JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui strategi investasi yang terarah dan peningkatan daya beli masyarakat. Di tengah tantangan global yang belum mereda, langkah ini menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen pada kuartal I 2025 mencerminkan daya tahan ekonomi yang tetap terjaga. Target 5,2 persen pada akhir tahun dinilai masih dalam jangkauan berkat kombinasi kebijakan fiskal dan insentif sektoral yang terus diperkuat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan meluncurkan berbagai kebijakan strategis untuk mendongkrak konsumsi dan mendorong investasi.

“Penguatan program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan MBG akan menjadi katalis utama dalam menjaga daya beli masyarakat,” ujar Airlangga Hartarto.

Program bantuan sosial disiapkan untuk memberikan efek berganda bagi pertumbuhan, terutama dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga mengkaji insentif tambahan untuk sektor yang terdampak perlambatan, sekaligus memperkuat sektor unggulan seperti makanan-minuman dan pertanian.

Langkah lain yang turut memperkuat daya beli masyarakat adalah pemberian diskon tarif listrik dan tiket pesawat pada masa liburan. Strategi ini terbukti efektif dan akan diperluas ke sektor lain guna menjaga sirkulasi ekonomi domestik tetap bergerak.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dinamika global seperti perang tarif dan ketidakpastian geopolitik memang menekan ekspor, namun pemerintah tetap fokus pada penguatan ekonomi domestik.

“Kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara hati-hati demi menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan,” tambah Airlangga Hartarto.

Di sisi investasi, pemerintah tengah menyederhanakan regulasi melalui revisi Peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Selain itu, Satgas Perluasan Lapangan Kerja dibentuk untuk memastikan penciptaan kerja berlangsung optimal.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Riyatno, mengungkapkan bahwa sektor digital menjadi prioritas utama dalam peta jalan investasi nasional.

“Investasi di data center dan ekosistem digital diproyeksikan mencapai US$130 miliar pada 2025. Ini peluang besar untuk Indonesia dominan di Asia Tenggara,” tegas Riyatno.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting.
“Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi akan mempercepat transformasi digital dan membuka ruang inovasi yang luas,” tutup Riyatno.

Dengan strategi terintegrasi antara perlindungan sosial, kemudahan investasi, dan mitigasi risiko global, pemerintah memperkuat posisi Indonesia untuk tumbuh secara inklusif dan kompetitif dalam lanskap ekonomi dunia

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2025 melalui serangkaian kebijakan strategis yang difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, serta peningkatan realisasi belanja negara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai respons atas kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen (year-on-year) pada triwulan I-2025. Pemerintah menilai perlunya langkah terukur untuk menjaga momentum pemulihan dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap dinamika global.

“Mewaspadai kondisi tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025, Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah,” ujar Airlangga.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional, termasuk melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pemerintah juga tengah mendorong implementasi Kredit Investasi untuk sektor industri padat karya, sebagai strategi penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

“Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi. Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya menjadi salah satu fokus agar sektor manufaktur dan industri lainnya bisa menyerap tenaga kerja dan memacu produktivitas nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Pemerintah, kata Sri Mulyani, menjaga optimisme dengan memastikan kebijakan fiskal bekerja secara maksimal, terutama dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” jelasnya.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya efektivitas belanja negara dalam merangsang pertumbuhan, khususnya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari kalangan pelaku industri dan logistik. Chairman Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI Institute), Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang didominasi konsumsi domestik memerlukan perhatian khusus agar terus menjadi motor penggerak ekonomi.

“Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55 persen kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15 persen,” ungkap Yukki.

Ia mendorong agar pemerintah memperkuat konsumsi domestik dengan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat kelas menengah, seperti insentif belanja untuk UMKM, pembukaan lapangan kerja di sektor manufaktur, serta percepatan realisasi anggaran pemerintah.

“Stimulus belanja yang diarahkan ke sektor riil, terutama UMKM, akan memperkuat sirkulasi uang di masyarakat. Ini penting agar pemulihan ekonomi tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi juga di lapangan,” tegasnya.

Dengan kombinasi antara stimulus fiskal, reformasi regulasi, dan upaya penciptaan lapangan kerja, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025, sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Oleh: Nana Sukmawati )*

Pemerintah terus memacu strategi penguatan ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global. Salah satu langkah utama yang digenjot adalah peningkatan investasi sebagai penopang utama penguatan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen tetap menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan Kuartal IV 2024 sebesar 5,02 persen—pemerintah optimistis mampu mengejar target pertumbuhan sebesar 5,2 persen di akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis pada kuartal mendatang untuk menstimulus perekonomian. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Salah satu strategi utama yang akan dijalankan adalah memperkuat program perlindungan sosial. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta gaji ke-13 untuk ASN pada Mei-Juni 2025. Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) juga ditingkatkan.

Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatnya daya beli, konsumsi masyarakat diharapkan kembali bergairah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif tambahan bagi sektor-sektor tertentu yang menunjukkan potensi pertumbuhan. Insentif ini akan disesuaikan dengan kondisi sektor yang mengalami perlambatan, seperti perhotelan, sambil tetap mendukung sektor yang tumbuh, seperti makanan-minuman dan pertanian.

Pada kuartal sebelumnya, pemerintah telah memberikan diskon tarif listrik 50 persen dan diskon tiket pesawat selama libur Lebaran. Kebijakan tersebut sudah memberikan dampak positif awal terhadap daya beli masyarakat dan akan terus diperkuat dengan strategi lanjutan.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perlambatan ini tidak lepas dari ketidakpastian global, seperti perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kebijakan tarif resiprokal dari AS. Situasi ini memberikan tekanan terhadap ekspor dan iklim investasi secara umum.

Kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal sambil tetap memprioritaskan pertumbuhan. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal demi keberlanjutan jangka panjang.

Pemerintah telah menyusun strategi investasi yang komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pembentukan Satuan Tugas Perluasan Lapangan Kerja menjadi langkah awal dalam membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Melalui Instruksi Presiden tentang Deregulasi dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, pemerintah ingin menyederhanakan prosedur investasi sehingga lebih menarik bagi investor dalam dan luar negeri.

Pemerintah juga mengimplementasikan skema kredit investasi khusus untuk industri padat karya. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai wilayah.

Optimalisasi belanja modal (capital expenditure) BUMN serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan investasi. Hal ini akan memperkuat peran sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap deregulasi dan penyederhanaan perizinan merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kompetitif secara global.

Selain strategi dalam negeri, pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi risiko global. Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat dan penyelesaian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa melalui EU-CEPA terus dilakukan secara aktif.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi ke OECD menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Hal ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju visi Indonesia Maju.

Dari sisi digital, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memproyeksikan nilai investasi ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$130 miliar pada 2025. Angka ini menunjukkan dominasi Indonesia di Asia Tenggara dalam sektor ini.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian, Riyatno, mengatakan bahwa sektor ekonomi digital menjadi prioritas utama dalam menarik investasi asing. Ekosistem digital seperti data center dinilai sangat potensial.

Riyatno juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan akademisi dalam membangun ekosistem investasi digital. Sinergi ini dianggap penting dalam mendorong inovasi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Upaya memperkuat investasi juga sejalan dengan strategi mitigasi risiko global. Pemerintah terus mengintensifkan negosiasi dagang, termasuk penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (EU-CEPA) dan pembahasan tarif dengan Amerika Serikat.

Bergabungnya Indonesia dalam blok ekonomi BRICS serta aksesi menuju keanggotaan OECD menjadi bagian dari diplomasi ekonomi pemerintah untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing nasional di kancah internasional.

Dengan strategi peningkatan daya beli, dorongan investasi, serta mitigasi risiko global, pemerintah berharap ekonomi Indonesia mampu tumbuh secara inklusif dan tangguh dalam menghadapi dinamika internasional. Ketiga strategi tersebut menjadi pilar utama dalam upaya mengejar target pertumbuhan tahun ini.

Langkah-langkah strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan memperkuat sektor domestik, mendorong investasi berkualitas, dan merespons dinamika global secara adaptif, pemerintah berharap fondasi ekonomi Indonesia semakin kokoh untuk menghadapi tantangan jangka menengah dan panjang.

)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta

Oleh : Jodi Mahendra )*

Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan dinamika geopolitik yang tidak menentu. Dalam menghadapi kuartal II tahun 2025, fokus utama diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu fondasi pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Langkah ini sejalan dengan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Salah satu strategi konkret pemerintah adalah pemberian stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi domestik. Pada awal tahun 2025, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan seperti optimalisasi bantuan sosial dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dicairkan lebih awal yakni pada Maret 2025. Stimulus ini diharapkan dapat menstimulasi konsumsi rumah tangga, terlebih di momen penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.

Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai sejak Januari 2025. Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan dan pelajar sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sembari menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa strategi-strategi tersebut dirancang sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth. Selain itu, mempercepat realisasi belanja pemerintah termasuk bansos, THR, serta subsidi harga pangan agar konsumsi masyarakat tidak tergerus oleh tekanan inflasi.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyatakan pentingnya menjaga daya beli kelas menengah, yang merupakan motor penggerak utama ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat melalui program Kartu Indonesia Pintar dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 8%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, strategi yang diterapkan pemerintah fokus pada penguatan daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, serta menciptakan iklim usaha yang lebih produktif dan efisien. Dalam kuartal II 2025, pemerintah melanjutkan kebijakan stimulus fiskal yang sudah dimulai sejak awal tahun, terutama melalui percepatan realisasi belanja negara, program bantuan sosial, dan dukungan terhadap konsumsi masyarakat. Stimulus ini bertujuan agar daya beli tetap terjaga di tengah tantangan global dan ketidakpastian ekonomi.

Salah satu fokus utama adalah percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat dan kegiatan produktif. Pemerintah juga memaksimalkan program perlindungan sosial seperti bantuan pangan, subsidi energi, dan bantuan pendidikan. Selain itu, untuk menjaga momentum konsumsi pasca-Lebaran, berbagai program promosi perdagangan serta pelonggaran fiskal tetap diberlakukan. Pemerintah juga terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro sebagai bentuk dukungan konkret kepada pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Pemerintah juga menempatkan industrialisasi dan hilirisasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Sumber daya alam unggulan seperti nikel, tembaga, kelapa sawit, hingga rumput laut menjadi fokus pengembangan melalui kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, pemerintah berharap dapat memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru.

Langkah lain yang tak kalah strategis adalah reformasi regulasi. Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% hasil ekspornya di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat cadangan devisa.

Tak hanya fokus ke dalam negeri, pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional. Indonesia tengah menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (EU-CEPA), serta memperkuat posisinya di forum internasional seperti BRICS dan OECD. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi asing, dan mengadopsi standar tata kelola global.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan daya beli yang dilaksanakan pemerintah tidak berdiri sendiri. Strategi ini merupakan bagian dari pendekatan holistik pemerintah untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui konsumsi, investasi, ekspor, serta transformasi struktural yang berkelanjutan. Tantangan eksternal seperti pelemahan ekonomi Tiongkok, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim tetap menjadi perhatian. Dengan instrumen kebijakan yang adaptif dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia semakin optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan.

Ekonom senior dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa kombinasi antara stimulus fiskal, hilirisasi industri, dan deregulasi menunjukkan arah kebijakan yang tepat karena konsistensi implementasi dan penguatan koordinasi antarlembaga, pihaknya juga mengatakan bahwa daya beli memang kunci untuk menjaga pertumbuhan dalam jangka pendek.

Dengan berbagai langkah yang telah dan sedang ditempuh, tahun 2025 menjadi momen krusial bagi Indonesia dalam membuktikan ketahanan dan daya adaptasi ekonominya. Peningkatan daya beli bukan hanya soal konsumsi, melainkan soal keberlanjutan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah kebijakan benar-benar mengalir ke masyarakat dan berdampak nyata bagi pemulihan ekonomi nasional.

.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa percepatan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah krusial dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional.

“Pemenuhan kebutuhan ASN di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG,” ujar Rini.

Rini menyampaikan bahwa melalui pembentukan dan penguatan BGN, seluruh lini pelaksanaan program, mulai dari distribusi makanan hingga pelaporan dan evaluasi, dapat berjalan lebih sistematis.

“Ada beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik, terutama dari sisi SDM, tata kelola, dan membangun digitalisasinya,” lanjut Rini.

Kementerian PANRB, lanjut Rini, telah menyiapkan strategi melalui pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien agar BGN dapat segera berfungsi maksimal. Upaya ini juga diperkuat dengan pemetaan proses bisnis dan hubungan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) agar koordinasi pelaksanaan program tidak tumpang tindih.

“Dua target penting harus dicapai, yakni kejelasan penerima manfaat dan tata kelola yang baik agar bisa dimasukkan ke dalam Inpres dan Perpres. Tata kelola internal dan eksternal sangat penting, mulai dari kebijakan di level pusat hingga pelaksana di lapangan secara transparan,” tegasnya.

Rini juga menyoroti perlunya membangun arsitektur pemerintahan digital yang mendukung proses bisnis, manajemen SDM, serta layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung MBG. Hal ini termasuk sistem informasi data penerima manfaat, pelaporan real-time, dan sistem monitoring yang andal.

Pemerintah memproyeksikan bahwa program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka stunting, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja di sektor makanan bergizi dan logistik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat yang sama juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan MBG sebagai fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Perpres MBG nantinya akan mengatur lima aspek penting, yakni monitoring dan evaluasi, pelaporan, tim koordinasi, peran pemerintah daerah, serta pendanaan.

“Kesimpulannya, kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait untuk menyusun bahan Perpres atau Inpres. Ini harus segera,” kata Zulkifli.

Melalui percepatan rekrutmen ASN dan kesiapan struktur kelembagaan BGN, diharapkan Program MBG dapat segera diimplementasikan secara masif dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.

JAKARTA-Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah menjadi salah satu inisiatif penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia di berbagai sektor.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meskipun hanya mencapai 0,005 persen dari total 3,4 juta peserta, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

“Kami akan lebih fokus memperhatikan hal ini, dengan target mengurangi insiden hingga mencapai nol” kata Zulhas.

Tata kelola program Makan Bergizi Gratis akan terus disempurnakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang terlibat dalam program tersebut. Perbaikan tata kelola dan pengurangan insiden bertujuan untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, untuk merumuskan tata kelola yang lebih baik Kementerian keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan dilibatkan

“Eselon satu kementerian terkait akan didukung oleh berbagai stakeholder. Kementerian Keuangan akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran anggaran, sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi akan berperan dalam menyediakan tenaga yang diperlukan.” Ujar Zulhas

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah, termasuk bupati dan gubernur, akan terlibat langsung mendukung program ini.

“Peran ini harus dirumuskan dengan jelas karena ini adalah program utama yang sangat mendesak dan penting. Nantinya, peran-peran ini akan diatur dalam peraturan presiden atau instruksi presiden,” lanjut Zulhas.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, adanya perpres yang mengatur tentang MBG akan turut mendukung anggaran untuk program prioritas ini. Jumlah anggaran dan skema yang digunakan untuk percepatan MBG saat ini masih dalam proses pembahasan.

“Sekarang kami masih mendidik 30.000 SPPI yang baru akan selesai pada akhir Juli. Jadi, untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis sampai Juli, kami baru bisa melayani kurang lebih 6 juta orang,” ucapnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara adil dan merata.

Oleh: Eleine Pramesti *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi prioritas nasional yang terus digenjot pelaksanaannya oleh pemerintah demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Dengan target ambisius mencapai 82,9 juta penerima manfaat, program ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesejahteraan anak bangsa, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Percepatan program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi persoalan klasik seperti stunting, gizi buruk, dan kesenjangan akses pangan yang masih membayangi banyak daerah.

MBG dirancang sebagai kebijakan lintas sektoral, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dasar dan menengah. Mereka adalah kelompok yang berada dalam masa pertumbuhan krusial dan sangat membutuhkan asupan gizi seimbang setiap harinya. Dengan pola distribusi makanan yang terstruktur dan terstandarisasi, MBG diyakini mampu memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki kondisi kesehatan generasi muda Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup hingga 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025. Saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 3 juta orang. Ia menegaskan bahwa pada bulan November mendatang, seluruh anak-anak dan ibu hamil memperoleh manfaat dari MBG setiap hari sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi mereka.

Implementasi MBG dilaksanakan melalui skema yang mengintegrasikan pendataan penerima manfaat, penyediaan bahan pangan lokal, pengolahan makanan sehat, serta pendistribusian langsung ke titik-titik sasaran seperti sekolah, pondok pesantren, dan komunitas masyarakat lainnya. Pemerintah memanfaatkan sistem digital untuk memastikan akurasi data penerima dan meminimalkan potensi penyelewengan. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah, seperti warung makan lokal dan katering rumahan, dalam proses penyediaan makanan, membuka peluang peningkatan ekonomi lokal yang signifikan.

Dalam pelaksanaannya, program MBG juga diarahkan untuk mendorong ketahanan pangan nasional. Pemerintah berupaya memprioritaskan penggunaan bahan baku lokal seperti sayur-mayur, ikan, telur, dan buah-buahan dari petani dan nelayan sekitar. Hal ini tidak hanya mendukung ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga memperkuat rantai pasok domestik dan memberikan jaminan pasar bagi para produsen pangan lokal. Dengan demikian, MBG menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis baru menjangkau sekitar 3,4 juta penerima manfaat, angka yang masih jauh dari target 82,9 juta orang. Ia menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan program tersebut demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada 9 Mei 2025, ia menyoroti perlunya akselerasi lebih lanjut.

Zulkifli juga menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Presiden mendengarkan aspirasi masyarakat dari wilayah tertinggal, dan segera mendorong percepatan program agar manfaat MBG dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini dirasakan sebagai beban moral bagi Presiden, sehingga mendorong pentingnya percepatan dalam penyaluran manfaat program tersebut.

Selain itu, pemerintah mendorong inovasi dalam pengolahan dan penyajian makanan yang sesuai dengan selera lokal namun tetap memenuhi standar gizi. Ini menjadi kunci keberhasilan karena penerimaan program oleh masyarakat sangat bergantung pada faktor selera dan kebiasaan makan. Dengan menggandeng ahli gizi dan koki lokal, MBG dirancang tidak sekadar menyajikan makanan, tetapi juga menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan dan membudayakan pola makan sehat. Adapun Ketua Badan Gizin Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan banyak sekali usul yang masuk tentang mekanisme percepatan Makan Bergizi Gratis. Dengan banyaknya usulan yang diterima, Dadan Hindayana optimistis bahwa program MBG dapat dipercepat jauh melampaui target awal berkat sinergi dan antusiasme masyarakat.

Dalam jangka panjang, keberhasilan MBG ditargetkan tidak hanya menciptakan generasi bebas stunting, tetapi juga mampu meningkatkan performa pendidikan dan produktivitas nasional. Anak-anak yang tumbuh dengan asupan gizi yang baik cenderung memiliki konsentrasi belajar lebih tinggi, ketahanan fisik yang lebih kuat, serta potensi intelektual yang lebih optimal. Oleh karena itu, MBG menjadi investasi negara yang strategis, bukan sekadar program bantuan sementara.

Pemerintah pun mulai mengintegrasikan MBG dengan program-program kesejahteraan lainnya seperti bantuan sosial, kartu Indonesia sehat, dan program keluarga harapan. Integrasi ini memperkuat sinergi kebijakan dan mempercepat pencapaian target pembangunan manusia yang berkualitas. Pendekatan ini juga diharapkan memperkecil ketimpangan antarwilayah dalam hal akses terhadap gizi dan layanan dasar.

Keberhasilan program ini ke depan akan bergantung pada komitmen kolektif, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga partisipasi aktif masyarakat. Setiap pihak memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa makanan yang bergizi benar-benar sampai ke tangan yang berhak, dikonsumsi dengan layak, dan memberi dampak nyata dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Dengan mendorong percepatan Program Makan Bergizi Gratis secara massif dan sistematis, pemerintah menunjukkan langkah progresif dalam membangun fondasi kemajuan bangsa dari aspek yang paling mendasar: kesehatan dan nutrisi generasi penerus.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Oleh: Ricky RInaldi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian utama pemerintah sebagai upaya membangun masa depan bangsa dari fondasi yang paling mendasar: kesehatan dan gizi anak. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyerukan gerak bersama seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menyukseskan program ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pusat, melainkan harus melibatkan daerah secara aktif dan penuh kesungguhan.

Tito menegaskan bahwa pemda memegang peran penting karena berada di garis terdepan pelayanan publik. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data yang akurat, menyusun anggaran yang sesuai, serta menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, akurasi data sangat krusial agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya pemda menyiapkan fasilitas pendukung seperti dapur umum, tenaga masak, dan sistem distribusi makanan yang bersih dan efisien. Dalam hal ini, kualitas dan keberlanjutan program sangat bergantung pada persiapan yang matang di tingkat daerah.

Program MBG ini bukan sekadar tentang pemberian makanan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, Tito mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat. Pemda diharapkan bekerja sama dengan koperasi, kelompok tani, dan pelaku UMKM yang ada di daerah mereka untuk menyuplai bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi. Hal ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan pasokan gizi yang berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Menurut Tito, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi lokal, yang juga sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan di tingkat wilayah.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut menyuarakan dukungan penuh terhadap program MBG. Dalam pernyataannya awal Mei lalu, Presiden menegaskan bahwa program tersebut akan terus dijalankan meski tanpa bantuan atau pengakuan dari pihak luar. Presiden berpandangan bahwa program ini adalah langkah benar karena merupakan bentuk nyata investasi negara kepada generasi penerus. Ia juga menyampaikan bahwa mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki gizi masyarakat merupakan prioritas yang tak bisa ditunda. Dalam pandangan Prabowo, negara harus lebih fokus pada pengentasan masalah mendasar seperti gizi buruk, yang menghambat potensi anak-anak untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.

Presiden menilai bahwa keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada keberlanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan di lapangan, seperti masalah distribusi dan kesulitan di daerah terpencil, program ini harus tetap berjalan dengan semangat dan tekad yang tinggi. Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha meningkatkan kualitas distribusi dan pengawasan agar tidak ada penyelewengan yang merugikan masyarakat yang membutuhkan. Ia meyakini bahwa meskipun ada hambatan, dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, program ini akan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan gizi buruk yang selama ini menjadi masalah di banyak wilayah.

Menanggapi sejumlah kejadian teknis di lapangan, seperti kasus keracunan makanan di beberapa wilayah, Presiden menilai bahwa insiden-insiden tersebut bersifat lokal dan tidak mewakili keseluruhan pelaksanaan program. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan, namun tidak sepatutnya satu atau dua kasus menghambat sebuah program nasional yang manfaatnya begitu luas. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah terus bekerja untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada anak-anak di sekolah-sekolah dan masyarakat lainnya. Menurutnya, evaluasi program sangat penting untuk memperbaiki kekurangan yang ada, dan pemerintah siap memberikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Sementara itu, Kemendagri terus membangun sinergi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial, agar pelaksanaan MBG berjalan efisien dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Tito menyampaikan bahwa program ini menyangkut hak dasar anak-anak dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah. Ia mengingatkan bahwa alokasi dana untuk MBG tidak boleh diposisikan sebagai proyek tambahan, melainkan sebagai bagian dari strategi utama pembangunan manusia. Tito juga mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan untuk program ini tidak hanya digunakan untuk jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan program di masa mendatang.

Sasaran utama MBG adalah anak-anak usia sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tinggal di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi tinggi. Pemerintah bertekad memastikan tidak ada anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar karena kondisi tersebut akan mengganggu proses belajar dan perkembangan mereka. Tito juga meminta pemda memetakan wilayah yang paling membutuhkan intervensi cepat, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan pascabencana. Hal ini penting agar setiap daerah, baik yang berada di pusat maupun yang terpencil, mendapatkan perhatian yang setara dalam mendapatkan akses makanan bergizi.

Program MBG diyakini sebagai bagian dari upaya jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan asupan gizi anak terpenuhi sejak dini, pemerintah berharap dapat mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah strategi besar untuk membangun manusia Indonesia yang tangguh, sehat, dan cerdas. Ia melihat bahwa keberhasilan MBG akan menjadi titik awal yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial negara.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa MBG akan membuka peluang besar bagi sektor pertanian lokal dan ekonomi kreatif. Program ini bisa menjadi momentum untuk menggerakkan sektor-sektor yang selama ini belum maksimal dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti UMKM dan koperasi, pemerintah berharap bahwa program ini dapat membawa dampak positif yang lebih luas, tidak hanya bagi anak-anak yang mendapat manfaat langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan anggota parlemen.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyoroti bahwa praktik outsourcing saat ini sudah menyimpang dari aturan awal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan ada pasal terkait dengan outsourcing. Di sana disebutkan kurang lebih ya kalimatnya bahwa hanya ada lima jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing-kan. Yaitu security, mining, cleaning, driver, dan catering.” Ujarnya
Ia turut menyesalkan perubahan aturan yang memperluas jenis pekerjaan alih daya.
“Outsourcing diganti menjadi nama alih daya. Sebenarnya sama aja, cuma penggantian nama, hanya saja sekarang ini lebih diberikan ke semua jenis pekerjaan,” jelasnya.

Mirah juga menyoroti praktik berlapis antarperusahaan yang merugikan pekerja, mulai dari pemotongan upah hingga hilangnya akses jaminan sosial.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, turut menyuarakan keberatan.
“Alasan kami menolak sistem outsourcing, pekerja tidak ada hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja dan lain-lain tidak mendapat perlindungan dari pemberi kerja langsung,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga menyambut baik niat Presiden Prabowo.

“Kami menyambut baik komitmen presiden yang menyuarakan niat untuk menghapus sistem outsourcing, selama itu bertujuan untuk melindungi kepastian kerja dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Ini sejalan dengan aspirasi yang disuarakan kelompok buruh,” tegasnya.

Dengan dukungan serikat pekerja hingga parlemen, wacana penghapusan outsourcing semakin menguat sebagai langkah strategis memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional

Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan anggota parlemen.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyoroti bahwa praktik outsourcing saat ini sudah menyimpang dari aturan awal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan ada pasal terkait dengan outsourcing. Di sana disebutkan kurang lebih ya kalimatnya bahwa hanya ada lima jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing-kan. Yaitu security, mining, cleaning, driver, dan catering.” Ujarnya
Ia turut menyesalkan perubahan aturan yang memperluas jenis pekerjaan alih daya.
“Outsourcing diganti menjadi nama alih daya. Sebenarnya sama aja, cuma penggantian nama, hanya saja sekarang ini lebih diberikan ke semua jenis pekerjaan,” jelasnya.

Mirah juga menyoroti praktik berlapis antarperusahaan yang merugikan pekerja, mulai dari pemotongan upah hingga hilangnya akses jaminan sosial.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, turut menyuarakan keberatan.
“Alasan kami menolak sistem outsourcing, pekerja tidak ada hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja dan lain-lain tidak mendapat perlindungan dari pemberi kerja langsung,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga menyambut baik niat Presiden Prabowo.

“Kami menyambut baik komitmen presiden yang menyuarakan niat untuk menghapus sistem outsourcing, selama itu bertujuan untuk melindungi kepastian kerja dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Ini sejalan dengan aspirasi yang disuarakan kelompok buruh,” tegasnya.

Dengan dukungan serikat pekerja hingga parlemen, wacana penghapusan outsourcing semakin menguat sebagai langkah strategis memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional