JAKARTA -Kesiapan pemerintah menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memastikan kesiapan sektor transportasi dan pasokan energi guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama periode liburan.

“Libur Nataru merupakan momentum penting bagi banyak keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, saya menginstruksikan agar seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga BUMN, memastikan semua persiapan berjalan lancar. Aspek transportasi, energi, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan periode Nataru membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Nataru mulai beroperasi pada 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi. PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa pasokan energi nasional dalam kondisi aman menjelang Nataru.

“Pertamina telah meningkatkan cadangan stok BBM, LPG, dan avtur untuk menghadapi proyeksi kenaikan kebutuhan selama Nataru. Kami juga menyiagakan 7.786 SPBU, 6.806 Pertashop, serta memperkuat infrastruktur distribusi,” kata Simon.

Peningkatan kebutuhan Gasoline (BBM) diperkirakan naik sekitar 5 persen, sementara LPG untuk konsumsi rumah tangga diprediksi meningkat sebesar 2,7 persen. Selain itu, fasilitas tambahan seperti SPBU Siaga dan Kios Pertamina di jalur strategis turut disiapkan.

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT KPI Kilang Dumai, Agustiawan, menjelaskan bahwa Satgas Nataru akan aktif mulai 18 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025. PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Subholding Refining and Petrochemical Kilang Dumai juga telah memastikan kesiapan operasional untuk menjamin pasokan energi.

“Hingga awal Desember 2024, Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning telah memproduksi lebih dari 34,26 juta barel produk unggulan seperti avtur, solar, dan MFO LS. Kinerja kami bahkan melampaui target produksi, mencapai 99,25 persen dari RKAP 2024,” ungkap Agustiawan.

Langkah-langkah strategis seperti patroli rutin, pengecekan stok produk, dan optimalisasi infrastruktur distribusi dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional.

“Kami berharap upaya ini dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama Nataru,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa seluruh pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi telah berada dalam kondisi siaga. PT PLN (Persero) menegaskan kesiapan pasokan listrik untuk mendukung transportasi dan aktivitas masyarakat selama Nataru

“Kami telah menyiapkan 2.490 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 1.745 lokasi strategis untuk mendukung mobilitas kendaraan listrik,” ujar Darmawan.

Jakarta – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyatakan dukungan penuh terhadap program-program strategis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua asosiasi ini menganggap program pemerataan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan desa sebagai langkah penting dalam memperkuat pembangunan nasional.

Ketua Umum PAPDESI, Wargiyati, menyampaikan bahwa keberhasilan program-program strategis sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. “

Pak Prabowo sedang fokus menyiapkan berbagai kebijakan seperti ketahanan pangan, makanan gizi gratis, penggalian dan pengelolaan sumber daya alam dengan konsep hilirisasi, termasuk pengawasan ketat. Semua ini harus didukung oleh desa sebagai unit terkecil pemerintahan,” ujar Wargiyati.

Menurut Wargiyati, perubahan dalam Undang-Undang Desa, yang kini telah direvisi dari UU No. 6 Tahun 2014 menjadi UU No. 3 Tahun 2024, memberikan landasan penting bagi kepala desa dan perangkat desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pemerintahan desa. Dengan kepemimpinan Prabowo-Gibran, desa memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari komitmen mendukung program-program pemerintah, PAPDESI dan APDESI juga berencana menghadiri sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian terkait Gerakan Nasional Pangan Merah Putih. Wargiyati berharap program ini dapat segera terealisasi, mewujudkan swasembada pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Sementara itu, Ketua Umum APDESI, A. Anwar Sadat, menekankan pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional.

“Sebanyak 71% penduduk Indonesia tinggal di desa, dan 91% wilayah Indonesia adalah desa. Oleh karena itu, desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Kepala desa dan masyarakat desa harus menjadi penggerak utama,” ujarnya. Anwar merujuk pada pesan Bung Hatta, “Indonesia tidak akan bersinar dengan satu obor besar di Jakarta, tetapi dari lilin-lilin kecil di desa.”

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, menurut Anwar, sangat krusial untuk mewujudkan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni rakyat yang adil, makmur, mandiri, dan bermartabat. Melalui kerjasama yang solid, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan semangat kolaborasi ini, PAPDESI dan APDESI optimis bahwa desa akan menjadi pilar penting dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan.

Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Mochamad Basuki Hadimoeljono, mengajak Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk berperan aktif dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Saya ajak PII bisa berperan lebih di IKN. Banyak sekali yang harus didukung di IKN tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga nonfisik,” ujarnya.

Menurut Basuki, peran insinyur sangat dibutuhkan, terutama dalam menata kawasan Sepaku di Penajam Paser Utara. Tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis (engineering) tetapi juga aspek sosial (socio-engineering). Permasalahan mendasar seperti kondisi tanah, ketersediaan air, dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus yang memerlukan keahlian insinyur.

“Yang paling fenomenal adalah kondisi tanahnya dan konservasi sumber daya air,” tegasnya.

Basuki juga mengungkapkan bahwa saat ini telah dibangun 60 embung untuk mendukung konservasi air di wilayah IKN.

Basuki menyebut bahwa cabang keahlian yang dimiliki PII mencakup berbagai disiplin yang dapat memberi kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan IKN.

Ketua PII, Danis Hidayat Sumadialaga, menegaskan bahwa insinyur memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan peradaban. Menurutnya, kontribusi insinyur tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga sektor pangan, air, ekonomi hijau, dan aspek-aspek lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Peran insinyur sangat diperlukan dalam swasembada pangan, swasembada air, maupun ekonomi hijau hingga infrastruktur,” katanya.

Dengan kolaborasi antara OIKN, PII, dan pemerintah, pembangunan IKN diharapkan menjadi model perencanaan kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan.

Basuki juga mengungkapkan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini direncanakan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 2025 dan 2028.

“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo, timelinenya ada dua tahap: 2025 dan 2028. Untuk 2025, sudah ada koordinasi dengan Menteri PANRB, Rini Widyantini, terkait kepastian kepindahan ASN,” jelasnya.

Pada 2025, fokus utama adalah memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Untuk mendukung rencana tersebut, berbagai infrastruktur seperti hunian dan perkantoran telah disiapkan. Basuki menjelaskan bahwa 47 tower hunian khusus untuk ASN sudah rampung, bersama dengan fasilitas perkantoran dan ekosistem kota yang mencakup gerai-gerai layanan umum hasil kerja sama dengan Kementerian Koordinator.

“Sebanyak 47 tower hunian untuk ASN sudah siap, demikian pula perkantoran dan ekosistem kota yang didukung oleh Kemenko, seperti gerai-gerai yang mulai dibuka,” jelasnya.

Pada tahun 2028, fokus akan bergeser ke pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Pembangunan ini meliputi kantor dan hunian bagi lembaga seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya juga akan menjadi prioritas.

“Menyelesaikan arahan Presiden untuk pembangunan kantor dan hunian yudikatif serta legislatif pada tahun 2028, termasuk akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya,” tutup Basuki

Oleh : Andi Mahesa )*

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun kontribusi UMKM sangat besar, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan manajemen. Oleh karena itu, sinergitas atau kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha swasta menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui regulasi yang ramah UMKM, insentif pajak, dan kemudahan akses permodalan, pemerintah dapat membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Misalnya, kebijakan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyediakan kredit dengan bunga rendah adalah langkah yang signifikan dalam mengatasi kesulitan permodalan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam membangun infrastruktur digital yang memadai. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, banyak UMKM yang terhambat dalam mengakses platform online karena keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan digital, membangun sistem e-commerce yang terintegrasi, dan mengoptimalkan jaringan internet di daerah-daerah terpencil akan memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di pasar digital.

Kolaborasi pemerintah dengan pengusaha swasta dalam hal ini sangat krusial. Pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama antara perusahaan teknologi dengan UMKM dalam bentuk program pelatihan, pendampingan, serta penyediaan perangkat dan aplikasi yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Sebagai contoh, kerja sama antara pemerintah dengan salah satu e-commerce Tokopedia untuk memberdayakan UMKM melalui platform digital mereka telah terbukti sukses meningkatkan visibilitas dan pemasaran produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison sejak 17 Agustus 2009 memiliki misi yang sama dengan pemerintah, pemerataan ekonomi secara digital.

Salah satu yang menjadi bagian dari ekosistem digital adalah munculnya berbagai platform e-commerce di Tanah Air. Melalui e-commerce, para pelaku UMKM mendapatkan dukungan untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM telah beradaptasi cukup baik dalam menggunakan platform digital. UMKM telah memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar lebih luas.

UMKM Tokopedia juga merasakan tiga manfaat dari sinergi tersebut, yakni 66 persen merasakan banyak program promo yang bermanfaat bagi seller. Sedangkan 59 persen melihat sinergi itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dari sinergi tersebut pula, sebesar 41 persen merasakan terjadi kenaikan volume penjualan atau pendapatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah mengangkat  Leontinus Alpha Edison (Leon) untuk menjadi Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko-PMK guna memperkuat sektor UMKM. Leon memiliki pengalaman Panjang di pendirian Tokopedia yang mayoritas kliennya adalah UMKM. Dengan pengalaman tersebut diharapkan Leon dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat khususnya di bidang UMKM.

Keterlibatan Leon juga diharapkan memberikan dorongan baru dalam program pemberdayaan ekonomi. Pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Selain itu, Kementerian UMKM telah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM dengan menghubungkan para pelaku usaha dengan berbagai pihak seperti ahli industri, mitra strategis, hingga investor. Deputi Bidang UKM Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan bahwa upaya tersebut adalah bentuk nyata dari Kementerian UMKM untuk menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dengan begitu, kolaborasi tersebut mampu menciptakan peluang bisnis baru serta memperluas jaringan ataupun mendapatkan pembiayaan bagi perkembangan usaha UMKM. Pihaknya juga menggarisbawahi perlunya regulasi yang mendukung kerja sama antara UMKM dan perusahaan besar. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keuntungan sekaligus risiko yang mungkin timbul, sehingga kerja sama dapat berjalan optimal.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong kerja sama baik dengan pihak swasta maupun BUMN untuk memperkuat ekosistem UMKM agar semakin inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Riza mengatakan salah satu tantangan UMKM untuk berkembang dan naik kelas adalah kemudahan akses pembiayaan. Indonesia telah memiliki sejumlah skema pembiayaan untuk UMKM termasuk KUR, PNM, fintech, dan security crowdfunding. Maka dari itu, kolaborasi perlu terus ditingkatkan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi UMKM.

Dengan begitu, ketika para pelaku UMKM merasa diuntungkan oleh kebijakan pemerintah, mereka akan memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi yang ada. Kepercayaan ini akan mendorong mereka untuk lebih giat dalam berwirausaha dan melibatkan lebih banyak orang dalam kegiatan ekonomi. Stabilitas sosial dan ekonomi yang tercipta akibat kolaborasi ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi Indonesia, menjadikan negara ini lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Gita Oktaviani )*

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mencerminkan kemajuan demokrasi lokal di Indonesia. Pemilu tingkat daerah ini melibatkan berbagai wilayah, menunjukkan keberhasilan sinergitas antara lembaga penyelenggara, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencatat, keberhasilan ini mencerminkan semakin dewasanya demokrasi di tingkat lokal.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan sesuai rencana meski menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya seperti adanya gangguan keamanan di Mamberamo Tengah dan bencana banjir di Sumatera Utara menjadi hambatan yang mampu diatasi dengan koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, partisipasi pemilih mencapai 71%, mencerminkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka.

KPU RI mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran memadai serta memastikan kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi setiap 5 tahunan itu. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti pentingnya stabilitas keamanan selama proses berlangsung.

Ia menilai keberhasilan menjaga situasi kondusif merupakan bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Stabilitas tersebut juga menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu.

Penyelenggaraan Pilkada 2024 mencerminkan konsolidasi politik yang semakin baik dibandingkan Pilkada sebelumnya. Anggota KPU RI, Idham Kholik memberikan contoh nyata, dia menyoroti perbedaan signifikan dalam situasi politik dibandingkan Pilkada Jakarta 2017 yang penuh ketegangan. Menurutnya, masyarakat telah menunjukkan kedewasaan dalam berpartisipasi. Budaya politik yang lebih matang ini menjadi landasan penting bagi perkembangan demokrasi nasional.

Pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam mengatasi kendala teknis dan non-teknis Pilkada. Tantangan terkait anggaran, seperti yang dialami di 18 kabupaten, berhasil diselesaikan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan alokasi dari APBN.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung proses demokrasi.

KPU RI juga mencatat bahwa rekapitulasi suara di berbagai tingkat berjalan dengan lancar. Profesionalisme penyelenggara pemilu menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan tahapan pemilihan berjalan tanpa hambatan berarti. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang berkontribusi, termasuk masyarakat yang antusias menggunakan hak pilih mereka.

Dalam konteks Jakarta, situasi politik yang kondusif menjadi salah satu sorotan penting. Anggota KPU RI, Idham Kholik menyatakan bahwa perbedaan suasana politik dengan Pilkada 2017 sangat mencolok.

Pada 2024, tensi politik jauh lebih rendah, mencerminkan perubahan budaya politik masyarakat ibu kota. Idham menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas sektor, termasuk aparat keamanan, penyelenggara pemilu, serta tokoh masyarakat yang aktif menjaga kondusivitas.

Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 juga dapat dilihat dari kesiapan teknis dan koordinasi yang solid. Proses distribusi logistik pemilu yang sering menjadi tantangan besar dapat diselesaikan tepat waktu.

Di daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Kalimantan, kerja sama antara KPU, aparat keamanan, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama keberhasilan tersebut. Dengan demikian, tidak hanya kota besar yang menjadi fokus, tetapi juga daerah dengan akses terbatas.

Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat semakin menunjukkan hasil positif. Program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu RI meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada.

Kampanye damai yang didukung oleh berbagai pihak juga berhasil menurunkan potensi konflik, baik antar pendukung maupun antar calon kepala daerah. Dampaknya, masyarakat lebih fokus pada visi dan misi kandidat ketimbang terjebak dalam isu negatif.

Pilkada Serentak 2024 juga memberikan pelajaran penting terkait pengelolaan tantangan yang mungkin muncul selama proses demokrasi. Dari gangguan keamanan hingga bencana alam, semua dapat diatasi dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Dalam konteks ini, kesiapan aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan menjadi elemen penting yang mendukung stabilitas selama proses berlangsung.

Lebih lanjut, partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 juga mencatatkan angka yang signifikan. Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kandidat kepala daerah. Keterlibatan perempuan yang semakin meningkat menunjukkan kemajuan kesetaraan gender dalam politik lokal. Hal ini menjadi langkah positif menuju representasi yang lebih inklusif di tingkat pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung Pilkada juga mencerminkan tingkat kesadaran politik yang terus meningkat. Di beberapa wilayah, masyarakat bahkan turut serta menjaga keamanan di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) secara sukarela.

Hal tersebut menunjukkan adanya semangat gotong-royong yang masih terjaga, meskipun dalam konteks modern demokrasi. Dukungan aktif dari masyarakat ini menjadi pilar tambahan dalam memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

Peran media juga tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan Pilkada Serentak 2024. Liputan yang berimbang dan edukatif dari media massa membantu mengurangi potensi misinformasi.

Media menjadi jembatan penting antara masyarakat dan penyelenggara pemilu, memastikan bahwa informasi terkait tahapan Pilkada, visi dan misi kandidat, serta hasil akhir dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengaruh media sosial yang sering kali menjadi tantangan dalam Pilkada sebelumnya juga berhasil diminimalkan melalui edukasi digital.

Pilkada 2024 menjadi cerminan keberhasilan demokrasi lokal di Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan sinergi antar sektor yang kuat, pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Kesuksesan tersebut juga memberikan optimisme bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan terus memperkuat sinergitas tersebut, masa depan demokrasi di Indonesia diharapkan semakin cerah.

)* Penulis adalah Kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Joanna Alexandra Putri )*

Indonesia tengah menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarahnya, yaitu peredaran narkoba yang terus merajalela. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan perlunya sinergi nasional untuk memberantas ancaman ini. Komitmen yang ditunjukkan pemerintah menjadi harapan besar bagi masyarakat yang menginginkan lingkungan lebih aman dan masa depan yang lebih cerah.

Langkah konkret Presiden Prabowo dalam memprioritaskan pemberantasan narkoba tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga merangkul seluruh elemen masyarakat dan kerja sama internasional. Ajakan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif menjadi landasan penting dalam perjuangan panjang melawan narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Desa-desa yang dulunya dianggap aman kini tak luput dari jeratan barang haram ini. Pengaruh buruk narkoba tidak hanya merusak mental dan fisik individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Kehilangan generasi muda akibat ketergantungan narkoba adalah ancaman serius bagi keberlanjutan bangsa. Dalam konteks ini, perang melawan narkoba bukan lagi sekadar tugas aparat hukum, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan penguatan sistem pertahanan nasional untuk melawan ancaman narkoba. Salah satu contoh nyata adalah inisiatifnya dalam memperkuat hubungan internasional untuk menanggulangi masalah ini.

Dalam kunjungan kenegaraannya ke Peru, Prabowo menggandeng Presiden Dina Boluarte untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memerangi perdagangan narkoba lintas negara. Kesepakatan untuk memperkuat stabilitas kawasan Pasifik menjadi salah satu langkah awal dalam mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.

Kerja sama Indonesia dengan negara lain seperti Peru menunjukkan bahwa masalah narkoba bukan hanya tantangan domestik, tetapi juga ancaman global. Kawasan Pasifik, yang sering menjadi jalur strategis peredaran narkoba internasional, memerlukan perhatian khusus.

Kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk menutup celah yang dimanfaatkan jaringan narkoba internasional. Dengan membangun aliansi kuat, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi dalam melawan peredaran narkoba tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi stabilitas kawasan.

Namun, ancaman yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri. Di dalam negeri, ancaman semakin kompleks dengan munculnya produksi narkoba lokal. Tahun 2024 menjadi salah satu titik kritis ketika dua laboratorium clandestine berhasil diungkap di Bali dan Banten. Temuan ini menjadi alarm bahwa Indonesia tidak hanya menjadi sasaran peredaran, tetapi juga lokasi produksi narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin Marthinus Hukom telah menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam memerangi ancaman ini. BNN memperkuat kemampuan intelijen dengan melibatkan personel kompeten dan menjalin kerja sama dengan mitra internasional, termasuk Australian Federal Police (AFP).

Kerja sama dengan AFP menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas BNN dalam membongkar jaringan narkoba. Dukungan berupa pelatihan dan berbagi informasi dari AFP memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih.

Selain itu, BNN juga terus memperkuat kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Edukasi ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mencegah peredaran narkoba. Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan, menekankan pentingnya sistem penanganan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus proaktif mengeluarkan kebijakan yang menutup ruang gerak narkoba, baik di lingkungan pendidikan, tempat ibadah, maupun pedesaan. Selain itu, perangkat daerah juga harus bergerak bersama untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam memberantas narkoba.

Rayaniatie juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum. Di daerah-daerah terpencil dengan jumlah aparat terbatas, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung kebijakan antinarkoba, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada kepolisian yang terus berupaya memerangi narkoba, meskipun tantangan di lapangan sangat besar. Peran kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo, BNN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa perang melawan narkoba adalah perjuangan bersama. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat.

Tidak kalah penting, upaya ini harus disertai dengan strategi jangka panjang yang melibatkan edukasi, pencegahan, serta penindakan tegas. Dengan dukungan masyarakat yang aktif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.

Perang melawan narkoba bukan hanya tentang memberantas kejahatan, tetapi juga menyelamatkan masa depan bangsa. Setiap langkah kecil yang dilakukan, mulai dari edukasi di lingkungan keluarga hingga kebijakan tingkat nasional, memiliki dampak besar dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.

Mari bersama-sama kita dukung langkah-langkah ini. Masa depan generasi muda dan stabilitas bangsa ada di tangan kita. Kita harus bersatu melawan ancaman ini, demi Indonesia yang lebih baik.

)* Kontributor Jeka Media Institute

Oleh : Andi Mahesa )*

Pemberantasan judi online di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi yang semakin mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam memerangi judi online melalui prinsip Asta Cita yang menjadi acuan dalam kepemimpinannya. Salah satu aspek penting dari visi ini adalah pemberdayaan aparat keamanan untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam memberantas praktik judi online di Indonesia.

Aktivitas perjudian online menjadi akar masalah bagi sejumlah permasalahan sosial, mulai dari kejahatan jalanan, perkelahian antar kelompok, hingga jaringan yang melibatkan organisasi transnasional. Tak hanya itu, perjudian online juga memengaruhi produktivitas ekonomi, karena mereka yang terjerat dalam dunia judi cenderung kehilangan potensi maksimalnya sebagai tenaga kerja yang produktif.

Keberhasilan dalam memerangi judi online tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada respons cepat dan koordinasi antara aparat keamanan yang terlibat. Dalam menjalankan kepemimpinan, Presiden Prabowo mengedepankan prinsip Asta Cita, yang memiliki makna mendalam sebagai pedoman untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Prinsip ini mencakup cita-cita untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemberantasan judi online, Asta CitaPresiden Prabowo menekankan pada tiga pilar utama: penguatan aparat keamanan, penegakan hukum yang tegas, dan pencegahan yang menyeluruh.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Hasyim Gautama mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas judi online melalui pemblokiran konten ilegal dan peningkatan literasi digital. Selain memberantas judi online, pihaknya juga fokus pada pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pendekatan simultan antara penegakan hukum dan edukasi publik.

Menurutnya, Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai mitra pemerintah memegang peran penting dalam melakukan kampanye stop judi online kepada masyarakat melalui kegiatan rutin penyuluhan tatap muka. Diharapkan diseminasi informasi yang dilakukan oleh PIP mampu membangun kesadaran kolektif untuk melawan aktivitas judi online sekaligus meningkatkan kepekaan untuk melaporkan konten atau aktivitas mencurigakan yang terkait perjudian.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana menegaskan bahwa segala pertaruhan yang melibatkan uang dapat dikategorikan sebagai judi. Sedangkan judi online melibatkan taruhan uang dan berlangsung melalui jaringan internet. Faktor ekonomi, waktu senggang, dan budaya konsumtif menjadi pemicu utama maraknya judi online. Banyaknya masyarakat yang tergiur easy money atau uang yang didapat dengan mudah. Namun mereka lupa justru di awal mereka untung, belakangnya buntung.

Kerugian judi online tidak hanya kerusakan ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan mental. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan produktif dan bermanfaat. Perjudian online juga bukan hanya mempertaruhkan uang, tetapi mempertaruhkan masa depan diri sendiri dan keluarga. Pelaku dan bandar judi online bukanlah korban, karena mereka dengan sengaja melakukan judi. Korban sebenarnya adalah keluarga yang kehidupannya bergantung pada pelaku,

Sementara itu, Kanit 3 Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Immanuel Tobing mengatakan pihaknya sudah sering kali melakukan penindakan terhadap para pelaku perjudian online untuk menekan penggunaannya seminim mungkin dengan melakukan pemblokiran website dan pemblokiran keuangan atau perbankan terkait penggunaan pelaku perjudian, serta telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku mulai dari level marketing hingga pengelola.

Pihaknya menegaskan bahwa judi online tidak akan pernah memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya karena sudah diatur bahwa perjudian hanya akan menguntungkan para bandar. Oleh karena itu, masyarakat harus menjauhi aktivitas merugikan tersebut.

Judi online bukan sekadar masalah hiburan yang berisiko, namun merupakan bentuk kecanduan yang merusak kesehatan mental seseorang. Perjudian ini membuat pemainnya terperangkap dalam siklus harapan palsu, di mana mereka merasa bahwa kemenangan besar selalu berada di ujung jari mereka, meskipun kenyataannya peluang untuk menang sangat kecil.

Salah satu dampak yang paling nyata dari perjudian online adalah rusaknya nilai-nilai moral dalam diri masyarakat khususnya generasi muda. Dari perspektif sosial, judi online juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Dalam banyak kasus, individu yang kecanduan judi merasa putus asa dan terpaksa melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian atau penipuan, untuk memenuhi kebutuhan berjudi mereka. Ini mengarah pada peningkatan ketidakamanan dalam masyarakat dan merusak tatanan sosial yang ada.

Selain itu, dengan meningkatnya perjudian online di kalangan generasi muda, nilai-nilai moral yang selama ini dijaga oleh keluarga dan masyarakat mulai tergerus. Banyak remaja yang mulai mengenal judi online sebagai suatu hal yang normal dan menganggapnya sebagai cara untuk “menjadi kaya dengan cepat.” Padahal, judi adalah bentuk eksploitasi yang dapat menghancurkan masa depan mereka dalam jangka panjang.

Menghadapi masalah judi online yang semakin meluas, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencari solusi. Regulasi yang lebih ketat terhadap situs judi online dan penyedia platform permainan daring sangat penting untuk mencegah orang-orang terjerat dalam dunia perjudian ilegal ini. Selain itu, edukasi tentang bahaya judi online dan pentingnya menjaga kesehatan mental serta kestabilan ekonomi juga harus digencarkan, terutama di kalangan generasi muda.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

Judi online telah menjadi ancaman serius yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, judi daring semakin mudah diakses, menjangkau siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ironisnya, praktik ini kerap disamarkan sebagai peluang menggiurkan, padahal dampaknya menghancurkan, bukan hanya untuk individu, tetapi juga keluarga dan komunitas.

Sudah saatnya kita semua bergerak bersama melawan bahaya ini. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari masyarakat, pemberantasan judi online dapat menjadi lebih efektif. Bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau pemerintah, perjuangan ini membutuhkan partisipasi aktif setiap elemen masyarakat agar dampak buruknya bisa dihentikan.

Dengan ribuan rekening terafiliasi yang telah diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), langkah tegas ini membuktikan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa ditunda. Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk turut serta dalam melawan ancaman ini.

OJK telah memblokir lebih dari 7.000 rekening terkait judi online melalui sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, jika seseorang memiliki beberapa rekening yang terhubung dengan satu NIK, semuanya akan terblokir.

Pengawas OJK Jawa Barat, Agus Yayan Cahyan, menjelaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya memberantas rekening tampung yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut. Identifikasi dilakukan secara paralel dengan data dari Komunikasi Digital (Kom Digi), yang melacak alur transfer di situs judi online. Data ini kemudian digunakan untuk memblokir rekening yang teridentifikasi sebagai rekening tampung.

Agus mengimbau masyarakat yang rekeningnya terblokir untuk segera memeriksakan statusnya ke OJK atau Satgas Pemberantasan Judi Online guna memastikan apakah rekening tersebut benar-benar terafiliasi dengan aktivitas ilegal. Namun, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada OJK. Penegakan hukum terhadap rekening yang digunakan pemain judi online adalah ranah aparat hukum.

Forum Masyarakat Merah Putih Kabupaten Bandung, misalnya, telah mendeklarasikan komitmen mereka untuk memerangi praktik ini. Gerakan masyarakat ini memiliki peran penting dalam memerangi judi online.

Deklarasi ini diapresiasi oleh Agus Yayan dan dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan pinjaman online ilegal. Edukasi seperti ini diperlukan untuk menanamkan pemahaman bahwa pemberantasan judi online harus dimulai dari kesadaran diri sendiri, keluarga, hingga komunitas.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi gerakan masyarakat ini. Menurutnya, bahaya judi online tidak hanya merusak individu tetapi juga sistem keuangan nasional. Cucun menegaskan bahwa judi online adalah bentuk penipuan yang membahayakan, terlepas dari janji manis yang ditawarkan.

Cucun mengajak masyarakat untuk waspada dan tidak terjebak dalam tipu daya ini. Dalam acara tersebut, masyarakat menyampaikan lima komitmen penting, mulai dari menolak segala bentuk judi online hingga mendukung pemerintah dalam pemberantasan aktivitas ilegal ini.

Di sisi lain, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ma’mun Murod, menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang serius untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, upaya pemberantasan judi online harus melibatkan semua elemen negara, mulai dari Presiden, Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Komunikasi dan Digital.

Ma’mun juga menegaskan bahwa pemahaman masyarakat harus ditingkatkan. Banyak yang terjebak dalam judi online karena pendidikan rendah dan ketidaktahuan. Ia mengingatkan bahwa tidak ada praktik judi yang membuat pemain kaya; hanya bandarnya yang diuntungkan. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perhatian khusus, termasuk edukasi yang menyasar langsung kepada masyarakat yang rentan.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online tak bisa dipandang sebelah mata. Selain merusak ekonomi rumah tangga, praktik ini juga berkontribusi pada meningkatnya gangguan kesehatan mental dan fisik. Studi menunjukkan bahwa perceraian akibat masalah ekonomi sering kali dipicu oleh judi online. Dampaknya pun meluas hingga ke hubungan sosial, membuat pelaku judi online semakin terisolasi.

Judi adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang agama, tetapi juga menghancurkan mental dan fisik pelakunya. Mereka yang kecanduan judi online seringkali mengalami gangguan sosial, kesehatan, hingga kehancuran ekonomi yang berujung pada perceraian.

Melawan judi online bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau lembaga seperti OJK. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dari masyarakat yang mendeklarasikan gerakan anti-judi hingga akademisi yang menyerukan kebijakan serius, semua elemen memiliki perannya. Kamu juga bisa menjadi bagian dari perubahan ini, mulai dari menyebarkan informasi, mendukung gerakan anti-judi, hingga melaporkan aktivitas ilegal yang kamu temui.

Mari bersama kita lawan judi online. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemberantasan praktik ini bisa menjadi lebih efektif. Setiap langkah kecil, seperti menolak tawaran judi online atau melaporkan akun mencurigakan, adalah kontribusi besar dalam perjuangan ini. Jangan biarkan bangsa kita terus dirusak oleh ancaman ini. Waktunya kita berdiri bersama untuk masa depan yang lebih cerah dan bebas dari bahaya judi online.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

JAKARTA – Agenda Pilkada 2024 telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Semua elemen masyarakat berperan penting terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024. Peran aparat keamanan merupakan salah satu unsur yang sangat signifikan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan secara aman dan damai. Atas hal tersebut, berbagai pihak mengapresiasi peran aparat keamanan yang sudah bertugas dengan baik selama Pilkada 2024.
Wakil Menteri Agama (Wamenag), Dr. Romo H.R. Muhammad Syafii memberikan apresiasi terhadap proses berjalannya pesta demokrasi dalam Pilkada 2024 dan Pilpres 2024. Ia mengatakan semua pihak telah bersinergi dengan baik untuk memastikan pesta demokrasi berjalan dengan aman dan damai.
Romo mengatakan pihaknya mengapresiasi peran semua pihak dalam hal ini, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kepolisian Indonesia (Polri).
“Kita bersyukur kepolisian efektif di lapangan,” ujar Romo Syafii.
Pihak kepolisian telah mengawal Pemilu dengan damai dan mampu mendorong dan menciptakan iklim kodusifitas sosial. Keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif ini juga tidak terlepas dari gestur politik yang bisa menerima perbedaan dalam kompetisi Pemilu, namun setelah itu bersatu lagi untuk membangun bangsa. Hal tersebut sukses dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Romo mengatakan bahwa presiden telah berhasil mencegah terjadinya polarisasi politik, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang dahsyat dalam membangun bangsa.
“Ini dulu juga dilakukan di AS oleh Presiden Roosevelt, China, bahkan masa pemerintahan usai meninggalnya khalifah Ali,” kata Romo.
Romo menegaskan presiden tidak anti perbedaan atau kritik, tapi meramunya menjadi satu kebijakan yang menyatukan semua pihak-pihak yang berbeda. Karena itu, dua gelaran Pemilu besar di tahun 2024 berlangsung aman dan damai.
Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Cooling System Nusantara, Brigjen Pol. Yuyun Yudantara mengatakan, tantangan utama mengawal dua Pemilu besar di tahun 2024 adalah masalah polarisasi di masyarakat dalam berbagai segi. Untuk itu, Operasi Cooling System Nusantara diarahkan untuk mencegah polarisasi di masyarakat, dengan membentuk Satgas-satgas melalui pendekatan humanis dan persuasif.
“Kita arahkan pilihan politik boleh berbeda tetapi yang penting harus aman dan damai,” ungkap Yuyun.
Polri bersyukur bisa mengawal dua gelaran Pemilu besar di Tanah Air, yang diikuti dengan pergantian pemimpin nasional berlangsung aman dan damai. Polri berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung Operasi Cooling System Nusantara, dan berharap ke depan situasi kondusif ini bisa terus dipertahankan untuk menuju Indonesia Emas di 2045.
Strategi aparat keamanan dalam mengantisipasi terjadinya provokasi maupun gangguan lainnya di hari pemungutan suara patut diapresiasi. Hal tersebut dikarenakan upaya pemetaan yang dilakukan aparat keamanan sejak dini untuk mengetahui indeks kerawanan Pemilu 2024. Kerja keras aparat keamanan tersebut menjadikan Pilkada 2024 berlangsung kondusif. Kondisi ini harus dipertahanan untuk mengawal stabilitas keamanan pasca Pilkada 2024.

SURABAYA – Polri melalui Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat judi online yang beroperasi dalam jaringan internasional, mengungkap praktik ilegal yang telah merugikan masyarakat Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.

Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi dan menangkap sejumlah tersangka yang terlibat dalam kegiatan perjudian online lintas negara ini. Aksi pengungkapan sindikat ini merupakan hasil dari penyelidikan yang mendalam dan kerja keras aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan dunia maya.

Dalam operasi yang berlangsung selama dua minggu terakhir, polisi berhasil mengamankan tujuh orang tersangka yang diduga sebagai operator dan agen dalam sindikat judi online internasional ini. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita sejumlah alat bukti berupa perangkat elektronik, rekening bank, serta sejumlah dana yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Polda Jawa Timur mengungkap bahwa sindikat ini juga menggunakan jaringan penghubung antar negara yang melibatkan individu-individu dari berbagai belahan dunia, termasuk Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sindikat judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menjerat banyak korban ke dalam lingkaran kecanduan dan tindak pidana lainnya.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan upaya besar pihak kepolisian dalam memberantas judi online yang terus berkembang pesat.

“Sindikat judi online ini sangat merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun moral. Polda Jawa Timur akan terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan dunia maya yang merusak kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjudian ilegal,” ujar Kapolda.

Keberhasilan ini tidak hanya merupakan capaian bagi aparat kepolisian, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman judi online yang semakin marak. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam kegiatan ilegal ini dan segera melapor jika mengetahui adanya praktik judi online di lingkungan mereka.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Jawa Timur akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik nasional maupun internasional, untuk memberantas sindikat judi online dan jaringan kejahatan lainnya yang merusak tatanan sosial di Indonesia