerintah memberikan stimulus terutama di sektor transportasi, hasilnya cukup baik. Ini menjadi dasar mengapa kebijakan tersebut dilanjutkan,” ujar Fithra.

Ia menuturkan, pada kuartal II 2025 sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan transportasi mencatat pertumbuhan signifikan. Sektor akomodasi serta makanan dan minuman tumbuh sekitar 8 persen, sementara sektor jasa bahkan mencatat pertumbuhan di atas 10 persen. Hal ini menegaskan bahwa transportasi memiliki efek pengganda yang kuat karena mampu menggerakkan sektor-sektor lain yang menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

Pemerintah pun tetap melanjutkan stimulus transportasi meski nilainya relatif lebih kecil dibandingkan belanja bantuan sosial. Menurut Fithra, meskipun bansos dan subsidi upah difokuskan untuk kelompok Desil-1 dan Desil-2, dorongan pertumbuhan dari sektor transportasi justru berperan penting dalam membuka ruang ekonomi yang lebih luas, terutama bagi kelas menengah yang selama ini tertekan.

“Masalah kelas menengah adalah mereka tidak miskin sehingga tidak dapat bansos, tetapi juga tidak punya kelebihan uang. Cara membantu mereka adalah dengan menciptakan ruang-ruang ekonomi,” katanya.

Dalam konteks itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kunci karena bersifat inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah bahkan telah menanggung pajak bagi pekerja padat karya dan ekonomi kreatif dengan pendapatan di bawah Rp10 juta sebagai bagian dari dukungan tersebut.

Dari sisi makroekonomi, kinerja ekonomi nasional memberikan optimisme. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan, melampaui ekspektasi, dan tren positif tersebut diproyeksikan berlanjut pada awal 2026. Pemerintah menilai kondisi ini memberi ruang fiskal untuk terus membelanjakan anggaran demi menjaga momentum ekonomi.

Menjelang Ramadan dan Lebaran, stimulus transportasi juga diarahkan untuk menekan biaya mudik agar disposable income masyarakat dapat dialihkan ke konsumsi di daerah. “Setiap periode mudik, di Jawa saja ada sekitar Rp300 sampai Rp350 triliun yang berputar,” ujar Fithra.

Terkait harga, pemerintah menekankan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan produsen. “Yang paling penting, meskipun harga naik, daya beli masyarakat lebih tinggi sehingga konsumen dan produsen sama-sama untung,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan stimulus ekonomi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 melalui dukungan pada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperluas ruang ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan lebih inklusif.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, menegaskan bahwa stimulus sektor transportasi terbukti memberi dampak positif terhadap perekonomian.

“Ketika pemerintah memberikan stimulus di sektor transportasi, hasilnya cukup baik karena sektor ini memiliki keterkaitan kuat dengan sektor ekonomi lainnya,” ujarnya.

Pemerintah menilai kebijakan subsidi transportasi mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, terutama saat periode mudik. Dengan berkurangnya biaya perjalanan, masyarakat memiliki ruang belanja lebih besar yang kemudian mendorong perputaran ekonomi lokal. Pendekatan ini juga dinilai efektif dalam menjaga konsumsi domestik sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka memperluas manfaat kebijakan, pemerintah juga menanggung pajak penghasilan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta di sektor padat karya dan ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Secara makro, ekonomi nasional pada kuartal keempat tercatat tumbuh 5,39 persen secara tahunan. Pemerintah optimistis tren positif ini berlanjut di tahun 2026 dengan target pertumbuhan mendekati 6 persen.

“Stimulus ini bukan hanya jangka pendek, tetapi bagian dari upaya menciptakan ruang ekonomi yang berkelanjutan,” kata Fithra.

Menjelang Lebaran, pemerintah juga memastikan keseimbangan antara stabilitas harga pangan dan kesejahteraan produsen. Perputaran uang saat mudik diperkirakan mencapai Rp300 hingga Rp350 triliun di Pulau Jawa, sehingga kelancaran logistik dan kecukupan pasokan menjadi perhatian utama.

Warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Fauzi, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah.

“Sebagai masyarakat, saya mengapresiasi stimulus transportasi dan upaya menjaga harga pangan karena membuat kami lebih tenang menghadapi kebutuhan Lebaran,” katanya.

Ia menilai kebijakan diskon tiket dan tarif tol yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui bansos sangat membantu masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

JAKARTA — Pemerintah melanjutkan stimulus sektor transportasi jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perputaran ekonomi daerah saat mudik, serta menopang sektor-sektor yang berkaitan erat dengan mobilitas, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan pengalaman beberapa kuartal di tahun 2025 menunjukkan kebijakan stimulus, terutama di transportasi memberikan dampak cepat dan nyata.

“Lebaran tahun lalu pemerintah mulai mengaktifkan paket kebijakan stimulus yang fokusnya ke sektor transportasi serta pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Menurut Fithra, ketika transportasi bergairah, sektor terkait ikut terdorong. Ia mencontohkan kinerja sektor akomodasi serta makanan-minuman yang meningkat 8%, sementara sektor jasa tumbuh di atas 10%–11% pada periode yang disampaikannya.

“Transportasi punya keterkaitan kuat dengan sektor ekonomi lain yang membuka peluang ekonomi. Kalau difokuskan, dampaknya akan sangat baik,” kata dia.

Fithra menambahkan, meski nilai stimulus transportasi tidak sebesar belanja perlindungan sosial, efek pengungkitnya penting karena menciptakan “ruang ekonomi” yang dapat diakses lebih luas.

Ia membandingkan penyaluran bansos Rp11,9 triliun dan bantuan subsidi Rp10,7 triliun yang menyasar kelompok Desil-1 dan Desil-2, namun menekankan kelas menengah perlu didorong melalui pembukaan kesempatan ekonomi, bukan semata bantuan langsung.

Ia juga menyoroti tantangan kelas menengah yang berada di posisi “bukan miskin, bukan kaya.” Karena itu, penciptaan ruang ekonomi melalui pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai efektif, termasuk dukungan pajak ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta di sektor padat karya dan ekonomi kreatif.

Dalam konteks momentum mudik, Fithra menyebut perputaran uang dapat mencapai Rp300–Rp350 triliun di Jawa. Stimulus transportasi dinilai membantu mengurangi beban biaya perjalanan sehingga disposable income masyarakat dapat dialihkan untuk belanja di daerah, termasuk kuliner dan layanan yang masuk ekosistem ekonomi kreatif.

Terkait harga pangan, ia menilai Ramadan dan Lebaran 2026 beririsan dengan panen raya sehingga pasokan relatif memadai, namun logistik tetap menjadi perhatian. Ia menekankan perlunya keseimbangan agar konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan.

Sementara itu, Fauzi, warga Kebayoran Baru, mengapresiasi kebijakan diskon tiket dan tarif tol yang dikoordinasikan oleh Airlangga Hartarto serta komitmen Prabowo Subianto menjaga harga pangan pokok melalui bansos.

“Ini memberikan rasa tenang di tengah tingginya kebutuhan selama Lebaran,” ujarnya.

Jakarta – Langkah pemerintah dalam menggulirkan berbagai paket stimulus ekonomi dinilai terbukti efektif menjaga perputaran ekonomi nasional, khususnya melalui sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Strategi ini tidak hanya membantu mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menegaskan bahwa stimulus pemerintah yang difokuskan pada sektor transportasi telah menunjukkan hasil yang positif, terutama saat momentum arus mudik dan libur nasional.

“Pemerintah memberikan stimulus, terutama di sektor transportasi hasilnya cukup baik. Sebagaimana contohnya adalah lebaran tahun lalu pemerintah mulai mengaktifkan paket-paket kebijakan stimulus yang fokusnya ke sektor transportasi dan juga pariwisata ekonomi kreatif,” ujarnya.

Menurut Fithra, desain stimulus tersebut bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi diarahkan untuk memperkuat aspek distribusi ekonomi. Dengan adanya subsidi dan fasilitas transportasi, masyarakat dapat menghemat biaya perjalanan dan mengalihkan pengeluaran ke sektor lain yang lebih produktif di daerah tujuan.

“Stimulus ini tujuannya adalah lebih ke aspek distribusi. Jadi pertama ketika mudik diberikan fasilitas, ada subsidi di sektor transportasi sehingga pengeluaran untuk transport tidak akan terlalu besar. Dia akan mengalihkan apa yang disebut dalam ekonomi itu terminologi disposable income, jadi uang yang harus di sektor transportasi, bisa dibelanjakan ke tempat-tempat lain. Ada pengalokasian anggaran ya, jadi surplus konsumen kemudian buat belanja di daerah,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa efek stimulus memiliki daya cengkeram berlapis, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Dalam jangka pendek, stimulus menggerakkan konsumsi. Dalam jangka menengah, memperkuat sektor usaha. Sementara dalam jangka panjang, membuka fondasi penciptaan kerja formal melalui proyek-proyek siap jalan.

“Faktor stimulus itu memiliki daya cengkram di jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagaimanapun yang namanya stimulus tentunya Ad-hoc sifatnya, bisa diberikan terus-menerus. Maka apa yang bisa diberikan Pemerintah, khususnya bagi kelompok kelas menengah, salah satunya stimulus. Kedua memberbesar porsi industri, seperti di tahun ini ada beberapa shuffle ready project yang tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga kerja di sektor formal,” paparnya.

Lebih jauh, Fithra menegaskan arah kebijakan pemerintah tidak berhenti pada proyek fisik, melainkan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara nyata dan inklusif.

“Pemerintah itu punya visi jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi tujuan pemerintah adalah supaya masyarakat sejahtera. Pemerintah ingin terus menjaga supaya pembangunan yang terjadi adalah Pembangunan Indonesia, bukan cuma pembangunan di Indonesia. Kalau pembangunan di Indonesia, kita cuma bangun gedung tinggi bertingkat, tetapi rakyatnya tidak bisa masuk,” tegasnya.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat layanan transportasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi terpadu untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa kebijakan stimulus di sektor transportasi telah terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan. “Pada beberapa kuartal di 2025, ketika pemerintah memberikan stimulus di sektor transportasi, hasilnya sangat baik. Saat Lebaran tahun lalu, paket kebijakan yang fokus pada transportasi serta pariwisata dan ekonomi kreatif berhasil mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait,” ujarnya.

Data kuartal kedua 2025 menunjukkan sektor yang berkaitan dengan transportasi mengalami kenaikan yang kuat. Sektor akomodasi dan penyediaan makan minum tumbuh sekitar 8 persen, sementara sektor jasa bahkan menembus 10 hingga 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luas terhadap penciptaan ruang-ruang ekonomi baru.

Meski nilai stimulus transportasi relatif lebih kecil dibandingkan belanja bantuan sosial, dampaknya terhadap pertumbuhan dinilai strategis. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan penciptaan peluang ekonomi, termasuk bagi kelompok kelas menengah yang tidak menerima bansos namun terdampak tekanan ekonomi.

Menurut Fithra, kebijakan subsidi transportasi saat mudik berdampak langsung pada disposable income masyarakat. “Ketika biaya transportasi lebih ringan, sisa pendapatan dapat dibelanjakan di daerah. Ini menciptakan surplus konsumen dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya. Perputaran uang selama periode mudik di Pulau Jawa saja diperkirakan mencapai Rp300–Rp350 triliun.

Di sisi lain, stabilitas harga sembako juga menjadi prioritas. Ramadan tahun ini bertepatan dengan masa panen raya sehingga pasokan relatif terjaga. Pemerintah tetap memperhatikan aspek distribusi dan logistik agar keseimbangan harga tercapai. “Kita tidak ingin harga ditekan berlebihan sehingga petani dan pedagang tidak menikmati hasil yang baik. Yang penting daya beli masyarakat meningkat, sehingga konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan,” tegas Fithra.

Kinerja ekonomi nasional turut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Pada kuartal keempat 2025, ekonomi tumbuh 5,39 persen secara tahunan, melampaui ekspektasi. Tren ini diproyeksikan berlanjut dengan target pertumbuhan mendekati 6 persen pada 2026.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan jangka pendek seperti stimulus akan terus diselaraskan dengan agenda jangka menengah dan panjang, termasuk penguatan industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja formal. Dengan pendekatan pembangunan inklusif, pemerintah berkomitmen memastikan pertumbuhan ekonomi selama Ramadan tidak hanya meningkatkan aktivitas konsumsi, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.