Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari strategi menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi tekanan harga kebutuhan pokok saat Ramadan. Penyaluran BPNT disinergikan dengan program sosial lainnya guna memastikan keluarga penerima manfaat mampu memenuhi kebutuhan pangan saat memasuki bulan suci puasa.

BPNT tidak hanya memberikan dukungan berupa saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan minyak goreng di e-warong resmi, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di masa libur panjang dan tradisi konsumsi tinggi. Skema bantuan ini menjadi penting karena konsumsi keluarga secara umum cenderung meningkat selama Ramadan, terutama untuk kebutuhan pokok dan berbuka puasa.

Dalam konteks itu, peran BPNT sebagai program pangan non tunai semakin krusial untuk menjaga stabilitas konsumsi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga, sekaligus meredam dampak inflasi musiman. Dengan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, diharapkan BPNT bisa menjadi benteng perlindungan sosial yang efektif di saat momentum puasa dan hari raya.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan baru yang memfokuskan bantuan pada masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut merupakan kelompok paling rentan secara ekonomi.

Sebelumnya, BPNT dapat diterima oleh masyarakat hingga desil 5, namun mulai Triwulan I 2026, penerima BPNT dibatasi hanya untuk desil 1 hingga 4. Keluarga dari desil 5 yang sebelumnya menerima akan digantikan oleh keluarga dari desil 1-4 yang diusulkan melalui pemerintah desa/kelurahan atau dinas sosial setempat.

Seperti yang telah ditegaskan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, bantuan tersebut bertujuan memperkuat daya beli masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 2026. Fokus pemberian bantuan untuk masyarakat desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui oleh Kemensos.

Gus Ipul menjelaskan, ada dua jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, yakni bansos regular berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 17,5 triliun untuk kedua bantuan tersebut yang diperuntukkan bagi 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia juga menekankan tentang pentingnya pemutakhiran data agar bansos dapat diterima secara merata dan tepat sasaran sehingga dampak bantuan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk penyalurannya dilakukan secara bertahap sejak Februari hingga Maret 2026. Sementara itu, mekanisme pencairan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan efektivitas skema bansos pangan dalam bentuk barang dinilai lebih tepat untuk meredam tekanan harga dibanding bantuan tunai. Penyaluran bansos jelang Ramadan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadan. Ia menyebut, pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga tetap terkendali.

Berdasarkan hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut penyaluran bansos berupa komoditas fisik dapat membantu menjaga stabilitas harga karena langsung menambah pasokan di pasar dibandingkan dengan pemberian bansos tunai. 

Menurutnya, skema tunai berpotensi memicu demand pull inflation lantaran daya beli penerima meningkat tanpa diimbangi tambahan suplai. Meski demikian, Ia Nailul menekankan penyaluran bansos harus berjalan seiring dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). 

Dengan berbagai langkah tersebut, BPNT hadir bukan sekadar sebagai bantuan sosial rutin, melainkan sebagai instrumen strategis menjaga keseimbangan konsumsi masyarakat saat Ramadan. Stabilitas konsumsi rumah tangga menjadi fondasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika harga pangan.

Kebijakan pemfokusan penerima pada desil 1 hingga 4 juga menunjukkan upaya pemerintah memperkuat ketepatan sasaran program. Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, sinergi antara pembaruan data DTSEN, pengawasan distribusi, dan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan program. Tanpa akurasi data dan tata kelola yang baik, efektivitas anggaran besar yang digelontorkan tentu tidak akan optimal.

Penyaluran melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia juga mencerminkan komitmen memperluas akses dan mempermudah proses pencairan bantuan. Skema bertahap sejak Februari hingga Maret 2026 memberikan ruang pengendalian agar distribusi berjalan tertib dan tepat waktu menjelang puncak kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri.

Pendekatan bansos pangan dalam bentuk komoditas fisik, sebagaimana disampaikan para pemangku kebijakan dan pengamat, menjadi strategi penting meredam potensi lonjakan harga. Kombinasi antara peningkatan suplai dan penguatan daya beli diharapkan dapat mencegah tekanan inflasi musiman yang kerap terjadi.

Pada akhirnya, Ramadan bukan hanya momentum spiritual, tetapi juga ujian ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui peran BPNT yang terkelola baik dan tepat sasaran, stabilitas konsumsi keluarga dapat terjaga sehingga semangat kebersamaan dan ketenangan menjalani ibadah tetap terpelihara.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Nona Azma Zatulini *)

Bulan Ramadan selalu menghadirkan dua wajah bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, ia menjadi momentum spiritual yang penuh keberkahan, di sisi lain, ia menghadirkan tantangan ekonomi, terutama bagi rumah tangga prasejahtera yang harus mengelola pengeluaran lebih besar untuk kebutuhan pangan dan persiapan Idulfitri. Dalam konteks inilah, kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan berbagai stimulus sosial-ekonomi pemerintah menjadi penopang penting bagi ketahanan rumah tangga.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengumumkan alokasi anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp39,8 triliun khusus untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama tahun ini yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Anggaran tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal, melainkan representasi nyata keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk stimulus ekonomi nasional sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat di tengah momen hari besar keagamaan. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kebijakan ini memiliki dua dimensi strategis. Pertama, dimensi proteksi sosial guna melindungi daya beli masyarakat miskin agar tidak tergerus kenaikan permintaan musiman. Kedua, dimensi pemulihan dan penguatan ekonomi karena setiap rupiah bansos yang dibelanjakan akan berputar di pasar-pasar tradisional, warung sembako, hingga pelaku UMKM pangan.

Komitmen pemerintah untuk mengejar sisa pencairan agar tuntas sebelum Idulfitri tiba menunjukkan sensitivitas terhadap momentum. Keterlambatan penyaluran di masa krusial dapat berdampak langsung pada pola konsumsi rumah tangga. Karena itu, penggunaan dua jalur utama, yakni Bank Himbara melalui Kartu KKS dan PT Pos Indonesia, merupakan strategi distribusi yang mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan inklusi keuangan. Skema ini meminimalkan hambatan geografis sekaligus memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa sasaran penerima ditentukan melalui skala prioritas berdasarkan tingkat kesejahteraan yang mengacu pada data terbaru. Pendekatan berbasis data ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari eksklusi maupun inklusi yang keliru. Dalam praktik kebijakan sosial modern, pembaruan data terpadu menjadi fondasi utama agar program benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, dukungan kebijakan ini diperkuat oleh langkah koordinatif di tingkat pusat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sejumlah stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

Stimulus yang disiapkan tidak hanya berupa penyaluran bantuan sosial pangan, tetapi juga diskon tarif transportasi, mulai dari tiket pesawat, kereta api, angkutan laut, hingga angkutan darat, serta potongan tarif jalan tol guna mendukung kelancaran mobilitas arus mudik dan balik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang ketahanan rumah tangga secara komprehensif, tidak semata pada aspek konsumsi pangan, tetapi juga pada biaya mobilitas dan konektivitas sosial.

Bagi keluarga prasejahtera, penghematan ongkos transportasi dapat berarti tambahan ruang fiskal dalam anggaran rumah tangga. Dana yang semula dialokasikan untuk perjalanan dapat dialihkan untuk kebutuhan gizi anak, persiapan sekolah, atau tabungan darurat. Dalam skala makro, diskon transportasi juga mendorong pergerakan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata domestik, dan meningkatkan omzet pelaku usaha di kampung halaman.

Seiring tren inflasi yang melandai, langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi nasional. Stabilitas harga adalah prasyarat utama ketahanan rumah tangga. Tanpa stabilitas, bantuan sebesar apa pun akan tergerus oleh lonjakan harga. Oleh karena itu, kombinasi antara bansos, pengendalian inflasi, dan stimulus mobilitas menjadi paket kebijakan yang saling melengkapi.

Dalam perspektif sosial, BPNT bukan hanya instrumen distribusi bantuan, tetapi juga sarana memperkuat martabat penerima. Skema non-tunai melalui KKS memungkinkan keluarga penerima memilih bahan pangan sesuai kebutuhan, sehingga lebih adaptif terhadap preferensi dan kondisi lokal. Fleksibilitas ini penting untuk menjaga kualitas konsumsi sekaligus mengurangi potensi distorsi pasar.

Tentu, tantangan implementasi selalu ada, mulai dari validitas data, kesiapan infrastruktur perbankan di daerah terpencil, hingga literasi keuangan penerima manfaat. Namun, komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem dan mempercepat pencairan menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari ketepatan dan dampaknya di lapangan.

Ramadan seharusnya menjadi bulan ketenangan, bukan kecemasan ekonomi. Ketika negara hadir melalui BPNT dan berbagai stimulus pendukung, rumah tangga memiliki bantalan yang cukup untuk menjaga stabilitas konsumsi, memperbaiki kualitas gizi, dan tetap produktif. Di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi yang tidak ringan, kebijakan sosial yang adaptif dan responsif seperti ini patut diapresiasi.

Sebagai masyarakat, kita perlu mendukung penuh kebijakan bantuan pangan dan stimulus ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah. Dukungan itu dapat diwujudkan dengan memastikan penyaluran berjalan transparan, mengawasi bersama agar tepat sasaran, serta menggunakan bantuan secara bijak untuk kebutuhan prioritas keluarga. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, BPNT tidak hanya menjadi program rutin, tetapi menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan rumah tangga Indonesia di bulan Ramadan dan seterusnya.

*) Penulis merupakan Koordinator Komunitas Masyarakat Peduli Kesejahteraan Warga

Oleh: Dewi Maharani*

Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, stabilitas harga bahan pokok menjadi indikator utama kesiapan negara dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus ketenangan sosial. Tahun ini, optimisme publik bertumpu pada data dan kebijakan yang terukur. Pemerintah memastikan bahwa harga kebutuhan pokok relatif terkendali, stok melimpah, serta distribusi berjalan lancar. Kondisi tersebut memperkuat narasi bahwa harga bahan pokok terkelola baik, sehingga Ramadan kian tenang dan masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa dibayangi kekhawatiran lonjakan harga.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa sebagian besar harga komoditas pangan pokok secara nasional berada pada level aman. Pemerintah memantau pergerakan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) guna menjamin keterjangkauan daya beli seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa transparansi informasi harga memungkinkan masyarakat memeriksa perkembangan nilai barang pokok secara aktual dan akurat setiap hari. Penurunan harga MinyaKita menjadi Rp16.020 setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp16.800 menunjukkan efektivitas regulasi harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700. Menurutnya, koreksi harga tersebut menjadi indikator positif stabilitas inflasi pangan di tingkat konsumen.

Stabilitas harga juga terlihat pada komoditas protein dan hortikultura. Harga daging sapi nasional tercatat Rp133.618 per kilogram, masih jauh di bawah harga acuan pemerintah Rp140.000. Bawang putih berada di rata-rata Rp36.875 per kilogram, di bawah batas eceran tertinggi Rp38.000. Meski telur ayam ras berada di Rp30.570 per kilogram atau sedikit melampaui harga acuan Rp30.000, pemerintah memastikan pasokan dalam kondisi cukup sehingga tekanan harga tidak berkembang menjadi gejolak. Kebijakan pasar murah Ramadan yang melibatkan 75 pemasok pangan tanpa dukungan APBN turut memperkuat stabilitas. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pelaku usaha memungkinkan barang dijual dengan harga jauh lebih rendah dibanding harga pasaran reguler, sebagai wujud nyata kehadiran negara menjaga daya beli masyarakat di tengah efisiensi anggaran.

Dari sisi hulu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman untuk menyambut Ramadan dan Lebaran 2026. Ia menyatakan bahwa produksi tinggi dan stok melimpah menjadi jaminan stabilitas harga. Sembilan komoditas strategis tercatat surplus hingga April mendatang, meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kenaikan harga beras karena cadangan nasional mencapai 3,4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah dan lebih dari dua kali lipat kondisi normal yang berkisar 1 hingga 1,5 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai bantalan tambahan.

Amran juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak menjual komoditas melampaui aturan Harga Eceran Tertinggi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik penimbunan maupun spekulasi harga. Menurutnya, stok minyak goreng pemerintah mencapai 700 ribu ton dengan harga maksimal Rp15.700, daging ayam memiliki harga acuan pembelian Rp40.000, dan daging sapi Rp140.000. Kepastian angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan harga didukung oleh kapasitas produksi dan cadangan riil, bukan sekadar imbauan administratif.

Data Badan Pusat Statistik memperkuat optimisme tersebut. Potensi produksi padi sepanjang Januari hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai 17,65 juta ton Gabah Kering Giling, meningkat 2,41 juta ton atau naik 15,80 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan signifikan ini menegaskan fondasi produksi domestik yang semakin solid. Surplus produksi menjadi bantalan kuat menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sekaligus memperkecil risiko impor mendadak.

Pengawasan distribusi dilakukan secara ketat melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa memastikan harga bawang merah dan daging sapi masih berada dalam rentang Harga Acuan Pemerintah berdasarkan hasil inspeksi di Pasar Induk Kramat Jati dan sejumlah pasar lainnya. Ia menjelaskan bahwa secara prinsip pasokan relatif baik dan suplai harian komoditas strategis tetap tersedia. Meski cabai rawit merah sempat berada di atas harga acuan, tren harga menunjukkan penurunan dari Rp90.000 menjadi Rp80.000 per kilogram berkat fasilitasi distribusi pangan.

Dari sisi penegakan hukum, Brigjen Zain Dwi Nugroho dari Satgas Pangan Polri menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk memonitor ketersediaan dan stabilitas harga. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar seperti pabrik dan distributor utama, bukan pedagang kecil, guna memastikan rantai pasok hulu berjalan sesuai ketentuan. Langkah preventif ini menegaskan bahwa stabilitas harga adalah komitmen bersama yang dijaga secara struktural.

Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga bukan hasil kebetulan musiman, melainkan buah dari perencanaan, produksi, distribusi, dan pengawasan yang terintegrasi. Dengan stok melimpah, cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, pasar murah kolaboratif, serta pengawasan tegas, Ramadan 2026 hadir dalam suasana yang lebih kondusif. Harga bahan pokok yang terkelola baik menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, memperkuat daya beli, dan memungkinkan umat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Dalam konteks ini, Ramadan kian tenang bukan sekadar harapan, melainkan refleksi nyata dari tata kelola pangan nasional yang semakin matang dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.

*Penulis merupakan Analis Data Statistik Pangan dan Perdagangan

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kolektif dari tingkat desa hingga perkotaan. Program strategis ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta membuka akses usaha yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Hingga awal Februari 2026, pembentukan koperasi Merah Putih menunjukkan progres signifikan. Puluhan ribu unit koperasi telah berdiri di berbagai daerah, mencakup desa, kelurahan, hingga kawasan pinggiran kota. Sejumlah koperasi bahkan telah memasuki tahap operasional, ditandai dengan berdirinya gerai ritel desa, distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam produktif, hingga dukungan pemasaran produk UMKM setempat.

Pemerintah memandang koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan wadah gotong royong ekonomi masyarakat. Melalui model usaha berbasis anggota, koperasi dinilai mampu memperpendek rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik dan penggerak usaha bersama.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebangkitan koperasi merupakan langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memastikan ekonomi tumbuh dari bawah. Kita ingin kekuatan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi hidup di desa-desa. Dari sanalah kesejahteraan rakyat dibangun secara kolektif”, jelasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menekankan bahwa pemerintah menargetkan koperasi Merah Putih menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi rumah besar bagi UMKM dan masyarakat. Di sinilah produksi, distribusi, dan pembiayaan bertemu. Kita ingin koperasi hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan,” ujarnya.

Sejumlah daerah melaporkan dampak positif, mulai dari peningkatan omzet pelaku UMKM, stabilisasi harga bahan pokok, hingga terbukanya lapangan kerja baru. Koperasi juga menjadi ruang kolaborasi bagi petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar.

Pemerintah optimistis, dengan penguatan kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi Merah Putih akan menjadi pilar utama ekonomi nasional. Dari desa hingga kota, semangat kolektivitas diyakini mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya membangkitkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Jakarta – Pemerintah mempercepat penguatan ekonomi berbasis komunitas melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah. Inisiatif ini diarahkan untuk memperluas akses ekonomi rakyat, memperkuat ekosistem usaha lokal, serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih merata dari tingkat desa hingga kawasan perkotaan.

Perkembangan program tersebut menunjukkan capaian yang progresif. Hingga awal Februari 2026, puluhan ribu koperasi telah terbentuk di berbagai daerah dengan beragam model usaha yang mulai berjalan. Beberapa unit bahkan telah mengoperasikan layanan ritel kebutuhan pokok, fasilitas pembiayaan produktif, hingga dukungan distribusi dan promosi bagi produk UMKM. Kehadiran koperasi di tingkat komunitas dinilai mampu mempercepat perputaran ekonomi lokal sekaligus memperkuat kemandirian pelaku usaha kecil.

Pemerintah menempatkan koperasi sebagai sarana kolaborasi ekonomi yang mengedepankan prinsip partisipasi anggota. Melalui pendekatan kolektif, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih efisien, harga barang lebih stabil, dan peluang usaha semakin terbuka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan dan pengambilan manfaat ekonomi bersama.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa revitalisasi koperasi menjadi langkah strategis untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di luar kota-kota besar. Menurutnya, penguatan ekonomi berbasis desa merupakan fondasi penting dalam membangun kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Senada dengan itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan produksi, distribusi, dan pembiayaan. Pemerintah mendorong agar koperasi tidak sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi mampu hadir sebagai solusi nyata bagi kebutuhan usaha masyarakat.

Sejumlah daerah telah melaporkan manfaat awal dari program tersebut, antara lain meningkatnya penjualan produk UMKM, terciptanya peluang kerja baru, serta semakin kuatnya posisi tawar pelaku usaha kecil. Koperasi juga menjadi ruang sinergi bagi berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga perdagangan mikro.

Ke depan, pemerintah optimistis penguatan tata kelola dan keterlibatan aktif masyarakat akan menjadikan koperasi Merah Putih sebagai salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi nasional. Dengan semangat gotong royong yang terus dijaga, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk mendorong produk lokal naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Kebijakan ini dirancang bukan sekadar sebagai program administratif, tetapi sebagai strategi nasional untuk memperkuat struktur ekonomi desa, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Negara menempatkan koperasi sebagai tulang punggung distribusi, produksi, dan pemasaran produk unggulan desa agar tidak lagi terjebak dalam rantai pasok yang timpang.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari desa sebagai basis kekuatan sosial dan ekonomi bangsa. Ia memandang bahwa koperasi bukan hanya wadah usaha, tetapi juga instrumen kedaulatan ekonomi yang mampu melindungi petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha kecil dari praktik perdagangan yang tidak adil. Dalam berbagai arah kebijakan, Presiden menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan ekonomi desa agar masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengelola, mengemas, dan memasarkan produk secara mandiri dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, hingga distribusi dan pemasaran. Ia menilai bahwa selama ini banyak produk desa yang berkualitas tinggi namun tidak mampu bersaing di pasar karena keterbatasan akses modal, teknologi, dan jaringan distribusi. Melalui koperasi yang kuat dan profesional, negara hadir untuk memastikan bahwa produk lokal tidak lagi terpinggirkan, tetapi justru menjadi bagian utama dari rantai pasok nasional.

Presiden juga menyoroti pentingnya transformasi tata kelola koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menilai bahwa koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu membangun kepercayaan anggota serta mitra usaha. Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pembiayaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar koperasi desa benar-benar menjadi institusi ekonomi yang modern, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa penguatan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi bangsa tidak dapat hanya bertumpu pada sektor industri besar dan perkotaan, tetapi harus ditopang oleh ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan terorganisasi. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai simpul penting yang menghubungkan produksi desa dengan kebutuhan nasional, sekaligus sebagai benteng ekonomi rakyat dari guncangan global dan ketidakpastian pasar internasional.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di desa. Ia menilai bahwa koperasi dapat menjadi ruang aman dan produktif bagi perempuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam berbagai kebijakan lintas sektor, kementeriannya mendorong agar koperasi desa secara aktif melibatkan perempuan dalam struktur pengelolaan maupun dalam kegiatan produksi dan pemasaran.

Arifah Fauzi memandang bahwa produk lokal yang dihasilkan oleh perempuan, seperti hasil olahan pangan, kerajinan tangan, dan produk kreatif, memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas jika didukung oleh sistem koperasi yang kuat. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup anak dan penguatan ketahanan sosial masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana perlindungan dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Arifah Fauzi, penguatan koperasi desa harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Pemerintah mendorong agar koperasi menyediakan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Dengan dukungan ini, perempuan desa tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Dalam konteks perlindungan anak, Arifah Fauzi juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga melalui koperasi berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak anak. Ketika ekonomi keluarga menguat, risiko anak putus sekolah, bekerja di usia dini, atau mengalami kerentanan sosial dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, kementeriannya memandang Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun keluarga tangguh dan generasi unggul.

Dengan arah kebijakan yang jelas, dukungan lintas sektor, serta komitmen kuat dari pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi desa. Produk lokal tidak lagi diposisikan sebagai komoditas kelas dua, tetapi sebagai aset nasional yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan bangsa. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator dan pelindung bagi ekonomi rakyat.

Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka desa tidak hanya akan menjadi basis produksi, tetapi juga pusat inovasi dan kewirausahaan. Produk lokal akan naik kelas, koperasi akan semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara nyata. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bukan sekadar wacana, tetapi sedang diwujudkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

*)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Evi Maryati

Pembangunan desa terus bergerak menuju pendekatan yang semakin komprehensif dengan menempatkan penguatan ekonomi warga sebagai pilar utama kemajuan. Desa memiliki potensi ekonomi yang besar dan beragam, yang dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan. Optimalisasi potensi tersebut membutuhkan kelembagaan yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi desa melalui semangat gotong royong dan kemandirian. Keberadaan koperasi ini mencerminkan komitmen negara dalam mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah ekonomi rakyat yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat desa. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan melalui koperasi, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok usaha kecil lainnya dapat berhimpun untuk meningkatkan posisi tawar, menekan biaya produksi, serta memperluas akses pasar. Prinsip kekeluargaan yang menjadi ruh koperasi menjadikannya berbeda dengan korporasi besar yang berorientasi pada akumulasi keuntungan semata. Keuntungan koperasi dikembalikan kepada anggota dan desa, sehingga perputaran ekonomi benar-benar dirasakan di tingkat lokal.

Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi juga berarti memperpendek rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen desa. Banyak komoditas desa dijual dengan harga murah di tingkat petani, namun melambung tinggi di pasar konsumen akibat panjangnya mata rantai perdagangan. Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai agregator hasil produksi, pengelola logistik, hingga pemasar produk desa secara kolektif. Dengan demikian, nilai tambah tidak lagi bocor ke luar desa, melainkan terakumulasi untuk kesejahteraan warga desa itu sendiri.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan koperasi desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan keuangan inklusif. Akses permodalan masih menjadi persoalan klasik di desa, di mana masyarakat kerap bergantung pada tengkulak atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Koperasi Desa Merah Putih dapat menyediakan simpan pinjam yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh anggota. Skema pembiayaan berbasis kepercayaan sosial ini tidak hanya membantu pengembangan usaha, tetapi juga mengurangi praktik ekonomi yang eksploitatif.

Kehadiran koperasi desa juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal. Unit-unit usaha koperasi, seperti pengolahan hasil pertanian, perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif, membuka ruang kerja bagi generasi muda desa. Hal ini penting untuk menekan arus urbanisasi yang selama ini menguras sumber daya manusia desa. Ketika desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang layak, anak muda tidak lagi harus meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan di kota.

Dari sisi tata kelola, Koperasi Desa Merah Putih mendorong praktik ekonomi yang transparan dan partisipatif. Setiap anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, sehingga arah usaha koperasi ditentukan secara kolektif. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga melatih masyarakat desa dalam praktik demokrasi ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, koperasi dapat menjadi contoh kelembagaan desa yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengjelaskan optimalisasi koperasi desa tentu membutuhkan dukungan ekosistem yang memadai. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi yang berpihak, pendampingan manajerial, serta akses terhadap pasar dan teknologi. Di sisi lain, masyarakat desa perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar koperasi tidak berjalan secara tradisional semata. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga menjadi kunci untuk mendorong koperasi desa naik kelas dan berdaya saing.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan cerminan semangat kemandirian ekonomi yang berakar dari nilai-nilai kebangsaan. Ketika desa kuat secara ekonomi, maka ketahanan nasional pun ikut menguat. Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berangkat dari bawah. Desa yang berdaulat secara ekonomi adalah fondasi bagi Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Sebagai penutup, optimalisasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada kekuatan lokal dan partisipasi warga. Koperasi menjadi sarana strategis untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi desa, menciptakan nilai tambah, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bersama, koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh di tengah tantangan perubahan ekonomi nasional maupun global.

Ke depan, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat ditentukan oleh konsistensi komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengurus koperasi, hingga masyarakat desa itu sendiri. Penguatan kapasitas, inovasi usaha, dan kolaborasi lintas sektor perlu terus didorong agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing. Dengan demikian, koperasi desa tidak sekadar menjadi simbol ekonomi kerakyatan, melainkan benar-benar menjelma sebagai pilar utama kemandirian dan kesejahteraan desa.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen diplomasi perdamaian global melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada sidang perdana di Washington D.C. untuk membahas kelanjutan gencatan senjata di Gaza menunjukkan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat arsitektur perdamaian dunia.

“Saya berada di sini atas undangan Presiden Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan Board of Peace yang sangat penting,” kata Kepala Negara.

“Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza,” ucap Prabowo.

“Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan konsistensi politik luar negeri Indonesia.

“Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok, menghormati semua kekuatan besar. Saya menyatakan tekad untuk menjalankan kebijakan ‘Good Neighbor Policy’,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen diplomasi bebas aktif Indonesia, yang turut mendapat dukungan DPR RI melalui pengawalan Komisi I agar partisipasi Indonesia berdampak strategis.

“Komisi I DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki, agar keikutsertaan Indonesia dalam BoP benar-benar membawa manfaat strategis bagi kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor perdamaian dunia,” kata Dave.

“Dalam kerangka itu, Indonesia akan terus menyuarakan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hak bangsa Palestina,” tambahnya.

Dave juga menilai sidang perdana BoP sebagai momentum penting.

“Sidang perdana BoP menjadi momentum strategis untuk memastikan bahwa suara negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat terwakili secara adil dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” ucapnya.

Menurutnya, proses perdamaian tetap berjalan meski Palestina belum tergabung dalam dewan tersebut.

“Hal tersebut merupakan bagian dari proses yang masih berjalan. Setiap forum perdamaian akan lebih bermakna apabila membuka ruang bagi semua pihak untuk berdialog secara konstruktif,” kata Dave.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour di New York.

Sugiono menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara serta menyampaikan partisipasi Presiden dalam BoP bersama negara-negara Kelompok 8.

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar Sugiono. (*)

JAKARTA — Lebih dari 20 negara bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk merumuskan langkah konkret bagi stabilisasi Gaza, dan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari aksi internasional tersebut.

Pemerintah menempatkan keikutsertaan tersebut sebagai kontribusi nyata dalam mendorong implementasi gencatan senjata serta membuka jalan menuju solusi jangka panjang konflik Palestina.

Presiden Prabowo menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington D.C. atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam sambutannya di Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Prabowo menegaskan arti penting forum tersebut.

“Ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting bagi saya,” kata Prabowo.

Ia memandang pertemuan itu strategis bagi Timur Tengah dan perdamaian global, seraya mengakui berbagai tantangan.

“Namun posisi saya adalah, setidaknya kita harus mencoba dan melakukan yang terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di sela World Economic Forum 2026 di Davos bersama sejumlah pemimpin dunia.

Langkah tersebut menandai keterlibatan Indonesia sejak awal pembentukan arsitektur perdamaian yang digagas melalui BoP.

Dari New York, Menteri Luar Negeri Sugiono memperkuat diplomasi tersebut lewat pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.

Sugiono menegaskan dukungan terhadap Solusi Dua Negara dan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan BoP serta rencana International Stabilization Force di Gaza.

“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono.

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan posisi prinsip Indonesia.

“Kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” kata Nabyl.

“Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” tambahnya.

Melalui keterlibatan bersama lebih dari 20 negara anggota BoP, Indonesia mempertegas peran aktifnya dalam aksi internasional untuk Gaza, dengan fokus pada stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi pascakonflik. (*)

Oleh: Raka Dirgantara

Presiden Prabowo Subianto melangkah ke Washington dengan mandat diplomatik yang tegas: mengawal perdamaian Gaza dan memperkuat advokasi bagi Palestina melalui forum Board of Peace.

Kehadiran Indonesia dalam pertemuan perdana dewan tersebut bukan sekadar partisipasi simbolik, melainkan penegasan arah politik luar negeri yang aktif, terukur, dan berorientasi solusi jangka panjang.

Dalam agenda yang berlangsung di US Chamber of Commerce, Washington D.C., Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilandasi undangan resmi untuk menghadiri rapat pertama Board of Peace (BoP).

Forum itu dibentuk guna memastikan implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza berjalan efektif. Ia menegaskan pemerintahannya terus merintis jalan menuju solusi nyata dan abadi bagi persoalan Palestina, sekaligus mengawal setiap komitmen yang telah disepakati komunitas internasional.

Board of Peace menjadi instrumen baru dalam arsitektur diplomasi global terkait konflik Timur Tengah. Indonesia resmi bergabung setelah Presiden Prabowo menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut di Davos pada Januari 2026.

Keikutsertaan sejak tahap awal memberi ruang bagi Jakarta untuk memengaruhi arah kebijakan dan desain kerja dewan, terutama dalam memastikan rekonstruksi Gaza dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina masuk dalam prioritas utama.

Di hadapan pemimpin bisnis dan pejabat Amerika Serikat, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah menghormati seluruh kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam polarisasi geopolitik.

Ia menguraikan prinsip tetangga baik sebagai fondasi diplomasi Indonesia, dengan keyakinan bahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya lebih produktif dibandingkan konfrontasi berkepanjangan. Kompetisi dianggap wajar dalam hubungan antarnegara, namun setelahnya harus lahir kemitraan yang saling menguntungkan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana isu Palestina ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: stabilitas kawasan dan tata dunia yang adil. Dengan mengedepankan diplomasi aktif, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan berbagai pihak sekaligus memperjuangkan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan dan kedaulatan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat perdana BoP menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan sejak awal dalam membentuk arah kerja dewan tersebut.

Pemerintah mengecam segala bentuk kekerasan di Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, serta konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo akan terus memperjuangkan kepentingan Palestina, terutama terkait rekonstruksi Jalur Gaza dan pemulihan kehidupan sipil masyarakat terdampak konflik.

Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian bertujuan mendorong pemulihan Gaza dan mewujudkan perdamaian adil melalui solusi dua negara, sekaligus memastikan keterlibatan langsung dalam pengawasan implementasi gencatan senjata melalui BoP.

Dimensi diplomasi tersebut sejalan dengan agenda strategis lain di Amerika Serikat. Airlangga Hartarto memastikan Presiden Prabowo menghadiri KTT Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026, bersamaan dengan penuntasan penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff Indonesia–AS yang hampir final.

Airlangga Hartarto menilai momentum tersebut menegaskan diplomasi Indonesia berjalan terpadu, mengawal isu kemanusiaan dan perdamaian global sekaligus mengamankan kepentingan ekonomi nasional melalui kesepakatan strategis yang mengintegrasikan politik luar negeri, stabilitas kawasan, dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelum pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan kedua negara telah menandatangani komitmen investasi bernilai miliaran dolar AS, mencakup sektor pangan hingga mineral kritis. Kerja sama tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis sekaligus memperluas ruang diplomasi untuk menyuarakan isu Palestina di panggung internasional.

Kesepakatan di sektor kedelai, jagung, dan gandum hingga penguatan kolaborasi mineral kritis serta energi menunjukkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya bertumpu pada kepentingan politik, tetapi juga pada fondasi ekonomi yang saling menguntungkan.

Pemerintah memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun kepercayaan dan stabilitas hubungan dengan Washington, sehingga agenda perdamaian Gaza memperoleh dukungan yang lebih luas.

Dengan fondasi kemitraan ekonomi yang kokoh, diplomasi Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam mendorong komitmen konkret terhadap rekonstruksi Gaza dan realisasi solusi dua negara bagi Palestina.

Langkah Indonesia di Board of Peace memperlihatkan transformasi peran Jakarta dari sekadar pendukung moral menjadi aktor aktif dalam desain perdamaian. Dengan membawa misi perdamaian dan advokasi Palestina ke Washington, Presiden Prabowo Subianto menempatkan Indonesia sebagai jembatan dialog di tengah ketegangan global.

Diplomasi yang dijalankan bukan retorika, melainkan strategi konkret untuk memastikan gencatan senjata berlanjut, rekonstruksi Gaza berjalan, dan cita-cita kemerdekaan Palestina tetap hidup dalam agenda internasional.

Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut juga mempertegas posisi politik luar negeri bebas aktif yang konsisten memperjuangkan keadilan global tanpa terjebak dalam blok kekuatan tertentu.

Melalui keterlibatan langsung di Board of Peace, Indonesia memperluas ruang pengaruhnya dalam merumuskan mekanisme pengawasan perdamaian sekaligus mendorong akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat konflik.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa advokasi terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan sikap, tetapi diwujudkan melalui partisipasi struktural dalam lembaga internasional yang memiliki mandat jelas.

Dengan demikian, Washington menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen jangka panjang terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. (*)

*) Kolumnis Kebijakan Luar Negeri