Oleh: Teuku Faisal Ibrahim

Presiden Prabowo Subianto memilih menunjukkan kerja nyata di lapangan sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026, kepala negara secara konsisten menempatkan kehadiran langsung, percepatan pemulihan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti sebagai pendekatan utama dalam penanganan krisis kemanusiaan tersebut.

Langkah simbolik sekaligus substantif terlihat ketika Presiden menghabiskan malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan. Kehadiran tersebut menegaskan bahwa negara tidak mengambil jarak dari penderitaan warga terdampak. 

Presiden kemudian melanjutkan agenda kerja awal tahun dengan meninjau lokasi bencana di Aceh Tamiang, menyapa pengungsi, serta mengecek langsung progres pembangunan hunian sementara. Pola tersebut memperlihatkan pilihan kepemimpinan yang mengutamakan observasi langsung sebelum menetapkan keputusan strategis.

Pendekatan lapangan tersebut tidak berhenti pada kunjungan simbolik. Presiden menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa jeda demi mempercepat pemulihan kehidupan warga. 

Sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas awal agar layanan dasar kembali berjalan. Pada saat bersamaan, pemerintah menggenjot pembangunan hunian sementara dan permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden menuntut proses pemulihan berjalan cepat dan terkoordinasi. Presiden mengarahkan agar setiap kendala di lapangan segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. 

Peninjauan langsung terhadap ratusan unit hunian sementara di Aceh Tamiang memperlihatkan komitmen tersebut. Pemerintah mencatat progres pembangunan sekitar 600 unit dari total rencana 15.000 hunian untuk tiga provinsi terdampak, dengan sebagian didukung oleh kolaborasi lintas pihak.

Kehadiran Presiden juga dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan koordinasi pusat dan daerah. Rapat terbatas dengan para menteri, kepala daerah, serta pimpinan lembaga digelar langsung di lokasi bencana. 

Model kerja tersebut memungkinkan pemerintah pusat memperoleh gambaran kebutuhan riil daerah sekaligus melakukan koreksi cepat terhadap kebijakan yang berjalan kurang efektif. Interaksi langsung dengan warga turut memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir bukan sekadar melalui pernyataan, melainkan tindakan.

Di sektor infrastruktur strategis, Presiden memantau pemulihan akses transportasi yang sempat terputus akibat bencana. Peninjauan pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Tapanuli Selatan, menunjukkan fokus pemerintah pada konektivitas sebagai kunci pemulihan ekonomi dan distribusi bantuan. Presiden juga mengarahkan Sekretaris Kabinet untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar menjadi tahap awal rehabilitasi wilayah terdampak.

Aspek pencegahan jangka panjang turut mendapat perhatian serius. Presiden menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang bertugas melakukan normalisasi sungai-sungai dangkal akibat sedimentasi lumpur. 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan bahwa pengerukan sungai tidak hanya bertujuan mencegah banjir berulang, tetapi juga mempermudah mobilisasi alat berat dan pemanfaatan air berlumpur menjadi air bersih. Operasi tersebut dirancang sebagai pekerjaan rekayasa skala besar dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta pakar teknik.

Presiden merespons usulan tersebut dengan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam aspek pembiayaan. Kepala negara menegaskan bahwa urusan anggaran tidak boleh menghambat keselamatan rakyat. 

Pemerintah menyiapkan komitmen pendanaan hingga puluhan triliun rupiah demi memastikan operasi normalisasi sungai berjalan optimal. Sikap tersebut memperlihatkan keberanian mengambil keputusan fiskal demi kepentingan jangka panjang masyarakat.

Dalam dimensi kepemimpinan, Kepala Negara menempatkan kritik dan hujatan sebagai bagian dari konsekuensi jabatan. Pada sejumlah rapat terbatas, Presiden menekankan bahwa pemimpin harus siap menerima serangan opini, namun tidak boleh kehilangan fokus dalam mengurangi penderitaan rakyat. 

Kehadiran pejabat di lokasi bencana, menurut PresidenPrabowo Subianto, bertujuan untuk mencatat kekurangan, memahami masalah, serta mengambil keputusan yang dapat dipercepat, bukan hanya sekadar untuk kepentingan seremonial saja. Namun sayangnya, tidak sedikit publik yang masih belum paham mengenai hal itu.

Pendekatan kerja yang berbasis pada bukti konkret menjadi benang merah bagi seluruh kebijakan pemerintah itu. Presiden memilih untuk membiarkan hasil kerja di lapangan dapat berbicara secara langsung dan nyata bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat terdampak bencana, alih-alih hanya sekadar memperbanyak narasi semata. 

Transparansi pada penyaluran bantuan dan akuntabilitas penggunaan anggaran terus ditekankan agar tidak sampai membuka celah penyimpangan dari oknum di level manapun dan dengan cara apapun. Presiden juga terus membuka ruang partisipasi aktif dari seluruh publik dalam bentuk bantuan, dengan syarat bahwa mekanismenya harus jelas dan penyalurannya dapat terpantau langsung.

Rangkaian langkah tersebut telah dengan sangat nyata menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk Aceh hingga Sumatera tidak dijalankan secara reaktif semata oleh pemerintah. 

Alih-alih demikian, Presiden Prabowo memadukan adanyakehadiran secara langsung, mobilisasi sumber daya, kebijakan anggaran yang berani, serta pengawasan ketat sebagai satu kesatuan strategi dalam menangani bencana. 

Bukti lapangan tersebut menegaskan bagaimana peran nyata memang sudah dilakukan oleh negara yang selama ini telah terus aktif, tegas, dan terukur dalam menghadapi krisis, sekaligus juga upaya yang dijalankan oleh pemerintah itu menjadi fondasi kuat bagi pemulihan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

SUMATERA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan secara efektif, cepat, dan akuntabel.

Sejak awal Januari 2026, Presiden secara aktif mengawal seluruh proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menekankan kerja nyata serta pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Dalam arahannya, Presiden memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.

Pemerintah menginstruksikan kementerian terkait untuk segera memfungsikan kembali sekolah dan puskesmas agar layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak terhenti.

Presiden juga meminta seluruh jajaran bekerja secara nonstop demi mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak.

Pembangunan hunian menjadi fokus berikutnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak, dengan progres awal 500 unit yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Presiden turut menjanjikan bantuan penggantian rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bencana.

Pengawasan ketat diterapkan guna mencegah penyimpangan dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara transparan.

Kehadiran Presiden di lokasi bencana, termasuk menghabiskan momen pergantian tahun 2026 bersama pengungsi di Tapanuli Selatan serta peninjauan ke Aceh Tamiang, memperkuat pesan keseriusan pemerintah.

Dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Presiden menjelaskan pendekatan kepemimpinannya yang mengutamakan bukti nyata dibandingkan retorika.

“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah siap untuk di… tapi tidak boleh kita apa, tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat,” ujar Prabowo.

“Saya percaya dengan bukti, evidence based itu cara bekerja saya,” tambahnya.

Presiden juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan publik.

“Kita tidak menolak bantuan hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan dan harus ikhlas,” kata Prabowo.

Upaya mitigasi jangka panjang turut diperkuat melalui rencana normalisasi sungai.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan strategi pengerukan sungai dangkal.

“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

“Kuala-kuala itu, kita akan normalisasi,” tegas Presiden menyambut langkah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan efektivitas penggunaan alat dredging.

“Sudahlah! Kita bikin operasi besar saja. This is a big…big engineering operation,” tegas Kepala Negara.

Pemerintah memastikan seluruh langkah tersebut dijalankan tanpa menghambat pembiayaan demi meringankan penderitaan masyarakat terdampak. (*)

SUMATERA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam seluruh proses penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025.

Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo melalui kunjungan langsung ke lokasi bencana, termasuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama para pengungsi di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan.

Langkah tersebut memperlihatkan perhatian negara sekaligus memastikan koordinasi lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berjalan optimal agar tidak ada warga yang terisolasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada percepatan pemulihan wilayah terdampak.

“Intinya, beliau ingin memastikan proses pemulihan dapat dijalankan secepat mungkin dan apabila terdapat kendala, kita akan mencari jalan keluar bersama,” kata Prasetyo.

“Salah satunya adalah bagaimana permohonan untuk segera menormalisasi seluruh wilayah terdampak,” tambahnya.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian dan pemulihan fasilitas publik.

Hingga awal Januari 2026, pembangunan hunian sementara di Aceh telah mencapai sekitar 600 unit dari total rencana 15.000 unit untuk tiga provinsi terdampak.

Presiden juga memastikan sekolah dan puskesmas segera difungsikan kembali agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.

Dalam aspek mitigasi jangka panjang, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang berfokus pada pengerukan sungai dangkal dan pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan strategi tersebut kepada Presiden.

“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan,” ujar Sjafrie.

“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” tambahnya.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak ragu menyediakan anggaran tambahan untuk operasi berskala besar tersebut.

“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan,” ujar Presiden.

Terkait status bencana, pemerintah memandang situasi tersebut sangat serius meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

“Kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo.

“Kita memandang sangat serius. Dan kita akan habis-habisan untuk membantu,” tegasnya.

Rangkaian langkah tersebut menegaskan negara hadir penuh dalam memastikan keselamatan, pemulihan, dan masa depan masyarakat Sumatera pascabencana. (*)

Jakarta – Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan penyaluran Bantuan Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menutup celah penyalahgunaan dana untuk aktivitas judi daring, sebuah langkah yang dilakukan melalui penguatan sistem data, penindakan digital, serta kolaborasi lintas lembaga dalam satu tahun terakhir. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas maraknya praktik judi daring atau judi online yang menyasar kelompok rentan, termasuk penerima bansos, melalui berbagai platform media sosial. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mewaspadai situs judi daring, termasuk Kingdom Group.

Dalam kurun satu tahun terakhir, pemerintah mencatat keberhasilan menurunkan transaksi judi daring secara signifikan. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online pada 2025 tercatat sebesar Rp155 triliun, turun 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,8 triliun. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari pengawasan ketat, pemblokiran konten, serta penindakan konsisten terhadap jaringan judi daring.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap penyalahgunaan bantuan sosial. Ia menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan PPATK menemukan adanya aliran dana bansos yang mengarah ke aktivitas ilegal.

“Negara hadir untuk memastikan bantuan sosial tidak disalahgunakan dan benar-benar menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dari sisi pengamanan ruang digital, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut penurunan transaksi judi daring merupakan capaian kolektif pemerintah dan masyarakat.

“Ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak sosial dan ekonomi judi online,” kata Meutya Hafid.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi daring dari sisi konten, infrastruktur digital, hingga aliran dana.

Sementara itu, peningkatan akurasi penyaluran bansos juga diperkuat melalui kebijakan pertukaran data. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan fasilitas Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah.

“Caranya adalah menyediakan fasilitas pertukaran data SPLP agar data konsisten dan penargetan bansos lebih tepat,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan tingkat kesalahan penyaluran bansos yang sebelumnya mencapai 45 persen.

Melalui pengawasan ketat, penguatan data, dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap bansos dapat terus menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif sekaligus bebas dari jeratan judi daring.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan judi daring sejak dini sebagai upaya melindungi masa depan anak-anak Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Ancaman judi daring, terutama jaringan Kingdom Grup dinilai kian mengkhawatirkan karena menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak yang setiap hari terpapar arus informasi digital tanpa filter yang memadai. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, serta tempat ibadah.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Prita Ismayani Sriwidyarti, menegaskan bahwa ancaman judi daring semakin menguat seiring derasnya konsumsi konten digital oleh anak-anak. Ia mengingatkan kewaspadaan bersama perlu ditingkatkan, termasuk terhadap kelompok tertentu yang disebut secara aktif menyasar kalangan rentan.

“Upaya perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan orang tua, sekolah, dan tempat ibadah menjadi kunci utama,” ujar Prita.

Menurutnya, tempat ibadah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan sekaligus pemulihan dampak judi daring. Kedekatan emosional dan moral institusi keagamaan dengan keluarga dinilai mampu menciptakan ruang aman bagi anak dan keluarga terdampak.

“Dalam kelas-kelas anak, kelompok remaja, dan pembinaan keluarga, kita dapat menyisipkan materi sederhana tentang pengelolaan uang, bahaya iklan yang menyesatkan, dan cara mengenali jebakan promosi online,” kata Prita.

Prita juga menegaskan bahwa kolaborasi antara tempat ibadah dan layanan negara akan mempercepat proses pemulihan keluarga, khususnya perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama lembaga lain telah merancang program edukasi, penguatan sistem perlindungan, dan pencegahan berbasis komunitas,” ungkapnya.

Ia menilai judi daring sebagai ancaman baru yang menyasar masyarakat yang tengah berjuang secara ekonomi, termasuk anak-anak yang belum memiliki literasi digital dan finansial yang memadai.

“Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, mengingatkan bahwa generasi Alpha dan Beta lahir di tengah tsunami informasi digital.

“Anak-anak kita terlahir sudah terpapar perkembangan teknologi yang dahsyat. Mereka mengalami tsunami informasi, hanya dari satu genggaman ponsel pintar,” ujarnya.

Dengan begitu, melalui kolaborasi kuat antara orang tua, sekolah, dan tempat ibadah, pemerintah optimistis ekosistem perlindungan anak dapat terbangun secara utuh, sehingga anak-anak Indonesia tumbuh aman, berkarakter, dan terbebas dari jerat judi daring.

*) Oleh: Raka Prasetya

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat telah membawaperubahan besar dalam kehidupan sosial anak-anak Indonesia. Di balik kemudahanakses informasi dan hiburan, terdapat ancaman serius berupa maraknya judi daring yang semakin mudah menjangkau kelompok usia anak, terutama jaringan judi daring Kingdom Grup. Paparan konten digital tanpa batas membuat anak berada dalamposisi yang rentan terhadap manipulasi dan praktik merugikan. Situasi inimenegaskan pentingnya peran negara dalam memperkuat sistem perlindungan anaksecara adaptif dan berkelanjutan.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategi promosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dariseluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak daribahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam membentengi anakdari praktik judi daring. Peran orang tua, sekolah, dan komunitas perlu diperkuatsecara simultan agar anak mendapatkan perlindungan berlapis. Orang tua menjadigarda terdepan dalam membangun pengawasan dan komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga. Sementara itu, sekolah berfungsi sebagai ruang pembentukankarakter, literasi digital, dan nilai-nilai moral yang berkelanjutan.

Prita Ismayani Sriwidyarti juga menekankan bahwa tempat ibadah memiliki posisistrategis dalam upaya pencegahan dan pemulihan dampak judi daring. Kedekatanemosional serta otoritas moral yang dimiliki institusi keagamaan menjadikannya ruangyang efektif untuk membangun kesadaran kolektif. Melalui pembinaan anak, remaja, dan keluarga, nilai-nilai pengelolaan keuangan yang sehat, kewaspadaan terhadapiklan menyesatkan, serta pengenalan terhadap modus promosi daring dapatdisampaikan secara konsisten. Sinergi ini menciptakan lingkungan sosial yang lebihaman bagi anak.

Lebih lanjut, pemerintah terus mendorong kolaborasi antara layanan negara dan komunitas dalam mempercepat pemulihan keluarga terdampak judi daring. Perempuan dan anak diidentifikasi sebagai kelompok yang paling rentan mengalamidampak sosial dan psikologis. Oleh karena itu, berbagai program edukasi, penguatansistem perlindungan, serta pencegahan berbasis komunitas dirancang untukmenjangkau akar persoalan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalammemastikan tidak ada korban yang terabaikan.

Judi daring dipandang sebagai ancaman baru yang menyasar masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, termasuk anak-anak yang belum memilikiliterasi digital dan finansial memadai. Ketimpangan antara kematangan psikologisanak dan masifnya konten digital menciptakan kerentanan yang serius. Pemerintahmenilai penguatan ketahanan fisik dan mental anak harus dilakukan sejak dini melaluipembiasaan perilaku positif. Penanaman nilai bahwa keberhasilan tidak dapat diraihsecara instan menjadi fondasi penting dalam pencegahan jangka panjang.

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, menyoroti tantangan besar yang dihadapigenerasi Alpha dan Beta. Generasi ini lahir dan tumbuh di tengah banjir informasidigital yang hadir melalui gawai pribadi. Media sosial dan platform digital tidak hanyamemengaruhi pola konsumsi informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan perilaku anak. Tanpa pendampingan yang memadai, anak berisiko terpapar kontennegatif seperti judi daring sejak usia sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memandang penguatan karakter dan literasi digital sebagai bagian integral dari perlindungan anak. Fenomena keterlibatananak usia SD hingga SMA dalam praktik judi daring menjadi peringatan serius bagisemua pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan tempatibadah dinilai penting untuk membangun ekosistem perlindungan yang utuh. Sinergilintas sektor ini memungkinkan adanya pengawasan berkelanjutan dan respons diniterhadap potensi risiko.

Pemerintah terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peranaktif sesuai kapasitas masing-masing. Perlindungan anak dari judi daring tidak hanyamenjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Lingkungan keluarga yang suportif, sekolah yang berkarakter, serta komunitas yang peduli akan memperkuat daya tahan anak dari pengaruh negatif. Dengan pendekatankolektif, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, masyarakat diharapkan tidak bersikappermisif terhadap praktik judi daring yang menyusup melalui ruang digital anak. Kewaspadaan kolektif perlu diwujudkan dalam bentuk kepedulian, pengawasanlingkungan, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan anak. Partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang aman, baikdi keluarga, sekolah, maupun komunitas, menjadi faktor penentu keberhasilanpencegahan. Dengan kesadaran dan sinergi yang terus diperkuat, anak-anakIndonesia dapat terlindungi dari ancaman judi daring dan tumbuh menjadi generasiyang sehat, berdaya, dan berkarakter.

*) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.

Oleh : Fandi Ahmad ) *

Pemerintah kembali mengajak masyarakat untuk ikut peduli dan terlibat aktif mengawalpenyaluran Bantuan Sosial agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, karenabansos bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk kehadiran negara dalam melindungikelompok rentan dari tekanan ekonomi sekaligus dari ancaman praktik judi online atau judi  daring yang kian agresif memanfaatkan celah sosial dan digital.

Selain itu, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap komunitasdigital berbahaya seperti Kingdom Group yang aktif menyebarkan jebakan melalui media sosial, dengan narasi seolah-olah menawarkan peluang ekonomi cepat, padahal justru menjerumuskankorban ke dalam praktik ilegal yang merugikan.

Dalam kurun satu tahun terakhir, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam upayamenekan laju judi online di Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan keseriusan negaramelalui pengawasan ketat, pemblokiran konten, serta penindakan berkelanjutan terhadapjaringan yang menjanjikan keuntungan instan tanpa risiko.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi terpadu yang dijalankan lintas kementerian danlembaga mampu memberikan dampak nyata, meskipun pemerintah menyadari bahwa tantanganke depan masih besar karena pola kejahatan digital terus berkembang dan beradaptasi denganteknologi baru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa negara tidak menutup mata terhadap praktikpenyalahgunaan bantuan sosial, dan melalui koordinasi intensif bersama Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan PPATK, ditemukan adanya indikasi aliran dana bansos yang digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Temuan tersebut mendorong pemerintah memperkuat sistem penyaluran bansos dengan berbagailangkah strategis, salah satunya melalui pembaruan basis data penerima agar lebih akurat, dinamis, dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.

Selain perbaikan data, pemerintah juga mengembangkan sistem pengawasan terpadu berbasisdigital yang dirancang untuk menutup celah korupsi dan penyalahgunaan, sekaligusmeningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap penyaluran bantuan sosial.

Upaya lainnya adalah peningkatan literasi digital masyarakat, karena pemerintah menilairendahnya pemahaman terhadap risiko komunitas daring mencurigakan seperti Kingdom Group menjadi salah satu faktor yang membuat penerima bansos mudah tergiur promosi semu yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa kerja nyata.

Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online sepanjang tahun 2025 tercatat sebesarRp155 triliun, angka yang meskipun masih besar namun menunjukkan penurunan drastis hingga57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,8 triliun, sebuah indikatorkeberhasilan kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir.

Penurunan tersebut dipandang sebagai hasil dari komitmen kuat pemerintah dalam melindungimasyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judi online, sekaligus mempersempit ruang gerakpelaku yang selama ini memanfaatkan kelemahan sistem dan rendahnya literasi digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai capaian ini sebagai keberhasilan kolektifantara pemerintah dan masyarakat, yang menegaskan bahwa negara hadir secara serius untukmelindungi warga, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online yang merusak tatanansosial.. 

Meutya Hafid menekankan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini, melainkan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk praktik judidaring, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dana yang menjadi sumberutama operasional jaringan ilegal.

Pemerintah, menurut Meutya Hafid, akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan pendekatan menyeluruh, termasuk pemutusan akses terhadap situs dan konten ilegal yang masih berupaya beroperasi di ruang digital Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menindaklanjuti setiap laporanmasyarakat dan temuan sistem internal dengan cepat, sebagai bagian dari komitmen menjagaruang digital yang aman, sehat, dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang merugikanmasyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital KementerianKomunikasi dan Digital tengah menyiapkan fasilitas pertukaran data guna meningkatkan akurasipenyaluran bansos, sebuah langkah strategis untuk menjawab persoalan kesalahan target yang selama ini menjadi sorotan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan tingkat kesalahan penyaluran bansos yang dilaporkan masih berada di atas 45 persen, sebagaimana terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba menjelaskan bahwaprogram ini merupakan bagian dari rencana lima tahun ke depan Ditjen Teknologi PemerintahDigital, yang mencakup berbagai agenda mulai dari peningkatan kecepatan infrastruktur hinggapengelolaan sistem pemerintahan digital, termasuk penyaluran bansos.

Menurut Mira Tayyiba, solusi yang disiapkan adalah penyediaan fasilitas pertukaran data melaluiSistem Pengelolaan Layanan Pemerintah atau SPLP, yang memungkinkan data antarinstansisaling terhubung tanpa harus dipindahkan dari sumber aslinya.

Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asal namun dapat diverifikasi dan dipadankan secarareal-time, sehingga konsistensi data lebih terjaga dan proses penentuan penerima bansos menjadilebih akurat.

Mira Tayyiba menegaskan bahwa sistem ini berbeda dengan Pusat Data Nasional karenamelibatkan pemadanan seluruh data pemerintah dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milikBadan Pusat Statistik, serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS, untuk memastikan tidak terjaditumpang tindih penerima.

Tujuan akhirnya adalah memastikan hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerimabantuan sosial, sekaligus menekan tingkat kesalahan target yang selama ini dinilai masih terlalutinggi oleh Dewan Ekonomi Nasional.

Penulis melihat bahwa pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar bansos tetap tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan judi daring, karena keberhasilansetahun terakhir menunjukkan bahwa kolaborasi antara kebijakan negara dan kesadaran publikadalah kunci agar bantuan sosial benar-benar menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan, bukan jebakan yang memperpanjang kerentanan sosial.

) * Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo memastikan pelayanan publik berjalan optimal di tengah lonjakan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, khususnya di simpul transportasi utama.

Kapolri mengungkapkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena faktor ketepatan waktu dan peningkatan kualitas layanan.

“Tadi kami sempat berbincang langsung kepada masyarakat, mereka memilih kereta karena faktor kenyamanan dan ketepatan waktu. Kami melihat fasilitas pendukung seperti area bermain anak, ruang laktasi, hingga posko kesehatan sudah tersedia dengan baik di sini,” ujar Kapolri.

Seiring meningkatnya intensitas hujan dan peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kapolri menegaskan bahwa kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan langkah mitigasi di berbagai jalur rawan bencana.

“Kami telah menerima laporan mengenai perbaikan jalur dan penambahan penguatan pada titik-titik tertentu. Selain itu, telah disiapkan lebih dari 2.000 personel tambahan untuk memperkuat pengamanan, termasuk mengantisipasi jika terjadi bencana akibat cuaca ekstrem,” jelasnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk siaga penuh dan responsif terhadap setiap potensi gangguan di lapangan, baik terkait sarana prasarana maupun dampak cuaca pada jalur kereta.

Arahan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh aparatur negara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama libur Nataru.

Berdasarkan data yang diterima, terjadi lonjakan signifikan jumlah penumpang harian, dari rata-rata 70.000–80.000 orang pada hari biasa menjadi lebih dari 219.000 penumpang per hari.

“Prediksi peningkatan pembelian tiket tertinggi ada di tanggal 28 Desember nanti. Mengingat trafik yang sangat padat, saya berpesan kepada seluruh petugas untuk tetap waspada dan mengantisipasi segala potensi tindakan kriminalitas,” tegas Kapolri.

Selain transportasi darat dan rel, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada arus penyeberangan laut. PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) pun telah mengantisipasi kepadatan penumpang.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, memastikan kesiapan armada dan layanan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut.

“Kami sudah bersiap dan waspada,” jelas Heru.

Untuk menjaga kelancaran perjalanan, ASDP mengoperasikan 32 kapal setiap hari yang telah dinyatakan laik laut oleh Kementerian Perhubungan. ASDP juga menyiagakan kapal tunda serta memperkuat koordinasi dengan BMKG, kepolisian, dan KSOP guna menghadapi potensi cuaca ekstrem.

“Kolaborasi dengan BMKG, kepolisian, dan KSOP adalah kunci. Jika BMKG memberikan rekomendasi bahwa cuaca tidak aman untuk berlayar, kami pasti akan mematuhinya. Prinsipnya, keselamatan adalah yang utama,” tegas Heru.**

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan stok serta stabilitas harga pangan nasional menjelang libur Tahun Baru 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar di tengah potensi meningkatnya konsumsi pada akhir tahun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi aman dan terkendali. Hingga akhir 2025, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperkirakan mencapai 3,53 juta ton, menjadi stok akhir tahun tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Sekarang stok beras kita 3,5 juta ton tanpa impor. Artinya, tidak ada masalah untuk Tahun Baru bahkan hingga beberapa bulan ke depan,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta.

Amran menambahkan bahwa capaian tersebut menunjukkan penguatan signifikan dalam ketahanan pangan nasional. Dalam 18 tahun terakhir, stok akhir tahun CBP tanpa impor belum pernah mencapai angka 3 juta ton.

“Pada 2008, stok akhir tahun tercatat 1,1 juta ton, kemudian 1,6 juta ton pada 2009. Sementara pada periode 2019 hingga 2021, stok akhir CBP berada di angka 2,2 juta ton, 1,9 juta ton, dan 0,8 juta ton,” jelasnya.

Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak goreng nasional dalam kondisi aman. Amran menegaskan bahwa Indonesia merupakan produsen minyak goreng terbesar di dunia sehingga pasokan dalam negeri sangat mencukupi.

“Kita produsen minyak goreng dan menyuplai dunia. Stok kita aman, jadi tidak ada alasan harga naik,” katanya.

Terkait stabilitas harga, Amran kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha pangan agar tidak menaikkan harga secara sepihak menjelang libur Tahun Baru. Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas strategis.

“Menghadapi Tahun Baru, kami mengimbau pengusaha agar tidak menaikkan harga. Beras, minyak goreng, ayam, dan telur sudah ada HET. Kalau melewati HET, itu ditindak,” tegas Amran.

Pemerintah juga melakukan pengecekan langsung terhadap harga dan pasokan komoditas daging ayam serta telur hingga ke tingkat peternak. Dari hasil pemantauan, harga dinilai masih stabil dan sesuai ketetapan pemerintah.

“Kami sudah cek di peternaknya, telur dan ayam stabil, sesuai aturan. Jadi tidak ada masalah,” imbuhnya.

Sementara untuk komoditas hortikultura seperti cabai, Amran menjelaskan bahwa fluktuasi harga masih dalam batas wajar akibat faktor cuaca, terutama curah hujan. Namun ia menegaskan, komoditas yang berada dalam kondisi surplus dan telah memiliki HET tidak boleh mengalami kenaikan harga.

“Pemerintah melalui Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan ketat selama periode libur Tahun Baru, guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional,” tutup Amran.

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Menjelang libur Tahun Baru, pemerintah kembali menunjukkan kesigapan dalam menjagastabilitas pasokan energi nasional. Momentum libur panjang yang identik dengan peningkatanmobilitas masyarakat kerap diiringi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Menyadari potensi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untukmemperluas dan memperkuat distribusi BBM dan LPG agar kebutuhan masyarakat tetapterpenuhi secara merata, aman, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah antisipatif ini relevan dengan situasi terkini, di mana arus perjalanan darat, laut, danudara mengalami peningkatan signifikan selama periode libur akhir tahun. Aktivitas pariwisata, logistik, serta konsumsi rumah tangga cenderung naik, sehingga menuntut kesiapan ekstra dariseluruh pemangku kepentingan di sektor energi. Pemerintah, melalui koordinasi lintaskementerian dan lembaga, memastikan bahwa rantai pasok energi tidak hanya berjalan normal, tetapi juga diperkuat melalui skema pengamanan distribusi.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, dalam berbagai kesempatan menekankanpentingnya pembentukan satuan tugas distribusi sebagai langkah strategis menghadapi lonjakanpermintaan BBM selama libur Natal dan Tahun Baru. Ia memandang bahwa kebijakan inimencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas energi. Denganpengawasan intensif dan pemetaan wilayah rawan, pemerintah dapat memastikan distribusi BBM tetap lancar, termasuk di daerah dengan tingkat konsumsi tinggi maupun wilayah yang memilikitantangan geografis. Menurutnya, optimalisasi penyaluran ini juga menjadi bentuk perlindunganterhadap konsumen agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang merugikanmasyarakat.

Kebijakan penguatan distribusi ini sejalan dengan berbagai pemberitaan terkini yang menyorotikesiapan pemerintah dan badan usaha energi dalam menghadapi libur akhir tahun. Penambahanstok BBM dan LPG, pengoperasian lembaga penyalur siaga 24 jam, hingga penguatan logistik di jalur-jalur utama menjadi bagian dari strategi nasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwapemerintah tidak bersikap reaktif, melainkan proaktif dengan berbasis pada evaluasi pengalamantahun-tahun sebelumnya.

Dari perspektif legislatif, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, memandangkebijakan perluasan distribusi ini sebagai langkah tepat dan patut diapresiasi. Ia menilai bahwapengamanan pasokan energi selama libur Tahun Baru bukan hanya soal teknis distribusi, tetapijuga menyangkut stabilitas ekonomi dan rasa aman masyarakat. Dengan pasokan BBM dan LPG yang terjaga, aktivitas ekonomi lokal, sektor pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapatterus bergerak tanpa hambatan berarti. Dukungan DPR terhadap langkah pemerintah inisekaligus menjadi bentuk sinergi antarlembaga negara dalam menjawab kebutuhan publik.

Dony juga melihat bahwa kebijakan ini mencerminkan perbaikan tata kelola energi yang semakin adaptif terhadap dinamika masyarakat. Pemerintah dinilai mampu membaca polakonsumsi dan mobilitas publik, lalu menerjemahkannya ke dalam kebijakan konkret di lapangan. Pengawasan distribusi yang diperketat selama periode libur dinilai efektif untuk mencegahpenyalahgunaan dan memastikan subsidi energi tepat sasaran.

Sementara itu, dari sudut pandang akademis, Pakar Kebijakan Publik Dr. Bachtiar DwiKurniawan menilai langkah pemerintah ini sebagai contoh kebijakan preventif yang berorientasipada kepentingan jangka panjang. Ia menilai bahwa penguatan distribusi BBM dan LPG selamaperiode krusial seperti libur Tahun Baru menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola risikokebijakan publik. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan pasokan, tetapijuga pada stabilitas sosial dan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi.

Dr. Bachtiar memandang bahwa konsistensi pemerintah dalam menjaga distribusi energi akanberdampak positif terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasakan langsungkehadiran negara melalui layanan publik yang berjalan baik, legitimasi kebijakan akan semakinkuat. Dalam konteks ini, distribusi BBM dan LPG bukan semata isu teknis, melainkan bagiandari kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara.

Berbagai informasi terkini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi danpembenahan sistem distribusi energi nasional. Digitalisasi pengawasan, koordinasi denganpemerintah daerah, serta keterlibatan aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalammemastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Langkah-langkah ini mempertegas bahwapemerintah tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi tatakelola energi yang lebih tangguh di masa depan.

Secara keseluruhan, perluasan distribusi BBM dan LPG menjelang libur Tahun Barumencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Dengankebijakan yang terukur, koordinasi yang solid, dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintahmenunjukkan bahwa stabilitas energi tetap menjadi prioritas utama. Upaya ini layak diapresiasisebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan libur akhir tahun berjalan aman, nyaman, dan produktif, sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dan bekerja untukkepentingan rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi