Oleh: Sari Dewi Anggraini )*

Momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember menjadi refleksi penting bagi perjalanan Indonesia dalam menjamin keadilan dan kesetaraan. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam upaya ini telah mencerminkan komitmen serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan strategis menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM di tingkat nasional.

Salah satu inisiatif yang patut diapresiasi adalah pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut mantan anggota Komnas HAM periode 2012-2017, Siane Indriani, mengungkapkan bahwa pembentukan kementerian tersebut menjadi langkah sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Langkah ini mencerminkan kesungguhan Presiden Prabowo dalam menghadirkan pendekatan lebih konkret terhadap penegakan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) sebagai prioritas utama. Hal ini terlihat dari program-program seperti penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan upah minimum regional sebesar 6,5 persen, dan kenaikan tunjangan guru. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.

Dalam konteks penghormatan terhadap HAM, prinsip nondiskriminasi selalu menjadi landasan utama. Siane menekankan bahwa pembangunan bangsa yang adil dan beradab harus didasarkan pada penghormatan terhadap HAM tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau identitas lainnya. Implementasi prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, juga menggarisbawahi pentingnya menjadikan HAM sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa pembangunan yang berbasis nilai-nilai HAM akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pigai juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program-program berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Hal tersebut sejalan dengan visi besar Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo. 

Kementerian HAM, di bawah kepemimpinan Natalius Pigai, tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Kebijakan itu bertujuan memberikan panduan bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, dalam melaksanakan kewajiban terhadap penghormatan dan pemenuhan HAM.

Pigai menyoroti peran media, khususnya media siber, sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai HAM. Media diharapkan terus menyuarakan nilai-nilai keadilan dan solidaritas nasional.

Dalam mendukung pembangunan berbasis HAM, Natalius menyebutkan bahwa setiap kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Pengalaman panjangnya dalam dunia birokrasi memberikan keunggulan bagi kementerian tersebut dalam menjalankan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal itu selaras dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia dapat menikmati hak-haknya secara adil dan merata.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, juga menyampaikan pandangan serupa mengenai hubungan erat antara HAM dan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari kesejahteraan bangsa. Menurutnya, tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah bentuk nyata dari penghormatan terhadap HAM.

Atnike menjelaskan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang layak bagi seluruh warga negara. Hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, menurutnya, harus dipenuhi secara bertahap melalui konsep progressive realization. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna mencapai pemenuhan hak-hak tersebut.

Ia juga menekankan bahwa hak ekosob tidak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik. Keduanya saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi upaya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya terhadap HAM.

Dalam konteks tersebut, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk pembentukan Kementerian Kebudayaan, mencerminkan pendekatan holistik terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Hari HAM Sedunia menjadi momen refleksi untuk melihat sejauh mana negara telah berprogres dalam menjamin hak-hak asasi warganya. Langkah-langkah positif yang diambil pemerintah, mulai dari kebijakan berbasis keadilan hingga program-program peningkatan kesejahteraan, mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun bangsa yang adil dan beradab. Upaya ini tidak hanya menjadi bukti nyata penghormatan terhadap HAM, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya persatuan nasional yang kokoh.

Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pencapaian tersebut diharapkan terus berlanjut demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Refleksi Hari HAM Sedunia menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah telah memulai langkah besar, dan harapan ke depan adalah bahwa setiap pihak dapat berkontribusi dalam memperkuat pondasi HAM sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

)* Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh: Sadewa Lingga Hutama )*

Judi online kini menjadi salah satu masalah yang terus berkembang, mengancam tidak hanya perekonomian tetapi juga moral dan sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Praktik ini menjadi ancaman yang nyata bagi stabilitas sosial dan kesatuan bangsa, mengingat dampaknya yang merusak nilai-nilai moral dan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan keluarga serta komunitas.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menangani masalah judi online, menyadari bahwa perjudian online bukan hanya sekadar persoalan ekonomi tetapi juga masalah mendalam yang berkaitan dengan karakter bangsa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, turut menyoroti maraknya fenomena judi online, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental para pelajar. Ketergantungan pada perjudian dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka, merusak fokus belajar, dan menyebabkan peningkatan kecemasan serta stres.

Dampak dari judi online tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan gangguan hubungan sosial yang lebih luas, menciptakan pola pikir yang salah tentang cara memperoleh uang dan merusak nilai-nilai positif yang seharusnya dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Dengan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2024 yang menyebutkan bahwa sekitar 440.000 pelajar Indonesia terpapar judi online, masalah ini menjadi semakin mendesak untuk segera diatasi.

Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa judi online merusak bukan hanya perekonomian, tetapi juga moralitas dan peradaban bangsa. Pemerintah, dengan dukungan berbagai pihak, telah memulai berbagai langkah untuk menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah melalui peluncuran program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dirancang untuk membentuk karakter anak bangsa.

Program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini mencakup kebiasaan-kebiasaan sederhana namun fundamental seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, dan belajar yang dapat membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, termasuk judi online.

Tidak hanya dalam ranah pendidikan, pemerintah juga mengambil langkah konkret untuk memerangi judi online melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi). Direktur informasi dan komunikasi pembangunan manusia dan kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Bambang Dwi Anggono, melalui PIC Pengelolaan Komunikasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Lukman Taufiq menyampaikan bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi generasi muda.

Melalui inisiatif yang melibatkan pemblokiran lebih dari 5,2 juta konten judi online sejak 2017, Kemkomdigi turut berperan aktif dalam memerangi akses ilegal yang merusak ini. Kemkomdigi juga membentuk kanal-kanal pelaporan seperti aduankonten.id dan cekrening.id yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan konten atau aktivitas yang mencurigakan. Langkah-langkah ini, meski belum sepenuhnya menghilangkan praktik judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.

Namun, pencegahan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, lembaga pendidikan, dan media sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Lukman menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya ini, terutama dengan meningkatkan literasi digital.

Dengan begitu, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan menghindari jebakan-jebakan yang ada, termasuk judi online. Tanpa adanya pemahaman yang kuat tentang bahaya judi online, sulit bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka dari ancaman ini.

Selain itu, dampak sosial dari judi online juga sangat besar. Ketergantungan pada judi bisa mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah ekstrem, seperti meminjam uang secara ilegal melalui pinjaman online (Pinjol), yang akhirnya memperburuk kondisi finansial mereka dan meningkatkan risiko kemiskinan. Hal ini sering kali memicu pertengkaran dalam keluarga, menghancurkan hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan saling mendukung.

 Konflik-konflik yang sering kali dipicu oleh masalah keuangan, mengarah pada kerusakan sosial yang lebih luas, bahkan pada tingkat kriminalitas. Sebagai contoh, kebutuhan untuk membayar utang atau mengejar keuntungan dari judi sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian dan penipuan.

Di sisi ekonomi, uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif malah beredar dalam aktivitas ilegal seperti judi online. Hal ini merugikan perekonomian secara lebih luas, karena uang yang berputar dalam ekonomi yang sah tidak dapat berkembang, sementara sektor ekonomi yang seharusnya lebih mendukung pertumbuhan nasional justru terganggu.

Menghadapi masalah yang begitu kompleks ini, pemerintah Indonesia perlu terus melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah yang telah diambil. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyelenggara judi online, termasuk memutus jaringan keuangan yang mendukungnya, serta pemblokiran akses terhadap situs judi online harus diperkuat.

Pemerintah juga harus bekerja sama dengan bank dan aplikasi keuangan untuk menutup rekening yang digunakan untuk transaksi judi, serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan ini terlaksana secara efektif.

Pemerintah, dengan segala upaya yang dilakukan, harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi ancaman serius judi online dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan bebas dari dampak negatif judi online.

)* Penulis adalah contributor Forum Indonesia Emas

Oleh : Herman Aditya )*

Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, saatnya memasuki fase penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pilkada yang berlangsung di berbagai wilayah telah usai, dan hasilnya kini menjadi bagian dari sejarah. Meskipun setiap Pilkada selalu membawa dinamika yang cukup intens, namun saatnya kini bagi kita semua untuk menatap masa depan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bersatu. Dalam konteks inilah, Ormas memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mengajak masyarakat dan semua pihak untuk kembali bersatu demi membangun Indonesia yang lebih maju.

Ormas memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak persatuan dan kesatuan pasca-Pilkada. Sebagai organisasi yang ada di tengah masyarakat, ormas memiliki kedekatan dan pengaruh yang besar terhadap setiap lapisan masyarakat, baik itu kelompok pemuda, tokoh agama, atau warga biasa. Oleh karena itu, ormas memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan sosial dengan mengedepankan semangat kebersamaan pasca pesta demokrasi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Riyan Betra Delza, mengatakan setelah pelaksanaan Pilkada 2024, diharapkan semua pihak agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hal tersebut penting agar kondusivitas ditengah masyarakat tetap aman dan terjaga.

Penting untuk disadari bahwa meskipun Pilkada telah selesai, perbedaan pilihan politik yang muncul selama proses pemilu tidak boleh menjadi pemecah belah. Setiap individu berhak memiliki pilihan politik sesuai dengan keyakinannya, dan perbedaan tersebut harus dihormati. Ormas berperan untuk mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, dan bukan alasan untuk saling bermusuhan atau menciptakan polarisasi. Dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan kepentingan bersama, masyarakat dapat bergerak maju dengan lebih solid.

Selain itu, ormas juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Pasca Pilkada, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh daerah-daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal. Ormas dapat berperan sebagai mediator yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan sebaliknya, membantu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, ormas juga dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, serta memberikan dukungan dalam implementasi kebijakan yang ada.

Sementara itu, Ketua Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia (LMI), Pdt Hanny Pantouw, mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) pasca Pilkada serentak 2024. Kemudian pihaknya juga mengingatkan bahwa tanggung jawab keamanan bukan hanya semata tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Ormas juga memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi di tengah masyarakat. Pasca Pilkada, emosi dan ketegangan yang muncul akibat perbedaan pilihan politik seringkali mengarah pada polarisasi sosial. Oleh karena itu, ormas bisa menjadi agen perdamaian yang menyuarakan pentingnya hidup rukun dalam perbedaan. Melalui berbagai seminar, diskusi, atau kampanye positif yang diadakan oleh ormas, masyarakat dapat diajak untuk memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai dasar kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, ormas juga bisa berperan dalam memperkuat rasa nasionalisme. Dalam setiap fase kehidupan berbangsa dan bernegara, rasa cinta tanah air dan persatuan harus terus dijaga dan dipupuk. Ormas bisa menjadi wadah untuk menumbuhkan kembali rasa kebersamaan yang berbasis pada rasa cinta terhadap Indonesia. Dengan menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, ormas turut mendukung proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, ormas dapat membantu mengatasi tantangan yang mungkin timbul pasca Pilkada, seperti hoaks atau informasi yang menyesatkan. Di era digital saat ini, penyebaran informasi yang salah atau bias dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dan memperburuk kondisi sosial. Oleh karena itu, ormas perlu mengambil peran aktif dalam memberantas hoaks dengan memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Dengan meningkatkan literasi media, ormas turut memastikan bahwa masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan, yang justru bisa memperburuk polarisasi.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH. Rahmat Syafi’i, yang mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kembali kepada saling guyub pasca pelaksanaan Pilkada. Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan dukungan terhadap pasangan calon, kita harus menghormati dan menunggu keputusan yang resmi dari pihak yag berwenang, sambil kita memperbaiki kembali hubungan antara sesama kita.

Secara keseluruhan, ormas memiliki peran yang sangat penting dalam mengajak masyarakat dan semua pihak untuk kembali bersatu setelah Pilkada 2024. Melalui peran aktifnya dalam menjaga persatuan, mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan kolaborasi dengan pemerintah, ormas dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan siap membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kerangka kebersamaan dan persatuan, kita akan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat politik dalam negeri

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah berlangsung dengan lancar, dan kini saatnya bagi seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari komitmen tiap warga negara terhadap prinsip demokrasi yang sehat. Menyikapi hal ini, sejumlah tokoh mengingatkan untuk menjaga kedamaian di Tengah perbedaan pilihan demi kemajuan bangsa.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan, KH. Imron Mutamakkin, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat TPS yang telah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan sukses tanpa ekses

“Kami keluarga besar Nahdhatul Ulama menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak mulai dari penyelenggara pemilu hingga aparat keamanan termasuk Forkopimda khususnya kepada TNI/Polri yang terus menjaga sehingga pilkada bisa berjalan sukses, aman, dan damai,” ungkap KH Imron.

Menurutnya, hasil pilkada merupakan proses yang telah melalui berbagai tahapan yang sah secara hukum, maka harus disadari bahwa Pilkada adalah refleksi dari suara rakyat yang hasilnya patut dihormati.

“Setelah hasil ditetapkan, tidak ada lagi ruang untuk perselisihan yang bisa merusak stabilitas sosial. Masyarakat harus menghormati keputusan ini, karena hanya dengan demikian kita dapat memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Polda Kalteng, Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan situasi yang damai dengan menghormati penetapan hasil Pilkada. Pihaknya juga mengapresiasi atas lancarnya proses pemungutan suara yang berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak terutama personel pengamanan dari TNI Polri, sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman,” tuturnya.

Lebih dalam, Djoko juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati hasil dari proses demokrasi yang telah dilaksanakan.

“Mari kita bersama-sama untuk bijak menerima informasi dan berusaha menghilangkan post truth atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Apapun hasilnya kita tunggu keputusan dan penetapan Pilkada dari pihak penyelenggara KPU,” imbaunya.

Seruan serupa datang dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Hadi Prayitno. Hadi mengajak masyarakat Situbondo untuk menghormati penetapan hasil Pilkada Serentak 2024.

“Kami telah melakukan tahapan Pilkada sesuai dengan yang diatur dalam regulasi. Maka dari itu, semua pihak harus menghormati dan menerima hasil dari Pilkada,” tegas Hadi.

Dengan mengedepankan kedamaian dan saling menghormati, bisa ditunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu menjaga kerukunan meskipun berbeda pilihan. Menjaga stabilitas politik adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang cinta damai dan demokratis.

JAKARTA – Perjudian online lintas negara telah menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Untuk mengatasinya, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama lintas negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menjelaskan, Desk Pemberantasan Judi Online telah menetapkan tiga langkah prioritas, salah satunya adalah memperkuat koordinasi hukum lintas negara.

“Desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan,” ujar Budi Gunawan.

Selain itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Wahyu Widada, menyatakan bahwa langkah penelusuran aset (asset tracing) akan menjadi fokus utama dalam pemberantasan judi online.

Baru-baru ini, Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap salah satu buronan dalam kasus perjudian online internasional.

“Pelaku judi online yang kita kejar berhasil ditangkap di Filipina oleh otoritas setempat. Hari ini akan di-handing over ke Indonesia,” kata Wahyu Widada.

Buronan yang dimaksud adalah HS alias A, adapun A adalah pengelola situs judi online W88.

Situs tersebut beroperasi di Filipina dengan perputaran uang pada periode 2024 sebesar Rp 1 triliun.

Wahyu mengungkapkan peran HS dalam jaringan situs judi online W88 adalah menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw untuk para pemain.

Untuk memperkuat pemberantasan, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, mengungkapkan bahwa Polri telah menjalin kerja sama strategis dengan Interpol.

“Polri telah menjalin kerja sama strategis dengan Interpol melalui pertemuan teknis Senior Officer Meeting Transnational Crime yang berlangsung di Laos,” jelas Krishna Murti.

Ia menambahkan, pembahasan kerja sama ini mencakup pertukaran informasi untuk mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku judi online yang beroperasi di Indonesia.

Krishna juga menyebut bahwa kerja sama Polri tidak hanya terbatas pada Interpol, tetapi juga melibatkan kepolisian negara tetangga di Asia Tenggara.

“Kami bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menindak tegas jaringan internasional perjudian online ini,” tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas negara, pemerintah berharap dapat menekan aktivitas perjudian online, sekaligus menciptakan kawasan ASEAN yang lebih aman dan bebas dari ancaman kejahatan lintas negara.

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan konsistensi dalam penghormatan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai kebijakan strategis dan terobosan yang terus diterapkan.

Langkah tersebut tercermin dalam pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan inisiatif pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia untuk lebih serius dalam menangani isu HAM secara lebih sistematis dan terstruktur.

Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menjelaskan bahwa pembentukan kementerian khusus HAM ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan program pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintahan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia secara khusus,” katanya.

“Ini merupakan langkah konkret dari Presiden untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan penegakan dan perlindungan HAM,” ujar Siane.

Ia menambahkan bahwa sejumlah program yang diluncurkan dalam pemerintahan Prabowo juga memprioritaskan pemenuhan hak ekonomi dan sosial (Ekosob),

Beberapa diantaranya seperti program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan upah minimum regional (UMR), serta kenaikan tunjangan guru.

Dalam pertemuan dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 28 November 2024, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi HAM di Indonesia.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan.

“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa. Semua pihak, tanpa kecuali, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi,” tegas Pigai.

Pigai juga menyebutkan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap HAM,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi peran media dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya HAM.

“Media siber memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Saya berharap JMSI terus memainkan peran positifnya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menyuarakan keadilan,” ujar Pigai.

Teguh Santosa, Ketua Umum JMSI, menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendukung penghormatan HAM.

“JMSI percaya bahwa media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya HAM,” kata Teguh.

Audiensi tersebut juga menandai momentum kolaborasi yang erat antara JMSI dan Kementerian HAM untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM di Indonesia.

JAKARTA — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan hak asasi manusia di Tanah Air.

Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa prinsip penghormatan terhadap HAM menjadi landasan utama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anggota Komnas HAM 2012-2017, Siane Indriani, menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia.

Menurut Siane, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengimplementasikan penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Program pemenuhan hak Ekosob seperti 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), dan peningkatan tunjangan guru menjadi bukti konkret komitmen pemerintah,” ujarnya.

Siane juga menambahkan bahwa penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi adalah dasar dalam membangun bangsa yang adil dan beradab.

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, dalam audiensi bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 28 November 2024, juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan menegakkan nilai-nilai HAM di Indonesia.

Pigai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan melaksanakan program pemerintah yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan, selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.

“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa,” ungkap Pigai.

Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian HAM tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap HAM.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto menambahkan bahwa Hari HAM Sedunia menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan merencanakan pembangunan HAM di Indonesia.

“Tema ‘Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’ menjadi wadah bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk berkontribusi dalam membangun kesadaran tentang HAM,” ujar Mugiyanto.

Ia juga menyatakan bahwa meski tantangan masih ada, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memajukan HAM, dan dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan pembangunan HAM dapat terus berkembang.

Melalui semangat Hari HAM Sedunia, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan negara yang lebih adil, inklusif, dan harmonis dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil langkah progresif dengan membentuk klasterisasi UMKM. Upaya ini bertujuan mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri besar.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa klasterisasi UMKM akan diwujudkan melalui pembentukan holding UMKM yang mengelompokkan pelaku usaha berdasarkan sektor produktif. Langkah ini diambil sebagai respons atas lambatnya perkembangan UMKM di Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, dan Korea Selatan.

“Kami ingin UMKM menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar. Misalnya, di sektor manufaktur untuk suku cadang motor listrik, UMKM akan dilibatkan sebagai bagian dari holding khusus,” tegas Maman.

Ia menambahkan bahwa klasterisasi ini tidak menggantikan peran koperasi, yang selama ini menjadi agregator utama UMKM. Sebaliknya, koperasi tetap menjadi pilar penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

“Dengan pendekatan baru ini, pemerintah dapat memberikan intervensi program yang lebih terfokus dan terarah serta mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan,” imbuh Maman.

Menteri Maman juga menargetkan pembentukan klaster UMKM yang besar dan kuat dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan berbasis kelompok, diharapkan UMKM dapat lebih efektif terhubung dengan industri besar.

“Dengan klaster ini, kami ingin menciptakan kelompok kecil yang terdiri dari 10 ribu hingga 20 ribu UMKM. Itulah arah kebijakan kami untuk lima tahun mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menekankan pembentukan klaster UMKM akan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan. Dengan adanya klaster UMKM yang terorganisir, pelaku usaha kecil memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan skala usahanya dan bersaing di pasar nasional maupun internasional.

“Dalam skema ini, perusahaan besar akan berperan sebagai penghubung antara UMKM dan lembaga perbankan. Perusahaan besar akan membantu UMKM menjalin kerja sama dengan perbankan sehingga akses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien,” jelas Helvi.

Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, Taufik Rahmat Garsadi, menyatakan bahwa program ini akan mempercepat transformasi UMKM dari skala mikro menjadi skala kecil dan menengah, serta memperkuat daya saing mereka di tengah persaingan global.

“Pembentukan klaster ini akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih solid, sehingga UMKM dapat naik kelas. Pihaknya juga terus memberikan edukasi dan layanan perizinan kepada pelaku UMKM,” ujar Taufik.

KUPANG – Dukungan publik terhadap program Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba terus digencarkan di berbagai daerah. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT menjadi salah satu lembaga yang berkomitmen menjalankan program prioritas ini sebagai bagian dari aksi nasional.

Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTT, Lia Novika Ulya, S.K.M., menegaskan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Kami sangat menghargai Politani Kupang yang terus konsisten dalam melaksanakan aksi nasional ini. Mereka melakukan tes urine untuk deteksi dini, memiliki Satgas anti-narkoba yang aktif, dan mengadakan sosialisasi bagi mahasiswa baru setiap tahun,” kata Lia.

Lia juga menyebut Politani Kupang telah mengadakan alat tes urine secara mandiri, bahkan berencana menyelenggarakan kuliah umum terkait narkoba.

“Langkah ini penting untuk mewujudkan NTT bersinar, bebas narkoba,” tambahnya.

Meskipun prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTT masih tergolong rendah secara nasional, yaitu sekitar 0,4 persen atau sekitar 4.875 orang, BNN tetap waspada. Tren penyalahgunaan obat-obatan seperti psikotropika dan obat keras lainnya, termasuk tramadol, terus menjadi perhatian.
Lia mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui kerabat atau tetangga yang terjerat narkoba.

“Jangan takut, pelapor tidak akan dikenai pidana, malah akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, Polres PALI bersama Pemerintah Kabupaten PALI merespons arahan program Asta Cita Presiden Prabowo dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Berantas Narkoba.

Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama untuk melindungi generasi muda.

“Kami akan memastikan setiap tindakan diambil secara efektif dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran, baik di masyarakat maupun di dalam internal kami,” tegasnya.

Sebagai langkah pertama, Polres PALI melaksanakan tes urine untuk 300 anggotanya. Hasilnya, dua personel dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kapolres menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami tidak mentolerir perilaku ini. Pengawasan internal diperketat, dan kami akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba,” tegas AKBP Khairu.

Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, program ini diharapkan mampu menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba

Oleh : Emilia Utami)*

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. Dengan mengusung visi untuk membangun pusat pemerintahan modern dan berwawasan lingkungan, pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol baru negara tetapi juga motor penggerak ekonomi yang berdampak luas.

Pembangunan IKN  bertujuan untuk menciptakan kota pintar yang ramah lingkungan dan menjadi contoh keberlanjutan. Desain IKN mengutamakan pengembangan infrastruktur hijau, teknologi modern, serta efisiensi energi. Dengan konsep ini, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat inovasi yang mampu menarik investasi domestik dan asing.

IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia tetapi juga menjadi katalis untuk transformasi ekonomi. Dengan strategi pembangunan yang terencana, proyek ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Pembangunan IKN membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Penyediaan barang dan jasa untuk mendukung pembangunan akan menciptakan rantai pasok lokal yang kuat. Selain itu, migrasi tenaga kerja ke IKN juga meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan sehari-hari, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM setempat.

Pembangunan IKN diperkirakan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan regulasi yang mendukung. Salah satu kebijakan strategis adalah pemberian insentif pajak bagi investor dan pelaku usaha lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan IKN sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif.

Pemerintah telah memperkuat ekosistem ekonomi lokal di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penerapan insentif pajak penghasilan (PPh) final nol persen bagi pelaku usaha. Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw mengatakan Insentif PPh final nol persen merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di IKN.

Selain memberikan manfaat ekonomi langsung bagi para pelaku usaha, insentif PPh final nol persen juga mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan pengembangan ekosistem usaha yang inklusif di kawasan IKN.  Pemerintah juga berencana memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat setempat agar mereka mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi di kawasan IKN.

Perekonomian Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan. Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto, mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor, yakni meningkatnya kinerja lapangab usaha pertambangan, industry pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini menciptakan peluang besar bagi sektor konstruksi, sekaligus membuka lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja lokal.

Pembangunan IKN juga berhasil menciptakan dampak positif bagi iklim investasi di Kalimantan Timur dengan mencatat pertumbuhan investasi asing 7,30 persen secara tahunan (year on year). Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri tercatat tumbuh positif 4,99 persen secara tahunan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan Dengan adanya investasi yang masuk, tentunya akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, baik di PPU dan juga secara nasional.

Proyek ini menarik perhatian investor dalam dan luar negeri. Dengan menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi baru, pemerintah memberikan insentif bagi investor, termasuk di sektor energi terbarukan, teknologi informasi, dan properti. Investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jika semua pihak berkomitmen untuk mendukung pembangunan IKN, Nusantara dapat menjadi pusat inovasi, investasi, dan pemerintahan yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan IKN Nusantara menjadi langkah besar yang diambil pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian nasional. Dengan konsep yang berwawasan lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, IKN diharapkan menjadi simbol baru Indonesia yang maju dan tangguh.

Proyek ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi Kalimantan Timur, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mewujudkan mimpi besar, menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh potensi.

Ini menjadi langkah besar yang diambil pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Indonesia. Selain menjadi simbol pemerataan pembangunan, IKN memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga pengembangan infrastruktur.

Dengan segala peluang dan tantangan yang ada, IKN Nusantara adalah simbol masa depan Indonesia yang penuh harapan dan potensi besar. Proyek ini tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan tetapi juga membawa semangat baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute