Oleh: Indah Cahyani )*

Pemerintah Indonesia tengah mengoptimalkan strategi hilirisasi sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Timur Indonesia. Wilayah ini, yang selama ini dikenal kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk mempercepat akselerasi ekonomi melalui pengolahan lebih lanjut atas sumber daya tersebut. Salah satu contoh keberhasilan hilirisasi adalah pada sektor nikel, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua dan Maluku.

Hilirisasi nikel, khususnya, telah membawa dampak positif yang besar bagi perekonomian kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan data terbaru, pada kuartal III/2024, wilayah Papua dan Maluku mengalami pertumbuhan ekonomi tahunan yang signifikan, yaitu 6%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lima wilayah lainnya di Indonesia. Maluku Utara, khususnya, mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, mencatatkan angka dua digit, yakni 20,49% pada tahun 2023, yang didorong oleh sektor industri pengolahan yang berkembang pesat, terutama di bidang pertambangan dan nikel. Pencapaian ini menunjukkan bahwa hilirisasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan yang selama ini tertinggal.

Keberhasilan sektor pengolahan ini juga berdampak pada perubahan struktur perekonomian di beberapa daerah. Di Kabupaten Halmahera Selatan, misalnya, sektor industri pengolahan mulai menggeser dominasi sektor pertanian. Dengan adanya pengolahan nikel, daerah ini dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengandalkan hasil alam mentah. Perubahan struktural semacam ini diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di kawasan Timur Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam serupa.

Sebagai bagian dari strategi hilirisasi yang lebih besar, pemerintah menargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028-2029. Untuk mencapai target ini, sektor hilirisasi menjadi sangat penting.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, hilirisasi dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan yang dapat mempercepat laju ekonomi nasional dengan mengolah sumber daya alam dalam negeri menjadi produk bernilai tambah. Selain sektor pertambangan, sektor lain seperti manufaktur, jasa, pariwisata, serta pengembangan sektor baru seperti semikonduktor dan energi hijau juga harus didorong untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Timur yang selama ini cenderung terabaikan dalam hal investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa fokus pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kawasan Timur Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam hal investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Rosan menyatakan bahwa selama ini investasi di Indonesia lebih terpusat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mendorong masuknya investasi yang lebih banyak ke wilayah Timur agar ekonomi di kawasan tersebut bisa berkembang dengan pesat dan merata.

Pemerataan investasi ini akan berkontribusi pada pengembangan hilirisasi, karena dengan adanya investasi yang masuk, sektor-sektor yang berpotensi untuk diolah lebih lanjut akan semakin berkembang. Rosan mengungkapkan bahwa wilayah Timur Indonesia kaya akan potensi pertanian dan perikanan yang, dengan adanya hilirisasi, dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi yang dapat dipasarkan ke pasar global.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, turut menggarisbawahi peran hilirisasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bahlil menjelaskan bahwa hilirisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga pertanian. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia dapat menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah, yang selama ini memiliki nilai tambah yang rendah. Salah satu contoh keberhasilan hilirisasi adalah pada sektor kelapa sawit, di mana produk-produk turunan seperti biodiesel dan biomaterial yang dihasilkan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Dengan strategi hilirisasi yang semakin terfokus, pemerintah berusaha memastikan bahwa Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Pemerintah juga berharap agar seluruh sektor yang terlibat dalam hilirisasi dapat berjalan dengan berkelanjutan, termasuk dalam hal menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan dampak lingkungan dari kegiatan pengolahan tersebut.

Secara keseluruhan, hilirisasi di wilayah Timur Indonesia dapat menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh, berkelanjutan, dan merata. Pemerintah terus mendorong agar setiap potensi daerah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan hilirisasi yang tepat dan pemerataan investasi yang lebih baik, wilayah Timur Indonesia dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Upaya ini mendapatkan momentum istimewa dengan diundangnya Presiden untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada 9 Desember mendatang. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Hakordia menjadi momen strategis untuk memberikan arahan kepada seluruh elemen bangsa. Pihaknya berharap arahan Presiden mampu menguatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat umum dalam memberantas korupi.

Pada pidato pelantikannya bulan Oktober lalu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberantas korupsi dengan mengedepankan sistem yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara.

Hakordia 2024 menjadi salah satu agenda penting dalam rangka memperkuat tekad bersama memberantas korupsi. Dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” acara ini menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mengakselerasi pembangunan nasional.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menambahkan tema ini relevan dengan tiga momentum besar Indonesia, yaitu pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan visi Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi.

Selain pembukaan oleh Presiden Prabowo, acara Hakordia 2024 juga akan diisi dengan lelang barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menjelaskan bahwa hasil lelang ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa korupsi memiliki dampak nyata bagi negara.

KPK, di bawah kepemimpinan yang solid, telah mengembangkan sistem e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) berbasis teknologi digital. Sistem ini memanfaatkan integrasi data kependudukan, perpajakan, dan registrasi perusahaan untuk mendeteksi ketidakwajaran kekayaan pejabat secara real-time. Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menjelaskan bahwa e-LHKPN juga melibatkan masyarakat melalui fitur e-announcement untuk memberikan masukan terkait laporan harta kekayaan pejabat.

Pengembangan teknologi berbasis machine learning yang kini tengah dilakukan KPK semakin memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan pejabat. Langkah ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi menjadi garda terdepan dalam perang melawan korupsi.

Di kancah internasional, Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi pemberantasan korupsi. Pada Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi ASEAN ke-20 di Bali, KPK mempresentasikan berbagai inovasi teknologi, termasuk e-LHKPN.

Pihaknya sangat mendukung forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antikorupsi antarnegara ASEAN. Kolaborasi regional penting dalam menghadapi tantangan global, seperti korupsi lintas negara dan pencucian uang.

Negara-negara seperti Kamboja dan Malaysia turut memamerkan teknologi antikorupsi mereka, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dan inovasi tanpa henti. Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada reformasi sistem, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan dan kolaborasi antarlembaga.

Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan implementasi program antikorupsi di tingkat daerah. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019, Jawa Tengah telah menjadi pelopor replikasi desa antikorupsi, dengan 29 desa percontohan yang terus bertambah setiap tahun.

Langkah ini mendapatkan pengakuan nasional dengan pencapaian Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, di mana Jawa Tengah meraih skor tertinggi dalam kategori provinsi besar. Pendidikan anti korupsi menjadi kunci dalam membentuk budaya integritas di kalangan masyarakat dan ASN.

Presiden Prabowo memandang pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi juga gerakan kolektif seluruh bangsa. Dengan mengedepankan sistem yang transparan, pendidikan antikorupsi, dan kolaborasi antarlembaga, visi Indonesia sebagai negara maju dapat diwujudkan.

Hakordia 2024 menjadi bukti nyata bahwa perang melawan korupsi adalah perjuangan yang harus terus digelorakan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

Secara keseluruhan, peringatan Hakordia 2024 nanti mengandung filosofi bahwa Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi. Hal itu demi tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia, yakni pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Andi Wijayanto )*

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat reformasi hukum dan birokrasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan. Pendekatan ini disambut positif oleh berbagai elemen masyarakat yang optimis bahwa langkah ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Komitmen pemberantasan korupsi ini sejalan dengan program “Asta Cita” yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu poin penting dalam program ini adalah reformasi sistem politik dan birokrasi yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa reformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pencegahan korupsi melalui tata kelola yang baik, pengawasan ketat, dan peningkatan integritas aparatur negara.

Pemerintah juga terus menguatkan peran lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Baru-baru ini, KPK mengumumkan keberhasilan dalam mengungkap kasus korupsi di beberapa daerah yang melibatkan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan anggaran pembangunan infrastruktur. Kejaksaan Agung juga menunjukkan progres signifikan dalam penanganan kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.

Pakar Hukum, Pieter C. Zulkifli mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 memperkuat komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Pasalnya, putusan tersebut memberikan wewenang lebih luas bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi, termasuk di ranah militer. Putusan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi KPK untuk mengusut kasus yang berkaitan dengan instansi militer.

Sementara itu, berbagai komunitas, organisasi, dan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas komitmen tegas pemerintah. Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Dr Maqdir Ismai, menyatakan Ikadin setuju dengan segala upaya untuk memberantas korupsi, sebagai salah satu agenda dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pihaknya berharap pemberantasan KKN yang dilakukan Pemerintahan Prabowo Subianto dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku. Bukan bermaksud menghancurkan lawan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Ke depannya Ikadin akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi dan menegakkan hukum yang dilakukan secara adil dengan menjunjung tinggi dihormatinya hak asasi manusia.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan, korupsi sebagai kejahatan extra ordinary yang tantangannya semakin kompleks dan modusnya mampu melewati lintas batas negara, termasuk dalam penyembunyian aset aset hasil korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan bersama sama dan bekerja sama serta berkolaborasi. Sementara, sektor swasta juga perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memerangi praktik korupsi. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Meski Langkah langkah strategis telah diambil, pemerintah menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah. Hambatan seperti resistensi dari oknum tertentu dan budaya korupsi yang sudah mengakar menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk terus mendukung agenda ini melalui pengawasan, pelaporan, dan keterlibatan aktif dalam program program antikorupsi.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Dengan membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi, Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Komitmen pemerintah yang kuat, ditambah dengan dukungan masyarakat, menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan dampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, alokasi dana dapat lebih tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya. Pada akhirnya, upaya ini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan visi besar sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Dengan pendekatan yang strategis, sinergi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat, cita cita Indonesia bebas dari korupsi bukanlah mimpi belaka. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera, di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah terus diperkuat melalui transparansi dan akuntabilitas.

)* Penulis merupakan mahasiswa pasca sarjana yang tinggal di Depok

Oleh: Jasin Dwi Santoso)*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai salah satu sarana untuk memilih pemimpin daerah, Pilkada bukan hanya soal menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengekspresikan hak politiknya. Dalam konteks ini, perbedaan pilihan dalam Pilkada menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan seharusnya dipandang sebagai bagian dari keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, Indonesia memiliki ragam suku, budaya, agama, dan pandangan politik. Keragaman ini tercermin dalam dinamika Pilkada, yang sering kali menghadirkan berbagai pilihan calon pemimpin. Setiap individu memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan harapan mereka terhadap masa depan daerahnya. Dalam kerangka demokrasi, perbedaan pilihan ini adalah hal yang wajar dan seharusnya dihormati oleh semua pihak.

Ustadz Rizaldy Siregar mengatakan, tokoh masyarakat, pemimpin daerah, dan pihak-pihak terkait harus menjadi teladan dalam mengedepankan persatuan. Hal ini merupakan seruan yang mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga keharmonisan dalam sebuah negara yang multikultural dan demokratis seperti Indonesia.

Dalam pandangan Ustadz Rizaldy, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik, agama, maupun suku. Pemimpin harus bisa mengajak rakyat untuk melihat bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, tujuan bersama untuk membangun kemajuan daerah dan negara tetap menjadi prioritas utama. Jika pemimpin mampu menunjukkan sikap inklusif dan berwawasan jauh ke depan, masyarakat pun akan lebih mudah diajak untuk berdamai dengan perbedaan mereka.

Tentu saja, dalam setiap pemilu, termasuk Pilkada 2024, tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan pilihan politik akan selalu ada. Berbagai faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pengalaman hidup masing-masing individu memengaruhi cara pandang mereka dalam memilih pemimpin. Setiap calon pun menawarkan visi, misi, dan program yang berbeda, yang tentunya akan resonan dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, Prof Mohammad Bahruddin mengatakan semakin dewasa dan matangnya masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan politik, adalah sebuah refleksi positif terhadap kondisi sosial politik Indonesia yang terus berkembang. Dalam pernyataannya, beliau mengapresiasi kesadaran masyarakat yang mulai menghindari dampak negatif dari perpecahan akibat perbedaan pilihan politik.

Kematangan politik masyarakat Indonesia memang patut mendapatkan perhatian lebih. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan betapa tingginya tensi politik yang sering kali membuat perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan. Namun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof Bahruddin, masyarakat kini semakin menyadari bahwa konflik politik yang tak terkendali justru akan merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks kebersamaan dan keberagaman yang kita miliki. Dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat mulai lebih fokus pada pentingnya menjaga persatuan dan saling menghargai meskipun berbeda pilihan politik.

Pilkada juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami calon pemimpinnya. Proses pemilihan ini tidak hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana warga negara bisa terlibat secara aktif dalam proses politik. Diskusi publik, debat calon, serta penyampaian visi dan misi oleh para kandidat menjadi sarana bagi pemilih untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Meskipun akhirnya ada yang memilih calon A dan ada yang memilih calon B, yang paling penting adalah bahwa pilihan tersebut diambil secara rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) Ekklesia Tahuna, Hollisye Daud Sasenga mengatakan semua jemaat bersama menyukseskan tahapan pemilihan Kepala Daerah yang ada di Kabupaten Sangihe. Melalui doa syafaat yang dipanjatkan usai khotbah, beliau menegaskan bahwa meskipun warga jemaat menghadapi perbedaan pandangan politik, sebagai umat yang mengandalkan Tuhan, mereka diharapkan untuk tetap saling menghargai dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

Pdt. Hollisye juga mengingatkan bahwa meskipun ada perbedaan pilihan dalam Pilkada, hal itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap hidup rukun dan saling menghormati. Dalam kehidupan beragama, prinsip saling menghargai antar sesama adalah ajaran yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, jemaat Ekklesia Tahuna, seperti halnya komunitas agama lainnya, diharapkan untuk terus menunjukkan sikap yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, terutama dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah keragaman pandangan politik yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada juga mencerminkan kualitas demokrasi itu sendiri. Partisipasi aktif dalam memilih tidak hanya mencerminkan kesadaran politik warga, tetapi juga menjadi cara untuk mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan dengan transparan dan adil. Sebagai pemilih, sudah sepatutnya untuk menghargai hak orang lain dalam memilih tanpa merasa perlu memaksakan pandangan sendiri.

Pada akhirnya, Pilkada 2024 adalah sebuah proses demokrasi yang menunjukkan bahwa meskipun perbedaan pilihan itu ada, hal tersebut justru menjadi cerminan keragaman yang sehat dalam masyarakat. Demokrasi akan semakin kuat ketika perbedaan ini dapat dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Dengan menjaga sikap saling menghargai, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang demokratis dan pluralis.

)*penulis merupakan Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Kalimantan Barat – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengimbau masyarakat untuk menghormati hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang telah dilaksanakan.

Ia menekankan pentingnya menghargai pilihan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi.

“Saya kira kita harus menghargai pilkada yang dilaksanakan, kita harus memberikan hormat kepada pilihan masyarakat Kalbar yang memilih pimpinan untuk lima tahun ke depan,” ungkap Harisson.

Harisson juga menegaskan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih berdasarkan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diterima dengan lapang dada.

Ia berharap agar masyarakat, yang mungkin sebelumnya memiliki perbedaan pilihan, dapat kembali bersatu demi keharmonisan bersama.

“Siapapun yang terpilih oleh KPU harus kita hormati. Imbauan saya, setelah ini masyarakat kembali bersatu padu dalam keharmonisan membangun Kalbar,” tambahnya

Lebih lanjut, Harisson meminta masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin yang baru terpilih.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pembangunan di daerah.

“Siapapun yang terpilih harus kita dukung, merekalah pemimpin kita yang sudah dipilih oleh masyarakat Kalbar,” ujar Harisson.

Sementara itu, Partai NasDem juga menyatakan penghormatan terhadap hasil quick count yang telah dirilis.

Sekjen NasDem, Hermawi Franziskus Taslim, menilai bahwa hasil sementara tersebut mencerminkan kematangan demokrasi, baik dari segi penyelenggaraan maupun partisipasi masyarakat.

Ia menyebut quick count sebagai panduan awal yang valid meskipun bukan hasil resmi dari KPU.

“Quick count adalah metodologi ilmiah yang diakui dalam dunia perpolitikan Indonesia. Meskipun bukan alat ukur resmi dari KPU, saya kira semua partai sekarang berpatokan kepada quick count sebagai pegangan awal,” jelas Hermawi.

Fenomena kotak kosong yang mencatat kemenangan di beberapa daerah juga mendapat perhatian.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, meminta semua pihak untuk menghormati hasil tersebut.

“Kemenangan kolom kosong berarti itu adalah fenomena politik yang terjadi di daerah itu, dan itu harus dihargai. Ini bukan hal baru; sebelumnya juga sudah ada riwayat kolom kosong menang,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Pilkada Serentak 2024 mencerminkan kematangan demokrasi di Indonesia.
Dengan berbagai pihak menunjukkan sikap saling menghormati hasil pemilihan, harapan akan terciptanya persatuan dan harmoni semakin kuat.

Masyarakat diimbau untuk terus mendukung pemimpin baru yang terpilih demi kemajuan bersama, serta menjadikan pilkada sebagai momentum membangun masa depan yang lebih baik.

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Melalui berbagai terobosan dalam pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Komitmen ini ditunjukkan menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang akan dilangsungkan pada 9-10 Desember 2024 mendatang.

KPK telah mengumumkan bahwa pihaknya akan menggelar serangkaian kegiatan di Gedung Merah Putih KPK, Gedung ACLC KPK, dan Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan undangan resmi telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka acara tersebut.

“Kami telah menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Hakordia 2024,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK.

Ghufron menekankan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini akan menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan negara. “Kehadiran Bapak Presiden tentunya menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan negara untuk mendapatkan arahan langsung terkait kebijakan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Tema peringatan Hakordia tahun ini adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo diharapkan memberikan arahan dan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ghufron juga berharap acara ini dapat menjadi sarana penguatan kolaborasi antara KPK, kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi, dan masyarakat umum dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

“Pada peringatan Hakordia ini, Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara yang memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat mengarahkan fokus pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendukung penguatan KPK dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.
“Kita harus memastikan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang bebas dari korupsi. Hal ini memerlukan komitmen bersama dan aksi nyata dari seluruh pihak,” tegasnya..
Sebelumnya Presiden secara tegas menekan bahwa kabinet yang dipimpinnya harus bersih dari tindak pidana korupsi, karena sudah banyak terjadi kebocoran-kebocoran, penyelewengan anggaran yang akhir merugikan negara. Penegasan tersebut disampaiakn dalam berbagai kesempatan, sehingga hal ini menjadi alarm bagi seluruh penegak hukum untuk tunduk dan melaksanakan tindakan tegas terhadap korupsi

Jakarta – Dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen yang jelas dalam memberantas korupsi. Dengan visi dan misi Asta Citanya sudah sangat jelas pemerintahan Prabowo-Gibran siap melakukan langkah tegas untuk mengatasi masalah yang telah menghambat kemajuan Indonesia selama bertahun-tahun.
Ikadin sepakat dengan agenda pemberantasan korupsi pemerintah Prabowo-Gibran, demikian disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Dr Maqdir Ismail beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Dr Maqdir Ismail mengatakan Ikadin setuju dengan segala upaya untuk memberantas korupsi yang menjadi salah satu agenda dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi di Indonesia secara adil dan sesuai hukum yang berlaku”, tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Melalui program Ascta Citanya Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad untuk memberantas terjadinya korupsi di Indonesia.

Di sisi lain, penguatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pembenahan sistem hukum dan administrasi negara akan menjadi fokus dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, dalam mendukung visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua Umum Forum Ketahanan Bangsa (FKB), Mohamad ljudin meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar saling mengawasi terhadap kasus-kasus korupsi dan mendukung cita-cita yang diusung oleh pemimpin bangsa dalam memberantas korupsi. “Mari kita tinggalkan kepentingan sesaat dan berpikir jangka panjang untuk kebaikan bersama dengan mendukung visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran demi kemajuan bangsa. Ujarnya.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden RI juga menyatakan bahwa pemuda Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengubah budaya birokrasi yang rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pendidikan anti-korupsi akan diperkenalkan sejak dini di berbagai jenjang pendidikan, guna membentuk karakter bangsa yang jujur, adil, dan berintegritas.

Lebih lanjut, menurut Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga pemerintah. Pemerintah yang kuat dan bebas korupsi adalah syarat utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.

Dengan visi yang jelas, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menciptakan perubahan yang nyata bagi rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi bukan sekadar janji politik, tetapi bagian dari tanggung jawab besar yang akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mengakselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkeadilan.

Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas domestik, tetapi juga untuk memastikan setiap daerah memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alam yang ada.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2028-2029 sangat mungkin dicapai dengan hilirisasi SDA.

Ia menegaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, pariwisata, ekonomi digital, hingga transisi energi harus didorong untuk mencapai target tersebut.

“Bapak Presiden meminta kita tumbuh 8 persen. Ini memungkinkan karena kita pernah mencapai pertumbuhan serupa di masa lalu. Maka, sektor hilirisasi, ekonomi digital, hingga green energy akan menjadi fokus utama,” ujar Airlangga.

Data terbaru juga menunjukkan bahwa hilirisasi telah memberikan dampak signifikan, terutama di provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan III-2024.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno turut menyoroti pentingnya hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai salah satu fokus utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut.

Menurut Eddy, Indonesia sebagai produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar dunia harus mampu menjalankan hilirisasi berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing global.

“Hilirisasi nikel menjadi fokus utama, dan tantangannya adalah memastikan pemerintah melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi ekonomi daerah penghasil nikel.

Sejalan dengan program Asta Cita pemerintah, Direktur Eksekutif Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa hilirisasi SDA tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi, tetapi juga ketahanan energi.

Menurut Komaidi, peningkatan 1% pada pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan energi sekitar 1,5 kali lipat.

“Struktur industri seperti MIND ID sangat strategis karena membawahi perusahaan tambang nasional utama. Hilirisasi tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga menyediakan bahan baku untuk industri lain,” jelasnya.

Komaidi mengimbau agar proses hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan dilanjutkan hingga tercipta industrialisasi yang berkelanjutan.

Kebijakan hilirisasi di era Presiden RI kedelapan tersebut membawa dampak positif yang luas.

Diharapkan, melalui upaya ini, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat tercapai, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan meratakan hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri

Jakarta – Keberadaan Ibukota Negara (IKN) memberikan harapan dan membuka peluang besar bagi sektor-sektor baru untuk berkembang, dengan fokus utama pada ekonomi kreatif yang meliputi industri makanan, seni pertunjukan, film, musik, dan lainnya. Hal ini berdampak juga kepada daerah-daerah peyangga ibukota.
Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tengah melanjutkan pembangunan IKN. Komitmen ini membawa harapan besar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan IKN memberikan angin segar bagi perkembangan ekonomi di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi kreatif.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan, Yaser Arafat mengatakan, keberadaan IKN membuka peluang besar bagi sektor-sektor baru untuk berkembang, dengan fokus utama pada ekonomi kreatif yang meliputi industri makanan, seni pertunjukan, film, musik, dan lainnya.
“IKN memberi peluang baru dan luas bagi sektor-sektor baru untuk tumbuh, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Ini akan menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi, baik di sekitar IKN maupun di daerah-daerah penyangga, termasuk Balikpapan,” ujar Yaser.
Menurutnya, sektor ekonomi kreatif ini harus semakin digalakkan agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Tidak hanya bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah IKN, tetapi juga bagi daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Kukar yang akan menjadi salah satu pusat ekonomi baru.
Perkembangan sektor ekonomi kreatif harus diperhatikan lebih serius. Dengan harapan dapat menciptakan pengalaman yang menarik dan tidak monoton bagi para pengunjung yang datang ke IKN. Hal ini agar bukan hanya sekadar menjadi tempat tujuan bisnis, tetapi juga menjadi pusat hiburan yang menyajikan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat, seperti seni pertunjukan, festival musik, dan pameran budaya. Dengan demikian, perekonomian lokal akan semakin hidup.
Yasir juga mengatakan perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat, untuk memajukan sektor ini. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif. Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat setempat, termasuk mereka yang berada di daerah penyangga IKN seperti Balikpapan, harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan mengelola peluang yang ada.
Sementara itu, perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan pertumbuhan yang solid pada Triwulan III-2024 dengan kenaikan 5,55 persen yoy, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,85 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, M. Syaibani, mengungkapkan, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi pilar utama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim.
Menurutnya, hingga 31 Oktober 2024, realisasi Pendapatan Negara di Kaltim tercatat mencapai Rp30,75 triliun, atau 64,65 persen dari target tahunan Rp47,57 triliun. Meskipun turun 8,30 persen dibandingkan tahun lalu, penerimaan pajak yang mencakup pajak pertambangan tetap menjadi kontributor utama. Di sisi lain, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami lonjakan signifikan, tercatat mencapai Rp2,72 triliun, melampaui target dengan kenaikan 52,63 persen.
“Dampak pembangunan IKN diperkirakan akan terus mempengaruhi ekonomi dan keuangan Kaltim, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan jangka panjang di wilayah tersebut,” ujar Syaibani.

Oleh: Asna Maulida )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan keberlanjutan dan keamanan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan investor dengan menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan menguntungkan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah sebelumnya yang telah meletakkan dasar pembangunan di wilayah tersebut.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam akhir masa jabatannya, mengingatkan para investor untuk tidak meragukan komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan dukungan penuh untuk percepatan infrastruktur di kawasan inti pemerintahan.

Fokus pembangunan IKN hingga akhir tahun ini diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, sistem air bersih, dan pasokan listrik. Sementara itu, infrastruktur di luar kawasan pemerintahan akan mulai digarap pada awal tahun depan, memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa kelangsungan proyek ini dijamin oleh pemerintah.

Komitmen pemerintah tidak hanya tercermin dari percepatan pembangunan, tetapi juga dari upaya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa investor di IKN akan mendapatkan hak-hak hukum yang jelas dan perlindungan jangka panjang.

Salah satu kebijakan utama untuk memastikan keamanan investasi adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun, dengan peluang perpanjangan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, seluruh hak dan kewajiban investor akan dicatat melalui akta notaris resmi, memastikan transparansi dan keamanan dalam proses investasi.

Dalam konteks percepatan pembangunan, pemerintahan Presiden Prabowo juga menargetkan penciptaan ekosistem investasi yang kondusif. Agung Wicaksono menjelaskan bahwa regulasi yang diterapkan didesain untuk mempermudah proses perizinan, sehingga investasi di IKN menjadi lebih menarik. Langkah ini didukung oleh sinergi lintas sektor yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, sekaligus memastikan bahwa keuntungan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Pemerintah juga terus memperkuat landasan hukum pembangunan IKN untuk menjamin keberlanjutan proyek ini, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN, Marwan Riyandi, menyatakan bahwa IKN dibangun berdasarkan Undang-Undang yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 3 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 21. Selain itu, berbagai peraturan pemerintah yang menyertai pembangunan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Marwan juga menekankan bahwa keberadaan payung hukum tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pengusaha dan investor. Meski terdapat kekhawatiran dari beberapa pelaku usaha tentang kemungkinan perubahan kebijakan pasca-pergantian kepemimpinan, pemerintah memastikan bahwa semua pihak tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, para investor diharapkan merasa yakin untuk tetap berkontribusi dalam proyek strategis ini.

Kekhawatiran mengenai keamanan investasi di IKN, yang sempat diungkapkan oleh sejumlah pengusaha, juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam dialog publik, beberapa pelaku usaha mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan keberlanjutan proyek ini di tengah pergantian kepemimpinan.

Menanggapi pertanyaan ini, pemerintah menegaskan bahwa komitmen terhadap pembangunan IKN tidak hanya merupakan kebijakan jangka pendek, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo memahami pentingnya kepercayaan investor sebagai fondasi keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, pemerintah terus membangun dialog terbuka dengan para pelaku usaha, memberikan jaminan atas hak-hak mereka, serta menyampaikan perkembangan terkini terkait pembangunan IKN. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga keberhasilan proyek IKN dapat diraih secara bersama-sama.

Selain itu, OIKN juga berkomitmen memberikan kemudahan akses informasi bagi investor, termasuk mengenai peluang investasi yang tersedia di IKN. Deputi OIKN menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dan perizinan dilakukan secara transparan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proyek. Pemerintah bahkan telah mempersiapkan berbagai insentif bagi investor yang berminat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan ini, baik melalui pembangunan infrastruktur fisik maupun proyek lain yang mendukung visi IKN sebagai kota masa depan.

Keamanan investasi di IKN juga dijamin melalui koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah berupaya menciptakan keselarasan kebijakan sehingga pembangunan di kawasan ini dapat berjalan tanpa kendala. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian bagi investor, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan transparan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menjadikan IKN sebagai pusat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Proyek ini tidak hanya mencerminkan visi pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi simbol keberanian pemerintah dalam menciptakan perubahan struktural yang signifikan. Keberlanjutan dan keamanan investasi yang ditawarkan di IKN diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, memperkuat perekonomian nasional, dan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute