Jakarta – Pemerintah berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 dengan meningkatkan pengamanan di seluruh wilayah Jakarta. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga serta wisatawan yang akan merayakan momen spesial bersama keluarga dan orang terdekat.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan pihaknya memprediksi potensi pergerakan masyarakat Indonesia secara nasional sebanyak 110,6 juta yang melakukan pergerakan atau perjalanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
“Berdasarkan survei, potensi pergerakan masyarakat selama libur Nataru meningkat menjadi 110,67 juta orang. Ini tentu membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan arus lalu lintas,” kata Aan.
Aan juga mengatakan, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa pergerakan masyarakat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu perjalanan antarprovinsi sebesar 19,84 persen atau setara dengan 55,86 juta orang dan perjalanan dalam provinsi sebesar 19,46 persen atau sekitar 54,81 juta orang.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar meningkatkan kesiagaan secara masif selama momen Nataru.
Ia menekankan pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI dalam mengantisipasi keadaan situasional, khususnya menghadapi potensi banjir akibat curah hujan tinggi.
“Hal ini (kondisi situasional) sudah jadi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini jadi bekal buat teman-teman kita di Satpol dan BPBD,” ujar Khoirudin
Khoirudin juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan jelang Nataru. Ia mengapresiasi sinergi yang telah terjalin selama ini dan berharap kerja sama tersebut terus diperkuat.
“Kita harapkan FORKOPIMDA kita yang selama ini sudah kerja sama dengan baik terus berkolaborasi untuk bisa melayani warga Jakarta dengan maksimal,” katanya.
Selain mengantisipasi banjir, Khoirudin menekankan pentingnya memastikan keamanan selama perayaan Nataru. Menurutnya, semua pihak harus bekerja keras untuk menciptakan suasana yang damai, nyaman, dan aman bagi masyarakat.
Selain itu, Pemerintah juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti protokol keselamatan yang berlaku, terutama dalam menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan strategi pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan di titik-titik tertentu.

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui skema kemitraan strategis yang dirancang guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar UMKM di Indonesia didorong untuk naik kelas. Sebagai fondasi ekonomi negara, UMKM diharapkan mampu memperkuat ekonomi pada tingkat masyarakat bawah dan menengah.
“Presiden telah memberikan instruksi khusus untuk mendorong UMKM di Indonesia agar naik kelas dan semakin berdaya saing. Sebagai fondasi utama perekonomian, UMKM diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat bawah dan menengah,” ujar Maman.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan, Budi Santoso bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar, toko kelontong tradisional, yang merupakan salah satu bentuk UMKM penopang kekuatan ekonomi rakyat paling riil. UMKM berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional.
“UMKM, khususnya toko kelontong tradisional, memilki jumlah yang cukup besar, yakni mencapai 90 persen dari ritel di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen. Jadi, kedua pihak harus saling bekerja sama saling menguntungkan,” ujar Mendag Budi.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, bahwa konsistensi merupakan kunci sukses UMKM di Indonesia bisa bertahan dan berkembang besar. Dengan terus menjaga kualitas produk, pelayanan, dan inovasi, UMKM mampu mempertahankan loyalitas pelanggan dan menarik minat pasar yang lebih luas.
“Keberlanjutan UMKM di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi dalam menjaga kualitas dan inovasi. Konsistensi ini tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga memungkinkan UMKM untuk berkembang di tengah persaingan yang terus meningkat,” ungkapnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui kemitraan strategis, dengan memperkuat sektor UMKM yang menjadi fondasi utama ekonomi nasional. Presiden Prabowo mendorong UMKM naik kelas dengan menjaga konsistensi kualitas dan inovasi, sehingga mampu bersaing dan memperkuat ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran tengah fokus mempercepat keberlanjutan pembangunan IKN. Berbagai gedung dan fasilitas negara maupun publik masih dalam proses pembangunan hingga saat ini. Pada perkembangannya, gedung perkantoran IKN secepatnya siap digunakan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa seluruh gedung perkantoran dan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan siap digunakan pada Desember 2024.
“Jadi, perkantoran harus sudah siap Desember ini dan insyaallah sudah siap semua,” ucap Basuki.
Basuki menjelaskan bahwa kompleks perkantoran kementerian koordinator akan terdiri dari 16 tower, sementara area hunian akan memiliki 47 tower.
Untuk mendukung ekosistem kehidupan di IKN, berbagai fasilitas penunjang juga telah disiapkan. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup restoran, kafe, layanan laundry, hingga barbershop untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni.
Dalam aspek pembangunan, pengembangan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek nonfisik. Salah satu contohnya adalah penataan kawasan Sepaku yang membutuhkan pendekatan rekayasa sosial yang kuat untuk mengakomodasi masyarakat setempat.
Basuki juga menyatakan tantangan teknis dalam pembangunan IKN, terutama terkait kondisi tanah. Beberapa area memiliki tanah clay shale dengan daya dukung rendah yang membutuhkan penanganan khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, OIKN mengalihfungsikan area-area tersebut menjadi kawasan konservasi sumber daya air.
“Kami membangun 60 embung-embung di sana. Dari riparian, dari air limpasan (run-off). Jadi kita sangat melihat kondisi tanah dan kondisi konservasi sumber daya air,” jelas Basuki.
Pembangunan IKN yang kompleks ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Basuki menekankan pentingnya peran PII dalam menyelesaikan berbagai aspek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, untuk mewujudkan ibu kota baru yang layak huni dan berkelanjutan.
Sebelumya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan gedung-gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik. Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN.
“Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara),” ujar Danis.
Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan.
Adapun peruntukan dan pembagian Gedung kantor Kemenko, sebagai berikut: Gedung Kemenko 1 untuk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves); Gedung Kemenko 2 untuk Kemenko Bidang Perekonomian; Gedung Kemenko 3 untuk Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam); dan Gedung Kemenko 4 untuk Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Jakarta – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi momentum besar bagi masyarakat Indonesia, dengan meningkatnya mobilitas dan kebutuhan transportasi yang signifikan. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan komitmennya dalam memastikan kelancaran dan keselamatan transportasi. Hal ini tercermin dari berbagai langkah strategis yang telah disiapkan menjelang libur Nataru 2024/2025 salah satunya menyiapkan infrastruktur yang baik.

Meningkatnya Infrastruktur menjelang libur Nataru 2024/2025 ditegaskan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, yang mengatakan bahwa infrastruktur transportasi nasional siap mendukung aktivitas masyarakat. Menhub juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun kebijakan strategis untuk menghadapi berbagai tantangan dan mitigasi bencana.

“Mengantisipasi kemacetan, penumpukan pada simpul transportasi, isu keselamatan, serta antisipasi perubahan cuaca pada masa angkutan Nataru 2024/2025, Kemenhub mengambil langkah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub menjelaskan bahwa pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah menyediakan kantong parkir, buffer zone, pemberlakuan delaying system, izin insidentil untuk perusahaan otobus, hingga pengaturan contra flow. Selanjutnya, pada sektor transportasi laut, disiapkan kapal navigasi dan patroli, pelabuhan alternatif, serta protokol tanggap darurat untuk situasi tidak terduga.

Di sisi udara, langkah-langkah antisipasi meliputi penanganan dampak aktivitas vulkanik, mekanisme kompensasi keterlambatan penerbangan, hingga penanganan kemacetan akses bandara. Adapun pada transportasi kereta api, kesiapan personel, alat material untuk siaga (AMUS), serta pengawasan lintasan kereta api yang rawan macet menjadi prioritas.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan bahwa untuk memastikan kelancaran perjalanan dan meningkatkan minat masyarakat bepergian selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana transportasi. Fasilitas yang disediakan meliputi 32.130 unit bus dengan kapasitas total 1,2 juta penumpang, 113 terminal tipe A, 764 kapal laut berkapasitas 60 ribu penumpang, serta 110 pelabuhan laut.

Di sektor kereta api, tersedia 2.683 kereta dengan kapasitas mencapai 4,1 juta penumpang, didukung oleh jaringan jalur kereta api di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Pada transportasi udara, telah disiapkan 417 unit pesawat dengan kapasitas 8 juta penumpang, serta 56 bandara.

Selanjutnya untuk penyeberangan, tersedia 159 kapal dengan kapasitas 2,1 juta penumpang, 11 lintas pelabuhan penyeberangan, dan berbagai fasilitas pendukung, seperti 29 dermaga moveable bridge, 2 dermaga ponton, dan 17 dermaga plengsengan.

Langkah nyata ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik dan keselamatan masyarakat. Dengan sinergi antarinstansi, termasuk BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, diharapkan semua upaya ini mampu memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman selama Nataru 2024/2025. Dengan hal tersebut tentunya masyarakat patut mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus berupaya memperbaiki infrastruktur dan layanan transportasi di Indonesia.

Jakarta – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen untuk memastikan stabilitas dan keamanan nasional tetap terjaga. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam kegiatan ibadah Natal maupun perayaan Tahun Baru yang melibatkan mobilitas tinggi.
“Keamanan dan ketertiban adalah prioritas utama kami dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru yang biasanya diwarnai dengan peningkatan aktivitas sosial dan mobilitas warga. Kami pastikan bahwa aparat keamanan akan hadir di seluruh daerah untuk menjaga kelancaran perayaan dan mencegah potensi gangguan,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah melalui berbagai instansi terkait, telah merancang strategi pengamanan yang melibatkan kepolisian, TNI, dan berbagai lembaga lainnya. Koordinasi antar instansi juga akan diperkuat untuk memastikan tidak ada celah bagi potensi ancaman, baik yang bersifat kriminal maupun terorisme.
“Sekali lagi, lintas Kementerian lintas lembaga bekerja, memang disini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan Menteri PU Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini,” ujar Kepala Negara.
Presiden yakin jajarannya bakal mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Presiden Prabowo ingin seluruh jajarannya meyakinkan masyarakat akan bisa menghadapi tahun baru dengan dengan aman, dengan tertib dan lancar.
“Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita,” ujar Presiden Prabowo.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Naratu. Pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.
“Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian,” kata Listyo.
Kapolri melanjutkan, 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.
“Kita bisa mempersiapkan pengamanan khususnya dan juga penyelenggaraan rangkaian Nataru, sehingga bisa berjalan dengan lebih baik,” tutup Listyo

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memimpin inisiatif ini dengan memanfaatkan teknologi Innovative Credit Scoring (ICS) untuk menilai kelayakan kredit bagi pelaku UMKM.

“Pemanfaatan ICS merupakan alternatif bagi bank untuk melakukan penilaian calon debitur. Hal ini tetap memperhatikan risk appetite sebagai langkah mitigasi risiko dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae,

Dian menjelaskan bahwa model ICS ini harus melalui asesmen berkala untuk memastikan akurasi nilai prediksi yang dihasilkan.

“Bank juga perlu melakukan kaji ulang secara berkala agar model yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari langkah strategis ini, OJK akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk penggunaan ICS.

Selain itu, lembaga jasa keuangan juga dapat menetapkan kebijakan khusus dalam analisis kelayakan calon debitur UMKM jika diperlukan.

“Kami berharap kebijakan ini dapat mendorong pembiayaan kepada UMKM secara lebih optimal,” ujar Dian.

Di sisi lain, Wakil Menteri UMKM, Helvi Y Moraza, menegaskan pentingnya digitalisasi untuk mengatasi tantangan klasik yang dihadapi UMKM, seperti kesulitan dalam mengakses permodalan.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memprioritaskan penguatan permodalan dan akses pasar.

“UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional. Suka atau tidak, harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” tegas Helvi.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai pihak. Founder dan CEO Hive Five, Sabar L. Tobing, menekankan pentingnya pendampingan untuk membantu UMKM bersaing dan berkembang.

“Dengan memiliki legalitas yang lengkap, pelaku UMKM bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan. Di Hive Five, kami mendampingi mereka mulai dari perizinan hingga pengelolaan keuangan, sehingga mereka bisa fokus pada pertumbuhan bisnis,” kata Sabar.

Jakarta – Kepolisian Republik Indoensia (Polri) terus menggencarkan upaya pemberantasan sindikat narkoba dengan penindakan tegas terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Dalam sebulan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil mengungkap tiga kasus besar. Tiga kasus tersebut terjadi di berbagai wilayah, yaitu Jawa Barat, Bali, dan Jakarta.

“Dalam hal ini mungkin kami sampaikan tiga pengungkapan kasus menonjol narkoba yang beberapa waktu sudah dilaporkan atau mungkin dirilis secara parsial,” ujar Jenderal Sigit.

Kasus pertama yang berhasil diungkap adalah penggerebekan pabrik obat keras excimer di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sebanyak sembilan orang ditangkap dalam operasi ini, termasuk pengendali, pemodal, peracik, dan pencetak pil.

Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan satu juta butir pil obat kertas dengan nilai sekitar Rp 700 juta.

Kasus kedua melibatkan peredaran sabu jaringan Afghanistan yang berhasil diungkap di Kampung Ambon, Jakarta Barat, pada 17 November 2024.

Polisi berhasil mengamankan 389 kilogram sabu yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 800 miliar. Dalam operasi ini, seorang tersangka berhasil diamankan, dan pengembangan kasus masih terus dilakukan.

“Dan tentunya kita bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan penggunaan narkoba ini sebesar 2,2 juta jiwa.” Kata Kapolri.

Kasus ketiga adalah pembongkaran laboratorium rahasia pembuatan hashish di Uluwatu, Bali, pada 8 November 2024.

Empat orang tersangka ditangkap dalam pengungkapan ini. Polisi menyita barang bukti berupa 1.163.210 butir Happy Five, 132,9 kilogram hashish, 7.365 cartridge vape, dan 17 unit mesin dengan total estimasi barang bukti senilai Rp 1,52 triliun.

“Jika dilepaskan, barang bukti ini akan berdampak pada 1,49 juta jiwa,” jelas Jenderal Sigit.

Kapolri menambahkan, dari seluruh barang bukti yang berhasil diamankan, totalnya dapat menyelamatkan sekitar 10 juta masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

Selain pengungkapan sindikat narkoba, BNNP Jawa Timur juga menggeledah rumah Aiptu Arif Susilo, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internasional.

Ditemukan bukti berupa empat buku rekening atas nama Arif.

Arif diduga sebagai pengendali jaringan pengedar narkoba yang menghubungkan Sumatera Utara, Surabaya, dan NTB.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen, Wahyu Widada, menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum anggota polisi yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

“Jika ditemukan oknum yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, maka akan diproses secara hukum (peradilan pidana) dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali!” tegas Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Mengingat, pemberantasan narkoba masuk dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Oleh: Awan Putra Ashari )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki tahap penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ambisius yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan negara, tetapi juga dapat mengakselerasi daya saing ekonomi Indonesia.

Keberlanjutan pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek ini dengan penyesuaian yang tepat guna menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dan anggaran yang tersedia.

Dalam rencana jangka panjang, Presiden Prabowo menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, dengan seluruh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), dipindahkan ke ibu kota baru paling lambat pada 17 Agustus 2029.

Rencana pemindahan ke IKN ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang menjelaskan bahwa meskipun ada tantangan terkait perlambatan pembangunan akibat prioritas program lain, seperti swasembada pangan, pihaknya tetap optimistis bahwa proyek IKN akan selesai sesuai dengan timeline yang ditetapkan, meskipun ada kemungkinan penyesuaian terhadap anggaran dan proses pembangunan.

Adapun bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai di era Presiden Jokowi ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Meskipun keberlanjutan pembangunan IKN sempat diragukan setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurthi Yudhoyono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut, namun dengan penyesuaian yang cermat.

Pembangunan IKN bukan satu-satunya proyek prioritas yang perlu perhatian. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga harus memperhatikan berbagai proyek strategis nasional lainnya di seluruh Indonesia, termasuk swasembada pangan, energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian terhadap anggaran dan efisiensi dalam pembangunan akan menjadi fokus utama agar proyek IKN dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya.

Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bahtiar Rifai, berpendapat bahwa IKN berpotensi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap pusat ekonomi yang terpusat di Jawa.

Dengan hadirnya IKN sebagai pusat perekonomian baru di wilayah tengah dan timur Indonesia, diharapkan akan tercipta konektivitas yang lebih baik antar wilayah yang mengurangi biaya transportasi dan mempercepat distribusi barang serta jasa di seluruh Indonesia.

Pembangunan IKN juga dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi di luar Jawa, yang selama ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri. IKN diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan wilayah lainnya dengan menghadirkan peluang investasi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat konektivitas antar daerah yang lebih efisien.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dapat terwujud dengan optimal, Bahtiar Rifai menekankan pentingnya membangun ekosistem bisnis yang mendukung keberlanjutan ekonomi di IKN. Kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti energi, pangan, dan jasa lainnya harus diperhatikan dengan cermat. Hal ini akan menciptakan transaksi ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan IKN.

Selain itu, pembentukan pusat-pusat inovasi dan aglomerasi ekonomi yang dapat menarik investasi juga menjadi kunci utama dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui IKN. Pemerintah juga perlu memastikan hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dan para pendatang untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang utuh dan kolaboratif.

Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang menyeluruh.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam visi bersama, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari program prioritas mereka. Presiden Prabowo optimis bahwa dalam waktu tiga tahun ke depan, IKN akan mulai berfungsi sebagai ibu kota negara yang baru.

Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan penyesuaian yang memperhitungkan aspek efisiensi, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan proyek, untuk memastikan kelancaran pembangunan dan keberlanjutan proyek ini di masa depan.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar menghadang dalam pembangunan IKN, seperti pembiayaan yang terbatas dan kebutuhan untuk menyelaraskan dengan proyek-proyek strategis lainnya, komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru ini patut diapresiasi.

Dengan penyesuaian yang cermat terhadap anggaran dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, IKN berpotensi menjadi pendorong utama untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat guna memastikan keberhasilan proyek ini di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Satria Wicaksono )*

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan upaya strategis untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, hasil dari kebijakan PPN akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial.

Dwi menjelaskan bahwa dana yang dihimpun melalui kenaikan PPN digunakan untuk mendukung program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi energi seperti listrik dan LPG. Upaya ini dirancang untuk memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari dampak kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memberikan keringanan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini memberikan insentif langsung bagi pelaku UMKM, membantu mereka untuk terus bertumbuh tanpa harus terbebani oleh pajak.

Langkah kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari akar ekonomi kecil yang menjadi penopang utama masyarakat pedesaan.

Kebijakan tarif PPN yang baru juga dirancang dengan hati-hati agar tidak membebani kebutuhan dasar rakyat. Dwi Astuti menekankan bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, dan daging, serta jasa-jasa esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum, tetap bebas dari pajak. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan utama masyarakat tetap terjangkau dan terlindungi dari dampak kenaikan pajak.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini memiliki dampak positif jangka panjang terhadap pendapatan negara.

 Penerimaan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk menopang proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, termasuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Josua juga menyoroti bahwa kebijakan ini membantu Indonesia mendekati rata-rata tarif PPN global sebesar 15%, sekaligus meningkatkan daya saing di kawasan ASEAN. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada utang negara. Dengan menekan defisit anggaran, pemerintah dapat membiayai program-program strategis tanpa harus mengandalkan pinjaman luar negeri. Hal ini menjadi bagian penting dari agenda Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Jika kebijakan kenaikan PPN tidak dilakukan, potensi pendapatan yang hilang bisa menghambat pendanaan program pembangunan dan mengurangi daya saing ekonomi di tingkat global.

Di sisi lain, sektor pertanian juga menyambut baik kebijakan ini, dengan beberapa catatan penting. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, menilai bahwa kenaikan PPN dapat mendukung pembiayaan pembangunan, asalkan ada langkah untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Gulat menekankan pentingnya memastikan harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil agar petani sawit mampu menyerap beban pajak tanpa kehilangan pendapatan.

Selain itu, Gulat menyoroti perlunya strategi optimalisasi produktivitas kebun sawit rakyat agar peningkatan produksi dapat menutupi beban PPN. Pendekatan ini, menurut Gulat, sangat selaras dengan poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo berkomitmen menjadikan pembangunan berbasis komunitas sebagai prioritas, termasuk di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Dengan menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat desa, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal.

Lebih jauh lagi, kebijakan PPN ini juga dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Dengan tarif yang lebih mendekati standar global, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing, yang pada gilirannya membuka peluang lapangan kerja baru di berbagai sektor. Investasi ini diharapkan memberikan kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memastikan transparansi dalam alokasi dana hasil pajak. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen kunci. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak, masyarakat dapat mendukung kebijakan ini dengan lebih positif.

Kebijakan penyesuaian PPN di era Presiden Prabowo menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memastikan kebutuhan dasar tetap terlindungi, memberikan insentif kepada UMKM, dan menjaga keseimbangan sektor pertanian, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Upaya kebijakan ini tidak hanya mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Raina Anjani )*

Acara puncak Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar. Saat ini adalah momen yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia untuk kembali mengingat bahwa meskipun ada perbedaan pilihan politik, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga.

Pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak, adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijalani dengan penuh kedewasaan dan rasa tanggung jawab bersama. Walaupun setiap individu atau kelompok memiliki calon yang didukung, tujuan bersama untuk memajukan bangsa harus tetap mengutamakan harmoni dan persaudaraan antar sesama.

Sebagai negara demokratis, Indonesia telah menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi, dan hal ini harus tercermin dalam sikap semua pihak, mulai dari pemilih, calon pemimpin, hingga aparat pemerintah. Proses Pilkada harus tetap berlangsung dengan damai dan penuh rasa hormat, menjaga persatuan bangsa lebih dari segalanya.

Di tingkat daerah, penting bagi para calon kepala daerah untuk menyadari bahwa kemenangan tidak hanya berhubungan dengan hasil penghitungan suara semata, melainkan juga dengan kemampuan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah, Mulyo Suharto, menyampaikan pentingnya menjaga suasana kondusif pasca pemungutan suara.

Mulyo menekankan bahwa siapa pun yang terpilih harus dapat mengajak pendukungnya untuk menjaga stabilitas daerah. Di Kalimantan Tengah, misalnya, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat saling bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan stabilitas yang terjaga, roda perekonomian dan kemajuan daerah dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, para pihak harus memastikan bahwa hasil Pilkada tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin merusak kedamaian atau membuat ketegangan di masyarakat.

Di Aceh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh juga mengadakan seminar yang membahas tentang perdamaian pasca Pilkada. Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Kesbangpol Aceh, Dedy Andrian, mengingatkan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Aceh. Meskipun situasi politik di Aceh cukup kondusif, Dedy menegaskan bahwa tetap ada potensi gesekan yang perlu diwaspadai.

Semua elemen masyarakat, baik akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, hingga aparat keamanan, diharapkan dapat aktif berperan dalam memperkuat perdamaian setelah Pilkada. Dedy juga menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk menggali masukan dari berbagai pihak mengenai bagaimana memperkuat perdamaian dan pembangunan di Aceh. Dengan semangat yang sama, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil di masa depan.

Semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga agar hasil Pilkada Serentak 2024 tidak menimbulkan perpecahan. Ketegangan pasca Pilkada seringkali menjadi tantangan bagi stabilitas daerah, namun dengan komunikasi yang baik dan kesadaran untuk menjaga persatuan, Indonesia dapat menghadapinya dengan lebih matang.

Pemilu dan Pilkada adalah bagian dari dinamika politik yang harus dijalani dengan kedewasaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan adalah sesuatu yang harus selalu dijaga dan diperjuangkan.

Semangat persatuan ini harus menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari siapa yang menang, tetapi juga dari seberapa besar bangsa ini dapat menjaga kedamaian, persatuan, dan kesatuan di tengah perbedaan. Pemimpin yang terpilih nantinya harus mampu menyatukan kembali seluruh lapisan masyarakat yang berbeda pilihan politiknya demi kemajuan bersama.

Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kemenangan bukanlah semata soal perolehan suara, melainkan bagaimana proses tersebut dapat menghasilkan harmoni yang berkelanjutan di masyarakat. Masyarakat harus diberi ruang untuk mengekspresikan pilihan politik mereka, namun hal itu harus selalu dilakukan dalam kerangka menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Pilkada Serentak 2024 harus menjadi ajang untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk memperburuk perpecahan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola perbedaan dan terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Pada akhirnya, Pilkada Serentak 2024 adalah bagian dari proses panjang demokrasi Indonesia. Hasil Pilkada apapun yang muncul dari setiap daerah, tidak seharusnya menghalangi langkah bersama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Semua pihak, baik yang terpilih maupun yang tidak, harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan pembangunan. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih kokoh dan bersatu.

)* Kontributor Ruang Baca Nusantara