Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Pemulihan ekonomi pascabanjir di wilayah Sumatera menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada infrastruktur dan permukiman, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan jumlah UMKM terdampak yang diperkirakan mencapai 2,3 juta unit usaha, pemerintah mengambil langkah percepatan pemulihan ekonomi secara terintegrasi agar roda perekonomian daerah kembali bergerak dan daya beli masyarakat segera pulih.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan langkah awal pemulihan difokuskan pada aktivasi pasar serta pembersihan warung dan toko milik warga di wilayah terdampak banjir.Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak. Ia menegaskan, Kementerian UMKM akan terus melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh agar program pemulihan ekonomi berjalan komprehensif di ketiga provinsi tersebut.

UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga. Ketika banjir melanda, banyak pelaku UMKM kehilangan tempat usaha, peralatan produksi, bahan baku, hingga akses distribusi. Gangguan tersebut menyebabkan terhentinya aktivitas usaha dalam jangka waktu tertentu, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat dan sirkulasi ekonomi lokal. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk bertindak cepat melalui berbagai kebijakan pemulihan yang bersifat responsif dan berkelanjutan.

Percepatan pemulihan ekonomi pascabanjir dilakukan dengan pendekatan lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Fokus utama diarahkan pada pemulihan sarana dan prasarana dasar yang menjadi penopang aktivitas ekonomi, seperti jalan, jembatan, pasar rakyat, sentra UMKM, serta jaringan listrik dan telekomunikasi. Dengan infrastruktur yang kembali berfungsi, distribusi barang dan jasa dapat berjalan normal, sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk kembali berproduksi dan memasarkan hasil usahanya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Tito menyampaikan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.

Selain pemulihan infrastruktur fisik, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek permodalan dan keberlanjutan usaha UMKM. Banyak pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal akibat kerusakan aset dan berkurangnya omzet selama masa bencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai skema pembiayaan dan stimulus ekonomi disiapkan guna membantu UMKM bangkit kembali. Dukungan ini diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha, mencegah gelombang penutupan usaha, serta melindungi lapangan kerja yang bergantung pada sektor UMKM.

Pemerintah daerah di Sumatera memainkan peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan ekonomi di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pendataan UMKM terdampak, penyaluran bantuan, serta pendampingan usaha. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program pemulihan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah percepatan pemulihan ekonomi juga diarahkan untuk mendorong konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya aktivitas UMKM, perputaran uang di tingkat lokal akan kembali menggeliat. Pasar tradisional, pusat kuliner, dan sentra kerajinan yang sempat terdampak banjir diharapkan kembali menjadi ruang interaksi ekonomi yang hidup. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai konsumen.

Pemerintah juga menempatkan pemulihan UMKM sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sumatera memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui sektor pertanian, industri pengolahan, maupun perdagangan. Dengan mendorong 2,3 juta UMKM di Sumatera kembali bergerak, pemerintah berupaya memastikan bahwa dampak bencana tidak menimbulkan perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. 

Seiring berjalannya waktu, keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi pascabanjir di Sumatera akan tercermin dari kembalinya aktivitas usaha, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, serta pulihnya daya beli masyarakat. Dengan UMKM yang kembali bergerak, kehidupan ekonomi di berbagai daerah di Sumatera diharapkan berangsur normal dan bahkan tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Proses ini menjadi bukti bahwa kolaborasi, ketangguhan, dan keberpihakan pada ekonomi rakyat merupakan kunci utama dalam menghadapi dampak bencana dan membangun masa depan ekonomi yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat proses sertifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi masyarakat memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat, sejalan dengan besarnya jumlah penerima manfaat program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa belum rampungnya sertifikasi terhadap ribuan unit SPPG dari total lebih dari 20.000 unit yang tersebar di berbagai daerah bukan disebabkan oleh kelalaian atau persoalan teknis keamanan pangan. Menurutnya, kendala utama terletak pada proses birokrasi dan administrasi yang memang memerlukan waktu dalam pengurusan dokumen resmi.

“(Ini) terkait prosesnya yang membutuhkan waktu,” ujar Dadan. Ia menegaskan bahwa hambatan yang dihadapi saat ini murni bersifat administratif dan sedang terus dikerjakan secara bertahap oleh tim teknis di lapangan.

Dadan memastikan bahwa selama proses sertifikasi berlangsung, aspek keamanan dan mutu makanan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pengawasan tetap dilakukan secara berlapis agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai standar. Ia juga menekankan bahwa BGN berkomitmen menyelesaikan seluruh proses sertifikasi SPPG dalam waktu secepatnya.

“Secepatnya. (Hanya) masalah administrasi yang membutuhkan waktu,” pungkas Dadan, seraya menegaskan bahwa seluruh unit SPPG ditargetkan segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan mutu dan keamanan pangan dalam program MBG. Peran tersebut diwujudkan melalui pengawasan langsung di lapangan dengan melibatkan petugas kesehatan yang melakukan pendampingan secara berkelanjutan.

“Tugas kami adalah menjaga mutu. Melalui pendampingan petugas Kemenkes di lapangan, akhirnya terbit sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tersebut,” ujar Wamenkes Benjamin.

Ia menjelaskan bahwa Kemenkes bekerja sama erat dengan Badan Gizi Nasional serta Dinas Kesehatan daerah untuk memantau proses produksi makanan secara real-time, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Pendekatan ini dinilai efektif untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Benjamin menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi bagi dapur yang belum memenuhi persyaratan. Apabila ditemukan fasilitas yang tidak layak atau hasil uji laboratorium yang meragukan, pengelola dapur diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum diizinkan kembali beroperasi.

“Ini penting karena kita melayani 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Angka ini sangat besar, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh main-main,” tegasnya.

Dengan percepatan sertifikasi dan pengawasan ketat lintas kementerian, pemerintah optimistis Program MBG dapat berjalan semakin profesional, higienis, dan berkelanjutan. Sertifikasi dapur SPPG tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi jaminan negara bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman, sehat, dan berkualitas.

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai kebijakan strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikasi higiene menjadi standar utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau penyedia MBG dinyatakan mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Penetapan standar ini dilakukan untuk memastikan setiap makanan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan memenuhi prinsip kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“SLSH ini menjadi salah satu cara dalam pengetatan yang dilakukan pemerintah guna menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan makanan bergizi gratis.” tutur Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

Penekanan pada sertifikasi higiene merupakan respons terhadap skala program MBG yang sangat luas dan melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan, dapur produksi, hingga jalur distribusi ke sekolah, fasilitas pendidikan, dan titik layanan lainnya. Dengan jutaan porsi makanan disiapkan setiap hari, aspek keamanan pangan menjadi elemen krusial agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru.

Sertifikasi higiene dalam program MBG mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian makanan. Setiap dapur MBG diwajibkan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat, termasuk kebersihan lingkungan kerja, peralatan masak, sistem pengelolaan limbah, serta kesehatan dan kebersihan tenaga pengolah makanan.

Standar ini disusun untuk meminimalkan potensi kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan konsumen. Pemerintah juga memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan ribuan dapur SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mendaftar atau dapur akan ditutup (suspend).

“Saya minta Anda para mitra segera mendaftar atau kalau ketahuan belum mendaftar, kami akan suspend. Silahkan menangis karena Rp 6 juta dalam satu hari akan hilang,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Melalui penerapan standar higiene yang ketat dan pengawasan berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pangan dan gizi nasional.

Oleh: Yasir Gema Wirawan)*

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi Masyarakat melalui program MBG, khususnya bagi 55,1 juta penerima manfaat setiap harinya. Angka ini merupakan lonjakan signifikan dari target awal yang hanya sebesar 6 juta orang. 

Meningkatnya cakupan penerima manfaat MBG ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa distribusi makanan yang diberikan tidak hanya cukup, tetapi juga aman, bergizi, dan higienis. Dalam hal ini, sertifikasi higiene menjadi jaminan penting untuk menjamin kualitas pangan yang diterima oleh masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Oktavianus, menegaskan bahwa pengawasan menjadi salah satu peran utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam pelaksanaan program MBG. Kemenkes bekerjasama dengan dinas kesehatan daerah untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan yang ketat. 

Salah satu instrumen penting dalam pengawasan ini adalah sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi penanda bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi syarat untuk memproduksi makanan yang aman dikonsumsi.

Hingga saat ini, 4.535 SPPG telah berhasil lulus sertifikasi, sebuah pencapaian yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan awal pelaksanaan program yang hanya dimulai dengan 38 dapur yang bersertifikat. Peningkatan jumlah SPPG yang terverifikasi ini mencerminkan upaya keras pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat terjaga dengan baik.

Setiap dapur yang ingin memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus melalui serangkaian pemeriksaan yang mencakup uji laboratorium dan penilaian menyeluruh terhadap kebersihan dapur, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan yang diterapkan. Proses ini memakan waktu lebih dari satu minggu untuk memastikan bahwa dapur memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa dengan lonjakan penerima manfaat yang kini mencapai 55,1 juta orang, standar keamanan pangan tidak boleh dibiarkan longgar. Oleh karena itu, sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan besar, yakni “zero accident” atau tidak ada insiden keracunan pangan.

Dalam situasi terkini, upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan melalui sertifikasi higienis ini sangat relevan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Seiring dengan target penerima manfaat yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada 2026, pemerintah semakin memperkuat dan menambah ketat pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG. Setiap dapur yang tidak memenuhi standar diharuskan melakukan perbaikan dan akan dikenakan sanksi, bahkan bisa ditutup jika tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

Program MBG memang bukan hanya soal memastikan masyarakat menerima makanan gratis. Program ini juga merupakan upaya yang strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk mendukung keberlanjutan program MBG sepanjang 2026. Dana ini akan memastikan program dapat terus berlanjut, dengan alokasi yang terukur dan tepat sasaran.

Dengan anggaran sebesar itu, selain memastikan penerima manfaat yang semakin banyak, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Pembayaran operasional kepada SPPG dilakukan di awal, memberikan jaminan arus kas yang stabil bagi pelaksana program, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, menurut Airlangga, program MBG diprediksi dapat menyerap hingga tiga juta tenaga kerja dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 7 persen, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, tak hanya dalam hal pendanaan dan penguatan ekonomi, pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan pangan juga tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan ketat yang dilakukan Kemenkes dan BGN telah membawa hasil yang positif. Insiden keracunan pangan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian utama, kini menunjukkan penurunan yang signifikan. 

Bahkan, pada bulan Desember 2025, tercatat hanya ada 12 kejadian keracunan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode awal pelaksanaan program MBG. Tren insiden keracunan yang menurun ini merupakan indikasi bahwa sistem pengawasan dan perbaikan yang terus dilakukan telah membuahkan hasil yang baik.

Sertifikasi higiene, dalam hal ini, menjadi pengawal utama bagi keberhasilan program MBG. Dengan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, dapur SPPG dapat dipastikan memenuhi standar yang sangat ketat, sehingga masyarakat yang menerima manfaat program ini dapat merasa aman dan yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak hanya bergizi, tetapi juga aman bagi kesehatan mereka. Terlebih lagi, dengan dukungan anggaran yang besar dan pengawasan yang ketat, program MBG ini akan terus diperkuat seiring dengan meningkatnya cakupan dan penerima manfaat di masa depan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Pangan

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan aspek higienitas dapur sebagai fondasi utama keberlanjutan program. Sertifikasi higienis dapur MBG dipandang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kesehatan penerima manfaat, serta membangun kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, pemerintah memastikan bahwa setiap dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan harus memenuhi standar kebersihan yang ketat, mulai dari pengolahan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang menyampaikan bahwa kualitas gizi dan keamanan pangan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam Program MBG. Menurutnya, makanan bergizi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila proses penyajiannya mengabaikan prinsip higienitas. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional mendorong penerapan sertifikasi dapur secara konsisten sebagai bentuk perlindungan terhadap penerima manfaat, sekaligus sebagai upaya menjaga kredibilitas program di mata masyarakat. Dadan Hindayana menilai bahwa kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting, sehingga setiap potensi risiko harus dikelola sejak awal melalui standar yang terukur dan dapat diawasi.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi higienis dapur MBG dilakukan melalui sinergi lintas sektor, khususnya dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Peran Dinkes menjadi krusial karena memiliki kewenangan teknis dalam penilaian sanitasi pangan, pengawasan dapur, serta edukasi bagi pengelola dan tenaga masak. Pemerintah daerah juga dilibatkan secara aktif untuk memastikan bahwa standar nasional dapat diterapkan secara adaptif sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, tanpa mengurangi prinsip dasar keamanan pangan.

Dukungan pemerintah daerah tidak hanya tercermin dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola dapur. Melalui pendampingan teknis, pelatihan kebersihan, dan penyesuaian sarana prasarana, dapur MBG diarahkan agar mampu memenuhi standar higienis secara berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih agar sertifikasi tidak dipahami sebagai beban, melainkan sebagai proses pembelajaran dan peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pelaksana di tingkat lokal.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa keamanan pangan merupakan bagian integral dari upaya preventif kesehatan masyarakat. Ia berpandangan bahwa Program MBG memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan generasi penerus, sehingga pengawasan higienitas dapur harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan Dinas Kesehatan daerah dalam sertifikasi dapur MBG merupakan langkah tepat untuk memastikan bahwa standar kesehatan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Budi Gunadi Sadikin juga menilai bahwa penguatan standar higienitas akan mencegah munculnya isu kesehatan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, pemerintah memandang sertifikasi higienis sebagai bagian dari tata kelola program yang akuntabel. Setiap dapur yang terlibat dalam MBGdiharapkan memiliki rekam jejak kepatuhan terhadap standar sanitasi, termasuk pengelolaan limbah, kebersihan peralatan, serta kesehatan tenaga pengolah makanan. Dengan sistem yang tertata, pengawasan dapat dilakukan secara berkala dan transparan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai penjamin kualitas layanan publik.

Kepercayaan publik menjadi isu sentral dalam pelaksanaan Program MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat. Pemerintah menyadari bahwa perhatian masyarakat terhadap kualitas makanan yang disediakan sangat tinggi, terutama menyangkut aspek kebersihan dan keamanan. Oleh karena itu, sertifikasi higienis dapur diposisikan sebagai alat komunikasi kebijakan yang menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat. Ketika standar diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan baik, kepercayaan publik dapat terjaga dan bahkan diperkuat.

Sinergi antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan daerah, dan pemerintah daerah mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program nasional. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari perumusan kebijakan, pengawasan teknis, hingga implementasi di lapangan. Pemerintah menilai bahwa kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa sertifikasi higienis dapur MBG tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain aspek teknis, pemerintah juga mendorong peningkatan kesadaran pengelola dapur mengenai pentingnya higienitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Dengan pemahaman tersebut, pengelola dapur diharapkan memiliki komitmen internal untuk menjaga standar kebersihan, bukan semata-mata karena kewajiban administratif. Pemerintah melihat bahwa perubahan perilaku ini akan memperkuat keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, komitmen terhadap sertifikasi higienis dapur MBG mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola program berbasis kepentingan publik. Dengan dukungan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, standar higienitas tidak hanya menjadi persyaratan teknis, tetapi juga simbol tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan yang terukur, kolaboratif, dan transparan, pemerintah optimistis Program MBG dapat terus berjalan dengan dukungan publik yang kuat dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, terutama para lansia terlantar. Pemberian porsi nutrisi khusus bagi lansia dinilai dapat membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka di usia senja.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, program MBG akan menyasar lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 100.000 lansia yang masuk kategori penerima manfaat. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring pemutakhiran data oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk lansia terlantar usia di atas 75 tahun ada lebih dari 100 ribu. Memang belum banyak dan masih kami proses,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, program ini telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Selain bantuan makanan bergizi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan melalui para care giver atau pengasuh.

“Sudah disetujui Presiden. Jadi selain mengantarkan makanan bergizi, para pengasuh juga akan memberikan perawatan dan pendampingan, karena rata-rata lansia ini hidup sendiri,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, pendekatan layanan ini merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih holistik. Pemenuhan gizi dianggap tidak cukup hanya dengan memberikan kalori, tetapi harus memastikan lansia menerima nutrisi lengkap sesuai kebutuhan kesehatannya.

“Ini adalah langkah penting menuju peningkatan kualitas hidup kelompok rentan di Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan turut memperkuat peran keluarga sebagai pendamping utama lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI, dr Imran Pambudi, MPHM, menjelaskan bahwa mayoritas pendamping lansia di Indonesia masih berasal dari anggota keluarga.

“Lebih dari 80 persen caregiver lansia di Indonesia adalah keluarga. Berbeda dengan di Amerika dan Eropa,” kata Imran.

Oleh karena itu, Kemenkes mendorong edukasi kesehatan lansia tidak hanya untuk pendamping profesional, tetapi terutama bagi keluarga yang merawat lansia di rumah. Menurut Imran, budaya Asia yang menempatkan keluarga sebagai pusat dukungan membuat peran ini sangat penting.

“Kita perlu sosialisasi karena sebagian besar mereka mengurus lansia. Meski nursing home di sini bagus, budaya kita tidak seperti itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, keluarga di banyak negara Asia, termasuk Indonesia dan China, cenderung enggan menitipkan orang tua di tempat perawatan.

“Keluarga memiliki peran sentral baik secara fisik, emosional, maupun sosial,” ucapnya.

Pemerintah berharap porsi nutrisi MBG yang dipadukan dengan pendampingan keluarga dan care giver dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi lansia. Dengan dukungan ini, kualitas hidup para lansia diharapkan meningkat secara signifikan.

Jakarta – Pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang pada akhir 2026 sebagai bagian dari penguatan perlindungan pangan nasional. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menempatkan kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan sosial pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya bahwa target tersebut dapat tercapai, mengingat capaian MBG hingga awal 2026 telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat. Hal itu disampaikan Presiden saat peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur. Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola program berskala besar secara efektif.

“Insya Allah, saya percaya dan yakin, akhir Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat. Negara lain seperti Brasil mencapai 41 juta dalam 11 tahun, sementara Indonesia sudah 58 juta dalam satu tahun,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyoroti dampak global dari program tersebut. Menurutnya, sejumlah negara dan organisasi internasional kini menjadikan Indonesia sebagai studi kasus dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

“Kita memberi makan 58 juta orang setiap hari, termasuk ibu hamil dan lansia yang makanannya diantar langsung ke rumah. Ini capaian yang sebelumnya dianggap tidak mungkin,” kata Presiden.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos telah menyiapkan MBG khusus bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun serta penyandang disabilitas. Program ini diperkirakan menjangkau lebih dari 100 ribu lansia dan sekitar 36 ribu penyandang disabilitas pada tahap awal.

“MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah disetujui Presiden. Selain makanan bergizi, kami juga menyiapkan care giver atau pengasuh yang akan memberikan perawatan, karena sebagian besar lansia tersebut hidup sendiri,” ucap Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, layanan MBG untuk lansia dan disabilitas merupakan transformasi dari program permakanan yang telah ada sebelumnya. Namun, pendekatan saat ini diperkuat dengan standar pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Ini bentuk transformasi layanan sosial agar lebih bermartabat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan terkait pengembangan MBG, termasuk perluasan sasaran bagi kelompok rentan lainnya.

“Pemerintah selalu membuka diri terhadap usulan dan catatan dari masyarakat agar tidak ada kelompok yang terlewat dalam program-program perlindungan sosial,” tuturnya.

Dengan target ambisius dan dukungan lintas kementerian, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, serta mendorong keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh: Lilis Anggina Sari*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalammembangun kesejahteraan sosial yang inklusif melaluipenyiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilengkapi dengan pendampingan bagi lansia. Kebijakanini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara utuhdalam menjawab tantangan peningkatan kualitas hidupwarga lanjut usia, khususnya mereka yang berada dalamkondisi rentan. Di tengah meningkatnya jumlah penduduklansia, langkah pemerintah ini menunjukkan keberpihakanyang jelas terhadap kelompok usia lanjut sebagai bagianpenting dari pembangunan nasional yang berkeadilan.

Program MBG bagi lansia bukan sekadar perluasansasaran bantuan pangan, melainkan sebuah transformasikebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatankualitas hidup secara menyeluruh. Pemerintah memahamibahwa persoalan lansia tidak hanya berkaitan denganpemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga menyangkutaspek kesehatan, perawatan, dan keberlanjutan hidupsehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran pendamping ataucaregiver dalam skema baru MBG menjadi terobosanpenting yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagaifondasi kebijakan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MBG bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas telah memperoleh persetujuanPresiden Prabowo Subianto dan ditargetkan menjangkaulebih dari 100 ribu penerima manfaat. Dukungan penuhdari Presiden menunjukkan bahwa program ini merupakanprioritas nasional yang dirancang secara serius dan berjangka panjang. Dengan jaminan makanan bergizi dua kali sehari, pemerintah berupaya memastikan bahwalansia tetap mendapatkan asupan nutrisi yang memadaiuntuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan di usialanjut.

Pendekatan yang dilakukan Kementerian Sosial melaluiMBG plus pendampingan mencerminkan perubahanparadigma dalam kebijakan sosial. Program permakananyang sebelumnya telah berjalan kini ditingkatkan menjadilayanan yang lebih komprehensif dengan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Pendampinganharian oleh caregiver tidak hanya membantu dalam halperawatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perhatian, dan kepedulian sosial yang sangat dibutuhkanoleh lansia yang hidup sendiri. Dengan demikian, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tetapisebagai mitra kehidupan bagi warganya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besarpemerintah dalam memasuki fase penajaman dan perluasan dampak kebijakan sosial pada 2026. Kementerian Sosial menempatkan MBG lansia dan disabilitas sebagai agenda baru yang melengkapiberbagai transformasi kebijakan lainnya, mulai daripenguatan bantuan sosial berkelanjutan, revitalisasi pusatkesejahteraan sosial, hingga pengembangan care economy. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuksaling terhubung dan memperkuat satu sama lain dalammenciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh.

Pemerintah juga menunjukkan keterbukaan dan sikapresponsif terhadap masukan publik dalampenyempurnaan program MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintahmembuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untukmemberikan saran dan catatan terkait pelaksanaanprogram-program sosial. Sikap ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan adaptif, di mana kebijakan tidak berjalan secara sepihak, melainkan terusdisempurnakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Perluasan cakupan MBG yang diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 115 Tahun 2025 semakin menegaskankeseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhangizi bagi seluruh kelompok rentan. Selain lansia dan penyandang disabilitas, anak usia sekolah yang putussekolah juga resmi masuk dalam daftar penerimamanfaat. Kebijakan ini memperlihatkan keberanianpemerintah untuk menutup celah-celah perlindungansosial dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam konteks pelaksanaan di daerah, koordinasi lintaslembaga terus diperkuat untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah pusatmendorong sinergi antara Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta satuan pelayananpemenuhan gizi. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan tenaga ahli gizi menjadi landasan pentingagar makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhanspesifik lansia dan penyandang disabilitas, sekaligusmenjaga standar kualitas layanan.

Program MBG plus pendampingan bagi lansia juga memiliki dampak strategis dalam jangka panjang. Denganmenjaga kondisi gizi dan kesehatan lansia sejak dini, pemerintah turut berkontribusi dalam menekan risikopenyakit kronis dan ketergantungan layanan kesehatanyang lebih mahal di kemudian hari. Investasi sosial initidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga pada ketahanan sistem kesehatan nasionaldan kesejahteraan keluarga secara luas.

Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah MenyiapkanMBG Plus Pendampingan untuk Lansia merupakanlangkah progresif yang patut diapresiasi. Program inimenegaskan bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia di setiap tahapusia. Dengan pendekatan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan, MBG lansia menjadi simbol kehadirannegara yang peduli, adil, dan bertanggung jawab dalammenjaga martabat warganya hingga usia lanjut.

*Penulis merupakan Konsultan Program PerlindunganSosial

[ed]

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kini mulai menyasar kelompok lansia mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan kelompok usia lanjut memperoleh akses pangan bergizi yang berkelanjutan. Selama ini, MBG lebih dikenal sebagai intervensi gizi untuk anak-anak, namun perluasan sasaran kepada lansia menunjukkan pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh dan berkeadilan lintas generasi.

Program MBG bagi lansia dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan spesifik usia lanjut. Asupan makanan tidak hanya memperhatikan kecukupan kalori, tetapi juga keseimbangan zat gizi makro dan mikro yang sesuai dengan kondisi fisiologis lansia. Menu yang disiapkan memperhitungkan tekstur makanan agar mudah dikonsumsi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perluasan MBG tidak dilakukan secara seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik penerima manfaat.

Sambutan positif terhadap kebijakan ini juga muncul karena MBG dinilai mampu meringankan beban ekonomi keluarga. Banyak lansia yang bergantung pada anggota keluarga atau hidup dengan pendapatan terbatas. Ketersediaan makanan bergizi secara rutin membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan lansia tetap memperoleh asupan yang layak. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program gizi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakanpemerintah akan memberikan MBG untuk lebih dari 100.000 lansia berusia di atas 75 tahun dan 36.000 penyandang disabilitas pada 2026. Selain memberikan paket makanan senilai Rp15.000 per porsi itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyediakan pengasuh (caregiver) untuk merawat para lansia.Pemerintah menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi merupakan bagian dari strategi pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Selain aspek ekonomi, manfaat kesehatan menjadi sorotan utama. Pemenuhan gizi yang baik pada lansia berkontribusi pada pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan seimbang juga berperan dalam menjaga fungsi kognitif, mengurangi risiko frailty, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, MBG bagi lansia memiliki potensi jangka panjang dalam menekan beban pembiayaan kesehatan nasional melalui upaya promotif dan preventif.

Implementasi MBG untuk lansia juga mendorong sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, dapur umum, serta pelaku usaha lokal untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif dan tepat sasaran. Keterlibatan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan dan pengolahan makanan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. 

Dari sisi sosial, program ini memperkuat nilai kepedulian dan penghormatan terhadap lansia. Masyarakat melihat bahwa negara hadir tidak hanya untuk generasi muda, tetapi juga bagi mereka yang telah berkontribusi sepanjang hidupnya. Hal ini menumbuhkan rasa keadilan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Lansia yang mendapatkan perhatian melalui program MBG cenderung merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan psikologis mereka.

Perluasan MBG juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip no one left behind. Dengan memasukkan lansia sebagai kelompok penerima manfaat, kebijakan ini memastikan bahwa pembangunan gizi tidak bersifat eksklusif. Upaya pemenuhan gizi lintas usia menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sejak dini hingga usia lanjut. Pendekatan siklus hidup ini memperlihatkan visi jangka panjang pemerintah dalam pembangunan manusia.

Dalam pelaksanaannya, kualitas menjadi perhatian utama. Standar gizi dan keamanan pangan diterapkan secara ketat untuk memastikan makanan yang diterima lansia aman dan bermanfaat. Pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi. Hal ini penting mengingat lansia memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap penyakit akibat pangan. 

Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge mengatakan pihaknya menyambut hal baik program ini, dengan catatan ada beberapa aspek penting dalam pemberian MBG pada lansia yang harus diperhatikan. Misalnya tekstur, rasa, dan cara pemberian MBG oleh caregiver nya.

Tantangan tentu masih ada, terutama terkait distribusi di wilayah terpencil dan keberagaman kondisi lansia. Namun, respon positif masyarakat menunjukkan bahwa program ini memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme pelaksanaan, memperluas cakupan, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan di lapangan. 

Ke depan, perluasan MBG bagi lansia diharapkan dapat terintegrasi dengan layanan kesehatan primer dan program kesejahteraan sosial lainnya. Sinergi ini memungkinkan pemantauan status gizi dan kesehatan lansia secara lebih komprehensif. Dengan data yang terintegrasi, intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, termasuk penyesuaian menu bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Pendekatan holistik ini akan memperkuat efektivitas program dalam jangka panjang.

Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan telah menampung usulan program MBG lansia, yang juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut, dan memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peran kilang dalam negeri, terutama melalui revitalisasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Langkah tersebut merupakan strategi utama untuk menggantikan impor bahan bakar seperti solar dan avtur serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini telah mengumumkan kebijakan baru untuk menyetop impor solar bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026.

“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak ada lagi,” tegas Bahlil.

Dengan demikian, bila masih terdapat kargo-kargo solar yang masuk ke Indonesia pada Januari-Februari 2026, maka solar tersebut adalah sisa impor di tahun 2025. Bahlil menekankan, Presiden Prabowo Subianto sudah bertitah agar pemerintah memaksimalkan keberadaan Kilang Balikpapan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri.

“Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” tambahnya.

Selain solar, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor avtur mulai 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk penguatan ketahanan energi nasional.

“Jadi 2027 insya Allah kita tidak lagi melakukan impor avtur. Ke depan, atas perintah Bapak Presiden, kita hanya akan mengimpor crude (bahan baku minyak mentah) saja,” jelas Bahlil.

Bahlil yakin jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, berbagai tekanan akibat impor energi bisa ditekan secara signifikan. Dampaknya bukan hanya pada penghematan devisa, tetapi juga pada penguatan industry pengolahan minyak nasional.

“Kalau ini mampu kita lakukan, maka tekanan-tekanan tambahan akibat impor akan semakin tipis,” pungkas Bahlil.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah meresmikan RDMP Kilang Balikpapan pada Senin (12/1) lalu, dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp 123 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar yang pernah dikerjakan di Indonesia dan dianggap sebagai tonggak penting dalam memperkuat hilirisasi sektor minyak dan gas bumi (migas).

Presiden Prabowo mengatakan, pembangunan infrastruktur energi berskala besar merupakan keharusan bagi sebuah negara yang ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi secara ekonomi.

“Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau masih tergantung pangan dan energi dari luar. Kebutuhan energi harus bisa kita hasilkan sendiri,” kata Prabowo dalam sambutannya.