Oleh: Amalia Rosyita G. )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen serius dalam memastikan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui berbagai persiapan yang terorganisir baik di tingkat nasional maupun daerah. Nataru menjadi salah satu momen paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa Operasi Lilin 2024 akan menjadi ujung tombak dalam pengamanan Nataru. Sebanyak 141.443 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait akan dikerahkan di 2.794 posko yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini mencakup pengamanan tempat ibadah, pusat wisata, serta jalur mudik dan arus balik.

Jenderal Listyo menegaskan bahwa pengamanan tempat ibadah menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya momen Natal bagi umat Kristiani. Selain itu, pihaknya juga menyoroti perlunya pengawasan ekstra di pusat-pusat keramaian yang diprediksi akan dipenuhi oleh masyarakat selama masa libur.

Kapolri mengungkapkan bahwa rapat koordinasi teknis terus dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi libur Nataru. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan segala potensi kendala dapat diatasi dengan cepat. Melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, dirinya optimistis pelaksanaan Nataru tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar.

Di lain sisi, tahun ini langkah-langkah strategis telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan, menyatakan bahwa potensi pergerakan masyarakat selama libur Nataru tahun ini diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, meningkat sekitar 2,8 persen dibandingkan tahun lalu. Data ini didapatkan melalui survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

Suhanan menambahkan bahwa pergerakan masyarakat terbagi menjadi dua kategori utama, yakni perjalanan antarprovinsi sebesar 19,84 persen atau sekitar 55,86 juta orang dan perjalanan dalam provinsi sebesar 19,46 persen atau sekitar 54,81 juta orang. Dengan data ini, ia menekankan pentingnya pengelolaan arus lalu lintas yang lebih efektif, terutama di jalur-jalur utama yang diprediksi akan mengalami kepadatan.

Menurutnya, Jawa Timur masih menjadi daerah asal dan tujuan perjalanan tertinggi, diikuti oleh Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Mobil pribadi dan sepeda motor tetap menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat, masing-masing sebesar 36,7 persen dan 17,71 persen.

Moda transportasi lainnya seperti bus, kereta api, dan pesawat juga diperkirakan akan mengalami peningkatan penggunaan. Polri akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan skema lalu lintas yang lebih baik, termasuk rekayasa lalu lintas dan penempatan personel di titik-titik rawan kemacetan.

Sementara itu, di daerah, Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang bersiap menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat selama Nataru. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, Agustinus Panjaitan, mengungkapkan bahwa sekitar dua juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan di dalam provinsi, sedangkan jumlah yang masuk dan keluar Sumut mencapai jutaan orang.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti pembatasan waktu operasional angkutan barang pada masa puncak mudik dan arus balik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di ruas-ruas jalan utama.

Agustinus juga menjelaskan bahwa Dishub Sumut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi umum atau fasilitas mudik gratis guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Inspeksi keselamatan terhadap moda transportasi serta pemeriksaan kesehatan pengemudi juga menjadi prioritas untuk memastikan keamanan selama perjalanan. Kesiapan jalur alternatif, antisipasi terhadap daerah rawan bencana, serta koordinasi dengan operator angkutan umum menjadi langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah daerah.

Agustinus menambahkan bahwa Pemerintah telah mendirikan posko pelayanan dan monitoring untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif selama masa libur Nataru. Posko ini juga berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan, baik terkait masalah lalu lintas maupun kebutuhan darurat lainnya. Selain itu, pihaknya telah melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) terhadap kendaraan umum untuk memastikan kelayakan operasional, sekaligus memberikan tes kesehatan, termasuk tes urine, kepada para pengemudi.

Sementara itu, pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian besar terhadap kelancaran distribusi logistik selama masa libur Nataru. Pemerintah menekankan pentingnya ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara khusus meminta kepala daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan, termasuk perbaikan jalan berlubang dan penyediaan fasilitas lalu lintas yang memadai. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di jalur utama.

Keseluruhan langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan kesiapan yang matang dalam menyambut libur akhir tahun. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta instansi terkait, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi motor penggerak utama dalam memastikan kelancaran dan keamanan Nataru tahun ini. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

)* Kontributor Jendela Baca Institute

Oleh: Jagad Kusuma Raya )*

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga stabilitas pangan. Langkah-langkah strategis yang diambil bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok serta menenangkan masyarakat dari kekhawatiran lonjakan harga.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa stok pangan saat ini berada dalam kondisi aman dan stabil, dengan cadangan beras pemerintah yang mencapai 2 juta ton. Arief menegaskan kesiapan Bulog dan ID FOOD dalam menyerap produksi dari para petani maupun produsen. Cadangan beras pemerintah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Pihaknya juga memastikan distribusi minyak goreng seperti MinyaKita tersedia dengan harga terjangkau.

Selain itu, Arief mengimbau pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan masing-masing. Langkah ini menjadi kunci penting dalam mencegah kekurangan stok di berbagai wilayah. Pemerintah daerah juga perlu proaktif menyiapkan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas di tingkat lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketersediaan stok, tetapi juga mendukung distribusi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mengonfirmasi bahwa stok pangan untuk Nataru 2024 berada dalam kondisi aman. Dengan ketersediaan stok beras mencapai 385.781 ton, sementara kebutuhan diproyeksikan hanya sekitar 217 ribu ton, ibu kota berada dalam situasi yang lebih dari mencukupi. Teguh meyakinkan masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena pihaknya telah memastikan bahwa pasokan beras dan kebutuhan pokok lainnya aman hingga awal tahun depan.

Teguh menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan sokongan langsung dari pemerintah pusat, Jakarta dapat menjadi contoh dalam pengelolaan pangan yang efektif. Tidak hanya beras, kebutuhan pokok lain seperti gula, minyak goreng, dan daging juga telah dipastikan tersedia. Upaya kolaboratif ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan Prabowo-Gibran mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama pada momen-momen penting seperti Nataru.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menegaskan bahwa harga beras diperkirakan tidak akan mengalami gejolak hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan hasil forecast yang dilakukan Perpadi, situasi harga beras diproyeksikan stabil hingga Desember.

Namun, Sutarto mengingatkan bahwa kenaikan harga biasanya terjadi pada awal tahun. Oleh karena itu, langkah antisipasi seperti penyerapan hasil panen oleh Bulog dan ID FOOD sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pada awal 2025. Pendekatan preventif ini tidak hanya memastikan harga tetap stabil, tetapi juga memberikan kepastian kepada petani dan produsen agar tetap produktif.

Keberhasilan menjaga stabilitas pangan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah. Sejak awal masa pemerintahan, Prabowo-Gibran telah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama. Dari sisi suplai, upaya penguatan cadangan beras dan bahan pokok lainnya dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Sementara dari sisi distribusi, perhatian khusus diberikan pada wilayah-wilayah rawan pangan agar tidak terjadi kesenjangan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sinergi dengan daerah melalui program-program pendukung seperti subsidi logistik untuk distribusi pangan. Hal ini bertujuan mempercepat penyaluran bahan pokok ke daerah terpencil atau terisolasi. Dengan demikian, masyarakat di seluruh penjuru negeri dapat merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah.

Dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, masyarakat Indonesia diajak untuk tetap optimis dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam memastikan ketersediaan bahan pokok merupakan bukti nyata dari perhatian mereka terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, masyarakat dapat merayakan Nataru dengan penuh sukacita. Percayakan pada pemerintah untuk menjaga keamanan pangan, karena bersama-sama, kita mampu melewati tantangan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagaimana disampaikan oleh berbagai pihak, situasi pangan nasional menjelang akhir tahun berada dalam kondisi terkendali. Maka, mari kita wujudkan semangat kebersamaan dengan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

)* Pemerhati pangan dari Komunitas Padi Nusantara Banyuwangi

Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) aman terkendali. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pekan ini. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah momentum perayaan besar tersebut.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa harga dan stok pangan pokok strategis saat ini berada dalam kondisi memadai dan wajar. Hal ini dibuktikan dengan hasil inspeksi langsung ke pasar-pasar tradisional.
“Hari ini bersama-sama kita cek langsung ke pasar. Secara keseluruhan kondisi pangan sangat baik,” ujar Arief. Berdasarkan pantauan, beberapa komoditas utama seperti daging sapi paha belakang dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram, paha depan Rp120.000 per kilogram, bawang putih Rp42.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram, dan cabai hijau Rp42.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras Bulog SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dijual Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per sak.
Arief juga menyoroti kestabilan harga telur, yang saat ini berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram. “Ini harga yang baik, karena pakan ayam petelur sudah terjaga. Bulog memiliki stok jagung sekitar 90 ribu ton, sehingga harga di tingkat peternak layer sangat baik. Harga yang terbentuk sekarang adalah harga yang wajar dan harus dijaga untuk mendukung petani dan peternak, sekaligus memastikan keterjangkauan bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah melaksanakan program SPHP jagung pakan sejak November 2023. Hingga saat ini, sebanyak 303 ribu ton jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram telah disalurkan kepada peternak mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu peternak menghadapi kesulitan akibat menurunnya produksi jagung.
Selain itu, program bantuan pangan untuk penanganan stunting yang melibatkan ID Food telah berhasil menjangkau 8.778 peternak, terdiri dari 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler. Program ini menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lintas sektor dalam ekosistem pangan.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus bersama petani dan peternak. Namun, kewajaran harga bagi masyarakat juga harus terjamin. Stok beras di Bulog saat ini adalah yang terbaik, mencapai 2 juta ton. Kami siap mengantisipasi potensi peningkatan permintaan menjelang Nataru dan awal tahun 2025,” ujar Arief.
Pemerintah optimistis langkah-langkah strategis ini akan memastikan stabilitas stok dan harga pangan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menyambut hari besar keagamaan serta tahun baru

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan persiapan menghadapi masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) telah memasuki tahap akhir. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berbagai pemangku kepentingan terkait, langkah-langkah strategis diambil untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi selama periode padat ini.

Berdasarkan hasil evaluasi dan survei, serta penyusunan rekomendasi penyempurnaan terhadap Angkutan Nataru 2024/2025 yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, Kemenhub menyatakan infrastruktur transportasi telah siap untuk menghadapi lonjakan kebutuhan transportasi pada masa Nataru.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengatakan sejumlah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana yang akan dijalankan.

“Mengantisipasi kemacetan, penumpukan pada simpul transportasi, isu keselamatan, serta antisipasi perubahan cuaca pada masa Angkutan Nataru 2024/2025, Kemenhub mengambil langkah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana,” ujar Menhub.

Berbagai persiapan telah dilakukan pada angkutan darat, laut, udara, dan kereta api, mulai dari penyediaan kantong parkir, buffer zone, hingga penanganan mitigasi bencana di pelabuhan dan bandara. Selain itu, Kemenhub juga meluncurkan program mudik gratis untuk mendukung keselamatan perjalanan dan mengurangi kepadatan lalu lintas.

Untuk angkutan darat, disediakan 32.130 unit bus dengan kapasitas 1,2 juta penumpang yang tersebar di 113 terminal tipe A. Sementara itu, moda angkutan laut telah menyiapkan 764 unit kapal dengan kapasitas 60 ribu penumpang yang didukung 110 pelabuhan. Pada moda kereta api, tersedia 2.683 kereta dengan kapasitas 4,1 juta penumpang di jaringan Sumatera, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pada angkutan udara, disediakan 417 unit pesawat dengan kapasitas 8 juta penumpang di 56 bandara.

Khusus untuk program mudik gratis, Kemenhub menyediakan total kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor melalui tiga program utama yang mencakup moda darat, kereta api, dan laut.

Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kemenhub menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menjamin kelancaran Angkutan Nataru.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama demi kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani momen liburan akhir tahun ini,” tutup Menhub.

Jakarta – Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di seluruh Indonesia menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai daerah. Namun, seperti halnya pesta demokrasi lainnya, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, menegaskan bahwa mekanisme hukum telah disiapkan untuk menangani keberatan atau ketidakpuasan tersebut.

“Memang ada ruang untuk pihak-pihak yang secara undang-undang boleh melakukan gugatan,” ujarnya. Ia menjelaskan, proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota dijadwalkan berlangsung hingga 6 Desember 2024. Selanjutnya, hasil rekapitulasi akan diterima oleh KPU Kalimantan Selatan dan dilanjutkan ke tingkat provinsi pada 7-8 Desember 2024. Andi memastikan bahwa jadwal tersebut tidak mengalami perubahan.

Bagi pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara, jalur hukum telah disediakan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menyatakan bahwa lembaganya siap menerima dan memproses pengajuan permohonan hasil pilkada jika ada.

“Prinsip MK sudah mempersiapkan diri untuk menerima, sekiranya ada pengajuan permohonan,” ujarnya. Fajar menjelaskan bahwa tenggat pengajuan permohonan adalah tiga hari kerja sejak penetapan dan pengumuman hasil oleh KPU.

Proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pilkada 2024 akan berlangsung mulai 27 November hingga 16 Desember 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. Selama periode ini, KPU secara berkala akan mengumumkan perolehan suara (real count) dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di seluruh Indonesia.

Hasil yang diumumkan oleh KPU merupakan penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Rekapitulasi suara ini kemudian dilanjutkan melalui rapat pleno terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, hingga KPU pusat. Semua tahapan tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Andi Tenri Sompa menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada. “Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti hasil penghitungan suara yang diumumkan secara resmi oleh KPU,” imbuhnya.

Sebagai lembaga terakhir yang menangani sengketa hasil pilkada, MK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas proses demokrasi. Menurut Fajar Laksono, kesiapan MK merupakan wujud komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam pemilu.

Proses hukum di MK tidak hanya memastikan hasil pilkada berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keberatan secara damai dan demokratis. Dengan adanya mekanisme ini, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada diharapkan tidak berujung pada konflik atau tindakan yang merugikan stabilitas sosial. (*)

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa setiap kebijakan perpajakan, termasuk penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen, disusun dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Dia menekankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertindak secara sepihak atau tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

“Ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok. Pemerintah sangat peduli pada aspek-aspek tersebut,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif PPN telah melalui kajian holistik dan mendalam, yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal. Penyesuaian ini bukan hanya langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan di tengah pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.

Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif PPN ini telah melalui pembahasan mendalam dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Pada dasarnya, kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dengan DPR, dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” ungkap Deni.

Penyesuaian ini juga beriringan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan alokasi bantuan sosial (bansos).

“Kita terus bekerja agar bansos terus meningkat, termasuk bagaimana APBN dilakukan efisiensi dan perampingan program agar bansos ini lebih besar,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan agar data penerimaan bansos dapat diselesaikan secara menyeluruh pada akhir 2024.

“Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi,” tambahnya. [*]

Balikpapan – Pemerintah terus mengambil langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan strategis di Ibu Kota Nwgara (IKN) Nusantara.

Salah satu kebijakan utama adalah pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 dan ditujukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menilai insentif tersebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam mendukung UMKM.

“Insentif PPh Final 0 persen mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan di Nusantara,” ungkap Troy.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnis mereka, terutama dengan batas omzet hingga Rp50 miliar per tahun yang sangat kompetitif dibandingkan wilayah lain.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, insentif tersebut dapat menjadi magnet bagi pelaku usaha yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi di IKN.

“Kebijakan ini diharapkan memacu UMKM berkembang lebih pesat, sekaligus menjadikan Nusantara sebagai superhub ekonomi yang inklusif dan progresif,” jelasnya.

Tidak hanya mendukung pelaku usaha lokal, insentif tersebut juga membuka pintu bagi investasi asing.

Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Jenderal Pajak, Rumadi, menjelaskan bahwa pemerintah menawarkan berbagai fasilitas perpajakan di kawasan itu.

“Selain tarif pajak nol persen, UMKM di IKN juga dapat menikmati pembebasan bea masuk impor dan insentif lain yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut,” paparnya.

Dengan insentif tersebut, IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan masa depan, tetapi juga episentrum ekonomi baru yang memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Langkah strategis tersebut menjadi bukti nyata visi Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam memajukan perekonomian nasional.

Oleh : Andi Mahesa )*

Pemberantasan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi yang semakin mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam memerangi narkoba melalui prinsip Asta Cita yang menjadi acuan dalam kepemimpinannya. Salah satu aspek penting dari visi ini adalah pemberdayaan aparat keamanan untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Narkoba bukan hanya soal dampak kesehatan individu. Penyalahgunaan narkoba menjadi akar masalah bagi sejumlah permasalahan sosial, mulai dari kejahatan jalanan, perkelahian antar kelompok, hingga jaringan perdagangan ilegal yang melibatkan organisasi transnasional. Tak hanya itu, ketergantungan narkoba juga memengaruhi produktivitas ekonomi, karena mereka yang terjerat dalam dunia narkoba cenderung kehilangan potensi maksimalnya sebagai tenaga kerja yang produktif.

Keberhasilan dalam memerangi narkoba tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada respons cepat dan koordinasi antara aparat keamanan yang terlibat. Dalam menjalankan kepemimpinan, Presiden Prabowo mengedepankan prinsip Asta Cita, yang memiliki makna mendalam sebagai pedoman untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Prinsip ini mencakup cita-cita untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemberantasan narkoba, Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pada tiga pilar utama: penguatan aparat keamanan, penegakan hukum yang tegas, dan pencegahan yang menyeluruh.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Soebeti menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto, terkait Asta Cita Presiden RI poin ketujuh tentang pemberantasan narkoba. Sebagai langkah awal, Manang Soebeti meresmikan lembaga rehabilitasi. Peresmian lembaga rehabilitasi narkoba milik Yayasan Generasi Muda Bernilai (Gemuni), dilakukan Kombes Pol Manang setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima langsung instruksi dari Presiden Prabowo. Salah satu dari instruksi itu merupakan fokus penanganan pada pencegahan narkoba.

Menurut Manang, peresmian lembaga rehabilitasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba. Kombes Pol Manang mengatakan bahwa lembaga rehabilitasi ini siap membantu para pecandu narkoba, baik yang datang secara sukarela maupun wajib, dengan kapasitas sekitar 60 pasien.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada juga mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk terus berperan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dari hulu sampai hilir. Menurutnya, Pemberantasan narkoba harus dilakukan tanpa henti dimulai dari sisi supply dan demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara komperhensif.

Menindak lanjuti arahan dari Presiden RI dan Kapolri, Wahyu mengatakan Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan instansi terkait yaitu Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), PPATK, dan Ditjen Beacukai bersinergi melaksanakan operasi gabungan dalam upaya memberantas narkoba.

Wahyu mengatakan bahwa dari ops gabungan tersebut, Polri telah menetapkan 136 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu sabu seberat 1,7 ton, ganja 1,12 ton, ekstasi 357.731 butir, ketamin 932,3 gram, double L 127.000 butir, kokain 2,5 kilogram, tembakau sintetis 9 kilogram, hasish seberat 25,5 kilogram, MDMA 4.110 gram, mepherdrone 8.157 butir dan happy water 2.974,9 gram. Menurutnya, dari total barang bukti narkoba yang diamankan, apabila beredar dalam masyarakat, maka jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 6.261.329 orang.

Selain itu, berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan oleh PPATK, Wahyu mengatakan bahwa perputaran uang dan transaksi dari jaringan tersebut mencapai Rp59,2 triliun. Pihaknya menegaskan akan memiskinkan para bandar narkoba dengan menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar memberikan efek jera.

Wahyu pun mengatakan bahwa Kapolri telah menegaskan untuk melakukan tindakan tegas kepada para bandar narkoba, tak terkecuali bila ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa Upaya pemberantasan ini harus dibarengi dengan upaya pencegahan. Seluruh jajaran kepolisian harus berkolaborasi aktif dengan masyarakat sehingga terbentuknya daya tangkal dan daya cegah terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan merupakan bagian dari perlindungan Polri kepada masyarakat dari bahaya perederan gelap narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perjuangan Polri tersebut dilakukan secara konsisten dan merupakan bagian integral dari komitmen bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan terbebas dari bahaya narkotika. Langkah ini bukan hanya sekedar operasi penindakan, namun sebuah gerakan nasional yang menyelamatkan setiap elemen masyarakat dari ancaman dan jeratan narkoba.

Sedangkan, di Kalimantan Timur, Kasi Penmas Bid Humas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana mengatakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Ditresnarkoba berhasil mengungkap kasus narkotika dengan menangkap satu tersangka dan barang bukti sabu-sabu seberat 8 kg yang diduga berasal dari Malaysia.

Pihak kepolisian akan terus mendukung penuh program Asta Cita sebagai bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan bebas narkoba, serta penangkapan tersebut harus menjadi pengingat bahwa kita harus tetap waspada terhadap ancaman narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

Pemberantasan narkoba adalah perjuangan panjang yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan kesungguhan dalam melaksanakan langkah-langkah tegas, cepat, dan terkoordinasi. Melalui prinsip Asta Cita, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bergerak memberantas narkoba dengan menempatkan aparat keamanan sebagai garda terdepan, penegakan hukum yang adil, serta pencegahan yang berkelanjutan. Gerak cepat aparat keamanan dalam menghadapi tantangan narkoba, yang didukung oleh kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba, aman, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi. Namun, UMKM menghadapi tantangan besar dalam hal adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat, yang jika tidak segera diatasi dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

Menyadari pentingnya digitalisasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Google Indonesia dalam kegiatan Sharing Session dan Kuliah Umum Kebijakan Perdagangan Indonesia di Yogyakarta. Acara tersebut bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di kalangan UMKM guna meningkatkan daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun global.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, mengungkapkan bahwa selama ini UGM telah aktif mendukung UMKM melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN berperan sebagai agent of change yang membina UMKM hingga ke level desa. Pihaknya berharap kerja sama dengan Google dapat memperkuat inisiatif ini sehingga manfaatnya lebih nyata bagi masyarakat.

Selain itu, UGM memiliki fasilitas Gelanggang Inovasi Kreativitas (GIK) sebagai pusat kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan media. Ia berharap Kemendag dapat mendirikan sentra konsultasi UMKM di GIK untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha.

Government Affairs & Public Policy Google Indonesia, Raihan Ridwan memaparkan pentingnya digitalisasi bagi UMKM. Melalui program seperti Gapura Digital dan Women Will, Google telah melatih dua juta pelaku UMKM di Indonesia. Raihan menekankan bahwa internet menjadi alat utama konsumen dalam mencari informasi produk. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang mencapai 22% pada 2023, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk tetap relevan.

Langkah sederhana seperti membuat akun YouTube atau Google Profil Bisnis dapat membantu UMKM meningkatkan eksposur produk pengusaha UMKM. Data menunjukkan bahwa 70% pengguna YouTube membuat keputusan pembelian berdasarkan konten yang mereka lihat di platform tersebut. Selain itu, fitur Google Profil Bisnis dapat mempermudah konsumen menemukan UMKM melalui pencarian berbasis lokasi.

Founder Gapurahoster, Waranugraha, mengungkapkan banyak UMKM masih kesulitan memasarkan produk secara digital. Para pengusaha UMKM hanya memiliki situs web menurutnya tidak cukup. Pengusaha UMKM harus memanfaatkan platform seperti YouTube untuk membuat konten kreatif yang menarik perhatian konsumen. Ia mencontohkan, video pendek di YouTube Shorts dapat dengan cepat menarik perhatian khalayak luas.

Selain itu, Google Profil Bisnis menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Informasi yang muncul di Google, seperti lokasi, ulasan, dan gambar produk, sangat membantu dalam menarik pelanggan baru.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan bahwa pemerintah terus mendukung UMKM melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan daya saing. Ia menjelaskan bahwa proteksi terhadap UMKM hanya bersifat sementara; UMKM harus mampu bersaing secara mandiri di pasar domestik dan internasional.

Pihaknya juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan peluang ekspor. Program seperti ‘UMKM Bisa Ekspor’ bertujuan mempersiapkan pelaku usaha menghadapi tantangan global. Pemerintah telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, yang didukung oleh hilirisasi industri dalam negeri. Namun, Budi juga mengingatkan pentingnya kemandirian bahan baku agar industri lokal tidak bergantung pada impor.

Budi menjelaskan fokus program kerja Kemendag untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang kondusif untuk memajukan UMKM Indonesia, seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, hingga program pemberdayaan ‘UMKM Bisa Ekspor’. Kemendag terus mendorong UMKM Indonesia untuk terus berani berinovasi dan siap beradaptasi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam persaingan global.

Kerja sama antara UGM dan Kemendag diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi, pembinaan UMKM, dan pelibatan mahasiswa dalam program pendampingan. Fakultas Hukum UGM, misalnya, akan mendukung program perlindungan konsumen, sementara Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat akan melibatkan mahasiswa KKN sebagai pendamping UMKM di berbagai daerah.

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta memberikan harapan besar bagi masa depan UMKM di Indonesia. Dengan adopsi teknologi digital, pelaku UMKM tidak hanya dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal, tetapi juga menjangkau pasar global. Digitalisasi juga membuka peluang inovasi yang lebih luas, memungkinkan UMKM beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.

Melalui dukungan penuh dari berbagai pihak, UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama perekonomian digital di Asia Tenggara. Sebagaimana diungkapkan Rektor UGM, bahwa kerja sama tersebut tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh: Andi Ramli )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjadikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.

Langkah konkret yang menandai era baru tersebut adalah pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM), sebuah terobosan yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap kebijakan strategis. 

Pendekatan tersebut tidak hanya mencerminkan tekad pemerintahan saat ini dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat, tetapi juga memperlihatkan upaya nyata untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Mantan anggota Komnas HAM periode 2012-2017, Siane Indriani, menilai bahwa inisiatif membentuk kementerian khusus ini adalah langkah revolusioner yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menempatkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) sebagai prioritas utama pembangunan. 

Program-program seperti pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen, dan peningkatan tunjangan guru menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga fokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Siane juga mencatat bahwa keberadaan Kementerian Kebudayaan menjadi elemen penting dalam menjaga identitas bangsa sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. 

Lebih jauh, Siane menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil dan beradab. Prinsip ini harus diterapkan tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau identitas lainnya. Dalam hal ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran telah menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan sosial adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. 

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berlandaskan nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dalam audiensi bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pigai menguraikan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Langkah ini, menurut Pigai, diharapkan mampu menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan penghormatan terhadap hak setiap individu. 

Pigai juga menyoroti peran penting media dalam membangun kesadaran publik tentang HAM. Baginya, media, terutama media digital, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat dan memperkuat solidaritas nasional. Ia berharap media dapat terus menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dapat tersampaikan secara efektif. 

Selain itu, Pigai melihat perlunya penguatan birokrasi di tingkat kementerian untuk mendukung pelaksanaan kebijakan berbasis HAM. Dengan pengalaman hampir dua dekade di dunia birokrasi, ia yakin mampu menjalankan tugas ini tanpa hambatan berarti. Baginya, setiap pegawai kementerian memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar. 

Di sisi lain, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Thomas Umbu Pati, memberikan perspektif menarik terkait pembangunan IKN yang berlandaskan nilai-nilai HAM. Dalam pertemuan antara Otorita IKN dan Komnas HAM, kedua pihak sepakat untuk menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen sentral dalam setiap tahapan pembangunan di kawasan Sepaku. 

Thomas menjelaskan bahwa tata ruang yang teratur dan keterlibatan masyarakat menjadi fokus utama dalam proses pembangunan IKN. Kolaborasi erat antara Otorita IKN dan Komnas HAM, termasuk dalam pelatihan pegawai serta dialog dengan masyarakat, adalah langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. 

Komnas HAM memberikan masukan strategis tentang pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan yang transparan dalam pembangunan. Kedua pihak juga sepakat untuk berbagi data dan informasi yang relevan, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih berkelanjutan.

Thomas menyebut bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah maju dalam memastikan pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. 

Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menjadikan perlindungan HAM sebagai wacana, tetapi telah menerapkannya secara nyata dalam berbagai kebijakan strategis. Pembentukan Kementerian HAM menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi. 

Pembangunan yang berlandaskan HAM tidak hanya penting untuk menciptakan keadilan sosial di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pemerintahan saat ini mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia siap menjadi teladan dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan bermartabat. 

Momentum tersebut harus terus dijaga agar visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terwujud sepenuhnya. Kebijakan-kebijakan progresif yang telah dijalankan, mulai dari penguatan hak Ekosob hingga kolaborasi lintas lembaga dalam pembangunan IKN, memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia.

Dengan terus memperkuat komitmen terhadap HAM, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkokoh fondasi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bagi masa depan bangsa yang lebih baik. 

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan HAM menjadi esensi dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang adil, sejahtera, dan damai.

Dengan semangat yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia tampaknya telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi di masa depan.

)* Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia