Oleh: Juana Syahril)*

Pemulihan pascabencana banjir di Aceh tidak hanya menjadi agenda kemanusiaan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kohesi sosial masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga pemulihan aktivitas ekonomi warga terdampak. Di tengah upaya tersebut, masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan sikap dengan menempatkan kepentingan kemanusiaan dan persatuan di atas kepentingan lain.

Namun demikian, proses pemulihan yang sedang berjalan sempat diwarnai kemunculan simbol-simbol konflik lama yang berpotensi mengganggu stabilitas dan harmoni sosial. Munculnya kembali simbol separatis di ruang publik pascabencana dinilai tidak sejalan dengan semangat kebersamaan yang tengah dibangun. Dalam situasi darurat kemanusiaan, perhatian seluruh elemen bangsa seharusnya terfokus pada keselamatan warga dan percepatan pemulihan, bukan pada isu-isu yang dapat memecah persatuan.

Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari mengatakan bahwa pemulihan banjir Aceh seharusnya menjadi momentum konsolidasi nasional. Menurutnya, saat masyarakat masih berjuang menghadapi dampak bencana, ruang publik perlu dijaga agar tetap kondusif dan bebas dari simbol-simbol yang dapat memicu kegaduhan. Ia memandang bahwa kebangkitan simbol separatis di tengah penderitaan rakyat tidak mencerminkan empati dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Lebih lanjut, Noor Azhari menilai bahwa bencana alam seharusnya menyatukan, bukan memecah. Ketika warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan masih berada di pengungsian, prioritas utama adalah kerja-kerja kemanusiaan yang nyata. Aksi simbolik yang mengarah pada politik identitas justru berpotensi mengalihkan perhatian aparat, relawan, dan pemerintah dari tugas utama mereka, yakni menyelamatkan nyawa serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Menurutnya, masyarakat Aceh telah menunjukkan sikap dewasa dengan menolak narasi yang berpotensi memecah belah. Penolakan terhadap kebangkitan simbol separatis menjadi bukti bahwa masyarakat lebih mengutamakan stabilitas dan persatuan demi keberhasilan pemulihan. Ia juga menekankan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang rekonsiliasi dan perdamaian, sehingga menjaga suasana kondusif merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam kerangka menjaga stabilitas tersebut, Noor Azhari mendorong aparat keamanan untuk bertindak secara proporsional dan persuasif, namun tetap tegas. Penanganan yang mengedepankan pendekatan humanis dinilai penting agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa ruang kemanusiaan tidak disalahgunakan. Ketegasan yang berimbang diyakini dapat menjaga ketertiban umum dan mendukung kelancaran proses pemulihan.

Ia juga menekankan bahwa solidaritas sosial harus menjadi nilai utama dalam fase pascabencana. Gotong royong, kepedulian antarwarga, serta kolaborasi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat sipil merupakan fondasi penting dalam membangun kembali Aceh. Dengan menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi, pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa kebangsaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Wiratmadinatamengatakan masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk provokasi. Ia menilai bahwa situasi pascabencana merupakan kondisi yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mendorong agenda tertentu. Oleh karena itu, fokus masyarakat dan pemerintah harus tetap tertuju pada pemulihan dan kesejahteraan korban bencana.

Wiratmadinata menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik praktis yang tidak jelas arah dan tujuannya justru berpotensi memperburuk keadaan. Menurutnya, pihak yang diuntungkan dari situasi tersebut bukanlah korban bencana, melainkan para provokator yang bermain di balik layar. Kesadaran kolektif untuk menolak provokasi menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas Aceh.

Ia juga menilai bahwa pemulihan banjir Aceh dapat menjadi contoh bagaimana bencana justru memperkuat persatuan. Ketika seluruh elemen masyarakat bersatu, mengesampingkan perbedaan, dan bekerja bersama untuk kepentingan kemanusiaan, proses pemulihan akan berjalan lebih cepat dan efektif. Sikap ini mencerminkan kematangan sosial dan komitmen terhadap perdamaian yang telah lama terbangun.

Dengan demikian, pemulihan banjir Aceh tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat persatuan dan ketahanan sosial. Penolakan masyarakat terhadap kebangkitan simbol separatis menjadi sinyal kuat bahwa Aceh memilih jalan damai, solidaritas, dan kebersamaan. Momentum ini diharapkan dapat terus dijaga agar Aceh bangkit lebih kuat, bersatu, dan sejahtera..

Pemulihan pascabencana juga membuka ruang refleksi bersama bahwa persatuan merupakan modal utama dalam menghadapi krisis. Banjir yang melanda Aceh telah menunjukkan bahwa solidaritas lintas kelompok, latar belakang, dan kepentingan menjadi kekuatan nyata di lapangan. Kehadiran relawan, aparat, organisasi masyarakat, dan pemerintah yang bekerja bersama menjadi gambaran bahwa kebersamaan lebih bermakna daripada simbol atau narasi yang berpotensi memecah belah. Dalam situasi seperti ini, persatuan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak demi keselamatan dan masa depan masyarakat Aceh.

Momentum pemulihan ini juga diharapkan menjadi titik penguatan komitmen kolektif untuk menjaga Aceh tetap damai dan stabil. Penolakan masyarakat terhadap kebangkitan simbol separatis menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dicapai dalam suasana aman dan harmonis. Dengan menjaga fokus pada kemanusiaan, memperkuat kepercayaan antarwarga, serta mendukung langkah pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, Aceh memiliki peluang besar untuk bangkit lebih tangguh. Persatuan yang terawat di tengah bencana menjadi fondasi kuat bagi Aceh untuk melangkah maju dan menatap masa depan yang lebih baik.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta – Digitalisasi pengawasan internal di kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi serta memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggarisbawahi pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas birokrasi di era modern.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan jawaban terhadap tantangan pengawasan di lingkungan pemerintahan. “Pencegahan korupsi yang efektif harus dimulai dengan penguatan pengawasan internal kementerian, terutama guna menutup berbagai potensi kebocoran,” ujar Fitroh.

Menurut Fitroh, penguatan sistem digital di Itjen dan K/L menjadi instrumen penting untuk mendeteksi serta mengatasi risiko penyimpangan sejak dini. Langkah ini menghadirkan proses administrasi yang lebih transparan dan meminimalkan interaksi yang rawan penyalahgunaan.

penguatan pengawasan berbasis teknologi merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi di sektor kebudayaan. Menurutnya, integritas harus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari, bukan sekadar slogan.

“Budaya antikorupsi menjadi jembatan antara nilai-nilai kebudayaan dan pemanfaatan teknologi, terutama di tengah berkembangnya modus korupsi yang semakin kompleks,” ujar Fadli.

Ia menambahkan, pengawasan berbasis sistem akan mempersempit ruang penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi pengawasan sekaligus memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.

Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan Fryda Lucyana menyampaikan bahwa penerapan Sistem Aplikasi Monitoring Anti-Fraud (SAMAN) menjadi bukti nyata komitmen kementeriannya dalam memperkuat pengawasan berbasis digital. Sistem tersebut dirancang untuk mendeteksi potensi penyimpangan sekaligus membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

“Penguatan pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi kinerja menjadi upaya berkelanjutan guna mencegah korupsi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” terang Fryda.

Ia meyakini penerapan Saman menjadi langkah awal untuk mendeteksi berbagai potensi modus tindak pidana korupsi, sekaligus mendorong aparatur menginternalisasi nilai-nilai integritas melalui inovasi yang adaptif terhadap tantangan birokrasi saat ini.

Jakarta – Pengawasan digital kini menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi sejak dini.

Dalam hal ini, penegakan hukum dinilai belum cukup untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pengawasan internal dengan pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu memicu kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia.

Sebagai contoh, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) telah meluncurkan Sistem Aplikasi Monitoring Anti-Fraud (SAMAN) untuk memperkuat peran strategis Inspektorat Jenderal (Itjen) di Kemenbud.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, dengan penerapan teknologi informasi, proses administratif lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, inovasi good governance dapat meningkatkan akses informasi publik.

“Inspektorat Jenderal Kemenbud berperan sebagai pengawas internal, dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan bersih dan bebas korupsi,” ungkapnya.

Fitroh menilai, pencegahan korupsi akan efektif bila dimulai dengan penguatan pengawasan internal kementerian/Lembaga. Upaya ini bisa menutup potensi kebocoran di tengah tantangan era disrupsi.

Senada, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menegaskan bahwa penguatan pengawasan berbasis teknologi merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi di sektor kebudayaan. Menurut dia, integritas harus hadir bukan hanya sekadar slogan, tetapi juga tercermin dalam praktik kerja sehari-hari.

“Budaya antikorupsi menjadi jembatan antara nilai-nilai kebudayaan dan pemanfaatan teknologi, terutama di Tengah berkembangnya modus korupsi yang semakin kompleks,” ujar Fadli.

Jakarta – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

Mahfud menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen politik kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terbukti dari isi pidato, kampanye, dan visi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.

“Kalau komitmen dimaknai sebagai pernyataan dan janji, maka komitmen Presiden Prabowo sangat kuat. Hampir setiap hari pidatonya berisi ancaman kepada koruptor dan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan,” ujar Mahfud.

Dalam buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo tahun 2022 itu sudah ditegaskan bahwa hukum dan keadilan adalah syarat utama keberlanjutan negara. Mahfud pun memuji pemerintahan Presiden Prabowo yang berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

Namun ia juga memberi masukkan terkait aspek-aspek yang perlu diperbaiki di lapangan. Salah satunya, lanjut Mahfud, ialah bagaimana perkara ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tuntas dan jelas.

Untuk diketahui, pada 24 Desember 2025 lalu, Presiden Prabowo Kembali menegaskan langkahnya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Ia rela berkorban, bahkan siap mati demi rakyat Indonesia demi memberantas korupsi.

Presiden Prabowo menganggap praktik korupsi sebagai ancaman terhadap kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, negara tidak main-main untuk memberantas korupsi.

“Kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama memberantas tindak pidana korupsi. Ia menganggap korupsi sebagai ancaman terhadap kesejahteraan bangsa.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya relah berkorban bahkan sampai mati demi rakyat Indonesia demi memberantas korupsi di tanah air. “Kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” ujar Prabowo.

Diketahui, pada 24 Desember 2025 lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan hasil sitaan uang negara senilai Rp6,6 triliun. Uang tersebut merupakan hasil kerja Satuan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Bersama Kejagung.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti baiknya kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, serta komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mencerminkan bahwa negara tidak pernah main-main dalam hal pemberantasan korupsi.

Atas komitmen tersebut, eks Menkopolhukam, Mahfud MD memuji komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan anti korupsi di Indonesia sepanjang 2025. Hal itu terbukti dari pidato, kampanye, hingga visi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.

Dalam buku yang ditulis Presiden Prabowo itu, lanjut Mahfud, turut menegaskan bahwa hukum dan keadilan adalah syarat utama keberlanjutan negara.

“Kalau komitmen dimaknai sebagai pernyataan dan janji, maka komitmen Presiden Prabowo sangat kuat. Hampir setiap hari pidatonya berisi ancaman kepada koruptor dan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan,” ungkap Mahfud.

Oleh: Naura Yuninda )*

Pengelolaan aset negara terus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah kompleksitas aset strategis yang tersebar di berbagai sektor, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara atau Danantara memainkan peran penting dalam memastikan kekayaan negara dikelola secara lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. 

Melalui pendekatan profesional dan tata kelola yang diperkuat, Danantara menjadiinstrumen strategis pemerintah dalam mengoptimalkan nilai aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

Pemerintah memandang efisiensi pengelolaan aset negara bukan sekadar upaya penghematan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. 

Danantara diposisikan sebagai pengelola aset dan investasi negara yang mampu menjembatani kepentingan fiskal, pembangunan, dan investasi. Peran ini memungkinkan negara untuk tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga mengembangkannya secara berkelanjutan melalui skema investasi yang terukur dan akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang profesional dan berorientasi pada hasil nyata. Dalam pandangannya, kekayaan negara yang besar harus dikelola dengan disiplin tinggi agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Melalui Danantara, pemerintah mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal, termasuk dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penekanan pada efisiensi juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya negara memberikan nilai tambah yang jelas bagi perekonomian.

Upaya tersebut berjalan seiring dengan langkah konsolidasi dan penataan pengelolaan aset BUMN. Selama ini, aset-aset negara yang berada di bawah berbagai entitas sering kali belum terkelola secara terkoordinasi. 

Danantara hadir untuk memperkuat integrasi tersebut, sehingga pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih strategis dan terpusat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah meminimalkan pemborosan, memperbaiki struktur portofolio aset, serta meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Dukungan terhadap peran Danantara juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, memandang pengelolaan aset negara melaluiDanantara sebagai peluang untuk meningkatkan kontribusi investasi terhadap penerimaan negara. 

Menurut Edhie, dengan modal dan aset yang dikelola secara profesional, Danantaramemiliki potensi besar untuk menghasilkan laba dan dividen yang berkelanjutan. Pandangan tersebut mencerminkan optimisme bahwa pengelolaan aset negara yang efisien dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah tanpa harus menambah beban anggaran.

Selain aspek keuangan, penguatan tata kelola menjadi fondasi utama dalam strategiDanantara. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menekankan pentingnya pembangunan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia dalam memastikan keberhasilan pengelolaan aset negara. 

Pentingnya pembangunan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia ini, menempatkan profesionalisme, manajemen risiko, dan transparansi sebagai prinsip utama dalam setiap keputusan investasi. Dengan demikian, pengelolaan aset negara tidak hanya bergantung pada besarnya nilai aset, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya.

Dalam praktiknya, Danantara juga berperan sebagai penghubung antara potensi domestik dan peluang investasi global. Pemerintah mendorong sinergi antaraDanantara dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan mitra internasional, untuk memperluas akses pendanaan serta mempercepat alih teknologi. Kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia dalam peta investasi global dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

Efisiensi pengelolaan aset negara yang didorong melalui Danantara turut berdampakpada penguatan BUMN. Melalui penataan struktur organisasi dan portofolio aset, BUMN diharapkan menjadi lebih adaptif terhadap dinamika pasar serta mampu meningkatkan daya saingnya. Pemerintah melihat langkah ini sebagai bagian dari reformasi struktural yang bertujuan menciptakan BUMN yang sehat, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Lebih jauh, pengelolaan aset negara yang efisien memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. Hasil dari investasi yang dikelola dengan baik dapat dialokasikan kembali untuk membiayai program-program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, efisiensi aset tidak hanya berdampak pada neraca keuangan negara, tetapi juga berkontribusi langsung pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi nasional, optimalisasi peran Danantarajuga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Konsistensi dalam pengelolaan aset negara yang efisien dan terukur menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem ekonomi yang tangguh, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan jangka panjang secara berkelanjutan.

Langkah pemerintah melalui Danantara mencerminkan pendekatan yang visioner dalam mengelola kekayaan negara. Fokus pada efisiensi, tata kelola yang kuat, dan orientasi jangka panjang menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai strategi pembangunan yang integral. 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, legislatif, dan para profesional di dalamnya, Danantara menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan memastikan bahwa aset negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Febri Hidayat )*

Upaya pemerintah memperkuat pengelolaan aset negara terus diarahkan pada penciptaan efisiensi yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi jangka Panjang. Oleh karena itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kekayaan negara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi juga berkembang secara produktif dan terarah.

Pembentukan dan penguatan peran Danantara mencerminkan kehendak pemerintahuntuk mengambil kendali yang lebih besar dalam pengelolaan investasi nasional. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Mohamad Hekal, memandang langkah tersebut sebagai upaya negara untuk bersikap lebih mandiri dalam menarik dan mengelola investasi, tanpa terus bergantung pada arus modal eksternal yang bersifat oportunistik. 

Oleh karena itu, Danantara diharapkan mampu mengonsolidasikan aset dan investasi negara sehingga pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Pandangan tersebut menegaskan bahwa efisiensi aset tidak hanya berkaitan dengan penghematan, tetapi juga dengan keberanian negara dalam mengelola potensi ekonominya sendiri.

Hekal juga menekankan pentingnya menjaga peran Badan Usaha Milik Negara sebagai kontributor utama penerimaan negara melalui dividen. Menurutnya, pengelolaan investasi yang lebih efisien akan menghindarkan BUMN dari praktik pelepasan aset akibat tekanan likuiditas jangka pendek. Sebaliknya, aset negara justru dapat diarahkan untuk memperluas portofolio investasi yang produktif dan berkelanjutan. 

Efisiensi yang didorong pemerintah melalui Danantara juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja dan investasi, bukan sebagai langkah kontraksi ekonomi. Hekal menegaskan bahwa efisiensi harus berorientasi pada hasil yang lebih baik, dengan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara menghasilkan dampak maksimal bagi masyarakat. 

Dari sudut pandang ekonomi makro, kehadiran Danantara dinilai memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan perkembangan aset negara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai Danantara dirancang sebagai organisasi mandiri yang menerima mandat khusus untuk mengelola investasi strategis negara. 

Dengan mandat khusus untuk mengelola investasi strategis negara tersebut, aset negara diharapkan dapat berkembang lebih signifikan, terutama melalui investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, manufaktur berteknologi tinggi, dan ketahanan pangan. 

Yusuf melihat bahwa peran Danantara akan semakin relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Ia menilai target investasi pemerintah hingga 2029, meskipun ambisius, tetap realistis jika melihat tren realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan capaian positif. 

Konsistensi pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mempercayakan pengelolaan aset dan investasi kepadaDanantara sebagai institusi yang terkoordinasi dan profesional. Dengan demikian, efisiensi pengelolaan aset negara tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi pencapaian target pembangunan nasional.

Selain itu, Danantara diharapkan mampu memperluas sebaran investasi ke daerah-daerah yang selama ini kurang diminati investor. Yusuf menilai masih terdapat keraguan investor untuk menanamkan modal di wilayah tertentu akibat berbagai kendala struktural. 

Kehadiran Danantara diharapkan dapat mengurangi persepsi risiko tersebut melalui pengelolaan investasi yang lebih terjamin dan terarah. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Pandangan akademis juga memperkuat posisi Danantara sebagai instrumen efisiensijangka panjang. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Firmansyah, menilai kontribusi utama Danantara tidak terletak pada ekspansi tenaga kerja atau peningkatan belanja jangka pendek. 

Menurut Firman, potensi terbesar justru berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi melalui investasi jangka panjang yang terfokus. Danantara dipandangsebagai platform investasi strategis yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Firmansyah menjelaskan bahwa investasi produktif jangka panjang menjadi mekanisme utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran dana ke sektor infrastruktur, industri pengolahan, energi, dan pangan dinilai memiliki efek penggandayang signifikan. 

Penguatan industri pengolahan, khususnya, diyakini mampu meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, investasi pada teknologi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan produktivitas ekonomi.

Selain investasi, restrukturisasi dan peningkatan disiplin BUMN menjadi mekanisme lain yang dinilai krusial. Firmansyah melihat bahwa pengelolaan aset melalui Danantaradapat mendorong perbaikan tata kelola BUMN sekaligus mengurangi proyek-proyek dengan tingkat pengembalian rendah. 

Dengan pengelolaan yang lebih selektif dan bankable, aset negara dapat diarahkan ke kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dicapai melalui pengurangan biaya, tetapi juga melalui peningkatan kualitas keputusan investasi.

Dalam jangka pendek, kontribusi Danantara terhadap ekonomi riil diperkirakan masih terbatas karena fokus pada penyiapan proyek dan fondasi investasi. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, peningkatan investasi, akumulasi modal, dan kenaikan produktivitas diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pandangan ini memperkuat keyakinan bahwa kebijakan pemerintahmelalui Danantara merupakan investasi strategis untuk masa depan.

Secara keseluruhan, dorongan pemerintah melalui Danantara untuk meningkatkanefisiensi pengelolaan aset negara mencerminkan pendekatan kebijakan yang terukur dan visioner. Dengan dukungan legislatif, analisis ekonomi yang kuat, serta orientasijangka panjang, Danantara menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan bahwa kekayaan negara dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Kebijakan fiskal, moneter, dan peran Danantara dinilai menjadi trisula utama perekonomian Indonesia dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat pada 2026.

Dalam proyeksi terbarunya, Danantara melihat kebijakan fiskal sebagai instrumen dengan dampak paling nyata karena diarahkan lebih pro-growth serta fokus pada penghapusan hambatan administratif guna mempercepat pencairan anggaran negara.

Dari sisi moneter, Danantara memproyeksikan dampak kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan pada 2025 akan lebih terasa pada tahun berikutnya. “Pemotongan sebelumnya—sebanyak 125 bps pada tahun 2025—seharusnya mulai berdampak pada ekspansi kredit selama beberapa kuartal mendatang,” tulis tim ekonom dan riset Danantara dalam laporan tertulisnya.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa permintaan pinjaman modal kerja diperkirakan pulih seiring meningkatnya aktivitas bisnis dan menurunnya biaya operasional.

Peran Danantara sebagai katalis domestik turut dipandang penting, baik melalui penyaluran modal awal oleh Danantara Investment Management (DIM) maupun optimalisasi bisnis BUMN oleh Danantara Asset Management (DAM). Langkah ini dinilai membuka ruang bagi investasi yang lebih berkelanjutan ke depan.

Pihak Danantara menegaskan bahwa permintaan pinjaman investasi tetap kuat meskipun terjadi fluktuasi di sektor lain, karena model yang dipimpin investasi merupakan jalan teraman bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai transformasi belanja negara perlu diarahkan ke program berdampak tinggi seperti Danantara dan MBG.

Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, menyatakan jika belanja negara perlu diarahkan pada program yang memiliki leverage effect yang tinggi.

“Transformasi belanja negara perlu diarahkan kepada program yang dengan leverage effect yang tinggi seperti Danantara dan MBG agar belanja fiskal tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bisa menghasilkan dampak ekonomi sosial yang terukur.” tutup Eka.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar FEB Undip, Firmansyah, yang menilai kekuatan utama Danantara terletak pada investasi jangka panjang.

“Potensi terbesar Danantara itu bukan dari menambah tenaga kerja atau belanja sesaat, tetapi dari peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi,” ujarnya.

Ia menegaskan Danantara dirancang sebagai platform investasi strategis yang mengarahkan dana ke sektor infrastruktur, industri pengolahan, energi, dan pangan guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. ***

[edRW]

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendorong pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy sebagai solusi strategis atas kondisi darurat sampah nasional.

Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah per tahun, namun baru sekitar 40 persen yang berhasil didaur ulang, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai keterlibatan Danantara dalam program waste-to-energy merupakan langkah tepat karena mengacu pada praktik terbaik yang telah diterapkan di sejumlah negara Asia.

Ia menjelaskan bahwa program serupa sebenarnya telah berjalan lebih dari satu dekade di beberapa daerah seperti Surabaya dan Solo, tetapi belum berkembang optimal.

“Sebelumnya, program waste to energy sudah berjalan 12 tahun dengan wilayah proyek di Surabaya dan Solo, namun sulit berkembang karena dua faktor yaitu prosesnya rumit serta nilai keekonomian yang sulit,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, pendekatan Danantara justru membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperbaiki aspek keekonomian proyek.

Eddy menilai peran ganda Danantara sebagai penyeleksi mitra sekaligus investor menjadi pembeda utama.

“Investor berarti BPI Danantara punya dana untuk mengelola proyek sampah jadi energi dan dihitung punya keuntungan sebab hasilnya kembali lagi ke negara, jadi punya modal jangka panjang. Dengan begitu secara permodalan tidak masalah,” ucapnya.

Ia juga menyoroti skema harga listrik sebesar 20 sen per kWh yang dinilai mampu membuat proyek waste-to-energy lebih layak tanpa membebani APBN.

Dukungan terhadap pengembangan waste-to-energy juga datang dari PT PLN (Persero) yang menyatakan kesiapan menjadi offtaker listrik dari proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah berkomitmen membangun PLTSa melalui Danantara.

“Melalui Danantara, Indonesia sudah berkomitmen membangun PLTSa, di mana tujuh proyek direncanakan dibangun pada 2026,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan PLTSa penting untuk mendukung sektor pariwisata dan sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto agar pada 2029 sebanyak 33 PLTSa telah terbangun di berbagai provinsi.

Sementara itu, Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menegaskan bahwa proyek waste-to-energy merupakan peluang besar untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus menyediakan energi bersih.

“Indonesia punya peluang menjaga kehidupan melalui waste to energy. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sendiri,” ujarnya. ****

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir tahun lalu, memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat setempat. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi hampir serentak telah mengakibatkan ribuan rumah rusak, menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan menelan korban jiwa. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga awal Januari 2026, sebanyak 1.178 jiwa menjadi korban bencana ini. Lebih dari 170 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, mulai dari rusak ringan hingga berat.

Menanggapi krisis besar ini, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera segera menyusun berbagai langkah cepat untuk pemulihan. Salah satu langkah terpenting adalah pemberian kompensasi rumah bagi korban bencana. Melalui inisiatif ini, pemerintah ingin memastikan bahwa warga yang terdampak bisa segera memulai kembali kehidupan mereka setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Bencana, menegaskan bahwa kompensasi rumah merupakan salah satu simbol dari percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya, mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat adalah indikator penting bahwa situasi telah kembali mendekati normal. Hal ini merupakan langkah signifikan agar para korban bencana bisa segera menata kembali hidup mereka tanpa terbelenggu oleh kondisi pengungsian yang rawan dengan berbagai masalah sosial dan kesehatan.

Rencana pemerintah untuk memberikan kompensasi rumah ini sangat relevan dengan data yang dilaporkan BNPB, yang menunjukkan 76.588 rumah rusak ringan, 45.106 rusak sedang, dan 53.432 rusak berat. Dengan demikian, skema kompensasi yang dipersiapkan pemerintah menyasar seluruh korban rumah rusak di ketiga provinsi tersebut. Kategori kompensasi rumah yang dirancang mencakup tiga tingkatan berdasarkan kerusakan, yaitu: Rp15 juta untuk rumah yang rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah yang rusak berat.

Proses penyaluran dana kompensasi akan dilakukan setelah data korban terverifikasi dan tervalidasi oleh pemerintah daerah setempat. Validasi ini melibatkan pemerintah kabupaten, yang akan mengeluarkan surat keputusan (SK) dan ditandatangani oleh pihak berwenang seperti bupati, kapolres, dan kajari. Setelah data korban divalidasi, bantuan finansial akan segera disalurkan melalui BNPB. Dana sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta untuk rumah rusak ringan dan sedang akan diberikan langsung kepada kepala keluarga penerima. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban korban dalam memulai kembali kehidupan mereka.

Untuk rumah yang rusak berat, pemerintah telah mempersiapkan dua opsi penting. Pertama, pemerintah akan menyediakan fasilitas hunian sementara (huntara) yang dapat ditempati oleh warga sambil menunggu pembangunan rumah permanen. Kedua, bagi mereka yang memilih untuk tidak tinggal di huntara, pemerintah akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk menyewa tempat tinggal sementara. Skema ini bertujuan untuk segera mengurangi jumlah pengungsi di tenda-tenda darurat dan memberikan warga pilihan untuk tinggal di tempat yang lebih layak.

Kebutuhan mendesak untuk segera mengurangi pengungsi di tenda darurat memang sangat penting. Sebab, kondisi pengungsian yang bertumpuk dapat memunculkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Beban biaya hidup yang tinggi, kerawanan terhadap penyebaran penyakit, dan gangguan psikologis yang dialami oleh para pengungsi menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus bergerak cepat dalam hal pemulihan.

Selain kompensasi rumah, pemerintah juga menyiapkan serangkaian bantuan sosial untuk meringankan beban korban. Bantuan tunjangan makan senilai Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan diberikan untuk mereka yang masih tinggal di huntara atau rumah sementara. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah juga menyediakan bantuan modal usaha untuk korban yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya tentang pemulihan fisik rumah, tetapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad juga menyampaikan target ambisius pemerintah dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk memulihkan semua daerah terdampak bencana sebelum Ramadhan 2026. Satgas yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini berkomitmen untuk memastikan seluruh roda pemerintahan di daerah terdampak bencana berjalan normal sebelum bulan puasa.

Dengan adanya skema bantuan yang menyeluruh dan rencana pemulihan yang matang, pemerintah bertekad untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh bencana ini. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan terus dipantau agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Langkah pemerintah untuk menyiapkan kompensasi rumah bagi korban banjir dan longsor di Sumatera merupakan tindakan sigap dan penuh perhatian terhadap nasib warganya. Dengan pemberian bantuan yang tepat sasaran, serta skema perbaikan rumah yang terstruktur dengan baik, diharapkan masyarakat dapat kembali menata kehidupan mereka dan memulai fase pemulihan dengan lebih cepat.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial