Oleh: Rendy Putra Wijaya

Pemerintah tengah bersiap membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa demi mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Komitmen ini memperlihatkan tekad kuat untuk segera menuntaskan persoalan yang telah mengendap selama puluhan tahun.

Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pembentukan badan otorita itu masih dalam proses, namun diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat. Targetnya bahkan ditetapkan tahun ini, sebagai langkah konkret pemerintah untuk mulai menata pembangunan tanggul laut yang akan memanjang dari Banten hingga Gresik.

Prasetyo menyatakan bahwa pembahasan intensif sedang berlangsung bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Ia juga menekankan bahwa urgensi proyek ini sangat besar karena setiap tahun Indonesia mengalami penurunan muka tanah atau subsidence, yang dibahas dalam berbagai forum akademik maupun ilmiah. Menurutnya, proyek tanggul laut bukan lagi sekadar rencana pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kawasan pesisir dari bencana yang lebih besar di masa mendatang.

Dari perspektif Prasetyo, keberadaan badan otorita bukan sekadar struktur administratif, melainkan kendaraan penting untuk menjamin kesinambungan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan tanggul secara terpadu dan sistematis.

Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menunjukkan keseriusan terhadap proyek ini menilai bahwa penundaan tidak lagi bisa diterima. Ia menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang telah digagas sejak 1995 dalam rencana Bappenas harus segera direalisasikan. Prabowo menyampaikan bahwa proyek dengan panjang sekitar 500 kilometer itu akan memerlukan dana sekitar 80 miliar dolar AS, sebuah angka fantastis namun dianggap sepadan dengan manfaat strategisnya.

Proyek akan dimulai dari koridor Jakarta–Semarang. Presiden membuka pintu bagi investor yang ingin bergabung, namun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunggu terlalu lama. Ia menyatakan bahwa negara akan bergerak dengan atau tanpa kehadiran investor asing, menandai pendekatan baru yang berorientasi pada ketahanan dan kemandirian.

Dalam forum International Conference on Infrastructure 2025 di JCC Senayan, Prabowo secara gamblang menyebutkan bahwa kekuatan nasional akan digunakan bila diperlukan. Sikap ini mencerminkan kebijakan tegas yang ingin menempatkan kedaulatan pembangunan di tangan bangsa sendiri.

Sementara itu, Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum memberikan penegasan bahwa proyek tanggul laut raksasa tetap masuk dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Ia menyampaikan harapan bahwa masyarakat dapat bersabar karena realisasinya harus melalui proses prioritisasi anggaran yang ketat. Namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, sebab perjuangan untuk menanggulangi rob dan permasalahan pesisir menjadi tanggung jawab yang tidak akan diabaikan.

Dody menyiratkan bahwa proyek ini memerlukan pendekatan yang matang dan terintegrasi, terutama dalam konteks perencanaan dan pembiayaan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa realisasi proyek ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menyelesaikan persoalan rakyat, meski jalannya tidak selalu mulus. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, akan mengawal pelaksanaan pembangunan tanggul laut dengan segala sumber daya yang tersedia.

Melalui pernyataan para pejabat tersebut, dapat ditangkap kesan bahwa pemerintah tidak hanya menjual mimpi, tetapi berupaya merealisasikan proyek strategis dengan skema yang lebih realistis dan inklusif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah menjadi keharusan agar proyek tanggul laut ini tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan birokrasi. Badan otorita yang dirancang diharapkan menjadi institusi penggerak yang memiliki otoritas kuat untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi pembangunan dari hulu hingga hilir.

Langkah untuk tidak menunggu investor juga menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih percaya diri dengan kemampuan dalam negeri. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek tanggul laut bukan sekadar bergantung pada dana asing, tapi lebih kepada konsolidasi kekuatan nasional untuk melindungi wilayah pesisir. Dalam jangka panjang, jika proyek ini berhasil, bukan hanya Jakarta yang selamat dari ancaman banjir rob dan abrasi, melainkan juga kota-kota besar lain di pesisir utara Jawa.

Di tengah krisis iklim global dan ancaman kenaikan muka air laut, langkah ini patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi bencana tidak hanya menjadi jargon internasional, tapi benar-benar menjadi prioritas nasional. Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut harus dimaknai sebagai awal dari perubahan besar, bukan akhir dari wacana yang berulang.

Sudah saatnya kita semua ikut ambil bagian dalam mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Otorita untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa. Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap masa depan pesisir utara Jawa yang kian terancam oleh banjir rob dan penurunan muka tanah.

Dengan hadirnya badan otorita, koordinasi lintas wilayah dan kementerian akan lebih terarah, sehingga proyek besar ini bisa berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Mari kawal, dukung, dan jadikan pembangunan tanggul laut ini sebagai tanggung jawab bersama demi keselamatan jutaan warga yang tinggal di garis depan ancaman perubahan iklim.

*) Analis Kebijakan Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmen kuatnya dalam menghadirkan pendidikan yang bisa lebih merata bagi seluruh masyarakat dan juga berkualitas tinggi melalui program pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut kemudian disambut dengan antusias oleh segenap masyarakat.

Apresiasi tinggi pada program Sekolah Rakyat, khususnya datang dari mereka kalangan keluarga prasejahtera yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan secara layak bagi anak-anak mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan simbol dari kehadiran negara dalam memperjuangkan masa depan generasi miskin ekstrem agar bisa menjadi lebih cemerlang.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara sosialisasi Sekolah Rakyat yang digelar di Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan.

Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar menyediakan pendidikan gratis semata, tetapi juga sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter dan penguatan jati diri bagi para siswa yang berasal dari kalangan keluarga miskin itu.

“Kalau ada anak dari keluarga miskin bisa masuk sekolah bagus, diasuh dengan kasih sayang dan disiplin, itu bukan hanya pendidikan, tapi pesan kuat bahwa negara tidak pernah abai,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bahwa anak-anak dari latar belakang ekonomi yang sulit sekalipun, sejatinya juga memiliki hak yang sama untuk bisa belajar dengan mutu yang layak dan dapat bermimpi setinggi-tingginya.

Maka dari itu, melalui program Sekolah Rakyat ini, mereka terus dibimbing untuk bisa menemukan bakat, kemudian mampu berdiri dengan percaya diri, dan tumbuh menjadi pribadi mandiri.

Suasana haru menyelimuti sesi dialog saat Ikin Sasikin (62), seorang kuli bangunan asal Kebayoran Baru, mengungkapkan rasa syukurnya karena anak bungsunya, Tika Pratiwi (16), diterima sebagai calon siswa Sekolah Rakyat.

“Saya terharu sekali. Profil yang ditayangkan tadi sangat mirip kehidupan kami,” ucapn Ikin.

Pada kesempatan yang sama, Tika pun turut menyampaikan bagaimana harapannya dengan mata yang berkaca-kaca.

Ia mengaku ingin bisa menjadi seorang chef profesional dan bertekad untuk mampu terus membanggakan orang tuanya.

Program ini juga mencakup perbaikan rumah tak layak huni serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemerintah menargetkan 100 sekolah dan lebih dari 20 ribu siswa sebagai penerima manfaat tahap awal, yang akan memulai orientasi pada 14 Juli 2025. (*)

[edRW]

JAKARTA — Pemerintah secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di Indonesia melalui jalur pendidikan.

Program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tersebut juga menjadi simbol harapan baru bagi jutaan keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tanah Air agar anak-anak mereka dapat naik kelas secara sosial dan ekonomi.

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat memang dirancang untuk membangun semangat dan harapan keluarga miskin, yang selama ini merasa terhalang dalam mengakses pendidikan layak bagi anak-anak mereka.

“Yang lebih penting lagi membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ungkapnya dalam diskusi publik bertajuk Sekolah Tanpa Sekat di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia menegaskan bahwa program strategis nasional tersebut menyasar pada anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mayoritas orang tuanya bekerja di sektor informal dengan penghasilan Rp1 juta–Rp2 juta per bulan.

Program ini juga mencakup upaya pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan bagi keluarga miskin tersebut melalui adanya pelatihan secara lintas kementerian dan juga renovasi rumah mereka yang masih tidak layak huni.

Pada tahap awal, sebanyak 100 sekolah akan beroperasi mulai bulan Juli 2025, yang mana sekolah tersebut dapat menampung hingga sebanyak 9.755 siswa dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.

“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia,” tambah Agus.

Sementara itu, Staf Ahli Kemenko PM Sugeng Bahagijo menyatakan dukungan penuhnya dan menyebut bahwa Sekolah Rakyat sebagai salah satu pintu masuk sinergi pemerintah dalam upaya untuk melaksanakan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

“Anak mendapat pendidikan, sementara keluarganya ikut diberdayakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menambahkan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto

Program strategis nasional, Sekolah Rakyat sendiri memang menyasat kepada keluarga miskin supaya mereka bisa merasakan pendidikan lebih layak serta gizi yang tercukupi dengan baik.

“Sekolah rakyat ini berbasis asrama dan ditujukan untuk anak-anak dari kelompok miskin ekstrem agar mendapat pendidikan layak dan gizi yang cukup,” tegasnya. (*)

[edRW]

Oleh: Arman Panggabean*)

Pemerintah terus mempertegas komitmen untuk mampu menghadirkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya caranya yakni dengan melalui peluncuran program Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan program tersebut sebagai salah satu prioritas nasional dalam upaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan struktural yang selama ini terus menghambat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di berbagai daerah di Tanah Air. Peluncuran tahap awal Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, lembaga, serta sektor swasta.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai bahwa dukungan yang berasal dari lintas sektor tentunya menjadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program tersebut. Pasalnya, memang pemerintah tidak dapat bekerja sendirian saja dalam menjalankan proyek berskala nasional seperti ini, terlebih karena program ini juga tidak hanya sekadar menyasar pada pendidikan secara formal semata, tetapi juga dalam rangka untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi bagi keluarga miskin di Indonesia.

Wamen Agus kemudian juga menggarisbawahi terkait bagaimana pentingnya keterlibatan dari sektor swasta dalam menyumbangkan kontribusi mereka melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Agus menekankan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada data penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan menerapkan pendekatan itu, maka seluruh siswa yang berasal dari keluarga miskin tidak hanya dapat menerima pendidikan secara gratis dan berkualitas saja, tetapi juga mereka bisa mendapatkan dukungan secara lebih holistik.

Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas asrama yang layak huni, kemudian juga terdapat pendampingan bagi orang tua siswa, serta perbaikan pada kondisi rumah keluarga miskin tersebut sebagai satu kesatuan dari upaya untuk terus memperbaiki kehidupan keluarga kurang mampu di seluruh pelosok Nusantara secara menyeluruh.

Pada tahap awal ini, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat telah dipersiapkan di berbagai aset milik Kementerian Sosial dengan jumlah siswa hingga mencapai sebanyak 9.755 anak. Kemensos menargetkan ke depannya program tersebut mampu mencapai hingga lebih dari 20 ribu siswa dapat terlayani sepanjang tahun ajaran 2025, dengan juga turut didampingi oleh sebanyak ribuan tenaga pendidik dan kependidikan.

Menanggapi berjalannya salah satu program prioritas nasional pemerintah tersebut, Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut dengan positif adanya ajakan untuk dapat berkolaborasi secara bersama tersebut.

Ia menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk mampu menjembatani terwujudnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah melalui berbagai macam forum seperti diskusi, kampanye, dan pendampingan langsung.

Menurut Mahir, upaya untuk memperluas pemahaman dan membuka ruang kontribusi nyata dari pihak perusahaan merupakan sebuah langkah krusial untuk mampu mengatasi berbagai macam persoalan pendidikan yang selama ini tertinggal, khususnya di lapisan masyarakat terbawah di Indonesia.

Presiden Prabowo sendiri telah memerintahkan penambahan 100 lokasi baru Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tahap rintisan kedua yang dimulai Agustus hingga September 2025. Lokasi baru tersebut dirancang memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, serta tersebar secara merata di berbagai wilayah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden yang dilandasi oleh kekhawatiran terhadap tingginya angka anak putus sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 4 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan formal, khususnya pada jenjang menengah. Robben menjelaskan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan pada kebutuhan pendukung seperti transportasi dan perlengkapan sekolah yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin.

Sebagai respons atas realitas tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Regulasi itu mendorong seluruh elemen negara, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk bergerak bersama mendukung implementasi Sekolah Rakyat.

Pemerintah telah menetapkan 100 lokasi awal, memulai pembelajaran pada Juli 2025, dan menyiapkan 100 lahan tambahan untuk pembangunan sekolah model berbasis asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Robben menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum nasional, tetapi juga menanamkan keterampilan vokasional, pendidikan karakter, dan literasi digital. Tujuannya ialah mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Di luar aspek akademik, program ini juga memberdayakan ekonomi keluarga siswa melalui pelatihan keterampilan dan dukungan sosial lainnya.

Dukungan dari daerah juga terus menguat. Sebanyak 357 pemerintah daerah telah menyatakan partisipasi aktif dalam mendukung program ini. Namun, Robben mengajak daerah yang belum bergabung agar segera menindaklanjuti penetapan lokasi Sekolah Rakyat tahap kedua.

Langkah pemerintah melibatkan seluruh sektor dalam peluncuran Sekolah Rakyat bukan sekadar bentuk kerja sama teknis. Ia mencerminkan pendekatan kolaboratif berbasis data, visi ideologis, dan tekad politik untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang menjadi fondasi kesejahteraan nasional. Kolaborasi yang solid antara negara, dunia usaha, dan komunitas lokal diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan. (*)

*)Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

[edRW]

Oleh: Darmawan Hutagalung*)

Pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam meluncurkan Sekolah Rakyat sebagai strategi mengatasi kemiskinan melalui pendidikan. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru Juli 2025.

Fokus utama program ini bukan hanya pemberian akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga tidak mampu, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang saling menguatkan antara pendidikan, pemberdayaan, dan perbaikan kesejahteraan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada kolaborasi antar-sektor. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal perlu terlibat aktif dalam menyumbangkan tenaga, ide, maupun sumber daya. Ia menekankan bahwa sekecil apapun kontribusi sektor swasta, jika dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi, akan memberikan dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan.

Agus juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan. Program ini berdiri di atas basis data terverifikasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anak-anak yang menjadi sasaran merupakan bagian keluarga rentan ekonomi.

Oleh karena itu, program ini tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua mereka dan memperbaiki kondisi tempat tinggal. Pendekatan multidimensi tersebut dirancang untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural dari generasi ke generasi.

Pemerintah menetapkan 100 titik awal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Seluruh siswa tahap pertama akan tinggal di asrama yang dilengkapi fasilitas pendukung. Target awal program mencakup 9.755 siswa, dan akan terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan lebih dari 20 ribu siswa dapat belajar di Sekolah Rakyat hingga akhir tahun ini, didampingi ribuan tenaga pengajar dan pendukung profesional.

Konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, tetapi juga menciptakan ruang belajar yang terintegrasi antara pendidikan formal, penguatan karakter, keterampilan vokasional, hingga literasi digital. Pendekatan ini menyiapkan siswa tidak hanya untuk berhasil di dunia akademik, tetapi juga mampu bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan sosial di masa mendatang.

Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut positif ajakan pemerintah untuk bergotong royong menyukseskan Sekolah Rakyat. Ia menilai bahwa program ini merupakan wujud nyata dari intervensi negara terhadap ketimpangan sosial.

Mahir menekankan bahwa Forum CSR siap menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui diskusi publik, kampanye, serta penyediaan sarana partisipatif, Forum CSR ingin memastikan bahwa pelaku usaha memahami esensi dari program tersebut dan dapat menyumbangkan kontribusi yang konkret.

Mahir percaya bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan hanya tentang citra atau kewajiban formal, melainkan instrumen penting dalam memperluas pemerataan akses. Mahir juga menilai bahwa keterlibatan sektor swasta dalam Sekolah Rakyat dapat mempercepat proses transformasi sosial di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.

Zuraida Hamdie dari Yayasan Amanah Bangun Negeri juga mengutarakan komitmen yang sama. Yayasan tersebut menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam pelaksanaan program, terutama di wilayah operasional mereka seperti Kalimantan Selatan.

Zuraida meyakini bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mampu memberikan efek domino pada keluarga dan lingkungan sekitar. Ia menegaskan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak serta pemberdayaan orang tua adalah kunci dari pengurangan angka kemiskinan secara jangka panjang.

Lebih jauh, Zuraida menyebut bahwa Sekolah Rakyat mampu menjadi katalisator pembentukan generasi mandiri yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi dibekali dengan pendidikan dan keterampilan untuk mengubah nasibnya sendiri.

Menurutnya, dukungan yayasan dan komunitas lokal menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan program, terutama ketika pemerintah mulai memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang lebih terpencil.

Upaya lintas sektor dalam menyukseskan Sekolah Rakyat mencerminkan paradigma pembangunan yang tidak lagi bersifat top-down semata. Program ini menuntut sinergi sejajar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput. Pemerintah tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya aktor utama, melainkan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi yang luas.

Inisiatif besar ini juga menjawab tantangan serius yang selama ini dihadapi dunia pendidikan, terutama tingginya angka anak tidak sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 3,4 juta anak usia SMA, hampir 500 ribu anak usia SMP, dan sekitar 227 ribu anak usia SD tercatat tidak mengenyam pendidikan formal. Tantangan tersebut bukan semata karena biaya operasional sekolah, tetapi juga terkait biaya pendukung seperti transportasi, perlengkapan, dan logistik keluarga.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk negara yang hadir langsung menjawab persoalan mendasar rakyatnya. Namun, agar program ini tidak menjadi sekadar proyek jangka pendek, partisipasi semua pihak menjadi penentu utama. Perlu ada komitmen jangka panjang dari lintas sektor untuk terus mendukung dan memperkuat ekosistem Sekolah Rakyat.

Melalui sinergi yang utuh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar menjadi tonggak kebangkitan pendidikan berbasis keadilan sosial. Keberhasilannya bukan hanya akan mencetak lulusan, tetapi juga memperkuat fondasi peradaban yang lebih inklusif, berdaya, dan berdaulat. (*)

*)Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional

[edRW]

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Penyelenggaraan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta yang dimulai pada 12 Mei hingga 15 Mei 2025 menandai salah satu capaian diplomatik paling substansial yang berhasil diraih Indonesia dalam forum multilateral dunia Islam.

Konferensi tersebut bukan hanya menunjukkan kematangan diplomasi parlemen Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi strategis negara ini di kancah internasional—terutama dalam menjembatani kerja sama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Indonesia secara aktif mendorong isu-isu utama yang tidak hanya relevan secara global, tetapi juga menuntut perhatian khusus di lingkup negara-negara Muslim. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global.

Ia secara tegas menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat yang berdampak pada sektor industri nasional. Dalam forum PUIC, Indonesia menyampaikan perlunya langkah konkret untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal, termasuk melalui kerja sama lintas negara anggota PUIC yang saling menguatkan.

Upaya itu tidak semata bertujuan mempertahankan daya saing ekonomi nasional, melainkan juga menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin dalam membentuk solidaritas antarnegara Islam.

Rahayu mendorong pertukaran budaya sebagai instrumen strategis untuk memperkuat solidaritas tersebut. Menurutnya, pemahaman yang mendalam antarbudaya akan membuka ruang kesetaraan dan inklusivitas di antara bangsa-bangsa Islam, meski Indonesia sendiri bukan negara Islam secara konstitusional. Justru melalui pendekatan ini, Indonesia mampu membangun posisi sebagai aktor sentral dalam pembentukan aliansi baru yang lebih dinamis, adil, dan progresif di lingkungan PUIC.

Dalam bidang ekonomi, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Ravindra Airlangga, menyoroti stagnasi volume perdagangan antarnegara anggota OKI yang masih terjebak di angka 19 persen dari total perdagangan luar negeri dalam periode 2019 hingga 2023.

Angka tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan integrasi ekonomi yang dicapai oleh kawasan lain seperti Uni Eropa atau ASEAN. Ravindra menyampaikan bahwa kondisi itu menjadi sinyal kuat bahwa kerja sama ekonomi antarnegara Islam masih jauh dari optimalisasi.

Sebagai langkah ke depan, Indonesia menginisiasi pentingnya pembentukan rantai pasok halal lintas negara, peningkatan konektivitas logistik, serta penguatan kebijakan perdagangan berbasis syariah.

Potensi pasar halal global yang diperkirakan mencapai 2,4 triliun dolar AS pada 2026 menjadi alasan utama mengapa negara-negara OKI perlu bergerak cepat dan strategis. Indonesia, dengan infrastrukturnya yang kian membaik dan basis produksi halal yang luas, berpotensi menjadi katalisator utama dalam mendorong ekonomi berbasis halal antarnegara anggota PUIC.

Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, mengangkat isu yang tak kalah penting: perlindungan komunitas Muslim minoritas. Diskriminasi terhadap kelompok ini di berbagai belahan dunia dinilai tidak bisa lagi direspons secara sporadis.

Sohibul mengusulkan pembentukan panitia khusus PUIC yang bertugas memantau perkembangan regulasi di negara-negara di mana Muslim menjadi minoritas. Menurutnya, diskriminasi struktural yang muncul dari regulasi negara sangat sulit diubah jika sudah terlembagakan dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, pemantauan sejak dini diperlukan untuk mencegah pembentukan kebijakan diskriminatif tersebut.

Usulan Sohibul itu sekaligus memperlihatkan arah baru diplomasi Indonesia yang kini semakin menjangkau isu-isu kemanusiaan transnasional, terutama dalam kerangka hak-hak minoritas dan inklusivitas global. Posisi Indonesia dalam menyuarakan perlindungan terhadap komunitas Muslim minoritas menjadi semakin kuat berkat reputasinya sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia.

Salah satu bukti konkret keberhasilan diplomatik Indonesia dalam PUIC ke-19 tercermin dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Qatar, Hamda Binti Hassan. Diskusi strategis antara kedua delegasi membahas peluang kerja sama pertahanan, termasuk produksi alutsista dan pelatihan militer bersama, yang diarahkan dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama Pertahanan. Kolaborasi ini diharapkan mempererat kemitraan strategis dan membuka ruang pertukaran kapasitas di sektor militer antarnegara Muslim.

Tak hanya di bidang pertahanan, pembahasan juga menyentuh kerja sama ketenagakerjaan dan diplomasi budaya. Kontribusi lebih dari 24 ribu tenaga kerja Indonesia di Qatar menjadi titik masuk penguatan hubungan bilateral yang lebih inklusif. Pemerintah Qatar bahkan menunjukkan komitmen dalam pelindungan hak-hak tenaga kerja, sebuah langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih setara.

Penguatan diplomasi budaya menjadi sorotan tambahan, khususnya pasca-penunjukan Indonesia sebagai negara mitra dalam program Year of Culture 2023. Inisiatif lanjutan yang melibatkan pemuda, seniman, dan pelaku kreatif dari kedua negara dinilai menjadi fondasi kuat untuk menumbuhkan pemahaman lintas budaya secara berkelanjutan.

Apresiasi dari berbagai negara anggota, termasuk dari Parlemen Qatar dan Gambia, atas kesuksesan penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta, menjadi validasi nyata atas diplomasi efektif yang dijalankan Indonesia. Forum ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi menjelma sebagai momentum akseleratif yang mendorong terciptanya jejaring kerja sama konkret lintas sektor dan negara.

Melalui pendekatan multiarah yang mencakup sektor industri, ekonomi halal, diplomasi budaya, hingga perlindungan minoritas Muslim, Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor sentral yang tidak hanya menyuarakan nilai, tetapi juga menghadirkan solusi. PUIC ke-19 menjadi panggung strategis yang memperkuat reputasi Indonesia sebagai penggerak diplomasi Islam yang moderat, inklusif, dan berbasis kerja sama nyata. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Naya Salsabila )*

Indonesia kembali membuktikan posisinya sebagai aktor penting dalam kancah diplomasi global dengan sukses menjadi tuan rumah Sidang Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 yang resmi berakhir pada Kamis (15/5). Keberhasilan ini bukan hanya prestasi logistik dan protokoler, namun mencerminkan keteguhan komitmen Indonesia dalam membangun perdamaian dan stabilitas dunia, khususnya di tengah eskalasi ketidakpastian global.

Indonesia telah secara resmi mengakhiri Forum pertemuan Parlemen OKI yang digelar sejak 12-15 Mei 2025. Melalui forum ini, Indonesia menunjukkan bahwa jalan keluar dari berbagai persoalan global seperti konflik, ketimpangan, dan krisis kemanusiaan terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan institusi, serta kerja sama multilateral yang inklusif.

Sidang PUIC yang mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience menegaskan urgensi pembentukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa tema ini sangat relevan dengan tantangan zaman. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu membangun ketahanan internal melalui pemerintahan yang efektif dan institusi yang kuat. Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana upaya penguatan institusi dapat menopang ketahanan nasional dan berkontribusi pada stabilitas global.

Puan menekankan pentingnya meningkatkan solidaritas antarbangsa Muslim, memperkuat perdamaian, kerja sama ekonomi, pemberdayaan perempuan, serta memerangi Islamofobia dan intoleransi. Isu-isu tersebut mengemuka sebagai akar ketidakstabilan yang bila tidak diatasi akan terus memicu konflik. Indonesia, melalui perannya sebagai tuan rumah dan pelaku aktif dalam forum PUIC, menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tetapi juga mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan tersebut.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto juga memberikan penekanan penting dalam pidatonya. Ia menyatakan bahwa tantangan global tidak terbatas pada isu Palestina semata, tetapi juga mencakup persoalan struktural seperti kemiskinan, kelaparan, korupsi, serta ketimpangan pendidikan. Presiden Prabowo meyakini bahwa semua masalah tersebut hanya bisa diatasi apabila setiap negara mampu memperbaiki dirinya sendiri melalui kepemimpinan yang jujur, tata kelola yang baik, dan institusi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini menjalankan berbagai agenda besar, termasuk reformasi politik dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak dapat dicapai hanya melalui retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang dimulai dari internal masing-masing negara. Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, tidak hanya dalam pembangunan nasional tetapi juga dalam kontribusinya di panggung internasional. Forum PUIC menjadi ajang ideal untuk menyampaikan pesan tersebut kepada dunia, bahwa stabilitas global tidak akan terwujud jika institusi negara rapuh dan nilai-nilai demokrasi tidak dijaga.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, turut menegaskan bahwa Sidang PUIC menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menampilkan komitmen nyata dalam memajukan komunikasi, kerja sama, dan kesepahaman antarnegara. Ia menyoroti bahwa dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil secara ekonomi dan politik. Di tengah krisis global tersebut, Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri, melainkan terus aktif menyuarakan pentingnya solidaritas dan kesetaraan antarnegara, besar maupun kecil.

Lebih jauh, Bramantyo menyatakan bahwa parlemen Indonesia akan terus memegang tanggung jawab konstitusional untuk menjaga perdamaian dunia, serta memastikan bahwa hak asasi manusia, ekonomi, dan politik tidak terpinggirkan dalam perumusan kebijakan global. Sikap ini menegaskan bahwa peran parlemen tidak hanya domestik, tetapi juga penting dalam mengarahkan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Melalui diplomasi parlementer, Indonesia mendorong solusi damai terhadap berbagai konflik dan ketegangan yang masih berlangsung di dunia Muslim dan kawasan lainnya.

Keberhasilan penyelenggaraan Sidang PUIC di Jakarta mencerminkan tidak hanya kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga ketulusan dan kesungguhan untuk menjadi jembatan dialog antarnegara. Forum ini juga menjadi arena penting dalam mempererat solidaritas sesama anggota OKI dan membangun kesepakatan strategis untuk menavigasi tantangan masa depan. Dalam 25 tahun kiprahnya, PUIC telah menunjukkan peran penting sebagai platform kerja sama legislatif antarnegara Muslim. Namun sebagaimana disampaikan oleh Puan Maharani, capaian PUIC sangat tergantung pada keputusan dan langkah-langkah konkret yang diambil bersama, bukan hanya pada retorika persatuan.

Kesuksesan Indonesia dalam forum ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan sebuah negara tidak diukur dari besar kecilnya wilayah atau jumlah penduduk, tetapi dari sejauh mana negara tersebut berperan dalam mendorong dunia yang lebih damai dan adil. Indonesia tidak hanya tampil sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam mengarahkan arus diplomasi menuju solusi bersama. Hal ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berkepentingan untuk maju sendiri, tetapi juga ingin tumbuh bersama negara-negara lain, dalam semangat solidaritas dan kebersamaan. Langkah konkret Indonesia dalam penyelenggaraan PUIC bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas dunia yang lebih lestari dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Politik Luar Negeri

Oleh: Ina Guritno (*

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) yang digelar di Jakarta resmi berakhir pada Kamis (15/5). Forum yang berlangsung sejak 12 Mei 2025 lalu tersebut menandai babak baru dalam sejarah diplomasi parlemen dunia Islam, dengan diserahkannya tongkat kepemimpinan PUIC dari Ketua Parlemen Republik Pantai Gading, Adama Bictogo, kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Serah terima ini bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan kepercayaan besar dunia Islam terhadap Indonesia sebagai pemimpin transformasi PUIC ke depan.

Adama Bictogo secara tegas menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan Indonesia. Dihadapan para delegasi, dia percaya terhadap kepemimpinan Puan akan ditandai oleh perubahan yang signifikan. Pengakuan ini tentu bukan tanpa dasar. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam memiliki rekam jejak kuat dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan, pluralisme, dan diplomasi yang inklusif.

Sidang PUIC 2025 juga membawa makna lebih dalam karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini. Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan pentingnya semangat “new emerging forces” yang dahulu digaungkan pada Konferensi Asia-Afrika 1955 untuk kembali menjadi landasan gerakan membangun tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Menurut Puan, solidaritas dan kerja bersama antar negara anggota menjadi modal utama untuk membangun tatanan dunia yang berwajah humanis. Menurutnya tidak bisa membiarkan arah dunia ditentukan hanya oleh kepentingan kekuatan besar. Dengan 54 negara anggota, PUIC memiliki potensi besar sebagai kekuatan politik global yang berpengaruh apabila mampu bersatu dalam visi dan aksi bersama.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam konferensi tahun ini adalah pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan kelembagaan (strong institutions). Tema ini menjadi sangat relevan mengingat dunia saat ini tengah menghadapi krisis multidimensi — mulai dari ketidakpastian politik, krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik yang semakin kompleks. Bictogo menyebut tema ini sebagai “fondasi mutlak” untuk membangun ketahanan global.

Indonesia melalui DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjadi bagian dari solusi global. Dia menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip bahwa setiap negara, besar atau kecil, memiliki kedudukan yang sama dalam menghadapi tantangan global. Melalui PUIC, negara-negara yang tergabung dapat memperkuat komunikasi dan kesepahaman.

Lebih lanjut, Indonesia juga membawa agenda konkret dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan komunitas minoritas Muslim, dan penguatan kerja sama ekonomi berbasis syariah. Dalam forum komite khusus, anggota BKSAP DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk memantau dan mencegah undang-undang diskriminatif terhadap Muslim minoritas. Usulan ini menunjukkan kepekaan Indonesia terhadap persoalan HAM global dan perlindungan atas keadilan universal.

Isu ekonomi juga tak luput dari perhatian. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyoroti stagnasi perdagangan intra-OKI yang masih di kisaran 19 persen dari total perdagangan luar negeri negara anggota. Padahal, potensi pasar halal global diprediksi mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2026. Ravindra menyoroti saat ini produk halal dunia masih didominasi oleh negara-negara di luar OKI. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi negara-negara anggota OKI. Ravindra mendorong penguatan rantai pasok halal bersama dan peningkatan konektivitas logistik antar negara anggota.

Melalui diplomasi parlemen ini, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya harus menjadi prioritas bersama. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi demi membangun peradaban Islam yang lebih progresif, adil, dan sejahtera. Apalagi, dunia Islam saat ini masih menghadapi tantangan besar seperti perjuangan kemerdekaan Palestina, krisis di Gaza, kemiskinan, dan ketimpangan teknologi.

Puan Maharani dengan tegas menyuarakan pentingnya pembangunan “culture of peace” di tengah dunia yang sarat konflik. Ia menyerukan kepada parlemen negara anggota PUIC untuk mendorong lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina dan menyelesaikan konflik melalui solusi dua negara. Puan menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina yang harus dibangun kembali dengan keadilan dan harapan.

Di tengah berbagai tantangan global ini, suksesnya penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta menjadi cermin kepemimpinan Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah internasional. Tidak hanya menjadi tuan rumah yang baik, Indonesia juga berhasil membentuk arah pembicaraan yang substantif, inklusif, dan pro-rakyat. Hal ini semakin menguatkan posisi DPR RI sebagai aktor strategis dalam diplomasi global berbasis nilai kemanusiaan dan solidaritas Islam.

PUIC 2025 adalah momentum strategis, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia Islam. Melalui kepemimpinan transformasional, kerja bersama yang konkret, dan solidaritas yang utuh, organisasi ini berpotensi menjadi kekuatan global yang membawa perubahan nyata. Indonesia telah menyalakan obor harapan itu. Kini saatnya seluruh anggota PUIC menyalakan sinarnya di panggung dunia.

(* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional

Oleh : Andri Wijaya )*

Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai aktor utama dalam memimpin perhelatan diplomasi global dunia Islam melalui pelaksanaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) di Jakarta.

Selama empat hari penuh, dari 12 hingga 15 Mei 2025, Gedung DPR RI menjadi pusat perhatian dunia Islam sekaligus menjadi panggung yang sangat strategis dalam merumuskan bagaimana arah baru dari kerja sama antar parlemen negara-negara anggota OKI.

Penutupan konferensi tersebut tidak hanya menandai berakhirnya rangkaian agenda penting bertaraf internasional, tetapi juga sekaligus membuka babak baru bagi Indonesia sebagai pemimpin dialog dan solidaritas global.

Sejumlah pemimpin parlemen memberikan pengakuan secara terbuka terhadap bagaimana peran strategis Indonesia dalam mendorong terwujudnya transformasi PUIC. Ketua Parlemen Republik Pantai Gading, Adama Bictogo, menilai bahwa konferensi ke-19 mencerminkan adanya perubahan secara signifikan dalam dinamika internal organisasi tersebut. Di bawah kepemimpinan Indonesia, PUIC memasuki era baru yang ditandai oleh tata kelola yang lebih terstruktur dan semangat kolaboratif yang semakin kuat.

Menurut Bictogo, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi peran barunya dalam membentuk bagaimana arah masa depan parlemen negara-negara OKI.

Indonesia dinilai sangat berhasil menghadirkan platform yang jauh lebih inklusif dan dialogis, sehingga semakin memperkuat suara kolektif umat Muslim dalam berbagai isu global. Komitmen Indonesia dalam mendorong solusi damai serta terus mempererat solidaritas antar negara Islam juga menjadi perhatian utama bagi dunia internasional.

Lebih dari sekadar tuan rumah, Indonesia melalui DPR RI menunjukkan bagaimana kapasitas diplomasi parlemen yang sangat matang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memanfaatkan konferensi tersebut sebagai sebuah momentum penting dan bersejarah untuk semakin memperluas jejaring kerja sama.

Dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, Puan mendorong terwujudnya sinergi antar parlemen dalam upaya untuk mampu menjawab tantangan global secara bersama.

Melalui dialog tersebut, kedua negara sepakat untuk semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk sektor perdagangan digital dan penguatan UMKM, pertahanan kawasan, serta hubungan antar masyarakat.

Bagi Puan, kerja sama lintas sektor jelas menjadi sebuah dasar yang penting bagi terwujudnya stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Ia juga menekankan mengenai betapa pentingnya membangun fondasi solidaritas melalui jalur diplomasi parlementer yang jauh lebih aktif, baik di level bilateral, regional, maupun global.

Puan melihat PUIC ke-19 sebagai ajang konsolidasi yang sangat penting untuk dapat merespons adanya tantangan global yang semakin kompleks belakangan ini, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan.

Solidaritas antar parlemen dianggap menjadi hal yang sangat krusial untuk terus menumbuhkan ketahanan sosial di tengah dinamika geopolitik dunia yang fluktuatif seperti saat ini. Dalam forum tersebut, Puan juga menyampaikan pandangan bahwa kerja sama antar negara Muslim perlu diarahkan pada pemenuhan hak dasar, seperti pendidikan Islam yang lebih berkualitas dan upaya perlindungan anak-anak serta perempuan, terutama di wilayah konflik.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menambahkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah lama terjalin dengan erat, baik secara budaya maupun geopolitik.

Dalam forum PUIC ke-19, relasi strategis tersebut semakin diperkuat melalui undangan secara langsung dari Ketua Parlemen Malaysia kepada Puan Maharani untuk menghadiri AIPA 2025 di Malaysia, yang menandakan betapa eratnya jejaring diplomatik yang telah dibangun Indonesia selama ini.

Konferensi PUIC ke-19 tidak hanya merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut, tetapi juga sekaligus menjadi ajang refleksi yang sangat penting atas perjalanan panjang parlemen negara-negara OKI dalam membangun solidaritas.

Sejumlah isu krusial menjadi pembahasan utama dalam forum ini, mulai dari situasi di Palestina, perlindungan kelompok minoritas Muslim, hingga resolusi terkait pendidikan dasar Islam dan Arab bagi anak-anak. Keseluruhan pembahasan mencerminkan arah baru PUIC sebagai wadah kebijakan yang lebih solutif dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

Forum strategis tersebut juga menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam proses politik. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara anggota menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, dorongan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum-forum global seperti PUIC mendapat perhatian serius. Di samping itu, suara-suara solidaritas terhadap anak-anak dan perempuan di wilayah konflik turut menguat, menyerukan dukungan finansial dan kemanusiaan yang lebih konkret melalui kerja sama internasional.

Rangkaian pertemuan yang berlangsung selama konferensi, termasuk pembahasan isu lingkungan, hak asasi manusia, dan dialog antar peradaban, memperlihatkan bagaimana forum PUIC telah berkembang menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan zaman.

Dengan berakhirnya pelaksanaan PUIC ke-19, Indonesia dinilai berhasil memanfaatkan momentum tersebut untuk menegaskan peran strategisnya, bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai motor penggerak arah baru diplomasi Islam global.

Sebagai presidensi PUIC ke-19, DPR RI berhasil memikul tanggung jawab besar dalam menjaga semangat kolaboratif tersebut tetap hidup. Dunia internasional memberikan apresiasi tinggi terhadap Indonesia atas keberhasilan dalam membawa suara dunia Islam ke panggung global dengan pendekatan yang inklusif, demokratis, dan solutif. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi ditutup pada Kamis (15/5) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Ketua DPR RI sekaligus Presiden PUIC yang baru, Puan Maharani, secara resmi menutup perhelatan yang dihadiri oleh delegasi dari beberapa negara anggota.

Dalam pidato penutupannya, Puan menegaskan bahwa Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari konferensi ini mencerminkan tekad kolektif negara-negara Islam untuk memperjuangkan keadilan global, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mengokohkan peran perempuan dalam pembangunan dunia Islam.

“Deklarasi Jakarta yang telah kita hasilkan adalah bukti nyata suara kolektif parlemen dunia Islam. Kita telah sepakat memperjuangkan keadilan bagi Palestina, memperkuat tata kelola pemerintahan, mengokohkan peran perempuan, dan mendorong tatanan dunia yang lebih adil,” ujar Puan.

Sebagai tuan rumah, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi dari setiap resolusi yang disepakati. Puan juga mengajak seluruh delegasi untuk membawa semangat Deklarasi Jakarta ke parlemen masing-masing sebagai wujud solidaritas negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Saya mengajak seluruh delegasi untuk membawa semangat dan isi deklarasi ini ke ruang sidang parlemen masing-masing, sebagai komitmen bersama untuk memperkuat solidaritas negara-negara OKI,” kata Puan.

Puan, yang tercatat sebagai Presiden perempuan pertama dalam sejarah PUIC, menyerukan agar kekuatan kolektif dunia Islam menjadi kontributor positif bagi perdamaian dan kesejahteraan global. Ia juga menyampaikan harapan bahwa para delegasi membawa kesan baik selama berada di Indonesia.

“Warisan kita bukan terletak pada besarnya gedung yang kita bangun, tetapi pada martabat yang kita pulihkan bagi setiap anak, perempuan, keluarga, dan mereka yang terluka oleh perang, kemiskinan, dan ketidakadilan,” tegas Puan.

Deklarasi Jakarta yang dibacakan oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, memperkuat arah baru diplomasi antarparlemen negara-negara Islam. Dokumen ini menekankan pentingnya kerja sama dalam menghadapi tantangan global serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dan parlemen yang inklusif.

“Kami memutuskan untuk memperkuat kerja sama antar parlemen, berbagi pengetahuan, serta membangun inisiatif bersama guna menghadapi tantangan ekonomi global dan membangun lembaga perwakilan yang lebih baik dan inklusif,” ungkap Mardani.

Salah satu poin penting dalam deklarasi adalah dorongan untuk membentuk dialog tetap antar parlemen, termasuk dengan lembaga legislatif dari kawasan lain seperti Parlemen Eropa dan Kongres Amerika Serikat.

“PUIC mendorong pembentukan saluran dialog antar parlemen secara berkala, terutama dengan Parlemen Eropa dan Kongres Amerika Serikat, untuk bersama-sama mengatasi tantangan global yang semakin kompleks,” kata Mardani.

Deklarasi tersebut juga menekankan kerja sama konkret di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, riset ilmiah, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perdagangan intra-OKI, serta teknologi dan digitalisasi.

“Kita tidak hanya bicara solidaritas, tapi aksi nyata. Investasi di bidang pendidikan, perdagangan intra-OKI, serta digitalisasi adalah langkah konkret membangun ketahanan dan kemandirian umat,” tegas Mardani.

Dengan penutupan ini, Konferensi PUIC ke-19 menjadi tonggak penting bagi diplomasi parlemen Islam dan menandai babak baru bagi dunia Islam yang lebih terhubung, kuat, dan bermartabat melalui kerja sama yang berkelanjutan.